Saturday, May 26, 2018

Headlines News

 

Situs Web Resmi Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan




Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Permasalahan Tanah Dalam Kawasan Hutan Akan Diselesaikan


Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, Siti Nurbaya, menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Permasalahan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta (25/05).

Dalam Rakor tersebut, Menteri Siti bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution, membahas rencana rapat kerja dengan 26 provinsi yang telah membentuk tim inventarisasi dan verifikasi untuk pelaksanaan PPTKH.

"Pada kesempatan ini saya menjelaskan mengenai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS) sebagai bagian terintegrasi dengan upaya tersebut. Saya melaporkan progresnya dan rencana pilot project implementasi TORA di beberapa provinsi", ujar Menteri Siti.

Selain itu, Menteri Siti juga menerangkan kepada para peserta rapat, bahwa sebanyak 264 ribu hektar areal transmigrasi (umum, yang lama) sudah siap untuk disertifikatkan, termasuk beberapa daerah yang telah mendapatkan pelepasan dari kehutanan.

"Direncanakan awal Juni akan dilaksanakan rapat kerja bersama Gubernur, yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, bersama-sama dengan Mensesneg, Mendagri, Menteri ATR/BPN, dan KSP, untuk pembahasan lebih lanjut", pungkas Menteri Siti.(*) 












  

Read More...
Bantu Pemerintah, Menteri LHK Apresiasi Pemulung


Kekuatan utama pengelolaan sampah ada pada masyarakat. Diperlukan gerak bersama mengubah sampah jadi berkah. Untuk itu secara Nasional, pemerintah membutuhkan komitmen mulai dari pengusaha, Pemda, pengelola Bank Sampah, komunitas peduli lingkungan, hingga komunitas pemulung.

''Yang paling penting dan paling cepat menyelesaikan masalah sampah adalah kita bersama, melalui gerakan-gerakan masyarakat,'' kata Siti Nurbaya dalam acara Green Ramadan di Jakarta, Kamis (24/5/2018).

''Kita harus mengapresiasi setinggi-tingginya kepada pemulung yang sudah membantu kerja pemerintah tanpa diminta,'' tambahnya. 

Data KLHK menunjukkan ada sekitar 5 juta orang pemulung tersebar di 25 propinsi di Indonesia. Kontribusi pemulung di TPST Bantar Gebang dalam mengambil kembali sampah yang dapat didaur ulang mencapai 420 ton/hari.

''Ini adalah potensi yang cukup tinggi dan baik melalui pelibatan pemulung di TPA, sehingga sampah yang ditimbun di TPA dapat berkurang,'' katanya.

Menteri Siti Nurbaya juga mengapresiasi semakin berkembangnya Bank Sampah di masyarakat. Hal ini disebutnya dapat menumbuhkan ekonomi sirkular.

Saat ini ada 5.244 bank sampah di 31 propinsi dan 218 kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah pelibatan masyarakat di Bank Sampah mencapai 174.904 orang. Bank sampah berkontribusi mengurangi sampah nasional sebesar 1,7%.

Saat ini juga terdapat 722 komunitas gerakan masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan sampah. Jumlahnya terus meningkat.

''KLHK sangat mengapresiasi semua gerakan berbasis masyarakat ini,'' kata Menteri Siti.

Dengan berbagai...

Read More...
Tegas! KLHK Gandeng KY Tegakkan Hukum Lingkungan


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggandeng Komisi Yudisial (KY) dalam penegakan hukum lingkungan. Kerjasama antar lembaga ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Mou), Rabu (23/5/2018) di Jakarta.

Menteri Siti bersama dengan Ketua KY, Aidul Fitriciada Azhari, sepakat para pihak akan bekerjasama dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup dan kehutanan. Terutama mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang hakim saat memutus perkara di bidang LHK.

''Penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, sangat-sangat kita perlukan, mengingat setiap dampak dari kejahatan tersebut, tidak hanya berdampak pada ekologi, tapi juga ekonomi negara,'' tegas Menteri Siti.

Melalui MoU ini, KLHK dan KY akan bersinergi dalam kegiatan pertukaran data dan informasi, pemantauan peradilan bersama, dukungan tenaga ahli, sosialisasi dan kampanye, serta berbagai kegiatan lain yang dapat memperkuat pelaksanaan tugas masing-masing pihak.

Apalagi kasus-kasus yang ditangani oleh KLHK seperti perambahan hutan, illegal logging, dan bentuk pelanggaran hukum lainnya ditentukan oleh putusan hakim pada tahapan memeriksa dan mengadili di pengadilan.

“Saya berharap melalui nota kesepahaman ini kedua instansi dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh hakim saat menangani perkara lingkungan hidup dan kehutanan,'' kata Menteri Siti.

KLHK sendiri telah berkomitmen melaksanakan penegakan hukum lingkungan melalui pendekatan multi instrumen. Mulai dari sanksi administrasi, hukum perdata, hingga hukum pidana. Hal ini dilakukan secara simultan...

Read More...
KWI Dukung Program Prioritas Pemerintahan Jokowi


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya berkunjung ke Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Sebelumnya kunjungan ke organisasi keagamaan juga dilakukan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI), dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).

Tujuan kunjungan guna mendapatkan dukungan mempercepat realisasi program-program prioritas nasional yang sedang dikerjakan KLHK. Dukungan ini sangat dibutuhkan karena organisasi keagamaan tersebut mempunyai jaringan hingga ke tingkat paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, Menteri Siti menginginkan adanya sinergi program-program KLHK yang sebagian besar berhubungan langsung dengan masyarakat.

“Kami melihat bahwa pendekatan keumatan itu menjadi sangat strategis. Karena teladan dan bimbingan dari tokoh agama kepada umatnya menjadi sangat penting.”, Jelas Siti Nurbaya, Kamis (17/5/2018).

Kujungan Menteri Siti kali ini diterima langsung oleh Ketua Umum KWI, Mgr. Ignatius Suharyo, Sekretaris Jenderal KWI, serta 10 perwakilan keuskupan dari total 37 keuskupan di KWI. Menteri Siti menjelaskan secara spesifik, saat ini ada dua program KLHK yang membutuhkan dukungan KWI di lapangan. Pertama adalah percepatan realisasi target Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria di daerah, kemudian program lainnya adalah mengenai pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.

Telah diketahui bahwa Perhutanan Sosial menargetkan 12,7 juta hektar lahan di kawasan hutan untuk diberikan akses kelola kepada masyarakat. Tahun 2019 target yang diharapkan...

Read More...
Indonesia Rancang Dokumen Status Hutan Terkini


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerja sama dengan Food and Agricultural Organization (FAO) tengah menyusun publikasi pertama dokumen Status Hutan Indonesia atau State of Indonesian Forest (SOFO). Selasa (15/5/2018) KLHK bersama perwakilan FAO menggelar lokakarya untuk menyelesaikan isi dokumen tersebut.

Dokumen tersebut menyoroti upaya-upaya Pemerintah Indonesia melalui berbagai instrumen kebijakan dan praktik kehutanan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia.

Menteri LHK, Siti Nurbaya yang hadir secara khusus untuk memberikan arahan dan koreksi atas penyusunan dokumen tersebut mengatakan bahwa dokumen tersebut sangat penting. Karena dokumen tersebut nantinya akan menjadi pedoman dasar untuk pengelolaan hutan Indonesia secara berkelanjutan di masa depan. “ini adalah masa depan Indonesia, masa depan hutan kita,” tutur Menteri Siti.

Menteri Siti lebih lanjut memberikan alasannya kenapa dokumen ini sangat penting. Dokumen ini dapat digunakan untuk merumuskan persepsi terhadap suatu permasalahan agar tidak terjadi kegagalan persepsi sehingga masalah sulit terpecahkan. Melalui dokumen ini juga, semua perkembangan terbaru pekerjaan di bidang kehutanan tercatat.

Melalui dokumen ini, perbedaan Forest Status dan Forest Cover diselesaikan. Di luar negeri hal ini menjadi persoalan, dan Indonesia harus dapat menjelaskan agar mereka mempunyai persepsi yang pas.

Kemudian, transparansi proses pengambilan keputusan pada suatu kebijakan harus diketahui orang lain. Menurut Menteri Siti, transparansi tidak...

Read More...
Tips Komunikasi Publik di Era Digital Ala Menteri Siti Nurbaya


Perubahan paradigma administrasi publik dari Old Administration ke New Public Management dan ke New Public Service, diikuti dengan perubahan dalam komunikasi publik. Humas pemerintah dituntut untuk bisa mengkomunikasikan kebijakan, rencana kerja, dan capaian kinerja kepada masyarakat luas, melalui media tradisional, media konvensional, dan media baru dengan memanfaatkan teknologi internet (media sosial).

Acara Focus Group Discussion yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Pontianak (14/05/2018), mengangkat tema Tantangan dan Pendekatan Komunikasi Publik di Era Digital. Menghadirkan narasumber Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Menteri Kominfo Rudi Antara, dan dengan moderator Johan Budi.

Dikatakan Siti Nurbaya inti dari komunikasi publik adalah persepsi, yakni bisa mengarahkan persepsi apa yang ingin dibangun ke ruang publik. “Persepsi yang ingin dibangun pemerintah adalah tegas, kerja keras dan humanis”, kata Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya mengatakan pengguna Internet yang mencapai 132 juta dari total penduduk Indonesia bisa dijadikan kekuatan, tergantung bagaimana kita mengelolanya. KLHK sendiri telah menjalankan strategi memanfaatkan media sosial untuk mempublikasikan konten-konten kreatif, dalam bentuk tulisan, foto, grafis, dan video. KLHK juga aktif mengelola isu dan konten, serta mengubah paradigma pengelolaan media sosial yang semua merupakan kerja sampingan, menjadi media sosial sebagai jembatan komunikasi antara Kementerian/Lembaga, dan publik.

Pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi publik, sudah sejalan...

Read More...
Menteri LHK: Gunakan Smartphone untuk Menjaga Indonesia


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengaku kinerjanya sangat terbantu dengan hadirnya smartphone dan media sosial untuk bisa mengakses informasi lebih cepat. Perkembangan tekhnologi ini dimanfaatkan mengajak publik untuk bersama-sama menjaga kekayaan alam Indonesia.

Hal ini disampaikan Menteri Siti saat mengikuti talkshow "Maximizing Your Smartphone Photography & Social Media To Help Our Nature" yang diselenggarakan harian The Jakarta Post di Jakarta, Kamis (26/4).

"Saya punya beberapa media sosial Twitter, Instagram, Facebook dan website sendiri. Lewat media sosial ini saya sangat terbantu karena masyarakat melaporkan berbagai hal tentang hutan dan lingkungan ke medsos saya ini," ujar Menteri Siti.

Menteri Siti, mengatakan kekuatan media sosial termasuk platform seperti WhatsApp dan Email juga berkembang pesat sehingga informasi terkini dengan mudah di sebar.

Mantan sekjen Depdagri ini mengatakan, dalam sehari dia bisa menerima 2000-an email dan pesan WhatsApp dari masyarakat dan aktivis tentang berbagai peristiwa yang terjadi di hutan dan lingkungan hidup.

"Kecepatan teknologi smartphone ini memang luar biasa. Dulu waktu saya kuliah di Belanda, sebelum ada Terusan Suez orang kalau mau saling memberi kabar tunggu sembilan bulan dulu baru sampai. Lalu jadi dua bulan. Saya balik ke sini sudah ada sistem chat pakai Yahoo. Sekarang sudah ada WA dan medsos dalam hitung menit aja informasi sudah diketahui. Jadi memang sangat terbantu," imbuh Menteri Siti.

Melihat perkembangan teknologi informasi dan gadget yang makin pesat, Menteri Siti tidak mau ketinggalan. Read More...

Rekomendasi KTT APRS III, Dari Yogyakarta untuk Dunia


Konferensi Tingkat Tinggi Hutan Hujan Asia Pasifik atau Asia-Pacific Rainforest Summit (KTT APRS) ke-3, baru saja berakhir. Acara ini berlangsung dari tanggal 23-25 April 2018.

D.I Yogyakarta berhasil menjadi tuan rumah bagi delegasi sekitar 39 negara yang hadir. Ada delapan sesi pararel yang melibatkan hampir 1.000 peserta dan menghasilkan berbagai rekomendasi dan kesepakatan penting, baik secara global maupun nasional.

Sedikitnya ada lima kesepakatan baru dalam bentuk MoU antara Indonesia dan negara lainnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Diantaranya dengan Australia, Singapura, Brunei Darussalam, Kepulauan Fiji dan Norwegia.

Indonesia sebagai tuan rumah, memainkan peran penting dalam KTT APRS ini, khususnya pada kebijakan bersama melindungi dunia dari dampak perubahan iklim.

Salah satunya dari rekomendasi pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. Kebijakan ini disepakati harus diterjemahkan ke dalam komitmen politik, tindakan koordinasi, pengaturan kebijakan, serta penegakan hukum yang konsisten.

''Banyak potensi dan peluang bagi negara-negara gambut berkolaborasi melestarikan lahan gambut. Belajar dari pengalaman masing-masing, dan memulai implementasi roadmap secara bersama-sama untuk menyelamatkan lahan gambut dunia,'' kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam rilis pada media, Rabu (25/4).

Dalam sambutan penutupan APRS III yang dibacakan Kepala Badan Litbang dan Inovasi, Agus Justianto, Selasa malam, disampaikan bahwa APRS III telah berjalan sesuai dengan temanya tahun ini 'Melindungi Hutan dan Masyarakat, Mempromosikan Pertumbuhan Ekonomi'.

Dikatakan Menteri...

Read More...
'Diplomasi Bambu' Menteri Siti dengan Fiji


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi negara Fiji. Pertemuan berlangsung di sela kegiatan Asia-Pacific Rainforest Summit (APRS) ke-3 di Yogyakarta.

Hubungan diplomatik Indonesia dengan Fiji terjalin sejak tahun 1974. Sedangkan inisiasi kerjasama bidang kehutanan baru dimulai sejak dua tahun lalu, dan terealisasi dengan ditandatanganinya Mutual of Understanding (MoU) bersama dengan Menteri Perikanan dan Kehutanan Republik Fiji, H.E. Osea Naiqamu, Selasa (24/4/2018).

Melalui kerjasama ini, Indonesia akan berbagi pengalaman pengelolaan hutan lestari serta pemanfaatan hasil hutan. Termasuk pemanfaatan teknologi kayu dan non kayu, perdagangan kayu legal, pengembangan energi biomassa serta penelitian dan pengembangan bidang kehutanan lainnya.

Fiji juga tertarik untuk membudidayakan bambu, dan berharap Indonesia dapat memberikan contoh bambu dengan genetik yang baik.

''KLHK telah melakukan penelitian terhadap jenis bambu yang cocok ditanam di kepulauan Fiji, dan jenis tersebut ada di Yogyakarta,'' kata Menteri Siti.

Menindaklanjuti 'diplomasi bambu' ini, Menteri Siti mengatakan pihaknya akan mengundang delegasi Fiji untuk melihat secara langsung jenis bambu yang layak tersebut.

Implementasi lainnya dari MoU tersebut adalah upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia seperti pengembangan ketrampilan mengukir dengan memanfaatkan limbah kayu. Pelatihan mengukir kayu tersebut rencananya akan mengundang ahli ukir yang berasal dari desa Cekik, Bali.

Indonesia juga akan memberi bimbingan teknis mengenai rehabilitasi lahan. Hal...

Read More...
Menteri LHK Pimpin Pertemuan Bilateral dengan Delegasi Tiga Negara


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, memimpin pertemuan bilateral dengan delegasi tiga negara tetangga.

Pertemuan ini masih dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Hutan Hujan Asia Pasifik (KTT APRS) ke-3 yang digelar hingga 25 April di Yogyakarta.

Selain menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Lingkungan dan Energi Australia, Josh Frydenberg, juga digelar pertemuan dengan Senior Minister of State, Ministry of Environment and Water Resources Singapore, Dr. Amy Khor; serta Minister of Primery Resources and Tourism Brunei Darussalam, Dato Ali Apong.
 
''Kami membahas berbagai hal terkait APRS III, perubahan iklim, Circular Economy, rencana pendirian platform gambut, limbah B3, DAS, pembangunan hutan kota, satwa liar, dan lainnya. Selain itu juga saling tukar menukar informasi terkait masyarakat hukum adat,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya dalam rilis pada media, Selasa (24/4).

Pada pertemuan dengan delegasi Australia, dibahas perihal kerjasama gambut berkelanjutan. Australia juga mendukung Pusat Riset Internasional Gambut Tropis di Indonesia yang saat ini tengah disiapkan KLHK.

''Dalam beberapa tahun ke depan, dunia akan mengakui lahan gambut Indonesia sebagai arsip dunia,'' kata Menteri Siti.

Delegasi singapura menyampaikan permasalahan keterbatasan sumber daya air, pengelolaan sampah dan limbah elektronik. Serta mendukung untuk dilaksanakannya pembicaraan terkait pengelolaan limbah padat, dan pembangunan incenerator.   

Menteri Siti menyampaikan peluang yang tinggi dari Indonesia terkait sampah elektronik, mengingat pengguna HP di Indonesia mencapai angka 300 juta...

Read More...
Move
-

Kliping Berita

Top Headline
Orangutan Forest School Diresmikan

Samboja -- Orangutan Forest School yang terletak di KM 7 Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Samboja diresmikan pada Kamis (17/5/2018) lalu. Sebagai tanda, Kepala Kepala Balai Litbang Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam (Balitek KSDA), Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur, President Four Paws International, dan Pembina Yayasan Jejak Pulang serentak menggunting pita.

Peresmian ini menandai kesiapan fasilitas sekolah hutan bagi orangutan rehabilitan. Fasilitas yang telah dibangun itu antara lain Portacamp yang berfungsi sebagai klinik, gudang buah, kamar bayi orangutan, serta ruang teknisi. Selain itu juga telah dibangun pos pengamanan, rumah pengolahan kompos, dan kandang. Beberapa fasilitas lain masih dalam proses pengerjaan.  Orangutan Forest School ini merupakan kawasan KHDTK Samboja yang dialokasikan sebagai tempat pendidikan dan rehabilitasi bagi individu orangutan secara langsung di alam. Luas area tersebut ialah 130 Ha dengan didukung 2 orang dokter hewan, 1 orang tenaga ahli perilaku satwa, 1 orang ahli biologi, 15 orang teknisi, dan disupport oleh 30 orang tenaga pengamanan sebagai pengelolanya.

Signe Preuschoft dari Jejak Pulang menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi orangutan dan menjaga keamanan sekolah hutan. “Kami sekuat tenaga menjaga keamanan Kawasan sekolah hutan orangutan dari berbagai ancaman dengan menyiapkan tenaga pengamanan 24 jam. Kami juga memberlakukan non-contact policy bagi bayi orangutan demi keberhasilan program rehabilitasi orangutan,” kata Signe Preuschoft, ahli perilaku satwa ini.  ...

Read More...
Pemerintah Lepas 977 Ribu Hektare Tanah untuk Reforma Agraria

Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melepaskan 977.824 hektare (ha) lahan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) hingga Mei 2018.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan pihaknya sedang menyiapkan tindak lanjut pendistribusian tanah tersebut untuk masyarakat yang berhak

Kriteria TORA itu antara lain alokasi 20 persen pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif, lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat, serta pertanian lahan kering yang menjadi mata penaharian utama masyarakat setempat.

"Itu kan [tanah] yang baru dilepas KLHK. Yang paling penting dalam reforma agraria kan yang dibagikan ke rakyatnya. Habis dilepas lalu dibagikan ke rakyat itu bagaimana caranya?" kata Siti di kantornya, Rabu (23/5).

Oleh sebab itu, Siti menyebut Menko Bidang Perekenomian akan segera memanggi pejabat eselon 1 KLHK yang terkait dengan TORA dan kehutanan sosial untuk membahas hal itu lebih lanjut.

"Sebetulnya, setelah (lahan) dilepas kan terkait erat dengan pemerintah daerah dan Menteri Pertanian, Menteri Desa dan Transmigrasi. Jadi sekarang distribusinya yang harus betul-betul disiapkan. Karena lepas dari hutan, (urusan) di KLHK selesai," kata Siti.

Sejak tahun 2016, KLHK menyatakan akan melepaskan 4,1 juta hektare lahan untuk masyarakat di kawasan hutan melalui program TORA. Reforma agraria itu dilakukan dengan legalisasi aset tanah bagi masyarakat dan penataan pemanfaatannya dengan baik.

Pelepasan lahan, kata Siti, terkait dengan dua hal.

Pertama, KLHK sedang berupaya merealisasikan lahan-lahan transmigrasi. Siti...

Read More...
Penanganan Tailing, Pemerintah Ultimatum Hal Ini ke PT Freeport Indonesia

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan tenggat waktu enam bulan kepada PT Freeport Indonesia untuk menangani masalah tailing sesuai analisis mengenai dampak lingkungan 300 kiloton per day guna menyelesaikan dampak lingkungan.

“Kami berikan masa transisi, kami memang meberi waktu enam bulan. Hanya memang dia minta tolong bagaimana caranya supaya ini (tetap) bisa beroperasi, tapi bagaimana cara dia mengoperasikan untuk menurunkan TSS (Total Suspended Solid) harus ada prakondisi yang disiapkan bersama antara Pemerintah dan Freeport,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Jakarta, Kamis (24/5/2018).

KLHK, Siti mengatakan, saat ini sedang menyiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk PT FI berisi rencana dan program yang harus dilakukan terkait atau yang terpengaruh atau yang berpengaruh dengan persoalan tailing dan kerusakan sungai serta wilayah estuari.

Pada saat bersamaan, lanjutnya, PT FI harus berkonsultasi dengan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) untuk menjelaskan baseline teknologi yang digunakan untuk menangani tailing saat ini, studi teknologi apa saja yang mereka miliki, lalu ‘best practices’ apa saja yang dimiliki untuk menangani tailing.

“Nanti dari situ bersama KLHS -saya berharap KLHS selesai dua bulan ya sekarang sudah dua minggu jalan, dari Pemerintahnya sendiri harus melihat kebijakan apa yang diperlukan di situ. Misal dari pemerintah bobot pemanfaatan (tailing) harus seperti apa sehingga nanti bisa ada kebijakan baru apakah akan dimanfaatkan untuk membangun jalan seluruh Papua atau untuk industri...

Read More...
Menteri LHK Minta Freeport Perbaiki Pengelolaan Limbah B3

Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan PT Freeport Indonesia harus memperbaiki pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (Limbah B3) berupa tailing miliknya di daerah penimbunan Ajkwa atau Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA) di Kabupaten Mimika, Papua.

Hal itu telah tercantum dalam Keputusan Menteri LHK Nomor 175/2018. Selain itu, kata Siti, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyatakan potensi kerugian negara akibat pembuangan limbah Freeport mencapai Rp185,01 triliun.

"Kemarin itu saya ke Presiden, melaporkan tentang posisi penanganan lingkungannya Freeport. Poin utamanya adalah, dia harus memperbaiki itu walaupun tidak langsung sekaligus," kata Siti di kantornya, Rabu (23/5).

Dalam Kepmen LHK 175/2018, Siti menegaskan bahwa kegiatan pengelolaan Limbah B3 berupa tailing oleh Freeport berdasarkan Kepmen LHK 431/2008 sudah tidak sesuai dengan situasi saat ini.

Diketahui, Kepmen LHK 431/2008 membolehkan perusahaan membuang tailing dengan total suspended solid (TSS) hingga 45 kali ambang baku mutu yang diperkenankan.

Meski Freeport harus memperbaiki semua kerusakan lingkungan yang ada, kata Siti, perusahaan tambang tembaga dan emas itu tidak bisa melakukanya sendiri. Freeport harus bekerja sama dengan pemerintah.

Namun, Siti menegaskan bantuan itu bukan berarti pemerintah harus bertanggung jawab dengan mengeluarkan duit negara. Melainkan membantu Freeport mencari jalan agar mampu mengelola tailing.

"[Bantuan] dalam artian, saat mencari solusinya, Freeport harus bersama pemerintah. Contohnya, tailing yang sudah begitu banyak sampai mengendapkan...

Read More...
KY Sebut Korporasi Goda Hakim di Kasus Lingkungan dan Hutan

Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menyebut ada kepentingan korporasi dan kepentingan publik setiap para hakim menyelesaikan kasus lingkungan hidup dan kehutanan (LHK).

Hal itu disampaikannya usai menandatangi nota kesepahaman antara KY dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang hakim tangani perkara lingkungan hidup.

"Kita melihat, hakim itu harus independen dalam menghadapi kepentingan publik dan kepentingan korporasi. Dan godaan terbesar, kita tahu dari korporasi," kata Aidul didampingi Menteri LHK Siti Nurbaya di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (23/5).

Aidul tak menampik bahwa selalu ada kemungkinan hakim berpihak, terlebih jika terjadi praktik suap-menyuap.

"Karena korporasi kan ada kapital yang besar sekali. Tentu sangat mempengaruhi independensi hakim," ujarnya.   Selain itu, Aidul menilai masih sedikit hakim di Indonesia yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup. Padahal, perkara lingkungan hidup ditangani hakim yang bersertifikat lingkungan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung No 134/KMA/SK/IX/2011.

"Beberapa pengadilan, tidak punya malah (hakim bersertifikat lingkungan). Padahal, dia menghadapi kasus-kasus lingkungan hidup besar. Ini jadi masalah tersendiri dan kami harap kerjasama bisa mendorong itu," kata Aidul.

Aidul menyebut KY pun sebenarnya sudah memiliki program Peningkatan Kapasitas Hakim yang selain bersifat kode etik, tetapi juga tematik seperti pengetahuan LHK.

Adapun penegakan hukum yang dilakukan oleh KLHK menggunakan pendekatan multi instrumen,...

Read More...
KPK Tengahi Perselisihan Lahan di Antara 2 Kementerian

Jakarta - KPK membantu menyelesaikan konflik lahan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Konservasi (KLHK) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Sampai saat ini masih ada dispute (perselisihan) antara Kementerian LHK dan Kementerian ATR/BPN. Karena menurut Kementerian LHK itu kawasan hutan, tapi menurut Kementerian ATR itu ada dokumen-dokumen lain," ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (21/5/2018).

Menurut Siti, kini kedua kementerian berupaya menyatukan sikap dengan saling bertukar informasi peta tapal batas untuk memilah wilayah kewenangan masing-masing kementerian. Pemeriksaan patok di lapangan juga sudah dilakukan, tetapi masih juga ada selisih soal angka luas kawasan.

Contoh konfliknya terjadi di Trenggalek, Jawa Timur. Siti membeberkan masyarakat setempat memegang sertifikat lahan yang rupanya lahan tersebut juga milik Perhutani.

"Jadi setelah dipelajari dengan segala dokumen, maka solusi yang akan ditempuh adalah perhutanan sosial bagi kurang-lebih 4.709 KK yang harus di-cover dalam perhutanan sosial," ucap Siti.

Daerah lain yang mengalami konflik serupa adalah Telukjambe, Karawang, Jawa Barat. Di sana, lanjut Siti, ada dua konflik yang dihadapi masyarakat, yaitu dengan PT Pertiwi Lestari dan Perhutani.

Sebenarnya KLHK telah menyelesaikan masalah tersebut dan ditindaklanjuti pihak perusahaan dengan mengeluarkan lahan untuk permukiman. Namun di samping lahan permukiman, masyarakat juga disebutnya membutuhkan lahan garapan.

"Nah bersamaan dengan itu, di luar konflik masyarakat dengan perusahaan, dalam...

Read More...
Gebrakan KLHK 3 Tahun Dipimpin Siti Nurbaya

INFO BISNIS - Di tahun ketiga memimpin di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya menunjukkan progres kerja yang konsisten sesuai arahan-arahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Nawacita.

Bebas bencana asap, ketegasan penegakan hukum lingkungan, kebijakan perlindungan gambut yang konsisten, tata kelola lingkungan yang kian tertata, mengembalikan kedaulatan rakyat secara nyata, merupakan sekelumit capaian kerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di sepanjang tahun 2017.

Terlihat tidak ada lagi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara nasional. 'Ekspor asap' ke negara tetangga juga tidak terdengar lagi. Rakyat akhirnya bisa mendapatkan lingkungan sehat, setelah hampir dua dekade bencana yang sama selalu berulang. Hal itu terbukti bahwa berdasarkan satelit NOAA18, hingga 31 Desember 2017, jumlah titik api berhasil turun drastis dari 21.929 di tahun 2015 menjadi hanya 2.581 di tahun 2017. Sedangkan dari satelit TERRA/AQUA (NASA) di periode yang sama, dari 70.971 titik panas di tahun 2015 menjadi hanya 2.440 di tahun 2017. ''Sebagai gambaran, selama 2017 tidak sehari pun ada asap lintas batas negara. Sementara, di tahun 2016 terdapat empat hari dan di tahun 2015 selama 24 hari,” tutur Laksmi Dhewanti, Staf Ahli Menteri LHK Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional dalam rilisnya kepada media, Sabtu, 30 Desember 2017.

Hal ini tidak terlepas dari kerja terpadu di semua lini dan juga kebijakan-kebijakan berani di masa Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla seperti lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Perlindungan Gambut, moratorium izin, hingga penegakan hukum yang tanpa ampun juga menyasar korporasi...

Read More...


JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu dari 2015 hingga 2017, jumlah titik api atau hotspot berikut dengan luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tercatat menurun. Tingkat penurunan hotspot maupun luas kebakaran saat ini sudah sampai pada level di atas 80 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Pada tahun 2015, kebakaran hutan masih tercatat sekitar 22.000 titik. Sementara tahun ini, jadi kurang dari 2.500 titik atau turun 89 persen," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan, Kebun, dan Lahan (Karhutla) 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2017).

Dia menyebutkan, luas area karhutla pada 2015 mencapai 2,6 juta hektare. Kemudian mengalami penurunan hingga 94 persen pada tahun 2016, yaitu menjadi 146.000 hektare.

Untuk di tahun 2017, berdasarkan data terakhir, total luas karhutla yang mengalami kebakaran kembali turun menjadi 125.000 hektare atau sekitar 15 persen dari tahun 2016. Jika ditotal, maka luas area karhutla yang terbakar dari tahun 2015 sampai 2017 mencapai 95 persen.

 Pada saat bersamaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, pelaku usaha kehutanan dan perkebunan sawit agar terus menjaga kondisi lingkungan demi keberlanjutan usaha dan ekosistem untuk jangka panjang.

Darmin juga terus mengingatkan para pelaku usaha agar menerapkan standar pencegahan karhutla dengan pendekatan klaster dan berbasiskan masyarakat.

"Saya tugasnya pencegahan terhadap karhutla ini. Meskipun cuaca saat ini lebih basah, pemerintah bersama swasta harus tetap...

Read More...
Move
-

Wawancara & Kolom

Top Headline
Minister details role of peat governance in Indonesian GDP

JAKARTA (foresthints.news) - Numerous fundamental steps that have been taken in an effort to implement peat governance in a comprehensive manner are based on various directions from President Joko Widodo. These measures seek, among other things, to prevent any repetition of forest and land fires, in particular those originating in peatlands, in the future. This was reiterated by Environment and Forestry Minister Dr. Siti Nurbaya to foresthints.news at her official residence on Sunday (May 28). The minister recalled how the widespread forest and land fires of 2015 spread significantly across peat domes, making them extremely difficult to extinguish, as happened in the province of South Sumatra that same year. "The fact is that more than 90% of the peat domes on the island of Sumatra have been turned into acacia and palm oil plantations. The situation certainly requires comprehensive peat governance,"...

Read More...
Minister reaffirms backing from President on peat reforms

JAKARTA (foresthints.news) - In a cabinet meeting led by President Joko Widodo, the agenda of which was to evaluate arrangements concerning the recently-issued peat regulations (Apr 26), Environment and Forestry Minister Siti Nurbaya delivered a presentation on the key points of progress made based on various of the President's directives, especially with respect to peat governance reforms. “President Jokowi explained that environmental and economic interests have clashed for ages, to the extent that the government felt it necessary to try and improve peat governance. This commitment has not changed,” Minister Siti Nurbaya told foresthints.news on the weekend (Apr 29) at the ministry building. The President, continued the minister, reaffirmed that the corporate sector must be open to taking part in peat governance reforms, and if they are unwilling to do so, they will be compelled to accept government intervention through regulations...

Read More...
Minister decides to review logging permit in Bornean orangutan habitat

JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Environment and Forestry Minister Dr Siti Nurbaya has received an investigative report from her team concerning the operations of logging concession PT MPK which include the construction of new canals - despite the issuance of a revised government regulation on peat protection which was signed by President Joko Widodo in early December last year. In fact, the President's administration, by means of a ministerial circular letter released in November 2015, has banned forestry and plantation companies from undertaking any new peat development, including the construction of new canals. Since receiving the investigative report, the minister has taken several important measures, including the immediate imposition of sanctions on the company, a review of the logging concession's permit,...

Read More...
Minister stops peat violations in Bornean orangutan habitat

JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Minister of the Environment and Forestry Dr Siti Nurbaya has asserted that PT MPK, the permit holder of a logging concession dominated by the habitat of the Bornean orangutan, has committed peat violations by constructing new canals. This logging concession, located in Ketapang regency, West Kalimantan province, covers an area roughly 70% of the size of Singapore.“I have already ordered an end to PT MPK’s operations due to its peat violations. We are currently investigating this case,” Siti Nurbaya confirmed (Mar 20) at the ministry building. While PT MPK did explain to the ministry that the construction of new canals has been ended, heavy machinery still exists at the concession location to neaten those canals that have already been developed. The following Google Earth images depict land cover changes from 2014 to 2016 within the boundary of the PT MPK concession (delineated in yellow).        

The minister left no doubt about her seriousness...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Cari Artikel Disini

email : info@sitinurbaya.com

Siti Nurbaya Bakar (@siti.nurbayabakar) * Instagram photos and videos

See Instagram photos and videos from Siti Nurbaya Bakar (@siti.nurbayabakar)

Like Us On Facebook



 
 

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Online Saat Ini

We have 51 guests online