Friday, October 22, 2021

 

Situs Web Resmi Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan


 
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Tiga Kota di Indonesia Dinobatkan sebagai Kota Ramah Lingkungan/Bersih di Asia Tenggara


The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) memberikan penghargaan kepada beberapa kota di Asia Tenggara yang telah melakukan upaya pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penghargaan yang dinamai “the 5th ASEAN ESC Award and the 4th Certificate of Recognition” merupakan salah satu program kerjasama ASEAN di bawah koordinasi ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities (AWGESC). Tujuan program ini adalah untuk mendorong semakin bertumbuhnya kota-kota berkelanjutan di ASEAN dengan memberikan pengakuan dan apresiasi kepada kota-kota yang telah melakukan berbagai inisiatif dan upaya untuk mewujudkan hal tersebut.

Sebanyak 10 kota di masing-masing negara anggota ASEAN dianugerahi Environmentally Sustainable Cities (ESC Award). Sepuluh kota tersebut yaitu:
(1) Temburong, Brunei Darussalam
(2) Preah Sihanouk City, Cambodia
(3) Balikpapan, Indonesia
(4) Xamnneua City, Lao PDR
(5) Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA), Malaysia
(6) Nyaung Oo (Bagan) City, Myanmar
(7) Marikina City, Phillipines
(8) Nee Soon South Division, Singapore
(9) Yala Municipality, Thailand
(10) Can Tho City, Vietnam

Selain ASEAN ESC Award, terdapat juga penghargaan berupa Certificate of Recognition terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu Clean Air, Clean Water, dan Clean Land. Kota-kota yang berhasil mendapatkan penghargaan ini adalah:

Certificate of Recognition untuk Kota Besar
Kategori Clean Water:
(1) Surabaya, Indonesia
Kategori Clean Air:
(2) Phnom Penh City, Cambodia
(3) Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB), Malaysia
Kategori Clean Land:
(4) Paranaque City, Philippines

Certificate of Recognition untuk Kota Kecil Kategori Clean Air:
(1) Majlis Bandaraya Alor Setar (MBAS), Malaysia
(2) Hatyai Municipality, Thailand
(3) Kep City, Cambodia
(4) Kaysone-Phomvihane City, Lao PDR  
Kategori Clean Water:
(5) Thungsong Municipality, Thailand
Kategori Clean Land:
(6) Krabi Municipality, Thailand
(7)...

Read More...
Presiden Jokowi Tanam Mangrove Bersama Dubes dan Masyarakat di Tana Tidung


Presiden Joko Widodo menanam mangrove bersama sejumlah duta besar negara sahabat dan masyarakat di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, pada Selasa, 19 Oktober 2021.

Kedatangan Kepala Negara disambut riuh oleh masyarakat, penggiat lingkungan, dan kelompok tani yang telah berada di lokasi penanaman sebelum Presiden tiba.

Penanaman mangrove di Kabupaten Tana Tidung ini merupakan upaya rehabilitasi hutan mangrove yang perlu diperbaiki.

"Kita tanam kembali sehingga yang pertama ini akan menjaga dari gelombang air laut yang ada, intrusi air laut, kemudian juga menjaga habitat dari spesies-spesies yang ada di hutan mangrove dan sekitar hutan mangrove," ujar Presiden dalam keterangannya selepas penanaman.

Presiden menjelaskan, di Kalimantan Utara ini ada 180 ribu hektare hutan mangrove yang akan direhabilitasi oleh pemerintah. Presiden menargetkan rehabilitasi hutan mangrove di Kalimantan Utara bisa mencapai 600 ribu hektare dalam tiga tahun ke depan.

"Target kita dalam tiga tahun ke depan agar kita perbaiki, kita rehabilitasi sebanyak 600 ribu hektare dari total luas hutan mangrove kita yang merupakan hutan mangrove terbesar di dunia (seluas) 3,6 juta hektare," tandasnya.

Para duta besar yang turut menanam pada kesempatan tersebut yaitu Duta Besar Ceko untuk Indonesia Jaroslav Dolecek beserta istri, Duta Besar Cili untuk Indonesia Gustavo Nelson Ayares Ossandron, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia Jari Sinkari, Duta Besar Swiss untuk Indonesia Kurt Kunz, Wakil Duta Besar Brazil untuk Indonesia Daniel Barra Ferreira, dan Country Director Bank Dunia Satu Kahkonen.

Turut hadir mendampingi Presiden yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali.


Tana Tidung, 19 Oktober 2021
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube:...

Read More...
Tiba di Tana Tidung, Presiden Disambut Prosesi Adat Tepung Tawar


Prosesi adat tepung tawar menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo saat tiba di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, pada Selasa, 19 Oktober 2021.

Ketua Adat Tidung, Armansyah Ali, bersama Ketua Adat Brusu, Hendrik, tampak menyambut Presiden setelah Presiden turun dari kapal cepat yang membawanya dari helipad dermaga. Ketua Adat tampak melantunkan selawat.

Dalam prosesi penyambutan adat tersebut, Ketua Adat juga memercikkan air dan memberikan ikat kepala khas daerahnya yang bernama sesingal tidung. Dalam bahasa adat setempat, prosesi tepung tawar disebut dengan timug bensaluy.

"Timug itu air, bensaluy itu pendingin. Beras kuning ini satu keagungan kami di Kalimantan sebagai ucapan syukur kepada pendatang," ujar Armansyah Ali.

Presiden Joko Widodo datang ke Desa Bebatu untuk melakukan penanaman mangrove bersama masyarakat setempat dan para penggiat lingkungan. Selain itu, sejumlah duta besar negara sahabat tampak turut serta menanam mangrove.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali.


Tana Tidung, 19 Oktober 2021
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden                                

Read More...
Komitmen Dunia Menuju “Living In Harmony With Nature” dan Membangun Komitmen untuk Mengadopsi Post – 2020 Global Biodiversity FrameWork


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutananan, Siti Nurbaya memimpin Delegasi RI (DELRI) pada fase pertama Pertemuan Para Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati ke-15, the Fifteenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention (COP 15 UNCBD) yang digelar bersamaan dengan Pertemuan Para Pihak, the Meetings of the Parties to the Cartagena Protocols (MOP 10 CP) and Nagoya Protocols (MOP 4 NP), yang diselenggarakan secara daring dan luring dari tanggal 11-15 Oktober 2021 di Kunming, China. Dalam pertemuan ini, Pemerintah Indonesia menyampaikan terobosan-terobosan dan komitmennya dalam mengelola keanekaragaman hayati.

Pada fase pertama COP 15 CBD ini dibahas aspek administrasi dan teknis pelaksanaan keberlanjutan operasional Konvensi dan Protokol, yang akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Post-2020 Global Biodiversity Framework (Post-2020 GBF) melalui negosiasi formal pada Januari 2022 dan akan diadopsi dalam pertemuan fase kedua COP 15 CBD pada Mei 2022.

Pada sesi HLS COP-15 yang dihadiri para Menteri dari Negara anggota CBD ini, juga diadopsi Deklarasi Kunming yang memuat komitmen Para Pihak Konvensi untuk mengembangkan, mengadopsi, dan menerapkan Post-2020 GBF secara efektif yang akan menempatkan keanekaragaman hayati pada jalur menuju pemulihan pada tahun 2030, serta menuju Visi 2050 “Living in Harmony with Nature.” Kerangka kerja ini dipastikan mencakup penyediaan sarana implementasi untuk Konvensi dan dua protokolnya, serta mekanisme yang tepat dalam pemantauan, pelaporan, dan tinjauannya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dalam intervensinya di Forum HLS yang diikuti oleh Sekjen PBB, 9 Kepala Negara, HRH Prince of Wales, dan 99 menteri dari negara anggota CBD menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah progresif menuju Living in harmony with nature pada 2050, dimana bukan hanya menjadi jargon semata. Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja telah menjadi terobosan dalam menyeimbangkan potensi ekonomi dengan aspek lingkungan dengan mengintegrasikan pengelolaan ruang...

Read More...
Apresiasi Internasional Untuk Penurunan Deforestasi Indonesia


Utusan Presiden Amerika Serikat dalam Penanganan Perubahan Iklim, John F. Kerry, mengatakan peran Indonesia begitu penting dan memberikan dampak yang besar terhadap seluruh dunia. Iapun memberikan apresiasi atas komitmen dan capaian Indonesia dalam penanganan perubahan iklim yang salah satunya terlihat dalam penurunan angka deforestasi.
''Dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Menteri Siti, Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam pencegahan deforestasi melalui moratorium (izin) hutan primer. Di tahun 2019 dan 2020 Indonesia menurunkan deforestasi ke tingkat terendah dalam 20 tahun terakhir,'' kata John Kerry dalam Climate Leaders Message yang disampaikan virtual, Senin (18/10). 
Inisiatif Indonesia untuk memulihkan ratusan ribu hektar mangrove yang terdegradasi selama empat tahun kedepan, juga dinilai sebagai upaya penting yang dinantikan keberhasilannya oleh dunia.
''Kerja keras Indonesia ini akan memberikan kontribusi yang kuat di COP 26 Glasgow,” katanya.
Dia juga menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam pengendalian perubahan iklim. Saat ini, dunia dihuni oleh 1,8 miliar orang berusia 10-24 tahun. Di Indonesia, 65 juta orang atau 28 persen diantara penduduknya, berada pada kategori usia tersebut.
“Keberadaan generasi muda saat ini, menjadi yang terbesar dalam sejarah. Ini saatnya kalian menunjukkan potensi besar yang dimiliki, dan menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan. Inilah saatnya bagi kita semua untuk melakukan aksi nyata. Tidak ada lagi waktu untuk menunda-nunda. Saya sangat berharap terhadap masa depan Indonesia dan planet kita,'' katanya.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, menyampaikan pihaknya memahami Indonesia telah bekerja nyata dan cukup ambisius dalam pengendalian perubahan iklim. Oleh karena itu, World Bank akan mendukung ambisi Indonesia dalam mengurangi emisi karbon pada Updated NDC Indonesia.
“Mengingat dampak yang ditimbulkan perubahan iklim tidaklah mudah menanganinya. Namun hal tersebut menjadi mungkin apabila kita semua bekerjasama....

Read More...
Peta Mangrove Nasional Tahun 2021: Baseline Pengelolaan Rehabilitasi Mangrove Nasional


Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Kepala BRGM Hartono dan Kepala BIG Aris Marfai meluncurkan Peta Mangrove Nasional tahun 2021 di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta pada Rabu (13/10/2021). Peta Mangrove Nasional (PMN) Tahun 2021 ini merupakan hasil  pemutakhiran penyusunan peta yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013.
“One map mangrove ini merupakan langkah tepat untuk terus maju bekerja merehabilitasi mangrove sesuai agenda Presiden. Kita Programkan untuk G20 juga,” ujar Menteri Luhut.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Luhut  mengatakan, bahwa pengelolaan mangrove perlu dilaksanakan secara terintegrasi dengan perencanaan yang baik, melalui strategi pengelolaan mangrove yang lebih baik ke depan. “Kami harap setelah launching ini pemeliharaan, rehabilitasi, konservasi, pemeliharaan dan perawatan ekosistem mangrove harus dipercepat agar target dapat tercapai,” ujar Menteri Luhut.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam penyusunan peta tematik mangrove berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian 1:50.000. 
Penyusunan PMN tahun 2021 telah melewati serangkaian tahapan yang komprehensif, mulai dari koordinasi penyusunan juknis dan kunci interpretasi, Penyiapan citra satelit dan peta pendukung, Pra-pemrosesan (Pre-processing), Interpretasi citra secara visual (digitasi layar), pengendalian mutu tahap I, penentuan titik sampel untuk cek lapangan, cek lapangan, perbaikan hasil interpretasi berdasar cek lapangan, pengendalian mutu tahap II, kompilasi, analisis dan tabulasi, penyusunan laporan dan pembuatan layout peta, sampai dengan Penetapan Peta Mangrove Nasional.
Menteri Siti mengatakan, one map merupakan label dari one map policy dimana Kementerian LHK merupakan wali data one map dengan tematik mangrove “Peta itu jangan hanya...

Read More...
Presiden Tinjau Hutan Mangrove di Bali


Tiba di Bali, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama rombongan langsung meninjau hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Kabupaten Badung pada Jumat pagi, 8 Oktober 2021.
Di Taman Hutan Raya tersebut, Presiden dan Ibu Iriana didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawiraatmaja, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Wakil Menteri LHK Alue Dohong, berjalan kaki di atas jembatan kayu menelusuri kawasan hutan mangrove sejauh 500 meter hingga menara pandang.
Ketika berjalan kaki, Presiden dan Ibu Iriana mendapatkan penjelasan dari pengelola Taman Hutan Raya, Komang Tri, tentang kawasan hutan mangrove tersebut. Komang Tri menjelaskan bahwa kawasan hutan mangrove tersebut direhabilitasi sejak tahun 1992. 
"Luas kawasan ini sebesar 268 hektare. Sebelumnya merupakan lahan eks tambak ikan dan udang yang terbengkalai. Sejak 1992 direhabilitasi dan berhasil dengan baik. Saat ini terdapat 92 jenis burung dan 33 jenis tanaman mangrove," ucap Komang Tri.
Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas lahan mangrove di Provinsi Bali mencapai 2.143,97 hektare. Dari luas tersebut, 19 hektare di antaranya termasuk kategori kerapatan jarang, serta masih terdapat habitat mangrove yang berpotensi dapat ditanami seluas 263 hektare.
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, keberhasilan konservasi hutan mangrove di Mangrove Conservation Forest beriringan dengan alih usaha dari budidaya tambak menjadi multi usaha lain berbasis ekosistem mangrove, seperti budidaya ikan tangkap, hasil pengolahan produk mangrove nonkayu, serta pariwisata. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemulihan ekosistem mangrove dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional. 
Dari kunjungan kerja ini juga diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai prestasi dan komitmen ekonomi hijau Indonesia yang dapat ditunjukkan kepada para anggota delegasi G20 pada KTT G20...

Read More...
Peran Penting Generasi Muda Dalam Agenda Perubahan Iklim


Generasi muda dapat menjadi aktor dan berperan aktif memberikan kontribusi positif dalam menekan Gas Rumah Kaca (GRK). Melalui keterlibatan aktif pada agenda-agenda pengendalian perubahan iklim, seperti transisi energi dengan mendorong penggunaan sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan, membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, dan melakukan penanaman pohon dalam skala besar, mereka menjadi salah satu penentu keberhasilan mencegah kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius.
Dalam Webinar Indonesian Youth's Determination to Reinforce Clean Energy and Climate Action, Tekad Generasi Muda Indonesia Mencegah Perubahan Iklim & Mendukung Energi Bersih, Menteri LHK Siti Nurbaya mengapresiasi para generasi muda yang telah berperan aktif melakukan upaya pengendalian perubahan iklim terutama dengan mengupayakan penggunaan energi bersih yang terbarukan.
"Sebagai generasi muda yang akan menjadi angkatan kerja di era transisi  energi menuju net-zero emission 2060, para generasi muda akan menjadi penentu di dalam mempercepat transformasi angkatan kerja dari penggunaan bahan bakar yang berbasis fosil menjadi berbasis EBT," tutur Menteri Siti dalam sambutannya membuka Webinar secara daring dan luring tersebut, Rabu, (6/10).
Menteri Siti pun menjelaskan bahwa agenda perubahan iklim sangat penting bagi Indonesia. Hal ini guna memenuhi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28H yang menyatakan bahwa negara harus menjamin kehidupan dan lingkungan yang layak bagi warga negaranya, inilah alasan utama yang mendasari komitmen Indonesia untuk perubahan iklim.
Dokumen Updated NDC (UNDC) Indonesia yang telah disampaikan kepada sekretariat UNFCCC menetapkan komitmen peningkatan ambisi pengurangan emisi GRK pada tahun 2030, melalui pencapaian puncak pengurangan emisi GRK nasional pada tahun 2030, dimana sektor Forestry and Other Land Use (FoLU) sudah mencapai kondisi net-sink carbon. Diproyeksikan bahwa sektor FoLU akan berkontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi gas rumah kaca yang ingin diraih oleh Indonesia. Komitmen...

Read More...
Menteri LHK Siapkan Kolaborasi Pelestarian Sumber Daya Air pada G-20 Presidensi Indonesia 2022


Indonesia, pada berbagai strata pemerintahan bekerja mewujudkan komitmen global dalam menjaga kelestarian sumber daya air. Demikian pernyataan penting Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, ketika menjadi salah satu pembicara kunci dalam acara High-level Dialogue on Water, atas undangan Pemerintah Italia selaku Presidensi G20 2021. 
Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual pada Rabu (29/09), dan diikuti oleh para pejabat setingkat menteri bidang lingkungan hidup dan kehutanan dari negara-negara troika G20, para pejabat tinggi perwakilan dari 12 negara anggota G20, serta berbagai pimpinan entitas PBB dan lembaga internasional pemerhati lingkungan.
Menteri Siti kemudian menjelaskan tentang peran esensial sumber daya air berkelanjutan dalam pengelolaan DAS, penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta pembangunan keamanan pangan dan energi di Indonesia. Indonesia juga mendukung langkah-langkah perundingan dan kerja sama global terkait kelestarian sumber daya air yang sedang berlangsung.
Menteri LHK juga menyampaikan beberapa capaian signifikan yang telah dilakukan Pemerintah. Sebagai contoh, instalasi daur ulang air wudhu di Masjid Nasional Istiqlal. Dimana kapasitas terpasang untuk mengolah air limbah fasilitas ini bisa mencapai 96 meter kubik per hari, lebih dari cukup untuk menyediakan air bersih bagi setidaknya delapan ribu jemaah setiap hari.
Capaian lainnya adalah Eco-riparian yang berfokus pada bagaimana memanfaatkan sungai dan danau untuk mengurangi pencemaran limbah domestik melalui pengolahan bersama air limbah rumah tangga sebelum dibuang ke sungai, untuk sembilan lokasi Eco-riparian, di Citarum, Ciliwung, Bengawan Solo, serta Danau Toba.
Sejak 2019, KLHK telah memperkenalkan pemanenan air hujan dengan lebih dari 500 unit terpasang di desa-desa di 16 provinsi di Indonesia, untuk mendapatkan air bersih untuk konsumsi rumah tangga.
Partisipasi aktif KLHK dalam kegiatan dialog ini sangat menopang keberhasilan agenda Presidensi Indonesia pada G20 2022, yang akan berlangsung dari 1 Desember...

Read More...
Menteri LHK Ajak Kaum Wanita Peduli Perubahan Iklim


Upaya pengendalian perubahan iklim memerlukan kerja sama dari semua pihak, dari berbagai kalangan, termasuk kaum wanita. Peran perempuan diharapkan menjadi pelopor dan menjadikan isu perubahan iklim dari permasalahan menjadi peluang, salah satunya melalui Program Kampung Iklim (Proklim) yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim.
“Saya ingin memberikan gambaran peran perempuan dalam komunitas masyarakat di tingkat RT/RW misalnya. Pada tingkat tapak dan terdepan, para Ibu dalam kelompok dapat mendorong inisiasi pembentukan kelompok masyarakat Program Kampung Iklim,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, saat memberikan sambutannya secara virtual pada Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Organisasi Perwita Wana Kencana, Rabu, (29/9).
Menteri Siti melanjutkan jika banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh kaum wanita pada Proklim, seperti tanam pohon dan pertanian agroforestry, serta melakukan daur ulang sampah untuk membantu mengurangi pencemaran dan juga membangun sirkular ekonomi. Kegiatan-kegitan seperti itu termasuk dalam upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
“KLHK berharap, hingga tahun 2024 akan terbentuk sebanyak 20.000 kampung iklim di seluruh Indonesia. Tentunya target yang besar ini memerlukan dukungan dari semua pihak, khususnya kaum wanita termasuk anggota Perwita Wana Kencana,” imbuh Menteri Siti.
Menteri Siti juga berujar jika sejak pertemuan COP UNFCCC ke 20 Tahun 2014 di Lima, Peru, perspektif gender dalam isu penanggulangan perubahan iklim telah memiliki basis yang kuat. Di level nasional ia juga menyebut jika kebijakan responsif gender terkait perubahan iklim pun terus disempurnakan.
“Tantangan utamanya dan saat ini, yaitu dalam implementasi dan dalam konteks peran perempuan, untuk bagaimana perempuan memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi hambatan yang dihadapi. Perubahan iklim merupakan isu yang berdimensi jangka panjang dan menyangkut values, multi-disiplin, multisektor, inter-generasional, dan memerlukan peran semua pihak,” urai Menteri Siti.
Ancaman Perubahan...

Read More...
Move
-

Kliping Berita

Top Headline
Siti Nurbaya dan Bonita


 
Siti Nurbaya dan Bonita

Oleh
Chaidir Anwar Tanjung
Wartawan Detik.com
__

"Bu Siti" begitu namanya lebih familier di kalangan jurnalis dan aktivis di Riau. Nama lengkapnya Dr.Ir Siti Nurbaya Bakar,M.Sc. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI.

Lantas Bonita ini siapa? Dia bukan aktris Hollywood, melainkan nama seekor harimau sumatera betina yang pernah konflik selama 3 bulan lebih di awal tahun 2018 lalu. Siti dan Bonita memang tidak pernah bersua, tak pernah bertegur sapa.

Tetapi keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Bonita salah satu satwa endemik di pulau Andalas yang terancam punah karena perburuan dan habitatnya menciut. Sedangkan Siti, Menteri yang dipercayakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurusi tentang ekosistem. Di sinilah keduanya memiliki keterikatan.

Nyawa Bonita ada di tangan Siti. Lha kok bisa? Januari 2018 harimau liar ini terlibat konflik di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Riau. Awalnya pekerja harian di kebun sawit bernama Jumiati tewas diserang harimau liar yang selanjutnya diidentifikasi bernama Bonita. Tim gabungan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau bersama TNI/Polri, aktivis lingkungan dibentuk untuk mengevakuasi harimau liar itu. Juga melibatkan unsur perangkat desa dan masyarakat.

Di tengah upaya untuk mencarinya, dua bulan setelah menyerang korban pertama, Bonita kembali menyerang warga bernama Yusri yang juga tewas dan kembali menghebohkan jagat raya.

Bonita menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Riau dan juga menjadi perhatian peniliti harimau internasional. Peristiwa...

Read More...
Kado Siti Nurbaya


 Kado Siti Nurbaya

Oleh
Ariyanto
Penikmat Roman Siti Nurbaya
____

Namanya Siti Nurbaya. Tapi ini bukan nama tokoh utama di buku roman berjudul ’’Siti Nurbaya’’ karya Marah Rusli. Yang dipaksa nikah dengan Datuk Maringgih. Pria tua renta dan berkulit kasar seperti katak. Gara-gara ayah perempuan Minang itu terbelit utang. Yang akhir hidupnya juga tragis: mati diracun!

Ini Siti Nurbaya lain. Kelahiran Jakarta pada 28 Agustus 1956. Dari keluarga asli Betawi. Yang puluhan tahun jadi birokrat. Pernah menjabat Sekjen Depdagri dan DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia). Yang kini menduduki orang nomor satu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian yang ’’sangat laki-laki’’.
   
Cerita Siti yang ini tentu berbeda. Di buku roman terbitan Balai Pustaka, Siti membungkukkan badannya. Menyerah kepada budaya dan tradisi yang mendiskriminasi. Tapi Siti yang satu lagi justru sangat menentang penindasan. Budaya patriarki tak pernah mengekang dirinya untuk bisa maju. Tak pernah menyerah kepada keadaan. Air mata tak pernah menyelesaikan persoalan. Ini ajaran ibunya. Yang sejak kecil menanamkan karakter dan prinsip ketegasan.
 
Sejak pertama menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2014, Siti sudah dihadapkan banyak pekerjaan. Mulai penggabungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup hingga persoalan kebakaran hutan dan pembalakan liar. Terjadi deforestasi besar-besaran. Hutan mengalami degradasi dan menyebabkan pemanasan global yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi persoalan dunia. Global warming yang bisa berdampak kepada krisis pangan.
Read More...

Mari kita ukir sejarah Xylarium Indonesia menjadi Peringkat Satu Dunia

 Koleksi kayu terbesar keempat di dunia (67.864 spesimen) setelah Belanda (125.000 spesimen), USA (105.000 spesimen), dan Belgia (69.000 spesimen). Perlu lebih dari 70 ribu spesimen kayu untuk menjadi no 1 dunia!!! 

Read More...


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Ir. Wiratno, M.Sc, meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan keluarnya Peraturan Menteri (Permen) LHK nomor 20 tahun 2018.

Ia menilai, kekhawatiran masyarakat akhir-akhir ini diakibatkan karena banyaknya penyebaran berita yang tidak benar atau hoax di masyarakat.

Pihaknya berjanji secara terus menerus akan melakukan sosialisasi, edukasi, bahkan hingga pendampingan, sehingga masyarakat akan sama-sama terlibat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.

''Jangan khawatir, Permen 20/2018 Menteri LHK tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, tidak berlaku surut. Jadi tidak benar yang sedang melihara atau menangkar burung seperti murai batu, pleci, cucak rawa, dll akan dipidana. Itu hoax,'' tegas Wiratno melalui rilis pada media, Selasa (7/8/2018).
 
Melalui Permen 20 tahun 2018, justru pemerintah dalam hal ini KLHK, ingin agar satwa tersebut terjaga kelestariannya. Karena berdasarkan kajian LIPI, jenis-jenis burung tersebut sudah langka habitatnya di alam, meski saat ini banyak ditemukan di penangkaran.

Penetapan hewan dilindungi sebagaimana PP 7 tahun 1999, kriterianya yaitu mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

''Kajian LIPI ini sudah sejak 2015, jadi sudah lama. Data dari LIPI, dalam kurun waktu tahun 2000 sampai saat ini, terjadi penurunan populasi burung di habitat alamnya lebih dari 50 persen. Itu jumlah yang sangat besar sekali,'' kata Wiratno.

Untuk meningkatkan...

Read More...
Orangutan Forest School Diresmikan

Samboja -- Orangutan Forest School yang terletak di KM 7 Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Samboja diresmikan pada Kamis (17/5/2018) lalu. Sebagai tanda, Kepala Kepala Balai Litbang Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam (Balitek KSDA), Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur, President Four Paws International, dan Pembina Yayasan Jejak Pulang serentak menggunting pita.

Peresmian ini menandai kesiapan fasilitas sekolah hutan bagi orangutan rehabilitan. Fasilitas yang telah dibangun itu antara lain Portacamp yang berfungsi sebagai klinik, gudang buah, kamar bayi orangutan, serta ruang teknisi. Selain itu juga telah dibangun pos pengamanan, rumah pengolahan kompos, dan kandang. Beberapa fasilitas lain masih dalam proses pengerjaan.  Orangutan Forest School ini merupakan kawasan KHDTK Samboja yang dialokasikan sebagai tempat pendidikan dan rehabilitasi bagi individu orangutan secara langsung di alam. Luas area tersebut ialah 130 Ha dengan didukung 2 orang dokter hewan, 1 orang tenaga ahli perilaku satwa, 1 orang ahli biologi, 15 orang teknisi, dan disupport oleh 30 orang tenaga pengamanan sebagai pengelolanya.

Signe Preuschoft dari Jejak Pulang menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi orangutan dan menjaga keamanan sekolah hutan. “Kami sekuat tenaga menjaga keamanan Kawasan sekolah hutan orangutan dari berbagai ancaman dengan menyiapkan tenaga pengamanan 24 jam. Kami juga memberlakukan non-contact policy bagi bayi orangutan demi keberhasilan program rehabilitasi orangutan,” kata Signe Preuschoft, ahli perilaku satwa ini.  ...

Read More...
Pemerintah Lepas 977 Ribu Hektare Tanah untuk Reforma Agraria

Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melepaskan 977.824 hektare (ha) lahan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) hingga Mei 2018.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan pihaknya sedang menyiapkan tindak lanjut pendistribusian tanah tersebut untuk masyarakat yang berhak

Kriteria TORA itu antara lain alokasi 20 persen pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif, lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat, serta pertanian lahan kering yang menjadi mata penaharian utama masyarakat setempat.

"Itu kan [tanah] yang baru dilepas KLHK. Yang paling penting dalam reforma agraria kan yang dibagikan ke rakyatnya. Habis dilepas lalu dibagikan ke rakyat itu bagaimana caranya?" kata Siti di kantornya, Rabu (23/5).

Oleh sebab itu, Siti menyebut Menko Bidang Perekenomian akan segera memanggi pejabat eselon 1 KLHK yang terkait dengan TORA dan kehutanan sosial untuk membahas hal itu lebih lanjut.

"Sebetulnya, setelah (lahan) dilepas kan terkait erat dengan pemerintah daerah dan Menteri Pertanian, Menteri Desa dan Transmigrasi. Jadi sekarang distribusinya yang harus betul-betul disiapkan. Karena lepas dari hutan, (urusan) di KLHK selesai," kata Siti.

Sejak tahun 2016, KLHK menyatakan akan melepaskan 4,1 juta hektare lahan untuk masyarakat di kawasan hutan melalui program TORA. Reforma agraria itu dilakukan dengan legalisasi aset tanah bagi masyarakat dan penataan pemanfaatannya dengan baik.

Pelepasan lahan, kata Siti, terkait dengan dua hal.

Pertama, KLHK sedang berupaya merealisasikan lahan-lahan transmigrasi. Siti...

Read More...
Penanganan Tailing, Pemerintah Ultimatum Hal Ini ke PT Freeport Indonesia

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan tenggat waktu enam bulan kepada PT Freeport Indonesia untuk menangani masalah tailing sesuai analisis mengenai dampak lingkungan 300 kiloton per day guna menyelesaikan dampak lingkungan.

“Kami berikan masa transisi, kami memang meberi waktu enam bulan. Hanya memang dia minta tolong bagaimana caranya supaya ini (tetap) bisa beroperasi, tapi bagaimana cara dia mengoperasikan untuk menurunkan TSS (Total Suspended Solid) harus ada prakondisi yang disiapkan bersama antara Pemerintah dan Freeport,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Jakarta, Kamis (24/5/2018).

KLHK, Siti mengatakan, saat ini sedang menyiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk PT FI berisi rencana dan program yang harus dilakukan terkait atau yang terpengaruh atau yang berpengaruh dengan persoalan tailing dan kerusakan sungai serta wilayah estuari.

Pada saat bersamaan, lanjutnya, PT FI harus berkonsultasi dengan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) untuk menjelaskan baseline teknologi yang digunakan untuk menangani tailing saat ini, studi teknologi apa saja yang mereka miliki, lalu ‘best practices’ apa saja yang dimiliki untuk menangani tailing.

“Nanti dari situ bersama KLHS -saya berharap KLHS selesai dua bulan ya sekarang sudah dua minggu jalan, dari Pemerintahnya sendiri harus melihat kebijakan apa yang diperlukan di situ. Misal dari pemerintah bobot pemanfaatan (tailing) harus seperti apa sehingga nanti bisa ada kebijakan baru apakah akan dimanfaatkan untuk membangun jalan seluruh Papua atau untuk industri...

Read More...
Menteri LHK Minta Freeport Perbaiki Pengelolaan Limbah B3

Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan PT Freeport Indonesia harus memperbaiki pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (Limbah B3) berupa tailing miliknya di daerah penimbunan Ajkwa atau Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA) di Kabupaten Mimika, Papua.

Hal itu telah tercantum dalam Keputusan Menteri LHK Nomor 175/2018. Selain itu, kata Siti, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyatakan potensi kerugian negara akibat pembuangan limbah Freeport mencapai Rp185,01 triliun.

"Kemarin itu saya ke Presiden, melaporkan tentang posisi penanganan lingkungannya Freeport. Poin utamanya adalah, dia harus memperbaiki itu walaupun tidak langsung sekaligus," kata Siti di kantornya, Rabu (23/5).

Dalam Kepmen LHK 175/2018, Siti menegaskan bahwa kegiatan pengelolaan Limbah B3 berupa tailing oleh Freeport berdasarkan Kepmen LHK 431/2008 sudah tidak sesuai dengan situasi saat ini.

Diketahui, Kepmen LHK 431/2008 membolehkan perusahaan membuang tailing dengan total suspended solid (TSS) hingga 45 kali ambang baku mutu yang diperkenankan.

Meski Freeport harus memperbaiki semua kerusakan lingkungan yang ada, kata Siti, perusahaan tambang tembaga dan emas itu tidak bisa melakukanya sendiri. Freeport harus bekerja sama dengan pemerintah.

Namun, Siti menegaskan bantuan itu bukan berarti pemerintah harus bertanggung jawab dengan mengeluarkan duit negara. Melainkan membantu Freeport mencari jalan agar mampu mengelola tailing.

"[Bantuan] dalam artian, saat mencari solusinya, Freeport harus bersama pemerintah. Contohnya, tailing yang sudah begitu banyak sampai mengendapkan...

Read More...
Move
-

Wawancara & Kolom

Top Headline
Minister details role of peat governance in Indonesian GDP

JAKARTA (foresthints.news) - Numerous fundamental steps that have been taken in an effort to implement peat governance in a comprehensive manner are based on various directions from President Joko Widodo. These measures seek, among other things, to prevent any repetition of forest and land fires, in particular those originating in peatlands, in the future. This was reiterated by Environment and Forestry Minister Dr. Siti Nurbaya to foresthints.news at her official residence on Sunday (May 28). The minister recalled how the widespread forest and land fires of 2015 spread significantly across peat domes, making them extremely difficult to extinguish, as happened in the province of South Sumatra that same year. "The fact is that more than 90% of the peat domes on the island of Sumatra have been turned into acacia and palm oil plantations. The situation certainly requires comprehensive peat governance,"...

Read More...
Minister reaffirms backing from President on peat reforms

JAKARTA (foresthints.news) - In a cabinet meeting led by President Joko Widodo, the agenda of which was to evaluate arrangements concerning the recently-issued peat regulations (Apr 26), Environment and Forestry Minister Siti Nurbaya delivered a presentation on the key points of progress made based on various of the President's directives, especially with respect to peat governance reforms. “President Jokowi explained that environmental and economic interests have clashed for ages, to the extent that the government felt it necessary to try and improve peat governance. This commitment has not changed,” Minister Siti Nurbaya told foresthints.news on the weekend (Apr 29) at the ministry building. The President, continued the minister, reaffirmed that the corporate sector must be open to taking part in peat governance reforms, and if they are unwilling to do so, they will be compelled to accept government intervention through regulations...

Read More...
Minister decides to review logging permit in Bornean orangutan habitat

JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Environment and Forestry Minister Dr Siti Nurbaya has received an investigative report from her team concerning the operations of logging concession PT MPK which include the construction of new canals - despite the issuance of a revised government regulation on peat protection which was signed by President Joko Widodo in early December last year. In fact, the President's administration, by means of a ministerial circular letter released in November 2015, has banned forestry and plantation companies from undertaking any new peat development, including the construction of new canals. Since receiving the investigative report, the minister has taken several important measures, including the immediate imposition of sanctions on the company, a review of the logging concession's permit,...

Read More...
Minister stops peat violations in Bornean orangutan habitat

JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Minister of the Environment and Forestry Dr Siti Nurbaya has asserted that PT MPK, the permit holder of a logging concession dominated by the habitat of the Bornean orangutan, has committed peat violations by constructing new canals. This logging concession, located in Ketapang regency, West Kalimantan province, covers an area roughly 70% of the size of Singapore.“I have already ordered an end to PT MPK’s operations due to its peat violations. We are currently investigating this case,” Siti Nurbaya confirmed (Mar 20) at the ministry building. While PT MPK did explain to the ministry that the construction of new canals has been ended, heavy machinery still exists at the concession location to neaten those canals that have already been developed. The following Google Earth images depict land cover changes from 2014 to 2016 within the boundary of the PT MPK concession (delineated in yellow).        

The minister left no doubt about her seriousness...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Cari Artikel Disini

Like Us On Facebook





Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

Semua Artikelku Untukmu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Online Saat Ini

We have 23 guests online
 
Powered by