Friday, January 28, 2022

 

Situs Web Resmi Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan


 
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Kopi-Agroforestry-Konservasi


Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan yang membawa nama Indonesia menempati urutan ke-4 sebagai produsen kopi terbesar di dunia. Dengan besarnya potensi kopi di Indonesia, maka terbukalah peluang pasar kopi sebagai kesempatan emas bagi masyarakat Indonesia untuk berwirausaha di bidang perkopian.

Tidak dapat dipungkiri, kopi juga telah menjadi bagian penting sejak lama, dalam kehidupan dan pengembangan kesejahteraan kelompok masyarakat, khususnya smallholders agroforestry. Mereka mengelola tanaman kopi sebagai underneath cover, sehingga secara sustainable tetap menjaga kelestarian hutan.

Indonesia merupakan satu-satunya negara yang menerapkan kopi agroforestry atau kopi di dalam Kawasan hutan dengan pola agroforestry. Untuk mendukung perkembangan kopi agroforestry, KLHK menyelenggarakan Festival PeSoNa Kopi Agroforestry Tahun 2022.

“Melalui agroforestry, kelestarian hutan akan terjaga dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat karena dapat memanfaatkan ruang kosong di antara tegakan hutan. Salah satunya dengan pengembangan pola agroforestry kopi yang dapat memberikan nilai tambah antara lain cita rasa kopi yang khas sehingga memiliki nilai tinggi (kopi specialty) dan memberikan dampak positif terhadap lingkungan antara lain menjaga konservasi tanah dan air, iklim mikro dan meningkatkan serapan karbon,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya pada Pembukaan Festival PeSoNa di Jakarta, Selasa (25/1).

Menanggapi pesatnya perkembangan kopi di Indonesia, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan kopi telah menjadi bagian dari kehidupan Indonesia. Apresiasi disampaikan kepada pelaku usaha yang telah membuktikan bahwa kopi bisa menjadi primadona bagi pertumbuhan dan kebangkitan ekonomi. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Media Indonesia yang secara konsisten menghadirkan Festival Kopi setiap tahun.

Di tengah pandemi, Lestari mengungkapkan, dirinya justru melihat menjamurnya rumah-rumah kopi di seluruh pelosok wilayah, bahkan sampai di kota-kota kecil....

Read More...
Menteri LHK Meminta para Gubernur Untuk Pemahaman Bersama tentang Perkembangan Perubahan Iklim dan Karbon


Berdasarkan ketentuan, kebijakan dan rencana kerja pengendalian perubahan iklim serta perkembangan yang mutakhir saat ini, diminta kepada Gubernur Provinsi se-Indonesia untuk memiliki pemahaman yang sama atas kebijakan pengendalian perubahan iklim dan setiap perkembangannya. Pemerintah daerah juga secara tepat harus dapat mengambil langkah dalam perspektif kewilayahan dan urusan/kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Demikikian disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya dalam surat tertanggal 19 Januari 2022 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi se-Indonesia.

Melalui surat tersebut, Menteri Siti menyampaikan beberapa hal pokok dan penting yang perlu dilakukan. Para Gubernur diminta untuk menyelenggarakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam kewenangan wilayah kerja Pemerintah Provinsi, serta menyelenggarakan nilai ekonomi karbon dalam kewenangan wilayah kerja Pemerintah Provinsi.

Kemudian, mereka juga harus melaksanakan Inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam kewenangan wilayah kerja Pemerintah Provinsi dengan tata waktu yang berlaku. Kaitannya dengan hal ini, para Gubernur perlu mendorong usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan Pendaftaran Sistem
Registri Nasional (SRN) dalam kewenangan wilayah kerja Pemerintah Provinsi.

Selain itu, para Gubernur diinstruksikan untuk melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Inventarisasi Emisi GRK untuk pencapaian NDC, dan Pengendalian Emisi GRK. Lebih lanjut, para Gubernur bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan langkah dan upaya yang relevan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota serta pelaporannya. Untuk selanjutnya, hasil-hasil dari proses tersebut agar dilaporkan kepada Menteri LHK cq. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim selaku National Focal Point Indonesia untuk UNFCCC, sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Adapun yang melatarbelakangi surat ini yaitu dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai...

Read More...
Menteri LHK: Insan Pers Bagian Penting dalam Upaya Percepatan Rehabilitasi Mangrove Indonesia


Menteri LHK Siti Nurbaya mengapresiasi dan mendorong keterlibatan insan pers dalam menggaungkan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya dalam hal program percepatan rehabilitasi mangrove di Indonesia.

Hal ini disampaikan Menteri Siti pada Workshop Nasional Percepatan Rehabilitasi Manggrove dengan tema "Peran Insan Pers dalam Membangun Inisiatif Kolaborasi Percepatan Rehabilitasi Mangrove Berkelanjutan" yang diselenggarakan secara hybrid (luring dan daring) dari Hotel Kempinski, Jakarta, pada Hari Kamis 20 Januari 2022.

Dalam workshop yang merupakan salah satu bagian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2022 yang puncaknya akan diselenggarakan di Kendari pada 9 Februari 2022, Menteri Siti menyatakan jika rehabilitasi mangrove di Indonesia merupakan salah satu agenda penting Nasional dalam upaya pelestarian sumber daya alam dan pemulihan lingkungan sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo.

"Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih atas prakarsa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memasukkan Agenda Mangrove dalam rangkaian acara Hari Pers Nasional Tahun 2022 sebagai tanda atensi yang sungguh-sungguh dari kalangan pers, jurnalistik, akan aspek lingkungan dan sumberdaya alam," ungkap Menteri Siti.

Menteri Siti pun melanjutkan jika sebagaimana semangat Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang mendorong agar kita 'Memenangkan Kesehatan, Kemanusiaan, dan Perilaku Baru' di tengah tekanan pandemi, maka PWI dapat berperan menjadi motor penggerak yang sangat strategis guna mengisi ruang publik dengan informasi yang menggaungkan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya penanggulangan perubahan iklim, dimana ada peran penting mangrove juga di dalam upaya pengendalian perubahan iklim dimaksud.

Hal ini menurutnya mengingat Pers sebagai pilar keempat demokrasi punya peran sangat penting dan strategis di dalam menyejahterakan masyarakat dan memajukan bangsa yang dalam konteks percepatan rehabilitasi mangrove, pers dapat memberikan...

Read More...
Menteri LHK Lantik 322 Pejabat Administrator dan Pengawas


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya melantik sebanyak 187 Pejabat Administrator (Eselon III) dan 135 Pejabat Pengawas (Eselon IV) pada satuan kerja KLHK di pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen (BSI) LHK. Pelantikan ini merupakan langkah penyesuaian dan penataan organisasi, termasuk pengisian jabatan struktural sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK.

Sebelumnya, Menteri LHK juga telah melantik sejumlah 565 pejabat fungsional. Pelantikan pejabat struktural dan pejabat fungsional hari ini sejalan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Pada kesempatan ini, telah dilantik juga para Kepala UPT lingkup BSI-LHK. Unit kerja Eselon I BSI-LHK merupakan transformasi dari Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi KLHK. Badan ini mendapat mandat untuk memastikan usaha-usaha kehutanan serta kegiatan-kegiatan pemanfaatan SDA yang berimplikasi pada kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan dapat terkendali dengan baik.

Terkait BSI-LHK, Menteri Siti mengingatkan bahwa terdapat 2 agenda besar yaitu: 1) standar terkait dengan perijinan dan persetujuan baik perijinan berusaha, persetujuan dasar, maupun persetujuan penggunaan/pemanfaatan kawasan hutan; dan 2) standar non perijinan, yaitu standar produk dan standar lain seperti standar proses dan pelayanan.

Selanjutnya, Menteri Siti dalam arahannya kepada seluruh pejabat yang dilantik, menyampaikan bahwa tujuan pembangunan LHK tahun 2022 adalah untuk memperkuat sumbangan tapak guna pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural.

Kemudian, sasaran utama pembangunan LHK tahun 2022 yaitu: 1) untuk menjaga kecenderungan positif sumbangan produk domestik bruto dari sub sektor kehutanan dan lingkungan; 2) menumbuhkan ekspor dan meningkatkan produksi hasil hutan untuk mendukung surplus neraca perdagangan non migas; 3) meningkatkan kapasitas produksi kelompok tani hutan, sebagai upaya membantu mendorong ekonomi wilayah; dan 4) mendorong ekonomi...

Read More...
Menteri LHK Lantik 565 Pejabat Fungsional


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya melantik 565 Pejabat Fungsional hasil penyetaraan Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV). Langkah ini menjadi bagian dari Reformasi Birokrasi yang diarahkan Presiden Joko Widodo untuk membentuk birokrasi Indonesia yang modern, cepat dan adaptif menghadapi berbagai macam perubahan kedepan.

565 Pejabat Fungsional yang dilantik terdiri dari Pejabat Fungsional Ahli Madya (81 orang) dan Pejabat Fungsional Ahli Muda (484 orang) yang mengisi 23 jenis jabatan fungsional.

“Pelantikan ini merupakan kebutuhan organisasi, dan tindak lanjut atas kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui penyesuaian atau pengalihan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional,” ujar Menteri Siti.

Penyederhanaan birokrasi ini menjadi salah satu kunci untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045 yang dibangun melalui 4 pilar pembangunan, yaitu (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (3) Pemerataan Pembangunan, (4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan.

“Pemantapan tata kelola pemerintahan atau reformasi birokrasi harus diikuti dengan perubahan pola pikir (mindset) setiap aparatur sipil negara (ASN),” tegas Menteri Siti.

Menteri Siti menjelaskan jika saat ini pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) telah memperkenalkan core values ASN Indonesia yaitu BerAKHLAK yang berasal dari singkatan Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Core values ini juga disertai dengan employer branding Bangga Melayani Bangsa.

“Nilai tersebut diharapkan dapat membentuk ASN yang adaptif dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Kedepan kualitas layanan publik akan semakin meningkat, dan pada gilirannya pembangunan nasional dapat diakselerasi,” tuturnya.

Salah satu hal yang juga ditekankan Menteri Siti kepada...

Read More...
Menteri LHK Lantik 19 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 3 Fungsional Ahli Utama

  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melantik 19 (sembilan belas) orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang terdiri dari 12 (dua belas) orang hasil uji kompetensi yang nomenklaturnya hilang dan 7 (tujuh) orang karena mengalami perubahan nomenklatur. Selain itu pada pelantikan hari ini juga turut dilantik 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama dan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Peneliti Ahli Utama di lingkup KLHK, bertempat di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, (29/12/2021).

Dalam sambutannya, Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan bahwa promosi, rotasi, dan mutasi adalah hal yang biasa terjadi dalam sebuah organisasi. “Oleh karenanya, saya berharap para Pejabat yang dilantik pada hari ini dapat segera bekerja dengan segala kesungguhan hati,” kata Menteri Siti.

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, merupakan jabatan-jabatan yang berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) pada unit kerja masing-masing. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik hari ini harus memberikan kepeloporan dalam tugas-tugasnya.

”Berikan kerja yang profesional, kembangkan pola kerja analitis guna mendukung pembentukan kebijakan-kebijakan publik yang berkualitas, serta berikan kepemimpinan yang baik dalam manajemen unit kerja yang Saudara pimpin. Saudara dipilih karena kecukupan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, serta integritas. Oleh karena itu saya minta tunjukan itu semua melalui capaian - capaian kinerja positif organisasi,” kata Menteri Siti.

Disampaikan Menteri Siti, keberadaan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama merupakan posisi yang sangat penting dalam membantu kinerja Unit Kerja Eselon I dalam menjalankan tugas-tugasnya, baik dalam operasional, artikulasi, maupun preparasi dan implementasi kebijakan.

“Untuk para Pejabat Fungsional Ahli Utama (Peneliti Ahli Utama dan Widyaiswara Utama) yang juga dilantik hari ini saya minta dapat bekerja sebaik-baiknya, ciptakan kreatifitas,...

Read More...
Teguhkan Komitmen Bersama, Menteri LHK dan Jajaran Tandatangani Kontrak Kinerja Tahun 2022

  Menteri LHK Siti Nurbaya, didampingi Wakil Menteri LHK Alue Dohong, bersama seluruh jajaran Eselon I Kementerian LHK, melakukan penandatanganan kontrak kinerja Tahun 2022, pada acara penyerahan DIPA KLHK Tahun 2022, Rabu (29/12/2021). Penandatanganan ini sebagai bentuk komitmen bersama seluruh aparatur Kementerian LHK, bahwa hasil kerja tahun 2022, harus bisa dilihat dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Seluruh jajaran Kementerian LHK juga berkewajiban untuk memperkuat dan membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, serta memperteguh peradaban bangsa, menuju Indonesia Maju.

Mengawali kinerja KLHK di tahun 2022, Menteri Siti menyampaikan setidaknya ada empat langkah yang perlu dilakukan. Pertama, mendorong dan mengelola pelibatan masyarakat, utamanya generasi muda dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Kedua, meningkatkan peran perhutanan sosial dalam arti luas, tidak hanya dalam artikulasi ekonomi dan ekologi, namun juga pada proses-proses sosial masyarakat, dalam penyelesaian masalah tenurial. Ketiga, meningkatkan upaya konservasi dan pemulihan lingkungan dan ekonomi, utamanya dalam implementasi ekonomi karbon. Keempat, penataan dan penertiban sebagai langkah awal dalam pengendalian, pengawasan dan hal-hal berkaitan dengan alokasi kebijakan sumber daya alam ataupun sistem persetujuan perizinan.

Dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 kepada masing-masing pimpinan unit eselon I, Menteri Siti menyampaikan bahwa pembangunan LHK tahun 2022 untuk memperkuat dukungan tapak untuk pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Tujuan lainnya yaitu menjaga kecenderungan positif sumbangan produk domestik bruto, menumbuhkan ekspor dan meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas produksi kelompok tani hutan, membantu mendorong ekonomi wilayah dan mendorong ekonomi sirkular, paralel dengan upaya mengurangi beban lingkungan.

“Saya juga ingin menegaskan kepada jajaran Kementerian LHK untuk kita mulai meningkatkan kualitas pemanfaatan anggaran bagi pemenuhan...

Read More...
47 Perusahaan Raih PROPER Emas Tahun 2021


Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin menyerahkan secara langsung penghargaan Anugerah Lingkungan Program Kinerja Penilaian Peringkat Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Tahun 2021 kepada 47 perusahaan peringkat PROPER EMAS hari ini di Istana Wakil Presiden RI Jakarta, Selasa, 28 Desember 2021.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mendampingi sekaligus memberikan ucapan selamat kepada perusahaan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi dan jasa, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Dalam sambutannya Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin memuji anugerah PROPER yang selama 26 tahun ini telah menjadi wadah bagi dunia usaha melakukan praktik bisnis yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau.

“PROPER telah bertransformasi dari kriteria sederhana, yaitu penilaian pengendalian pencemaran air, kemudian berkembang menjadi kriteria yang mengusung perbaikan berkelanjutan, hingga sekarang mencakup kriteria daya tanggap kebencanaan. Berbagai kriteria tersebut diharapkan menjadi indikator bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan yang berkelanjutan bukan hanya terfokus pada pencapaian profit, namun dunia usaha harus memperhatikan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, non fisik, maupun lingkungan sosial,” jelas Wapres Ma’ruf Amin.

Pada Anugerah PROPER tahun 2021 ini, berdasarkan evaluasi Tim Teknis dan pertimbangan Dewan Pertimbangan PROPER, ditetapkan peraih peringkat EMAS sebanyak 47 perusahaan, HIJAU 186 perusahaan, BIRU 1.670 perusahaan, MERAH 645 perusahaan, HITAM 0 perusahaan, dan 45 perusahaan tidak masuk peringkat karena tidak beroperasi/sedang dalam penegakan hukum/ditangguhkan.

“Presentase ketaatan PROPER mencapai 75% dan berhasil melahirkan 697 inovasi, dengan inovasi terbanyak dibidang efisiensi energi. Saya berharap prestasi ini terus dijaga dan ditingkatkan,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.

Wapres Ma’ruf...

Read More...
Refleksi KLHK 2021: Capaian Kinerja Pengendalian Perubahan Iklim

  Pemerintah Indonesia serius menjalankan komitmennya dalam aksi nyata adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya Indonesia untuk mencapai target NDC di tahun 2030 menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% atas upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional, sejalan dengan upaya-upaya mencegah kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi di bawah 1,5 derajat Celcius.

Target ini merupakan target kolektif yang akan dicapai bersama oleh kementerian, lembaga dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan perubahan iklim di Indonesia. Dari 29% penurunan GRK, dari sektor kehutanan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ditargetkan 17,2%, disektor energi di bawah Kementerian ESDM, KemenHub, dan Kemenperin sebesar 11%, di sektor limbah di bawah KLHK, PUPR, dan Kemenperin sebesar 0,38%, di sektor Pertanian di bawah Kementan sebesar 0,1 %, dan trace sektor IPPU di bawah Kemenperin.

“Setiap sektor sudah diberikan target dan sudah diturunkan ke dalam subsektor dan berbagai kegiatan. Dengan adanya peta jalan mitigasi dan adaptasi yang rinci dan jelas, semoga apa yang kita diharapkan dapat memenuhi target bahkan dapat melampaui target,” kata Direktur Jenderal Pengendalian dan Perubahan Iklim, KLHK, Laksmi Dhewanthi pada Refleksi Akhir Tahun 2021 KLHK, di Jakarta, pada (23/12).

Pada rangkaian forum COP-26 yang baru saja diselenggarakan pada bulan November di Glasgow, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai target NDC di tahun 2030 dengan melakukan skenario Low-Carbon Compatible with Paris Agrement (LCCP) di 2060 dengan komitmen utama adalah FOLU Net Sink 2030, penurunan laju deforestasi, penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan, dan aksi nyata iklim lainnya.

Laksmi menjelaskan, dokumen LTS-LCCR 2050 adalah dokumen visi dan formulasi kebijakan. Di dalam dokumen LTS-LCCR ada 3 (tiga) skenario yang dikembangkan yaitu: skenario Low Carbon Compatible with Paris Agrement (LCCP), skenario with current policy, dan skenario transisi. Dokumen...

Read More...
Menteri LHK Kunjungi Lorong Hijau Tambulapot di Pekanbaru

  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengunjungi lorong hijau tanaman buah dalam pot (Tambulapot) di RW 23, Cipta Karya, Tuah Madani, Pekanbaru, Kamis (23/12/2021).

Di lokasi ini sebelumnya masyarakat lintas komunitas telah melaksanakan aksi gotong royong dan penanaman pohon buah produktif yang disediakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDASHL) Indragiri Rokan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

''Tadi saya menerima aspirasi Camat, Lurah dan RW perihal keberadaan kawasan waduk. Saya akan minta tim Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK untuk observasi penataan embung kecil dan persampahan, sehingga nantinya bisa menjadi spot wisata lokal tingkat kelurahan yang ramah lingkungan,'' kata Menteri Siti.

Tak lupa ia menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak yang ikut ambil bagian dalam kegiatan baik ini diantaranya PWI Riau, Jikalahari, Walhi Riau, ParadigmaRI, KNPI Riau, Komunitas Rimbawan Hijrah, Mapala Suluh FKIP UR, Mafakumpala UIR, Mapala Humendala UR, Brimapala Sungkai Faperta UR, Phylomina FPK UR, BEM Unilak, Generasi Penggerak, Joom Melala, JAPNAS Riau, UCLG ASPAC, PFI Pekanbaru, Duta Lingkungan Pekanbaru, dan Mapedallima Hang Tuah.

"Kita akan terus kembangkan semangat menanam, kerja kolaborasi bersama segenap komponen masyarakat, dan ini kaitannya mendukung terwujudnya kampung iklim di wilayah perkotaan. Bersama kita akan terus hijaukan lingkungan sekitar,'' ajak Menteri Siti.

Lorong hijau tambulapot merupakan upaya penghijauan yang dilakukan di kawasan padat penduduk. Melalui kegiatan ini siapapun bisa ikut berkontribusi menjaga lingkungan, sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi dari menanam bibit buah produktif seperti jambu, kelengkeng, mangga dan lainnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian Menteri LHK Siti Nurbaya.

"Kegiatan ini tentu sangat bermanfaat, dan kami siap mendukung...

Read More...
Move
-

Kliping Berita

Top Headline
Siti Nurbaya dan Bonita


 
Siti Nurbaya dan Bonita

Oleh
Chaidir Anwar Tanjung
Wartawan Detik.com
__

"Bu Siti" begitu namanya lebih familier di kalangan jurnalis dan aktivis di Riau. Nama lengkapnya Dr.Ir Siti Nurbaya Bakar,M.Sc. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI.

Lantas Bonita ini siapa? Dia bukan aktris Hollywood, melainkan nama seekor harimau sumatera betina yang pernah konflik selama 3 bulan lebih di awal tahun 2018 lalu. Siti dan Bonita memang tidak pernah bersua, tak pernah bertegur sapa.

Tetapi keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Bonita salah satu satwa endemik di pulau Andalas yang terancam punah karena perburuan dan habitatnya menciut. Sedangkan Siti, Menteri yang dipercayakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurusi tentang ekosistem. Di sinilah keduanya memiliki keterikatan.

Nyawa Bonita ada di tangan Siti. Lha kok bisa? Januari 2018 harimau liar ini terlibat konflik di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Riau. Awalnya pekerja harian di kebun sawit bernama Jumiati tewas diserang harimau liar yang selanjutnya diidentifikasi bernama Bonita. Tim gabungan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau bersama TNI/Polri, aktivis lingkungan dibentuk untuk mengevakuasi harimau liar itu. Juga melibatkan unsur perangkat desa dan masyarakat.

Di tengah upaya untuk mencarinya, dua bulan setelah menyerang korban pertama, Bonita kembali menyerang warga bernama Yusri yang juga tewas dan kembali menghebohkan jagat raya.

Bonita menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Riau dan juga menjadi perhatian peniliti harimau internasional. Peristiwa...

Read More...
Kado Siti Nurbaya


 Kado Siti Nurbaya

Oleh
Ariyanto
Penikmat Roman Siti Nurbaya
____

Namanya Siti Nurbaya. Tapi ini bukan nama tokoh utama di buku roman berjudul ’’Siti Nurbaya’’ karya Marah Rusli. Yang dipaksa nikah dengan Datuk Maringgih. Pria tua renta dan berkulit kasar seperti katak. Gara-gara ayah perempuan Minang itu terbelit utang. Yang akhir hidupnya juga tragis: mati diracun!

Ini Siti Nurbaya lain. Kelahiran Jakarta pada 28 Agustus 1956. Dari keluarga asli Betawi. Yang puluhan tahun jadi birokrat. Pernah menjabat Sekjen Depdagri dan DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia). Yang kini menduduki orang nomor satu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian yang ’’sangat laki-laki’’.
   
Cerita Siti yang ini tentu berbeda. Di buku roman terbitan Balai Pustaka, Siti membungkukkan badannya. Menyerah kepada budaya dan tradisi yang mendiskriminasi. Tapi Siti yang satu lagi justru sangat menentang penindasan. Budaya patriarki tak pernah mengekang dirinya untuk bisa maju. Tak pernah menyerah kepada keadaan. Air mata tak pernah menyelesaikan persoalan. Ini ajaran ibunya. Yang sejak kecil menanamkan karakter dan prinsip ketegasan.
 
Sejak pertama menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2014, Siti sudah dihadapkan banyak pekerjaan. Mulai penggabungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup hingga persoalan kebakaran hutan dan pembalakan liar. Terjadi deforestasi besar-besaran. Hutan mengalami degradasi dan menyebabkan pemanasan global yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi persoalan dunia. Global warming yang bisa berdampak kepada krisis pangan.
Read More...

Mari kita ukir sejarah Xylarium Indonesia menjadi Peringkat Satu Dunia

 Koleksi kayu terbesar keempat di dunia (67.864 spesimen) setelah Belanda (125.000 spesimen), USA (105.000 spesimen), dan Belgia (69.000 spesimen). Perlu lebih dari 70 ribu spesimen kayu untuk menjadi no 1 dunia!!! 

Read More...


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Ir. Wiratno, M.Sc, meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan keluarnya Peraturan Menteri (Permen) LHK nomor 20 tahun 2018.

Ia menilai, kekhawatiran masyarakat akhir-akhir ini diakibatkan karena banyaknya penyebaran berita yang tidak benar atau hoax di masyarakat.

Pihaknya berjanji secara terus menerus akan melakukan sosialisasi, edukasi, bahkan hingga pendampingan, sehingga masyarakat akan sama-sama terlibat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.

''Jangan khawatir, Permen 20/2018 Menteri LHK tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, tidak berlaku surut. Jadi tidak benar yang sedang melihara atau menangkar burung seperti murai batu, pleci, cucak rawa, dll akan dipidana. Itu hoax,'' tegas Wiratno melalui rilis pada media, Selasa (7/8/2018).
 
Melalui Permen 20 tahun 2018, justru pemerintah dalam hal ini KLHK, ingin agar satwa tersebut terjaga kelestariannya. Karena berdasarkan kajian LIPI, jenis-jenis burung tersebut sudah langka habitatnya di alam, meski saat ini banyak ditemukan di penangkaran.

Penetapan hewan dilindungi sebagaimana PP 7 tahun 1999, kriterianya yaitu mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

''Kajian LIPI ini sudah sejak 2015, jadi sudah lama. Data dari LIPI, dalam kurun waktu tahun 2000 sampai saat ini, terjadi penurunan populasi burung di habitat alamnya lebih dari 50 persen. Itu jumlah yang sangat besar sekali,'' kata Wiratno.

Untuk meningkatkan...

Read More...
Orangutan Forest School Diresmikan

Samboja -- Orangutan Forest School yang terletak di KM 7 Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Samboja diresmikan pada Kamis (17/5/2018) lalu. Sebagai tanda, Kepala Kepala Balai Litbang Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam (Balitek KSDA), Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur, President Four Paws International, dan Pembina Yayasan Jejak Pulang serentak menggunting pita.

Peresmian ini menandai kesiapan fasilitas sekolah hutan bagi orangutan rehabilitan. Fasilitas yang telah dibangun itu antara lain Portacamp yang berfungsi sebagai klinik, gudang buah, kamar bayi orangutan, serta ruang teknisi. Selain itu juga telah dibangun pos pengamanan, rumah pengolahan kompos, dan kandang. Beberapa fasilitas lain masih dalam proses pengerjaan.  Orangutan Forest School ini merupakan kawasan KHDTK Samboja yang dialokasikan sebagai tempat pendidikan dan rehabilitasi bagi individu orangutan secara langsung di alam. Luas area tersebut ialah 130 Ha dengan didukung 2 orang dokter hewan, 1 orang tenaga ahli perilaku satwa, 1 orang ahli biologi, 15 orang teknisi, dan disupport oleh 30 orang tenaga pengamanan sebagai pengelolanya.

Signe Preuschoft dari Jejak Pulang menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi orangutan dan menjaga keamanan sekolah hutan. “Kami sekuat tenaga menjaga keamanan Kawasan sekolah hutan orangutan dari berbagai ancaman dengan menyiapkan tenaga pengamanan 24 jam. Kami juga memberlakukan non-contact policy bagi bayi orangutan demi keberhasilan program rehabilitasi orangutan,” kata Signe Preuschoft, ahli perilaku satwa ini.  ...

Read More...
Pemerintah Lepas 977 Ribu Hektare Tanah untuk Reforma Agraria

Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melepaskan 977.824 hektare (ha) lahan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) hingga Mei 2018.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan pihaknya sedang menyiapkan tindak lanjut pendistribusian tanah tersebut untuk masyarakat yang berhak

Kriteria TORA itu antara lain alokasi 20 persen pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif, lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat, serta pertanian lahan kering yang menjadi mata penaharian utama masyarakat setempat.

"Itu kan [tanah] yang baru dilepas KLHK. Yang paling penting dalam reforma agraria kan yang dibagikan ke rakyatnya. Habis dilepas lalu dibagikan ke rakyat itu bagaimana caranya?" kata Siti di kantornya, Rabu (23/5).

Oleh sebab itu, Siti menyebut Menko Bidang Perekenomian akan segera memanggi pejabat eselon 1 KLHK yang terkait dengan TORA dan kehutanan sosial untuk membahas hal itu lebih lanjut.

"Sebetulnya, setelah (lahan) dilepas kan terkait erat dengan pemerintah daerah dan Menteri Pertanian, Menteri Desa dan Transmigrasi. Jadi sekarang distribusinya yang harus betul-betul disiapkan. Karena lepas dari hutan, (urusan) di KLHK selesai," kata Siti.

Sejak tahun 2016, KLHK menyatakan akan melepaskan 4,1 juta hektare lahan untuk masyarakat di kawasan hutan melalui program TORA. Reforma agraria itu dilakukan dengan legalisasi aset tanah bagi masyarakat dan penataan pemanfaatannya dengan baik.

Pelepasan lahan, kata Siti, terkait dengan dua hal.

Pertama, KLHK sedang berupaya merealisasikan lahan-lahan transmigrasi. Siti...

Read More...
Penanganan Tailing, Pemerintah Ultimatum Hal Ini ke PT Freeport Indonesia

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan tenggat waktu enam bulan kepada PT Freeport Indonesia untuk menangani masalah tailing sesuai analisis mengenai dampak lingkungan 300 kiloton per day guna menyelesaikan dampak lingkungan.

“Kami berikan masa transisi, kami memang meberi waktu enam bulan. Hanya memang dia minta tolong bagaimana caranya supaya ini (tetap) bisa beroperasi, tapi bagaimana cara dia mengoperasikan untuk menurunkan TSS (Total Suspended Solid) harus ada prakondisi yang disiapkan bersama antara Pemerintah dan Freeport,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Jakarta, Kamis (24/5/2018).

KLHK, Siti mengatakan, saat ini sedang menyiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk PT FI berisi rencana dan program yang harus dilakukan terkait atau yang terpengaruh atau yang berpengaruh dengan persoalan tailing dan kerusakan sungai serta wilayah estuari.

Pada saat bersamaan, lanjutnya, PT FI harus berkonsultasi dengan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) untuk menjelaskan baseline teknologi yang digunakan untuk menangani tailing saat ini, studi teknologi apa saja yang mereka miliki, lalu ‘best practices’ apa saja yang dimiliki untuk menangani tailing.

“Nanti dari situ bersama KLHS -saya berharap KLHS selesai dua bulan ya sekarang sudah dua minggu jalan, dari Pemerintahnya sendiri harus melihat kebijakan apa yang diperlukan di situ. Misal dari pemerintah bobot pemanfaatan (tailing) harus seperti apa sehingga nanti bisa ada kebijakan baru apakah akan dimanfaatkan untuk membangun jalan seluruh Papua atau untuk industri...

Read More...
Menteri LHK Minta Freeport Perbaiki Pengelolaan Limbah B3

Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan PT Freeport Indonesia harus memperbaiki pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (Limbah B3) berupa tailing miliknya di daerah penimbunan Ajkwa atau Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA) di Kabupaten Mimika, Papua.

Hal itu telah tercantum dalam Keputusan Menteri LHK Nomor 175/2018. Selain itu, kata Siti, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyatakan potensi kerugian negara akibat pembuangan limbah Freeport mencapai Rp185,01 triliun.

"Kemarin itu saya ke Presiden, melaporkan tentang posisi penanganan lingkungannya Freeport. Poin utamanya adalah, dia harus memperbaiki itu walaupun tidak langsung sekaligus," kata Siti di kantornya, Rabu (23/5).

Dalam Kepmen LHK 175/2018, Siti menegaskan bahwa kegiatan pengelolaan Limbah B3 berupa tailing oleh Freeport berdasarkan Kepmen LHK 431/2008 sudah tidak sesuai dengan situasi saat ini.

Diketahui, Kepmen LHK 431/2008 membolehkan perusahaan membuang tailing dengan total suspended solid (TSS) hingga 45 kali ambang baku mutu yang diperkenankan.

Meski Freeport harus memperbaiki semua kerusakan lingkungan yang ada, kata Siti, perusahaan tambang tembaga dan emas itu tidak bisa melakukanya sendiri. Freeport harus bekerja sama dengan pemerintah.

Namun, Siti menegaskan bantuan itu bukan berarti pemerintah harus bertanggung jawab dengan mengeluarkan duit negara. Melainkan membantu Freeport mencari jalan agar mampu mengelola tailing.

"[Bantuan] dalam artian, saat mencari solusinya, Freeport harus bersama pemerintah. Contohnya, tailing yang sudah begitu banyak sampai mengendapkan...

Read More...
Move
-

Wawancara & Kolom

Top Headline
Minister details role of peat governance in Indonesian GDP

JAKARTA (foresthints.news) - Numerous fundamental steps that have been taken in an effort to implement peat governance in a comprehensive manner are based on various directions from President Joko Widodo. These measures seek, among other things, to prevent any repetition of forest and land fires, in particular those originating in peatlands, in the future. This was reiterated by Environment and Forestry Minister Dr. Siti Nurbaya to foresthints.news at her official residence on Sunday (May 28). The minister recalled how the widespread forest and land fires of 2015 spread significantly across peat domes, making them extremely difficult to extinguish, as happened in the province of South Sumatra that same year. "The fact is that more than 90% of the peat domes on the island of Sumatra have been turned into acacia and palm oil plantations. The situation certainly requires comprehensive peat governance,"...

Read More...
Minister reaffirms backing from President on peat reforms

JAKARTA (foresthints.news) - In a cabinet meeting led by President Joko Widodo, the agenda of which was to evaluate arrangements concerning the recently-issued peat regulations (Apr 26), Environment and Forestry Minister Siti Nurbaya delivered a presentation on the key points of progress made based on various of the President's directives, especially with respect to peat governance reforms. “President Jokowi explained that environmental and economic interests have clashed for ages, to the extent that the government felt it necessary to try and improve peat governance. This commitment has not changed,” Minister Siti Nurbaya told foresthints.news on the weekend (Apr 29) at the ministry building. The President, continued the minister, reaffirmed that the corporate sector must be open to taking part in peat governance reforms, and if they are unwilling to do so, they will be compelled to accept government intervention through regulations...

Read More...
Minister decides to review logging permit in Bornean orangutan habitat

JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Environment and Forestry Minister Dr Siti Nurbaya has received an investigative report from her team concerning the operations of logging concession PT MPK which include the construction of new canals - despite the issuance of a revised government regulation on peat protection which was signed by President Joko Widodo in early December last year. In fact, the President's administration, by means of a ministerial circular letter released in November 2015, has banned forestry and plantation companies from undertaking any new peat development, including the construction of new canals. Since receiving the investigative report, the minister has taken several important measures, including the immediate imposition of sanctions on the company, a review of the logging concession's permit,...

Read More...
Minister stops peat violations in Bornean orangutan habitat

JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Minister of the Environment and Forestry Dr Siti Nurbaya has asserted that PT MPK, the permit holder of a logging concession dominated by the habitat of the Bornean orangutan, has committed peat violations by constructing new canals. This logging concession, located in Ketapang regency, West Kalimantan province, covers an area roughly 70% of the size of Singapore.“I have already ordered an end to PT MPK’s operations due to its peat violations. We are currently investigating this case,” Siti Nurbaya confirmed (Mar 20) at the ministry building. While PT MPK did explain to the ministry that the construction of new canals has been ended, heavy machinery still exists at the concession location to neaten those canals that have already been developed. The following Google Earth images depict land cover changes from 2014 to 2016 within the boundary of the PT MPK concession (delineated in yellow).        

The minister left no doubt about her seriousness...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Cari Artikel Disini

Like Us On Facebook





Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

Artikel dan Pidato

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Online Saat Ini

We have 19 guests online
 
Powered by