Wednesday, December 13, 2017

Headlines News

 

Situs Web Resmi Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan




Move
-

Kliping Berita

Top Headline
Konvensi Minamata: Langkah Nyata Penyelamatan Generasi Bangsa

Setelah tanggal 20 September 2017 lalu, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri), pada hari ini (22/9/2017) pukul 22.15 WIB, Pemerintah Indonesia telah secara resmi melakukan depository International of Regulation (IoR) kepada Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat.

Dokumen IoR Konvensi Minamata diserahkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi kepada Under Secretary General for Legal Affairs / UN Legal Counsel, Miguel de Serpa Soares, pukul 11.00 waktu setempat.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bersyukur proses ratifikasi berjalan lancar, “Alhamdulillah, acara Depository Konvensi Minamata telah dilakukan Menteri Luar Negeri di Markas PBB New York malam ini pukul 22.15 WIB atau 11.15 LT”.

Pengesahan Konvensi ini memberikan ruang kepada Indonesia berperan lebih aktif dan memiliki hak suara penuh dalam proses pengambilan keputusan pada forum regional dan global yang terkait dengan berbagai pengaturan pelaksanaan Konvensi Minamata termasuk dalam pengembangan prosedur, pedoman dan modalitas lainnya. Disisi lain, pengesahan ini juga memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memperoleh manfaat dalam mengakses sumber pendanaan, teknologi transfer, peningkatan kapasitas dan kerjasama internasional untuk mendukung Rencana Aksi Nasional penanganan merkuri.

Merkuri/raksa adalah unsur kimia berupa logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup karena bersifat toksik, persisten, bioakumulasi dan dapat berpindah...

Read More...
Festival PeSoNa 2017 Ajang Promosi Hasil Hutan

Setelah sukses pada gelaran sebelumnya, tahun ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan melaksanakan Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) Tahun 2017 pada tanggal 6 hingga 8 September 2017 di Jakarta. Festival PeSoNa merupakan ajang pertemuan antar stakeholder (Kementerian/Lembaga, NGO/LSM, dunia usaha, Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial, Kelompok Tani/Masyarakat) yang bergerak di bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sekaligus untuk mempromosikan hasil kerja yang telah dicapai selama ini.

“Melalui PeSoNa, disini kami menyediakan satu ruang untuk berkontribusi bahkan mengkritisi apa yang telah dan akan kami (KLHK) lakukan. Disini juga bertemu antara petani, pemegang izin dan hak pengelolaan hutan. Melalui PeSoNA ini, menjadi media promosi produk hasil hutan bukan kayu, bukan hanya kopi, ada gaharu, ada tenun-tenun asli, dan ada sumber-sumber pangan dari hutan,” terang Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK, Hadi Daryanto, saat media briefing di Jakarta, Selasa, (5/9/2017).

Festival PeSoNa Tahun 2017 yang bertema “Saatnya untuk Rakyat”, dimaksudkan untuk membangun kolaborasi yang produktif antara pemerintah dengan masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan rakyat. Tahun ini, Festival PeSoNa akan diikuti oleh 73 partisipan, dengan jumlah booth 117 buah yang tersebar di kompleks Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

Festival PeSoNa juga merupakan ajang sosialisasi program dan kegiatan yang terkait dengan kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA, dan Kemitraan Kehutanan khususnya,...

Read More...
WARGA BODOGOL BERTAMBAH SATU (OWA JAWA DI SITE MONITORING RESORT BODOGOL TNGGP)

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) merupakan salah satu kawasan konservasi di Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi baik satwa ataupun tumbuhan. Salah satu satwa yang ada di TNGGP dan merupakan primata endemik Pulau Jawa khususnya bagian barat adalah owa jawa (Hylobates moloch).

Owa jawa atau Hylobates moloch Audebert,1798 (dalam bahasa Inggris, disebut javan gibbon atau silvery gibbon) merupakan jenis primata endemik Pulau Jawa bagian barat dan termasuk satwa langka. Berdasarkan daftar IUCN, tercatat sebagai satwa Endengered (terancam punah) dan berdasarkan PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa menyebutkan bahwa owa jawa termasuk satwa yang dilindungi. Berdasarkan SK Dirjen KSDAE No. 180/IV-KPTS/2015 owa jawa termasuk salah satu dari 25 (dua puluh lima) jenis satwa prioritas yang terancam punah yang harus ditingkatkan populasinya, sebesar 10 % dari baseline data tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. CITES memasukan owa jawa ke dalam Apendiks I yaitu daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional.

Salah satu amanat dari SK Dirjen tersebut adalah melakukan kegiatan monitoring satwa liar. Satwa liar yang menjadi prioritas untuk dimonitor di Balai Besar TNGGP adalah macan tutul, elang jawa, dan owa jawa.  Monitoring owa jawa lebih difokuskan di Bidang PTN Wilayah III Bogor yang dilaksanakan di Site Monitoring Owa Jawa Resort Bodogol.

Pada tahun 2017, telah dilakukan sebanyak 3 kali monitor yaitu pada Bulan April, Juni, dan Agustus. Pada Bulan Agustus tahun 2017 tim monitoring PEH menemukan satu kelompok owa jawa yang sudah melahirkan....

Read More...
Kondisi Terkini Populasi dan Habitat Orangutan

Berdasarkan hasil Population and Habitat ViabilityAssessment (PHVA) Orangutan tahun 2016, saat ini diperkirakan terdapat 71.820 individu Orangutan di Pulau Sumatera dan Borneo (Kalimantan, Sabah dan Serawak), pada habitat seluas 17.460.000 hektar. Populasi tersebut tersebar ke dalam 52 meta populasi (kelompok terpisah/kantong populasi), dan 38% diantaranya diprediksi akan lestari (viable) dalam 100 – 150 tahun ke depan.

Dibandingkan dengan kajian PHVA sebelumnya tahun 2004, populasi dan distribusi Orangutan Sumatera (Pongo abelii) semakin berkembang, dari prediksi semula tercatat 6.667 individu, yang tersebar di habitat seluas 703.100 hektar, dengan batasan ketinggian di bawah 800 mdpl, maka saat ini populasinya diperkirakan sebanyak 14.470 individu, pada habitat seluas 2.155.692 hektar.

Orangutan Sumatera juga dapat ditemukan pada habitat dengan ketinggian 1.500 mdpl, serta tersebar di 10 meta populasi, dan hanya dua populasi yang diprediksi akan lestari (viable) selama 100 – 500 tahun kedepan. Habitat tersebut adalah lokasi pelepasliaran di Jantho Aceh Tenggara, dan Bukit Tigapuluh di Jambi.

Data terbaru populasi dan habitat Orangutan ini berdasarkan analisis kelangsungan hidup populasi dan habitat PHVA, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerjasama dengan Forum Orangutan Indonesia (FORINA), serta Forum Orangutan Regional dan para aktivis konservasi Orangutan.

Melihat kondisi populasi dan habitat Orangutan yang terancam kelestariannya, Direktur Jenderal KSDAE, Wiratno, yang hadir dalam acara Sosialisasi Hasil dan Talkshow...

Read More...
KLHK Gelar Semarak Kemerdekaan di Penjuru Nusantara

Semarak perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 tahun, bergema dari para staf KLHK di seluruh penjuru Nusantara. Selain menggelar upacara bendera, hampir seluruh unit kerja KLHK secara serentak menggelar berbagai aksi nyata untuk Indonesia.

Di Aceh hingga Papua, di tepian aliran sungai hingga ke gunung-gunung, dari pinggir hingga ke pelosok hutan, dilakukan berbagai kegiatan bertemakan menjaga lingkungan hidup.

Seperti yang dilakukan di GN Gede Pangrango, TNGGP melaksanakan kegiatan operasi bersih gunung yang diikuti 200 orang, didukung berbagai komunitas, TNI dan Polisi dari 3 Kabupaten (Cianjur, Sukabumi dan Bogor). Pesan utamanya 'Pendaki terpuji dan terdidik, adalah yang membawa sampah turun kembali ke bawah'.

Kegiatan yang sama juga dilakukan oleh BKSDA Bali. Selain mengibarkan Merah Putih di puncak Gunung Batur, dilaksanakan kegiatan bersih gunung dengan melibatkan banyak komunitas peduli lingkungan.

Di Makassar, semarak perayaan kemerdekaan diisi pula dengan berbagai perlombaan tradisional di Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK. Diramaikan oleh ratusan rimbawan dan masyarakat setempat.

Merah Putih juga dikibarkan di puncak Kalimutu, dan di hutan Halmahera. Balai Taman Nasional Akatajawe-lolobata, dalam perayaan HUT RI kali ini melaksanakan upacara di alam bebas, dengan merangkul komunitas masyarakat suku Tagutil (Tobelo Dalam).

Istri kepala suku masyarakat memegang tombak mengajak warganya dengan penuh semangat, sambil berkata ''Haa ino, Hoomaaaaa jobo tagi mote ke upacara bendera kaa (Mari kita pergi ikut upacara bendera),''.

Upacara berlangsung khidmat, diikuti oleh para rimbawan, Pramuka,...

Read More...
44 HGU Sawit Serahkan Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut

Dalam rangka perbaikan tata kelola gambut pasca kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015, sebanyak 44 HGU perkebunan sawit telah menyerahkan rencana pemulihan fungsi ekosistem gambut kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Sekitar 20% HGU telah menunjukkan itikad baiknya dalam menaati proses tata kelola gambut sebagai regulasi pelaksanaan PP 57 Tahun 2016. Ini perlu kami apresiasi," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr Bambang Hendroyono, Rabu (16/08/2017) di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

44 HGU perkebunan yang telah menyerahkan rencana pemulihan ekosistem gambut tersebut antara lain dari perusahaan sawit group Cargill, Golden Agri (Sinar Mas), Surya Dumai, Kencana, Asam Jawa, Barito/Hasnur, Amara, RGE/Asian Agri, dan IOI Group.

Pada Februari 2017 lalu, Keputusan dan Peraturan Menteri LHK sebagai aturan pelaksanaan PP 57 Tahun 2016, diterbitkan untuk menjabarkan kebijakan perlindungan gambut dari peluang terbakar.

Sejalan dengan itu, terdapat sekitar 87 unit HTI yang sebagian areal konsesinya masuk ke dalam areal Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) seluas 1,36 juta hektar. Sedangkan HGU perkebunan, dari 229 perusahaan, sekitar 1,06 juta hektar berada di areal FLEG.

"Penyerahan rencana pemulihan ekosistem gambut dari perusahaan-perusahaan perkebunan, terutama sawit, akan terus berlangsung hingga akhir September tahun ini," ujar Bambang Hendroyono.

Bambang menjelaskan gambaran umum dari 44 HGU perkebunan tersebut, yang seluruhnya merupakan konsesi sawit dan tersebar di 10 provinsi dengan luas total mencapai lebih dari 320.000 hektar.

Sekitar...

Read More...
Ini Strategi Kementerian LHK Setop Kebakaran Hutan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan adalah karena penyiapan lahan dengan cara dibakar. KLHK menyebut akan terus memberikan penyuluhan terkait hal tersebut.

"Yang pertama pemerintah memberikan penyuluhan penyiapan lahan tanpa dibakar. Artinya meminimalkan dampak pembakaran," ujar Kepala Biro Humas KLHK Djati Witjaksono Hadi saat dihubungi, Selasa (8/8/2017).

Mengenai penyuluhan tersebut, Kasubdit PKLH (Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) Sunarno pada kesempatan terpisah menyampaikan pihaknya sudah pernah memberikan pelatihan soal alternatif penyediaan lahan tanpa dibakar.

"Kita mencoba menangani itu (kebakaran hutan dan lahan) dengan beberapa cara, seperti penyiapan lahan tanpa dibakar. Dulu pernah kita sampaikan cara-cara (memanfaatkan kayu dan ranting) membriket arang dengan kompos, namun kendalanya masalah akses," ujar Sunarno di kantor KLHK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (8/8).

Sunarno juga mengatakan untuk meminimalisasi pembakaran lahan, pihaknya juga pernah memberikan penyuluhan soal pembuatan cuka kayu. Cuka kayu itu, kata Sunarno, bisa dihasilkan dari kayu-kayu di lahan yang tidak dimanfaatkan sehingga tidak dibakar begitu saja.

"Jadi bisa (kayu-kayu tersebut) dikonversi dalam satu tong. Kita kumpulkan dalam satu tong kita bakar kemudian didinginkan jadi cair. Ini cukup bagus, satu tong yang volumenya 20 liter itu bisa menghasilkan sekitar 200 ribu liter dalam 24 jam," kata Sunarno.

Cuka kayu diketahui banyak mengandung macam unsur hara mikro yang bermanfaat untuk tanaman. Meskipun bermanfaat, Sunarno menyebut...

Read More...
Jurus Manggala Agni Cegah Kebakaran Lahan di Lokasi Rawan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya mencegah terjadinya kebakaran hutan. Meski demikian, tim pengendali kebakaran di KLHK tetap waspada.

"Meskipun belum terjadi kebakaran di beberapa lokasi rawan, Manggala Agni tetap melakukan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat. Seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan," tutur Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam keterangan tertulis dari KLHK, Selasa (8/8/2017).

Untuk diketahui, Manggala Agni adalah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Indonesia yang dibentuk pada 2003. Kegiatannya meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan.

Sampai saat ini patroli terpadu telah dilaksanakan di 3 provinsi, yaitu 65 posko di Riau, 50 posko di Sumatera Selatan, dan 60 posko di Kalimantan Barat. Selanjutnya akan dilaksanakan patroli terpadu secara serentak di 8 provinsi yaitu di Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur pada pertengahan Agustus ini.

Sementara itu, groundcheck dan pemadaman terus dilakukan oleh Manggala Agni, bersama-sama dengan TNI, POLRI, BPBD, Dinas LHK, pihak swasta, dan Masyarakat Peduli Api. Di Sumatera Utara, pemadaman dilakukan di Dusun Podo Rukun, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, dengan 30 hektare lahan yang terbakar.

Di Riau, pemadaman dilakukan di Desa Sungai Putih, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dan Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, yang dibantu water bombing pada lokasi kebakaran seluas kurang lebih 5 hektare. Serta di Desa...

Read More...
Move
-

Wawancara & Kolom

Top Headline
Minister details role of peat governance in Indonesian GDP

JAKARTA (foresthints.news) - Numerous fundamental steps that have been taken in an effort to implement peat governance in a comprehensive manner are based on various directions from President Joko Widodo. These measures seek, among other things, to prevent any repetition of forest and land fires, in particular those originating in peatlands, in the future. This was reiterated by Environment and Forestry Minister Dr. Siti Nurbaya to foresthints.news at her official residence on Sunday (May 28). The minister recalled how the widespread forest and land fires of 2015 spread significantly across peat domes, making them extremely difficult to extinguish, as happened in the province of South Sumatra that same year. "The fact is that more than 90% of the peat domes on the island of Sumatra have been turned into acacia and palm oil plantations. The situation certainly requires comprehensive peat governance,"...

Read More...
Minister reaffirms backing from President on peat reforms

JAKARTA (foresthints.news) - In a cabinet meeting led by President Joko Widodo, the agenda of which was to evaluate arrangements concerning the recently-issued peat regulations (Apr 26), Environment and Forestry Minister Siti Nurbaya delivered a presentation on the key points of progress made based on various of the President's directives, especially with respect to peat governance reforms. “President Jokowi explained that environmental and economic interests have clashed for ages, to the extent that the government felt it necessary to try and improve peat governance. This commitment has not changed,” Minister Siti Nurbaya told foresthints.news on the weekend (Apr 29) at the ministry building. The President, continued the minister, reaffirmed that the corporate sector must be open to taking part in peat governance reforms, and if they are unwilling to do so, they will be compelled to accept government intervention through regulations...

Read More...
Minister decides to review logging permit in Bornean orangutan habitat

JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Environment and Forestry Minister Dr Siti Nurbaya has received an investigative report from her team concerning the operations of logging concession PT MPK which include the construction of new canals - despite the issuance of a revised government regulation on peat protection which was signed by President Joko Widodo in early December last year. In fact, the President's administration, by means of a ministerial circular letter released in November 2015, has banned forestry and plantation companies from undertaking any new peat development, including the construction of new canals. Since receiving the investigative report, the minister has taken several important measures, including the immediate imposition of sanctions on the company, a review of the logging concession's permit,...

Read More...
Minister stops peat violations in Bornean orangutan habitat

JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Minister of the Environment and Forestry Dr Siti Nurbaya has asserted that PT MPK, the permit holder of a logging concession dominated by the habitat of the Bornean orangutan, has committed peat violations by constructing new canals. This logging concession, located in Ketapang regency, West Kalimantan province, covers an area roughly 70% of the size of Singapore.“I have already ordered an end to PT MPK’s operations due to its peat violations. We are currently investigating this case,” Siti Nurbaya confirmed (Mar 20) at the ministry building. While PT MPK did explain to the ministry that the construction of new canals has been ended, heavy machinery still exists at the concession location to neaten those canals that have already been developed. The following Google Earth images depict land cover changes from 2014 to 2016 within the boundary of the PT MPK concession (delineated in yellow).        

The minister left no doubt about her seriousness...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Cari Artikel Disini

email : info@sitinurbaya.com

Liputan Kinerja KLHK 2016
KLIK DISINI

Like Us On Facebook



Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Semua Artikelku Untukmu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Online Saat Ini

We have 69 guests online