Sunday, April 30, 2017

Headlines News

 

Situs Web Resmi Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan




Move
-

Kliping Berita

Top Headline
Jokowi Targetkan BRG Restorasi 400 Ribu Ha Lahan Gambut Tahun Ini

Jakarta - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas mengenai restorasi lahan gambut. Jokowi memberi target khusus kepada Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk merestorasi 400 ribu hektare lahan gambut tahun ini.

Jokowi mengatakan, setelah satu tahun terbentuknya BRG, pemerintah terus mengevaluasi pengaturan dan tataran implementasi restorasi lahan gambut di lapangan.

"Evaluasi harus terus-menerus kita lakukan karena BRG diberi target restorasi pada tahun 2020 sampai 2 juta hektare di 7 provinsi. Yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Dan pada tahun 2017 ini, BRG diberi target untuk melakukan restorasi sampai 400.000 hektare atau 20 persen dari total target," kata Jokowi membuka rapat terbatas di kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Jokowi mengatakan dirinya ingin mendapatkan laporan rutin dari BRG, terutama terkait dengan kendala di lapangan dalam memenuhi target tersebut. Dia juga menegaskan BRG tidak akan bekerja sendirian dalam upaya mencapai target tersebut.

"Perlu dukungan penuh dari kementerian lembaga dan pemda. Saya juga menekankan agar seluruh warga di sekitar ekosistem gambut maupun swasta dan BUMN pemegang konsesi diwajibkan terlibat dalam restorasi gambut," katanya.

Dikatakan Jokowi, semua pihak yang terlibat, terutama masyarakat, harus ikut menjaga kelestarian dan ekosistem lahan gambut dengan prinsip pengelolaan gambut yang lestari.

"Sehingga pemanfaatan lahan gambut untuk tujuan ekonomi dan kesejahteraan dapat dilakukan tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Terutama menjaga hidrologis...

Read More...

Permasalahan lingkungan saat ini tidak terlepas dari pola produksi dan konsumsi yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu diperlukan komitmen perubahan produsen dan konsumen melalui pemanfaatan sumberdaya secara efisien. Hal ini merupakan implementasi dari “Sustainable Consumption and Production (SCP)” atau Pola Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab.

SCP adalah upaya perwujudan kegiatan konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab oleh semua pemangku kepentingan secara global, dengan perubahan secara terpadu dan sistematis dari pola sebelumnya yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan. Diharapkan SCP dapat memberikan multi-manfaat penting, berupa perubahan pola konsumsi masyarakat yang bertanggung jawab, efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, juga tumbuhnya kapasitas industri barang dan jasa serta inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan.

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan, program dan instrumen dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, disamping pengembangan dan penyediaan ilmu pengetahuan dan teknologinya.

Dalam sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang dibacakan Staf Ahli Menteri LHK Bidang Hubungan Antar Lembaga, Pusat dan Daerah Ilyas Assa’ad, menyatakan bahwa, “Penerapan SCP memerlukan praktek dan inovasi iptek terkait pemanfaatan sumberdaya secara efisien, pencegahan dan pengurangan pencemaran ke lingkungan serta meminimalkan resiko dampak kesehatan bagi konsumen dan masyarakat”.

Ilyas Assa’ad saat membuka Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) Expo dan Forum, mulai tanggal 26 s/d 28 April 2017 di Jakarta juga menyampaikan bahwa Kementerian LHK berkomitmen...

Read More...
Sistem Verifikasi Pastikan Teknologi Ramah Lingkungan Tepat Guna

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan mengadakan lokakarya Pemanfaatan Teknologi Ramah Lingkungan dengan tema “Waste to Ethanol Systems” di Jakarta (25/04/2017). Tema ini diangkat untuk mendapatkan pandangan dan solusi pengelolaan sampah dan limbah yang lebih ramah lingkungan.

Lokakarya ini dibuka oleh Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) Tuti H. Mintarsih. ”Pertemuan ini untuk melakukan review terhadap klaim teknologi ramah lingkungan yang diajukan oleh salah satu penyedia jasa teknologi. Teknologi ini diklaim dapat memproses sampah padat dengan output/keluaran berupa ethanol, tidak mengeluarkan emisi ke udara dan limbah padatan yang dapat dijadikan sebagai pakan ternak atau pupuk,” papar Tuti.

Lebih lanjut Tuti menyampaikan, “Selama ini, pengelolaan sampah yang umum dilakukan di Indonesia baru sampai pada tahap diangkut dan ditimbun di TPA (69%). Jumlah sampah yang dikompos dan didaur ulang baru mencapai 7%, selebihnya sampah tersebut dibakar. Untuk itu pilihan-pilihan teknologi terapan yang tepat untuk pengelolaan limbah organik sangat diperlukan “.

Disamping menjadikan hidup lebih mudah, kemajuan teknologi juga memiliki dampak negatif seperti pencemaran lingkungan dan pemborosan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dalam hal ini menjadi tugas pemerintah untuk mengkoordinasikan, mengembangkan dan menyosialisasikan penerapan teknologi ramah lingkungan hidup. Oleh karena itu pemerintah mengembangkan Sistem Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan untuk meningkatkan kinerja teknologi ramah lingkungan oleh para pengguna teknologi. Read More...

Pertumbuhan Sosial, Perwujudkan Reformasi Agraria

INILAHCOM, Jakarta - Penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dilakukan melalui skema redistribusi kawasan dan legalisasi aset.

Sebanyak 4,1 juta Ha kawasan hutan telah diidentifikasi dan akan dilepaskan untuk menjadi TORA.

Hal ini merupakan hasil pertemuan Menteri LHK, Siti Nurbaya, dengan Menteri BUMN, Rini Suwandi, yang disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Yuyu Rahayu pada press briefing di Jakarta, Senin, (17/04/2017). Obyek TORA seluas 4,1 juta Ha ini berasal dari dua obyek besar.

Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/menhut-II/2011, obyek adalah alokasi 20% perusahaan perkebunan dari pelepasan kawasan hutan, dan seluas 2,1 juta Ha adalah Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), yang berada dikawasan hutan namun tidak produktif, jelas Yuyu.

Target TORA bukanlah sekedar sertifikasi lahan, namun Reforma Agraria ini dibangun atas keinginan luhur untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan juga usaha untuk menghadirkan negara ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Pelaksanaan kebijakan ini, diharapkan dapat terselenggara selama masa RPJMN 2015-2019.


Menurut pakar kehutanan, Prof. Hariadi Kartodihardjo, implementasi Reforma Agraria memiliki banyak tantangan. Diantaranya yaitu pada proses relokasi masyarakat yang berada dikawasan hutan. Kondisi yang ditemui di lapangan menunjukkan tidak mungkin sebuah kawasan hutan berada dalam kondisi tanpa ada penduduknya, ujar Hariadi.

Sementara itu, Penasehat Senior Menteri LHK, Chalid Muhammad mengatakan bahwa dalam praktiknya Reforma Agraria...

Read More...
12 Negara Gagas Penyelamatan Gajah dari Kepunahan

INILAHCOM, Jakarta - Asian Elephant Range States Meeting (AsERSM) menjadi ajang pertemuan 12 negara Asia yang memiliki populasi gajah. Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi tuan rumah AsERSM ke-2 yang berlangsung 18-20 April 2017 di Jakarta.

Pertemuan multilateral ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama konservasi gajah antar negara-negara di Asia. Disamping Indonesia, 11 negara Asia yang terlibat pada (AsERSM) ini yaitu India, Malaysia, Thailand, Cambodia, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, Lao PDR, Republik Rakyat Tiongkok, Myanmar dan Vietnam.

Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Plt. Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Bambang Hendroyono, menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi media untuk membangun dialog produktif antara wakil-wakil pemerintah masing-masing negara. "Pertemuan ini dapat pula untuk menjalin jaringan kerjasama dan saling berbagi informasi antara negara-negara Asia yang memiliki gajah, khususnya di Indonesia" ujar Bambang.

Lebih lanjut Bambang mengatakan, Indonesia menaruh perhatian besar pada pengembangan kegiatan konservasi gajah. Termasuk didalamnya sektor pendidikan dan penelitian untuk dapat meningkatkan partisipasi pelestarian gajah. "Saat ini gajah termasuk 25 satwa dengan status yang terancam punah, Indonesia menargetkan peningkatan populasinya sebesar 10% pada 2014-2019," jelas Bambang.


Sementara itu, Chair of Asian Elephant Specialist Group (AsESG), Vivek Menon berharap pada pertemuan ini akan terjalin kerjasama baik bilateral maupun multilateral. Dengan demikian akan tercapai visi yang sama antar negara Asia dalam pelestarian gajah....

Read More...
RI Berkolaborasi Dukung Rehab Mangrove 200 Ribu Ha

INILAHCOM, Bali - Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Mangrove Internasional (KMI) pada 18-21 April 2017. Konferensi dengan tema Sustainable Mangrove Ecosystem ini diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bersama-sama dengan International Timber Trade Organization (ITTO) dan International Society for Mangrove Ecosystem (ISME).

Mewakili Menteri LHK, Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDAS HL) Hilman Nugroho menyampaikan, saat ini luas ekosistem mangrove di Indonesia adalah 3,49 juta Ha. Seluas 1,7 juta ha (48%) berada dalam kondisi baik dan 1,8 juta ha (52%) lainnya dalam kondisi rusak (One Map Mangrove KLHK, 2015). Hal ini disebabkan konversi lahan untuk pembangunan, pembuatan arang, serta budidaya pertambakan pada masa lampau yang menyisakan bencana.

"Saat ini KLHK bersama beberapa instansi terkait sedang menyusun Strategi Nasional (Stranas) Mangrove dan berkoordinasi dengan BUMN, BUMS, BUMD, agar dapat menyisihkan minimal 10% dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kegiatan rehabilitasi mangrove, yang diketahui rusak sebesar 200.000 ha setiap tahunnya. Ini dapat menjadi target rehabilitasi mangrove," tutur Hilman dalam pembukaan KMI di Bali, Selaas (18/4/2017).

Tujuh langkah yang perlu ditempuh dalam pengelolaan mangrove, menurut Hilman yaitu, menetapkan kebijakan sesuai kearifan lokal; mendorong promosi manfaat mangrove untuk perekonomian masyarakat; meningkatkan kesadaran masyarakat; menetapkan moratorium penebangan kayu mangrove; meningkatkan produksi mangrove melalui teknologi; menjalin kerjasama rehabilitasi mangrove; serta meningkatkan upaya penegakan hukum.


Hal...

Read More...
Dua Belas Negara Asia Gagas Penyelamatan Gajah Dari Kepunahan

Asian Elephant Range States Meeting (AsERSM) menjadi ajang pertemuan 12 negara Asia yang memiliki populasi gajah. Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi tuan rumah AsERSM ke-2 yang berlangsung pada tanggal 18-20 April 2017 di Jakarta. Sebelumnya pada tahun 2006, pertemuan yang sama dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Pertemuan multilateral ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama konservasi gajah antar negara-negara di Asia. Disamping Indonesia, 11 negara Asia yang terlibat pada (AsERSM) ini yaitu India, Malaysia, Thailand, Cambodia, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, Lao PDR, Republik Rakyat Tiongkok, Myanmar dan Vietnam.

Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Plt. Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Bambang Hendroyono, menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi media untuk membangun dialog produktif antara wakil-wakil pemerintah masing-masing negara. “Pertemuan ini dapat pula untuk menjalin jaringan kerjasama dan saling berbagi informasi antara negara-negara Asia yang memiliki gajah, khususnya di Indonesia” ujar Bambang.

Lebih lanjut Bambang mengatakan, Indonesia menaruh perhatian besar pada pengembangan kegiatan konservasi gajah. Termasuk didalamnya sektor pendidikan dan penelitian untuk dapat meningkatkan partisipasi pelestarian gajah. “Saat ini gajah termasuk 25 satwa dengan status yang terancam punah, Indonesia menargetkan peningkatan populasinya sebesar 10% pada 2014-2019,” jelas Bambang.

Sementara itu, Chair of Asian Elephant Specialist Group (AsESG), Vivek Menon berharap pada pertemuan ini akan terjalin kerjasama baik bilateral maupun multilateral. Dengan...

Read More...
Tingkatkan Kolaborasi Dukung Rehabilitasi Mangrove 200.000 Hektar Per Tahun Melalui KMI 2017

Mendukung pengelolaan ekosistem mangrove lestari, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Mangrove Internasional (KMI) pada tanggal 18-21 April 2017. Konferensi dengan tema Sustainable Mangrove Ecosystem ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bersama-sama dengan International Timber Trade Organization (ITTO) dan International Society for Mangrove Ecosystem (ISME).

Mewakili Menteri LHK, Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDAS HL), Dr. Hilman Nugroho menyampaikan, saat ini luas ekosistem mangrove di Indonesia adalah 3,49 juta Ha. Seluas 1,7 juta ha (48%) berada dalam kondisi baik dan 1,8 juta ha (52%) lainnya dalam kondisi rusak (One Map Mangrove KLHK, 2015). Hal ini disebabkan konversi lahan untuk pembangunan, pembuatan arang, serta budidaya pertambakan pada masa lampau yang menyisakan bencana.

“Saat ini KLHK bersama beberapa instansi terkait sedang menyusun Strategi Nasional (Stranas) Mangrove dan berkoordinasi dengan BUMN, BUMS, BUMD, agar dapat menyisihkan minimal 10% dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kegiatan rehabilitasi mangrove, yang diketahui rusak sebesar 200.000 ha setiap tahunnya. Ini dapat menjadi target rehabilitasi mangrove”, tutur Hilman dalam pembukaan KMI di Bali (18/04/2017).

Tujuh langkah yang perlu ditempuh dalam pengelolaan mangrove, menurut Hilman yaitu, menetapkan kebijakan sesuai kearifan lokal; mendorong promosi manfaat mangrove untuk perkonomian masyarakat; meningkatkan kesadaran masyarakat; menetapkan moratorium penebangan kayu mangrove; meningkatkan produksi mangrove melalui teknologi; menjalin kerjasama rehabilitasi mangrove; serta meningkatkan...

Read More...
Move
-

Wawancara & Kolom

Top Headline
Minister decides to review logging permit in Bornean orangutan habitat

JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia’s Environment and Forestry Minister Dr Siti Nurbaya has received an investigative report from her team concerning the operations of logging concession PT MPK which include the construction of new canals - despite the issuance of a revised government regulation on peat protection which was signed by President Joko Widodo in early December last year. In fact, the President’s administration, by means of a ministerial circular letter released in November 2015, has banned forestry and plantation companies from undertaking any new peat development, including the construction of new canals. Since receiving the investigative report, the minister has taken several important measures, including the immediate imposition of sanctions on the company, a review of the logging concession's permit,...

Read More...
Minister stops peat violations in Bornean orangutan habitat

JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Minister of the Environment and Forestry Dr Siti Nurbaya has asserted that PT MPK, the permit holder of a logging concession dominated by the habitat of the Bornean orangutan, has committed peat violations by constructing new canals. This logging concession, located in Ketapang regency, West Kalimantan province, covers an area roughly 70% of the size of Singapore.“I have already ordered an end to PT MPK’s operations due to its peat violations. We are currently investigating this case,” Siti Nurbaya confirmed (Mar 20) at the ministry building. While PT MPK did explain to the ministry that the construction of new canals has been ended, heavy machinery still exists at the concession location to neaten those canals that have already been developed. The following Google Earth images depict land cover changes from 2014 to 2016 within the boundary of the PT MPK concession (delineated in yellow).        

The minister left no doubt about her seriousness...

Read More...
Minister gets tough on implementing President’s peat regulatory reforms


JAKARTA (foresthints.news) - President Joko Widodo continues to do the utmost to guarantee consistency in terms of peatland protection through a series of regulatory reforms. This is very evident in the President's efforts to ensure a permanent moratorium on any new peat development, while restoring peat domes as part of a peat protection zone and making certain that all relevant parties comply with peatland hydrological governance. On 9 February, Environment and Forestry Minister Dr Siti Nurbaya signed a ‘peatland protection package’ in the form of four ministerial regulations and two ministerial decrees which are to serve as detailed legal benchmarks in the implementation of the recently-revised government regulation on peat protection and management signed by the President in early December last year. “This is part of the unprecedented peat regulatory reforms for long-term protection purposes. We have consulted with...

Read More...
Customary forest within pulp giant concession granted to indigenous group

JAKARTA (foresthints.news) - As 2016 drew to a close, President Joko Widodo demonstrated the concern he has for indigenous peoples' groups by granting part of the customary forests lying within a Royal Golden Eagle (RGE) pulpwood concession to an indigenous group as a symbol of the state's recognition of customary forests in Indonesia. The conflict between indigenous groups whose customary forests fall within part of a pulpwood concession belonging to PT TPL, a subsidiary of pulp giant RGE, and the company itself has been going on for years. Based on the Ministry of the Environment and Forestry’s data, there are eleven customary forest blocks spread throughout this concession. This map portrays the eleven customary forests (delineated in white) distributed in the RGE pulp concession (delineated in yellow).    The recognition given to the customary forests by the state, whereby they will be legally managed by the indigenous groups concerned, was a resolution made by the President. Indigenous groups have been struggling for and awaiting such a resolution for more than seven decades. Of the nine Environment and...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Cari Artikel Disini

email : info@sitinurbaya.com

Liputan Kinerja KLHK 2016
KLIK DISINI

Like Us On Facebook

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Semua Artikelku Untukmu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Online Saat Ini

We have 7 guests online