Saturday, April 10, 2021

 

Situs Web Resmi Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan


 
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Empat Pesan Menteri LHK pada Peringatan Hari Hutan Internasional

  Memperingati Hari Hutan Internasional (HHI) tahun 2021 ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyelenggarakan webinar yang dilangsungkan secara telekonferensi dan siaran langsung pada kanal media sosial Kementerian LHK (31/3/2021). Menteri LHK, Siti Nurbaya yang hadir menjadi pembicara kunci, menyampaikan beberapa pesan kepada masyarakat agar dapat turut serta menjaga kelestarian hutan.

Pertama, Menteri Siti berpesan bahwa hutan harus dijaga karena dapat memberikan manfaat kesehatan bagi semua orang. Hutan dapat memberikan udara segar, makanan bergizi, air bersih dan ruang rekreasi. “Di negara maju, hingga 25 persen dari semua obat-obatan adalah nabati, di negara berkembang kontribusinya mencapai 80 persen,” ungkap Menteri Siti.

Pada beberapa waktu yang lalu, Kementerian LHK telah menyampaikan hasil-hasil penelitian yang berkerja sama dengan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam melakukan bioprospecting atau pemanfaatan sumber daya genetik yang mendukung kebutuhan pangan dan farmasi. Contohnya antara lain penelitian Candidaspongia sp. di Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Kupang untuk anti kanker; penelitian mikroba yang berguna bagi tanaman di Taman Nasional (TN) Gunung Ciremai yaitu Cendawan (Hursutella sp dan Lecanicillium sp), Isolat bakteri pemacu pertumbuhan (C71, AKBr1, dan AKS), dan Isolat bakteri antifrost (PGMJ1 dan A1).

Pesan kedua Menteri Siti adalah hutan harus dijaga karena dapat menjadi sumber pangan bagi masyarakat sekitar hutan. Daya saing sumber daya alam Indonesia ada di peringkat 17 dari 139 negara. Hutan tropis Indonesia adalah yang terbesar ketiga setelah Brazil dan Kongo. Sekitar 59% daratan di Indonesia merupakan hutan tropis yang merupakan 10% dari total luas hutan di dunia, sekitar 126 juta Hektare (Ha) hutan.

“Keberadaan hutan Indonesia telah memberikan kontribusi sebagai sumber pangan untuk 48,8 juta orang yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, di mana 30% di antaranya benar-benar bergantung dari hasil hutan,” jelas Menteri Siti.

Pesan ketiga Menteri Siti...

Read More...
Kolaborasi Kunci Atasi Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup

  Kementerian LHK menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) tahun 2021. Rakernis yang diselenggarakan selama dua hari secara luring dan daring dari Jakarta (30-31 Maret 2021) ini merupakan salah satu sarana membangun kolaborasi untuk melakukan perbaikan kualitas lingkungan hidup di Indonesia.

Menteri LHK Siti Nurbaya secara langsung membuka acarara Rakernis dengan tema "lndeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Untuk Indonesia Maju" ini. Dalam sambutannya, Menteri LHK menekankan pentingnya kerja kolaborasi dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup yang disebutnya sebagai masalah kompleks yang membutuhkan kerjasama semua pihak untuk penyelesaiannya.

"Kolaborasi berorientasi pada hasil, tidak berorientasi pada proses, sehingga pendekatan ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks atau wicked problem yang tidak dapat diselesaikan satu organisasi dengan sumberdayanya sendiri," ujarnya.

Lebih lanjut Menteri Siti menjelaskan kerja  kolaborasi akan berhasil jika para pemangku kepentingan mencapai kesepakatan tata kelola bersama (shared governance). Ketika komunikasi, koordinasi, kerjasama dan kemudian kolaborasi antar pemangku kepentingan meningkat, maka tata kelola berubah dari tata kelola organisasi (governance of the organizations) menjadi tata kelola hasil (governance of the outcomes).

Salah satu contoh yang diungkapkan Menteri Siti adalah IKLH yang semakin kuat didorong menjadi platform membangun kolaborasi antara strata Pemerintahan di Indonesia dalam mengelola sektor lingkungan hidup.

"Dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri, telah ada dorongan kepada jajaran Pemerintah Daerah, dan ternyata IKLH berkembang menjadi platform dalam membangun kolaborasi antar strata pemerintahan, pusat-provinsi dan kabupaten/kota," jelasnya.

IKLH yang memberikan gambaran status kualitas lingkungan hidup nasional, pada tahun 2020 yang lalu telah dibagikan kewenangan tata kelolanya oleh Kementerian LHK kepada Pemerintah Daerah...

Read More...
DPR RI Dukung Ketahanan Pangan dengan Prinsip Kelestarian

  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/3). Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin tersebut, juga dihadiri Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono tersebut membahas program ketahanan pangan di dalam kawasan hutan.

“Jadi yang dilakukan KLHK dalam program ketahanan pangan terkait dengan hutan, KLHK berada di depan dalam arti membantu dulu identifikasi, lalu melakukan analisis, mana yang kondisinya memungkinkan, dan mana yang kondisinya berat. Dari situ bisa diproses masterplan-nya, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), untuk kemudian baru dilaksanakan oleh pemohon, dan kami akan memandu Amdal, UKL-UPL, dan memonitor sampai bagian akhir,” ujar Menteri Siti.

KLHK juga melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berupa rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar, dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Prinsip KLHS yaitu sebagai instrumen tranparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Selain itu untuk mengendalikan kebijakan, rencana, dan program yang disusun. Kemudian, untuk perlindungan dan pengelolaan berdasarkan aspek geofisik kimia, sosekbud, dan kesmas.  KLHS ini sudah dilakukan di Kalteng, Sumut, Sumsel, dan Papua.

“Kita lihat di Kalteng, maka untuk kawasan lahan pangan nasional di areal eks PLG yang menyangkut kawasan hutan, disitu ada gambut, penerpan teknologi, harus ada penataan kewilayahan, dan penguatan sumberdaya manusia. Jadi pendekatan ini yang kami pesankan kepada Menteri yang melaksanakan,” ujar Menteri Siti.

Dalam KLHS yang dibuat KLHK, mencakup zona wilayah perencanaan yang bisa diidentifikasi, diantaranya areal yang sangat subur, di tepi kiri-kanannya lembah, dan rata-rata dihuni oleh penduduk setempat. Selain...

Read More...
Peringati Hari Air Sedunia, Menteri LHK Ingatkan Peran Penting Air untuk Kehidupan

  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya bersama dengan masyarakat dan komunitas Gerakan Ciliwung Bersih (GCB), memperingati Hari Air Sedunia tahun 2021 di Jakarta (27/3/2021). Kegiatan ini dilaksanakan di dekat badan Sungai Ciliwung tempat Komunitas GCB bekerja, dengan mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Memperingati Hari Air Dunia, Menteri Siti mengajak semua pihak untuk melihat peran air dalam dimensi yang luas. Menurutnya, nilai air sangat penting terhadap lingkungan dan kehidupan makhluk hidup.

"Air bernilai untuk tanaman, untuk suplai minuman bagi manusia, kebutuhan industri, air juga bernilai untuk energi seperti listrik, kemudian untuk rekreasi, dan air berperan untuk politik batas wilayah bukan hanya negara tetapi juga kecamatan, hingga akhirnya air juga sangat penting untuk mitigasi iklim," kata Menteri Siti dalam sambutannya.

Menteri Siti berterima kasih kepada para komunitas pelestari lingkungan, seperti GCB di Sungai Ciliwung yang telah bekerja secara nyata melestarikan sumber air.

Menteri Siti menerangkan, pada tahun 2019, sungai dengan status kelas 2 di Indonesia berdasarkan PP 82/2001, adalah sebanyak 5,11 persen. Kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 9,36 persen. Pencemaran berat di sungai berhasil ditekan hingga turun dari 53,28 persen pada tahun 2019, menjadi 42,59 persen di tahun 2020. Hal tersebut menurut Menteri Siti dapat tercapai dikarenakan kerja keras semua pemangku kepentingan, bersama masyarakat, komunitas peduli sungai, termasuk pelaku usaha yang mendukung kegiatan.

Meskipun pencemaran di sungai telah berhasil ditekan, Menteri Siti mengingatkan untuk tetap memperhatikan kelestarian lingkungan di sekitar sungai. "Presiden Joko Widodo mengamanatkan agar melakukan pemulihan lingkungan secara besar-besaran dan terstruktur, tidak hanya menanam pohon, tapi juga menangani badan-badan sungai", ungkap Menteri Siti.

Mangakhiri sambutannya, Menteri Siti meminta kepada semua pihak, peringatan Hari Air Sedunia dapat dijadikan sebagai...

Read More...
KLHK Luncurkan KIE - SRAGEN, Sistem Pembelajaran Gender

  Pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan dengan segenap potensi yang dimilikinya sangat strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional adil gender. Hal ini diungkapkan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya saat memberikan sambutan dalam acara “Anugerah Cerita Terbaik Pengarusutamaan Gender (ACT PUG) dan Launching Sistem Pembelajaran Gender” yang dilakukan secara daring dari Jakarta, Kamis, 25 Maret 2021.

Upaya mewujudkan pembangunan nasional adil gender di sektor lingkungan hidup dan kehutanan jelas Menteri Siti, dapat dilakukan melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) maupun strategi afirmasi yang memberikan perhatian kepada kelompok marginal yang tertinggal.

“Mengingat masyarakat terdiri atas perempuan dan laki-laki sebagai pelaku utama pembangunan khususnya di sektor lingkungan dan kehutanan, maka sangat urgen memasukkan isu gender dan isu pemberdayaan perempuan dalam seluruh program pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendaliannya,” ujarnya.

Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, Menteri Siti berujar jika telah banyak upaya yang dilakukan oleh Kementeriannya dalam rangka mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender. Upaya tersebut mencakup kegiatan dalam berbagai bentuk, seperti sosialisasi PUG, advokasi kepada para pengambil kebijakan, pengembangan kelembagaan PUG, sampai pada bimbingan teknis untuk mengintegrasikan gender ke dalam siklus proses pembangunan.

Atas upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender tersebut KLHK telah mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia berupa Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Pratama pada tahun 2011, APE Madya pada tahun 2013, APE Utama pada tahun 2015, dan APE Mentor (tingkatan paling tinggi) pada tahun 2018.

“Sebagai penerima APE Mentor, KLHK bertanggungjawab untuk menjadi penggerak dan tauladan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan....

Read More...
Perubahan Iklim: NDC Indonesia, Ambisi dan Membumi

  Indonesia terus berusaha meningkatkan upaya-upaya adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim. Hal ini merupakan wujud tanggung-jawab di tingkat nasional sekaligus di tingkat global.

Terkait hal tersebut, Indonesia telah menyiapkan dokumen Updated NDC yang menaikkan ambisi adaptasi perubahan iklim, dengan memasukkan aksi-aksi yang lebih nyata, adaptasi di sektor kelautan, serta lebih terintegrasi dengan isu-isu penting lainnya, seperti keanekaragaman hayati dan desertifikasi.

Sejak tahun 2020, Indonesia juga telah menyusun dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050), menuju net-zero emission dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi bertumbuh, berketahanan iklim dan berkeadilan. Dokumen LTS-LCCR 2050 merupakan  arahan jangka panjang yang akan menjadi pedoman dalam  implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta komitmen NDC lima-tahunan selanjutnya.

“Dokumen LTS LCCR 2050 disusun berdasarkan kondisi perekonomian dan turunnya kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta pembelajaran atas rentannya kondisi global menghadapi pandemi Covid-19 dengan tetap optimis mengacu kepada prospek pemulihan paska pandemi serta kebijakan nasional seluruh sektor saat ini sampai tahun 2050,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, saat memberikan Keynote Speech sekaligus membuka Webinar “Konsultasi Publik Indonesia LTS-LCCR 2050”, di Jakarta, Rabu (24/3).

Menteri Siti menjelaskan, sektor Pertanian, Kehutanan, dan penggunaan lahan lain (AFOLU) dan sektor energi akan sangat menentukan arah yang akan dituju pada tahun 2050. Dengan skenario paling ambisius yaitu LCCP (Low Carbon Compatible with Paris Agreement), secara nasional Indonesia akan mencapai peaking pada tahun 2030 dengan sektor FOLU sudah mulai net sink.

“Seluruh sektor harus makin meningkatkan penurunan emisi GRK menuju tahun 2050. Selain itu, diharapkan pada tahun 2050 dapat tercapai ketahanan iklim melalui pathway sektoral dan kewilayahan. Kemudian, dengan skenario ambisius, Indonesia akan mencapai net-zero...

Read More...
Presiden COP-26 UNFCCC: Indonesia Climate Super Power

  Indonesia disebut sebagai negara super power di bidang penanggulangan perubahan iklim. Demikian disampaikan oleh Alok Sharma, President Designate untuk the 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) ketika mengadakan pertemuan virtual dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya pada Selasa (23/3). Pertemuan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Inggris sebagai tuan rumah COP26 untuk merangkul negara-negara pihak dalam rangka menyukseskan acara yang akan berlangsung pada 1-12 November 2021 tersebut.

Pertemuan tersebut membahas beberapa hal terkait dengan COP26 dan langkah-langkah pengendalian perubahan iklim yang telah dilakukan kedua negara antara lain terkait dengan: (1) Kemitraan antara Inggris dan Indonesia; (2) Ambisi dalam penanggulangan perubahan iklim; (3) Adaptasi perubahan iklim; dan (4) Kolaborasi Inggris-Indonesia alam persiapan menuju COP26.

Pada kesempatan tersebut Menteri Siti mengapresiasi kerja sama yang telah lama terjalin antara Inggris dan Indonesia antara lain dalam pengembangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dalam kerangka Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT). Indonesia juga mengapresiasi tawaran Inggris melalui program Investment in Nature and Forests (INAFOR) dalam kerangka nature-based solutions untuk mendukung dan menjaga kesuksesan Indonesia dalam menurunkan emisi dari deforestasi dan lahan gambut.

Selanjutnya Menteri Siti menjelaskan persiapan Indonesia menuju COP26. “Hingga saat ini Indonesia telah menyerahkan beberapa dokumen ke United Nations Framework on Climate Change Conference (UNFCCC) yang disusun dari serangkaian pertemuan nasional yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta aktor non pemerintah pusat (non-state actors)”, jelas Menteri Siti. Sampai saat ini Indonesia telah melakukan submisi 8 dokumen mulai dari yang terkait dengan adaptasi hingga pembiayaan solusi berbasis alam. Selajutnya Indonesia berharap akan dapat melakukan submisi Nationally Determined Contribution (NDC) yang kedua dan Long Term Strategy (LTS) pada...

Read More...
Renungan Suci Hari Bakti: Tugas Rimbawan Beresiko Tinggi

  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya memimpin renungan suci di Tugu Pahlawan Rimbawan Kampus Gunung Batu, Bogor (15/3/2021). Renungan Suci bersama para pejabat Pimpinan Tinggi lingkup Kementerian LHK ini, dilakukan dalam rangkaian peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-38 tahun 2021.

Dalam arahannya, Menteri Siti menyampaikan bahwa Tradisi Renungan Suci dalam Peringatan Hari Bakti Rimbawan harus terus konsisten diadakan. Hal ini dianjurkannya sebagai refleksi dari para Rimbawan agar selalu berpijak pada landasan jati diri Rimbawan dalam melaksanakan tugasnya, mengingat risiko kerja seorang Rimbawan yang cukup besar.

“Nilai-nilai dari dasar Rimbawan yaitu: Jujur, Tanggung Jawab, Disiplin, Ikhlas, Visioner, Adil, Peduli, Kerja Sama, dan Profesional. Rasa tanggung jawab, peduli, dan ikhlas adalah sebagai penciri dari Rimbawan harus melekat pada dirinya dalam melaksanakan tugas di berbagai medan ruang tugas yang sangat beragam tingkat kesulitannya,” tegas Menteri Siti.

Dalam era baru ini, era informasi, tugas dari seorang Rimbawan berada pada rentang bidang pekerjaan yang cukup lebar. Mulai dari pekerjaan preparasi kebijakan, analisis, kerja laboratorium, nekropsi/bedah post mortem satwa, menanam pohon, memadamkan api, patroli kawasan, memulihkan serta mengawasi kerusakan lingkungan, memberikan izin, mendorong, membina dan memfasilitasi hutan sosial bagi masyarakat, dan masih banyak lagi.

Menteri Siti juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pimpinan KLHK dan seluruh aparat KLHK tingkat tapak, lapangan, dan seluruh pegawai KLHK di penjuru pelosok tanah air, atas kerja kerasnya dalam mengatasi persoalan COVID-19 yang berlangsung dari tahun 2020 hingga saat ini. Salah satunya yaitu keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan KLHK dalam mendukung PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang telah diberikan mandat oleh Bapak Presiden, seperti Padat Karya Penanaman Mangrove, Pemulihan Gambut, Pengembangan Hutan Sosial, Pengukuhan Tata Batas, Pelatihan Sistem Jarak Jauh, Patroli Kawasan dan Pengembangan...

Read More...
Bambu Penggerak Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

  Bambu merupakan sumberdaya alam yang keberadaannya sangat dekat dan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga dalam mekanisme pengembangannya pendekatan pemberdayaan masyarakat menjadi aspek penting.

Dalam rangka sinergitas program-program pemerintah lintas sektor untuk dapat mewujudkan pengembangan bambu yang terintegrasi, sehingga menjadikan bambu sebagai penggerak ekonomi rakyat, regional dan nasional akan terwujud sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan melalui serapan karbondioksida, penyediaan sumber air dan jasa lingkungan lainnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali menyelenggarakan diskusi pojok iklim secara virtual dengan mengangkat  tema “Bambu Penggerak Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup", pada Rabu, (10/3).

Wakil Menteri LHK, Alue Dohong dalam sambutannya menyampaikan bahwa berbicara bambu di Indonesia, bambu tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi nilai ekologi, budaya, religi bahkan perjuangan. Alue mengatakan, bambu sangat strategis untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru sekaligus untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup.

“Strategi dan Rencana Aksi Nasional Bambu yang telah disusun KLHK untuk dapat dilihat kembali, diperbaharui dan disempurnakan. Sambil pararel, kita kembangkan hulu, tengah dan hilirnya dengan terus mendorong kegiatan penanaman yang lebih lanjut sebagai kontinuitas dari industri bambu tersebut," jelas Alue.

Pada diskusi pojok iklim ini dalam pemaparannya, Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT), Josef Nae Soi, menyampaikan Kebijakan dan Program Pemerintah Provinsi NTT dalam pengembangan bambu untuk penghijauan dan kemajuan ekonomi masyarakat. Josef menjelaskan dari sudut budaya, bambu berhubungan dengan tradisi, ritual atau budaya masyarakat, bambu menjadi lambang seorang yang bekerja keras. Ia menerangkan dengan contoh seorang pemuda kalau ingin melamar seorang gadis, harus dapat memotong bambu kering di tengah bambu basah. Lebih lanjut, dari seni kebudayaan, bambu juga bisa dijadikan alat musik....

Read More...
Menteri LHK: Penting Kerjasama Indonesia-Belanda dalam Agenda Adaptasi Iklim

  Indonesia-Belanda berpotensi besar mengembangkan kerja sama bidang adaptasi perubahan iklim. Demikian disampaikan Menteri Ligkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, ketika menjadi pembicara kunci pada acara Week of Indonesia – Netherlands Education and Research (WINNER) yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (10/3).

Untuk itu Menteri LHK mengajak semua pihak, termasuk Belanda dan para alumni Belanda asal Indonesia untuk bekerja sama, meneguhkan komitmen, melakukan aksi kolektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan berinovasi untuk upaya adaptasi perubahan iklim Indonesia dan dunia, menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Berbicara di forum virtual yang dihadiri oleh wakil pemerintahan kedua negara, para alumni yang pernah menjalani studi di Belanda, serta masyarakat umum, Menteri Siti menyatakan bahwa dalam upaya penanggulangan perubahan iklim, telah banyak contoh nyata di lapangan yang dilakukan Indonesia melalui KLHK dan unsur terkait lainnya, yang dapat dijadikan pelajaran baik untuk masyarakat Indonesia dan Belanda maupun warga dunia.

“Indonesia memiliki contoh-contoh konkret dalam upaya mencapai ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan mata pencaharian, serta ketahanan ekosistem dan lanskap,” tegas Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya menjelaskan pada ketahanan ekonomi, Indonesia menitikberatkan pada praktik pertanian berkelanjutan, energi terbarukan, serta konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Contoh nyata upaya mencapai ketahanan ekonomi adalah pengembangan Kawasan pangan berkelanjutan (food estate) sebagai upaya mengantisipasi risiko krisis pangan; dan menerapkan ekonomi sirkuler (circular economy) dengan memanfaatkan limbah untuk bahan baku industri dan baru-baru ini mulai mengurangi penggunaan batu bara sebagai tenaga listrik.

Di bidang ketahanan sosial dan mata pencaharian penduduk, Indonesia secara sistemik tengah meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam melalui sistem peringatan dini, peningkatan partisipasi masyarakat,...

Read More...
Move
-

Kliping Berita

Top Headline
Siti Nurbaya dan Bonita


 
Siti Nurbaya dan Bonita

Oleh
Chaidir Anwar Tanjung
Wartawan Detik.com
__

"Bu Siti" begitu namanya lebih familier di kalangan jurnalis dan aktivis di Riau. Nama lengkapnya Dr.Ir Siti Nurbaya Bakar,M.Sc. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI.

Lantas Bonita ini siapa? Dia bukan aktris Hollywood, melainkan nama seekor harimau sumatera betina yang pernah konflik selama 3 bulan lebih di awal tahun 2018 lalu. Siti dan Bonita memang tidak pernah bersua, tak pernah bertegur sapa.

Tetapi keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Bonita salah satu satwa endemik di pulau Andalas yang terancam punah karena perburuan dan habitatnya menciut. Sedangkan Siti, Menteri yang dipercayakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurusi tentang ekosistem. Di sinilah keduanya memiliki keterikatan.

Nyawa Bonita ada di tangan Siti. Lha kok bisa? Januari 2018 harimau liar ini terlibat konflik di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Riau. Awalnya pekerja harian di kebun sawit bernama Jumiati tewas diserang harimau liar yang selanjutnya diidentifikasi bernama Bonita. Tim gabungan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau bersama TNI/Polri, aktivis lingkungan dibentuk untuk mengevakuasi harimau liar itu. Juga melibatkan unsur perangkat desa dan masyarakat.

Di tengah upaya untuk mencarinya, dua bulan setelah menyerang korban pertama, Bonita kembali menyerang warga bernama Yusri yang juga tewas dan kembali menghebohkan jagat raya.

Bonita menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Riau dan juga menjadi perhatian peniliti harimau internasional. Peristiwa...

Read More...
Kado Siti Nurbaya


 Kado Siti Nurbaya

Oleh
Ariyanto
Penikmat Roman Siti Nurbaya
____

Namanya Siti Nurbaya. Tapi ini bukan nama tokoh utama di buku roman berjudul ’’Siti Nurbaya’’ karya Marah Rusli. Yang dipaksa nikah dengan Datuk Maringgih. Pria tua renta dan berkulit kasar seperti katak. Gara-gara ayah perempuan Minang itu terbelit utang. Yang akhir hidupnya juga tragis: mati diracun!

Ini Siti Nurbaya lain. Kelahiran Jakarta pada 28 Agustus 1956. Dari keluarga asli Betawi. Yang puluhan tahun jadi birokrat. Pernah menjabat Sekjen Depdagri dan DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia). Yang kini menduduki orang nomor satu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian yang ’’sangat laki-laki’’.
   
Cerita Siti yang ini tentu berbeda. Di buku roman terbitan Balai Pustaka, Siti membungkukkan badannya. Menyerah kepada budaya dan tradisi yang mendiskriminasi. Tapi Siti yang satu lagi justru sangat menentang penindasan. Budaya patriarki tak pernah mengekang dirinya untuk bisa maju. Tak pernah menyerah kepada keadaan. Air mata tak pernah menyelesaikan persoalan. Ini ajaran ibunya. Yang sejak kecil menanamkan karakter dan prinsip ketegasan.
 
Sejak pertama menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2014, Siti sudah dihadapkan banyak pekerjaan. Mulai penggabungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup hingga persoalan kebakaran hutan dan pembalakan liar. Terjadi deforestasi besar-besaran. Hutan mengalami degradasi dan menyebabkan pemanasan global yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi persoalan dunia. Global warming yang bisa berdampak kepada krisis pangan.
Read More...

Mari kita ukir sejarah Xylarium Indonesia menjadi Peringkat Satu Dunia

 Koleksi kayu terbesar keempat di dunia (67.864 spesimen) setelah Belanda (125.000 spesimen), USA (105.000 spesimen), dan Belgia (69.000 spesimen). Perlu lebih dari 70 ribu spesimen kayu untuk menjadi no 1 dunia!!! 

Read More...


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Ir. Wiratno, M.Sc, meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan keluarnya Peraturan Menteri (Permen) LHK nomor 20 tahun 2018.

Ia menilai, kekhawatiran masyarakat akhir-akhir ini diakibatkan karena banyaknya penyebaran berita yang tidak benar atau hoax di masyarakat.

Pihaknya berjanji secara terus menerus akan melakukan sosialisasi, edukasi, bahkan hingga pendampingan, sehingga masyarakat akan sama-sama terlibat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.

''Jangan khawatir, Permen 20/2018 Menteri LHK tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, tidak berlaku surut. Jadi tidak benar yang sedang melihara atau menangkar burung seperti murai batu, pleci, cucak rawa, dll akan dipidana. Itu hoax,'' tegas Wiratno melalui rilis pada media, Selasa (7/8/2018).
 
Melalui Permen 20 tahun 2018, justru pemerintah dalam hal ini KLHK, ingin agar satwa tersebut terjaga kelestariannya. Karena berdasarkan kajian LIPI, jenis-jenis burung tersebut sudah langka habitatnya di alam, meski saat ini banyak ditemukan di penangkaran.

Penetapan hewan dilindungi sebagaimana PP 7 tahun 1999, kriterianya yaitu mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

''Kajian LIPI ini sudah sejak 2015, jadi sudah lama. Data dari LIPI, dalam kurun waktu tahun 2000 sampai saat ini, terjadi penurunan populasi burung di habitat alamnya lebih dari 50 persen. Itu jumlah yang sangat besar sekali,'' kata Wiratno.

Untuk meningkatkan...

Read More...
Orangutan Forest School Diresmikan

Samboja -- Orangutan Forest School yang terletak di KM 7 Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Samboja diresmikan pada Kamis (17/5/2018) lalu. Sebagai tanda, Kepala Kepala Balai Litbang Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam (Balitek KSDA), Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur, President Four Paws International, dan Pembina Yayasan Jejak Pulang serentak menggunting pita.

Peresmian ini menandai kesiapan fasilitas sekolah hutan bagi orangutan rehabilitan. Fasilitas yang telah dibangun itu antara lain Portacamp yang berfungsi sebagai klinik, gudang buah, kamar bayi orangutan, serta ruang teknisi. Selain itu juga telah dibangun pos pengamanan, rumah pengolahan kompos, dan kandang. Beberapa fasilitas lain masih dalam proses pengerjaan.  Orangutan Forest School ini merupakan kawasan KHDTK Samboja yang dialokasikan sebagai tempat pendidikan dan rehabilitasi bagi individu orangutan secara langsung di alam. Luas area tersebut ialah 130 Ha dengan didukung 2 orang dokter hewan, 1 orang tenaga ahli perilaku satwa, 1 orang ahli biologi, 15 orang teknisi, dan disupport oleh 30 orang tenaga pengamanan sebagai pengelolanya.

Signe Preuschoft dari Jejak Pulang menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi orangutan dan menjaga keamanan sekolah hutan. “Kami sekuat tenaga menjaga keamanan Kawasan sekolah hutan orangutan dari berbagai ancaman dengan menyiapkan tenaga pengamanan 24 jam. Kami juga memberlakukan non-contact policy bagi bayi orangutan demi keberhasilan program rehabilitasi orangutan,” kata Signe Preuschoft, ahli perilaku satwa ini.  ...

Read More...
Pemerintah Lepas 977 Ribu Hektare Tanah untuk Reforma Agraria

Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melepaskan 977.824 hektare (ha) lahan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) hingga Mei 2018.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan pihaknya sedang menyiapkan tindak lanjut pendistribusian tanah tersebut untuk masyarakat yang berhak

Kriteria TORA itu antara lain alokasi 20 persen pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif, lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat, serta pertanian lahan kering yang menjadi mata penaharian utama masyarakat setempat.

"Itu kan [tanah] yang baru dilepas KLHK. Yang paling penting dalam reforma agraria kan yang dibagikan ke rakyatnya. Habis dilepas lalu dibagikan ke rakyat itu bagaimana caranya?" kata Siti di kantornya, Rabu (23/5).

Oleh sebab itu, Siti menyebut Menko Bidang Perekenomian akan segera memanggi pejabat eselon 1 KLHK yang terkait dengan TORA dan kehutanan sosial untuk membahas hal itu lebih lanjut.

"Sebetulnya, setelah (lahan) dilepas kan terkait erat dengan pemerintah daerah dan Menteri Pertanian, Menteri Desa dan Transmigrasi. Jadi sekarang distribusinya yang harus betul-betul disiapkan. Karena lepas dari hutan, (urusan) di KLHK selesai," kata Siti.

Sejak tahun 2016, KLHK menyatakan akan melepaskan 4,1 juta hektare lahan untuk masyarakat di kawasan hutan melalui program TORA. Reforma agraria itu dilakukan dengan legalisasi aset tanah bagi masyarakat dan penataan pemanfaatannya dengan baik.

Pelepasan lahan, kata Siti, terkait dengan dua hal.

Pertama, KLHK sedang berupaya merealisasikan lahan-lahan transmigrasi. Siti...

Read More...
Penanganan Tailing, Pemerintah Ultimatum Hal Ini ke PT Freeport Indonesia

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan tenggat waktu enam bulan kepada PT Freeport Indonesia untuk menangani masalah tailing sesuai analisis mengenai dampak lingkungan 300 kiloton per day guna menyelesaikan dampak lingkungan.

“Kami berikan masa transisi, kami memang meberi waktu enam bulan. Hanya memang dia minta tolong bagaimana caranya supaya ini (tetap) bisa beroperasi, tapi bagaimana cara dia mengoperasikan untuk menurunkan TSS (Total Suspended Solid) harus ada prakondisi yang disiapkan bersama antara Pemerintah dan Freeport,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Jakarta, Kamis (24/5/2018).

KLHK, Siti mengatakan, saat ini sedang menyiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk PT FI berisi rencana dan program yang harus dilakukan terkait atau yang terpengaruh atau yang berpengaruh dengan persoalan tailing dan kerusakan sungai serta wilayah estuari.

Pada saat bersamaan, lanjutnya, PT FI harus berkonsultasi dengan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) untuk menjelaskan baseline teknologi yang digunakan untuk menangani tailing saat ini, studi teknologi apa saja yang mereka miliki, lalu ‘best practices’ apa saja yang dimiliki untuk menangani tailing.

“Nanti dari situ bersama KLHS -saya berharap KLHS selesai dua bulan ya sekarang sudah dua minggu jalan, dari Pemerintahnya sendiri harus melihat kebijakan apa yang diperlukan di situ. Misal dari pemerintah bobot pemanfaatan (tailing) harus seperti apa sehingga nanti bisa ada kebijakan baru apakah akan dimanfaatkan untuk membangun jalan seluruh Papua atau untuk industri...

Read More...
Menteri LHK Minta Freeport Perbaiki Pengelolaan Limbah B3

Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan PT Freeport Indonesia harus memperbaiki pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (Limbah B3) berupa tailing miliknya di daerah penimbunan Ajkwa atau Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA) di Kabupaten Mimika, Papua.

Hal itu telah tercantum dalam Keputusan Menteri LHK Nomor 175/2018. Selain itu, kata Siti, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyatakan potensi kerugian negara akibat pembuangan limbah Freeport mencapai Rp185,01 triliun.

"Kemarin itu saya ke Presiden, melaporkan tentang posisi penanganan lingkungannya Freeport. Poin utamanya adalah, dia harus memperbaiki itu walaupun tidak langsung sekaligus," kata Siti di kantornya, Rabu (23/5).

Dalam Kepmen LHK 175/2018, Siti menegaskan bahwa kegiatan pengelolaan Limbah B3 berupa tailing oleh Freeport berdasarkan Kepmen LHK 431/2008 sudah tidak sesuai dengan situasi saat ini.

Diketahui, Kepmen LHK 431/2008 membolehkan perusahaan membuang tailing dengan total suspended solid (TSS) hingga 45 kali ambang baku mutu yang diperkenankan.

Meski Freeport harus memperbaiki semua kerusakan lingkungan yang ada, kata Siti, perusahaan tambang tembaga dan emas itu tidak bisa melakukanya sendiri. Freeport harus bekerja sama dengan pemerintah.

Namun, Siti menegaskan bantuan itu bukan berarti pemerintah harus bertanggung jawab dengan mengeluarkan duit negara. Melainkan membantu Freeport mencari jalan agar mampu mengelola tailing.

"[Bantuan] dalam artian, saat mencari solusinya, Freeport harus bersama pemerintah. Contohnya, tailing yang sudah begitu banyak sampai mengendapkan...

Read More...
Move
-

Wawancara & Kolom

Top Headline
Minister details role of peat governance in Indonesian GDP

JAKARTA (foresthints.news) - Numerous fundamental steps that have been taken in an effort to implement peat governance in a comprehensive manner are based on various directions from President Joko Widodo. These measures seek, among other things, to prevent any repetition of forest and land fires, in particular those originating in peatlands, in the future. This was reiterated by Environment and Forestry Minister Dr. Siti Nurbaya to foresthints.news at her official residence on Sunday (May 28). The minister recalled how the widespread forest and land fires of 2015 spread significantly across peat domes, making them extremely difficult to extinguish, as happened in the province of South Sumatra that same year. "The fact is that more than 90% of the peat domes on the island of Sumatra have been turned into acacia and palm oil plantations. The situation certainly requires comprehensive peat governance,"...

Read More...
Minister reaffirms backing from President on peat reforms

JAKARTA (foresthints.news) - In a cabinet meeting led by President Joko Widodo, the agenda of which was to evaluate arrangements concerning the recently-issued peat regulations (Apr 26), Environment and Forestry Minister Siti Nurbaya delivered a presentation on the key points of progress made based on various of the President's directives, especially with respect to peat governance reforms. “President Jokowi explained that environmental and economic interests have clashed for ages, to the extent that the government felt it necessary to try and improve peat governance. This commitment has not changed,” Minister Siti Nurbaya told foresthints.news on the weekend (Apr 29) at the ministry building. The President, continued the minister, reaffirmed that the corporate sector must be open to taking part in peat governance reforms, and if they are unwilling to do so, they will be compelled to accept government intervention through regulations...

Read More...
Minister decides to review logging permit in Bornean orangutan habitat

JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Environment and Forestry Minister Dr Siti Nurbaya has received an investigative report from her team concerning the operations of logging concession PT MPK which include the construction of new canals - despite the issuance of a revised government regulation on peat protection which was signed by President Joko Widodo in early December last year. In fact, the President's administration, by means of a ministerial circular letter released in November 2015, has banned forestry and plantation companies from undertaking any new peat development, including the construction of new canals. Since receiving the investigative report, the minister has taken several important measures, including the immediate imposition of sanctions on the company, a review of the logging concession's permit,...

Read More...
Minister stops peat violations in Bornean orangutan habitat

JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Minister of the Environment and Forestry Dr Siti Nurbaya has asserted that PT MPK, the permit holder of a logging concession dominated by the habitat of the Bornean orangutan, has committed peat violations by constructing new canals. This logging concession, located in Ketapang regency, West Kalimantan province, covers an area roughly 70% of the size of Singapore.“I have already ordered an end to PT MPK’s operations due to its peat violations. We are currently investigating this case,” Siti Nurbaya confirmed (Mar 20) at the ministry building. While PT MPK did explain to the ministry that the construction of new canals has been ended, heavy machinery still exists at the concession location to neaten those canals that have already been developed. The following Google Earth images depict land cover changes from 2014 to 2016 within the boundary of the PT MPK concession (delineated in yellow).        

The minister left no doubt about her seriousness...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Cari Artikel Disini

Like Us On Facebook





Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Online Saat Ini

We have 38 guests online