Sunday, May 29, 2022

 

Situs Web Resmi Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan


 
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
RI-AS Sepakati Kerja Sama Dukungan terhadap FOLU Net Sink 2030


Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian LHK menjalin kerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), untuk mendukung FOLU Net Sink 2030 Indonesia. Kerja sama dituangkan melalui Memorandum Saling Pengertian (MoU) yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mewakili KLHK, dan Mission Director USAID Indonesia, Jeffrey P. Cohen, di Jakarta pada Jumat (20/5/2022).

Turut hadir menyaksikan penandatanganan MoU ini, Menteri LHK Siti Nurbaya, Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Kim Y. Sung, dan pejabat KLHK dan pejabat dari Kedubes AS.

Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan MoU tersebut menandai tonggak penting fase baru kerja sama antara KLHK dengan USAID, khususnya dalam mendukung visi jangka panjang Indonesia untuk mengimplementasikan Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030, yang juga sejalan dengan Strategi Iklim USAID 2022-2030.

"Pencapaian Indonesia FOLU Net Sink 2030 menuntut untuk memobilisasi, mengoordinasikan, dan mengatur semua sumber daya termasuk publik, swasta, dan komunitas internasional," ujarnya.

Oleh karena itu, Menteri Siti mengimbau agar kerja sama tersebut perlu dilakukan dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada awal kerja sama ini, KLHK dan USAID perlu mengembangkan pengaturan detil lebih lanjut yang berasal dari MoU untuk implementasi kerja sama.

"Saya juga mendorong untuk secara teknis didetilkan secepatnya rencana kegiatan untuk implementasi segera yang dapat dilaksanakan di lapangan secara tepat," lanjut Menteri Siti.

Duta Besar AS untuk Indonesia Kim Y. Sung, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat dalam penurunan emisi gas rumah kaca, terutama dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Dubes Kim juga menyampaikan selamat atas upaya besar KLHK untuk mengurangi deforestasi di Indonesia.

“Kami menyampaikan...

Read More...
Menteri LHK Gelar Kick Off Pembangunan Persemaian Mentawir IKN

Menteri LHK melakukan Kick Off Pembangunan Persemaian Mentawir di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, (18/05/2022). Persemaian yang disiapkan sebagai penyuplai bibit untuk rehabilitasi lahan dan pemulihan lingkungan di kawasan IKN dan sekitarnya secara resmi dimulai pembangunannya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyiapkan lahan seluas 120 ha di Kawasan Hutan Produksi di Desa Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan Persemaian Mentawir. Sarana utama persemaian seluas 32,5 ha akan dibangun pada area ini untuk memproduksi bibit lebih kurang 15 juta batang per tahun.

"Refleksi yang ingin disampaikan pemerintah dalam pembangunan persemaian ini adalah bahwa pemulihan lingkungan berlangsung beriringan dengan pembangunan infrastruktur IKN," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutannya.

Ia menyebutkan jika refleksi ini menjadi instruksi Presiden Jokowi, agar pembangunan IKN betul betul merefleksikan cara-cara pembangunan yang ideal, harus low carbon, bahkan dari sisi kehutanan itu 75% tutupan lahannya harus hijau, karena konsepnya forest city.

"Saat ini tutupan hutanya hanya 42% dan kita harus mengimprove tutupan hutan di IKN hingga 75%," ucap Menteri Siti.

Pada kesempatan tersebut Menteri Siti juga mengapresiasi kontribusi badan usaha dalam pembangunan Persemaian Mentawir dengan konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/Public Private Partnership.

"Yang penting dari konsep KPBU adalah penegasan bahwa kita punya dunia usaha yang bertanggung jawab," tegas Menteri Siti.

KBPU disebut Menteri Siti, selain menjelaskan tanggung jawab juga tentu untuk company branding, selain itu juga bagian dari kompensasi kewajiban, juga bisa bagian dari pengurangan kewajiban, maupun kontribusi secara kolektif dari dunia usaha.

"Kerjasama dengan dunia usaha itu sangat terukur dan kecepatan pembangunan bisa dikontrol sebaik baiknya," imbuhnya.

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM/ITMG) menjadi mitra...

Read More...
Menteri LHK Paparkan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan di Indonesia

Menteri LHK Siti Nurbaya memaparkan upaya-upaya Indonesia mengelola sumber daya air secara berkelanjutan kepada delegasi-delegasi internasional yang hadir pada Ministerial Dialogue 2 bertajuk “Sustainable Recovery through Reforms and Collective Action” di gelaran Sector Ministers’ Meeting 2022 - Sanitation and Water for All (SWA) di Jakarta, 18 Mei 2022.

Menteri Siti menyebutkan jika dalam aspek pembangun di Indonesia, sumber daya air diletakkan sama pentingnya dengan sumber daya lahan. Ia menyatakan Indonesia secara serius mempertimbangkan terkait dengan kesesuaian konfigurasi lanskap dengan kondisi biofisik dan aspek sosial ekonomi dalam mengelola sumber daya air.

"Tata kelola lanskap harus ditangani untuk memastikan kesinambungan penyediaan air bersih dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang baik. Indonesia menginisiasi berbagai program pencegahan dan perbaikan stabilitas lanskap melalui pendekatan berbasis ekosistem untuk menjamin ketersediaan air sesuai dengan dimensi ruang dan waktu," ujar Menteri Siti.

Ia pun menjelaskan jika pengelolaan sumber daya air di Indonesia tidak hanya mencakup aspek teknis, namun juga didukung aspek kelembagaan, meliputi nilai, regulasi, partisipasi organisasi dan keterlibatan publik.

"Dalam budaya kita, sangat menganjurkan untuk menggunakan air dengan bijak, seperti tercermin dalam regulasi negara, program dan peran serta masyarakat. Air menjadi faktor yang utama dalam menghitung daya dukung dalam penilaian lingkungan strategis kami, serta membangun ketahanan pangan dan energi," jelasnya.

Pengelolaan sumber daya air juga disebut Menteri Siti juga berkaitan dengan bagaimana mengelola ancaman terhadap pasokan dan kualitas air dalam menghadapi dunia yang semakin urban, degradasi bentang alam, dan tantangan atas perubahan iklim. Oleh karena itu secara nasional, Indonesia telah membuat komitmen yang kuat untuk memulihkan lahan terdegradasi dengan meluncurkan Indonesia Forestry and Other Land Use (FoLU) Net-Sink 2030.

Untuk mencapai FoLU Net sink pada tahun 2030,...

Read More...
Melalui Kearifan Lokal, Bali Terdepan Dalam Pelestarian Alam

Pelestarian alam berbasis kearifan lokal masyarakat Bali, dapat terlihat diantaranya melalui konsep Tri Hita Karana, Tri Mandala, terasering, subak, dan Nista Mandala. Semua konsep tersebut mengarah pada pemanfaatan ruang wilayah secara berkeadilan, dengan pengawasan yang baik sehingga tercipta harmoni antara pemanfaatan dan upaya-upaya pelestarian.

"Semua elemen di Bali, telah secara nyata menyuguhkan percontohan tata kelola bentang alam (landscape management) dengan tingkat harmoni yang selalu terjaga. Menjadi percontohan penting untuk tata kelola bentang alam di wilayah tanah air Indonesia," kata Menteri LHK Siti Nurbaya saat menghadiri pentas seni-ekologis bertajuk "Nuwur Kukuwung Ranu" yang digelar di Pura Segara Danu, Batur, Kab. Bangli, Bali pada Sabtu (14/5).

Mengemas upaya pemeliharaan dan pemulihan lingkungan, khususnya di kawasan Danau Batur, dengan pentas seni budaya dan pameran/festival, dinilai Menteri Siti sebagai langkah yang strategis. Hal ini juga relevan karena bentang alam Indonesia memiliki keragaman yang tinggi, dan dalam pengelolaannya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama.

"Oleh karenanya pendekatan budaya, seni dan festival saat ini sangat relevan. Apalagi, sudah sangat dipahami bahwa struktur sosial dan budaya Bali mampu berperan sebagai instrumen pengawasan dan kontrol, sehingga disharmoni antara pemanfaatan dan konservasi dapat ditekan seminimal mungkin," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri Siti mengungkapkan Bali juga bisa menjadi contoh dalam aktualisasi sustainable development dan implementasi
Paris Agreement. Selama 4 tahun hingga 2019, KLHK merekam hari Nyepi Bali yang berhasil menurunkan emisi karbon rata-rata sekitar 12-14 ribu ton CO2 ekuivalen dalam sehari.

"Bali menempatkan posisinya sebagai leading by example dalam penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

Pentas seni "Nuwur Kukuwung Ranu" disajikan Yayasan Puri Kauhan Ubud bekerja sama dengan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, dengan tujuan sebagai jalan penghormatan dan pemuliaan...

Read More...
Menteri LHK dan Menteri Iklim Jerman Bertemu Bahas Prospek G7, G20 dan COP27 UNFCCC

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menerima kunjungan Sekretaris Negara dan Utusan Khusus untuk Urusan Iklim Jerman, Jennifer Lee Morgan di Manggala Wanabakti, Jakarta (10/05/2022). Pada pertemuan ini, kedua belah pihak berdialog perihal antara lain upaya pengendalian perubahan iklim dalam forum Multilateral G7, G20 dan UNFCCC, rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), Perhutanan Sosial, serta berbagai kerja sama yang telah berjalan dan tengah dijajaki antara Indonesia dan Jerman.

Mengawali diskusi, Menteri Siti mengucapkan selamat kepada Jerman atas terpilihnya negara tersebut sebagai Presidensi G7 untuk periode tahun 2022 ini. Pada tanggal 1 Januari 2022, Jerman mengambil alih Presidensi G7 selama satu tahun yang sebelumnya dipegang oleh Britania Raya. Kemudian, Jennifer pun turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia atas target Indonesia pada agenda FoLU Net Sink 2030, serta memberikan support terkait Presidensi G20 Indonesia.

Saat berdiskusi terkait dengan aksi pengendalian perubahan iklim, Menteri Siti menyatakan bahwa 3 forum multilateral yaitu G20, G7 dan UNFCCC memiliki nilai masing-masing. Menurutnya, Indonesia menyakini dan menghormati UNFCCC sebagai forum multilateral tentang pengendalian perubahan iklim yang diamanatkan secara global. Menteri Siti menegaskan bahwa Indonesia berpandangan setiap komitmen harus didiskusikan dalam forum multilateral yang telah disepakati.

Lebih lanjut, Menteri Siti menyampaikan bahwa Indonesia mendukung G7 dan G20, sebagai wadah untuk menumbuhkan dan mengimplementasikan berbagai gagasan substantif sebagai bagian dari solusi pengendalian perubahan iklim. Namun, meskipun hasil-hasil G7 dan G20 sering dirujuk oleh forum, agenda ataupun organisasi internasional, kedua forum tersebut tetap merupakan forum informal yang hasilnya hanya berlaku bagi anggotanya dan tidak mewakili keseluruhan negara pihak dalam UNFCCC.

Menteri Siti juga menyampaikan bahwa Indonesia telah mengikuti pedoman sistematis internasional terkait perubahan iklim. Indonesia telah men-submit...

Read More...
KLHK Pastikan Pengelolaan Sampah Selama Libur Mudik Lebaran Sesuai Standar

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri LHK Nomor SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.0/4/2022 tentang Pengelolaan Sampah dalam Rangka Mudik Lebaran. SE ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan pengurangan dan penananganan sampah guna mengurangi timbulan sampah ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir).

SE tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam upaya penanganan sampah melalui kebijakan mudik minim sampah serta memperkuat komitmen dan peran aktif produsen/pelaku usaha dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah mudik.

Guna memastikan pengelolaan sampah yang timbul dari para pemudik dapat dikelola dengan baik dan sesuai standar, Menteri LHK, Siti Nurbaya pada Selasa pagi (26/04/2022), meninjau kesiapan pengelolaan sampah di Stasiun Kereta Pasar Senen dan Pelabuhan Tanjung Priok yang telah cukup dipadati pemudik.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Menteri Siti juga ingin memastikan kesiapan pemerintah daerah untuk terus melaksanakan upaya pengelolaan sampah secara maksimal. Dirinya menyampaikan bahwa KLHK ingin memastikan kesiapan fasilitas publik dalam antisipasi dampak timbulan sampah selama mudik hari raya.

Sebagai salah satu upaya untuk mengantisipiasi timbulan sampah, KLHK menyerahkan bantuan berupa sarana dan prasarana tempat sampah terpilah. Selain itu, KLHK juga meminta kepada pengelola fasilitas publik seperti stasiun, terminal, rest area, pelabuhan, bandara, dan sebagainya untuk menyediakan sarana dan prasarana tempat sampah termasuk edukasi kepada publik untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan.

“Yang paling penting, KLHK mendorong perilaku masyarakat peduli sampah, dimulai dari upaya minim sampah selama mudik atau liburan lebaran,” ungkap Menteri Siti.

Menurut pengamatan Menteri Siti di Stasiun Pasar Senen, dengan tersedianya tempat sampah terpilah dan sosialisasi dari petugas, para penumpang di Stasiun Pasar Senen terpantau patuh untuk menempatkan sampah...

Read More...
Dialog Publik 1, Persiapan Indonesia Menuju Konferensi Stockholm +50 di Swedia


Menuju Konferensi Stockholm +50 tahun di Stockholm Swedia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian Luar Negeri, United Nations Development Programme, Kedutaan Besar Swedia, Kantor Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, dan UNEP melakukan tiga dialog publik untuk membahas pembelajaran Indonesia dalam memajukan agenda lingkungan hidup dan mengatasi pandemi Covid-19 melalui program yang berkelanjutan dan inklusif.

Dialog Publik pertama dengan mengangkat tema “Merefleksikan Kebutuhan Mendesak Untuk Aksi Mencapai Planet Yang Sehat Dan Kemakmuran Bersama” diselenggarakan secara virtual di Jakarta pada Jumat (22/4/2022). Dialog publik ini juga akan memberi masukan terhadap agenda utama Indonesia dalam mengimplementasikan agenda lingkungan hidup global, dan mengumpulkan pandangan pemangku kepentingan tentang solusi inovatif dan komitmen yang lebih berani untuk mencapai planet yang sehat untuk kemakmuran bersama.

Pada kesempatan tersebut, Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan Stockholm +50 menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan 50 tahun komunitas lingkungan global dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan dan lingkungan hidup. Peringatan Stockholm +50 juga akan memberi kesempatan bagi para pemimpin dunia untuk memanfaatkan 50 tahun aksi lingkungan multilateral untuk mencapai tindakan berani dan mendesak yang diperlukan untuk mengamankan masa depan yang lebih baik di planet yang sehat.

Pada saat ini, posisi Indonesia dalam merespons isu lingkungan hidup dunia, bukan yang berada di belakang atau tertinggal. Kita berada di tengah dan mungkin menuju depan dalam mentaati konvensi dunia, dalam rangka upaya mengatasi masalah-masalah lingkungan.

“Kita akan terus bekerja untuk mencapai hal-hal yang baik bagi Warga Negara Indonesia sesuai amanat UUD dan bagi dunia sejalan dengan komitmen Indonesia pada konvensi-konvensi dunia dan kita laksanakan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu sekali lagi saya tegaskan bahwa Indonesia menyambut sangat baik langkah-langkah dan prakarsa Agenda...

Read More...
Pemerintah Perkuat Capaian Pengurangan Emisi Melalui Blue Carbon


Selama ini, pengurangan emisi dalam Nationally Determined Contributions (NDC) dikaitkan dengan hutan yang memiliki fungsi menyerap karbon di udara. Namun, kita juga perlu melihat adanya potensi emitan karbon lain yang mampu menyerap karbon setara atau bahkan lebih besar dari hutan daratan.

Ekosistem pesisir diidentifikasi mampu mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan dibanding hutan daratan. Ekosistem pesisir meliputi hutan mangrove, rawa payau, dan padang lamun, menjadi faktor penting yang diidentifikasi sebagai upaya mitigasi perubahan iklim.

“Kita terus berupaya untuk semakin memperkuat bagaimana kontribusi Indonesia di dalam penurunan emisi karbon. KLHK sudah menyiapkan langkah-langkah operasional kaitan dengan forest dan daratan melalui FoLU Net Sink 2030. Ada yang jauh lebih potensial dan sangat penting yaitu dari sektor pesisir dan ekosistem kelautan,” kata Menteri Siti pada Acara Workshop “Blue Carbon dan Pencapaian Target NDC”, yang dilaksanakan di Jakarta, Senin (18/4).

Blue carbon atau karbon biru merupakan karbon yang diserap dan disimpan pada ekosistem pesisir dan laut, seperti ekosistem mangrove, padang lamun, dan rawa payau. Pengembangan blue carbon (karbon biru) sangat penting dan potensial di Indonesia, khususnya ekosistem mangrove. Menjaga dan memperbaiki ekosistem mangrove merupakan suatu cara ampuh untuk menjaga ekosistem kelautan Indonesia sekaligus membuat penangkap karbon yang baik.

“Pemerintah selama ini sudah menanam mangrove dari tahun 2010 sampai 2019 itu 45 ribu hektar lebih, dan selama tahun 2020 kita sudah menanam 39.970 hektar. Jadi kita sudah menanam lebih dari 80 ribu hektar. Seperti arahan Bapak Presiden, akan dilakukan penanaman sampai 600 ribu hektar lebih,” terang Menteri Siti.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan kondisi saat ini dihadapkan pada satu sisi dimana ekologi harus dijaga, tetapi di sisi lain ekonomi juga harus tumbuh dan berkembang, karena desakan pertumbuhan manusia...

Read More...
Menteri LHK Ajak Seluruh Jajaran Dukung Agenda dan Program Prioritas Nasional


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melantik 25 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan satu Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelantikan dilaksanakan di ruang Auditorium Dr. Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis, 14 April 2022.

Dalam sambutannya, Menteri Siti menyampaikan agar seluruh jajarannya turut mendukung agenda dan program prioritas nasional sesuai tugas fungsi KLHK. Menteri Siti juga berpesan agar jajarannya mampu untuk terus meningkatkan kemampuan teknis, memperluas wawasan, mengembangkan jejaring yang luas dengan berbagai pihak, termasuk menyikapi berbagai tantangan.

“Saya mengajak Saudara/Saudari untuk memahami dan mendukung implementasi rencana operasional FOLU Net Sink 2030, penyelenggaraan Presidensi G-20 Tahun 2022, khususnya agenda EDM-CSWG G20, mendukung agenda IKN sesuai Tugas dan Fungsi KLHK, program pemulihan lingkungan, dan program-program prioritas lainnya di lingkup unit kerja Eselon I masing-masing,” katanya.

Pada kesempatan ini, Menteri Siti menjelaskan terdapat 5 hal penting yang harus dimiliki oleh setiap Aparatur Sipil negara (ASN), yaitu integrity, visionary, leadership, followership dan statesmanship (kenegarawanan). Kelima hal tersebut harus ditumbuhkembangkan, utamanya di lingkup KLHK.

Disamping itu, KLHK juga telah secara resmi berkomitmen mengimplementasikan Core Values ASN BerAKHLAK, yang merupakan kepanjangan dari ASN yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dalam mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Core values ASN BerAKHLAK ini merupakan prinsip dan nilai utama yang menjadi fondasi serta acuan dalam suatu organisasi dan merefleksikan visi dan misi organisasi.

“Prinsip ini merupakan suatu hal yang harus kita hargai, kita jalankan, kita junjung tinggi karena merupakan jiwa dari ASN pada suatu organisasi,” ujarnya.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang dilantik hari ini yaitu: Read More...

Menteri Siti: Bekerja Secara Simultan, Paralel, dan Terintegrasi Syarat Tercapainya Target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030


Menteri LHK meminta jajarannya dan seluruh stakeholder terkait dapat bekerjasama mewujudkan operasionalisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri LHK No.168/MENLHK/PKTL/ PLA.1/2022 lewat langkah kerja yang simultan, paralel, dan terintegrasi. Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang merupakan skenario penurunan 60% emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional lewat pengurangan GRK di sektor Kehutanan dan Penggunaa Lahan lainnya (Forest dan Other Landuse), diminta agar dipatuhi dengan disiplin tanpa kecuali oleh seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pusat dan daerah, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Pemerintah daerah, LSM, Swasta, dan para pihak terkait.

“Saya secara khusus ingin memesankan dan sangat keras saya ingatkan bahwa tidak ada langkah dari setiap unit yang tidak terkoordinasikan dalam sistem kerja FoLU Net Sink ini,” tegas Menteri Siti dalam Workshop Konsolidasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang dilakukan secara daring dan luring dari Jakarta, Senin, 4 April 2022.

Ia pun meminta kepada jajarannya untuk tidak boleh membuat kerjasama dengan pihak manapun tanpa mempertimbangkan dan sepengetahuan sistem kerangka kerja FoLU Net Sink ini. Hal ini diungkapnya semata-mata agar seluruh kegiatan yang berkaitan dan mempengaruhi kondisi karbon hutan/lahan dan karbon lainnya di Indonesia agar berada dalam/mengikuti koridor aturan Nasional Republik Indonesia, dan sekaligus berarti membantu pihak-pihak yang akan bekerja karbon agar berada dalam koridor hukum. Sehingga pada dasarnya membantu agar tidak ada kesalahan dan tidak ada kegiatan yang di luar ketentuan yang diatur.

”Semua harus dalam kerangka Renops FoLU, sehingga pekerjaan dan hasilnya bisa diukur dengan tata cara ukuran yang sama, sebab selalu yang dipersoalkan adalah bagaimana measurement nya, bagaimana mengukurnya, dan tidak boleh terjadi double counting karbon karena itu bila meleset akan mencelakai bumi ini,” tegasnya.

Menteri Siti melanjutkan bahwa jajarannya di pusat...

Read More...
Move
-

Kliping Berita

Top Headline
Siti Nurbaya dan Bonita


 
Siti Nurbaya dan Bonita

Oleh
Chaidir Anwar Tanjung
Wartawan Detik.com
__

"Bu Siti" begitu namanya lebih familier di kalangan jurnalis dan aktivis di Riau. Nama lengkapnya Dr.Ir Siti Nurbaya Bakar,M.Sc. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI.

Lantas Bonita ini siapa? Dia bukan aktris Hollywood, melainkan nama seekor harimau sumatera betina yang pernah konflik selama 3 bulan lebih di awal tahun 2018 lalu. Siti dan Bonita memang tidak pernah bersua, tak pernah bertegur sapa.

Tetapi keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Bonita salah satu satwa endemik di pulau Andalas yang terancam punah karena perburuan dan habitatnya menciut. Sedangkan Siti, Menteri yang dipercayakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurusi tentang ekosistem. Di sinilah keduanya memiliki keterikatan.

Nyawa Bonita ada di tangan Siti. Lha kok bisa? Januari 2018 harimau liar ini terlibat konflik di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Riau. Awalnya pekerja harian di kebun sawit bernama Jumiati tewas diserang harimau liar yang selanjutnya diidentifikasi bernama Bonita. Tim gabungan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau bersama TNI/Polri, aktivis lingkungan dibentuk untuk mengevakuasi harimau liar itu. Juga melibatkan unsur perangkat desa dan masyarakat.

Di tengah upaya untuk mencarinya, dua bulan setelah menyerang korban pertama, Bonita kembali menyerang warga bernama Yusri yang juga tewas dan kembali menghebohkan jagat raya.

Bonita menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Riau dan juga menjadi perhatian peniliti harimau internasional. Peristiwa...

Read More...
Kado Siti Nurbaya


 Kado Siti Nurbaya

Oleh
Ariyanto
Penikmat Roman Siti Nurbaya
____

Namanya Siti Nurbaya. Tapi ini bukan nama tokoh utama di buku roman berjudul ’’Siti Nurbaya’’ karya Marah Rusli. Yang dipaksa nikah dengan Datuk Maringgih. Pria tua renta dan berkulit kasar seperti katak. Gara-gara ayah perempuan Minang itu terbelit utang. Yang akhir hidupnya juga tragis: mati diracun!

Ini Siti Nurbaya lain. Kelahiran Jakarta pada 28 Agustus 1956. Dari keluarga asli Betawi. Yang puluhan tahun jadi birokrat. Pernah menjabat Sekjen Depdagri dan DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia). Yang kini menduduki orang nomor satu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian yang ’’sangat laki-laki’’.
   
Cerita Siti yang ini tentu berbeda. Di buku roman terbitan Balai Pustaka, Siti membungkukkan badannya. Menyerah kepada budaya dan tradisi yang mendiskriminasi. Tapi Siti yang satu lagi justru sangat menentang penindasan. Budaya patriarki tak pernah mengekang dirinya untuk bisa maju. Tak pernah menyerah kepada keadaan. Air mata tak pernah menyelesaikan persoalan. Ini ajaran ibunya. Yang sejak kecil menanamkan karakter dan prinsip ketegasan.
 
Sejak pertama menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2014, Siti sudah dihadapkan banyak pekerjaan. Mulai penggabungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup hingga persoalan kebakaran hutan dan pembalakan liar. Terjadi deforestasi besar-besaran. Hutan mengalami degradasi dan menyebabkan pemanasan global yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi persoalan dunia. Global warming yang bisa berdampak kepada krisis pangan.
Read More...

Mari kita ukir sejarah Xylarium Indonesia menjadi Peringkat Satu Dunia

 Koleksi kayu terbesar keempat di dunia (67.864 spesimen) setelah Belanda (125.000 spesimen), USA (105.000 spesimen), dan Belgia (69.000 spesimen). Perlu lebih dari 70 ribu spesimen kayu untuk menjadi no 1 dunia!!! 

Read More...


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Ir. Wiratno, M.Sc, meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan keluarnya Peraturan Menteri (Permen) LHK nomor 20 tahun 2018.

Ia menilai, kekhawatiran masyarakat akhir-akhir ini diakibatkan karena banyaknya penyebaran berita yang tidak benar atau hoax di masyarakat.

Pihaknya berjanji secara terus menerus akan melakukan sosialisasi, edukasi, bahkan hingga pendampingan, sehingga masyarakat akan sama-sama terlibat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.

''Jangan khawatir, Permen 20/2018 Menteri LHK tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, tidak berlaku surut. Jadi tidak benar yang sedang melihara atau menangkar burung seperti murai batu, pleci, cucak rawa, dll akan dipidana. Itu hoax,'' tegas Wiratno melalui rilis pada media, Selasa (7/8/2018).
 
Melalui Permen 20 tahun 2018, justru pemerintah dalam hal ini KLHK, ingin agar satwa tersebut terjaga kelestariannya. Karena berdasarkan kajian LIPI, jenis-jenis burung tersebut sudah langka habitatnya di alam, meski saat ini banyak ditemukan di penangkaran.

Penetapan hewan dilindungi sebagaimana PP 7 tahun 1999, kriterianya yaitu mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

''Kajian LIPI ini sudah sejak 2015, jadi sudah lama. Data dari LIPI, dalam kurun waktu tahun 2000 sampai saat ini, terjadi penurunan populasi burung di habitat alamnya lebih dari 50 persen. Itu jumlah yang sangat besar sekali,'' kata Wiratno.

Untuk meningkatkan...

Read More...
Orangutan Forest School Diresmikan

Samboja -- Orangutan Forest School yang terletak di KM 7 Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Samboja diresmikan pada Kamis (17/5/2018) lalu. Sebagai tanda, Kepala Kepala Balai Litbang Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam (Balitek KSDA), Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur, President Four Paws International, dan Pembina Yayasan Jejak Pulang serentak menggunting pita.

Peresmian ini menandai kesiapan fasilitas sekolah hutan bagi orangutan rehabilitan. Fasilitas yang telah dibangun itu antara lain Portacamp yang berfungsi sebagai klinik, gudang buah, kamar bayi orangutan, serta ruang teknisi. Selain itu juga telah dibangun pos pengamanan, rumah pengolahan kompos, dan kandang. Beberapa fasilitas lain masih dalam proses pengerjaan.  Orangutan Forest School ini merupakan kawasan KHDTK Samboja yang dialokasikan sebagai tempat pendidikan dan rehabilitasi bagi individu orangutan secara langsung di alam. Luas area tersebut ialah 130 Ha dengan didukung 2 orang dokter hewan, 1 orang tenaga ahli perilaku satwa, 1 orang ahli biologi, 15 orang teknisi, dan disupport oleh 30 orang tenaga pengamanan sebagai pengelolanya.

Signe Preuschoft dari Jejak Pulang menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi orangutan dan menjaga keamanan sekolah hutan. “Kami sekuat tenaga menjaga keamanan Kawasan sekolah hutan orangutan dari berbagai ancaman dengan menyiapkan tenaga pengamanan 24 jam. Kami juga memberlakukan non-contact policy bagi bayi orangutan demi keberhasilan program rehabilitasi orangutan,” kata Signe Preuschoft, ahli perilaku satwa ini.  ...

Read More...
Pemerintah Lepas 977 Ribu Hektare Tanah untuk Reforma Agraria

Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melepaskan 977.824 hektare (ha) lahan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) hingga Mei 2018.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan pihaknya sedang menyiapkan tindak lanjut pendistribusian tanah tersebut untuk masyarakat yang berhak

Kriteria TORA itu antara lain alokasi 20 persen pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif, lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat, serta pertanian lahan kering yang menjadi mata penaharian utama masyarakat setempat.

"Itu kan [tanah] yang baru dilepas KLHK. Yang paling penting dalam reforma agraria kan yang dibagikan ke rakyatnya. Habis dilepas lalu dibagikan ke rakyat itu bagaimana caranya?" kata Siti di kantornya, Rabu (23/5).

Oleh sebab itu, Siti menyebut Menko Bidang Perekenomian akan segera memanggi pejabat eselon 1 KLHK yang terkait dengan TORA dan kehutanan sosial untuk membahas hal itu lebih lanjut.

"Sebetulnya, setelah (lahan) dilepas kan terkait erat dengan pemerintah daerah dan Menteri Pertanian, Menteri Desa dan Transmigrasi. Jadi sekarang distribusinya yang harus betul-betul disiapkan. Karena lepas dari hutan, (urusan) di KLHK selesai," kata Siti.

Sejak tahun 2016, KLHK menyatakan akan melepaskan 4,1 juta hektare lahan untuk masyarakat di kawasan hutan melalui program TORA. Reforma agraria itu dilakukan dengan legalisasi aset tanah bagi masyarakat dan penataan pemanfaatannya dengan baik.

Pelepasan lahan, kata Siti, terkait dengan dua hal.

Pertama, KLHK sedang berupaya merealisasikan lahan-lahan transmigrasi. Siti...

Read More...
Penanganan Tailing, Pemerintah Ultimatum Hal Ini ke PT Freeport Indonesia

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan tenggat waktu enam bulan kepada PT Freeport Indonesia untuk menangani masalah tailing sesuai analisis mengenai dampak lingkungan 300 kiloton per day guna menyelesaikan dampak lingkungan.

“Kami berikan masa transisi, kami memang meberi waktu enam bulan. Hanya memang dia minta tolong bagaimana caranya supaya ini (tetap) bisa beroperasi, tapi bagaimana cara dia mengoperasikan untuk menurunkan TSS (Total Suspended Solid) harus ada prakondisi yang disiapkan bersama antara Pemerintah dan Freeport,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Jakarta, Kamis (24/5/2018).

KLHK, Siti mengatakan, saat ini sedang menyiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk PT FI berisi rencana dan program yang harus dilakukan terkait atau yang terpengaruh atau yang berpengaruh dengan persoalan tailing dan kerusakan sungai serta wilayah estuari.

Pada saat bersamaan, lanjutnya, PT FI harus berkonsultasi dengan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) untuk menjelaskan baseline teknologi yang digunakan untuk menangani tailing saat ini, studi teknologi apa saja yang mereka miliki, lalu ‘best practices’ apa saja yang dimiliki untuk menangani tailing.

“Nanti dari situ bersama KLHS -saya berharap KLHS selesai dua bulan ya sekarang sudah dua minggu jalan, dari Pemerintahnya sendiri harus melihat kebijakan apa yang diperlukan di situ. Misal dari pemerintah bobot pemanfaatan (tailing) harus seperti apa sehingga nanti bisa ada kebijakan baru apakah akan dimanfaatkan untuk membangun jalan seluruh Papua atau untuk industri...

Read More...
Menteri LHK Minta Freeport Perbaiki Pengelolaan Limbah B3

Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan PT Freeport Indonesia harus memperbaiki pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (Limbah B3) berupa tailing miliknya di daerah penimbunan Ajkwa atau Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA) di Kabupaten Mimika, Papua.

Hal itu telah tercantum dalam Keputusan Menteri LHK Nomor 175/2018. Selain itu, kata Siti, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyatakan potensi kerugian negara akibat pembuangan limbah Freeport mencapai Rp185,01 triliun.

"Kemarin itu saya ke Presiden, melaporkan tentang posisi penanganan lingkungannya Freeport. Poin utamanya adalah, dia harus memperbaiki itu walaupun tidak langsung sekaligus," kata Siti di kantornya, Rabu (23/5).

Dalam Kepmen LHK 175/2018, Siti menegaskan bahwa kegiatan pengelolaan Limbah B3 berupa tailing oleh Freeport berdasarkan Kepmen LHK 431/2008 sudah tidak sesuai dengan situasi saat ini.

Diketahui, Kepmen LHK 431/2008 membolehkan perusahaan membuang tailing dengan total suspended solid (TSS) hingga 45 kali ambang baku mutu yang diperkenankan.

Meski Freeport harus memperbaiki semua kerusakan lingkungan yang ada, kata Siti, perusahaan tambang tembaga dan emas itu tidak bisa melakukanya sendiri. Freeport harus bekerja sama dengan pemerintah.

Namun, Siti menegaskan bantuan itu bukan berarti pemerintah harus bertanggung jawab dengan mengeluarkan duit negara. Melainkan membantu Freeport mencari jalan agar mampu mengelola tailing.

"[Bantuan] dalam artian, saat mencari solusinya, Freeport harus bersama pemerintah. Contohnya, tailing yang sudah begitu banyak sampai mengendapkan...

Read More...
Move
-

Wawancara & Kolom

Top Headline
Minister details role of peat governance in Indonesian GDP

JAKARTA (foresthints.news) - Numerous fundamental steps that have been taken in an effort to implement peat governance in a comprehensive manner are based on various directions from President Joko Widodo. These measures seek, among other things, to prevent any repetition of forest and land fires, in particular those originating in peatlands, in the future. This was reiterated by Environment and Forestry Minister Dr. Siti Nurbaya to foresthints.news at her official residence on Sunday (May 28). The minister recalled how the widespread forest and land fires of 2015 spread significantly across peat domes, making them extremely difficult to extinguish, as happened in the province of South Sumatra that same year. "The fact is that more than 90% of the peat domes on the island of Sumatra have been turned into acacia and palm oil plantations. The situation certainly requires comprehensive peat governance,"...

Read More...
Minister reaffirms backing from President on peat reforms

JAKARTA (foresthints.news) - In a cabinet meeting led by President Joko Widodo, the agenda of which was to evaluate arrangements concerning the recently-issued peat regulations (Apr 26), Environment and Forestry Minister Siti Nurbaya delivered a presentation on the key points of progress made based on various of the President's directives, especially with respect to peat governance reforms. “President Jokowi explained that environmental and economic interests have clashed for ages, to the extent that the government felt it necessary to try and improve peat governance. This commitment has not changed,” Minister Siti Nurbaya told foresthints.news on the weekend (Apr 29) at the ministry building. The President, continued the minister, reaffirmed that the corporate sector must be open to taking part in peat governance reforms, and if they are unwilling to do so, they will be compelled to accept government intervention through regulations...

Read More...
Minister decides to review logging permit in Bornean orangutan habitat

JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Environment and Forestry Minister Dr Siti Nurbaya has received an investigative report from her team concerning the operations of logging concession PT MPK which include the construction of new canals - despite the issuance of a revised government regulation on peat protection which was signed by President Joko Widodo in early December last year. In fact, the President's administration, by means of a ministerial circular letter released in November 2015, has banned forestry and plantation companies from undertaking any new peat development, including the construction of new canals. Since receiving the investigative report, the minister has taken several important measures, including the immediate imposition of sanctions on the company, a review of the logging concession's permit,...

Read More...
Minister stops peat violations in Bornean orangutan habitat

JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Minister of the Environment and Forestry Dr Siti Nurbaya has asserted that PT MPK, the permit holder of a logging concession dominated by the habitat of the Bornean orangutan, has committed peat violations by constructing new canals. This logging concession, located in Ketapang regency, West Kalimantan province, covers an area roughly 70% of the size of Singapore.“I have already ordered an end to PT MPK’s operations due to its peat violations. We are currently investigating this case,” Siti Nurbaya confirmed (Mar 20) at the ministry building. While PT MPK did explain to the ministry that the construction of new canals has been ended, heavy machinery still exists at the concession location to neaten those canals that have already been developed. The following Google Earth images depict land cover changes from 2014 to 2016 within the boundary of the PT MPK concession (delineated in yellow).        

The minister left no doubt about her seriousness...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Cari Artikel Disini

Like Us On Facebook





Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

Artikel dan Pidato

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Online Saat Ini

We have 53 guests online
 
Powered by