Wednesday, February 01, 2023

 

Situs Web Resmi Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan


 
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Raih Berbagai Penghargaan, Bukti Nyata Capaian Kinerja KLHK

 Capaian kinerja positif Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2022 terlihat dari berbagai torehan prestasi dan penghargaan yang telah diraih sepanjang tahun.Dari kinerja pengelolaan keuangan negara, KLHK kembali berturut-turut selama 6 tahun memperoleh Opini WTP dari BPK RI. Kali ini atas Laporan Keuangan KLHK Tahun 2021. KLHK juga mendapat penghargaan atas kinerja anggaran Tahun 2021 dengan predikat "Sangat Memuaskan", dan pengelola SBSN terbaik 2022 dari Kemenkeu.Begitupun dalam aspek nilai keterbukaan informasi publik. Selama empat kali berturut-turut, KLHK memperoleh predikat sebagai badan publik INFORMATIF dari Komisi Informasi Pusat."Predikat ini merupakan bukti nyata dalam mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)," ujar Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono, mengawali penjelasan mengenai kinerja Sekretariat Jenderal pada acara Refleksi Kinerja KLHK Tahun 2022, di Jakarta, Kamis (29/12).Prestasi lain yang ditorehkan KLHK yaitu peringkat pertama Indonesia SDG's Actions Awards kategori Kementerian/Lembaga; penghargaan berbagai sistem informasi sebagai sistem inovasi KLHK seperti SIPUHH, SIMONTANA, dan Sipongi; anugerah kearsipan dengan nilai sangat memuaskan dari Arsip Nasional RI; penghargaan Bhumandala Kanaka Medali Emas dari BIG untuk kategori Tata Kelola Geospasial K/L; dan penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2021 Kategori Eka Acalapati dari Kemenkumham.Kemudian, KLHK berhasil meraih Anugerah Kualitas Pengisian JPT berdasarkan penilaian dari KASN. KLHK mendapatkan penilaian kategori ”Baik” dengan nilai 88.30 (delapan puluh delapan koma tiga puluh). Penghargaan juga didapat KLHK atas penerapan kebijakan pengarusutamaan gender melalui alokasi atau penempatan ASN perempuan dalam Jabatan Tinggi Madya dan Pratama sebesar lebih dari 30%. Keberhasilan pengarusutamaan gender di KLHK juga mendapat penghargaan dimana penyidik perempuan KLHK mendapat penghargaan Asia Environmental Enforcement Awards kategori Gender Leadership and Women’s Empowerment.Bambang...

Read More...
COP27 Mesir: Dukungan Negara Maju Untuk FoLU Net Sink 2030 Indonesia

 Indonesia semakin memimpin dengan memberi contoh (leading by example) dalam implementasi komitmen perubahan iklim, seiring dengan dukungan tiga negara maju untuk keseimbangan emisi sektor kehutanan dan penggunaan lainnya atau FOLU Net Sink 2030.Tiga perwakilan dari negara maju hadir bersama dengan Menteri LHK Siti Nurbaya, dalam sesi World Climate Leaders’ Insight on Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, di Paviliun Indonesia COP 27 UNFCCC, Sharm El-Sheikh, Mesir, Rabu, (9/11/2022) waktu setempat.Diantara yang hadir adalah Menteri Negara untuk Asia, Energi, Iklim, dan Lingkungan Hidup Inggris Raya, Lord Goldsmith, Menteri Luar Negeri Norwegia, Tvinnereim, dan Wakil Sekretaris Deputi untuk Kebijakan Iklim Amerika Serikat, Rick Duke. Dalam sesi ini Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa sektor FOLU menjadi salah satu fokus utama pencapaian NDC Indonesia untuk menanggulangi perubahan iklim. "Indonesia kini menjadi salah satu negara dengan tingkat deforestasi terendah. Ini komitmen Indonesia yang berbasis bukti, bukan semata janji sebagai kontribusi aktif Perjanjian Paris dan Pakta Glasgow," kata Menteri LHK, Siti Nurbaya.Ia menambahkan pentingnya dukungan dan peran generasi milenial mengawal keberhasilan kebijakan perubahan iklim, mulai dari kebijakan di tingkat pemerintah pusat sampai ke tingkat tapak."Kami menghargai dan mendorong peran generasi muda sebagai salah satu stakeholders yang ikut mengawal keberhasilan kebijakan perubahan iklim di Indonesia," kata Siti Nurbaya.Pada kesempatan tersebut, Menteri Goldsmith mengapresiasi kepemimpinan internasional Indonesia dalam isu-isu iklim dan lingkungan. Apresiasi juga disampaikan Lord Goldsmith terhadap target dan Rencana Operasi FOLU Net Sink 2030 Indonesia."Indonesia adalah natural capital super power, dan ambisi Indonesia melindungi dan merestorasi lahan menjadi sangat penting untuk perubahan iklim global," tegas Menteri Goldsmith.Hal serupa juga disampaikan Menteri Luar Negeri Norwegia, Tvinnereim. Menurutnya Indonesia berada satu langkah di depan dalam menanggulangi perubahan iklim. Salah satu kontribusi terbesar...

Read More...
Indonesia Negara Pertama Asia Pasifik Terima Pengakuan Aksi Iklim Dari Bank Dunia

 Bersamaan dengan pelaksanaan COP27 Sharm El-Sheikh, Indonesia semakin konkrit melangkah maju memberi bukti keberhasilan penanganan perubahan iklim. Setelah mendapatkan pengakuan dari Norwegia, pemerintah Indonesia menjadi negara pertama di kawasan Asia Timur Pasifik yang menerima pembayaran dari program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Bank Dunia untuk kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di provinsi Kalimantan Timur. "Indonesia telah menerima pembayaran pertama sebesar USD20,9 juta dolar AS (Rp320 miliar) dari komitmen pembayaran berbasis kinerja skema FCPV-Carbonfund sebesar USD110 juta untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang terverifikasi," ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya di Sharm El-Sheikh, Mesir, Selasa (8/11/2022).Pembayaran pertama tersebut mencakup 13,5 persen dari emisi yang dilaporkan oleh Pemerintah Indonesia pada periode monitoring 2019-2020. Pembayaran secara penuh akan diberikan setelah finalisasi verifikasi oleh pihak ketiga (auditor indenden) selesai dilakukan. Pembayaran pertama tersebut akan digunakan sesuai dengan rencana yang tercantum pada Dokumen Benefit Sharing Plan (BSP) yang telah disusun oleh Pemerintah Indonesia dan disampaikan ke FCPF pada Oktober 2021. Mengacu pada dokumen tersebut, pembagian manfaat akan diberikan secara konsultatif, transparan dan partisipatif untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terkait dapat memperoleh manfaat dari pembayaran pengurangan emisi. Pembayaran akan diberikan kepada pihak-pihak yang berkontribusi pada kegiatan pengurangan emisi di Provinsi Kalimantan Timur, dari level Pusat (KLHK), Pemerintah Daerah, sampai ke level tapak (masyarakat).“Program ini memberikan peluang bagi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor bisnis, dan masyarakat untuk bersama-sama melindungi hutan Indonesia, dan menjadi pengakuan atas keberhasilan Indonesia dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan," ujar Siti Nurbaya.Ditambahkannya bahwa ini baru langkah awal untuk mengelola hutan Indonesia secara...

Read More...
Wapres: Indonesia Terus Lakukan Langkah Konkret Atasi Krisis Iklim

 Sharm El-Sheikh, wapresri.go.id – Upaya Indonesia dalam menangani krisis perubahan iklim terlihat lebih konkret jika dibandingkan dengan banyak negara lain. Hal ini tampak dari berbagai upaya strategis yang dilakukan, termasuk dalam mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan.“Indonesia terus berupaya untuk lead by example (memimpin dengan contoh) melalui berbagai upaya positif, seperti peningkatan target penurunan emisi Indonesia dalam Enhanced Nationally Determined Contribution menjadi 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam keterangannya kepada media, di Paviliun Indonesia, Sharm El Sheikh Convention Centre (SHICC), Sharm El Sheikh, Mesir, Selasa (08/11/2022).Menurut Wapres, Indonesia memiliki posisi strategis dalam penanganan perubahan iklim, terlebih sebagai pemegang Presidensi G20 2022 serta Ketua ASEAN pada 2023 mendatang. “Peran Indonesia dalam melakukan kolaborasi menjadi sangat strategis, karena Indonesia ini selain sebagai Presiden G20, juga di 2023 menjadi Ketua ASEAN,” tegasnya.Lebih lanjut, Wapres mencontohkan pentingnya kerja sama dan kolaborasi dalam menghadapi krisis yakni saat tak satupun negara yang mampu menghadapi pandemi Covid-19 secara mandiri. “Kolaborasi dan kerja sama itu harus kita jadikan pengalaman, pandemi itu tidak ada satu negara pun yang mampu bekerja sendiri,” terangnya.Lebih jauh, Wapres menyampaikan bahwa peningkatan target penurunan emisi Indonesia selaras dengan perkembangan signifikan kebijakan Indonesia, seperti perluasan konservasi dan restorasi alam, penerapan pajak karbon, mencapai Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-Sink 2030, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta inisiasi program biodiesel B40. Kemudian, sambung Wapres, untuk memastikan pendanaan transisi energi, Indonesia telah meluncurkan Country Platform for Energy Transition Mechanism. Namun, menurutnya semua upaya nasional tersebut perlu disertai dukungan internasional yang jelas, termasuk penciptaan pasar karbon yang efektif dan berkeadilan,...

Read More...
Berikan National Statement pada KTT COP 27, Wapres Sampaikan 3 Poin Penting untuk Negara Anggota Konferensi

 Sharm El-Sheikh, wapresri.go.id - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin mewakili Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan nasional (national statement) pada Konferensi Tingkat Tinggi Conference of The Parties 27 (KTT COP27) di Sharm El-Sheikh, Mesir, Senin (07/11/2022).Dalam pernyataannya, Wapres menegaskan tiga poin penting yang perlu dilakukan bersama oleh negara-negara di dunia dalam mengatasi perubahan iklim. Pertama, Wapres menegaskan bahwa KTT COP 27 harus menjadi implementasi kesepakatan-kesepakatan yang akan dihasilkan dan yang telah dihasilkan dari KTT terdahulu."Satu tahun paska [KTT COP26] Glasgow, belum ada kemajuan global signifikan. Untuk itu COP 27 harus dimanfaatkan tidak hanya untuk majukan ambisi, namun juga implementasi. Termasuk pemenuhan dukungan dari negara maju kepada negara berkembang," tegas Wapres.Lebih lanjut Wapres menyampaikan, poin penting kedua adalah implementasi kesepakatan tersebut hendaknya dilakukan sesuai dengan kapasitas dan keunggulan masing-masing negara. Sebab, setiap negara memiliki potensi yang berbeda dan potensi tersebut apabila dimaksimalkan dapat membawa hasil yang terbaik, bahkan dapat menjadi bantuan bagi negara lain yg memiliki keunggulan berbeda."Kita semua harus menjadi bagian dari solusi. Semua negara harus berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing, dengan semangat burden-sharing (pembagian beban) bukan burden-shifting (pemindahan beban). Negara yang lebih mampu harus membantu dan memberdayakan negara lainnya," imbuh Wapres.Ketiga, Wapres pun memaparkan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan Indonesia dalam upaya menurunkan emisi, diantaranya investasi untuk transisi energi, pendanaan untuk aksi iklim, dan meningkatkan target penurunan emisi. Ke depan, Wapres menekankan langkah nyata seperti ini akan terus dilanjutkan, khususnya dalam keketuaan Indonesia pada KTT G20 dan ASEAN 2023."Sebagai Presidensi G20, Indonesia terus mendorong pemulihan hijau serta aksi iklim yang kuat dan inklusif. Ke depan, melalui Keketuaan ASEAN tahun 2023, Indonesia...

Read More...
Di Paviliun Indonesia, Menteri Siti Berbagi Pengalaman Untuk NDC Yang Lebih Ambisius

 Indonesia dengan Enhanced NDC nya, telah bergabung dengan tiga puluh delapan negara lain, yang juga telah mengajukan NDC yang diperbarui kepada UNFCCC. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengungkapkan perjalanan yang dijalani Indonesia tidak mudah dalam meningkatkan NDC. Hal tersebut disebabkan kondisi yang sangat menantang di tengah upaya pemulihan pasca Covid-19 dan situasi ekonomi global yang dinamis."Pada kesempatan ini kami sampaikan komitmen Indonesia yang lebih ambisius yang disertai upaya terbaik dari langkah-langkah mitigasi domestik, dalam meningkatkan pencapaian tujuan Perjanjian Paris, dengan tetap memastikan prioritas nasional kami," kata Menteri Siti Nurbaya, pada Sesi Talk Show “NDC Yang Lebih Ambisius”, sebagai acara pertama di Paviliun Indonesia, yang diselenggarakan bersamaan dengan COP 27 UNFCCC, di Sharm El Sheikh, Mesir, Minggu (6/11/2022).Dokumen Enhanced NDC mencerminkan kebijakan, tindakan dan implementasi NDC yang diperbarui dengan target tambahan yang disumbangkan dan disepakati oleh semua sektor di kementerian terkait dan melibatkan partisipasi sub-nasional, sektor swasta dan masyarakat lokal. Poin penting lain dari Enhanced NDC bahwa Indonesia juga menganggap adaptasi sama pentingnya dengan mitigasi, sebagaimana digambarkan dengan jelas dalam dokumen tentang peningkatan ekonomi, sosial dan mata pencaharian, ketahanan ekosistem dan lanskap. Lebih lanjut Menteri Siti Nurbaya menjelaskan dalam Enhanced NDC, Indonesia antara lain memutakhirkan kebijakan FOLU Net-sink 2030 sebagai dasar menuju penyelarasan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 (LTS-LCCR 2050) dengan visi mencapai Net-Zero-Emission pada 2060 atau lebih cepat.Peningkatan NDC menunjukkan peningkatan komitmen Indonesia melalui peningkatan target pengurangan GRK, peningkatan program, strategi dan tindakan dalam mitigasi, adaptasi, kerangka transparansi dan pengaturan cara pelaksanaan termasuk melalui penetapan harga karbon."Di sektor kehutanan, pembayaran berbasis hasil (RBP) telah diterima dari Green Climate Fund dan FCPF Carbon,...

Read More...
Paviliun Indonesia COP27: Bumi Butuh Semangat Kolaborasi Dan Tindakan Lebih Berani

 Di konferensi PBB Perubahan Iklim atau COP27 Sharm El-Sheikh, Mesir, Indonesia menyuarakan berbagai aksi, strategi, inovasi dan capaiannya sebagai wujud nyata memimpin aksi iklim mencegah kenaikan suhu global. Melalui soft diplomacy Paviliun Indonesia menampilkan kebijakan dan hasil nyata kerja sebelumnya, serta membuka jalan bagi ambisi iklim masa depan bersama-sama para pihak."Diperlukan tindakan multilateral, kolektif, dan terpadu sebagai satu-satunya cara mengatasi ancaman global yang sesungguhnya. Kita harus jaga bersama semangat kolaborasi di COP27," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dalam sambutannya saat pembukaan Paviliun Indonesia di venue Tonino Lamborghini, Sharm El Sheikh International Congress Center, dalam rangkaian COP27 di Sharm El-Sheikh, Mesir, Minggu (6/11/2022).Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah telah berbagi tanggung jawab perubahan iklim dengan kalangan akademisi, bisnis, organisasi masyarakat sipil atau CSO, dan para pihak lainnya. Namun terkadang dalam aksi mitigasi dan adaptasi aksi iklim di lapangan mengalami keterbatasan serta tantangan mencakup dimensi politik dalam pengambilan keputusan, serta adanya perselisihan karena kepentingan prioritas sosial-ekonomi dan lingkungan."Terkadang ini menjadi paradoks, bentuk ketidaksesuaian dalam relevansi sosial, sehingga kurang efektifnya kebijakan menjadi tindakan. Untuk itu aksi bersama tentang perubahan iklim membutuhkan pemimpin untuk memandu aksi. Karenanya tema yang dipilih untuk Paviliun Indonesia adalah Stronger Climate Actions Together," tegas Siti Nurbaya.'Stronger Climate Actions Together' merefleksikan misi dan berbagai hal yang diperjuangkan delegasi RI. Tema ini sesuai dengan tujuan Nomor 13 Pembangunan Berkelanjutan (SDG), yang menyampaikan mandat bagi masyarakat global mengambil tindakan segera memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Pada COP27 tahun ini, Paviliun Indonesia diselenggarakan dalam 36 sesi talkshow panel discussion dengan pelibatan para pihak. "Melalui paviliun Indonesia akan terlihat bagaimana masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemerintah...

Read More...
Siti Nurbaya: Kibarkan Panji Dunia Perkaratean Indonesia

 Perguruan Indonesia Karate-Do (Inkado) baru saja berganti kepemimpinan. Prof.Dr.Siti Nurbaya,M.Sc yang juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyelesaikan kepemimpinannya sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Inkado masa bakti 2016-2021. Melalui Musyawarah Keluarga Besar Indonesia Karate-Do ke VIII di Jakarta, Jumat (4/11/2022), terpilih secara aklamasi Ahmad Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI selaku penerus Siti Nurbaya memimpin Inkado.Dalam sambutannya Siti Nurbaya mengatakan, Indonesia Karate-Do adalah sebuah keluarga besar yang utuh, dan mengedepankan persatuan serta kesatuan untuk kejayaan Bangsa.Generasi penerus Inkado harus saling menguatkan, bersinergi, lebih kreatif dan dapat mempertemukan semua kekuatan Inkado dari Sabang hingga Merauke dalam muara peningkatan prestasi Inkado.''Saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para atlet Inkado yang baru saja mempersembahkan 5 emas, 2 perak, 7 perunggu, dalam ajang Kejurnas FORKI Piala Ketua Umum PB Forki di Sumatera Barat,'' kata Siti Nurbaya.Iapun berharap agar prestasi ini dapat menjadi keberlanjutan pembinaan untuk mengibarkan panji-panji Inkado di dunia perkaratean Indonesia.''Serta dapat menjadi andalan Pelatnas PB Forki dalam mengibarkan Merah Putih di internasional,'' tegas Karate-Do Dan VI (Roku-Dan) ini.Moto Inkado 'Semangat, Tekad, Disiplin, dan Kejujuran' kata Siti Nurbaya dapat menjadi tenaga dahsyat untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Karena Inkado adalah seni bela diri dan olahraga yang bisa mengaktualisasikan karakter bangsa. ''Melalui Inkado ini, mari kita membangun karakter bangsa Indonesia. Salam karate, oss..” tutup Siti Nurbaya.Dalam kesempatan ini Siti Nurbaya juga mendapat ijazah kelulusan dari Ketua Dewan Guru G.A.Pesik untuk menyandang Karate Do-DAN VII (NANA-DAN). Turut hadir para Dewan Guru Inkado, Sekjen PB Forki, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Ketua Majelis Lembaga Perguruan PB Forki, Ketua Umum PB/PP Perguruan Karate anggota Forki, dan pimpinan Inkado Pengprov yang hadir secara offline ataupun online.(*)       ...

Read More...
Gelaran Festival Iklim 2022 Sukses, Peserta Tembus Sebelas Ribu Lebih

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar acara tahunan Festival Iklim 2022 yang mengusung tema “Tingkatkan Aksi Iklim untuk Indonesia Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. Festival yang berlangsung dari tanggal 24-28 Oktober 2022 dan diadakan secara daring maupun luring ini sukses meraih 11.432 pengunjung melalui beragam sesi webinar terkait perubahan iklim. Selain itu, tercatat sebanyak 250 peserta mengikuti ragam kegiatan lomba, dan 1.241 orang mengunjungi pameran virtual (https://www.festivaliklim2022.id/). Kesuksesan penyelenggaraan Festival Iklim 2022 ini juga menunjukkan bahwa upaya penyebarluasan informasi kebijakan pengendalian perubahan iklim disambut antusias oleh masyarakat. Pada puncak acara, sekaligus penutupan Festival Iklim 2022 yang digelar bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda (28/10/2022) ini, diadakan penyerahan penghargaan dan apresiasi Program Kampung Iklim (ProKlim) tahun 2022.Penerima penghargaan dan apresiasi ProKlim 2022 terdiri dari: (1) Penerima Penghargaan Trophy, Sertifikat dan Insentif ProKlim Lestari Tahun 2022 sebanyak 12 (dua belas) lokasi; (2) Penerima Penghargaan Trophy, Sertifikat dan Insentif ProKlim Utama Tahun 2022 sebanyak 55 (lima puluh lima) lokasi; (3) Penerima Penghargaan Sertifikat ProKlim Utama tahun 2022 sebanyak 313 lokasi; (4) Apresiasi Pembinaan ProKlim Tingkat Provinsi Tahun 2022 sebanyak 6 institusi; (5) Apresiasi Pembinaan ProKlim Tingkat Kab/Kota Tahun 2022 sebanyak 46 institusi; serta (6) Apresiasi Pendukung ProKlim Tahun 2022 sebanyak 11 perusahaan.Menteri LHK, Prof. Siti Nurbaya dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah bekerja mewujudkan ProKlim di daerahnya. "Terima kasih dan merupakan kebahagiaan kita dapat bersama pejuang-pejuang ProKlim yang sudah bekerja ikhlas sampai ke tingkat tapak untuk melakukan aksi nyata menbangun Indonesia yang berketahanan iklim dan rendah emisi GRK," ungkap Menteri Siti.Penghargaan tersebut, menurut Menteri Siti merupakan pengakuan atas kerja keras para aktor aksi di lokasi ProKlim, serta para Kepala Daerah yang telah menjalankan...

Read More...
Acara Sumpah Pemuda KLHK: Menjaga Alam Dengan Doa Dan Cinta

 Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 tanggal 28 Oktober 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar serangkaian acara. Diawali dengan pelaksanaan upacara di Plaza Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (28/10), dimana Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertindak sebagai Inspektur Upacara. Agenda berikutnya yaitu acara “Do’a Untuk Bumi, Talkshow dan Konser Musik Lingkungan”.“Hari ini kita merayakan hari sumpah pemuda yang ke-94 dari peristiwa pada tanggal 28 Oktober 1928. Temanya sangat jelas, bersatu membangun bangsa, dan ini sejalan dengan cita-cita nasional kita pada saat kemerderkaan yaitu bersatu berdaulat adil dan makmur. Kita sedang terus bekerja untuk menuju tujuan pembangunan dan mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia,” kata Menteri Siti.Berbicara mengenai bangsa, Menteri Siti menjelaskan hal penting tentang bangsa bahwa yang paling jelas cirinya adalah bangsa itu memiliki simbol-simbolnya. Bangsa itu memiliki karakter, memiliki ciri-ciri kecintaan anak-anak bangsa kepadanya. Bangsa itu juga memiliki ciri-ciri bagaimana cara pandang kita melihat orang lain melihat bangsa kita."Hal-hal seperti ini sangat penting dan pada kesempatan ini dalam konteks lingkungan hidup dan kehutanan, kami mengajak untuk mari membangun bangsa dan bergaya hidup ramah lingkungan," ucapnya.Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti menyampaikan bahwa ada tiga persoalan dunia dan juga Indonesia terkait lingkungan yang sedang dihadapi. Ketiganya yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati dan polusi."Kembali saya ingin mengingatkan bahwa tujuan bernegara kita yang paling pertama yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah indonesia, artinya dengan segala isinya, dengan segala situasi tentang posisi hidup, tentang ruang hidup, dimana bangsa itu berdaulat dan bereksistensi," kata Menteri Siti.Pelaksanaan doa bersama yang dilanjutkan dengan talkshow bertujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai agama tentang lingkungan, dan kecintaan kepada alam. Disampaikan Menteri Siti, semua agama memiliki pesan-pesan tentang lingkungan, tentang...

Read More...
Move
-

Kliping Berita

Top Headline
Siti Nurbaya dan Bonita


 
Siti Nurbaya dan Bonita

Oleh
Chaidir Anwar Tanjung
Wartawan Detik.com
__

"Bu Siti" begitu namanya lebih familier di kalangan jurnalis dan aktivis di Riau. Nama lengkapnya Dr.Ir Siti Nurbaya Bakar,M.Sc. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI.

Lantas Bonita ini siapa? Dia bukan aktris Hollywood, melainkan nama seekor harimau sumatera betina yang pernah konflik selama 3 bulan lebih di awal tahun 2018 lalu. Siti dan Bonita memang tidak pernah bersua, tak pernah bertegur sapa.

Tetapi keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Bonita salah satu satwa endemik di pulau Andalas yang terancam punah karena perburuan dan habitatnya menciut. Sedangkan Siti, Menteri yang dipercayakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurusi tentang ekosistem. Di sinilah keduanya memiliki keterikatan.

Nyawa Bonita ada di tangan Siti. Lha kok bisa? Januari 2018 harimau liar ini terlibat konflik di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Riau. Awalnya pekerja harian di kebun sawit bernama Jumiati tewas diserang harimau liar yang selanjutnya diidentifikasi bernama Bonita. Tim gabungan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau bersama TNI/Polri, aktivis lingkungan dibentuk untuk mengevakuasi harimau liar itu. Juga melibatkan unsur perangkat desa dan masyarakat.

Di tengah upaya untuk mencarinya, dua bulan setelah menyerang korban pertama, Bonita kembali menyerang warga bernama Yusri yang juga tewas dan kembali menghebohkan jagat raya.

Bonita menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Riau dan juga menjadi perhatian peniliti harimau internasional. Peristiwa...

Read More...
Kado Siti Nurbaya


 Kado Siti Nurbaya

Oleh
Ariyanto
Penikmat Roman Siti Nurbaya
____

Namanya Siti Nurbaya. Tapi ini bukan nama tokoh utama di buku roman berjudul ’’Siti Nurbaya’’ karya Marah Rusli. Yang dipaksa nikah dengan Datuk Maringgih. Pria tua renta dan berkulit kasar seperti katak. Gara-gara ayah perempuan Minang itu terbelit utang. Yang akhir hidupnya juga tragis: mati diracun!

Ini Siti Nurbaya lain. Kelahiran Jakarta pada 28 Agustus 1956. Dari keluarga asli Betawi. Yang puluhan tahun jadi birokrat. Pernah menjabat Sekjen Depdagri dan DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia). Yang kini menduduki orang nomor satu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian yang ’’sangat laki-laki’’.
   
Cerita Siti yang ini tentu berbeda. Di buku roman terbitan Balai Pustaka, Siti membungkukkan badannya. Menyerah kepada budaya dan tradisi yang mendiskriminasi. Tapi Siti yang satu lagi justru sangat menentang penindasan. Budaya patriarki tak pernah mengekang dirinya untuk bisa maju. Tak pernah menyerah kepada keadaan. Air mata tak pernah menyelesaikan persoalan. Ini ajaran ibunya. Yang sejak kecil menanamkan karakter dan prinsip ketegasan.
 
Sejak pertama menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2014, Siti sudah dihadapkan banyak pekerjaan. Mulai penggabungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup hingga persoalan kebakaran hutan dan pembalakan liar. Terjadi deforestasi besar-besaran. Hutan mengalami degradasi dan menyebabkan pemanasan global yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi persoalan dunia. Global warming yang bisa berdampak kepada krisis pangan.
Read More...

Mari kita ukir sejarah Xylarium Indonesia menjadi Peringkat Satu Dunia

 Koleksi kayu terbesar keempat di dunia (67.864 spesimen) setelah Belanda (125.000 spesimen), USA (105.000 spesimen), dan Belgia (69.000 spesimen). Perlu lebih dari 70 ribu spesimen kayu untuk menjadi no 1 dunia!!! 

Read More...


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Ir. Wiratno, M.Sc, meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan keluarnya Peraturan Menteri (Permen) LHK nomor 20 tahun 2018.

Ia menilai, kekhawatiran masyarakat akhir-akhir ini diakibatkan karena banyaknya penyebaran berita yang tidak benar atau hoax di masyarakat.

Pihaknya berjanji secara terus menerus akan melakukan sosialisasi, edukasi, bahkan hingga pendampingan, sehingga masyarakat akan sama-sama terlibat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.

''Jangan khawatir, Permen 20/2018 Menteri LHK tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, tidak berlaku surut. Jadi tidak benar yang sedang melihara atau menangkar burung seperti murai batu, pleci, cucak rawa, dll akan dipidana. Itu hoax,'' tegas Wiratno melalui rilis pada media, Selasa (7/8/2018).
 
Melalui Permen 20 tahun 2018, justru pemerintah dalam hal ini KLHK, ingin agar satwa tersebut terjaga kelestariannya. Karena berdasarkan kajian LIPI, jenis-jenis burung tersebut sudah langka habitatnya di alam, meski saat ini banyak ditemukan di penangkaran.

Penetapan hewan dilindungi sebagaimana PP 7 tahun 1999, kriterianya yaitu mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

''Kajian LIPI ini sudah sejak 2015, jadi sudah lama. Data dari LIPI, dalam kurun waktu tahun 2000 sampai saat ini, terjadi penurunan populasi burung di habitat alamnya lebih dari 50 persen. Itu jumlah yang sangat besar sekali,'' kata Wiratno.

Untuk meningkatkan...

Read More...
Orangutan Forest School Diresmikan

Samboja -- Orangutan Forest School yang terletak di KM 7 Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Samboja diresmikan pada Kamis (17/5/2018) lalu. Sebagai tanda, Kepala Kepala Balai Litbang Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam (Balitek KSDA), Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur, President Four Paws International, dan Pembina Yayasan Jejak Pulang serentak menggunting pita.

Peresmian ini menandai kesiapan fasilitas sekolah hutan bagi orangutan rehabilitan. Fasilitas yang telah dibangun itu antara lain Portacamp yang berfungsi sebagai klinik, gudang buah, kamar bayi orangutan, serta ruang teknisi. Selain itu juga telah dibangun pos pengamanan, rumah pengolahan kompos, dan kandang. Beberapa fasilitas lain masih dalam proses pengerjaan.  Orangutan Forest School ini merupakan kawasan KHDTK Samboja yang dialokasikan sebagai tempat pendidikan dan rehabilitasi bagi individu orangutan secara langsung di alam. Luas area tersebut ialah 130 Ha dengan didukung 2 orang dokter hewan, 1 orang tenaga ahli perilaku satwa, 1 orang ahli biologi, 15 orang teknisi, dan disupport oleh 30 orang tenaga pengamanan sebagai pengelolanya.

Signe Preuschoft dari Jejak Pulang menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi orangutan dan menjaga keamanan sekolah hutan. “Kami sekuat tenaga menjaga keamanan Kawasan sekolah hutan orangutan dari berbagai ancaman dengan menyiapkan tenaga pengamanan 24 jam. Kami juga memberlakukan non-contact policy bagi bayi orangutan demi keberhasilan program rehabilitasi orangutan,” kata Signe Preuschoft, ahli perilaku satwa ini.  ...

Read More...
Pemerintah Lepas 977 Ribu Hektare Tanah untuk Reforma Agraria

Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melepaskan 977.824 hektare (ha) lahan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) hingga Mei 2018.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan pihaknya sedang menyiapkan tindak lanjut pendistribusian tanah tersebut untuk masyarakat yang berhak

Kriteria TORA itu antara lain alokasi 20 persen pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif, lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat, serta pertanian lahan kering yang menjadi mata penaharian utama masyarakat setempat.

"Itu kan [tanah] yang baru dilepas KLHK. Yang paling penting dalam reforma agraria kan yang dibagikan ke rakyatnya. Habis dilepas lalu dibagikan ke rakyat itu bagaimana caranya?" kata Siti di kantornya, Rabu (23/5).

Oleh sebab itu, Siti menyebut Menko Bidang Perekenomian akan segera memanggi pejabat eselon 1 KLHK yang terkait dengan TORA dan kehutanan sosial untuk membahas hal itu lebih lanjut.

"Sebetulnya, setelah (lahan) dilepas kan terkait erat dengan pemerintah daerah dan Menteri Pertanian, Menteri Desa dan Transmigrasi. Jadi sekarang distribusinya yang harus betul-betul disiapkan. Karena lepas dari hutan, (urusan) di KLHK selesai," kata Siti.

Sejak tahun 2016, KLHK menyatakan akan melepaskan 4,1 juta hektare lahan untuk masyarakat di kawasan hutan melalui program TORA. Reforma agraria itu dilakukan dengan legalisasi aset tanah bagi masyarakat dan penataan pemanfaatannya dengan baik.

Pelepasan lahan, kata Siti, terkait dengan dua hal.

Pertama, KLHK sedang berupaya merealisasikan lahan-lahan transmigrasi. Siti...

Read More...
Penanganan Tailing, Pemerintah Ultimatum Hal Ini ke PT Freeport Indonesia

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan tenggat waktu enam bulan kepada PT Freeport Indonesia untuk menangani masalah tailing sesuai analisis mengenai dampak lingkungan 300 kiloton per day guna menyelesaikan dampak lingkungan.

“Kami berikan masa transisi, kami memang meberi waktu enam bulan. Hanya memang dia minta tolong bagaimana caranya supaya ini (tetap) bisa beroperasi, tapi bagaimana cara dia mengoperasikan untuk menurunkan TSS (Total Suspended Solid) harus ada prakondisi yang disiapkan bersama antara Pemerintah dan Freeport,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Jakarta, Kamis (24/5/2018).

KLHK, Siti mengatakan, saat ini sedang menyiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk PT FI berisi rencana dan program yang harus dilakukan terkait atau yang terpengaruh atau yang berpengaruh dengan persoalan tailing dan kerusakan sungai serta wilayah estuari.

Pada saat bersamaan, lanjutnya, PT FI harus berkonsultasi dengan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) untuk menjelaskan baseline teknologi yang digunakan untuk menangani tailing saat ini, studi teknologi apa saja yang mereka miliki, lalu ‘best practices’ apa saja yang dimiliki untuk menangani tailing.

“Nanti dari situ bersama KLHS -saya berharap KLHS selesai dua bulan ya sekarang sudah dua minggu jalan, dari Pemerintahnya sendiri harus melihat kebijakan apa yang diperlukan di situ. Misal dari pemerintah bobot pemanfaatan (tailing) harus seperti apa sehingga nanti bisa ada kebijakan baru apakah akan dimanfaatkan untuk membangun jalan seluruh Papua atau untuk industri...

Read More...
Menteri LHK Minta Freeport Perbaiki Pengelolaan Limbah B3

Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan PT Freeport Indonesia harus memperbaiki pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (Limbah B3) berupa tailing miliknya di daerah penimbunan Ajkwa atau Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA) di Kabupaten Mimika, Papua.

Hal itu telah tercantum dalam Keputusan Menteri LHK Nomor 175/2018. Selain itu, kata Siti, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyatakan potensi kerugian negara akibat pembuangan limbah Freeport mencapai Rp185,01 triliun.

"Kemarin itu saya ke Presiden, melaporkan tentang posisi penanganan lingkungannya Freeport. Poin utamanya adalah, dia harus memperbaiki itu walaupun tidak langsung sekaligus," kata Siti di kantornya, Rabu (23/5).

Dalam Kepmen LHK 175/2018, Siti menegaskan bahwa kegiatan pengelolaan Limbah B3 berupa tailing oleh Freeport berdasarkan Kepmen LHK 431/2008 sudah tidak sesuai dengan situasi saat ini.

Diketahui, Kepmen LHK 431/2008 membolehkan perusahaan membuang tailing dengan total suspended solid (TSS) hingga 45 kali ambang baku mutu yang diperkenankan.

Meski Freeport harus memperbaiki semua kerusakan lingkungan yang ada, kata Siti, perusahaan tambang tembaga dan emas itu tidak bisa melakukanya sendiri. Freeport harus bekerja sama dengan pemerintah.

Namun, Siti menegaskan bantuan itu bukan berarti pemerintah harus bertanggung jawab dengan mengeluarkan duit negara. Melainkan membantu Freeport mencari jalan agar mampu mengelola tailing.

"[Bantuan] dalam artian, saat mencari solusinya, Freeport harus bersama pemerintah. Contohnya, tailing yang sudah begitu banyak sampai mengendapkan...

Read More...
Move
-

Wawancara & Kolom

Top Headline
Minister details role of peat governance in Indonesian GDP

JAKARTA (foresthints.news) - Numerous fundamental steps that have been taken in an effort to implement peat governance in a comprehensive manner are based on various directions from President Joko Widodo. These measures seek, among other things, to prevent any repetition of forest and land fires, in particular those originating in peatlands, in the future. This was reiterated by Environment and Forestry Minister Dr. Siti Nurbaya to foresthints.news at her official residence on Sunday (May 28). The minister recalled how the widespread forest and land fires of 2015 spread significantly across peat domes, making them extremely difficult to extinguish, as happened in the province of South Sumatra that same year. "The fact is that more than 90% of the peat domes on the island of Sumatra have been turned into acacia and palm oil plantations. The situation certainly requires comprehensive peat governance,"...

Read More...
Minister reaffirms backing from President on peat reforms

JAKARTA (foresthints.news) - In a cabinet meeting led by President Joko Widodo, the agenda of which was to evaluate arrangements concerning the recently-issued peat regulations (Apr 26), Environment and Forestry Minister Siti Nurbaya delivered a presentation on the key points of progress made based on various of the President's directives, especially with respect to peat governance reforms. “President Jokowi explained that environmental and economic interests have clashed for ages, to the extent that the government felt it necessary to try and improve peat governance. This commitment has not changed,” Minister Siti Nurbaya told foresthints.news on the weekend (Apr 29) at the ministry building. The President, continued the minister, reaffirmed that the corporate sector must be open to taking part in peat governance reforms, and if they are unwilling to do so, they will be compelled to accept government intervention through regulations...

Read More...
Minister decides to review logging permit in Bornean orangutan habitat

JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Environment and Forestry Minister Dr Siti Nurbaya has received an investigative report from her team concerning the operations of logging concession PT MPK which include the construction of new canals - despite the issuance of a revised government regulation on peat protection which was signed by President Joko Widodo in early December last year. In fact, the President's administration, by means of a ministerial circular letter released in November 2015, has banned forestry and plantation companies from undertaking any new peat development, including the construction of new canals. Since receiving the investigative report, the minister has taken several important measures, including the immediate imposition of sanctions on the company, a review of the logging concession's permit,...

Read More...
Minister stops peat violations in Bornean orangutan habitat

JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Minister of the Environment and Forestry Dr Siti Nurbaya has asserted that PT MPK, the permit holder of a logging concession dominated by the habitat of the Bornean orangutan, has committed peat violations by constructing new canals. This logging concession, located in Ketapang regency, West Kalimantan province, covers an area roughly 70% of the size of Singapore.“I have already ordered an end to PT MPK’s operations due to its peat violations. We are currently investigating this case,” Siti Nurbaya confirmed (Mar 20) at the ministry building. While PT MPK did explain to the ministry that the construction of new canals has been ended, heavy machinery still exists at the concession location to neaten those canals that have already been developed. The following Google Earth images depict land cover changes from 2014 to 2016 within the boundary of the PT MPK concession (delineated in yellow).        

The minister left no doubt about her seriousness...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Cari Artikel Disini

Like Us On Facebook





Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17

Artikel dan Pidato

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Online Saat Ini

We have 18 guests online
 
Powered by