Thursday, July 27, 2017

Headlines News

 

Situs Web Resmi Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan




Move
-

Kliping Berita

Top Headline
KLHK: Pembakaran Lahan di Riau Masif dan Disengaja

JAKARTA, 26 JULI 2017 -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan analisis kebakaran yang terjadi di areal konsesi korporasi di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Di lokasi ini diketahui muncul titik api yang berasal dari kebakaran lahan pada hari ini, Rabu (26/07/2017).

Direktur Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administratif Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rosa Vivien Ratnawati mengungkapkan temuan perihal pembakaran lahan yang disengaja pada lokasi tersebut.

"Berdasarkan analisis KLHK, kebakaran lahan itu terjadi pada koordinat yang berlokasi di areal konsesi HTI PT Rimba Rokan Perkasa seluas 22.930 hektar, yang pernah tercatat sebagai salah satu pemasok industri pulp dan kertas di Riau," kata Vivien dalam siaran pers, Rabu (26/7/2017).

Begitu menemukan indikasi kebakaran, tim Gakkum KLHK langsung melakukan pengecekan. Diketahui perusahaan tersebut berada dalam KHG Sungai Bunut Batang Umban berupa gambut non kubah di Kecamatan  Mandau, Kabupaten Bengkalis.
 
"Izin HTI PT. Rimba Rokan Perkasa telah dicabut pada Oktober 2016. Pencabutan izin ini telah sesuai hasil putusan pengadilan karena sengketa dengan masyarakat dan menjadi areal yang open access. Tetapi sekarang areal itu masuk dalam areal PIPPIB, jadi memang tidak boleh ada izin atau aktivitas di situ," kata Vivien.

Vivien menambahkan, pembakaran lahan tersebut terlihat masif dan dilakukan secara profesional karena mengolahnya terlihat menggunakan perhitungan arah angin. "Temuan tim kami di lapangan, pondok mereka ada di situ, tapi tidak kena asap," ujarnya.

Menteri LHK Siti Nurbaya, menurut Vivien, setelah mengetahui...

Read More...
Satgas Karhutla Fokuskan Pemadaman Lahan di Aceh

Tim Satuan Tugas (Satgas) kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terus siaga dalam memadamkan kejadian kebakaran. Sampai dengan Selasa malam (25/07/2017), dilaporkan sebanyak dua lokasi karhutla berhasil dipadamkan, yaitu di Kecamatan Woyla Gpg. Darulhudha dan Gpg. Glee Siblah, dan Kecamatan Sama Tiga Gpg. Cot Seumereng, melalui pemadaman darat.

Data dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL), Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Raffles B. Panjaitan menyampaikan terdapat total enam kecmatan di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh yang mengalami kebakaran. Masing-masing kecamatan itu adalah Kecamatan Woyla, seluas ±5 Ha (Gp. Darul Huda dan Gle Siblah); Kecamatan Meureubo, seluas ± 15 Ha (Gp. Peunanga Cut Ujong); Kecamatan Sama Tiga, seluas ± 10 Ha (Gp. Cot Simeureng dan Suak Pante Breh); Kecamatan Johan Pahlawan, seluas ± 21 Ha (Gp. Suak Raya, Suak Nie, Leuhan dan Gampa); Kecamatan Arongan Lambalek, seluas ± 15 Ha (Gp. Seuneubok Teungoh), dan Kecamatan Kaway XVI, seluas ±3 Ha (Gpg. Penia)

Sampai dengan hari ini (26/07/2017), Tim Satgas masih terus melakukan pemadaman di empat kecamatan lainnya, yaitu di Meureubo, Johan Pahlawan, Arongan Lambalek, dan Kaway XVI, ujar Raffles.

Raffles juga menambahkan bahwa BNPB telah ikut mendukung pemadaman dengan water bombing yang telah tiba di Aceh Barat Selasa sore.

Dijelaskan Raffles, kejadian ini disebabkan oleh adanya aktivitas pertanian dari masyarakat berupa pembersihan lahan perkebunan dengan cara membakar, sehingga api menyebar ke lahan lain. Sampai dengan saat ini para pihak yang terlibat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pemadaman, jelas...

Read More...
Para Peneliti dan Ilmuwan Dunia Sepakat Dukung Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Restorasi Ekosistem

Dunia internasional sepakat bahwa pengelolaan hutan secara berkelanjutan, memberikan manfaat yang optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya perwakilan 15 negara di dunia dari berbagai stakeholder, dalam konferensi International Conference of Indonesian Forestry Researchers (INAFOR) yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Yogyakarta (24/07/2017).

Mewakili Menteri LHK, Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi (BLI) KLHK, Dr. Henry Bastaman menyampaikan, dalam mengelola hutan lestari perlu pendekatan pengelolaan hutan tanaman dalam menyeimbangkan produksi dan keberlanjutan.

“Pengelolaan hutan tanaman perlu menyeimbangkan tuntutan baru dan pertumbuhan dengan kebutuhan berbasis tradisional dan berbasis masyarakat”, ujar Henry.

Salah satu upaya yang tengah digiatkan BLI KLHK saat ini, disampaikan Henry, yaitu pengembangan tanaman bioenergi melalui penanaman di lahan bekas kebakaran, khususnya di kawasan gambut. Hal ini sekaligus mendukung upaya restorasi kawasan ekosistem gambut.

Acara yang berlangsung dari tanggal 24-27 Juli ini, dihadiri oleh para peneliti dan ilmuwan yang tergabung dalam International Union of Forest Research Organization (IUFRO). Adapun tema kali ini adalah “Promoting Sustainable Resources from Plantations for Economic Growth and Community Benefits” (Mempromosikan Sumberdaya Berkelanjutan dari Hutan Tanaman untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Manfaat Masyarakat).

Terkait hal ini, Henry menyampaikan terdapat empat hal perlu dilakukan, yaitu mengendalikan penyalahgunaan hutan tanaman dan mempromosikan...

Read More...
Perusahaan Perkebunan Sawit Wajib Pulihkan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut

Perusahaan perkebunan yang berlokasi di wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Ekosistem Gambut, diwajibkan untuk memulihkan kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG), sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 jo. Nomor 57 Tahun 2016, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), MR Karliansyah pada Pembekalan Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri LHK Nomor. P.14, P.15, dan P.16 Tahun 2017 bagi perusahaan perkebunan sawit di Jakarta (17/07/2017).

Berdasarkan hasil inventarisasi KHG Nasional KLHK tahun 2017, terdapat total 865 KHG dengan luas 24.667.804 Ha, yang terdiri dari 12.398.482 Ha fungsi lindung dan 12.269.312 Ha fungsi budidaya. KHG ini tersebar di Sumatera sebanyak 207, 190 di Kalimantan, tiga di Sulawesi, dan 465 di Papua. Setiap KHG ditetapkan 30 persen sebagai FLEG, yang salah satu tujuannya untuk keperluan keseimbangan neraca air.

Dalam acara yang dihadiri 229 perusahaan ini, Karliansyah menyampaikan bahwa perusahaan dapat melakukan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku, yaitu di wilayah Ekosistem Gambut fungsi budidaya, dengan tetap menjaga ketinggian muka air tanah mencapai kurang dari 0,4 m di bawah permukaan gambut.

“Perusahaan yang berada di wilayah FLEG agar membuat tata kelola air, dengan sistem pengelolaan air dan bangunan air guna pemulihan Ekosistem Gambut, yang harus terbangun pada 6 (enam) bulan pertama”, ujar Karliansyah. Karliansyah menyampaikan perbaikan tata kelola air tanah tersebut harus terlihat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dibangunnya...

Read More...
Salinan Laporan Perkembangan Persoalan RTRWP Riau

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr.Siti Nurbaya Bakar, menyampaikan informasi terbuka kepada publik, perihal perkembangan persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau. Laporan dengan nomor surat s.243/Menlhk/Setjen/Pla.2/7/2017 tertanggal 14 Juli 2017 ini telah disampaikan secara resmi kepada Presiden RI Joko Widodo, melalui Sekretaris Kabinet RI di Jakarta.

Persoalan RTRWP dibahas sehubungan dengan tugas dari Presiden Jokowi, agar KLHK membantu dan supervisi proses penyelesaian persoalan RTRWP Riau. Namun dalam perkembangannya ditemukan berbagai persoalan yang berimplikasi pada cara penanganan dan langkah penyelesaian. Berikut rincian lengkap dari laporan Menteri LHK kepada Presiden Jokowi, terkait RTRWP Riau:

I. PROSES AKTUAL DAN PROSEDUR  REVISI TATA RUANG

Sebagai info dasar (baseline-info) dalam penyelesaian RTRW Riau ini ialah laporan Gubernur Riau pada Rapat Terbatas Kabinet tanggal 31 Mei 2017 yang juga telah kami respon. Saat itu asumsi untuk kami membantu Gubernur penyelesaian RTRWP terkait kawasan hutan ialah bahwa data usulan tersedia dan prosedur dilaksanakan. Asumsi ini bergeser ketika dalam proses prosedur pengusulan revisi tata ruang tidak dipenuhi oleh Pemda Provinsi Riau. Sampai dengan saat ini belum disampaikan dokumen usulan perubahan RTRWP Riau kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan demikian, tidak ada dokumen yang bisa diproses karena belum ada usulan dari Pemda Provinsi Riau.

Pemda Provinsi (Sekda Provinsi bersama unsur Pansus DPRD Provinsi) bertemu tim Ditjen Planologi KLHK, diskusi merencanakan mekanisme pembahasan bersama, yang ketika kami ketahui, kami larang untuk...

Read More...
KLHK Tetapkan Mekanisme Land Swap Dan Alokasikan Lahan Pengganti

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 jo. Nomor 57 Tahun 2016, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor. P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017, tentang Fasilitasi Pemerintah pada Usaha Hutan Tanaman Industri dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, pada tanggal 4 Juli 2017.

Hal ini juga sebagai jawaban bagi semua pihak, terkait pengaturan mekanisme penggantian lahan usaha (land swap), pada areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada HTI (IUPHHK-HTI), yang selama ini dipertanyakan. Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono di Jakarta (13/07/2017), syarat utama perolehan land swap adalah telah disahkannya revisi atau penyesuaian Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Bambang menuturkan bahwa, alokasi land swap diarahkan pada areal bekas HTI yang memiliki kinerja tidak bagus, sehingga dicabut ijinnya atau dikembalikan, atau berupa areal yang berada dalam arahan pemanfaatan hutan produksi, yang ditetapkan Menteri untuk HTI (open access/belum ada ijin HTI). “Alokasi lahan land swap, merupakan areal kerja HTI yang memiliki kinerja buruk, dan harus di tanah mineral. Saat ini telah tersedia alternatif penyediaan land swap seluas kurang lebih 902.210 Ha”, ujar Bambang.

Alokasi tersebut bersumber dari areal yang belum turun perizinannya seluas 507.410 Ha, areal kelola sosial yang berada di luar Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) seluas 290.560 Ha, areal tutupan lahan hutan di bawah 20% dan berdekatan dengan HTI seluas 61.785 Ha, serta areal Hutan...

Read More...

Keterangan Pers Menteri Luar Negeri, Hamburg, 7 Juli 2017  Komitmen  kuat  Pemerintah RI  disampaikan Presiden RI untuk implementasi Paris Agreement disampaikan pada pidato Pres RI di pertemuan G20  tanggal 7 Juli 2017 di Hamburg.    

Read More...
Penyidik KLHK Tangkap Pelaku Perdagangan Illegal Trenggiling Senilai Rp2,5 Miliar


PENYIDIK dan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Medan, menangkap pelaku perdagangan illegal satwa yang dilindungi sebanyak 225 ekor trenggiling dan lima karung kulit atau sisik trenggiling kering, serta 4 kulit atau sisik trenggiling basah. Diperkirakan nilainya lebih dari Rp2,5 miliar.

Penangkapan pada pelaku dilakukan Selasa (13/6/2017), sekitar pukul 16.30 WIB.  Trenggiling tersebut diduga dimiliki oleh H (34) dan S (42), warga Sumatera Utara. Selain menangkap pelaku, barang bukti juga berhasil diamankan dari lokasi penggerebekan, jalan Yos Sudarso Kompleks pergudangan 77 Medan. 

Dalam rilis yang disampaikan Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, Rabu (14/6/2017), operasi penangkapan ini dilakukan melalui hasil operasi Lantamal 1 Belawan bersama SPORC KLHK Brigade Macan Tutul.

Dikatakannya persoalan perdagangan illegal trenggiling merupakan kejahatan transnational yang menjadi perhatian dunia, dengan pasar beberapa negara asia, seperti Vietnam
dan China. Untuk menyelamatkan kekayaan keanekaragam hayati Indonesia, tindakan tegas pada pelaku kejahatan satwa dilindungi telah menjadi prioritas KLHK.

"Sepanjang tahun 2015-2017 operasi peredaran TSL telah menyelamatkan 6.343 TSL hidup dan telah mengamankan 4.580 lembar kulit TSL dan 713 bagian tubuh lainnya. Total kejahatan terkait TSL yang ditangani oleh KLHK selama 2015-2017 mencapai 119 kasus," jelas Ridho.

Sementara itu, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, Halasan Tulus  menyampaikan bahwa saat ini para tersangka masih dalam pemeriksaan penyidik Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera, tepatnya...

Read More...
Move
-

Wawancara & Kolom

Top Headline
Minister details role of peat governance in Indonesian GDP

JAKARTA (foresthints.news) - Numerous fundamental steps that have been taken in an effort to implement peat governance in a comprehensive manner are based on various directions from President Joko Widodo. These measures seek, among other things, to prevent any repetition of forest and land fires, in particular those originating in peatlands, in the future. This was reiterated by Environment and Forestry Minister Dr. Siti Nurbaya to foresthints.news at her official residence on Sunday (May 28). The minister recalled how the widespread forest and land fires of 2015 spread significantly across peat domes, making them extremely difficult to extinguish, as happened in the province of South Sumatra that same year. "The fact is that more than 90% of the peat domes on the island of Sumatra have been turned into acacia and palm oil plantations. The situation certainly requires comprehensive peat governance,"...

Read More...
Minister reaffirms backing from President on peat reforms

JAKARTA (foresthints.news) - In a cabinet meeting led by President Joko Widodo, the agenda of which was to evaluate arrangements concerning the recently-issued peat regulations (Apr 26), Environment and Forestry Minister Siti Nurbaya delivered a presentation on the key points of progress made based on various of the President's directives, especially with respect to peat governance reforms. “President Jokowi explained that environmental and economic interests have clashed for ages, to the extent that the government felt it necessary to try and improve peat governance. This commitment has not changed,” Minister Siti Nurbaya told foresthints.news on the weekend (Apr 29) at the ministry building. The President, continued the minister, reaffirmed that the corporate sector must be open to taking part in peat governance reforms, and if they are unwilling to do so, they will be compelled to accept government intervention through regulations...

Read More...
Minister decides to review logging permit in Bornean orangutan habitat

JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Environment and Forestry Minister Dr Siti Nurbaya has received an investigative report from her team concerning the operations of logging concession PT MPK which include the construction of new canals - despite the issuance of a revised government regulation on peat protection which was signed by President Joko Widodo in early December last year. In fact, the President's administration, by means of a ministerial circular letter released in November 2015, has banned forestry and plantation companies from undertaking any new peat development, including the construction of new canals. Since receiving the investigative report, the minister has taken several important measures, including the immediate imposition of sanctions on the company, a review of the logging concession's permit,...

Read More...
Minister stops peat violations in Bornean orangutan habitat

JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Minister of the Environment and Forestry Dr Siti Nurbaya has asserted that PT MPK, the permit holder of a logging concession dominated by the habitat of the Bornean orangutan, has committed peat violations by constructing new canals. This logging concession, located in Ketapang regency, West Kalimantan province, covers an area roughly 70% of the size of Singapore.“I have already ordered an end to PT MPK’s operations due to its peat violations. We are currently investigating this case,” Siti Nurbaya confirmed (Mar 20) at the ministry building. While PT MPK did explain to the ministry that the construction of new canals has been ended, heavy machinery still exists at the concession location to neaten those canals that have already been developed. The following Google Earth images depict land cover changes from 2014 to 2016 within the boundary of the PT MPK concession (delineated in yellow).        

The minister left no doubt about her seriousness...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Cari Artikel Disini

email : info@sitinurbaya.com

Liputan Kinerja KLHK 2016
KLIK DISINI

Like Us On Facebook



Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Semua Artikelku Untukmu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Online Saat Ini

We have 8 guests online