Friday, April 20, 2018

Headlines News

 

Situs Web Resmi Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan




Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Strategi Menteri Siti Berantas Korupsi di KLHK


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengapresiasi dibentuknya Akademi Antikorupsi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).

ICW menggagas metode pembelajaran soal antikorupsi itu secara online.

Materi "kuliah" tersebut bisa diakses gratis melalui situs akademi.antikorupsi.org. Peserta tinggal mendaftarkan diri untuk mengikuti sejumlah sesi belajar.

"Ini sebagai salah satu upaya negara dalam menanggulangi maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia baik melalui jalur pembentukan dan pengembangan SDM yang kompeten dan professional yang berlandaskan mental antikorupsi," ujar Menteri Siti yang turut hadir dalam launching Akademi Antikorupsi yang diselenggarakan di Gedung Kemendikbud.

Terkait dengan bidang kerja di bawah kementeriannya, Menteri Siti mengakui ada beberapa hal yang bila tidak dikelola dengan  baik akan berpotensi tindak koruptif.

Pengelolaan sumberdaya alam yang buruk,  menurutnya, bisa berpotensi terjadi korupsi. Salah satunya korupsi administrasi.

"Administrasi korupsi adalah kegagalan dalam melaksanakan tanggung jawab karena adanya pencarian keuntungan untuk pribadi yang biasanya bersifat material," tuturnya.

Selain itu,  pengelolaan hutan yang salah juga bisa membuat terbukanya ruang yang lebar atau kesempatan untuk melakukan korupsi.

Beberapa ruang atau kesempatan korupsi itu di antaranya kelemahan dalam sistem pengelolaan kehutanan dan perkebunan.

Baik dari segi model, perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasannya.

Model sistem pengelolaan hutan, sudah seharusny mengakomodasikan masyarakat miskin sehingga tidak...

Read More...
KLHK dan PP Muhammadiyah Kerjasama Wujudkan Nawacita


Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengapresiasi terobosan pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menggandeng organisasi masyarakat Islam dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan berkeadilan.

Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), Jumat (13/4/2018) di Jakarta, KLHK dan PP Muhammadiyah sepakat bekerjasama mendorong pemerataan ekonomi dan pendidikan di sektor kehutanan dan lingkungan hidup untuk mewujudkan Nawacita.

''Muhammadiyah sebenarnya sudah lama masuk pada program lingkungan hidup dan kehutanan. Namun jujur kami belum bisa lebih jauh dalam pengelolaannya, tapi dasar program kami sudah realistis dan dikembangkan juga di beberapa wilayah,'' kata Haedar.

KLHK menggandeng Muhammadiyah dan Aisyiyah terkait Implementasi Perhutanan Sosial (PS) dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), serta Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam MoU tersebut para pihak sepaham untuk melaksanakan identifikasi lokasi calon PS dan permasalahannya, serta mempercepat terbitnya hak atau izin PS pada calon lokasi sasaran. Selain itu melakukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelompok tani calon penerima atau pengelola PS, beserta pendampingnya.

KLHK dan Muhammadiyah juga akan bekerjasama meningkatkan efektifitas pengelolaan KHDTK di lingkungan kampus. Selain itu menerapkan konsep green school, green campus, green mosque, dan green hospital.

Caranya melalui perilaku ramah lingkungan, hemat air, hemat energi, penghijauan dan manajemen pengelolaan sampah (seperti: sodaqoh sampah/bank sampah)....

Read More...
Menteri Siti Ungkap Progress Evaluasi Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkap hasil evaluasi yang dilakukan tim KLHK terkait pencemaran tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur.

Itu merupakan laporan harian hasil evaluasi penanggulangan tumpahan minyak akibat putusnya pipa minyak PT Pertamina, yang telah dilakukan melalui pre-deliniasi dampak dari tumpahan minyak pada 10 April 2018 lalu.

"Hasil ini hanya mencakup lokasi pantai saja," ujar Menteri Siti melalui keterangan persnya.

Survei dilakukan di lokasi  sepanjang pantai di Teluk Balikpapan dari Pantai Lamaru sampai dengan Pantai Banua Patra 12.600 meter (12,6 Km)

Dari survei itu, tim KLHK memerkirakan luas pantai terkontaminasi Limbah B3 minyak bumi sebesar 29.733,8 m2.

"Perkiraan volume tanah terkontaminasi Limbah B3 minyak bumi adalah 12.145,4 m3," imbuh Menteri Siti.

Catatannya, seluruh lokasi tersebut akan dilakukan pengambilan sampel pada hari ini Kamis 12 April 2018, untuk mengetahui besarnya kontaminan yang mencemari wilayah tersebut.

"Lokasi-lokasi tersebut perlu dilakukan kajian detail untuk penyusunan rencana pemulihan," tambah Menteri Siti.

Sementara itu, untuk lokasi bagian barat Teluk Balikpapan yg terkena dampak lainnya yaitu mulai daerah Melawai (depan Kantor P3EK) sampai dengan Pulau Balang (Kawasan Industri Kariangaw).

Lokasi tersebut akan dilakukan deliniasi pada hari Kamis 12 April 2018.

"Sejauh ini, informasi itu yang bisa tim kami laporkan untuk pelaksanaan evaluasi penanggulangan tumpahan minyak. Saya juga terus menunggu laporan harian dari tim lapangan," pungkas Menteri...

Read More...
Percepat Realisasi PS, KLHK MoU dengan PBNU


Kementerian LHK dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menjalin kerjasama dalam pelestarian dan pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan hidup yang tertuang dalam MoU/Nota Kesepahaman, di Jakarta, Rabu (11/4). MoU ini juga merupakan salah satu langkah percepatan realisasi re-distribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS) dengan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan.

Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut dari silaturahmi Kementerian LHK ke Kantor PBNU tanggal 30 Desember 2017 lalu untuk mendiskusikan mengenai program prioritas pembangunan Kementerian LHK.

Terdapat 4 isu penting terkait dengan pembangunan LHK yang diwujudkan dalam Kesepakatan Bersama ini antara lain Reforma Agraria yang terdiri dari program TORA dan Perhutanan Sosial; Pengelolaan sampah, limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3); Perubahan Iklim; dan Pendidikan Lingkungan Hidup.

Pemerintah selama kurun waktu setidaknya 2-3 tahun terakhir, berupaya bagaimana untuk mengembangkan atau menularkan rasa keadilan dalam ekonomi di masyarakat yang dilakukan bersama-sama dengan berbagai elemen penting bangsa, termasuk keluarga besar Nahdlatul Ulama.

“Yang paling penting, menurut arahan Bapak Presiden Jokowi, adalah bagaimana rasa keadilan ekonomi itu bisa betul-betul berwujud nyata dan kita menyadari bahwa pengelola grass root yang paling dekat kepada masyarakat adalah organisasi-organisasi keagamaan seperti PBNU ini,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya.

Dalam hal ini, PBNU dan Kementerian LHK telah bersama-sama dan terlibat aktif dalam serangkaian persiapan rembuk Nasional Reforma Agraria dan Perhutanan...

Read More...
KLHK Siapkan Sanksi Hukum Kasus Tumpahan Minyak


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya terus memantau perkembangan lapangan terkait dampak pencemaran minyak di Teluk Balikpapan. Selain akan menyiapkan langkah hukum, pihaknya juga akan bantu memediasi masyarakat yang menjadi korban terdampak tumpahan minyak.

"KLHK akan memeriksa hukum perdata dan sanksi administratif, serta mediasi masyarakat. Di lapangan sangat jelas masyarakat mengharapkan dukungan pemerintah untuk mediasi tersebut, dan kita akan melakukannya," kata Menteri Siti Nurbaya dalam siaran pers, Kamis (5/4/2018).

Dikatakannya, Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) dan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, serta Dinas LH Kota Balikpapan, bersama GM dan tim Pertamina Balikpapan, sejak jam 8.30 WITA sampai laporan ini disampaikan, terus memantau kondisi dampak tumpahan minyak di lokasi.

Langkah kegiatan dan hasil pemantauan secara visual, terlihat sisa tumpahan minyak masih ada di perairan namun jumlahnya sudah sangat berkurang dibandingkan beberapa hari sebelumnya.

Namun begitu masih ditemukan minyak yang relatif masih tebal pada beberapa “spot-spot” atau kantong-kantong minyak di beberapa lokasi.

"Kita minta Pertamina untuk melakukan upaya pengambilan spot-spot minyak di beberapa titik agar tidak menyebar," kata Menteri Siti.

Tim Gakkum juga sempat mencheck lokasi perumahan Kampung Air (kampung rumah panggung). Masih ada minyak-minyak di bawahnya dan menimbulkan bau. KLHK telah meminta Pertamina bantu menangani dampak di lokasi tersebut.

"Tim KLHK masih mengambil sampel dan data-data terkait pencemaran akibat...

Read More...
Menteri LHK ungkap Setrategi Koreksi Kebijakan Masa Lalu



Selain buka-bukaan data evolusi kawasan hutan Indonesia dari masa ke masa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya juga mengurai setrategi agar ketimpangan sosial di sektor kehutanan bisa terkoreksi, dan lebih berpihak pada rakyat kecil.

Dikatakan Menteri Siti, perlu waktu mengidentifikasi persoalan yang menjadi warisan masa lalu. Identifikasi ini dilakukan bersama oleh KLHK, Kementerian ATR, Kementerian Pertanian, dan lainnya di bawah koordinasi Menko Ekuin.

''Bapak Presiden mengatakan, rakyat tidak cukup hanya diberi akses hutan saja, tapi harus diberi akses lain agar bisa sejahtera. Maka beliau selalu berpesan pada saya soal perhutanan sosial. Saya juga sangat ingin Reforma Agraria cepat selesai,'' kata Menteri Siti dalam siaran pers, Rabu (4/4/2018).

Reforma agraria menjadi program kerja Kementerian ATR. KLHK dalam hal ini memastikan ketersediaan lahannya. Di Perhutanan Sosial sendiri tidak mengenal istilah redistribusi.  

''Jadi saya bertugas menyerahkan data ke Menteri ATR. Ini datanya, ini koordinatnya, ini situasinya. Datanya harus lengkap, rakyatnya yang mana harus dapat, dia tinggal di situ tahun berapa, itu ada semua segi sosial di ATR,'' ungkap Menteri Siti.

Ujung dari reforma agraria kata Menteri Siti pasti sertifikat. Hanya cara untuk sampai memperoleh sertifikat itu yang berbeda-beda.

''Sekarang Menteri ATR mendahulukan sertifikat tanah milik, karena itu yang di depan mata harus diberesin,'' katanya.

Barulah setelah itu memastikan TORA untuk tanah transmigrasi, pertanian, pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dll.

''Sering ada yang bertanya...

Read More...
Menteri LHK Buka Data, Urai Langkah Koreksi di Era Jokowi


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengurai langkah-langkah koreksi sektor kehutanan di era pemerintahan Joko Widodo. Uraian ini dilengkapi dengan membuka data evolusi kawasan hutan Indonesia dari masa ke masa.

''Data ini sudah lama kawan-kawan media minta. Biar masyarakat bisa melihat secara utuh, datanya kita buka,'' kata Menteri Siti dalam siaran pers, Rabu (4/4/2018).

Data tersebut tertuang dalam paparan Menteri Siti berjudul 'Evolusi Kawasan Hutan, TORA, dan Perhutanan Sosial' yang disampaikannya kepada kalangan media pada diskusi Forum Merdeka Barat 9. Publik juga bisa mengaksesnya melalui akun website www.sitinurbaya.com dengan judul yang sama.

''Nanti bisa dilihat semua bagaimana langkah koreksi Presiden Jokowi melalui skema Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Keberpihakan pemerintah tidak lagi pada swasta, tapi kepada rakyat,'' kata Menteri Siti.

Tercatat selama tujuh periode kabinet pemerintah, izin yang dikeluarkan mencapai 42.253.234 ha. Hampir 95% kawasan ini dikuasai oleh swasta (perusahaan), hanya sekitar 4,14% yang dikelola masyarakat.

''Nah, bagian-bagian itulah yang dikoreksi atau disebut corrective action. Pak Presiden minta ke saya, sekarang konsentrasikan untuk rakyat. Sambil juga kita ketatkan pengawasan pada izin-izin yang ada,'' kata Menteri Siti.

Untuk mengembalikan fungsi alam akibat 'membludaknya' izin-izin di masa lalu, pemerintahan Jokowi melakukan langkah koreksi menyeluruh.

Pertimbangan utama langkah koreksi ini ialah pemerataan ekonomi dan keadilan dengan...

Read More...
Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial

Paparan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Diskusi Media FMB9 (Forum Merdeka Barat 9)

Read More...
Menteri LHK Turunkan Tiga Dirjen ke Balikpapan


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar bergerak cepat menangani dampak lingkungan dari tumpahan minyak di Teluk Balikpapan.

Selain menurunkan dua Dirjen (Gakkum dan P2KL) beberapa jam setelah kejadian, Menteri Siti juga menurunkan Dirjen KSDAE untuk memantau langsung dampak tumpahan minyak terhadap keanekaragaman hayati.

''Setiap hari saya terus memantau penanganan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Tiga Dirjen sudah di lapangan,'' kata Menteri Siti dalam siaran pers, Selasa (3/4/2018)

Dijelaskannya, dalam kejadian ini tanggungjawab KLHK adalah mengawasi pemegang ijin/swasta untuk tanggung jawab mengatasi pencemaran sambil menghitung ganti rugi.

Sementara Gakkum KLHK akan mengikuti proses untuk melihat pelanggaran dan unsur-unsur pelanggaran serta sanksi.

''Dirjen konservasi saya minta melihat dampak terhadap sumberdaya hayati. Sambil melakukan evakuasi dan penelitian lanjutan,'' kata Menteri Siti.

Tim gabungan yang dipimpin Kepala KSOP Balikpapan sampai hari ini masih konsentrasi melakukan kegiatan penanggulangan di perairan Balikpapan.

Tahap I mengumpulkan seluruh Oil Boom yang dimiliki oleh beberapa perusahaan yang ada di sekitar lokasi, dipergunakan untuk menggiring genangan-genangan tumpahan minyak di perairan ke area fasilitas Pertamina.

Diperkirakan kegiatan penanggulangan ini masih berlangsung selama 3 hari.

Tim dari KLHK yang terdiri dari staff Dirjen PPKL, Gakum, P3E, BKSDA Kaltim seksi wilayah 3, dan dinas LH kota Balikpapan hari ini melakukan pengukuran luasan area terdampak dengan cara melakukan pengukuran secara langsung.

Mengingat...

Read More...
Susun Setrategi Kelola Sampah, Menteri LHK Libatkan Pemda


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyatakan target pengelolaan sampah di Indonesia bisa mencapai 100 % pada tahun 2025.

Dia optimistis target itu bisa tercapai karena didukung Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Perpres ini, kata Siti, adalah terobosan baru dalam pengelolaan sampah di Indonesia.

Pengelolaan sampah ini, kata Siti, akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengelolaan sampah terintegrasi mulai dari sumber sampai ke pemrosesan akhir.

“Adapun target pengelolaan sampah yang ingin dicapai adalah 100% sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025 (Indonesia Bersih Sampah). Masalah sampah ini sebenarnya bisa diselesaikan, bukan tidak bisa. Dukungan daerah sangat penting,” kata Siti di acara Rakornas Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah dan Sejenis Rumah Tangga di kantornya, Jakarta, Selasa (3/4).

Rakornas itu dihadiri oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, Mendagri Tjahjo Kumolo, perwakilan dari Kementerian BUMN, Kementerian PU dan Kementerian Keuangan. Menteri BUMN Rini Soemarno berhalangan hadir karena kunker di luar negeri.

Menurut Siti, kerja bersama semua lini diperlukan dalam mencapai target pengelolaan sampah pada 2025 tersebut.

Yakni, dengan melibatkan 32 kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dunia usaha dan pengelola kawasan serta masyarakat.

“Tujuan pertemuan hari ini adalah dalam rangka mensinergikan dan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan...

Read More...
Move
-

Kliping Berita

Top Headline
Gebrakan KLHK 3 Tahun Dipimpin Siti Nurbaya

INFO BISNIS - Di tahun ketiga memimpin di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya menunjukkan progres kerja yang konsisten sesuai arahan-arahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Nawacita.

Bebas bencana asap, ketegasan penegakan hukum lingkungan, kebijakan perlindungan gambut yang konsisten, tata kelola lingkungan yang kian tertata, mengembalikan kedaulatan rakyat secara nyata, merupakan sekelumit capaian kerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di sepanjang tahun 2017.

Terlihat tidak ada lagi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara nasional. 'Ekspor asap' ke negara tetangga juga tidak terdengar lagi. Rakyat akhirnya bisa mendapatkan lingkungan sehat, setelah hampir dua dekade bencana yang sama selalu berulang. Hal itu terbukti bahwa berdasarkan satelit NOAA18, hingga 31 Desember 2017, jumlah titik api berhasil turun drastis dari 21.929 di tahun 2015 menjadi hanya 2.581 di tahun 2017. Sedangkan dari satelit TERRA/AQUA (NASA) di periode yang sama, dari 70.971 titik panas di tahun 2015 menjadi hanya 2.440 di tahun 2017. ''Sebagai gambaran, selama 2017 tidak sehari pun ada asap lintas batas negara. Sementara, di tahun 2016 terdapat empat hari dan di tahun 2015 selama 24 hari,” tutur Laksmi Dhewanti, Staf Ahli Menteri LHK Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional dalam rilisnya kepada media, Sabtu, 30 Desember 2017.

Hal ini tidak terlepas dari kerja terpadu di semua lini dan juga kebijakan-kebijakan berani di masa Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla seperti lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Perlindungan Gambut, moratorium izin, hingga penegakan hukum yang tanpa ampun juga menyasar korporasi...

Read More...


JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu dari 2015 hingga 2017, jumlah titik api atau hotspot berikut dengan luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tercatat menurun. Tingkat penurunan hotspot maupun luas kebakaran saat ini sudah sampai pada level di atas 80 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Pada tahun 2015, kebakaran hutan masih tercatat sekitar 22.000 titik. Sementara tahun ini, jadi kurang dari 2.500 titik atau turun 89 persen," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan, Kebun, dan Lahan (Karhutla) 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2017).

Dia menyebutkan, luas area karhutla pada 2015 mencapai 2,6 juta hektare. Kemudian mengalami penurunan hingga 94 persen pada tahun 2016, yaitu menjadi 146.000 hektare.

Untuk di tahun 2017, berdasarkan data terakhir, total luas karhutla yang mengalami kebakaran kembali turun menjadi 125.000 hektare atau sekitar 15 persen dari tahun 2016. Jika ditotal, maka luas area karhutla yang terbakar dari tahun 2015 sampai 2017 mencapai 95 persen.

 Pada saat bersamaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, pelaku usaha kehutanan dan perkebunan sawit agar terus menjaga kondisi lingkungan demi keberlanjutan usaha dan ekosistem untuk jangka panjang.

Darmin juga terus mengingatkan para pelaku usaha agar menerapkan standar pencegahan karhutla dengan pendekatan klaster dan berbasiskan masyarakat.

"Saya tugasnya pencegahan terhadap karhutla ini. Meskipun cuaca saat ini lebih basah, pemerintah bersama swasta harus tetap...

Read More...
Konvensi Minamata: Langkah Nyata Penyelamatan Generasi Bangsa

Setelah tanggal 20 September 2017 lalu, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri), pada hari ini (22/9/2017) pukul 22.15 WIB, Pemerintah Indonesia telah secara resmi melakukan depository International of Regulation (IoR) kepada Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat.

Dokumen IoR Konvensi Minamata diserahkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi kepada Under Secretary General for Legal Affairs / UN Legal Counsel, Miguel de Serpa Soares, pukul 11.00 waktu setempat.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bersyukur proses ratifikasi berjalan lancar, “Alhamdulillah, acara Depository Konvensi Minamata telah dilakukan Menteri Luar Negeri di Markas PBB New York malam ini pukul 22.15 WIB atau 11.15 LT”.

Pengesahan Konvensi ini memberikan ruang kepada Indonesia berperan lebih aktif dan memiliki hak suara penuh dalam proses pengambilan keputusan pada forum regional dan global yang terkait dengan berbagai pengaturan pelaksanaan Konvensi Minamata termasuk dalam pengembangan prosedur, pedoman dan modalitas lainnya. Disisi lain, pengesahan ini juga memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memperoleh manfaat dalam mengakses sumber pendanaan, teknologi transfer, peningkatan kapasitas dan kerjasama internasional untuk mendukung Rencana Aksi Nasional penanganan merkuri.

Merkuri/raksa adalah unsur kimia berupa logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup karena bersifat toksik, persisten, bioakumulasi dan dapat berpindah...

Read More...
Festival PeSoNa 2017 Ajang Promosi Hasil Hutan

Setelah sukses pada gelaran sebelumnya, tahun ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan melaksanakan Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) Tahun 2017 pada tanggal 6 hingga 8 September 2017 di Jakarta. Festival PeSoNa merupakan ajang pertemuan antar stakeholder (Kementerian/Lembaga, NGO/LSM, dunia usaha, Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial, Kelompok Tani/Masyarakat) yang bergerak di bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sekaligus untuk mempromosikan hasil kerja yang telah dicapai selama ini.

“Melalui PeSoNa, disini kami menyediakan satu ruang untuk berkontribusi bahkan mengkritisi apa yang telah dan akan kami (KLHK) lakukan. Disini juga bertemu antara petani, pemegang izin dan hak pengelolaan hutan. Melalui PeSoNA ini, menjadi media promosi produk hasil hutan bukan kayu, bukan hanya kopi, ada gaharu, ada tenun-tenun asli, dan ada sumber-sumber pangan dari hutan,” terang Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK, Hadi Daryanto, saat media briefing di Jakarta, Selasa, (5/9/2017).

Festival PeSoNa Tahun 2017 yang bertema “Saatnya untuk Rakyat”, dimaksudkan untuk membangun kolaborasi yang produktif antara pemerintah dengan masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan rakyat. Tahun ini, Festival PeSoNa akan diikuti oleh 73 partisipan, dengan jumlah booth 117 buah yang tersebar di kompleks Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

Festival PeSoNa juga merupakan ajang sosialisasi program dan kegiatan yang terkait dengan kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA, dan Kemitraan Kehutanan khususnya,...

Read More...
WARGA BODOGOL BERTAMBAH SATU (OWA JAWA DI SITE MONITORING RESORT BODOGOL TNGGP)

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) merupakan salah satu kawasan konservasi di Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi baik satwa ataupun tumbuhan. Salah satu satwa yang ada di TNGGP dan merupakan primata endemik Pulau Jawa khususnya bagian barat adalah owa jawa (Hylobates moloch).

Owa jawa atau Hylobates moloch Audebert,1798 (dalam bahasa Inggris, disebut javan gibbon atau silvery gibbon) merupakan jenis primata endemik Pulau Jawa bagian barat dan termasuk satwa langka. Berdasarkan daftar IUCN, tercatat sebagai satwa Endengered (terancam punah) dan berdasarkan PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa menyebutkan bahwa owa jawa termasuk satwa yang dilindungi. Berdasarkan SK Dirjen KSDAE No. 180/IV-KPTS/2015 owa jawa termasuk salah satu dari 25 (dua puluh lima) jenis satwa prioritas yang terancam punah yang harus ditingkatkan populasinya, sebesar 10 % dari baseline data tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. CITES memasukan owa jawa ke dalam Apendiks I yaitu daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional.

Salah satu amanat dari SK Dirjen tersebut adalah melakukan kegiatan monitoring satwa liar. Satwa liar yang menjadi prioritas untuk dimonitor di Balai Besar TNGGP adalah macan tutul, elang jawa, dan owa jawa.  Monitoring owa jawa lebih difokuskan di Bidang PTN Wilayah III Bogor yang dilaksanakan di Site Monitoring Owa Jawa Resort Bodogol.

Pada tahun 2017, telah dilakukan sebanyak 3 kali monitor yaitu pada Bulan April, Juni, dan Agustus. Pada Bulan Agustus tahun 2017 tim monitoring PEH menemukan satu kelompok owa jawa yang sudah melahirkan....

Read More...
Kondisi Terkini Populasi dan Habitat Orangutan

Berdasarkan hasil Population and Habitat ViabilityAssessment (PHVA) Orangutan tahun 2016, saat ini diperkirakan terdapat 71.820 individu Orangutan di Pulau Sumatera dan Borneo (Kalimantan, Sabah dan Serawak), pada habitat seluas 17.460.000 hektar. Populasi tersebut tersebar ke dalam 52 meta populasi (kelompok terpisah/kantong populasi), dan 38% diantaranya diprediksi akan lestari (viable) dalam 100 – 150 tahun ke depan.

Dibandingkan dengan kajian PHVA sebelumnya tahun 2004, populasi dan distribusi Orangutan Sumatera (Pongo abelii) semakin berkembang, dari prediksi semula tercatat 6.667 individu, yang tersebar di habitat seluas 703.100 hektar, dengan batasan ketinggian di bawah 800 mdpl, maka saat ini populasinya diperkirakan sebanyak 14.470 individu, pada habitat seluas 2.155.692 hektar.

Orangutan Sumatera juga dapat ditemukan pada habitat dengan ketinggian 1.500 mdpl, serta tersebar di 10 meta populasi, dan hanya dua populasi yang diprediksi akan lestari (viable) selama 100 – 500 tahun kedepan. Habitat tersebut adalah lokasi pelepasliaran di Jantho Aceh Tenggara, dan Bukit Tigapuluh di Jambi.

Data terbaru populasi dan habitat Orangutan ini berdasarkan analisis kelangsungan hidup populasi dan habitat PHVA, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerjasama dengan Forum Orangutan Indonesia (FORINA), serta Forum Orangutan Regional dan para aktivis konservasi Orangutan.

Melihat kondisi populasi dan habitat Orangutan yang terancam kelestariannya, Direktur Jenderal KSDAE, Wiratno, yang hadir dalam acara Sosialisasi Hasil dan Talkshow...

Read More...
KLHK Gelar Semarak Kemerdekaan di Penjuru Nusantara

Semarak perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 tahun, bergema dari para staf KLHK di seluruh penjuru Nusantara. Selain menggelar upacara bendera, hampir seluruh unit kerja KLHK secara serentak menggelar berbagai aksi nyata untuk Indonesia.

Di Aceh hingga Papua, di tepian aliran sungai hingga ke gunung-gunung, dari pinggir hingga ke pelosok hutan, dilakukan berbagai kegiatan bertemakan menjaga lingkungan hidup.

Seperti yang dilakukan di GN Gede Pangrango, TNGGP melaksanakan kegiatan operasi bersih gunung yang diikuti 200 orang, didukung berbagai komunitas, TNI dan Polisi dari 3 Kabupaten (Cianjur, Sukabumi dan Bogor). Pesan utamanya 'Pendaki terpuji dan terdidik, adalah yang membawa sampah turun kembali ke bawah'.

Kegiatan yang sama juga dilakukan oleh BKSDA Bali. Selain mengibarkan Merah Putih di puncak Gunung Batur, dilaksanakan kegiatan bersih gunung dengan melibatkan banyak komunitas peduli lingkungan.

Di Makassar, semarak perayaan kemerdekaan diisi pula dengan berbagai perlombaan tradisional di Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK. Diramaikan oleh ratusan rimbawan dan masyarakat setempat.

Merah Putih juga dikibarkan di puncak Kalimutu, dan di hutan Halmahera. Balai Taman Nasional Akatajawe-lolobata, dalam perayaan HUT RI kali ini melaksanakan upacara di alam bebas, dengan merangkul komunitas masyarakat suku Tagutil (Tobelo Dalam).

Istri kepala suku masyarakat memegang tombak mengajak warganya dengan penuh semangat, sambil berkata ''Haa ino, Hoomaaaaa jobo tagi mote ke upacara bendera kaa (Mari kita pergi ikut upacara bendera),''.

Upacara berlangsung khidmat, diikuti oleh para rimbawan, Pramuka,...

Read More...
44 HGU Sawit Serahkan Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut

Dalam rangka perbaikan tata kelola gambut pasca kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015, sebanyak 44 HGU perkebunan sawit telah menyerahkan rencana pemulihan fungsi ekosistem gambut kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Sekitar 20% HGU telah menunjukkan itikad baiknya dalam menaati proses tata kelola gambut sebagai regulasi pelaksanaan PP 57 Tahun 2016. Ini perlu kami apresiasi," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr Bambang Hendroyono, Rabu (16/08/2017) di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

44 HGU perkebunan yang telah menyerahkan rencana pemulihan ekosistem gambut tersebut antara lain dari perusahaan sawit group Cargill, Golden Agri (Sinar Mas), Surya Dumai, Kencana, Asam Jawa, Barito/Hasnur, Amara, RGE/Asian Agri, dan IOI Group.

Pada Februari 2017 lalu, Keputusan dan Peraturan Menteri LHK sebagai aturan pelaksanaan PP 57 Tahun 2016, diterbitkan untuk menjabarkan kebijakan perlindungan gambut dari peluang terbakar.

Sejalan dengan itu, terdapat sekitar 87 unit HTI yang sebagian areal konsesinya masuk ke dalam areal Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) seluas 1,36 juta hektar. Sedangkan HGU perkebunan, dari 229 perusahaan, sekitar 1,06 juta hektar berada di areal FLEG.

"Penyerahan rencana pemulihan ekosistem gambut dari perusahaan-perusahaan perkebunan, terutama sawit, akan terus berlangsung hingga akhir September tahun ini," ujar Bambang Hendroyono.

Bambang menjelaskan gambaran umum dari 44 HGU perkebunan tersebut, yang seluruhnya merupakan konsesi sawit dan tersebar di 10 provinsi dengan luas total mencapai lebih dari 320.000 hektar.

Sekitar...

Read More...
Move
-

Wawancara & Kolom

Top Headline
Minister details role of peat governance in Indonesian GDP

JAKARTA (foresthints.news) - Numerous fundamental steps that have been taken in an effort to implement peat governance in a comprehensive manner are based on various directions from President Joko Widodo. These measures seek, among other things, to prevent any repetition of forest and land fires, in particular those originating in peatlands, in the future. This was reiterated by Environment and Forestry Minister Dr. Siti Nurbaya to foresthints.news at her official residence on Sunday (May 28). The minister recalled how the widespread forest and land fires of 2015 spread significantly across peat domes, making them extremely difficult to extinguish, as happened in the province of South Sumatra that same year. "The fact is that more than 90% of the peat domes on the island of Sumatra have been turned into acacia and palm oil plantations. The situation certainly requires comprehensive peat governance,"...

Read More...
Minister reaffirms backing from President on peat reforms

JAKARTA (foresthints.news) - In a cabinet meeting led by President Joko Widodo, the agenda of which was to evaluate arrangements concerning the recently-issued peat regulations (Apr 26), Environment and Forestry Minister Siti Nurbaya delivered a presentation on the key points of progress made based on various of the President's directives, especially with respect to peat governance reforms. “President Jokowi explained that environmental and economic interests have clashed for ages, to the extent that the government felt it necessary to try and improve peat governance. This commitment has not changed,” Minister Siti Nurbaya told foresthints.news on the weekend (Apr 29) at the ministry building. The President, continued the minister, reaffirmed that the corporate sector must be open to taking part in peat governance reforms, and if they are unwilling to do so, they will be compelled to accept government intervention through regulations...

Read More...
Minister decides to review logging permit in Bornean orangutan habitat

JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Environment and Forestry Minister Dr Siti Nurbaya has received an investigative report from her team concerning the operations of logging concession PT MPK which include the construction of new canals - despite the issuance of a revised government regulation on peat protection which was signed by President Joko Widodo in early December last year. In fact, the President's administration, by means of a ministerial circular letter released in November 2015, has banned forestry and plantation companies from undertaking any new peat development, including the construction of new canals. Since receiving the investigative report, the minister has taken several important measures, including the immediate imposition of sanctions on the company, a review of the logging concession's permit,...

Read More...
Minister stops peat violations in Bornean orangutan habitat

JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Minister of the Environment and Forestry Dr Siti Nurbaya has asserted that PT MPK, the permit holder of a logging concession dominated by the habitat of the Bornean orangutan, has committed peat violations by constructing new canals. This logging concession, located in Ketapang regency, West Kalimantan province, covers an area roughly 70% of the size of Singapore.“I have already ordered an end to PT MPK’s operations due to its peat violations. We are currently investigating this case,” Siti Nurbaya confirmed (Mar 20) at the ministry building. While PT MPK did explain to the ministry that the construction of new canals has been ended, heavy machinery still exists at the concession location to neaten those canals that have already been developed. The following Google Earth images depict land cover changes from 2014 to 2016 within the boundary of the PT MPK concession (delineated in yellow).        

The minister left no doubt about her seriousness...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Cari Artikel Disini

email : info@sitinurbaya.com

Siti Nurbaya Bakar (@siti.nurbayabakar) * Instagram photos and videos

See Instagram photos and videos from Siti Nurbaya Bakar (@siti.nurbayabakar)

Like Us On Facebook



 
 

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Online Saat Ini

We have 73 guests online
Website dibuat oleh NiagaWebsite.com