Tuesday, August 14, 2018

Waspadai Gangguan Kohesi Sosial

Ketika masih di Sekolah Dasar, kita belajar tentang kohesi yaitu ikatan antar molekul dalam satu unsur dan selain itu juga adhesi yaitu ikatan  antar unsur yang berbeda. Prinsip dan sifat alam tentang kohesi itu  juga bisa kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat dengan bentuk kohesi  sosial, yaitu pertautan dan ikatan bersama dalam masyarakat, dalam satu  bangsa. Meskipun, tentu saja, definisi masyarakat atau unsur yang memiliki ikatan itu bisa saja diberikan pada  ukuran dan cakupan tertentu. Pada konteks ini, yang dimaksud ialah  bangsa Indonesia sebagai satu sistem sosial yang dilengkapi oleh satu  sistem ekologi yang utuh berupa alam dan lingkungan dengan segala isinya. Atau untuk keduanya dalam satu kesatuan disebut satu ekosistem  Indonesia. Pada sisi pandang ilmu lingkungan, dapat dilihat Indonesia sebagai satu ekosistem yang kuat dengan ciri-ciri antara lain diversifikasi unsur yang sangat beragam, baik secara fisik alam maupun secara budaya masyarakatnya.
 
Ditegaskan dalam faham lingkungan bahwa ekosistem dengan keaneka-ragaman yang tinggi adalah ekosistem yang kuat dan tidak mudah tergoyahkan dari luar. Teori juga mengatakan bahwa dalam ekosistem yang kuat, maka kesembuhan dari dalam secara alamiah atau pemulihan akibat satu peristiwa (hits) pada ekosistem itu, akan berjalan baik dengan sendirinya. Artinya secara alamiah, dengan instrumen sendiri yang ada didalam sistem, maka akan berlangsung proses penyembuhan yang disebut resiliensi.

imagesDalam pengertian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, resiliensi dimaksud bisa kita sebut sebagai ketahanan nasional bangsa. Kita sepertinya sering lupa bahwa ketahanan suatu bangsa itulah yang perlu terus dipupuk sehingga sesuai dengan hukum alam yang namanya resiliensi, akan terjadi; dan karena sifat resiliensi itu maka tidaklah mutlak dibutuhkan adanya unsur asing yang masuk dalam menyembuhkan setiap persoalan yang ada pada bangsa kita. Contoh penerapan prinsip resiliensi ini tampak jelas dijalankan oleh Malasyia dan Thailand dalam menghadapi krisis negaranya.

Dari prinsip alam ini kita juga bisa melihat bahwa bangsa Indonesia  juga memiliki kekuatan sistemnya sendiri dan sekaligus memiliki kekuatan dalam resiliensi atau daya tahannya sendiri. Sejarah bangsa sudah membuktikan itu dari satu peristiwa ke peristiwa lain dalam perjalanan kehidupan bernegara kita sejak 1920-an, 1928, 1945, 1965 sampai akhirnya ditahun 1998. Prinsip-prinsip alam membimbing perjalanan bangsa kita dengan cukup baik dan itu telah kita lalui. Pada perjalanan berikut, ekosistem Indonesia mengalami injeksi yang cukup intensif dari elemen-elemen luar dalam segala pengertian, apakah itu budget, expertise dan kemungkinan format sistem politik. Hal itu secara jelas ditunjukkan dalam konfigurasi pembangunan nasional Indonesia dengan besaran pinjaman dan segala persyaratannya, dukungan expert luar negeri misalnya untuk sistem keuangan dan akuntansi negara, pengaruh harga luar terhadap penetapan harga BBM dan lain sebagainya. Itu tidak dapat kita pungkiri. Tantangannya ke depan kemudian ialah melihat kembali ke dalam sistem Indonesia sebagai satu ekosistem yang terdiri dari sistem ekologi dan sistem sosialnya.
 
Bagian paling menarik untuk didalami kemudian disini ialah pada sistem  sosial bangsa, karena sistem ekologi dengan kebanyakan faktor fisik  (batu-batuan, iklim, tanah, air, udara, suhu, flora, fauna dan lain-lain) pada dasarnya akan mengalami perubahan dalam suatu proses dengan  rentang waktu cukup panjang (dalam ukuran puluhan, ratusan, ribuan hingga jutaan tahun); sedangkan sistem sosial merupakan bagian yang paling sensitif dan akan sangat cepat mengalami perubahan. Lebih fokus lagi, pendalaman pada aspek sistem sosial maka, sistem sosial dalam suatu eksoistem akan sangat cepat berubah akibat perkembangan berikut ini (Gross B.M di dalam Ewald, W.R, 1967) : Pertama, semakin banyaknya jumlah manusia dengan kegiatan yang sangat  banyak dan tingkat harapan hidup anak manusia yang semakin panjang. Kedua, semakin banyaknya orang terdidik dan profesional atau quasi-profesional yang masuk ke dunia kerja dan mungkin di satu saat muncul  gambaran bahwa angkatan kerja profesional justru jumlahnya lebih besar dari jumlah pekerja itu sendiri. Ketiga, perkembangan usaha keluarga dengan kekuatan modal yang tinggi  dan lebih berorientasi investasi daripada kewirausahaan serta terlepas  dari catatan akuntansi ekonomi.  Keempat, bentuk organisasi formal dari organisasi besar menjadi  berkembang dengan jaringan dunia yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah, usaha, asosiasi dan berbagai agen lainnya.  Kelima, menurunnya relevansi ukuran-ukuran pasar terhadap transaksi  internal, perhitungan keuntungan organisasi non-profit, dimana sektor  pasar akan tergantung pada aspek politik.  Keenam, adanya kepentingan-kepentingan baru, nilai-nilai baru dan  cara-cara operasional yang baru sebagai bagian dari individu, kelompok atau organisasi. Ketujuh, keterkaitan kekuatan baru dalam negara, munculnya konflik-konflik baru, munculnya pengetatan organisasi (rigiditas) dalam menghadapi perubahan dan ketidak pastian.

Persoalannya sekarang, mari kita lihat apakah ada gejala yang muncul ke  arah hal tersebut saat sekarang , ketika buku itu menyebutkannya di  tahun 1967 untuk keadaan dalam perhitungan waktu 50 tahun ke depan sejak tahun 1967 tersebut ? Kita bisa bayangkan apa yang sedang dan akan terjadi dengan kondisi  bangsa Indonesia saat ini. Itupun baru dari satu teori yang masih sangat potensial untuk dikonfirmasikan dengan pertimbangan-pertimbangan dan analisis dari sumber referensi atau teori yang lain. Bagi kita yang penting disini ialah kewaspadaan akan adanya perubahan dalam sistem sosial bangsa kita akibat perkembanagn yang terjadi. Perkembangan itu terjadi akibat perkembangan sistem dan nilai-nilai bangsa serta akibat bias dalam kebijakan (baik bias dalam aspek instrumen ataupun bias dari aspek aktornya).

Gambaran gangguan kohesi sosial (aktual dan potensial) di Indonesia dnegan  berbagai kejadian dan akibat kebijakan naisonal, cukup signifikan kita  lihat sejak tahun 1997 dan berkembang di negeri ini. Bentuk  gangguan kohesi sosial yang tinggi muncul di berbagai daerah pada  tingkatan makro nasional. Sejalan dengan itu juga gangguan kohesi sosial muncul secara mikro di tengah-tengah kelompok masyarakat. Beberapa indikasi gangguan kohesi sosial atau kohesi masyarakat meliputi :  Pertama, konflik horizontal atas alasan atau dibuat-buat atau  dihubung-hubungkan dengan alasan agama, seperti di Ambon, Poso, Bogor, Banten, Ambarawa, Sampang,  dan sebagainya. Kenyataan dengan fakta tersebut mempelrihatkan bahwa ikatan kohesif dalam masyarakat menjadi terganggu.  Kedua, simultan dengan indikasi konflik atas alasan agama, juga berkembang konflik atas alasan kesukuan seperti di Sambas, Sampit, Papua,  dan  sebagainya yang untuk itu melalui berbagai upaya proses damai, pada akhirnya dapat diatasi dan terjadi pemulihan. Gesekan antar etnis terdeteksi akibat misalnya antara lain format operasional budaya yang tidak sesuai serta indikasi persaingan dalam akses terhadap sumber-sumber perekonomian.  Ketiga, pertentangan massal antara penduduk kampung karena persoalan  kebijakan pemerintah, misalnya terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemekaran wilayah, kebijakan lingkungan seperti keberadaan suatu industri, kawasan hutan dan kawasan usaha tanu, tempat pembuangan akhir sampah, pencemaran sungai dan lain sebagainya. Keempat, pertentangan akibat kebijakan yang mengandung ekses lanjut seperti timbulnya “kecemburuan” sosial dalam masyarakat baik antar  kelompok atau antar individu.  Kelima, menjadi sangat penting juga indikasi gejala pemilahan sosial  yang tumbuh berbarengan dengan penguatan identitas social masyarakat  daerah akibat kebijakan desentralisasi.
Gejala  pemilahan sosial  antara lain ditunjukkan  oleh sikap bahwa dengan daerah memiliki segala-galanya dan tidak mau  “terganggu” oleh pusat maka daerah merasa tidak butuh lagi berurusan dengan Jakarta. Dalam hal ini Pemerintah Daerah mempunyai peran sangat penting untuk sama-sama menjaga spirit kohesi sosial di antara bangsa  Indonesia dan tentu saja dalam menjaga hubungan nasional dan daerah sesuai dengan fungsi dan tujuan konstitusi, UUD 1945. Dengan kata lain, pejabat negara atau pejabat pemerintah daerah harus tidak asal mudah meneriakkan otonomi khusus hanya atas alasan mereka tidak sama dengan wilayah lain yang ada di Indonesia; tetapi harus dengan pertimbangan sangat matang dari segala aspek dan dengan justifikasi yang benar dan arif.

Dari gambaran itu, sangat jelas dapat kita lihat bahwa peran kebijakan  pemerintah menjadi sangat penting dalam baik memunculkan ataupun  menghilangkan konflik, baik aktual maupun potensial. Pengembangan dialog, misalnya dialog lintas etnis, atau dibukanya pos-pos pengaduan dan komunikasi aparat, Mupsida, tokoh masyarakat dengan masyarakat menjadi sangat penting. Juga forum-forum komunikasi seperti forum ulama-umaroh atau forum komunikasi lingkungan, lembaga budaya dan lain-lain juga sangat penting. Dan jelas prinsipnya, yaitu dialog dan pengambilan keputusan lanjut.  Maka menjadi sangat penting pula bagi aparat untuk melihat kembali  format pengambilan keputusan dengan basis kemasyarakatan; artinya secara kongkret yaitu dengan prinsip-prinsip : prosedural, fleksibiltas dan akuntabilitas.(Linder, SH dan Peters B.G, 1991). Elemen lebih rinci dalam ketiga prinsip tersebut meliputi kepentingan invidual kelompok dan asosiasi (untuk flesksibilitas), serta secara prosedural dengan elemen pengawasan dan sistem hukum (yudisial) serta prinsip akuntabilitas dengan elemen yang meliputi aktualisadi pemerintah baik pemerintah daerah maupun nasional. Sesuai dengan fungsinya dalam pemerintahan, maka menjadi sangat penting bagi pemerintah sebagai inisiator dalam rule making untuk senantiasa menjaga kebijakan yang dihasilkan, yang harus didasarkan pada kaidah-kaidah pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat, sehingga tidak akan terjadi bias, baik bias dalam instrumen ataupun bias dalam hal aktor.

Terlalu besar resiko yang dihadapi dalam hal birokrat gagal dalam  mempersiapkan kebijakan yang tepat bagi para pejabat politis dan para  politisi untuk memutuskannya. Kembali disini jajaran birokrasi mendapatkan tantangan kerja. Sesuai dengan semangat yang fitri mari kita renung-ulang apa yang terjadi dan harus bagaimana melakukan introspeksi dan lakukan koreksi langkah yang harus diambil ke depan.

Siti Nurbaya Bakar
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Indonesia dan Australia Tingkatkan Kerjasama Adaptasi Perubahan Iklim

Australia memiliki sejarah kerja sama yang cukup panjang dengan Indonesia, sebelumnya Indonesia bersama Australia telah melaksanakan Asia Pacific Rainforest Summit (APRS) yang menghasilkan banyak kesepakatan diantara negara-negara Asia Pasifik untuk penyelamatan hutan hujan kawasan ini.

Australia dan Indonesia juga telah melakukan kerjasama dalam bidang penghitungan karbon yang akhirnya tertuang dalam Indonesia National Carbon Accounting System (INCAS), yang merupakan sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) dari Gas Rumah Kaca (GRK), termasuk aktivitas REDD+.

Saat bertemu dengan Duta Besar Australia untuk Lingkungan Hidup, Mr. Patrick Suckling, Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan, “Indonesia ingin meneruskan kerjasama dengan pihak Australia terutama dalam bidang sistem pengukuran karbon kredit, karena Australia dan New Zealand telah mengimplementasikan pengukuran tersebut”.

Indonesia memiliki target penurunan emisi sebesar 29% pada 2030 dan dengan dukungan internasional target tersebut menjadi 41%, dimana penurunannya ditargetkan sebesar 17% dari kehutanan termasuk dari blue carbon forest terutama mangrove, sementara 11% penurunan dilakukan melalui sektor energi.

Setelah mengadopsi Perjanjian Paris di COP-21, Indonesia telah membangun Sistem Registrasi Nasional (SRN) sebagai instrumen dari transparansi kerangka kerja pengukuruan karbon pada tingkat nasional.

SRN yang diperkenalkan kepada publik pada tahun 2016 lalu memiliki peran utama dalam mencatat dan memverifikasi penerapan kontribusi nasional pengurangan GRK termasuk REDD+.

Dalam pertemuan ini Menteri Siti juga...

Read More...
Apresiasi Internasional pada Perubahan Tata Kelola Hutan Indonesia

Informasi, kompleksitas, dinamika serta tindakan korektif sektor kehutanan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, dirangkum dalam sebuah buku berjudul “The State of Indonesia’s Forest (SoIFO) 2018”. Sebuah publikasi yang disiapkan KLHK, FAO Representative dan dukungan Pemerintah Norwegia ini, menyajikan pergeseran paradigma melalui langkah-langkah perbaikan yang berfokus pada penanganan deforestasi dan degradasi hutan, partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, pendekatan baru dalam konservasi hutan, dan peningkatan kontribusi sumber daya hutan untuk pembangunan ekonomi.

“Kami baru saja mempresentasikan buku SoIFO 2018, dan menjelaskannya di Side Event selama sidang The 24th Session of the Committee on Forestry (COFO-24) of the Food and Agruculture Organization (FAO) di Roma, Italia, tanggal 17 Juli 2018 dan memperoleh umpan balik yang menggembirakan”, ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, pada acara Working Lunch on SoIFO The State of Indonesia’s Forests 2018, yang dihadiri duta besar negara sahabat, dan para pemimpin organisasi internasional di Jakarta (8/8/2018).

Sebagaimana diketahui, masalah utama sektor kehutanan di Indonesia meliputi kebakaran hutan dan kabut asap, penebangan dan degradasi hutan, kepemilikan tanah, kepemilikan tanah dan konflik tenurial, dan seterusnya.

Di dalam buku SoIFO 2018 dibahas upaya korektif dan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan tersebut. Soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) misalnya, selama kebakaran besar tahun 2015 Presiden Jokowi secara langsung memimpin proses pengendalian karhutla....

Read More...

Menteri LHK, Siti Nurbaya meminta birokrat KLHK paham bahwa dalam menyelesaikan program kerja tidak hanya berpatokan pada keberhasilan mencapai target secara teknis semata, namun harus memperhatikan ketercapaian sasaran secara politis yaitu memenuhi keinginan masyarakat. Hal ini diungkapkan Menteri LHK, Siti Nurbaya pada Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Tahun 2018 yang diselenggarakan di Auditorium Dr. Soedjarwo Kantor Pusat KLHK, Jakarta (6/8).

“Sasaran kinerja kita bukan hanya sasaran teknis saja, tetapi juga sasaran politis yang artinya apa yang kita kerjakan harus memenuhi harapan rakyat, sehingga dapat membangun kepercayaan rakyat,” urai Siti.

Untuk meningkatkan capaian kinerja yang berkaitan dengan isu strategis KLHK, Siti Nurbaya meminta jajarannya untuk melakukan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari  government menjadi governance, yang meninggalkan pola old public administration menjadi new public management/new public service.

“Kita harus berubah from government to governance, yaitu penyelenggaraan pemerintahan menjadi terbuka dan dalam prosesnya melibatkan partisipasi masyarakat, tidak dapat lagi bekerja secara tertutup dan menegasikan keberadaan masyarakat” tegas Siti.

Perilaku-perilaku bekerja secara konvensional yang masih terjadi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) KLHK juga menjadi salah satu yang dikritik oleh Menteri Siti. Sistem kerja bussines as usual dari jajaran KLHK disebut Siti menjadi sebab selalu terjadi temuan yang berulang pada hasil audit Inspektorat Jenderal KLHK, BPK RI dan BPKP. Menteri LHK meminta birokrat KLHK meninggalkan zona nyaman dan responsif...

Read More...
Menteri LHK Prioritaskan Evakuasi di Taman Nasional Rinjani

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menginstruksikan jajarannya  melakukan prioritas evakuasi bagi seluruh pendaki yang terjebak di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) saat gempa melanda NTB, Minggu lalu. Hingga Senin (30/7), upaya evakuasi terus dilakukan dengan melibatkan TNI, BNPB, Polri, Mapala, tim TNGR, dan pihak terkait lainnya.

"Sesaat setelah bencana, saya koordinasi terus dengan Dirjen KSDAE dan Dirjen Perubahan iklim. Bahkan bila perlu helikopter kita dipakai dulu untuk NTB, membantu evakuasi ataupun drop logistik bagi pendaki yang masih terjebak di dalam kawasan," kata Siti Nurbaya dalam siaran pers.

Keluarga besar KLHK juga tengah berduka, karena mendapat kabar salah satu putra dari staf Balai Litbang LHK Makassar, bernama Muhammad Ainul Takzim, meninggal dunia akibat bencana tersebut.

"Innaalillaahi wainnaa ilaihi rooji'uun. Saya juga mengucapkan rasa dukacita yang sedalam-dalamnya pada seluruh korban, dan juga masyarakat terdampak bencana. Semoga diberi kekuatan dan kesabaran," kata Siti.

Hingga dini hari Senin, jumlah pendaki TNGR yang diperkirakan naik sesuai daftar pengunjung adalah 820 orang.  Rinciannya yang naik tanggal 7 Juli sebanyak 448 orang, dan tanggal 28 Juli sebanyak 372 orang. Jumlah ini masih bisa bertambah termasuk porter guide, serta tamu yang naik tanggal 25 dan 26 Juli. Pengunjung yang sudah terdaftar turun sampai hari Minggu, sebanyak 680 orang.

Saat ini masih ada yang terjebak di jalur pendakian, mereka berada di dua titik yaitu di jalur Sembalun, dan Batu Ceper.

"Untuk evakuasi ada bantuan personil Koppasus 100 orang, dan ada heli dari Kodam Udayana...

Read More...
KSP Konsolidasikan  Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan

Paling tidak ada empat alasan sehingga urgensi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2018 ini menjadi penting.

Dalam satu bulan ke depan hingga 2019, Indonesia akan menghadapi tiga peristiwa penting. Yakni pesta olahraga Asian Games XVIII di bulan Agustus, Annual Meeting World Bank-IMF 2018 bulan Oktober di Bali, dan pesta demokrasi pada April 2019.

Di sisi lain, negara tetangga, Malaysia sudah memuji upaya pemerintah mencegah asap dan Karhutla tahun 2017.

Betapa pentingnya penanganan Karhutla ini, terlihat dari sikap Presiden Joko Widodo sendiri yang tak mau kompromi dengan adanya kebakaran hutan dan lahan untuk tahun 2018.  "Kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan tidak tertangani aturannya masih sama, masih ingat? Dicopot!" ujar Jokowi dalam rapat soal Karhutla di Istana Negara, Selasa (6/2/2018).

Oleh karena itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam Rapat Persiapan Pemantauan Karhutla 2018, Rabu (25/7/2018) di Bina Graha, Jakarta meminta pemerintah daerah, KLHK, Polri, TNI, BIN, BMKG, BNPB, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait untuk bekerja keras menuntaskan masalah ini. “Saya minta, agar kita semua mengerahkan kemampuan maksimal dan bekerja bersama untuk menanggulangi kebakaran hutan,” tegasnya.
 
Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan perbaikan proses kerja masing-masing kementerian dan lembaga.
Dalam laporannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkap, kementeriannya melakukan monitoring langsung di wilayah-wilayah yang kerap dilanda kebakaran hutan dan lahan. Seperti Kalimantan Tengah, Jambi, Sumsel, Kalimantan Barat,...

Read More...

Menteri LHK, Siti Nurbaya mengunjungi pameran Pekan Lingkungan Hidup Kehutanan (PLHK) 2018 di JCC Senayan (21/7/90). Setibanya di lokasi, Menteri Siti langsung mengunjungi booth peserta pameran PLHK 2018.

Di booth pameran Direktorat Pengelolaan Sampah, KLHK, Menteri Siti mencoba smart dropbox, yaitu sarana yang disediakan bagi konsumen untuk menukarkan sampah berupa botol plastik dengan saldo uang elektronik T-cash. Satu sampah botol plastik dihargai 50-60 rupiah di smart dropbox ini. Konsep smart dropbox ini hasil kerjasama KLHK, Telkomsel, Alfamart, Danone dan pengembang aplikasi Smash. Smart dropbox ini masih dalam uji coba di sekitar 80 gerai ritel Alfamart. Targetnya dalam setahun mendatang, smart dropbox ini dapat tersedia di seluruh gerai ritel Alfamart di Indonesia.

Menteri Siti kemudian melakukan interaksi bersama siswa siswi SMKN 27 Jakarta di booth Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta. SMKN 27 Jakarta ini merupakan salah satu sekolah Adiwiyata Mandiri. Di sini Menteri Siti menanyakan hal-hal yang dilakukan di sekolah kepada para siswa. Sebagai sekolah Adiwiyata Mandiri, para siswa di SMKN 27 Jakarta melakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah membentuk bank sampah, menciptakan lubang resapan biopori, menciptakan pupuk kompos dan mengolah sampah menjadi biogas.

Menurut para siswa, adanya biogas menjadikan pihak sekolah tidak perlu lagi membeli gas. Hal tersebut dapat mengurangi pengeluaran sekolah. Terlebih lagi di sekolah tersebut terdapat jurusan tata boga yang memerlukan bahan bakar untuk praktek memasak, sehingga biogas tersebut dapat digunakan untuk praktek.

Pameran bertema Kendalikan Sampah Plastik yang berlangsung...

Read More...
Manggala Agni Hingga Ulama, Bersatu Melawan Karhutla

Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) semakin diintensifkan seiring dengan mulai masuknya musim panas. Lewat operasi tim gabungan baik darat maupun udara, beberapa titik api di Sumatera dan Kalimantan, dilaporkan sudah padam.

''Pejabat eselon 1 sudah diperintahkan untuk intens mengikuti perkembangan Karhutla di lapangan, dan terus lapor ke saya,'' kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya melalui rilis pada media, Jumat (20/7/2018).

Titik api di Riau, Sumsel, hingga Kalimantan, dilaporkan dapat diatasi. Kawasan yang terbakar sedang dilakukan proses pendinginan oleh tim gabungan yang terdiri dari Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, pihak swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA), BNPB, Pemda, hingga masyarakat desa.

Meski sedang berada di luar negeri, untuk memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan FAO di Roma, Italia, Menteri Siti Nurbaya setiap hari terus memantau perkembangan Karhutla di Tanah Air.

Ia terus berkoordinasi dengan semua pihak, hingga memantau kerja petugas di tingkat tapak di daerah-daerah rawan.

''Sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan sudah berjalan dengan baik. Meski di luar negeri, tiap saat saya terus pantau, dan Alhamdulillah pada beberapa titik rawan di Riau, Sumsel dan Kalbar, sudah bisa diatasi. Semua kita tangani dengan sebaik-baiknya,'' kata Menteri Siti.

Hingga saat ini sudah lima Provinsi menetapkan status siaga darurat penanganan bencana asap. Yakni Provinsi Kalteng, Kalbar, Kalsel, Sumsel, dan Riau. Satu Kabupaten di Provinsi Aceh dan empat Kabupaten di Provinsi Jambi, juga telah menetapkan status yang sama.

Menteri Siti Nurbaya telah menugaskan...

Read More...
Kawal Asian Games Bebas Asap

Pelaksanaan helat akbar olahraga Asian Games 2018 sudah di depan mata. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengerahkan upaya maksimal untuk mengawal Indonesia bebas asap, sebagaimana keberhasilan dua tahun sebelumnya.

Titik api yang mulai muncul di beberapa Provinsi rawan seperti Sumatera Selatan, Jambi dan Riau, diatasi sejak dini. Upaya antisipasi dan pemadaman Karhutla dilakukan tim terpadu setiap hari, dengan melibatkan Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, pihak swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan aparat desa.

''Khusus menghadapi Asian Games, kami telah mendapat arahan dari Bu Menteri untuk siaga penuh. Upaya pencegahan hingga pemadaman, termasuk patroli dilakukan tiap hari. Kita mengajak masyarakat menjaga bersama-sama,'' kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan melalui rilis pada media, Kamis (19/7/2018).

KLHK saat ini telah menyiagakan dan sudah mengoperasikan Manggala Agni di 11 provinsi rawan kebakaran dalam 34 daerah operasi dengan kekuatan 1.889 personil. Mereka telah dilengkapi dengan sarana prasarana pengendalian Karhutla.

KLHK juga menyiagakan Brigade Pengendalian kebakaran hutan yang ada di Balai Konservasi Sumber daya alam dan Taman Nasional, serta dalam KPH.

''Di Sumsel saat ini ada lima Brigade Dalkarhutla sedang dibentuk dan dilatih oleh KLHK,'' ungkap Raffles.


KLHK juga menyiagakan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang sudah dibentuk dan sampai saat ini dalam pembinaan KLHK dengan jumlah 9.963 personil di seluruh Indonesia.    

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui patroli terpadu pencegahan Karhutla di 300 posko desa di...

Read More...
Diserbu via Darat dan Udara, Titik Api Mulai Padam

Memasuki musim kemarau, titik api atau hotspot dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mulai terdeteksi. Lima Provinsi, satu Kabupaten di Provinsi Aceh dan tiga Kabupaten di Provinsi Jambi telah menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap.

Provinsi dimaksud adalah Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

''Tim terpadu yang terdiri dari anggota Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, pihak swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan aparat desa, terus melakukan pemadaman siang dan malam. Mereka masih ada di lapangan saat laporan ini dibuat,'' kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan melalui rilis pada media, Kamis (19/7/2018).

Khusus untuk Karhutla yang sempat meluas di Padamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, saat ini telah berhasil diatasi. Tim terpadu 'menyerbu' lokasi hotspot melalui jalur darat dan udara.

''Sejak kemarin sore titik api di Padamaran sudah berhasil dipadamkan,'' tegas Raffles.

Anggota Manggala Agni KLHK bersama tim terpadu lainnya, harus bekerja keras untuk memadamkan titik api melalui jalur darat. Karena tak jarang, Karhutla terjadi di rute-rute yang sangat sulit dan minim sumber air.

Jika akses roda empat tidak memungkinkan, maka pemadaman dilakukan menggunakan kendaraan roda dua, bahkan jika masih saja sulit, anggota Manggala Agni bersama tim terpadu akan menggendong alat pemadam secara manual untuk mengatasi meluasnya titik api.

''Rutenya banyak yang sulit-sulit, namun tim tetap bekerja tiada henti siang dan malam. Pantang pulang sebelum padam,'' tegas Raffles.
Read More...

Perubahan Tata Kelola Hutan Era Jokowi Disampaikan ke Dunia


Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan sektor kehutanan mengalami perubahan mendasar. Berbagai langkah koreksi (corrective measures) disampaikan kepada dunia internasional melalui forum Committee on Forestry (COFO) 2018 di kantor pusat Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO), di Roma, Italia.

Setelah hampir 15 tahun, ini pertama kalinya Indonesia kembali tampil di organisasi pangan dan pertanian di bawah naungan PBB tersebut. Indonesia tampil dengan perubahan besar kebijakan kehutanan yang sejalan dengan kebijakan global SDGs (pembangunan berkelanjutan) dan upaya-upaya nyata dalam agenda perubahan iklim.

Disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Siti Nurbaya Bakar, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan aktualisasi  pemerintahan yang demokratis, dan cukup kuat refleksinya dalam kebijakan sektor kehutanan.

"Serangkaian tindakan korektif telah menunjukkan hasil positif, terutama keberpihakan secara sangat nyata  kepada masyarakat  banyak. Sekaligus pemerintah telah menjadi simpul  negosiasi kepentingan stakeholders kehutanan secara konkret," ungkap Menteri Siti Nurbaya, melalui rilis pada media, Kamis (19/7/2018).

Di markas besar FAO, Menteri Siti Nurbaya memaparkan perubahan kebijakan di bidang kehutanan Indonesia dengan tajuk “New Paradigm, New Balance: The State of Indonesia's Forests 2018”. Tema tersebut diangkat dari buku dengan judul sama yang memaparkan tentang kondisi terkini kehutanan Indonesia.

Hadir pada kesempatan ini Deputi Director General FAO, Daniel Gustafson. Duta Besar Norwegia dan Duta Besar Uni Eropa untuk Italia, juga turut memberikan...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9