Saturday, April 20, 2019

Waspadai Gangguan Kohesi Sosial

Ketika masih di Sekolah Dasar, kita belajar tentang kohesi yaitu ikatan antar molekul dalam satu unsur dan selain itu juga adhesi yaitu ikatan  antar unsur yang berbeda. Prinsip dan sifat alam tentang kohesi itu  juga bisa kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat dengan bentuk kohesi  sosial, yaitu pertautan dan ikatan bersama dalam masyarakat, dalam satu  bangsa. Meskipun, tentu saja, definisi masyarakat atau unsur yang memiliki ikatan itu bisa saja diberikan pada  ukuran dan cakupan tertentu. Pada konteks ini, yang dimaksud ialah  bangsa Indonesia sebagai satu sistem sosial yang dilengkapi oleh satu  sistem ekologi yang utuh berupa alam dan lingkungan dengan segala isinya. Atau untuk keduanya dalam satu kesatuan disebut satu ekosistem  Indonesia. Pada sisi pandang ilmu lingkungan, dapat dilihat Indonesia sebagai satu ekosistem yang kuat dengan ciri-ciri antara lain diversifikasi unsur yang sangat beragam, baik secara fisik alam maupun secara budaya masyarakatnya.
 
Ditegaskan dalam faham lingkungan bahwa ekosistem dengan keaneka-ragaman yang tinggi adalah ekosistem yang kuat dan tidak mudah tergoyahkan dari luar. Teori juga mengatakan bahwa dalam ekosistem yang kuat, maka kesembuhan dari dalam secara alamiah atau pemulihan akibat satu peristiwa (hits) pada ekosistem itu, akan berjalan baik dengan sendirinya. Artinya secara alamiah, dengan instrumen sendiri yang ada didalam sistem, maka akan berlangsung proses penyembuhan yang disebut resiliensi.

imagesDalam pengertian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, resiliensi dimaksud bisa kita sebut sebagai ketahanan nasional bangsa. Kita sepertinya sering lupa bahwa ketahanan suatu bangsa itulah yang perlu terus dipupuk sehingga sesuai dengan hukum alam yang namanya resiliensi, akan terjadi; dan karena sifat resiliensi itu maka tidaklah mutlak dibutuhkan adanya unsur asing yang masuk dalam menyembuhkan setiap persoalan yang ada pada bangsa kita. Contoh penerapan prinsip resiliensi ini tampak jelas dijalankan oleh Malasyia dan Thailand dalam menghadapi krisis negaranya.

Dari prinsip alam ini kita juga bisa melihat bahwa bangsa Indonesia  juga memiliki kekuatan sistemnya sendiri dan sekaligus memiliki kekuatan dalam resiliensi atau daya tahannya sendiri. Sejarah bangsa sudah membuktikan itu dari satu peristiwa ke peristiwa lain dalam perjalanan kehidupan bernegara kita sejak 1920-an, 1928, 1945, 1965 sampai akhirnya ditahun 1998. Prinsip-prinsip alam membimbing perjalanan bangsa kita dengan cukup baik dan itu telah kita lalui. Pada perjalanan berikut, ekosistem Indonesia mengalami injeksi yang cukup intensif dari elemen-elemen luar dalam segala pengertian, apakah itu budget, expertise dan kemungkinan format sistem politik. Hal itu secara jelas ditunjukkan dalam konfigurasi pembangunan nasional Indonesia dengan besaran pinjaman dan segala persyaratannya, dukungan expert luar negeri misalnya untuk sistem keuangan dan akuntansi negara, pengaruh harga luar terhadap penetapan harga BBM dan lain sebagainya. Itu tidak dapat kita pungkiri. Tantangannya ke depan kemudian ialah melihat kembali ke dalam sistem Indonesia sebagai satu ekosistem yang terdiri dari sistem ekologi dan sistem sosialnya.
 
Bagian paling menarik untuk didalami kemudian disini ialah pada sistem  sosial bangsa, karena sistem ekologi dengan kebanyakan faktor fisik  (batu-batuan, iklim, tanah, air, udara, suhu, flora, fauna dan lain-lain) pada dasarnya akan mengalami perubahan dalam suatu proses dengan  rentang waktu cukup panjang (dalam ukuran puluhan, ratusan, ribuan hingga jutaan tahun); sedangkan sistem sosial merupakan bagian yang paling sensitif dan akan sangat cepat mengalami perubahan. Lebih fokus lagi, pendalaman pada aspek sistem sosial maka, sistem sosial dalam suatu eksoistem akan sangat cepat berubah akibat perkembangan berikut ini (Gross B.M di dalam Ewald, W.R, 1967) : Pertama, semakin banyaknya jumlah manusia dengan kegiatan yang sangat  banyak dan tingkat harapan hidup anak manusia yang semakin panjang. Kedua, semakin banyaknya orang terdidik dan profesional atau quasi-profesional yang masuk ke dunia kerja dan mungkin di satu saat muncul  gambaran bahwa angkatan kerja profesional justru jumlahnya lebih besar dari jumlah pekerja itu sendiri. Ketiga, perkembangan usaha keluarga dengan kekuatan modal yang tinggi  dan lebih berorientasi investasi daripada kewirausahaan serta terlepas  dari catatan akuntansi ekonomi.  Keempat, bentuk organisasi formal dari organisasi besar menjadi  berkembang dengan jaringan dunia yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah, usaha, asosiasi dan berbagai agen lainnya.  Kelima, menurunnya relevansi ukuran-ukuran pasar terhadap transaksi  internal, perhitungan keuntungan organisasi non-profit, dimana sektor  pasar akan tergantung pada aspek politik.  Keenam, adanya kepentingan-kepentingan baru, nilai-nilai baru dan  cara-cara operasional yang baru sebagai bagian dari individu, kelompok atau organisasi. Ketujuh, keterkaitan kekuatan baru dalam negara, munculnya konflik-konflik baru, munculnya pengetatan organisasi (rigiditas) dalam menghadapi perubahan dan ketidak pastian.

Persoalannya sekarang, mari kita lihat apakah ada gejala yang muncul ke  arah hal tersebut saat sekarang , ketika buku itu menyebutkannya di  tahun 1967 untuk keadaan dalam perhitungan waktu 50 tahun ke depan sejak tahun 1967 tersebut ? Kita bisa bayangkan apa yang sedang dan akan terjadi dengan kondisi  bangsa Indonesia saat ini. Itupun baru dari satu teori yang masih sangat potensial untuk dikonfirmasikan dengan pertimbangan-pertimbangan dan analisis dari sumber referensi atau teori yang lain. Bagi kita yang penting disini ialah kewaspadaan akan adanya perubahan dalam sistem sosial bangsa kita akibat perkembanagn yang terjadi. Perkembangan itu terjadi akibat perkembangan sistem dan nilai-nilai bangsa serta akibat bias dalam kebijakan (baik bias dalam aspek instrumen ataupun bias dari aspek aktornya).

Gambaran gangguan kohesi sosial (aktual dan potensial) di Indonesia dnegan  berbagai kejadian dan akibat kebijakan naisonal, cukup signifikan kita  lihat sejak tahun 1997 dan berkembang di negeri ini. Bentuk  gangguan kohesi sosial yang tinggi muncul di berbagai daerah pada  tingkatan makro nasional. Sejalan dengan itu juga gangguan kohesi sosial muncul secara mikro di tengah-tengah kelompok masyarakat. Beberapa indikasi gangguan kohesi sosial atau kohesi masyarakat meliputi :  Pertama, konflik horizontal atas alasan atau dibuat-buat atau  dihubung-hubungkan dengan alasan agama, seperti di Ambon, Poso, Bogor, Banten, Ambarawa, Sampang,  dan sebagainya. Kenyataan dengan fakta tersebut mempelrihatkan bahwa ikatan kohesif dalam masyarakat menjadi terganggu.  Kedua, simultan dengan indikasi konflik atas alasan agama, juga berkembang konflik atas alasan kesukuan seperti di Sambas, Sampit, Papua,  dan  sebagainya yang untuk itu melalui berbagai upaya proses damai, pada akhirnya dapat diatasi dan terjadi pemulihan. Gesekan antar etnis terdeteksi akibat misalnya antara lain format operasional budaya yang tidak sesuai serta indikasi persaingan dalam akses terhadap sumber-sumber perekonomian.  Ketiga, pertentangan massal antara penduduk kampung karena persoalan  kebijakan pemerintah, misalnya terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemekaran wilayah, kebijakan lingkungan seperti keberadaan suatu industri, kawasan hutan dan kawasan usaha tanu, tempat pembuangan akhir sampah, pencemaran sungai dan lain sebagainya. Keempat, pertentangan akibat kebijakan yang mengandung ekses lanjut seperti timbulnya “kecemburuan” sosial dalam masyarakat baik antar  kelompok atau antar individu.  Kelima, menjadi sangat penting juga indikasi gejala pemilahan sosial  yang tumbuh berbarengan dengan penguatan identitas social masyarakat  daerah akibat kebijakan desentralisasi.
Gejala  pemilahan sosial  antara lain ditunjukkan  oleh sikap bahwa dengan daerah memiliki segala-galanya dan tidak mau  “terganggu” oleh pusat maka daerah merasa tidak butuh lagi berurusan dengan Jakarta. Dalam hal ini Pemerintah Daerah mempunyai peran sangat penting untuk sama-sama menjaga spirit kohesi sosial di antara bangsa  Indonesia dan tentu saja dalam menjaga hubungan nasional dan daerah sesuai dengan fungsi dan tujuan konstitusi, UUD 1945. Dengan kata lain, pejabat negara atau pejabat pemerintah daerah harus tidak asal mudah meneriakkan otonomi khusus hanya atas alasan mereka tidak sama dengan wilayah lain yang ada di Indonesia; tetapi harus dengan pertimbangan sangat matang dari segala aspek dan dengan justifikasi yang benar dan arif.

Dari gambaran itu, sangat jelas dapat kita lihat bahwa peran kebijakan  pemerintah menjadi sangat penting dalam baik memunculkan ataupun  menghilangkan konflik, baik aktual maupun potensial. Pengembangan dialog, misalnya dialog lintas etnis, atau dibukanya pos-pos pengaduan dan komunikasi aparat, Mupsida, tokoh masyarakat dengan masyarakat menjadi sangat penting. Juga forum-forum komunikasi seperti forum ulama-umaroh atau forum komunikasi lingkungan, lembaga budaya dan lain-lain juga sangat penting. Dan jelas prinsipnya, yaitu dialog dan pengambilan keputusan lanjut.  Maka menjadi sangat penting pula bagi aparat untuk melihat kembali  format pengambilan keputusan dengan basis kemasyarakatan; artinya secara kongkret yaitu dengan prinsip-prinsip : prosedural, fleksibiltas dan akuntabilitas.(Linder, SH dan Peters B.G, 1991). Elemen lebih rinci dalam ketiga prinsip tersebut meliputi kepentingan invidual kelompok dan asosiasi (untuk flesksibilitas), serta secara prosedural dengan elemen pengawasan dan sistem hukum (yudisial) serta prinsip akuntabilitas dengan elemen yang meliputi aktualisadi pemerintah baik pemerintah daerah maupun nasional. Sesuai dengan fungsinya dalam pemerintahan, maka menjadi sangat penting bagi pemerintah sebagai inisiator dalam rule making untuk senantiasa menjaga kebijakan yang dihasilkan, yang harus didasarkan pada kaidah-kaidah pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat, sehingga tidak akan terjadi bias, baik bias dalam instrumen ataupun bias dalam hal aktor.

Terlalu besar resiko yang dihadapi dalam hal birokrat gagal dalam  mempersiapkan kebijakan yang tepat bagi para pejabat politis dan para  politisi untuk memutuskannya. Kembali disini jajaran birokrasi mendapatkan tantangan kerja. Sesuai dengan semangat yang fitri mari kita renung-ulang apa yang terjadi dan harus bagaimana melakukan introspeksi dan lakukan koreksi langkah yang harus diambil ke depan.

Siti Nurbaya Bakar
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Sejarah untuk Riau, KLHK Beri KHDTK untuk Unilak

Dunia pendidikan Riau mencatatkan sejarah baru, seiring dengan ditunjuknya Universitas Lancang Kuning (Unilak) untuk mengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) hutan pendidikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

SK KHDTK Hutan Pendidikan diserahkan langsung Menteri LHK Dr. Siti Nurbaya Bakar, dalam kunjungan kerjanya ke Unilak, di Pekanbaru, Jumat (12/4/2019). Turut hadir dalam kesempatan ini Wakil Gubernur Riau, Sekjen KLHK, para Dirjen, Kepala Badan, dan jajaran KLHK lainnya.

Lokasi KHDTK hutan pendidikan yang dipercayakan kepada Unilak berada di dalam kawasan TWA Buluh Cina, Kampar dengan luasan sekitar 103 ha.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan ia sudah mengenal Unilak sejak 1990-an ketika pakar UI Dr. Iwan Jaya Aziz intensif mempelajari Riau. Ia juga mengenal Unilak sebagai satu-satunya Universitas swasta di Sumatera yang memiliki Fakultas Kehutanan.

"Saya berterimakasih Unilak memiliki Fakultas Kehutanan. Saya mengenal kampus ini sejak lama dan Fahutan Unilak sangat pantas mendapatkan KHDTK hutan pendidikan untuk menjadi sumber pengetahuan dalam rangka tata kelola hutan. Tidak hanya di Riau tapi juga Indonesia," kata Siti Nurbaya dalam sambutannya di hadapan civitas akademik Unilak.

Dengan memiliki KDHTK Hutan Pendidikan, Menteri Siti mendorong Fahutan Unilak dapat menjadi laboratorium lapangan, mengingat beberapa hal yang sangat penting ada di Riau, seperti variabilitas landscape, kompleksitas masalah sosial, konsentrasi habitat flagship spesies terutama Harimau, Gajah dan Orangutan.

"KHDTK hutan pendidikan menjadi ketuk pintu untuk pengembangan Fahutan Unilak ke depan dan ini tidak boleh berhenti. Saya ingin Fahutan Unilak mampu bersaing dengan kakak-kakaknya seperti IPB, UGM, dan lainnya. Setelah ini perlu dilakukan segera tata batas, penyusunan rencana kerja dan langkah-langkah fisik lainnya. Saya akan mendukung penuh untuk itu," kata Menteri Siti.

Melalui pemanfaatan KHDTK Hutan Pendidikan, Menteri Siti menyandarkan pemahaman tentang pengetahuan...

Read More...
Perjuangan Manggala Agni di Garda Terdepan Karhutla, Demi Menjaga Titik Api, Rela Tinggalkan Anak Istri


Demi Menjaga Titik Api, Rela Tinggalkan Anak Istri

Malam menjelang saat Fauzi (41), anggota Manggala Agni Daops Dumai, mengeluarkan handphonenya. Setelah mendapat sinyal di lokasi terdepan Kebakaran hutan dan lahan, ia menyapa orang tercinta di seberang sana.

''Apa kabar Nak, sudah minum susu belum? bagaimana tadi sekolahnya?,'' terdengar suaranya bercengkrama.

Ayah tiga anak ini sudah hampir tiga minggu keluarganya yang tinggal di Dumai, untuk memadamkan titik api di Pulau Rupat. Ia memang sempat pulang, namun hanya beberapa jam saja di rumah, kemudian berangkat lagi menyeberang.

Saat sedang berjibaku memadamkan api di Rupat, Fauzi sempat mendapat kabar bila kawasan di sekitar rumahnya di jalan Meranti kota Dumai, justru terbakar. Untungnya api tak sampai melahap rumahnya.

''Saya hanya pulang untuk melihat kondisinya, beberapa jam saja di rumah, lalu menyeberang lagi ke Rupat. Sekarang titik api memang sudah padam, namun kami masih harus melakukan proses pendinginan,'' kata Fauzi.

Dedikasinya pada tim Manggala Agni dimulai sejak tahun 2002. Saat itu mereka tidak bergaji per bulan dan hanya menerima honor kegiatan sebesar Rp180 ribu, yang itupun baru diterima per 6 bulan. Fauzi mengatakan, salah satu alasannya ia lebih memilih jadi Manggala Agni, karena panggilan hati.

''Sekarang Alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir kesejahteraan sudah meningkat, gaji sudah rutin per bulan dan ada BPJS juga,'' ungkapnya.

Menjadi Manggala Agni bukanlah pekerjaan yang mudah. Tidak hanya sekedar kerja keras, tapi juga membutuhkan kerja ikhlas. Karena bukan kerja ringan, kata Fauzi, 'seleksi alam' pada akhirnya membuat tak sedikit dari mereka mengundurkan diri.

''Di angkatan 2002, dalam satu Daops itu ada 4 regu, yang tersisa setia sampai sekarang setelah hampir 17 tahun, hanya tinggal 12 orang,'' kata Fauzi.

Kerja Manggala Agni KLHK kini cakupannya memang lebih luas. Jika sebelumnya mereka hanya menjaga kawasan hutan konservasi, kini mereka juga harus menjaga lahan. Untuk...

Read More...
Perjuangan Manggala Agni di Garda Terdepan Karhutla, Saat Dikepung Api, Terpaksa Mengumandangkan Adzan


Saat Dikepung Api, Terpaksa Mengumandangkan Adzan

Meski telah bekerja nyaris seharian di garda terdepan, anggota Manggala Agni Daops Dumai yang berjaga di Rupat, tepatnya di Desa Terkul, tetap penuh semangat. Malam semakin dingin, aroma lahan terbakar dan asap semakin menyengat.

Sambil beristirahat, cerita-cerita mengenai pengalaman memadamkan titik api Karhutla mulai mengalir. Azmi (40) berbagi kisah, ketika dirinya dan rekan-rekan Manggala Agni pernah terkepung titik api hebat, saat Karhutla tahun 2010 silam.

Saat itu Azmi dan rekan-rekannya sedang memadamkan api di Medang Kampai, Dumai. Mereka berusaha memadamkan titik api yang sedang menuju pondok-pondok kayu yang ditinggali warga. Ada Ibu-ibu, dan anak-anak juga. Mereka memang tinggal di lahan tersebut untuk berkebun.

''Mereka sudah berteriak minta tolong, dan Alhamdulillah berhasil kita selamatkan. Namun tak lama kemudian, kami dapat kabar kalau api berputar ke arah barak tempat kami tinggal,'' kata Azmi.

Faktor angin telah membuat api begitu cepat berubah arah. Membakar apa saja yang menghadangnya, mulai dari ilalang, rerumputan, hingga pepohonan. Jarak dari barak hanya tinggal 1,5-2 Km.

Azmi dan kawan-kawannya mulai panik. Karena di dalam barak, ada peralatan dan logistik mereka. Sekuat tenaga dengan sisa tenaga, mereka lantas memblokade jilatan api yang sedang menuju barak.

''Tim yang bertugas menyelamatkan barak hanya 6 orang, saya yang paling depan menghadang api dengan memegang kepala selang,'' kata Azmi yang sudah menjadi Manggala Agni sejak tahun 2002 ini.

Dengan hanya mengandalkan satu selang, Azmi dan kawan-kawan hanya bisa pasrah saat melihat besarnya lidah api. Saat itu di belakangnya, tak jauh dari barak, Azmi melihat ada kanal kecil.

''Saya terus memandang ke arah api yang datang, lalu mandang ke belakang. Mandang ke depan, lalu mandang lagi ke belakang. Pokoknya kalau api tak bisa dihadang, kami harus lompat ke dalam kanal, dan hanya bisa pasrah apapun yang akan terjadi. Bisa dipastikan kami...

Read More...
Perjuangan Manggala Agni di Garda Terdepan Karhutla, Menjaga Benteng Terakhir Jilatan Kepala Api


Menjaga Benteng Terakhir Jilatan Kepala Api

Petang menjelang saat tiba di Pulau Rupat. Menggunakan mobil tipe 4WD, butuh waktu lebih dari 1 jam, melewati jalan-jalan kampung untuk menuju Desa Pergam, salah satu desa terparah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Mobil harus masuk ke jalan Hikmah, Kelurahan Pergam. Sekitar 2 Km dari jalan desa, sampai ke ujung jalan tanah, mobil terpaksa berhenti.

''Kita hanya bisa sampai di sini. Dari sini harus menggunakan sepeda motor, jaraknya lumayan. Teman-teman Manggala Agni ada di dalam,'' kata Fauzi, Korlap Manggala Agni regu 2 Daops Dumai.

Petang mulai berganti malam. Terang berganti gelap. Jauh dari pemukiman, dikelilingi kebun warga yang didominasi sawit, dan hutan. Hanya ada suara alam, sekitar 12 tim Manggala Agni bekerja melakukan pendinginan dengan alat penerangan seadanya, berupa senter yang dilekatkan di kepala masing-masing. Mereka mencari titik asap, melakukan pemadaman bara api di bawahnya, agar tidak ada yang berpotensi menjadi titik api.

''Kami harus pastikan betul tidak ada titik asap dan bara yang tersisa, bahkan bila harus kerja sampai pagi sekalipun. Karena kalau ditinggal dan ternyata terbakar lagi, maka sia-sialah proses pemadaman yang sudah dilakukan selama ini,'' kata Wadanru Regu II Daops Dumai, Safrudin.

Sekitar jam 19.18 WIB, setelah memastikan di lokasi Desa Pergam sudah aman, tim baru memutuskan pulang ke titik yang bisa dijangkau mobil. Setelah meletakkan peralatan di mobil bak terbuka, mereka kemudian membuat lingkaran kecil.

Mereka berdoa bersama di tengah kegelapan malam, atas keselamatan kerja hari itu, dan berharap tidak ada titik asap yang berubah menjadi titik api karena faktor angin.

Dari lokasi ini tim Manggala Agni menuju jalan Semoga Jaya, Kelurahan Terkul. Dari jalan utama desa, tim mulai masuk ke jalan tanah. Perlahan tidak ada lagi pemukiman. Hanya tersajikan kesunyian dan kegelapan hutan.

Sekitar jam 21.00 WIB, setelah perjalanan hampir 5 Km, tim baru sampai di barak. Ini bukan...

Read More...
Perjuangan Manggala Agni di Garda Terdepan Karhutla, Mendinginkan Bara Api di Bawah Kaki

''Mendinginkan Bara Api di Bawah Kaki''

Dari pantauan udara, kawasan Mumugo di Rokan Hilir, Bangsal Aceh dan Medang Kampai di Dumai, tak lagi berapi. Menyisakan petak-petak lahan kecoklatan bekas terbakar yang berhasil dipadamkan. Heli Bell 412 PK-DAS KLHK yang melakukan patroli udara, terus terbang ke arah Pulau Rupat, Bengkalis. Dari kota Dumai, Pulau indah ini hanya dipisahkan Selat.

Kawasan ini sebelumnya terbakar hebat. Heli sempat terbang rendah melihat kerja tim Manggala Agni yang masih bekerja di lokasi ini. Setelahnya heli berputar dan mendarat di Bandara Pinang Kampai, Dumai. Dari sinilah perjalanan darat melihat kerja Manggala Agni dimulai.

Panas terik. Aroma lahan terbakar begitu menyengat. Tanah yang didominasi gambut masih terasa hangat bahkan panas saat diinjak meski telah menggunakan sepatu tebal. Debunya seketika menyeruak memedihkan mata. Harus hati-hati saat melangkah karena masih menyisakan banyak bara dimana-mana.

Beberapa meter ke depan, lidah api terlihat menjilat. Menghanguskan pepohonan, rerumputan, dan gambut di sekitarnya. Di antara asap, debu pekat, dan bara api di dalam gambut itu, empat pasukan Manggala Agni terus merengsek maju.

Batu Bintang, Dumai Barat, menjadi lokasi pertama yang dikunjungi, Selasa (5/3/2019) lalu. Berjarak hanya sekitar 45 menit dari bandara, dan cukup berdekatan dengan pemukiman warga, tim Manggala Agni bagai berpacu dengan waktu dan cuaca.

Lokasi yang sulit dan tak bisa diakses kendaraan, memaksa tim Manggala Agni harus membawa seluruh peralatan dengan berjalan kaki. Untuk mengakali stok air yang sangat terbatas, dibuatlah embung-embung air di lokasi terbakar. Luasnya sekitar 4x2 meter, dengan kedalaman lebih kurang 8 meter.

Dari embung inilah selang dipasang, dan kemudian ditarik manual untuk memadamkan jilatan api dari jarak paling terdekat. Mereka harus sangat berhati-hati, karena yang diinjak terkadang adalah api.

Tim juga harus memperhatikan arah angin, karena asap yang menyelimuti lokasi membuat jarak pandang begitu...

Read More...
Bersih Sampah Serentak di 8 Kota Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2019 yang bertema “Kelola Sampah, Hidup Bersih, Sehat dan Bernilai,” pagi ini (24/02/2019) kembali dilakukan Kegiatan Bersih-bersih sampah atau Clean Up di 8 kota yaitu Kendal, Tegal, Brebes, Pemalang, Batang, Rembang, Jepara dan Kebumen. Kegiatan ini dilaksanakan di kota-kota yang memiliki sungai besar dan memiliki pantai untuk mewujudkan sinergi dalam mengurangi sampah termasuk sampah plastik.

Menteri LHK, Siti Nurbaya didampingi Bupati Kendal, Mirna Annisa, bersama-sama masyarakat setempat hadir pada kegiatan bersih sampah di Pantai Sendang Sikucing, Kendal (24/2). Menteri Siti dalam arahannya mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah dari rumah sendiri. Menteri Siti menyebut bahwa HPSN 2019 menjadi momentum yang baik dalam mengajak seluruh pihak mewujudkan kesamaan langkah dan keperdulian pengelolaan sampah di Indonesia.

"Renaca pemerintah pada tahun 2025, kita harus bisa mengurangi sampah sebesar 30 persen. Sampah ini yang paling banyak datangnya dari rumah tangga." Jelas Menteri Siti. Lebih lanjut, Menteri Siti menerangkan bahwa saat ini sampah tersebut baru bisa dikurangi 2,7 sampai 3 persen di Indonesia. Dengan demikian, Menteri Siti mengajak masyarakat untuk ikut mengurangi sampah, dengan memilah yang baik yang bisa gunakan ulang, atau dijadikan produk lain dengan daur ulang.

Pada saat Rapat Kerja Nasional Indonesia Bersih di Jakarta (21/2), pemerintah telah meluncurkan Gerakan Indonesia Bersih. Fokus Program Gerakan Indonesia Bersih memberikan penekanan pada peningkatan perilaku hidup bersih sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, kerja, dan komunitas. Selain tiu juga diharapkan terjadi peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat.

Hal-hal lain yang juga menjadi fokus Gerakan Indonesia Bersih adalah mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik. Kemudian menyempurnakan peraturan perundang-undangan, pemberian kemudahan...

Read More...
9 Tokoh Hutan Sosial Jadi Role Model Kelompok Tani Hutan Sosial di Indonesia

Sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang berhasil mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan yang telah diberikan izin melalui hutan sosial, telah dilakukan pemilihan sembilan tokoh hutan sosial oleh Koran Tempo.

"Pemilihan Tokoh Hutan Sosial ini, akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun untuk menjaring lebih banyak Tokoh Hutan Sosial yang menjadi role model, dan teladan bagi kelompok tani Hutan Sosial lainnya di seluruh Indonesia," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, pada acara Penyerahan SK Perhutanan Sosial, di Cianjur (8/2).

Penyerahan trofi dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, didampingi oleh Menteri LHK Siti Nurbaya dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Momen ini juga sekaligus dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2019.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bambang Supriyanto menjelaskan pemilihan tokoh hutan sosial dilakukan dengan menyeleksi tokoh Hutan Sosial dari data Hutan Sosial yang ada serta usulan dari pemangku yang berkepentingan dengan sejumlah kriteria.

Yang pertama yaitu calon penerima adalah pemegang izin Hutan Sosial dan/atau pemegang pengakuan dan perlindungan hutan adat. Selanjutnya, mereka memiliki leadership terhadap pengembangan kegiatan Hutan Sosial yang terukur, dan telah berjejaring dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, mereka mampu menunjukkan kemandirian dan keberlanjutan dalam pengembangan kegiatan Hutan Sosial.

"Dengan kriteria tersebut, akhirnya ditetapkan 9 tokoh Hutan Sosial yang terdiri dari 3 tokoh Hutan Kemasyarakatan, 3 Tokoh Hutan Desa, 2 Tokoh Hutan Adat, dan 1 Tokoh Kemitraan Kehutanan," kata Bambang.

Kesembilan trofi tersebut diberikan kepada:
1.    Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan didampingi oleh Sahabat Masyarakat Pantai (Sampan) Kalimantan dan CV. Gerai Tembawang dan PT Kayuh Nusantara Jaya sebagai offtaker, LPHD ini membudidayakan kepiting dan madu kelulut di dalam kawasan...

Read More...
Presiden Joko Widodo Menyerahkan SK Perhutanan Sosial di Cianjur

Program Perhutanan Sosial, merupakan program prioritas Pemerintah yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Selain itu, program ini dilaksanakan untuk mengurangi konflik permasalahan lahan di masyarakat, dan kedepannya bisa membantu mengatasi kemiskinan.

Kali ini, Presiden Joko Widodo menyerahkan 42 Unit SK Perhutanan Sosial seluas 13.976,28 Ha bagi 8.941 KK dari 12 Kabupaten di Jawa Barat, bertempat di Wana Wisata Pokland Kabupaten Cianjur, (8/2).

"Sebelumnya, lahan banyak dibagikan kepada yang gede-gede. Sekarang kita berikan kepada rakyat dalam bentuk Surat Keputusan seperti ini. Ini untuk 35 tahun, dan status hukumnya jelas," tegas Presiden Joko Widodo di depan kurang lebih 3.000 masyarakat yang hadir.

Presiden Joko Widodo mengingatkan, setiap tahun akan mengecek penggunaannya apakah terlantar atau produktif.

"Kalau sudah diberikan SK, lahannya harus produktif. Silahkan mau dipakai untuk menanam kopi, cengkeh, durian, dan buah-buahan lainnya," ujar Presiden Joko Widodo.

Dalam laporannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, menyampaikan penyerahan SK Perhutanan Sosial dilakukan sejak 2016, yang dimulai di Kalimantan pada Desember 2016.

"Realisasi distribusi pemberian akses kelola kepada masyarakat sampai dengan 31 Januari 2019 mencapai 2.531.277,13 Ha, atau sebanyak 5.454 Unit SK bagi 601.892 KK diseluruh Indonesia," jelas Menko Darmin.

Adapun rincian SK yang diserahkan pada hari ini sebagai berikut:
a. Kab. Bogor sebanyak 1 SK Kulin KK seluas 610,64 ha untuk 75 KK
b. Kab. Ciamis sebanyak 4 SK Kulin KK seluas 718,03 ha untuk 691 KK
c. Kab. Cianjur sebanyak 8 SK Kulin KK seluas 1.309,25 ha untuk 1.379 KK
d. Kab. Garut sebanyak 1 SK Kulin KK dan 1 SK IPHPS seluas 678,68 ha untuk 688 KK
e. Kab. Indramayu sebanyak 3 SK IPHPS seluas 794 ha untuk 612 KK
f. Kab. Bandung sebanyak 8 SK Kulin KK seluas 3.662,88 ha untuk 2.299 KK
g. Kab. Bandung Barat sebanyak 2 SK Kulin KK seluas...

Read More...
Pentingnya Legalitas Kayu Bagi Kedaulatan Indonesia

Menteri LHK, Siti Nurbaya menyampaikan apresiasinya akan dukungan industri kayu nasional, khususnya PT. Kayu Lapis Indonesia (KLI), yang telah berkomitmen sejak lama dalam menghasilkan produksi kayu yang legal. Menurutnya, legalitas ini merupakan hal yang sangat penting, karena seringkali produksi kayu Indonesia diragukan legalitasnya oleh negara lain.

"Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun saya menjelaskan di PBB dan FAO, bahwa kehutanan Indonesia dikelola dengan baik, bahwa deforestasi kita menurun, dan terima kasih kepada PT. KLI yang telah menjadi pelopor untuk tidak ada yang tidak legal dalam industri kita. Pemerintah sangat mendukung dan berterima kasih untuk hal itu," ujarnya, saat menghadiri pencanangan Kebangkitan Industri Perkayuan Nasional untuk Kesejahteraan Masyarakat, di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah (29/01).

Menteri Siti menyampaikan bahwa di tahun 2019 ini, KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengelolaaan hutan Produksi Lestari (PHPL) telah menyiapkan 1.000 unit sertifikasi legalitas kayu dari APBN.

Mendukung industri kayu nasional, Menteri Siti juga mengingatkan pentingnya pengembangan desain atau rancangan industri hulu hilir.
"Industri hulu hilir harus berangkat bersama-sama, dan berjalan dengan baik," lanjutnya.

Menteri Siti juga menekankan bahwa kebangkitan industri perkayuan nasional akan dapat dicapai dengan beberapa kondisi, yaitu :

1) Adanya kelimpahan dan jaminan kontinuitas bahan baku yang berkualitas dan mudah didapatkan;
2) Adanya penyederhanaan mata rantai pasokan bahan baku yang murah dan legal;
3) Adanya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan partisipatif;
4) Adanya kesepahaman penentuan jenis kayu yang akan dikembangkan dan sesuai dengan tapak;
5) Adanya kelembagaan yang mapan didukung dengan program pendampingan;
6) Adanya fasilitasi dan bantuan ekonomi produktif secara berkala dari pemerintah;
7) Adanya jaminan pasar produk yang progresif;
8) Adanya monitoring dan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik bagi perbaikan secara...

Read More...
Hutan Sosial Dukung Kebangkitan Industri Kayu

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan pemanfaatan hutan untuk mendukung kesejahteraan rakyat. Hal ini kembali ditegaskan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, saat menerangkan pentingnya peran hutan rakyat dalam mendukung pasokan bahan baku kayu industri kayu nasional.

"Oleh karena itu, akses hutan diberikan kepada rakyat, kalau selama ini di pulau Jawa, masyarakat menanam di tanah rakyat sendiri, maka dengan hutan sosial, mari kita tanami hutan sosial dengan kayu-kayu, dan masyarakat bisa menanam pohon dengan hutan sosial di tanah Perhutani dengan persyaratan tertentu," ujarnya di hadapan masyarakat Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (29/01).

Dijelaskannya, di era Presiden Jokowi ini, banyak permasalahan bidang kehutanan yang telah terselesaikan, termasuk akses hutan, produktivitas kayu, dan kebangkitan industri kayu hutan.

Pemerintah saat ini memiliki komitmen yang kuat, dan telah mengimplementasikan untuk melibatkan, dan memberdayakan masyarakat melalui program percepatan perhutanan sosial.

Sebelum 2015, masyarakat hanya dapat mengelola 7 % dari luas hutan. Setelah tahun 2015, telah ditetapkan pencadangan bagi 13,8 juta ha untuk hutan sosial (dari target 12,7 juta) serta 4,8 juta ha untuk kawasan hutan yang didistribusikan bagi rakyat, dengan reformasi agraria seluas 4,8 juta ha (dari target 34,1 juta ha) sehingga komposisi alokasi meningkat secara signifikan menjadi 33%.

Menteri Siti juga menerangkan, industri kayu nasional sangat terkait dengan program hutan sosial. Hal ini dibuktikan dengan tingginya peran hutan rakyat dalam mendukung bahan baku industri kayu.

Di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Siti mengajak pengelolaan hutan yang tidak produktif, khususnya di lahan Perhutani, dengan luas lahan kurang atau sama dengan 10%, agar dapat ditanami kayu dengan pola agroforestry.

"Saya kira itu ada polanya ada caranya. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan partisipatif. Saya juga minta tolong,
nanti polanya bukan hanya menyerap, tetapi juga pola offtaker, sekaligus...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Support oleh