Saturday, February 22, 2020

Teror dan Kemasyarakatan

Centering dan Coridorizing Perjalanan Bangsa.  Fukuyama, dalam bukunya berjudul State Building (2004), mengisyaratkan tiga ukuran utama keberhasilan suaru negara (atau sebaliknya bisa menjadi indikasi kegagalan negara), yaitu: pertama, negara itu mampu membangun demokrasi bagi dirinya sendiri; kedua, negara itu merupakan sarang teroris atau tidak; dan ketiga, negara itu apakah merupakan ancaman bagi negara tetangganya. Ukuran-ukuran itu bisa diidentikkan dengan menyimak kembali falsafah dasar negara kita dan diasosiasikan melalui butir-butir makna falsafahPancasila yang mengedepankan Ketuhanan, Peradaban, Keadilan, Kedaulatan,Musyawarah serta Kesjehateraan sebagai elemen utama dalam pencapaian tujuan bernegara INDONESIA.  Muatan itu juga telah dituangkan dalam konstitusi  UUD 1945.
 
Makna yang bisa kita petik dengan pendekatan konstitusi ialah bahwa telah ada upaya bersama bangsa ini untuk mengaktualisasikan  tujuan konstitusi (Andrew Heywood, 2002) yaitu: pertama, untuk semakin memperkuat negara; kedua, untuk semakin mempertajam nilai-nilai bangsa serta sasaran dalam bernegara; ketiga, untuk semakin mengupayakan stabilitas pemerintahan; keempat untuk semakin melindungi kebebasan bagi rakyatnya dan kelima, untuk semakin mempertajam legitimasi kekuasaan kenegaraan. Lima tujuan itu jelas menjadi arah pada setiap langkah dalam membawa Negara ini baik sejak Presiden Habibie, Abdurachman Wahid dan Megawati Soekarnoputri serta saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oleh karena itu jelas bahwa centering dan coridorzing perjalanan bangsa kita memang betul-betul mempunyai arah. Persoalannya sekarang arah dan koridor itu yang sesungguhnya perlu betul-betul dipahami oleh masyarakat luas, tidak saja hanya sebatas dokumen dalam bentuk UUD 1945, ataupun dokumen hasil-hasil TAP MPR atau dokumen RPJM, misalnya.
 
Tentu sangat dapat kita pahami bahwa bagi negara dengan kondisi geografis dan jumlah penduduk yang dimiliki Indonesia, bukan hal mudah untuk melakukan sosialisasi suatu agenda politik nasional bangsa. Upaya untuk pemahaman kehidupan bernegara dan berbangsa diantaranya dengan sosialisasi misalnya merupakan bagian paket kegiatan yang sama sekali jauh dari dukungan kerjasama teknis luar negeri, misalnya dibandingkan dengan kegiatan pembaharuan lainnya seperti perubahan sistem, mekanisme keuangan, sistem politik, sistem perencanaan, sistem hukum dan sebagainya. Oleh karena itu apa yang berkembang sekarang di tingkat nasional (dibaca Jakarta) misalnya, memang akan sangat sulit diikuti gerakan perubahan atau pembaharuannya oleh seluruh daerah dan masyarakat. Dengan kata lain resonansinya sangat lemah. Kecepatan dalam perubahan tingkat  nasional jauh lebih melesat dibandingkan dengan kecepatan dalam penularannya atau resonansinya ke daerah dan seluruh masyarakat .Akibatnya bisa dibayangkan,  ketidakseimbangan yang terjadi dalam perikehidupan bernegara bangsa kita dalam semangat dan sistem yang sarat dengan pembaharuan.

Hampir sebagian besar informasi atau penularan pada masyarakat yang berakibat pada gerak resonansinya (hampir dapat dikatakan) hanya bersumber dari media (cetak dan terutama elektornik). Bahkan lebih dahsyat lagi, termasuk dalam analisis kegiatan kendali kerjanya, beberapa elemen pemerintahan juga tampak bersandar pada informasi media. (Bagi sistem kerja dan mekanisme pemerintahan mungkin gambaran ini mengindikasikan satu kelemahan), kecuali bila pemerintah bisa melakukan cross-check dan upaya validasi berkali-kali untuk konfirmasi data atau fakta (dilepaskan dari tendensi opini media). Gambaran ini relevan diutarakan karena akan terkait dengan upaya untuk merekam dan mencatat data dan fakta yang akurat di lapangan melalui elemen kerja teritorial yang saat sekarang juga masih diperdebatkan keberadaannya.
Teror dan Masyarakat.  Masyarakat saat-saat sekarang sedang intensif mengikuti perkembangan  tentang terorisme terkait dengan hasil kerja pemerintah. Dalam pembahasan di masyarakat, juga muncul berbagai pandangan tentang terorisme dan bentuk-bentuk potensial ancamannya di lapangan. Bagi kita, itu merupakan satu indikasi kesadaran yang cukup baik di tengah-tengah masyarakat karena memang banyak definisi tentang terror yang bisa dicari dari segalareferensi. Tetapi yang jelas banyak indikasi lapangan yang bisa  ditangkap dan diterjemahkan sendiri oleh masyarakat apakah itu sebagai bentuk teror atau bukan.
 
Dalam persepsi lapangan bentuk teror bisa beragam, mulai dari terordalam batasan yang rigid (sebagai bentuk serangan fisik dan mentalsekaligus ) sampai kepada terror dalam bentuk serangan psikis atau mulai dari bom sampai kepada bioterosime dan pelemahan nilai-nilai bangsa. Juga banyak diuraikan di tengah-tengah masyarakat tentang mengapa dan bagaimana teror bisa tumbuh subur di Indonesia, diantaranya dikaitkan dengan kemiskinan.
 
Dari pandangan-pandangan tersebut bisa kita lihat bahwa semua  itu terkait dengan posisi seimbang antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Untuk itu menjadi cukup relevan kita angkat disini tentang fungsi pemerintah. Setidaknya terdapat empat fungsi pokok atau gunanya keberadaan pemerintah, yaitu :  Pertama, pemerintah untuk menjaga stabilitas dan keteraturan (stability and ordering) dalam satu komunitas bernegara. Dalam perspektif Thomas  Hobbe, tujuan berpemerintahan adalah untuk memerintah (govern), mengatur dan menjamin stabilitas dengan cara mengelola kekuasaan negara. Inimengandung makna bahwa pemerintah harus dapat menjaga keberlangsungan dan menjamin survival.
Beberapa ukuran dalam stabilitas dan keteraturan diantaranya berkenaan dengan penyelesaian konflik atau mendorong rekonsiliasi, pengembangan dan konsekwensi atas konsensus politik ditengah-tengah masyarakat, keseimbangan antara respons dan efektifitasnya (karena pada beberapa hal langkah responsif akan terkait dengan potensi ketidak-stabilan) sehingga harus ada kemampuan dalam menyerap danmengakomodasikan harapan rakyat dalam suatu formulasi yang tetap menjagaefektfitas pemerintahan; kepekaan terhadap faktor atau tekanan dari luar ; kemampuan dalam mendorong kohesi sosial dan budaya serta penghormatan kepada kekuasaan dan keadilan dalam arti sosial dan penegakan hak azasi manusia.
Kedua, pemerintah untuk membangun kesejahteraan material (material welfare). Tujuan ini terkait langsung dengan faktor-faktor yang menjanjikan kebaikan (feel-good factors) seperti pertumbuhan ekonomi dan penanganan kemiskinan. Di lapangan tujuan ini dapat secara kongkrit terlihat karena berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, distribusi barang kebutuhan, upaya mengangkat kesejahteraan misalnya, apakah semakin menambahkan  jumlah kelas masyarakat yang miskin atau apakah mengesampingkan kepentingan sosial dan sebagainya.
 
Ketiga, pemerintah untuk kewarganegaraan (citizenship). Fungsi ini berkaitan dengan hak-hak sipil, hak politik dan hak sosial rakyat. Fungsi  ini terkait dengan apa yang dirasakan oleh rakyat berkenaan dengan hak-hak sipil yang meliputi kebebasan, kepemilikan dan kehormatan diri, serta hak politik untuk memilih dan dipilih dan untuk ikut dalam kegiatan  publik; serta hak sosial, jaminan untuk memperoleh status sosial,setidaknya pada standard yang paling minim sekalipun.
 
Keempat, pemerintah untuk demokratisasi. Demokrasi dapat direfleksikan dalam berbagai bentuk, misalnya terkait partisipasi, bagaimana proses pengambilan keputusan itu berlangsung (bukan hasil keputusannya) atau bisa juga berarti mendorong seseorang menjadi otonom atas dirinya sendiri atau dapat pula berarti seseorang menjadi tuan atau master bagi dirinya sendiri. Dalam pengembangan fungsi ini antara lain bisa kita lihat  sehari-hari dalam bentuk tingkat partisipasi dalam kehidupan kepemerintahan, dalam pengambilan keputusan dan pengembangan tingkat inisiatif masyarakat untuk kepentingan bagi dirinya sendiri.
 
Dari gambaran itu mari kita lihat masyarakat atau dibaca rakyat sebagai elemen penting kekuasaan negara dalam konsep kekuasaan negara yang menempatkan bahwa kekuasaan ialah suatu proses dan sekaligus gambaran akankemampuan dalam mempengaruhi rakyat atau membujuk untuk mengikuti apa yang menjadi agenda politik kekuasaan Negara, dimana rakyat ataumasyarakat memiliki pilihannya sendiri. Seperti tanaman bunga dalam sebuahkebun maka bunga-bunga tersebut sesungguhnya bisa dikelola menjadi bentukyang diinginkan sesuai desain taman , tetapi juga perlu kita ingatbahwa tanaman bunga itu sendiri memilki persyaratan dan referensitumbuhnya (seperti diumpamakan oleh oleh Guy Browing dalam Grass RootManagement, 2003).
 
Kalau terorisme itu kita anggap sebagai suatu bentuk “penyakit” yang datang dari luar dan menganggu masyarakat, kita juga perlu melihat bahwa bisa juga datang dari tengah-tengah masyarakat sebagai “penyakit”pula. Teror bom Azhari bisa masuk dalam kategori teror yang masuk ketengah-tengah masyarakat atau ter-injeksi. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa ia menjadi masuk dalam komunitas dan menjadi subur karena kondisi yang “favourable” atau cocok untuk itu, ibarat penyakit tanaman yang masuk dan tumbuh subur karena kondisi pertanaman itu sendiri.  Oleh karenanya pengungkapan ini cukup relevan untuk kita sama-sama waspada akan gambaran tersebut. Beberapa indikasi teror yang masuk memanghanya dapat diatasi dengan ketangguhan di tengah-tengah masyarakat.
Ketangguhan atau ketahanan masyarakat juga tergantung pada banyak hal antara lain kemapanan hidup dan cara pandang hidup bangsa. Sistem nilai bangsa kita yang pernah tumbuh subur untuk saling bergotong royong dan saling mengetahui kondisi tetangga atau bahkan dalam satu sistem adat yanglebih kuat lagi bahwa sesama anggota di tengah-tengah komunitas itumenjadi elemen yang penting (tanpa kecuali), artinya semua terperhatikan.
 
Melemahnya atensi, solidaritas dan gerakan bahu membahu atau gotong   royong di tengah masyarakat yang tampak dengan kejadian teror kiranya bisa kita koreksi, bahkan dengan cara dan bentuk yang paling sederhana sekalipun di tingkat RT, misalnya. Memang saat-saat sekarang aparat di tingkat RT (mungkin juga kurang tepat disebut aparat, sebab kepengurusan RT bersifat voluntary) sedang mengalami akumulasi tugas dan “beban” yang cukup banyak antara lain dengan pengawasan dan asistensi dana kompensasi BLT BBM, pelayanan anak balita posyandu, asistensi pendaftaran pemilih dalam pilkada, pengawasan mutasi penduduk dan sebagainya.
 
Beberapa kegiatan di tingkat RT sesungguhnya merupakan kegiatan riil kepemerintahan di tengah-tengah masyarakat atau di lapangan. Dalam pelayanan sistem administrasi kependudukan, misalnya juga sudah harus ada pandangan bahwa data kependudukan harus terekam baik oleh pemerintah, oleh karena itu untuk data penduduk merupakan kewajiban pemerintah untuk mengumpulkannya dari penduduk. Namun juga  sebaliknya data penduduk juga perlu dibantu pengumpulannya dengan dukungan dari penduduk untuk direkam dengan baik oleh pemerintah.
 
Oleh karenanya memang persoalan interaksi masyarakat langsung dengan “aparat” terbawah di RT, RW dan desa/kelurahan merupakan refleksi nyata kekuasaan negara atas rakyat. Dalam konteks terosime maka mutasi penduduk yang diketahui oleh masyarakat sekitar dan “aparat” tingkat RT, merupakan langkah awal penanganan masyarakat dari terorisme. Sebaliknya data registrasi penduduk juga menjadi kewajiban pemerintah untuk tersusun secara terstruktur dan rapih dalam bentuk kumpulan data dasar rakyat (data base kependudukan). Jadi bukan hanya soal secarik kartu penduduk saja. Itu apabila kita lihatdari aspek atau sektor registrasi penduduk saja. Dengan program e-KTP, pendataan dan mutasi penduduk akan lebih baik  terekam karena database penduduk yang cukup baik, dan dapat diikuti dinamika pergerakannya.
 
Tentu saja ada aspek atau sektor lain yang merupakan satu rangkaian sekeuens kerja menangkal terorisme di tingkat masyarakat, yaitu sistem atau mekanisme pengamanan di kampung, misalnya pola sistem keamanan lingkungan (siskamling), giliran jaga atau ronda masyarakat sampai kepada pola pengorganisasian kemasyarakatan di tengah-tengah masyarakat, misalnya dalam bentuk kegiatan keormasan seperti Karang Taruna atau ormas kepemudaan lainnya yang sudah ada selama ini, tetapi menurun sangat drastis kegiatannya sejak tahun 1998 hingga sekarang. Mungkin saatnya kita gali kembali hal-hal yang baik itu; mari tumbuhkan partisipasi tingkat akar rumput secara lebih proporsional lagi, dengan mensyaratkan dari pemerintah dua elemen utama yaitu mereka butuh dorongan dan ruang gerak sampai kepada ijin (permission atau ruang normatif) untuk bergerak dan mereka membutuhkan kepercayaan dari pemerintah.  Trust atau kepercayaan bukan hanya dibutuhkan oleh pemerintah dari rakyat,tetapi sebaliknya rakyat juga membutuhkan trust dari pemerintah.
 
Siti Nurbaya Bakar
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Revitalisasi Lahan Kritis Di Daerah Tangkapan Air Waduk Gajah Mungkur

 Presiden Joko Widodo mengunjungi masyarakat Desa Jatisari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. Kunjungan ini adalah untuk bersama-sama masyarakat melakukan rehabilitasi lahan dengan penanaman pohon dan tanaman vetiver guna mengatasi sedimentasi Dam (waduk) Gajah Mungkur.

Presiden Jokowi menyampaikan kombinasi penanaman ini penting untuk melindungi Dam Gajah Mungkur dari pendangkalan akibat masuknya sedimen dari wilayah hulu waduk. Penanaman ini juga sekaligus mengajak masyarakat untuk menanam lahan kritis secara tepat.

"Ini ada pohon durian ada, sirsak ada, klengkeng ada. Jadi kombinasi antara sengon/albasia dengan vetiver. Ini baik untuk ditanam ditempat yang curam yang rawan longsor, di daerah hulu yang fungsi mengikat tanahnya penting, ini perlu ditanam vetiver," jelas Presiden Jokowi, di hadapan masyarakat Desa Jatisari, (15/02).

Presiden juga menjelaskan bahwa Dam Gajah Mungkur yang merupakan infrastruktur sumberdaya air strategis nasional, laju sedimentasi total pertahunnya mencapai sebesar 3,2 juta m3/ tahun. Namun setiap tahun perlu dilakukan pengerukan sedimen untuk menghindari pendangkalan. Presiden menekankan pentingnya pengurusan wilayah hulu Dam.

"Tiap tahun dikeruk muncul lagi karena hulunya perlu diurus. Ini yang mau kita urus. Nanti pohon-pohon ini ada sengon, dan pohon buah-buahan, yang nanti dibagikan kepada masyarakat. Sehingga dari sisi ekonominya dapet, lalu untuk fungsi fungsi lingkungan dari fungsi untuk merawat tanah dan air dapet," tambah Presiden.

Penanaman pohon dan vetiver oleh Presiden di Desa Jatisari salah satunya karena Desa Jatisari yang masuk Sub DAS Keduang, salah satu dari 10 Sub DAS di Daerah Tangkapan Air (DTA) Dam Gajah Mungkur, adalah subdas paling besar menyuplai sedimen ke dalam badan Dam Gajah Mungkur, yaitu sedimen sebesar 1,2 juta m3/tahun atau menyumbangkan 37,5% dari total sedimen yang masuk.

Jika model rehabilitasi ini berhasil di Dam Gajah Mungkur, Presiden ingin agar dapat direplikasi di Dam-Dam lainnya di seluruh Indonesia.

Sisi...

Read More...
Presiden Joko Widodo Berikan Perhatian Tinggi pada Kawasan Konservasi

 Presiden RI Joko Widodo menegaskan upaya pemulihan lingkungan, baik di dalam kawasan hutan negara, maupun lahan masyarakat.

"Kita ingin memulai hal-hal yang berkaitan dengan ekosistem, satwa, flora fauna, juga penanaman kembali, reboisasi, di kawasan-kawasan yang sering banjir, tanah longsor," ujar Presiden Jokowi, saat kunjungan kerja di Taman Nasional Gunung Merapi, tepatnya di Wisata Alam Jurang Jero, Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, Jumat (14/02).

Kawasan hutan disana, hingga sekarang masih dalam proses reboisasi, pasca erupsi besar di tahun 2010.

"Tadi saya sampaikan untuk menanam vetiver, tanam tanaman yang fungsi hijaunya ada juga fungsi ekonominya juga ada. Saya kira itu akan terus saya dorong," ucapnya.

Reboisasi disini penting dilakukan, karena wilayah Srumbung merupakan lereng Gunung Merapi yang dibawahnya rata-rata adalah pemukiman.

Tercatat jumlah desa di sekitar Taman Nasional Gunung Merapi sebanyak 30 desa. Jadi, upaya rehabilitasi di kawasan ini terus dilakukan.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan pengayaan tanaman bawah atau underneath untuk menjaga stabilitas tanah di kelerengan. Presiden Jokowi melakukan penanaman pohon Pulai (Alstonia scholaris), bersama masyarakat yang selama ini memanfatkan jasa lingkungan Gunung Merapi seperti “Pencinta Merapi Harmonis“, juga bersama pramuka dan TNI. Wilayah yang ditanami ini, termasuk zona rehabilitasi TN Gunung Merapi.

Perlindungan lingkungan juga penting agar sejalan dengan kemakmuran ekonomi masyarakat, yang saat ini aktif untuk kegiatan ekowisata.

Gunung Merapi memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di kaki Merapi. Total nilai ekonomi bagi masyarakat 30 desa penyangga, senilai 59,48 Milyar dengan rincian dari wisata 14,8 Milyar (24,9%), air 2,9 Milyar (4,9%), rumput 19,4 Milyar (32,6%), rencek 3,7 Milyar (6,2%), perdagangan kayu bakar 0,08 Milyar (0,1%), pembuatan arang 1,8 Milyar (3%), serta pasir dan batu 16,8 Milyar (28,2%).

Keanekaragaman hayati di kawasan-kawasan...

Read More...
Di RUU Omnibus Law, Pemerintah Tetap Tindak Tegas Perusak Lingkungan

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan bahwa revisi UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dalam RUU Cipta Kerja, tetap  dalam semangat menindak tegas perusak lingkungan.

Hal yang menjadi catatan di ruang  publik  diantaranya berkenaan dengan subyek Pertanggungjawaban Mutlak.
Dipastikan tidak akan mengaburkan pengertian pertanggungjawaban mutlak bagi perusak lingkungan dari frasa dalam Pasal berkenaan dengan pertanggung jawaban mutlak tersebut. Justru penegakan hukum lingkungan akan semakin diperkuat.

''Pada RUU Omnibus Law, penegakan hukum lingkungan tetap dilakukan dan pelaku kejahatan lingkungan tetap dihukum.  Penegakan hukum pidana tetap dapat menjerat para pembakar hutan, pencemar dan perusak lingkungan, karena pasal pidana tetap dipertahankan,'' ungkap Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono pada media, Jumat (14/2/2020).

Pada RUU ini setiap orang atau badan usaha yang terbukti telah mengakibatkan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan dapat dijerat dengan sanksi pidana. Dalam hal ini prinsip ultimum remedium yang diterapkan.

Untuk pelanggaran-pelanggaran teknis yang membutuhkan langkah koreksi (corrective action) maka tetap dilakukan penegakan hukum dengan sanksi administratif paksaan pemerintah. Berturut-turut  pembekuan dan pencabutan izin serta selanjutnya denda.

Sementara untuk perbuatan melawan hukum yang terkait dengan kegiatan menghasilkan limbah B3, menggunakan B3 atau kegiatan yang berdampak besar dan beresiko tinggi, tetap diterapkan pertanggungjawaban mutlak.

Adapun kalimat dalam RUU yang berbunyi  “...tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” tidak akan menghilangkan makna pertanggung jawaban mutlak, dimana unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan.

''Sehingga perbuatan melawan hukum terkait dengan limbah B3, B3 atau yang beresiko tinggi yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan tetap dapat dimintai pertanggung jawabannya untuk membayar ganti kerugian lingkungan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan,''...

Read More...
Menteri LHK Lantik Sepuluh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup KLHK

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya melantik 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II lingkup KLHK di Jakarta (11/02/2020). Menteri LHK pada sambutannya, berharap para pejabat yang baru dilantik dapat meningkatkan akselerasi, dan kemampuan kinerja kementerian dalam merespon berbagai tuntutan, keinginan, dan harapan masyarakat terhadap berbagai masalah yang mengiringi proses pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Menteri Siti melanjutkan, pelantikan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pejabat struktural yang telah memasuki pensiun, dan penyegaran penugasan baik bagi yang mendapat promosi maupun yang bersifat tour of duty pada eselon yang sama, serta untuk menghindari potensi stagnasi, dan kesenjangan operasional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KLHK.

"Penunjukkan saudara-saudara bukanlah berdasarkan kriteria senioritas semata, tetapi atas dasar pertimbangan performance kinerja, prestasi, dan kapabilitas yang dilakukan secara objektif. Melalui mekanisme ini, diharapkan para pejabat baru dapat menunjukkan komitmen, dan kinerja yang lebih optimal," kata Menteri Siti.

Dikatakannya, Pimpinan Tinggi Pratama merupakan jabatan strategis karena merupakan pelaksana kebijakan pimpinan dan mengimplementasikannya pada tinggkat operasional. "Agar pengaplikasian kebijakan dapat berjalan secara efektif, saudara-saudara tidak hanya dituntut untuk mampu melakukan sinergi, dan kerjasama yang lebih erat, tetapi juga dapat mengidentifikasi berbagai kendala, dan hambatan di lapangan, untuk dilaporkan kepada pimpinan sehingga dapat diformulasikan suatu solusi yang tepat," tambah Menteri Siti.

Menteri Siti mengingatkan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik untuk terus meningkatkan profesionalisme, khususnya kemampuan manajerial, integritas dan disiplin tinggi. Menteri Siti juga memastikan, kinerja para pejabat akan terus dievaluasi secara periodik berdasarkan ukuran dan pencapaian target yang jelas.

"Tidak menutup kemungkinan, jika hasil dari evaluasi tersebut tidak menunjukkan kinerja...

Read More...
KLHK Ubah Limbah Pesantren Jadi Sumber Energi

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik, biodigester dan sarana MCK di Pesantren Darul Hijrah, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Semua fasilitas tersebut menjadi percontohan untuk upaya pengelolaan lingkungan terutama dari limbah domestik, limbah industri kecil dan limbah peternakan di Indonesia.

Pilot project IPAL ini selain untuk mengolah air limbah juga dilengkapi dengan biodigester untuk menangkap gas metan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar kegiatan memasak untuk keperluan sehari-hari para santri.

"Dulunya pondok ini sangat gersang, sekarang sudah menjadi percontohan bidang lingkungan, terlebih dengan bantual IPAL dan lainnya dari pemerintah. Atas semua pemberian pemerintah ini, kami mengucapkan terimakasih pada Ibu Menteri LHK," ungkap Pimpinan Pondok Darul Hijrah, KH.Zarkasyihasbi, Lc, Sabtu (8/2/2020) saat peresmian IPAL, Biogas dan MCK di Kabupaten Banjar, Martapura, Kalsel.

Dari hasil pendampingan KLHK, pembangunan IPAL domestik di pesantren ini mampu mengolah air limbah sebesar 80 m3 per hari dan menurunkan beban pencemar BOD sekitar 90% atau setara dengan 10,51 ton per tahun. Dari pengujian kualitas air limbah yang dibuang ke media lingkungan dari IPAL tersebut telah memenuhi baku mutu air limbah sesuai peraturan Menteri LHK nomor 68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

Unit pemroses pada IPAL domestik terdiri dari bak biodigester, bak pengendap (settler), bak anaerobic baffled reactor, bak anaerobic filter. Manfaat lain yang diperoleh dari pembangunan IPAL ini adalah ketersediaan biogas sebagai sumber energi yang dapat dimanfaatkan oleh dapur pesantren sebesar 4.380 m3 biogas per tahun atau setara 2.014 kg LPG per tahun dengan nilai ekonomi sebesar Rp. 25.185.000,- per tahun.

Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepedulian civitas Pesantren Darul Hijrah terhadap lingkungan hidup dan kehutanan. Hal ini katanya sejalan dengan semangat Presiden Joko Widodo yang mengajak...

Read More...
Di HPN 2020, Presiden Jokowi Kenalkan Ibukota Negara Baru Ramah Lingkungan

 Pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Kalimantan Selatan, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan langkah serius pemerintah menyiapkan Ibu Kota Negara baru yang ramah lingkungan. Untuk itu pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah dengan dukungan perencanaan yang matang.

"Yang pertama dibangun adalah nursery (lokasi pembibitan). Akan ada 17 juta bibit disiapkan. Kita akan wujudkan Ibu kota negara baru yang ramah lingkungan, smart city,  semua kendaraan adalah listrik, ramah pejalan kaki, dan dekat dengan alam," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya di acara puncak HPN, Sabtu (8/2/2020) di Banjarbaru, Kalsel.

Pemindahan IKN kata Presiden, bukan sekedar memindahkan kantor dan manusia, namun harus menunjukkan keunggulan sebagai suatu bangsa. Peran Pers dalam hal ini menjadi sangat penting, terutama untuk menjaga situasi bangsa tetap kondusif.

"Negara butuh kehadiran Pers untuk melawan kekacauan informasi, semburan fitnah dan hoax yang mengancam Bangsa. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapatkan informasi yang sehat. Karena itu ekosistem media harus dijaga," pesan Presiden.

Terkait persiapan IKN, KLHK akan membangun Persemaian Modern yang rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 120 Hektar di Kalimantan Timur.

Selain menjadi pusat pembibitan dan kebun benih, pada lokasi ini juga akan dibuat Arboretum atau taman hutan dengan koleksi tanaman endemik Indonesia. Serta akan berfungsi juga sebagai taman rekreasi dan sarana olahraga.

Sementara itu penanggung jawab penyelenggara yang juga adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari memberi apresiasi khusus peran Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

"Terimakasih kami sampaikan kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, yang memberikan respon sangat cepat mendukung terlaksananya kegiatan penanaman pohon, menjadikan HPN 2020 sebagai HPN 'terhijau' dalam sejarah pelaksanaannya," kata Atal.

Rangkaian agenda hijau HPN 2020 ditandai Presiden Jokowi dengan penanaman pohon Mersawa...

Read More...
Resmikan TPA Regional Banjarbakula, Presiden Ingatkan Pentingnya Pengelolaan Sampah

 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meresmikan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Banjarbakula di Kabupaten Banjarbaru pada Jum'at (07/02/2020). Pada saat peresmian, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Presiden Joko Widodo pada sambutannya mengingatkan bahwa pengelolaan sampah dengan baik dan benar sangatlah penting. "Sampah bukanlah persoalan yang sepele", ucap Presiden mengawali.

Presiden melanjutkan, ribuan ton sampah yang tidak tertangani, dapat menimbulkan musibah. Presiden mengingatkan bahwa kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan telah terbukti memunculkan bencana, baik itu bau tidak sedap, penyakit, pencemaran lingkungan dan sumber air, serta bencana banjir yang sangat merugikan.

"Bertambahnya jumlah penduduk akan mengakibatkan bertambahnya volume timbulan sampah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah di TPA perlu ditata dengan baik, memiliki fasilitas dan teknologi pengolahan yang modern, serta sistem manajemen yang baik", terang Presiden Joko Widodo.

Presiden mengapresiasi adanya TPA Regional Banjarbakula yang melibatkan beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan ini. TPA ini memiliki luas lahan kurang lebih 15 Hektare yang melayani masyarakat di Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut. TPA ini dapat mengolah sampah sebesar 790 ton perhari. Teknologi yang digunakan adalah sanitary landfill dilengkapi dengan pengolahan air lindi 1,5 liter perdetik, sehingga lingkungan sekitar tidak tercemar timbulan sampah dan bau.

Presiden Joko Widodo berharap agar pemerintah tetap memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat memilah sampah. "Meskipun TPA yang bagus sudah ada, kita tetap melatih masyarakat untuk bisa mandiri dalam mengelola sampah, sehingga bisa memilah sampah, dan bisa reduce, reuse dan recycle", pinta Presiden Joko Widodo.

Presiden juga meminta agar terus dikembangkan teknologi dalam pengelolaan...

Read More...
Presiden: Aturan Main Penanganan Karhutla Tahun 2020 Masih Sama

 Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Rakornas Karhutla) yang di gelar di Istana Negara Jakarta pada hari Kamis 6 Februari 2020, Presiden kembali mengingatkan aturan main pengendalian karhutla yang telah dimulai sejak 2016.

Di depan beberapa Pimpinan Kementerian/Lembaga, Gubernur provinsi rawan karhutla, Pangdam, Danrem, Kapolda, Bupati/Walikota wilayah rawan karhutla, Kapolres, dan para stakeholder pengelola kawasan hutan maupun lahan, Presiden menekankan jika akan mencopot jajaran TNI dan Polri di daerah jika terjadi karhutla di wilayah teritori mereka. Aturan main ini dijelaskannya masih terus berlaku hingga saat ini. Meskipun demikian Presiden juga mengapresiasi kerja keras semua pihak yang telah menangani karhutla di berbagai daerah.

"Aturannya, saya ulang, khusus utk TNI dan Polri yang wilayahnya ada kebakaran besar, hati-hati Pangdam nya, Kapolda nya, Danrem nya, Dandim nya, hati-hati Kapolres nya. Tegas tegas saya sampaikan, pasti saya telepon ke Panglima, ke Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya pasti, dandim nya sudah dicopot belum. Ya, pasti saya tanyakan, Pangdam sama Kapoldanya sudah diganti belum. Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang," ungkap Presiden.

Aturan main ini kembali diingatkan Presiden pada Rakornas ini karena ditakutkan jika ada Gubernur, Bupati, Walikota, Pangdam, Danrem dan Dandim baru, ada Kapolda, Kapolres baru yang masuk dalam daerah yang rawan kebakaran sehingga tidak tahu aturan main pengendalian karhutla yang sudah dibuat sejak 2016.

Selanjutnya Presiden juga mengingatkan bahwa tahun 2019 lalu luasan karhutla mencapai 1,5 juta hektare, meningkat dibandingkan tahun 2016 hingga tahun 2018. Hal ini mesti jadi perhatian semua pihak. Meskipun luasan karhutla di Indonesia masih di bawah karhutla tahun 2015 yang mencapai 2,5 juta hektare, serta jauh dibandingkan dengan karhutla yang terjadi di berbagai...

Read More...
Pulihkan Lingkungan, Pemerintah dan Masyarakat Bekerja Sama Lakukan RHL di Lokasi Bencana

 Presiden Joko Widodo pada Senin (03/02/2020), melihat kondisi di lapangan terdampak bencana di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, serta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, Wakil Menteri LHK, Alue Dohong, Kepala BNPB, Doni Monardo, serta pejabat tinggi negara lainnya menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo. Turunnya Presiden dan para pimpinan tinggi negara ke lapangan, untuk memastikan bahwa proses pemulihan lingkungan berjalan dengan baik seperti yang diharapkan.

Di Desa Harkatjaya, Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan percontohan pemulihan lingkungan dan penanggulangan bencana yang dibangun KLHK yaitu di Kampung Banar, Desa Harkatjaya, Kecamatan Sukajaya. Kemudian di Desa Pasir Madang, Presiden meninjau Kebun Bibit Desa (KBD), serta memimpin langsung kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dengan melakukan penanaman tumbuhan Vetiver bersama masyarakat sekitar. Presiden Joko Widodo berharap agar RHL secara umum ditingkatkan berkali-kali lipat sebagai upaya untuk pemulihan lingkungan.

Presiden Joko Widodo menghimbau agar masyarakat turut menjaga apa yang telah ditanam, salah satunya adalah dengan tidak sembarang mencabut tumbuhan Vetiver yang ada di lereng bukit karena berfungsi mengikat tanah dan mencegah longsor. "Dengan ini juga kita mengedukasi masyarakat agar tanaman Vetiver tidak dicabut", terang Presiden Joko Widodo.

Pada kesempatan kali ini, Menteri Siti menyatakan bahwa Vetiver ini selain bermanfaat untuk pakan ternak dan mengusir hama, bagian akar vetiver juga bermanfaat mencegah longsor dan banjir, memperbaiki kualitas air, melindungi infrastruktur, hingga menyuburkan tanah.

"Di sini juga dilakukan penanaman vetiver (40.000 rumpun) dan agroforestry bersama masyarakat yang sudah mulai...

Read More...
KLHK Jalin Kerjasama dengan Universitas Brawijaya untuk Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan

  KLHK dan Universitas Brawijaya melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Mou) di Jakarta, Kamis (23/01). Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan ini, dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dan Rektor Universitas Brawijaya Nuhfil Hanani, disaksikan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya.

Menteri Siti menyampaikan, KLHK menyambut baik dan gembira atas inisiatif kerja sama yang secara resmi dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan komitmen bersama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

“Kami juga berharap kerjasama ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara nyata dan untuk mendorong tercapainya keadilan sebagaimana amanah dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran; Penelitian dan Pengembangan; dan Pengabdian Kepada Masyarakat,” ujar Menteri Siti.

Nota Kesepahaman yang ditandatangani ini merupakan langkah bersama untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada, dan membangun sinergi para pihak, yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung. Semuanya dirangkum dan dituangkan ke dalam beberapa ruang lingkup.

“Bagi KLHK, Nota Kesepahaman ini juga bernilai strategis. Penandatangan MoU ini merupakan awal dari kerja sama para pihak, dan sinergi yang selama ini sudah terjadi, sekarang menjadi lebih kokoh dengan MoU ini,” katanya.

Selanjutnya, Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Eselon I atau Kepala Satker sesuai dengan kewenangannya. “Hal penting yang menjadi dasar penandatanganan MoU ini, harus ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sejumlah hal penting yang dapat segera ditindaklanjuti diantaranya berkenaan dengan kajian perubahan iklim, pengembangan ekowisata dan SDGs, produktivitas hutan produksi, pengendalian hama penyakit, pengendalian kebakaran hutan, pembinaan masyarakat sekitar hutan, pengembangan lembaga konservasi, dan perhutanan...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9