Wednesday, September 23, 2020

Teror dan Kemasyarakatan

Centering dan Coridorizing Perjalanan Bangsa.  Fukuyama, dalam bukunya berjudul State Building (2004), mengisyaratkan tiga ukuran utama keberhasilan suaru negara (atau sebaliknya bisa menjadi indikasi kegagalan negara), yaitu: pertama, negara itu mampu membangun demokrasi bagi dirinya sendiri; kedua, negara itu merupakan sarang teroris atau tidak; dan ketiga, negara itu apakah merupakan ancaman bagi negara tetangganya. Ukuran-ukuran itu bisa diidentikkan dengan menyimak kembali falsafah dasar negara kita dan diasosiasikan melalui butir-butir makna falsafahPancasila yang mengedepankan Ketuhanan, Peradaban, Keadilan, Kedaulatan,Musyawarah serta Kesjehateraan sebagai elemen utama dalam pencapaian tujuan bernegara INDONESIA.  Muatan itu juga telah dituangkan dalam konstitusi  UUD 1945.
 
Makna yang bisa kita petik dengan pendekatan konstitusi ialah bahwa telah ada upaya bersama bangsa ini untuk mengaktualisasikan  tujuan konstitusi (Andrew Heywood, 2002) yaitu: pertama, untuk semakin memperkuat negara; kedua, untuk semakin mempertajam nilai-nilai bangsa serta sasaran dalam bernegara; ketiga, untuk semakin mengupayakan stabilitas pemerintahan; keempat untuk semakin melindungi kebebasan bagi rakyatnya dan kelima, untuk semakin mempertajam legitimasi kekuasaan kenegaraan. Lima tujuan itu jelas menjadi arah pada setiap langkah dalam membawa Negara ini baik sejak Presiden Habibie, Abdurachman Wahid dan Megawati Soekarnoputri serta saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oleh karena itu jelas bahwa centering dan coridorzing perjalanan bangsa kita memang betul-betul mempunyai arah. Persoalannya sekarang arah dan koridor itu yang sesungguhnya perlu betul-betul dipahami oleh masyarakat luas, tidak saja hanya sebatas dokumen dalam bentuk UUD 1945, ataupun dokumen hasil-hasil TAP MPR atau dokumen RPJM, misalnya.
 
Tentu sangat dapat kita pahami bahwa bagi negara dengan kondisi geografis dan jumlah penduduk yang dimiliki Indonesia, bukan hal mudah untuk melakukan sosialisasi suatu agenda politik nasional bangsa. Upaya untuk pemahaman kehidupan bernegara dan berbangsa diantaranya dengan sosialisasi misalnya merupakan bagian paket kegiatan yang sama sekali jauh dari dukungan kerjasama teknis luar negeri, misalnya dibandingkan dengan kegiatan pembaharuan lainnya seperti perubahan sistem, mekanisme keuangan, sistem politik, sistem perencanaan, sistem hukum dan sebagainya. Oleh karena itu apa yang berkembang sekarang di tingkat nasional (dibaca Jakarta) misalnya, memang akan sangat sulit diikuti gerakan perubahan atau pembaharuannya oleh seluruh daerah dan masyarakat. Dengan kata lain resonansinya sangat lemah. Kecepatan dalam perubahan tingkat  nasional jauh lebih melesat dibandingkan dengan kecepatan dalam penularannya atau resonansinya ke daerah dan seluruh masyarakat .Akibatnya bisa dibayangkan,  ketidakseimbangan yang terjadi dalam perikehidupan bernegara bangsa kita dalam semangat dan sistem yang sarat dengan pembaharuan.

Hampir sebagian besar informasi atau penularan pada masyarakat yang berakibat pada gerak resonansinya (hampir dapat dikatakan) hanya bersumber dari media (cetak dan terutama elektornik). Bahkan lebih dahsyat lagi, termasuk dalam analisis kegiatan kendali kerjanya, beberapa elemen pemerintahan juga tampak bersandar pada informasi media. (Bagi sistem kerja dan mekanisme pemerintahan mungkin gambaran ini mengindikasikan satu kelemahan), kecuali bila pemerintah bisa melakukan cross-check dan upaya validasi berkali-kali untuk konfirmasi data atau fakta (dilepaskan dari tendensi opini media). Gambaran ini relevan diutarakan karena akan terkait dengan upaya untuk merekam dan mencatat data dan fakta yang akurat di lapangan melalui elemen kerja teritorial yang saat sekarang juga masih diperdebatkan keberadaannya.
Teror dan Masyarakat.  Masyarakat saat-saat sekarang sedang intensif mengikuti perkembangan  tentang terorisme terkait dengan hasil kerja pemerintah. Dalam pembahasan di masyarakat, juga muncul berbagai pandangan tentang terorisme dan bentuk-bentuk potensial ancamannya di lapangan. Bagi kita, itu merupakan satu indikasi kesadaran yang cukup baik di tengah-tengah masyarakat karena memang banyak definisi tentang terror yang bisa dicari dari segalareferensi. Tetapi yang jelas banyak indikasi lapangan yang bisa  ditangkap dan diterjemahkan sendiri oleh masyarakat apakah itu sebagai bentuk teror atau bukan.
 
Dalam persepsi lapangan bentuk teror bisa beragam, mulai dari terordalam batasan yang rigid (sebagai bentuk serangan fisik dan mentalsekaligus ) sampai kepada terror dalam bentuk serangan psikis atau mulai dari bom sampai kepada bioterosime dan pelemahan nilai-nilai bangsa. Juga banyak diuraikan di tengah-tengah masyarakat tentang mengapa dan bagaimana teror bisa tumbuh subur di Indonesia, diantaranya dikaitkan dengan kemiskinan.
 
Dari pandangan-pandangan tersebut bisa kita lihat bahwa semua  itu terkait dengan posisi seimbang antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Untuk itu menjadi cukup relevan kita angkat disini tentang fungsi pemerintah. Setidaknya terdapat empat fungsi pokok atau gunanya keberadaan pemerintah, yaitu :  Pertama, pemerintah untuk menjaga stabilitas dan keteraturan (stability and ordering) dalam satu komunitas bernegara. Dalam perspektif Thomas  Hobbe, tujuan berpemerintahan adalah untuk memerintah (govern), mengatur dan menjamin stabilitas dengan cara mengelola kekuasaan negara. Inimengandung makna bahwa pemerintah harus dapat menjaga keberlangsungan dan menjamin survival.
Beberapa ukuran dalam stabilitas dan keteraturan diantaranya berkenaan dengan penyelesaian konflik atau mendorong rekonsiliasi, pengembangan dan konsekwensi atas konsensus politik ditengah-tengah masyarakat, keseimbangan antara respons dan efektifitasnya (karena pada beberapa hal langkah responsif akan terkait dengan potensi ketidak-stabilan) sehingga harus ada kemampuan dalam menyerap danmengakomodasikan harapan rakyat dalam suatu formulasi yang tetap menjagaefektfitas pemerintahan; kepekaan terhadap faktor atau tekanan dari luar ; kemampuan dalam mendorong kohesi sosial dan budaya serta penghormatan kepada kekuasaan dan keadilan dalam arti sosial dan penegakan hak azasi manusia.
Kedua, pemerintah untuk membangun kesejahteraan material (material welfare). Tujuan ini terkait langsung dengan faktor-faktor yang menjanjikan kebaikan (feel-good factors) seperti pertumbuhan ekonomi dan penanganan kemiskinan. Di lapangan tujuan ini dapat secara kongkrit terlihat karena berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, distribusi barang kebutuhan, upaya mengangkat kesejahteraan misalnya, apakah semakin menambahkan  jumlah kelas masyarakat yang miskin atau apakah mengesampingkan kepentingan sosial dan sebagainya.
 
Ketiga, pemerintah untuk kewarganegaraan (citizenship). Fungsi ini berkaitan dengan hak-hak sipil, hak politik dan hak sosial rakyat. Fungsi  ini terkait dengan apa yang dirasakan oleh rakyat berkenaan dengan hak-hak sipil yang meliputi kebebasan, kepemilikan dan kehormatan diri, serta hak politik untuk memilih dan dipilih dan untuk ikut dalam kegiatan  publik; serta hak sosial, jaminan untuk memperoleh status sosial,setidaknya pada standard yang paling minim sekalipun.
 
Keempat, pemerintah untuk demokratisasi. Demokrasi dapat direfleksikan dalam berbagai bentuk, misalnya terkait partisipasi, bagaimana proses pengambilan keputusan itu berlangsung (bukan hasil keputusannya) atau bisa juga berarti mendorong seseorang menjadi otonom atas dirinya sendiri atau dapat pula berarti seseorang menjadi tuan atau master bagi dirinya sendiri. Dalam pengembangan fungsi ini antara lain bisa kita lihat  sehari-hari dalam bentuk tingkat partisipasi dalam kehidupan kepemerintahan, dalam pengambilan keputusan dan pengembangan tingkat inisiatif masyarakat untuk kepentingan bagi dirinya sendiri.
 
Dari gambaran itu mari kita lihat masyarakat atau dibaca rakyat sebagai elemen penting kekuasaan negara dalam konsep kekuasaan negara yang menempatkan bahwa kekuasaan ialah suatu proses dan sekaligus gambaran akankemampuan dalam mempengaruhi rakyat atau membujuk untuk mengikuti apa yang menjadi agenda politik kekuasaan Negara, dimana rakyat ataumasyarakat memiliki pilihannya sendiri. Seperti tanaman bunga dalam sebuahkebun maka bunga-bunga tersebut sesungguhnya bisa dikelola menjadi bentukyang diinginkan sesuai desain taman , tetapi juga perlu kita ingatbahwa tanaman bunga itu sendiri memilki persyaratan dan referensitumbuhnya (seperti diumpamakan oleh oleh Guy Browing dalam Grass RootManagement, 2003).
 
Kalau terorisme itu kita anggap sebagai suatu bentuk “penyakit” yang datang dari luar dan menganggu masyarakat, kita juga perlu melihat bahwa bisa juga datang dari tengah-tengah masyarakat sebagai “penyakit”pula. Teror bom Azhari bisa masuk dalam kategori teror yang masuk ketengah-tengah masyarakat atau ter-injeksi. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa ia menjadi masuk dalam komunitas dan menjadi subur karena kondisi yang “favourable” atau cocok untuk itu, ibarat penyakit tanaman yang masuk dan tumbuh subur karena kondisi pertanaman itu sendiri.  Oleh karenanya pengungkapan ini cukup relevan untuk kita sama-sama waspada akan gambaran tersebut. Beberapa indikasi teror yang masuk memanghanya dapat diatasi dengan ketangguhan di tengah-tengah masyarakat.
Ketangguhan atau ketahanan masyarakat juga tergantung pada banyak hal antara lain kemapanan hidup dan cara pandang hidup bangsa. Sistem nilai bangsa kita yang pernah tumbuh subur untuk saling bergotong royong dan saling mengetahui kondisi tetangga atau bahkan dalam satu sistem adat yanglebih kuat lagi bahwa sesama anggota di tengah-tengah komunitas itumenjadi elemen yang penting (tanpa kecuali), artinya semua terperhatikan.
 
Melemahnya atensi, solidaritas dan gerakan bahu membahu atau gotong   royong di tengah masyarakat yang tampak dengan kejadian teror kiranya bisa kita koreksi, bahkan dengan cara dan bentuk yang paling sederhana sekalipun di tingkat RT, misalnya. Memang saat-saat sekarang aparat di tingkat RT (mungkin juga kurang tepat disebut aparat, sebab kepengurusan RT bersifat voluntary) sedang mengalami akumulasi tugas dan “beban” yang cukup banyak antara lain dengan pengawasan dan asistensi dana kompensasi BLT BBM, pelayanan anak balita posyandu, asistensi pendaftaran pemilih dalam pilkada, pengawasan mutasi penduduk dan sebagainya.
 
Beberapa kegiatan di tingkat RT sesungguhnya merupakan kegiatan riil kepemerintahan di tengah-tengah masyarakat atau di lapangan. Dalam pelayanan sistem administrasi kependudukan, misalnya juga sudah harus ada pandangan bahwa data kependudukan harus terekam baik oleh pemerintah, oleh karena itu untuk data penduduk merupakan kewajiban pemerintah untuk mengumpulkannya dari penduduk. Namun juga  sebaliknya data penduduk juga perlu dibantu pengumpulannya dengan dukungan dari penduduk untuk direkam dengan baik oleh pemerintah.
 
Oleh karenanya memang persoalan interaksi masyarakat langsung dengan “aparat” terbawah di RT, RW dan desa/kelurahan merupakan refleksi nyata kekuasaan negara atas rakyat. Dalam konteks terosime maka mutasi penduduk yang diketahui oleh masyarakat sekitar dan “aparat” tingkat RT, merupakan langkah awal penanganan masyarakat dari terorisme. Sebaliknya data registrasi penduduk juga menjadi kewajiban pemerintah untuk tersusun secara terstruktur dan rapih dalam bentuk kumpulan data dasar rakyat (data base kependudukan). Jadi bukan hanya soal secarik kartu penduduk saja. Itu apabila kita lihatdari aspek atau sektor registrasi penduduk saja. Dengan program e-KTP, pendataan dan mutasi penduduk akan lebih baik  terekam karena database penduduk yang cukup baik, dan dapat diikuti dinamika pergerakannya.
 
Tentu saja ada aspek atau sektor lain yang merupakan satu rangkaian sekeuens kerja menangkal terorisme di tingkat masyarakat, yaitu sistem atau mekanisme pengamanan di kampung, misalnya pola sistem keamanan lingkungan (siskamling), giliran jaga atau ronda masyarakat sampai kepada pola pengorganisasian kemasyarakatan di tengah-tengah masyarakat, misalnya dalam bentuk kegiatan keormasan seperti Karang Taruna atau ormas kepemudaan lainnya yang sudah ada selama ini, tetapi menurun sangat drastis kegiatannya sejak tahun 1998 hingga sekarang. Mungkin saatnya kita gali kembali hal-hal yang baik itu; mari tumbuhkan partisipasi tingkat akar rumput secara lebih proporsional lagi, dengan mensyaratkan dari pemerintah dua elemen utama yaitu mereka butuh dorongan dan ruang gerak sampai kepada ijin (permission atau ruang normatif) untuk bergerak dan mereka membutuhkan kepercayaan dari pemerintah.  Trust atau kepercayaan bukan hanya dibutuhkan oleh pemerintah dari rakyat,tetapi sebaliknya rakyat juga membutuhkan trust dari pemerintah.
 
Siti Nurbaya Bakar
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Dua Anak Badak Jawa Lahir di Taman Nasional Ujung Kulon

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertepatan dengan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2020 mengumumkan kelahiran dua Badak Jawa di Taman Nasional (TN) Ujung Kulon, masing-masing satu jantan dan satu betina. Kedua individu baru tersebut dapat diketahui dari hasil monitoring tim Balai TN Ujung Kulon sejak bulan Maret hingga Agustus  tahun 2020 dengan menggunakan 93 video kamera jebak.

Hingga Agustus tahun ini, jumlah kumulatif Badak Jawa menurut  data terakhir KLHK, mencapai 74 individu, masing-masing 40 jantan dan 34 betina, dengan komposisi umur terdiri dari 15 adalah individu anak dan 59 merupakan pada klaster usia remaja-dewasa.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, Wiratno pada penjelasan soal Badak Jawa di Jakarta (18/09/2020) menyampaikan bahwa kondisi habitat Badak Jawa di TN Ujung Kulon terbukti masih baik, yang ditandai dengan kelahiran Badak Jawa. Tahun lalu, di TN Ujung Kulon juga terdapat empat kelahiran individu Badak Jawa.

“Kelahiran Badak Jawa di TN Ujung Kulon tersebut juga mempertegas bahwa populasi Badak Jawa terus mengalami perkembangbiakan alami dengan baik, sehingga terus memberi harapan besar bagi kelangsungan hidup  satwa langka  spesies Badak Jawa” jelas Wiratno.

Wiratno juga memastikan, perihal ketersediaan pakan Badak Jawa di semenanjung Ujung Kulon masih relatif sangat baik, sehingga menjadi daya dukung kehidupan dan perilaku Badak Jawa pada saat ini dan masa yang akan datang.


Wiratno kemudian menegaskan bahwa, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, monitoring lapangan terus dilakukan diantaranya melalui video kamera jebak masih terus berlanjut. Kegiatan monitoring dan pengamanan penuh (full protection) terus dilakukan hingga akhir Desember 2020.

“Pengambilan data dan observasi habitat terus dilakukan. Pandemi ini tidak menghentikan kegiatan lapangan KLHK khususnya petugas konservasi di TN Ujung Kulon dan taman nasional lainnya di Indonesia ,” ungkap Wiratno. Dirinya juga menyampaikan bahwa perintah...

Read More...
Jutaan Relawan Ikut Aksi Clean Up & Pilah Sampah Dari Rumah

  World Cleanup Day (WCD) Indonesia kembali hadir sebagai kegiatan tahunan bersih-bersih dan memilah sampah secara serentak di seluruh Indonesia. Setelah sukses melibatkan 9.5 juta relawan pada 2019, WCD Indonesia kembali dilaksanakan bersama lebih dari 2 juta relawan di tahun 2020 dengan kampanye yang sama yaitu #kami13juta. Kegiatan ini diadakan oleh 180 lebih negara di dunia. Selama dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2018 dan 2019 Indonesia menjadi negara yang memimpin aksi cleanup terbesar di dunia, disusul negara kedua yaitu Pakistan.

Kegiatan WCD Indonesia 2020 ini mendapatkan dukungan yang baik dari pemerintah Indonesia, terutama dengan keluarnya surat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain itu KLHK juga meminta seluruh gubernur, bupati dan walikota di daerah mendukung aksi ini. Tidak hanya dukungan surat, Menteri LHK, Siti Nurbaya, juga mengeluarkan radiogram kepada seluruh kepala daerah yang meminta peranan dukungan mereka.

“Mohon peranan gubernur, bupati, walikota untuk mendukung pelaksanaan kegiatan World Cleanup Day tersebut dengan mendorong masyarakat dengan melaksanakan aksi cleanup dan pilah sampah dari rumah secara serentak di daerah,” tulis Siti dalam radiogramnya.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia tidak menghentikan terlaksananya kegiatan bersih-bersih terbesar ini. Beberapa negara melakukan kampanye yang berbeda, seperti digital cleanup, individual cleanup dan regular cleanup. Di Indonesia, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 (PSLB3), Rosa Vivien Ratnawati, mengatakan WCD Indonesia 2020 dilakukan khusus di zona covid resiko rendah dengan aksi utama individual cleanup yaitu masyarakat diajak terlibat untuk ikut aksi cleanup dan pilah sampah dari rumah selama 7 hari (13-19 September 2020).

“Kegiatan WCD pada tahun ini berfokus pada "Pilah Sampah dari Rumah", sampai tadi siang sudah lebih dari 2 juta relawan yang terdata yang melaporkan kegiatan WCD di daerahnya. Pada tahun 2022, Indonesia akan menjadi tuan rumah kegiatan WCD dan prinsipnya pemerintah...

Read More...
Di Forum G-20, Menteri Siti Nurbaya Jelaskan Pembaruan Tata Kelola LHK Indonesia


 Indonesia memiliki tiga kekuatan dalam membangun lingkungan hidup dan kehutanan yaitu kekuatan moral, intelektual dan pendanaan. Demikian ditegaskan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya pada Rabu (16/09/2020), dalam pertemuan virtual antarmenteri lingkungan hidup negara anggota G-20.

“Kekuatan moral merupakan pengejawantahan dari mandat konstitusi, kekuatan intelektual diperoleh dari berbagai kerja sama teknis pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dengan dunia internasional, serta kekuatan pendanaan diperoleh dari prioritas nasional dalam alokasi sumber dana serta dan kerja sama pendanaan dengan negara lain”, ungkap Menteri Siti.

Menteri Siti menyampaikan komitmen dan kegiatan-kegiatan nasional dalam upaya peningkatan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia pada saat memberikan official statement.

Peningkatan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia, dilaksanakan dengan menginternalisasi kekuatan moral dan intelektual sebagai dasar pemecahan masalah. Dalam kesempatan tersebut Menteri Siti menekankan visi Presiden Joko Widodo dalam memastikan tersedianya lingkungan yang baik bagi warga negara.

Sejak tahun 2011 pemerintah telah melakukan moratorium penerbitan izin baru dan sekarang telah menghentikan izin baru pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut. Pemerintah juga telah melakukan tindakan korektif untuk mengurangi laju deforestasi, meningkatkan pemulihan lansekap hutan, akselarasi program perhutanan sosial, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan konservasi.

Kemudian, Menteri Siti menerangkan bahwa peran serta dunia usaha dalam rehabilitasi lahan juga berhasil ditingkatkan. Lahan seluas 102.000 ha telah ditanami dengan partisipasi dunia usaha, para pemegang izin, sementara dari dana APBN dilakukan penanaman seluas 100.000 sampai 200.000 ha per tahun.

Kawasan hutan mangrove juga tak luput dari program rehabilitasi. Target rehabilitasi adalah seluas 637.000 Ha kawasan mangrove yang kritis dari total 3,3 juta Ha luas hutan mangrove di Indonesia,...

Read More...
Menteri LHK: Intelektual Power dan Moral Power adalah Kunci dalam Menjaga Sumber Daya Alam


 Menjaga hutan dan sumber daya alam adalah perjuangan menjaga kehidupan bangsa dan negara. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutann (LHK), Siti Nurbaya pun meyakini bahwa intelektual power dan moral power adalah kunci dalam menjaga sumber daya alam tersebut. Hal itu disampaikan pada lokakarya “Penguatan Peran Para Pihak dalam Implementasi Insinyur Profesional Kehutanan” dalam rangka Kongres Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA) 2020 yang dilakukan secara virtual, Kamis (10/9).

Mendukung hal tersebut, dalam kesempatan ini Siti Nurbaya menyampaikan pentingnya membangun profesionalitas anak bangsa atas dasar kebutuhan kemandirian bangsa yang paling sering diindikasikan pada konteks ekonomi yang didalamnya terdapat peran penting insinyur profesional.

“Semua orang memiliki peran untuk menyuburkan tumbuh dan berkembangnya negara dalam perjalanan menuju kemajuan. Peran tersebut salah satunya adalah peran mengembangkan instrumen dan teknologi untuk membuat Indonesia Maju untuk shape the future,” ucap Siti Nurbaya.   

Siti Nurbaya juga menegaskan bahwa upaya pelembagaan profesi insinyur hayati, khususya kehutanan perlu dipercepat dan menjadi perhatian secara sungguh-sungguh. Tidak ada pilihan lain karena UUD 1945 juga telah menegaskan pada Pasal 33 bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Ayat 3) dan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (ayat4).

FOReTIKA merupakan Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia yang juga membahas isu-isu kebijakan pembangunan kehutanan, yaitu pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Perhutanan Sosial, Konservasi SDA dan Keanekaragaman Hayati, struktur organisasi...

Read More...
Rehabilitasi DAS untuk Pemulihan Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi


Rehabilitasi DAS yang merupakan upaya pemulihan lingkungan dan menjadi agenda pembangunan Presiden Jokowi dan Wapres KH. Ma’ruf Amin ini bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pemulihan kawasan hutan dan mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Mencapai kualitas lingkungan hidup yang baik merupakan amanat Pasal 28H UUD 1945 yang menyebutkan bahwa warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik.

Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi pemegang IPPKH menjadi sangat penting karena perbaikan lingkungan tidak mungkin dibebankan hanya kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah semata, namun harus dilakukan oleh semua unsur secara bersama-sama atau “Urun Daya” (crowdsourcing), yaitu bahwa setiap orang wajib ikut berpartisipasi melakukan perbaikan lingkungan sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya.

Apalagi di masa pandemi Covid-19, selain bermanfaat bagi lingkungan, rehabilitasi DAS juga dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat berupa upah kerja harian sebagai prestasi pada saat pengerjaan kegiatan yang akan menjadi salah satu bentuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang memerlukan lapangan pekerjaan.

“Seluruh kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah, khususnya melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sepenuhnya diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan rakyat dengan tetap mengedepankan pada perlindungan dan perbaikan lingkungan,” tegas Menteri LHK, Siti Nurbaya pada acara Serial Webinar tentang Rehabilitasi DAS pada Senin (7/9).

“Wajib hukumnya bagi pemegang izin untuk melaksanakan reklamasi dan revegetasi pasca kegiatan penambangan. Selain itu, setiap pemegang IPPKH juga diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi DAS di luar areal izinnya agar daya dukung dan daya tampung lingkungan pada wilayah DAS tersebut tidak mengalami penurunan,” tambah Menteri Siti.

Sampai saat ini total IPPKH yang masih aktif sebanyak 1.039 unit atau setara dengan 500.131 Ha, terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu IPPKH untuk Pertambangan sebanyak...

Read More...
Analisis Water-Balance untuk Perencanaan Lingkungan di Wilayah


Para pemangku wilayah perlu mempunyai pemahaman dan mampu melakukan analisis water-balance (neraca air/keseimbangan air) yang baik dalam perencanaan wilayahnya.

Water-balance adalah suatu analisa yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya air suatu daerah tinjauan yang didasarkan pada perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air.

Berbagai tantangan khususnya berkaitan dengan lingkungan dan sumberdaya alam, khususnya hutan, perlu dikelola dengan baik dan diselesaikan dengan dasar-dasar legallly dan scientifically.

"Oleh karenanya kita sebagai garda penjaga sumberdaya alam Indonesia perlu lebih menyiapkan diri, dan lebih memahami berbagai pengetahuan teknis dalam mendukung tugas-tugas kita, misalnya dalam hal metodologi waterbalance, dengan kata lain kita harus well-equipped," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Analisis Spatio-Temporal Neraca Air untuk Mitigasi Bencana, yang digelar virtual, Kamis (3/9).

Pelatihan ini, menurut Menteri Siti penting, untuk mendasari pemahaman tentang konsepsi mengenai lingkungan dan bentang alam, tentang kewilayahan dan pengelolaan wilayah, serta dimensi ekologis dalam water-balance.

Secara konkrit, pemahaman tentang water balance, akan membantu dalam perencanaan wilayah dalam kaitan, konstruksi pembanguan dan dengan daya tampung dam atas air hujan. Analisis water-balance juga berperan dalam menentukan bulan basah dan bulan kering untuk periode tanam atau cropping kalender serta sekaligus untuk membangun pola tanam bagi masyarakat cropping pattern. Selain itu, metode water-balance berkaitan dengan tingkat rehabilitasi gambut, dan upaya pembahasan gambut juga dilakukan untuk mencegah karhutla.

"Saya berharap pelatihan ini akan sangat berguna bagi kawan-kawan semua di lapangan, karena saya tahu persis data klimatologi dari BMKG cukup banyak dan cukup baik. Datanya juga kita rasakan sangat membantu khususnya bagi kawan-kawan di wilayah konsentrasi karhutla yang terus intens bersama data BMKG," tutur Menteri Siti.
Read More...

Siti Nurbaya dan Bonita


 
Siti Nurbaya dan Bonita

Oleh
Chaidir Anwar Tanjung
Wartawan Detik.com
__

"Bu Siti" begitu namanya lebih familier di kalangan jurnalis dan aktivis di Riau. Nama lengkapnya Dr.Ir Siti Nurbaya Bakar,M.Sc. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI.

Lantas Bonita ini siapa? Dia bukan aktris Hollywood, melainkan nama seekor harimau sumatera betina yang pernah konflik selama 3 bulan lebih di awal tahun 2018 lalu. Siti dan Bonita memang tidak pernah bersua, tak pernah bertegur sapa.

Tetapi keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Bonita salah satu satwa endemik di pulau Andalas yang terancam punah karena perburuan dan habitatnya menciut. Sedangkan Siti, Menteri yang dipercayakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurusi tentang ekosistem. Di sinilah keduanya memiliki keterikatan.

Nyawa Bonita ada di tangan Siti. Lha kok bisa? Januari 2018 harimau liar ini terlibat konflik di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Riau. Awalnya pekerja harian di kebun sawit bernama Jumiati tewas diserang harimau liar yang selanjutnya diidentifikasi bernama Bonita. Tim gabungan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau bersama TNI/Polri, aktivis lingkungan dibentuk untuk mengevakuasi harimau liar itu. Juga melibatkan unsur perangkat desa dan masyarakat.

Di tengah upaya untuk mencarinya, dua bulan setelah menyerang korban pertama, Bonita kembali menyerang warga bernama Yusri yang juga tewas dan kembali menghebohkan jagat raya.

Bonita menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Riau dan juga menjadi perhatian peniliti harimau internasional. Peristiwa ini menjadi trending topic di media lokal, nasional bahkan internasional. Kalangan pemerhati harimau internasional merasa tertarik untuk melakukan penelitian soal Bonita. Ini karena Bonita dianggap aneh atau melenceng dari kebiasaan sebagai satwa liar. Keanehan itu di antaranya Bonita tidak risih selalu bertemu dengan manusia. Kadang dia mendatangi warga yang lagi bekerja dengan alat berat. Kadang...

Read More...
Kado Siti Nurbaya


 Kado Siti Nurbaya

Oleh
Ariyanto
Penikmat Roman Siti Nurbaya
____

Namanya Siti Nurbaya. Tapi ini bukan nama tokoh utama di buku roman berjudul ’’Siti Nurbaya’’ karya Marah Rusli. Yang dipaksa nikah dengan Datuk Maringgih. Pria tua renta dan berkulit kasar seperti katak. Gara-gara ayah perempuan Minang itu terbelit utang. Yang akhir hidupnya juga tragis: mati diracun!

Ini Siti Nurbaya lain. Kelahiran Jakarta pada 28 Agustus 1956. Dari keluarga asli Betawi. Yang puluhan tahun jadi birokrat. Pernah menjabat Sekjen Depdagri dan DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia). Yang kini menduduki orang nomor satu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian yang ’’sangat laki-laki’’.
   
Cerita Siti yang ini tentu berbeda. Di buku roman terbitan Balai Pustaka, Siti membungkukkan badannya. Menyerah kepada budaya dan tradisi yang mendiskriminasi. Tapi Siti yang satu lagi justru sangat menentang penindasan. Budaya patriarki tak pernah mengekang dirinya untuk bisa maju. Tak pernah menyerah kepada keadaan. Air mata tak pernah menyelesaikan persoalan. Ini ajaran ibunya. Yang sejak kecil menanamkan karakter dan prinsip ketegasan.
 
Sejak pertama menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2014, Siti sudah dihadapkan banyak pekerjaan. Mulai penggabungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup hingga persoalan kebakaran hutan dan pembalakan liar. Terjadi deforestasi besar-besaran. Hutan mengalami degradasi dan menyebabkan pemanasan global yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi persoalan dunia. Global warming yang bisa berdampak kepada krisis pangan.

Namun, satu per satu persoalan berhasil diurai. Soal penggabungan dua kementerian ini tidak terlalu susah. Bekal pengalamannya sebagai birokrat selama puluhan tahun mampu menyelesaikan ini. Soal deforestasi atau penebangan hutan sebagai salah satu penyebab utama meningkatnya gas rumah kaca pun berhasil dikurangi. Produksi gas rumah kaca akhirnya berkurang. Sehingga implikasinya, secara langsung...

Read More...
 Diskusi Nasional “Membumikan IPTEK dan Inovasi Bidang Lingkungan dan Kehutanan Dalam Menghadapi Dinamika dan Tantangan Global”



Diskusi Nasional “Membumikan IPTEK dan Inovasi Bidang Lingkungan dan Kehutanan Dalam Menghadapi Dinamika dan Tantangan Global”
Jakarta, 27 Agustus 202





Read More...
Deforestasi dan Degradasi Hutan Menurun, Indonesia Dapat USD103,8 Juta! Ini yang Perlu Kamu Tahu dari Green Climate Fund



Persetujuan Pendanaan Green Climate Fund sebesar USD 103,8 juta untuk Proposal REDD+ (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) Results-Based Payment (RBP) Indonesia Tahun 2014-2016
Jakarta, 27 Agustus 2020

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9