Monday, December 10, 2018

Teror dan Kemasyarakatan

Centering dan Coridorizing Perjalanan Bangsa.  Fukuyama, dalam bukunya berjudul State Building (2004), mengisyaratkan tiga ukuran utama keberhasilan suaru negara (atau sebaliknya bisa menjadi indikasi kegagalan negara), yaitu: pertama, negara itu mampu membangun demokrasi bagi dirinya sendiri; kedua, negara itu merupakan sarang teroris atau tidak; dan ketiga, negara itu apakah merupakan ancaman bagi negara tetangganya. Ukuran-ukuran itu bisa diidentikkan dengan menyimak kembali falsafah dasar negara kita dan diasosiasikan melalui butir-butir makna falsafahPancasila yang mengedepankan Ketuhanan, Peradaban, Keadilan, Kedaulatan,Musyawarah serta Kesjehateraan sebagai elemen utama dalam pencapaian tujuan bernegara INDONESIA.  Muatan itu juga telah dituangkan dalam konstitusi  UUD 1945.
 
Makna yang bisa kita petik dengan pendekatan konstitusi ialah bahwa telah ada upaya bersama bangsa ini untuk mengaktualisasikan  tujuan konstitusi (Andrew Heywood, 2002) yaitu: pertama, untuk semakin memperkuat negara; kedua, untuk semakin mempertajam nilai-nilai bangsa serta sasaran dalam bernegara; ketiga, untuk semakin mengupayakan stabilitas pemerintahan; keempat untuk semakin melindungi kebebasan bagi rakyatnya dan kelima, untuk semakin mempertajam legitimasi kekuasaan kenegaraan. Lima tujuan itu jelas menjadi arah pada setiap langkah dalam membawa Negara ini baik sejak Presiden Habibie, Abdurachman Wahid dan Megawati Soekarnoputri serta saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oleh karena itu jelas bahwa centering dan coridorzing perjalanan bangsa kita memang betul-betul mempunyai arah. Persoalannya sekarang arah dan koridor itu yang sesungguhnya perlu betul-betul dipahami oleh masyarakat luas, tidak saja hanya sebatas dokumen dalam bentuk UUD 1945, ataupun dokumen hasil-hasil TAP MPR atau dokumen RPJM, misalnya.
 
Tentu sangat dapat kita pahami bahwa bagi negara dengan kondisi geografis dan jumlah penduduk yang dimiliki Indonesia, bukan hal mudah untuk melakukan sosialisasi suatu agenda politik nasional bangsa. Upaya untuk pemahaman kehidupan bernegara dan berbangsa diantaranya dengan sosialisasi misalnya merupakan bagian paket kegiatan yang sama sekali jauh dari dukungan kerjasama teknis luar negeri, misalnya dibandingkan dengan kegiatan pembaharuan lainnya seperti perubahan sistem, mekanisme keuangan, sistem politik, sistem perencanaan, sistem hukum dan sebagainya. Oleh karena itu apa yang berkembang sekarang di tingkat nasional (dibaca Jakarta) misalnya, memang akan sangat sulit diikuti gerakan perubahan atau pembaharuannya oleh seluruh daerah dan masyarakat. Dengan kata lain resonansinya sangat lemah. Kecepatan dalam perubahan tingkat  nasional jauh lebih melesat dibandingkan dengan kecepatan dalam penularannya atau resonansinya ke daerah dan seluruh masyarakat .Akibatnya bisa dibayangkan,  ketidakseimbangan yang terjadi dalam perikehidupan bernegara bangsa kita dalam semangat dan sistem yang sarat dengan pembaharuan.

Hampir sebagian besar informasi atau penularan pada masyarakat yang berakibat pada gerak resonansinya (hampir dapat dikatakan) hanya bersumber dari media (cetak dan terutama elektornik). Bahkan lebih dahsyat lagi, termasuk dalam analisis kegiatan kendali kerjanya, beberapa elemen pemerintahan juga tampak bersandar pada informasi media. (Bagi sistem kerja dan mekanisme pemerintahan mungkin gambaran ini mengindikasikan satu kelemahan), kecuali bila pemerintah bisa melakukan cross-check dan upaya validasi berkali-kali untuk konfirmasi data atau fakta (dilepaskan dari tendensi opini media). Gambaran ini relevan diutarakan karena akan terkait dengan upaya untuk merekam dan mencatat data dan fakta yang akurat di lapangan melalui elemen kerja teritorial yang saat sekarang juga masih diperdebatkan keberadaannya.
Teror dan Masyarakat.  Masyarakat saat-saat sekarang sedang intensif mengikuti perkembangan  tentang terorisme terkait dengan hasil kerja pemerintah. Dalam pembahasan di masyarakat, juga muncul berbagai pandangan tentang terorisme dan bentuk-bentuk potensial ancamannya di lapangan. Bagi kita, itu merupakan satu indikasi kesadaran yang cukup baik di tengah-tengah masyarakat karena memang banyak definisi tentang terror yang bisa dicari dari segalareferensi. Tetapi yang jelas banyak indikasi lapangan yang bisa  ditangkap dan diterjemahkan sendiri oleh masyarakat apakah itu sebagai bentuk teror atau bukan.
 
Dalam persepsi lapangan bentuk teror bisa beragam, mulai dari terordalam batasan yang rigid (sebagai bentuk serangan fisik dan mentalsekaligus ) sampai kepada terror dalam bentuk serangan psikis atau mulai dari bom sampai kepada bioterosime dan pelemahan nilai-nilai bangsa. Juga banyak diuraikan di tengah-tengah masyarakat tentang mengapa dan bagaimana teror bisa tumbuh subur di Indonesia, diantaranya dikaitkan dengan kemiskinan.
 
Dari pandangan-pandangan tersebut bisa kita lihat bahwa semua  itu terkait dengan posisi seimbang antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Untuk itu menjadi cukup relevan kita angkat disini tentang fungsi pemerintah. Setidaknya terdapat empat fungsi pokok atau gunanya keberadaan pemerintah, yaitu :  Pertama, pemerintah untuk menjaga stabilitas dan keteraturan (stability and ordering) dalam satu komunitas bernegara. Dalam perspektif Thomas  Hobbe, tujuan berpemerintahan adalah untuk memerintah (govern), mengatur dan menjamin stabilitas dengan cara mengelola kekuasaan negara. Inimengandung makna bahwa pemerintah harus dapat menjaga keberlangsungan dan menjamin survival.
Beberapa ukuran dalam stabilitas dan keteraturan diantaranya berkenaan dengan penyelesaian konflik atau mendorong rekonsiliasi, pengembangan dan konsekwensi atas konsensus politik ditengah-tengah masyarakat, keseimbangan antara respons dan efektifitasnya (karena pada beberapa hal langkah responsif akan terkait dengan potensi ketidak-stabilan) sehingga harus ada kemampuan dalam menyerap danmengakomodasikan harapan rakyat dalam suatu formulasi yang tetap menjagaefektfitas pemerintahan; kepekaan terhadap faktor atau tekanan dari luar ; kemampuan dalam mendorong kohesi sosial dan budaya serta penghormatan kepada kekuasaan dan keadilan dalam arti sosial dan penegakan hak azasi manusia.
Kedua, pemerintah untuk membangun kesejahteraan material (material welfare). Tujuan ini terkait langsung dengan faktor-faktor yang menjanjikan kebaikan (feel-good factors) seperti pertumbuhan ekonomi dan penanganan kemiskinan. Di lapangan tujuan ini dapat secara kongkrit terlihat karena berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, distribusi barang kebutuhan, upaya mengangkat kesejahteraan misalnya, apakah semakin menambahkan  jumlah kelas masyarakat yang miskin atau apakah mengesampingkan kepentingan sosial dan sebagainya.
 
Ketiga, pemerintah untuk kewarganegaraan (citizenship). Fungsi ini berkaitan dengan hak-hak sipil, hak politik dan hak sosial rakyat. Fungsi  ini terkait dengan apa yang dirasakan oleh rakyat berkenaan dengan hak-hak sipil yang meliputi kebebasan, kepemilikan dan kehormatan diri, serta hak politik untuk memilih dan dipilih dan untuk ikut dalam kegiatan  publik; serta hak sosial, jaminan untuk memperoleh status sosial,setidaknya pada standard yang paling minim sekalipun.
 
Keempat, pemerintah untuk demokratisasi. Demokrasi dapat direfleksikan dalam berbagai bentuk, misalnya terkait partisipasi, bagaimana proses pengambilan keputusan itu berlangsung (bukan hasil keputusannya) atau bisa juga berarti mendorong seseorang menjadi otonom atas dirinya sendiri atau dapat pula berarti seseorang menjadi tuan atau master bagi dirinya sendiri. Dalam pengembangan fungsi ini antara lain bisa kita lihat  sehari-hari dalam bentuk tingkat partisipasi dalam kehidupan kepemerintahan, dalam pengambilan keputusan dan pengembangan tingkat inisiatif masyarakat untuk kepentingan bagi dirinya sendiri.
 
Dari gambaran itu mari kita lihat masyarakat atau dibaca rakyat sebagai elemen penting kekuasaan negara dalam konsep kekuasaan negara yang menempatkan bahwa kekuasaan ialah suatu proses dan sekaligus gambaran akankemampuan dalam mempengaruhi rakyat atau membujuk untuk mengikuti apa yang menjadi agenda politik kekuasaan Negara, dimana rakyat ataumasyarakat memiliki pilihannya sendiri. Seperti tanaman bunga dalam sebuahkebun maka bunga-bunga tersebut sesungguhnya bisa dikelola menjadi bentukyang diinginkan sesuai desain taman , tetapi juga perlu kita ingatbahwa tanaman bunga itu sendiri memilki persyaratan dan referensitumbuhnya (seperti diumpamakan oleh oleh Guy Browing dalam Grass RootManagement, 2003).
 
Kalau terorisme itu kita anggap sebagai suatu bentuk “penyakit” yang datang dari luar dan menganggu masyarakat, kita juga perlu melihat bahwa bisa juga datang dari tengah-tengah masyarakat sebagai “penyakit”pula. Teror bom Azhari bisa masuk dalam kategori teror yang masuk ketengah-tengah masyarakat atau ter-injeksi. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa ia menjadi masuk dalam komunitas dan menjadi subur karena kondisi yang “favourable” atau cocok untuk itu, ibarat penyakit tanaman yang masuk dan tumbuh subur karena kondisi pertanaman itu sendiri.  Oleh karenanya pengungkapan ini cukup relevan untuk kita sama-sama waspada akan gambaran tersebut. Beberapa indikasi teror yang masuk memanghanya dapat diatasi dengan ketangguhan di tengah-tengah masyarakat.
Ketangguhan atau ketahanan masyarakat juga tergantung pada banyak hal antara lain kemapanan hidup dan cara pandang hidup bangsa. Sistem nilai bangsa kita yang pernah tumbuh subur untuk saling bergotong royong dan saling mengetahui kondisi tetangga atau bahkan dalam satu sistem adat yanglebih kuat lagi bahwa sesama anggota di tengah-tengah komunitas itumenjadi elemen yang penting (tanpa kecuali), artinya semua terperhatikan.
 
Melemahnya atensi, solidaritas dan gerakan bahu membahu atau gotong   royong di tengah masyarakat yang tampak dengan kejadian teror kiranya bisa kita koreksi, bahkan dengan cara dan bentuk yang paling sederhana sekalipun di tingkat RT, misalnya. Memang saat-saat sekarang aparat di tingkat RT (mungkin juga kurang tepat disebut aparat, sebab kepengurusan RT bersifat voluntary) sedang mengalami akumulasi tugas dan “beban” yang cukup banyak antara lain dengan pengawasan dan asistensi dana kompensasi BLT BBM, pelayanan anak balita posyandu, asistensi pendaftaran pemilih dalam pilkada, pengawasan mutasi penduduk dan sebagainya.
 
Beberapa kegiatan di tingkat RT sesungguhnya merupakan kegiatan riil kepemerintahan di tengah-tengah masyarakat atau di lapangan. Dalam pelayanan sistem administrasi kependudukan, misalnya juga sudah harus ada pandangan bahwa data kependudukan harus terekam baik oleh pemerintah, oleh karena itu untuk data penduduk merupakan kewajiban pemerintah untuk mengumpulkannya dari penduduk. Namun juga  sebaliknya data penduduk juga perlu dibantu pengumpulannya dengan dukungan dari penduduk untuk direkam dengan baik oleh pemerintah.
 
Oleh karenanya memang persoalan interaksi masyarakat langsung dengan “aparat” terbawah di RT, RW dan desa/kelurahan merupakan refleksi nyata kekuasaan negara atas rakyat. Dalam konteks terosime maka mutasi penduduk yang diketahui oleh masyarakat sekitar dan “aparat” tingkat RT, merupakan langkah awal penanganan masyarakat dari terorisme. Sebaliknya data registrasi penduduk juga menjadi kewajiban pemerintah untuk tersusun secara terstruktur dan rapih dalam bentuk kumpulan data dasar rakyat (data base kependudukan). Jadi bukan hanya soal secarik kartu penduduk saja. Itu apabila kita lihatdari aspek atau sektor registrasi penduduk saja. Dengan program e-KTP, pendataan dan mutasi penduduk akan lebih baik  terekam karena database penduduk yang cukup baik, dan dapat diikuti dinamika pergerakannya.
 
Tentu saja ada aspek atau sektor lain yang merupakan satu rangkaian sekeuens kerja menangkal terorisme di tingkat masyarakat, yaitu sistem atau mekanisme pengamanan di kampung, misalnya pola sistem keamanan lingkungan (siskamling), giliran jaga atau ronda masyarakat sampai kepada pola pengorganisasian kemasyarakatan di tengah-tengah masyarakat, misalnya dalam bentuk kegiatan keormasan seperti Karang Taruna atau ormas kepemudaan lainnya yang sudah ada selama ini, tetapi menurun sangat drastis kegiatannya sejak tahun 1998 hingga sekarang. Mungkin saatnya kita gali kembali hal-hal yang baik itu; mari tumbuhkan partisipasi tingkat akar rumput secara lebih proporsional lagi, dengan mensyaratkan dari pemerintah dua elemen utama yaitu mereka butuh dorongan dan ruang gerak sampai kepada ijin (permission atau ruang normatif) untuk bergerak dan mereka membutuhkan kepercayaan dari pemerintah.  Trust atau kepercayaan bukan hanya dibutuhkan oleh pemerintah dari rakyat,tetapi sebaliknya rakyat juga membutuhkan trust dari pemerintah.
 
Siti Nurbaya Bakar
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Saat Tata Kelola Gambut Indonesia Jadi Rujukan Pengetahuan Dunia

Langkah koreksi besar-besaran yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam tata kelola gambut, kini menjadi rujukan pengetahuan bagi dunia internasional. Hal ini semakin ditegaskan dalam pertemuan Konferensi Global Landscape yang berlangsung dari tanggal 1-2 Desember, di Bonn, Jerman.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc hadir sebagai pembicara kunci pada berbagai forum yang digelar di hari pertama. Pada konferensi internasional ini hadir perwakilan PBB, UN Environment, Menteri LH se dunia, World Bank, NGO, peneliti, akademisi, dan para mitra global lainnya.

Indonesia mendapat apresiasi setelah memiliki Pusat Penelitian Lahan Gambut Internasional atau International Tropical Peatlands Centre (ITPC).

''Ini adalah rumah untuk konsultasi dan advokasi bagi kepentingan masyarakat dan lingkungan lokal, serta untuk kepentingan global,'' kata Menteri Siti Nurbaya, dalam rilis pada media, Minggu (2/12/2018).

Basis ITPC saat ini berada di dua kampus penelitian hutan di Bogor, yaitu Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi KLHK, serta di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

Di agenda berikutnya saat menjadi pembicara kunci peringatan CIFOR ke 25, dihadapan para pemimpin dan ahli kehutanan internasional, Indonesia menegaskan posisinya sebagai 'taman bermain penelitian' bagi pengetahuan kehutanan dunia.

''Saya harap ulang tahun CIFOR ke-25 ini menjadi langkah monumental untuk memperkuat kolaborasi antara Indonesia, CIFOR dan semua mitra negara, untuk berkontribusi secara signifikan terhadap kehutanan internasional,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

Ia kembali...

Read More...
Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan

Setelah wilayah Jawa Barat, kini Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di Taman Wisata Alam (TWA) Punti Kayu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (25/11). Penerima SK ini berasal dari 10 kabupaten (Muara Enim, Musi Rawas, Pagar Alam, Lahat, Banyuasin, OKU selatan, OKU, OKI, OKI Timur, dan Musi Banyuasin), dengan luas 56.276 Ha, yang meliputi 9.710 KK.

"Hari ini telah diserahkan kepada bapak/ibu semuanya sebanyak 56 ribu hektar (Ha). Hati-hati loh 56 ribu itu gede (besar) sekali, banyak sekali. Dan di seluruh Indonesia, telah diserahkan sebanyak 2,1 juta hektar kepada masyarakat, bukan kepada yang 'gede-gede', dan target 12,7 juta hektar akan kita serahkan seterusnya," tutur Presiden Joko Widodo, yang langsung disambut meriah oleh para masyarakat penerima SK.

Pada periode 2015-2019, pemerintah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta Ha melalui program Perhutanan Sosial. Khusus di tahun 2019, program Perhutanan Sosial akan direncanakan untuk 3,5 sampai dengan 4,3 juta Ha. Di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sendiri, telah tercatat pencadangan kawasan untuk hutan sosial seluas 333.651 Ha.

Presiden juga menyampaikan pentingnya SK sebagai kejelasan hak hukum masyarakat dalam akses kelola lahan selama 35 tahun. Beliau juga mengingatkan para penerima SK untuk berhati-hati dalam menggunakan hak kelolanya, dan senantiasa mengelola lahan dengan produktif.

"Hati-hati pegang ini (SK), dengan ini hak hukum masyarakat semuanya menjadi jelas, ada konsesi untuk 35 tahun, cukup tidak? kalau tidak cukup nanti tambah lagi. 35 tahun itu sudah banyak, nanti kalau untuk anak...

Read More...
Di Hadapan Pengusaha, Menteri LHK: Kita Lalui Masa-masa Sulit Karhutla

Berbagai langkah koreksi di sektor kehutanan terus dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya dalam mengatasi kebakaran hutan dan tata kelola gambut. Untuk pelaksanaannya di lapangan tidaklah mudah, karena banyak kebijakan dan ketegasan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang tidak hanya menyasar masyarakat, namun juga dunia usaha.

''Kita rasakan hurt (sakit), sadness (sedih), anger (marah) dan segala macam perasaan yang bercampur aduk ketika itu, namun hasilnya sekarang bisa kita rasakan bahwa kebakaran hutan di Indonesia telah dapat dikelola dengan baik oleh semua pihak, dibawah kepemimpinan langsung Bapak Presiden Jokowi,'' kata Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (Rakornas APHI), di Jakarta (13/11/2018).

Pasca Karhutla dahsyat tahun 2015, pemerintah mengambil langkah-langkah cepat seperti moratorium lahan gambut, memperkuat penegakan hukum, melibatkan semua pihak termasuk dunia usaha dalam hal pengendalian Karhutla, dan banyak usaha lainnya.

Hasilnya cukup signifikan, dari tahun 2016 hingga 2018, Indonesia berhasil menghindari Karhutla secara Nasional, setelah sebelumnya rutin terjadi selama hampir 20 tahun. Bahkan Indonesia berhasil menjadi contoh bagi dunia internasional, dalam upaya penyelamatan lahan gambut.

''Tentu saja kontribusi langkah dunia usaha sangat signifikan dan sangat penting. Terima kasih atas kerjasama yang baik meskipun cukup rumit dan complicated kita lewati, sampai-sampai harus ke PTUN, Mahkamah Agung dan demo-demo lapangan,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya.

''Kita sudah lalui...

Read More...
Buka Konferensi Internasional, Menteri LHK Gaungkan Eco-office

Indonesia kembali mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah konferensi internasional mengenai lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dipercaya menjadi penyelenggara iven yang dihadiri lebih dari 328 delegasi dari negara-negara seperti Kamboja, Sri Lanka, Bhutan, India, Laos, Pakistan, Australia, Malaysia, Filipina, dan Thailand.

Mereka berkumpul dari tanggal 12-14 November 2018, guna membahas aksi nyata konsumsi dan produksi berkelanjutan (Sustainable Consumption and Production/SCP) untuk kawasan Regional Asia Pasifik.

“Kita harus saling mengingatkan bahwa salah satu prasyarat pembangunan berkelanjutan adalah mengubah pola produksi dan konsumsi yang lebih bertanggung jawab,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya saat membuka konferensi 14th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production (APRSCP), Senin (12/11), di Balai Kartini, Jakarta.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki banyak inisiatif terkait SCP, bahkan sejak masa Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim. Hal ini menurut Menteri Siti Nurbaya sebagai bentuk dinamika masyarakat yang sangat berharga.

''Sehingga perlu secara sistematis dikoridorisasi untuk pencapaian SDG 12 SCP dan 17 tujuan SDGs. Sekarang Indonesia sedang menjadi President of Board of trustees (Ketua Dewan Pengawas), setelah ini ke Filipina,'' katanya.

Diantara tantangan lingkungan global saat ini adalah masalah konsumsi sampah plastik. Isu ini sebelumnya juga telah dibahas pada beberapa pertemuan internasional lain, seperti COP UNFCC Perubahan Iklim, Forum High Level Meeting on Sustainable Tropical Peatland Management, dan IGR4 perlindungan...

Read More...
Presiden Jokowi Serahkan SK Perhutanan Sosial untuk Masyarakat Jawa Barat

  Pemerintah terus mewujudkan komitmennya merealisasikan program Perhutanan Sosial di seluruh Indonesia. Kali ini bertempat di Taman Hutan Raya Ir.H. Juanda Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/11), Presiden Joko Widodo langsung menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada perwakilan masyarakat.

Jumlah keseluruhan SK yang diberikan sebanyak 37 SK yang mencakup areal seluas 8.617 Ha untuk 5.459 KK dari 8 kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

SK tersebut berbentuk ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) sebanyak 14 Unit SK IPHPS, seluas 2.943 Ha untuk 2.252 Kepala Keluarga (KK).

Selanjutnya berbentuk Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) sejumlah 23 Unit SK Kulin KK dengan luas 5.674,29 untuk 3.207 KK.

“Setelah penyerahan SK ini, saya berharap lahan tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk lebih produktif. Kemudian juga harus fokus pada produk unggulan. Ini semua untuk kesejahteraan Bapak/Ibu sekalian, untuk pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia,” ujar Presiden Joko Widodo.

Melalui SK Perhutanan Sosial, masyarakat memiliki kepastian hukum untuk mengelola kawasan hutan selama 35 tahun. Presiden pun berpesan agar masyarakat memanfaatkan lahan yang sudah diberi ijin dengan maksimal.

"Saya ingin lahan yang ada betul-betul dijadikan produktif, silahkan menanam kopi, buah-buahan, hortikultura, dan sebagainya," kata Presiden Jokowi.

Para Menteri terkait juga telah diminta untuk mempercepat program Perhutanan Sosial, karena program ini dinilai sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution menerangkan,...

Read More...
Inovasi KLHK Top 40, Wakili Indonesia di Kompetisi Dunia

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meraih penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018. Penghargaan diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Menteri LHK Siti Nurbaya, saat pembukaan International Public Service Forum, Rabu (7/11), di JCC, Jakarta. 

Penghargaan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini berhasil diraih KLHK melalui inovasi SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu), yang menjadi solusi untuk menjawab tantangan global perdagangan kayu legal.

Top 40 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018 merupakan inovasi yang dikategorikan outstanding (terpuji) hasil seleksi dari Top 99. SILK berhasil terpilih dari 2.824 inovasi yang ikut kompetisi.

SILK juga menjadi satu-satunya inovasi pelayanan publik wakil dari Indonesia yang dikirim MenpanRB ke OECD dalam kompetisi 'Observatory of Public Sector Innovation' tingkat dunia.

Inovasi SILK merupakan platform online pertama di dunia, untuk penerbitan dokumen penjaminan legalitas kayu. Sampai dengan 24 Oktober 2018, melalui platform SILK telah diterbitkan sebanyak 920.133 Dokumen V-Legal, dan Lisensi FLEGT yang menyertai ekspor produk kehutanan ke pasar dunia dengan total nilai ekspor ± USD 52 miliar.

''Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas prestasi ini. Karena inovasi adalah satu dari tiga elemen pokok kemampuan daya saing, selain resources, dan efektifitas manajemen,'' kata Menteri LHK, Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.

SILK merupakan sistem pelacakan yang disusun untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan. Dengan sistem ini, maka akan dapat menjamin legalitas...

Read More...
Menteri LHK Lepas Jenazah Pejabat Korban Lior Air JT-610

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar tak kuasa menahan tangis saat melepas jenazah Ubaidillah Salabi MP (55), korban pesawat jatuh Lion Air JT-610, Rabu (7/11) di Manggala Wanabakti, Jakarta.

Ubaidillah adalah Kasubdit Inventarisasi Hutan pada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK.

Jenazah Ubaidillah termasuk satu dari 17 korban yang berhasil diidentifikasi pada proses lanjutan yang dilakukan oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri.

Hasil tersebut didapatkan setelah melakukan pencocokan data postmortem dengan antemortem.

Hadir dalam pelepasan jenazah keluarga almarhum yang ditinggalkan, istri Ubai, Petti Novita dan empat orang anak Brian Ilham Makarim, Firdausa Imtinani Amilia, Nadifa Rose Rachmawati, dan Emily Sabila Rosyad.

Sebelum diserahkan pada keluarga, pihak Lion Air terlebih dulu menyerahkan secara resmi jenazah Ubai pada KLHK dalam hal ini yang mewakili Menteri LHK Siti Nurbaya.

"Innalillahi wainna illaihi roji’un. Perkenankan saya atas nama pribadi dan keluarga besar KLHK menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas bencana yang telah menimpa keluarga kita, saudara kita, Ir. Ubaidillah Salabi," kata Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutannya di hadapan keluarga korban yang hadir.

Pada momen ini juga hadir ratusan kajaran pejabat, staff, dan karyawan KLHK. Suara Menteri Siti yang terisak membuat karyawan yang hadir ikut menitikkan air mata.

Almarhum yang dikenal sebagai sosok yang santun, kata Menteri Siti Nurbaya, termasuk salah satu pegawai terbaik KLHK, yang telah...

Read More...
Semakin Informatif, KLHK Diganjar Penghargaan KIP

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dinilai semakin informatif oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Jika sebelumnya dinilai sebagai kementerian yang kurang informatif, tahun 2018 KLHK naik peringkat menjadi Kementerian cukup informatif.

Hasil tersebut diumumkan KIP di Istana Wakil Presiden, Jakarta (5/11). Menteri LHK Siti Nurbaya menerima penghargaan yang diserahkan Ketua Komisioner KIP Gede Narayana, disaksikan Wapres Jusuf Kalla.

Pada kesempatan ini, KIP mengumumkan monitoring evaluasi pemeringkatan keterbukaan informasi publik terhadap seluruh badan publik. Hasil monitoring dan evaluasi ini meliputi 460 Badan Publik yaitu 34 Kementerian, 34 Pemerintah Propinsi, 134 Perguruan Tinggi Negeri, 45 Lembaga Negara dan Lembaga Negara Non Kementerian, 86 Lembaga Non Struktural, 111 Badan Usaha Milik Negara, dan 16 Partai Politik.

"Penganugerahan ini menunjukkan komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi di badan publiknya," kata Ketua Komisioner KIP Gede Narayana.

Dalam arahannya, Wapres Jusuf Kalla menjelaskan bahwa keterbukaan informasi dibutuhkan agar dapat menjalankan demokrasi dengan baik, sehingga pemerintahan akan lebih terkontrol. Selain itu, keterbukaan informasi publik akan memudahkan pengawasan pada suatu Badan Publik.

"Keterbukaan informasi publik juga akan melindungi masyarakat. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang benar," tegas Wapres Jusuf Kalla.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono selaku atasan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama KLHK, menjelaskan pihaknya mengoptimalkan tiga prinsip dasar yaitu komitmen, koordinasi/kolaborasi,...

Read More...
Ajakan dan Strategi KLHK Selamatkan Citarum

Mendukung upaya penyelamatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mengajak masyarakat Kabupaten Cianjur untuk menanam 25 pohon seumur hidup.

Upaya lainnya terus dilakukan KLHK. Selain membangun 27 unit DAM Penahan, dan 95 unit Gully Plug, juga dilakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Kabupaten Cianjur dalam Hutan Serbaguna seluas 10 Ha, dan di wilayah Perum Perhutani seluas 683,28 Ha, serta membagi 15.250 bibit produktif untuk masyarakat.

"Kita berada di Hulu DAS Citarum tepatnya Sub DAS Cisokan, Sub DAS Cikundul, dan Sub DAS Cibalagung, dimana aliran sungai ini akan tertampung di Waduk Cirata yang perlu dijaga keberadaan dan fungsinya," tuturnya dalam acara Sosialisasi Penanaman 25 Pohon selama Hidup dalam Rangka Pengendalian Kerusakan DAS Citarum, di Desa Wangun Jaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat (3/11).

Dijelaskannya, saat ini luas lahan kritis di Indonesia adalah sekitar 14 juta Ha, dimana di provinsi Jawa Barat seluas 911.192 Ha (6,51%), dan di Kabupaten Cianjur seluas 161.746 Ha (17.75% dari lahan kritis Provinsi Jawa Barat). Jika sudah kritis seperti ini akan muncul hal-hal yang kurang baik, seperti banjir, longsor, dan kekeringan.

"Salah satu upaya untuk mengurangi dampak tersebut dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, utamanya berupa penamanan pohon, dan pembuatan bangunan-bangunan teknis pencegah erosi dan sedimentasi," lanjutnya.

Upaya penanaman ini menurut Menteri Siti dapat berhasil, apabila dilakukan secara tepat dalam perencanaannya, pemilihan...

Read More...
Di IGR-4, Ketegangan Menteri Siti Berujung Deklarasi Bali

Sekitar 400 delegasi yang berasal dari sekitar 89 negara anggota Badan Lingkungan PBB (UN Environment) baru saja selesai membahas perlindungan lingkungan laut dari aktivitas-aktivitas berbasis lahan (IGR-4), di Nusa Dua, Bali.

Menteri LHK Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc ditunjuk memimpin sidang IGR-4 yang berlangsung sangat dinamis selama dua hari. Hampir seluruh delegasi negara yang hadir, antusias membawa pesan dan kepentingan negaranya dalam mengatasi polusi lingkungan laut, terutama dari aktivitas yang berasal dari daratan.

Kepemimpinan Menteri Siti dalam agenda penting ini semakin diuji, dengan tarik ulurnya kepentingan di antara setiap negara yang tergabung dalam UN Environment, diantaranya Africa Group, Asian and Pasific, Eastern Europe Group, Latin America and Caribbean Group, dan Western Europe and Others Group.

''Alhamdulillah, setelah saat-saat yang sangat tegang, akhirnya Deklarasi Bali dapat disepakati semua negara. Dinamika yang terjadi menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi perhatian global,'' kata Menteri Siti Nurbaya pada media, Jumat (2/11/2018).

Seluruh negara peserta IGR-4 pada akhirnya menyepakati untuk memperkuat program aksi global untuk perlindungan lingkungan laut dari aktivitas berbasis lahan (Global Programme of Action-GPA).

Setelah mereview pelaksanaan program aksi di tingkat global, regional, dan nasional selama periode 2012-2017, negara peserta IGR-4 menyatakan dukungan dan komitmen untuk mendukung GPA periode 2018-2022, serta program kerja bagi kantor koordinator GPA UN Environment (PBB).

Dua isi utama 'Deklarasi Bali' diantaranya meningkatkan pengarusutamaan pada perlindungan...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9