Wednesday, December 13, 2017

Musuh Utama "Wakil Rakyat"

DIndonesia, ada banyak elemen dimana rakyat menitipkan kedaulatannya melalui Pemilihan Umum. Elemen itu ialah wakil rakyat (DPR/DPD/DPRD), Presiden/Wakil Presiden dan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota. Elemen-elemen ini  bekerja atas mandat rakyat dalam ruang yang diatur dalam sistem ketata-negaraan, yaitu ruang legislatif dan eksekutif.
 
Lembaga parlemen atau legislatif merupakan lembaga perwakilan, sekaligus lembaga konsultasi dan merupakan ruang/forum untuk mengupas perdebatan berbagai persoalan secara terbuka dan memeriksanya dengan teliti. Dalam sistem presidensial, terjadi pemilahan yang tegas antara assembly/legislatif/lembaga dewan  dan eksekutif dengan pemisahan secara formal dan masing-masing independen dan dipilih secara terpisah.
Namun demikian juga berlangsung proses interdependensi dalam hal sharing kekuasaan untuk meyakinkan berlangsungnya mekanisme checks and ballance, dengan aktualisasi fungsi  sebagai legislator, ruang perdebatan serta lembaga perwakilan. DPR, DPD dan DPRD   mempersiapkan hubungan atau link antara pemerintah dan masyarakat, serta sebagai  saluran komunikasi yang dapat mendukung baik  pemerintah maupun rakyat, serta  dalam hal mendorong dan "memaksa" pemerintah untuk merespons secara teliti permintaan/aspirasi rakyat.
 
Sesuai dengan konstitusi, fungsi politik lembaga dewan  meliputi  legislasi, budget dan pengawasan. Aktualisasi fungsi-fungsi tersebut telah diatur mekanismenya dalam peraturan tata tertib lembaga dewan  yang mengatur kedudukan, tata kerja/mekanisme, dukungan fasilitasi serta kode etik dan lain-lain. Dalam aktualisasi ideal, fungsi politik  lembaga dewan harus sangat menonjol sebagai law-making atau legislasi.  Fungsi legislasi  merupakan fungsi kunci lembaga perwakilan (assembly) dan oleh karenanya sering disebut sebagai legislator. Undang-undang yang dihasilkan haruslah undang-undang yang auhoritative dan binding (mengikat) atas dua alasan, yaitu : pertama,  lembaga legislatif  adalah forum dimana RUU diusulkan dan dibahas serta diperdebatkan secara sangat teliti dan terbuka; serta  kedua, wakil rakyat  memiliki konstituen dimana hal tersebut mengandung arti bahwa dengan demikian maka masyarakat membuat sendiri undang-undang tersebut melalui wakilnya di lembaga.
 
Fungsi pengawasan lembaga dewan selama ini  berjalan antara lain melalui RDP atau respons lembaga terhadap inisiatif dan kebijakan pemerintah. Untuk efektifitas fungsi dimaksud, kebutuhan yang cukup penting ialah kemampuan lembaga untuk melakukan ekstraksi informasi dari eksekutif, dengan data dan informasi yang valid. Lembaga harus mempuyai well-resources  dan memiliki akses untuk penelitian-penelitian dan memperoleh expertise (tenaga ahli). 
 
Efektifitas lembaga dewan    dapat diukur dalam format bagaimana pengaruh lembaga terhadap kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah; atau kapasitas lembaga untuk membentuk atau mempengaruhi apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.  Sejumlah indikator keberhasilan dalam pelaksanaan tugas lembaga dewan  dapat diturunkan dari semua tugas dan wewenangnya. Secara umum indikator utama ialah keluarnya produk legislasi yang bersifat binding dalam arti apa yang dihasilkan oleh lembaga dewan  melekat pada kebutuhan dan merupakan aspirasi rakyat.
 
Indikator kuat lainnya ialah efektifitas komunikasi dan dalam check and ballance antar lembaga dan antar elemen/aktor. Indikator berikutnya ialah proses yang transparan dan akses informasi, baik bagi lembaga untuk kepentingan konfirmasi dan penguatan subyek yang diolah serta untuk kepentingan transparansi bagi rakyat.
 
Salah satu ciri penting kualitas legislator ialah dari produknya dalam bentuk kebijakan publik yang pro-rakyat. Banyak model teoritis dikembangkan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan faktor-faktor seperti   format sistem Pemilu, interest birokrat dan prilaku lembaga.  Dalam teori berkembang pula  tentang adanya unsur pelobi (lobbying) yang terlibat dalam proses-proses legislasi atau pembuatan perundang-undangan  dalam hal ini termasuk didalamnya  dalam proses pembuatan UU APBN. Pelobi bisa dari birokrat, bisa juga dari kelompok usaha dan berbagai komponen lain. Pelobi ini akan memberi pengaruh pada proses pengambilan keputusan. Dalam proses legislasi ia berada diantara kepentingan rakyat dan kepentingan unsur-unsur lain yang tidak sejalan. (Giovanni Facchini dan Cecillia Testa, 2005).  Disinilah perlu kewaspadaan yang tinggi  para wakil rakyat serta kehati-hatian dan bahkan persiapan moral untuk tetap  menjaga kepentingan  yang bersenyawa dengan kepentingan rakyat pemilihnya.
 
Oleh karena itu, sebagaimana hal-hal yang telah berlangsung di ruang publik saat ini, baik dalam aktivitas legislasi maupun dalam proses anggaran saat penyelesaian RUU APBN(P) menjadi APBN(P), berbagai kasus muncul  dengan ciri mekanisme kerja melalui aktivitas lobi.
 
Tidak dapat dipungkiri bahwa  akan dapat terjadi deviasi antara interest eksekutif dengan apsirasi rakyat, karena pada hakekatnya penyelenggara pemerintahan adalah pemenang Pemilu sesuai prinsip : ”to run to win the election to govern”, sehingga (oknum) eksekutif maupun oknum wakil rakyat akan terpengaruh oleh interest Pemilu. Begitu gambarannya.   
 
Yang paling penting  untuk diwaspadai,   bahwa para  wakil rakyat dihadapkan pada tantangan birokrat pelobi. Turbulensi kepentingan seperti diisyaratkan Presiden  baik indikasi kepentingan partai  sang menteri ataupun suatu sistem yang lebih besar lagi,  akan mengganggu kerja wakil rakyat, dan itulah musuh wakil rakyat yang sesungguhnya  dalam menjalankan tugas konstitusional mereka.


Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9