Saturday, February 22, 2020

Artikulasi IPDN

Peristiwa Cliff di IPDN dan Wahyu di STPDN pada konteks manajemen operasional pemerintahan dapat  dipersepsikan saling identik, yaitu keadaan darurat atau kritis. Menjadi kategori darurat karena subyek  itu telah menjadi berita media dengan frekwensi berita yang  intensif  dan cakupan berita yang sangat  luas,  serta mengakibatkan dampak luas di tengah masyarakat dengan berbagai reaksi; disamping  berpotensi memberi pengaruh  pada keberadaan lembaga IPDN/STPDN, Depdagri, dan pemerintah. Oleh karena itu sangat tepat langkah Wakil Presiden turun langsung meninjau di lapangan dan  juga Presiden mempertegas kebijakan pemerintah tentang permasalahan kasus IPDN tersebut ketika peristiwa Cliff di tahun 2007 dan Mendagri Hari Sabarno menarik manajemen  STPDN  menjaid tanggung jawab Sekretaris Jenderal Depdagri di tahun 2003.

Apa yang sangat penting kemudian ialah bagaimana langkah operasional secara jitu dirancang sebagai tindak lanjut setelah Presiden menegaskan kebijakan dasarnya. Kebijakan mendasar yang digariskan tersebut ialah : pertama, melakukan evaluasi menyeluruh di IPDN; kedua  merombak sistem pendidikan serta ketiga, tidak menerima pendaftaran praja tahun 2007/2008 atau pada bulan September yang akan datang  tidak  dilakukan  rekrutmen calon praja.   Evaluasi menyeluruh seperti yang diperintahkan Presiden pelru diartikulasikan  oleh para birokrat  Depdagri, Depdiknas, Kementerian PAN dan POLRI.

Evaluasi dapat dilakukan berawal dari base-line  infomation  sekarang yang berangkat dari kebijakan  pasca peristiwa Wahyu Hidayat di bulan September tahun 2003.   Beberapa pijakan dasar yang penting meliputi : Pertama,  sebagai kebijakan darurat atau kritis  STPDN ditangani secara langsung oleh Pimpinan Puncak Depdagri dan dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal serta  pembentukan  Komisi Etika  dipimpin Inspektur Jenderal. Komisi Etika  bertugas untuk : memperkuat etika moralitas dalam proses belajar mengajar, melakukan investigasi, dan identifikasi serta mendalami hal-hal yang terjadi, menyangkut pelanggaran etika dan moralitas di kalangan praja dan pengasuh serta unsur pendukung lainnya, mempelajari dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran, termasuk didalamnya faktor-faktor manajemen dan lingkungan yang terkait dengan proses pendidikan secara keseluruhan.

Konsep penanganan manajemen perubahan tersebut  terdiri dari dua langkah utama, yaitu : pemulihan (recovery) STPDN dan penyatuan (integrasi) lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap.  Penataan Manajemen secara garis besar dilakukan melalui pendekatan aspek-aspek berikut : Aspek Kelembagaan, yang meliputi langkah-langkah secara struktural untuk pengaturan lembaga,  personil serta ketata-laksanaan secara struktural menurut normatif kelembagaan di Departemen (tingkat kompetensi, syarat administratif,  dll);  Aspek Pengawasan dan Pembinaan/Pengasuhan, yang meliputi pelarangan kegiatan Praja pada potensi-potensi yang bersentuhan dengan ”kekerasan”,  detasering untuk tenaga pengasuh, identifikasi institusi dan sistem sosial dalam kehidupan siswa (Praja), dan pembinaan rohani (mental spiritual).; Aspek Logistik, yang meliputi identifikasi berbagai fasilitas dan hal-hal yang berkaitan dengan dukungan ketata-laksanaan dalam lembaga dan dalam kehidupan interaksi siswa (praja) serta kegiatan  Public Relation dan Penanganan Ekses yang  dapat meluas dari informasi publik dalam menyikapi persoalan di STPDN.

Dengan persepsi bahwa  yang menjadi pokok persoalan adalah  dalam hubungan senior dan junior, maka  fokus diarahkan pada penanganan Penertiban Hubungan Antara Siswa (Praja) STPDN dan menajdi tugas elemen penting yang terlibat yaitu para pejabat struktural STPDN, para dosen/tenaga akademik/pengajar STPDN, Senat Mahasiswa (Wahana Bina Praja) dan Komisi Disiplin STPDN, untuk : Mengawasi hubungan antar Praja agar senantiasa menjaga perilaku sopan santun, kekeluargaan serta menghindari potensi kekerasan; Melarang Praja yang pangkatnya lebih tinggi memanggil Praja yang pangkatnya lebih rendah dengan alasan pembinaan atau hal lain karena dapat menimbulkan potensi kekerasan; Melarang adanya kegiatan pertemuan kontingen atau istilah lainnya yang melibatkan Praja yang pangkatnya lebih tinggi dan Praja yang pangkatnya lebih rendah; Melarang kegiatan-kegiatan atau pertemuan-pertemuan para siswa (Praja) tanpa izin pengasuh dan penggunaan waktu istirahat siang (Pukul 14.00 s.d 16.30), kecuali pertemuan kegiatan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap siswa (Praja) secara terkoordinasi; Memberikan sanksi hukuman disiplin kepada siswa (Praja) sesuai dengan ketentuan Kode kehormatan, Tata Krama dan Peraturan Kehidupan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.

Kebijakan operasional lainnya ialah pada dimensi psikologis yang perlu didalami, baik dalam bentuk  pengembangan kedalam maupun pengembangan keluar. Pengembangan kedalam berarti memperlancar komunikasi dalam interaksi diantara komunitas STPDN dan komunikasi keluar dalam arti agar komunitas STPDN khususnya para praja menjadi lebih terbuka kepada lingkungannya termasuk dalam berinteraksi dengan wartawan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui bimbingan atau counselling ataupun melalui unit pengaduan dan kegiatan traumatic center lainnya. Pendalaman pada aspek psikologis misalnya dengan melihat kembali kondisi komunitas melalui test psikologi sesuai kebutuhan. Dalam hal ini perlu didalami hubungan psikologis dengan perubahan-perubahan yang direncanakan menyangkut misalnya lambang-lambang kebesaran praja atau institusi STPDN itu sendiri. Dalam upaya itu, diproyeksikan secara struktural kegiatan proses belajar mengajar dan kehidupan komunitas STPDN terus berlangsung dengan peningkatan-peningkatan. Sistem keamanan dalam atau internal  dan mekanisme antar staf atau pejabat struktural  dikembangkan agar lebih terbuka/transparan.  

Kedua, kebijakan integrasi IIP dan STPDN menjadi IPDN.  Sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Dpediknas, untuk satu departemen hanya boleh ada satu lembaga pendidikan kedinasan dan untuk itu dipersiapkan langkah Depdagri sejak tahun 1999. Dalam agenda penanganan lanjut integrasi lembaga-lembaga pendidikan kedinasan (lemdika) Depdagri tersebut  ditempuh langkah integrasi lemdika Depdagri menjadi satu kesatuan dalam upaya penanganan lanjut permasalahan  STPDN. Kebijakan dalam menindaklanjuti kebijakan pemulihan permasalahan STPDN  ditegaskan dengan prinsip-prinsip  :  cut-off tradisi negatif praja yang berpotensi kekerasan; academic culture  yang memenuhi persyaratan lingkungan politik saat sekarang serta harapan masyarakat akan sosok pamong yang  profesional, loyal dan humanistik serta refleksi kebijakan dalam format kurikulum dan  sistem perkuliahan, serta dalam bentuk dukungan sarana/prasarana. Kegiatan cut off diawali dengan mengalihkan praja angakatan 2003/2004 dari Jatinangor ke Cilandak dan seterusnya perlu dilakukan sampai dengan pututsnya mata rantai  hubungan senior-junior..

Kedua, penegasan konsep  sosok pamong yang diproyeksikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan tujuan kurikuler lemdika Depdagri. Sosok yang diproyeksikan ialah sosok aparatur pamong  yang memiliki kompetensi kepemimpinan transformatif dengan empat komponen kompetensi, yakni : perancang (designer); pelayan (steward); guru (teacher); dan kenegarawanan (statemanship).  Untuk mewujudkan sosok aparatur yang memiliki kompetensi staf dan kepemimpinan tersebut, proses pendidikan dan pengajarannya akan dirancang melalui penumbuhan kreativitas (creativity); mencerahkan pemikiran (enlightment); dan menstimulasi kebebasan akademik (academic freedom of expression).

Ketiga, perancangan  desain kurikulum dalam sistem Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan (Jarlatsuh) di STPDN  seperti peningkatan kegiatan  tutorial, diskusi, dialog dalam pengajaran; juga  peningkatan  frekwensi pelatihan  dan peninkagtan kualitas tenaga pelatih;  serta  pengasuhan dengan penegakan sanksi disipilin secara tegas diiringi rekrutmen pengasuh secara selektif dan rigid dengan orientasi keteladanan.  Rangkaian format pengajaran, pendidikan dan pengasuhan tersebut dilebur, diramu dan dirumuskan  dalam bentuk kurikulum atas dasar pertimbangan : rumpun keilmuan dasar bidang pemerintahan (dalam negeri, lokal), atas dasar standard pelayanan menurut sistem pendidikan nasional dan  atas kebutuhan masyarakat yang akan dilayani kemudian pada saat praja bertugas di lapangan.

Keempat, penanganan aspek kelembagaan/organisasi   yang  mengaitkan pembahasan tentang  keempat  Pusat Pendidikan dan Latihan Regional, UPT Departemen Dalam Negeri di Yogyakarta, Bandung, Bukit Tinggi dan Makassar. Masih harus diperhitungkan pola keterlibatan sebagai bagian dari pemecahan masalah khusus STPDN dan sekaligus sebagai arah rencana jangka panjang ke depan. Ketika kebijakan kelembagaan tersebut disusun, tidak termasuk dikembangkannya ide alternatif untuk mendelegasiklan pola pendidikan STPDN kepada setiap daerah provinsi atas pertimbangan integrasi sistem politik dalam negeri dan pembinaan wilayah secara nasional, namun dapat dipertimbangkan pembentukan  format “STPDN Regional” pada sekitar 5 (lima wilayah) yang dikembangkan sebagai bagian dari agenda integrasi lembaga pendidikan kedinasan Departemen Dalam Negeri yaitu di Jawa Barat, Sumatera Barat,  DIY, Sulawesi Selatan dan  kemungkinan di DKI  Jakarta yang akan melayani provinsi-provinsi seluruh Indonesia.

Kelima, untuk  mendukung keseluruhan kepentingan hal tersebut perlu  dipertimbangkan dukungan  kondisi prasarana dan sarana yang ada  baik di Jatinagor (STPDN) maupun di Cilandak (IIP) ataupun  di Bandung, Bukit Tinggi, Yogyakarta dan Makassar. Untuk tahap awal dan pada konteks penanganan darurat, maka pelaksanaan  penanganan dalam kurun waktu Oktober 2003 s/d Maret 2004  dikonsentrasikan di Jatinangor dan Cilandak, sambil meliput penyelesaian masalah STPDN dengan agenda cut-off  tradisi serta  pembentukan kultur dan baru setelah itu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan teknis  lanjut integarsi IIP dan STPDN menjadi IPDN secara struktural.
Arah kebijakan dan fokus penanganan permasalahan kritis STPDN di tahun 2003 ketika itu tentu sekarang  sudah dapat dievaluasi perkembangannya,  sehingga base-line infomation sesungguhnya sudah dapat dikompilasi dalam waktu singkat sesuai  dengan perintah dan guna memenuhi harapan Presiden.  Sesuai dengan fungsi politik birokrasi,  maka memang menjaid tugasnyalah untuk mengartikulasikan kebijakan  tersebut.

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Revitalisasi Lahan Kritis Di Daerah Tangkapan Air Waduk Gajah Mungkur

 Presiden Joko Widodo mengunjungi masyarakat Desa Jatisari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. Kunjungan ini adalah untuk bersama-sama masyarakat melakukan rehabilitasi lahan dengan penanaman pohon dan tanaman vetiver guna mengatasi sedimentasi Dam (waduk) Gajah Mungkur.

Presiden Jokowi menyampaikan kombinasi penanaman ini penting untuk melindungi Dam Gajah Mungkur dari pendangkalan akibat masuknya sedimen dari wilayah hulu waduk. Penanaman ini juga sekaligus mengajak masyarakat untuk menanam lahan kritis secara tepat.

"Ini ada pohon durian ada, sirsak ada, klengkeng ada. Jadi kombinasi antara sengon/albasia dengan vetiver. Ini baik untuk ditanam ditempat yang curam yang rawan longsor, di daerah hulu yang fungsi mengikat tanahnya penting, ini perlu ditanam vetiver," jelas Presiden Jokowi, di hadapan masyarakat Desa Jatisari, (15/02).

Presiden juga menjelaskan bahwa Dam Gajah Mungkur yang merupakan infrastruktur sumberdaya air strategis nasional, laju sedimentasi total pertahunnya mencapai sebesar 3,2 juta m3/ tahun. Namun setiap tahun perlu dilakukan pengerukan sedimen untuk menghindari pendangkalan. Presiden menekankan pentingnya pengurusan wilayah hulu Dam.

"Tiap tahun dikeruk muncul lagi karena hulunya perlu diurus. Ini yang mau kita urus. Nanti pohon-pohon ini ada sengon, dan pohon buah-buahan, yang nanti dibagikan kepada masyarakat. Sehingga dari sisi ekonominya dapet, lalu untuk fungsi fungsi lingkungan dari fungsi untuk merawat tanah dan air dapet," tambah Presiden.

Penanaman pohon dan vetiver oleh Presiden di Desa Jatisari salah satunya karena Desa Jatisari yang masuk Sub DAS Keduang, salah satu dari 10 Sub DAS di Daerah Tangkapan Air (DTA) Dam Gajah Mungkur, adalah subdas paling besar menyuplai sedimen ke dalam badan Dam Gajah Mungkur, yaitu sedimen sebesar 1,2 juta m3/tahun atau menyumbangkan 37,5% dari total sedimen yang masuk.

Jika model rehabilitasi ini berhasil di Dam Gajah Mungkur, Presiden ingin agar dapat direplikasi di Dam-Dam lainnya di seluruh Indonesia.

Sisi...

Read More...
Presiden Joko Widodo Berikan Perhatian Tinggi pada Kawasan Konservasi

 Presiden RI Joko Widodo menegaskan upaya pemulihan lingkungan, baik di dalam kawasan hutan negara, maupun lahan masyarakat.

"Kita ingin memulai hal-hal yang berkaitan dengan ekosistem, satwa, flora fauna, juga penanaman kembali, reboisasi, di kawasan-kawasan yang sering banjir, tanah longsor," ujar Presiden Jokowi, saat kunjungan kerja di Taman Nasional Gunung Merapi, tepatnya di Wisata Alam Jurang Jero, Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, Jumat (14/02).

Kawasan hutan disana, hingga sekarang masih dalam proses reboisasi, pasca erupsi besar di tahun 2010.

"Tadi saya sampaikan untuk menanam vetiver, tanam tanaman yang fungsi hijaunya ada juga fungsi ekonominya juga ada. Saya kira itu akan terus saya dorong," ucapnya.

Reboisasi disini penting dilakukan, karena wilayah Srumbung merupakan lereng Gunung Merapi yang dibawahnya rata-rata adalah pemukiman.

Tercatat jumlah desa di sekitar Taman Nasional Gunung Merapi sebanyak 30 desa. Jadi, upaya rehabilitasi di kawasan ini terus dilakukan.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan pengayaan tanaman bawah atau underneath untuk menjaga stabilitas tanah di kelerengan. Presiden Jokowi melakukan penanaman pohon Pulai (Alstonia scholaris), bersama masyarakat yang selama ini memanfatkan jasa lingkungan Gunung Merapi seperti “Pencinta Merapi Harmonis“, juga bersama pramuka dan TNI. Wilayah yang ditanami ini, termasuk zona rehabilitasi TN Gunung Merapi.

Perlindungan lingkungan juga penting agar sejalan dengan kemakmuran ekonomi masyarakat, yang saat ini aktif untuk kegiatan ekowisata.

Gunung Merapi memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di kaki Merapi. Total nilai ekonomi bagi masyarakat 30 desa penyangga, senilai 59,48 Milyar dengan rincian dari wisata 14,8 Milyar (24,9%), air 2,9 Milyar (4,9%), rumput 19,4 Milyar (32,6%), rencek 3,7 Milyar (6,2%), perdagangan kayu bakar 0,08 Milyar (0,1%), pembuatan arang 1,8 Milyar (3%), serta pasir dan batu 16,8 Milyar (28,2%).

Keanekaragaman hayati di kawasan-kawasan...

Read More...
Di RUU Omnibus Law, Pemerintah Tetap Tindak Tegas Perusak Lingkungan

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan bahwa revisi UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dalam RUU Cipta Kerja, tetap  dalam semangat menindak tegas perusak lingkungan.

Hal yang menjadi catatan di ruang  publik  diantaranya berkenaan dengan subyek Pertanggungjawaban Mutlak.
Dipastikan tidak akan mengaburkan pengertian pertanggungjawaban mutlak bagi perusak lingkungan dari frasa dalam Pasal berkenaan dengan pertanggung jawaban mutlak tersebut. Justru penegakan hukum lingkungan akan semakin diperkuat.

''Pada RUU Omnibus Law, penegakan hukum lingkungan tetap dilakukan dan pelaku kejahatan lingkungan tetap dihukum.  Penegakan hukum pidana tetap dapat menjerat para pembakar hutan, pencemar dan perusak lingkungan, karena pasal pidana tetap dipertahankan,'' ungkap Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono pada media, Jumat (14/2/2020).

Pada RUU ini setiap orang atau badan usaha yang terbukti telah mengakibatkan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan dapat dijerat dengan sanksi pidana. Dalam hal ini prinsip ultimum remedium yang diterapkan.

Untuk pelanggaran-pelanggaran teknis yang membutuhkan langkah koreksi (corrective action) maka tetap dilakukan penegakan hukum dengan sanksi administratif paksaan pemerintah. Berturut-turut  pembekuan dan pencabutan izin serta selanjutnya denda.

Sementara untuk perbuatan melawan hukum yang terkait dengan kegiatan menghasilkan limbah B3, menggunakan B3 atau kegiatan yang berdampak besar dan beresiko tinggi, tetap diterapkan pertanggungjawaban mutlak.

Adapun kalimat dalam RUU yang berbunyi  “...tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” tidak akan menghilangkan makna pertanggung jawaban mutlak, dimana unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan.

''Sehingga perbuatan melawan hukum terkait dengan limbah B3, B3 atau yang beresiko tinggi yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan tetap dapat dimintai pertanggung jawabannya untuk membayar ganti kerugian lingkungan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan,''...

Read More...
Menteri LHK Lantik Sepuluh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup KLHK

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya melantik 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II lingkup KLHK di Jakarta (11/02/2020). Menteri LHK pada sambutannya, berharap para pejabat yang baru dilantik dapat meningkatkan akselerasi, dan kemampuan kinerja kementerian dalam merespon berbagai tuntutan, keinginan, dan harapan masyarakat terhadap berbagai masalah yang mengiringi proses pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Menteri Siti melanjutkan, pelantikan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pejabat struktural yang telah memasuki pensiun, dan penyegaran penugasan baik bagi yang mendapat promosi maupun yang bersifat tour of duty pada eselon yang sama, serta untuk menghindari potensi stagnasi, dan kesenjangan operasional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KLHK.

"Penunjukkan saudara-saudara bukanlah berdasarkan kriteria senioritas semata, tetapi atas dasar pertimbangan performance kinerja, prestasi, dan kapabilitas yang dilakukan secara objektif. Melalui mekanisme ini, diharapkan para pejabat baru dapat menunjukkan komitmen, dan kinerja yang lebih optimal," kata Menteri Siti.

Dikatakannya, Pimpinan Tinggi Pratama merupakan jabatan strategis karena merupakan pelaksana kebijakan pimpinan dan mengimplementasikannya pada tinggkat operasional. "Agar pengaplikasian kebijakan dapat berjalan secara efektif, saudara-saudara tidak hanya dituntut untuk mampu melakukan sinergi, dan kerjasama yang lebih erat, tetapi juga dapat mengidentifikasi berbagai kendala, dan hambatan di lapangan, untuk dilaporkan kepada pimpinan sehingga dapat diformulasikan suatu solusi yang tepat," tambah Menteri Siti.

Menteri Siti mengingatkan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik untuk terus meningkatkan profesionalisme, khususnya kemampuan manajerial, integritas dan disiplin tinggi. Menteri Siti juga memastikan, kinerja para pejabat akan terus dievaluasi secara periodik berdasarkan ukuran dan pencapaian target yang jelas.

"Tidak menutup kemungkinan, jika hasil dari evaluasi tersebut tidak menunjukkan kinerja...

Read More...
KLHK Ubah Limbah Pesantren Jadi Sumber Energi

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik, biodigester dan sarana MCK di Pesantren Darul Hijrah, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Semua fasilitas tersebut menjadi percontohan untuk upaya pengelolaan lingkungan terutama dari limbah domestik, limbah industri kecil dan limbah peternakan di Indonesia.

Pilot project IPAL ini selain untuk mengolah air limbah juga dilengkapi dengan biodigester untuk menangkap gas metan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar kegiatan memasak untuk keperluan sehari-hari para santri.

"Dulunya pondok ini sangat gersang, sekarang sudah menjadi percontohan bidang lingkungan, terlebih dengan bantual IPAL dan lainnya dari pemerintah. Atas semua pemberian pemerintah ini, kami mengucapkan terimakasih pada Ibu Menteri LHK," ungkap Pimpinan Pondok Darul Hijrah, KH.Zarkasyihasbi, Lc, Sabtu (8/2/2020) saat peresmian IPAL, Biogas dan MCK di Kabupaten Banjar, Martapura, Kalsel.

Dari hasil pendampingan KLHK, pembangunan IPAL domestik di pesantren ini mampu mengolah air limbah sebesar 80 m3 per hari dan menurunkan beban pencemar BOD sekitar 90% atau setara dengan 10,51 ton per tahun. Dari pengujian kualitas air limbah yang dibuang ke media lingkungan dari IPAL tersebut telah memenuhi baku mutu air limbah sesuai peraturan Menteri LHK nomor 68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

Unit pemroses pada IPAL domestik terdiri dari bak biodigester, bak pengendap (settler), bak anaerobic baffled reactor, bak anaerobic filter. Manfaat lain yang diperoleh dari pembangunan IPAL ini adalah ketersediaan biogas sebagai sumber energi yang dapat dimanfaatkan oleh dapur pesantren sebesar 4.380 m3 biogas per tahun atau setara 2.014 kg LPG per tahun dengan nilai ekonomi sebesar Rp. 25.185.000,- per tahun.

Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepedulian civitas Pesantren Darul Hijrah terhadap lingkungan hidup dan kehutanan. Hal ini katanya sejalan dengan semangat Presiden Joko Widodo yang mengajak...

Read More...
Di HPN 2020, Presiden Jokowi Kenalkan Ibukota Negara Baru Ramah Lingkungan

 Pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Kalimantan Selatan, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan langkah serius pemerintah menyiapkan Ibu Kota Negara baru yang ramah lingkungan. Untuk itu pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah dengan dukungan perencanaan yang matang.

"Yang pertama dibangun adalah nursery (lokasi pembibitan). Akan ada 17 juta bibit disiapkan. Kita akan wujudkan Ibu kota negara baru yang ramah lingkungan, smart city,  semua kendaraan adalah listrik, ramah pejalan kaki, dan dekat dengan alam," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya di acara puncak HPN, Sabtu (8/2/2020) di Banjarbaru, Kalsel.

Pemindahan IKN kata Presiden, bukan sekedar memindahkan kantor dan manusia, namun harus menunjukkan keunggulan sebagai suatu bangsa. Peran Pers dalam hal ini menjadi sangat penting, terutama untuk menjaga situasi bangsa tetap kondusif.

"Negara butuh kehadiran Pers untuk melawan kekacauan informasi, semburan fitnah dan hoax yang mengancam Bangsa. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapatkan informasi yang sehat. Karena itu ekosistem media harus dijaga," pesan Presiden.

Terkait persiapan IKN, KLHK akan membangun Persemaian Modern yang rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 120 Hektar di Kalimantan Timur.

Selain menjadi pusat pembibitan dan kebun benih, pada lokasi ini juga akan dibuat Arboretum atau taman hutan dengan koleksi tanaman endemik Indonesia. Serta akan berfungsi juga sebagai taman rekreasi dan sarana olahraga.

Sementara itu penanggung jawab penyelenggara yang juga adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari memberi apresiasi khusus peran Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

"Terimakasih kami sampaikan kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, yang memberikan respon sangat cepat mendukung terlaksananya kegiatan penanaman pohon, menjadikan HPN 2020 sebagai HPN 'terhijau' dalam sejarah pelaksanaannya," kata Atal.

Rangkaian agenda hijau HPN 2020 ditandai Presiden Jokowi dengan penanaman pohon Mersawa...

Read More...
Resmikan TPA Regional Banjarbakula, Presiden Ingatkan Pentingnya Pengelolaan Sampah

 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meresmikan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Banjarbakula di Kabupaten Banjarbaru pada Jum'at (07/02/2020). Pada saat peresmian, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Presiden Joko Widodo pada sambutannya mengingatkan bahwa pengelolaan sampah dengan baik dan benar sangatlah penting. "Sampah bukanlah persoalan yang sepele", ucap Presiden mengawali.

Presiden melanjutkan, ribuan ton sampah yang tidak tertangani, dapat menimbulkan musibah. Presiden mengingatkan bahwa kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan telah terbukti memunculkan bencana, baik itu bau tidak sedap, penyakit, pencemaran lingkungan dan sumber air, serta bencana banjir yang sangat merugikan.

"Bertambahnya jumlah penduduk akan mengakibatkan bertambahnya volume timbulan sampah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah di TPA perlu ditata dengan baik, memiliki fasilitas dan teknologi pengolahan yang modern, serta sistem manajemen yang baik", terang Presiden Joko Widodo.

Presiden mengapresiasi adanya TPA Regional Banjarbakula yang melibatkan beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan ini. TPA ini memiliki luas lahan kurang lebih 15 Hektare yang melayani masyarakat di Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut. TPA ini dapat mengolah sampah sebesar 790 ton perhari. Teknologi yang digunakan adalah sanitary landfill dilengkapi dengan pengolahan air lindi 1,5 liter perdetik, sehingga lingkungan sekitar tidak tercemar timbulan sampah dan bau.

Presiden Joko Widodo berharap agar pemerintah tetap memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat memilah sampah. "Meskipun TPA yang bagus sudah ada, kita tetap melatih masyarakat untuk bisa mandiri dalam mengelola sampah, sehingga bisa memilah sampah, dan bisa reduce, reuse dan recycle", pinta Presiden Joko Widodo.

Presiden juga meminta agar terus dikembangkan teknologi dalam pengelolaan...

Read More...
Presiden: Aturan Main Penanganan Karhutla Tahun 2020 Masih Sama

 Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Rakornas Karhutla) yang di gelar di Istana Negara Jakarta pada hari Kamis 6 Februari 2020, Presiden kembali mengingatkan aturan main pengendalian karhutla yang telah dimulai sejak 2016.

Di depan beberapa Pimpinan Kementerian/Lembaga, Gubernur provinsi rawan karhutla, Pangdam, Danrem, Kapolda, Bupati/Walikota wilayah rawan karhutla, Kapolres, dan para stakeholder pengelola kawasan hutan maupun lahan, Presiden menekankan jika akan mencopot jajaran TNI dan Polri di daerah jika terjadi karhutla di wilayah teritori mereka. Aturan main ini dijelaskannya masih terus berlaku hingga saat ini. Meskipun demikian Presiden juga mengapresiasi kerja keras semua pihak yang telah menangani karhutla di berbagai daerah.

"Aturannya, saya ulang, khusus utk TNI dan Polri yang wilayahnya ada kebakaran besar, hati-hati Pangdam nya, Kapolda nya, Danrem nya, Dandim nya, hati-hati Kapolres nya. Tegas tegas saya sampaikan, pasti saya telepon ke Panglima, ke Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya pasti, dandim nya sudah dicopot belum. Ya, pasti saya tanyakan, Pangdam sama Kapoldanya sudah diganti belum. Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang," ungkap Presiden.

Aturan main ini kembali diingatkan Presiden pada Rakornas ini karena ditakutkan jika ada Gubernur, Bupati, Walikota, Pangdam, Danrem dan Dandim baru, ada Kapolda, Kapolres baru yang masuk dalam daerah yang rawan kebakaran sehingga tidak tahu aturan main pengendalian karhutla yang sudah dibuat sejak 2016.

Selanjutnya Presiden juga mengingatkan bahwa tahun 2019 lalu luasan karhutla mencapai 1,5 juta hektare, meningkat dibandingkan tahun 2016 hingga tahun 2018. Hal ini mesti jadi perhatian semua pihak. Meskipun luasan karhutla di Indonesia masih di bawah karhutla tahun 2015 yang mencapai 2,5 juta hektare, serta jauh dibandingkan dengan karhutla yang terjadi di berbagai...

Read More...
Pulihkan Lingkungan, Pemerintah dan Masyarakat Bekerja Sama Lakukan RHL di Lokasi Bencana

 Presiden Joko Widodo pada Senin (03/02/2020), melihat kondisi di lapangan terdampak bencana di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, serta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, Wakil Menteri LHK, Alue Dohong, Kepala BNPB, Doni Monardo, serta pejabat tinggi negara lainnya menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo. Turunnya Presiden dan para pimpinan tinggi negara ke lapangan, untuk memastikan bahwa proses pemulihan lingkungan berjalan dengan baik seperti yang diharapkan.

Di Desa Harkatjaya, Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan percontohan pemulihan lingkungan dan penanggulangan bencana yang dibangun KLHK yaitu di Kampung Banar, Desa Harkatjaya, Kecamatan Sukajaya. Kemudian di Desa Pasir Madang, Presiden meninjau Kebun Bibit Desa (KBD), serta memimpin langsung kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dengan melakukan penanaman tumbuhan Vetiver bersama masyarakat sekitar. Presiden Joko Widodo berharap agar RHL secara umum ditingkatkan berkali-kali lipat sebagai upaya untuk pemulihan lingkungan.

Presiden Joko Widodo menghimbau agar masyarakat turut menjaga apa yang telah ditanam, salah satunya adalah dengan tidak sembarang mencabut tumbuhan Vetiver yang ada di lereng bukit karena berfungsi mengikat tanah dan mencegah longsor. "Dengan ini juga kita mengedukasi masyarakat agar tanaman Vetiver tidak dicabut", terang Presiden Joko Widodo.

Pada kesempatan kali ini, Menteri Siti menyatakan bahwa Vetiver ini selain bermanfaat untuk pakan ternak dan mengusir hama, bagian akar vetiver juga bermanfaat mencegah longsor dan banjir, memperbaiki kualitas air, melindungi infrastruktur, hingga menyuburkan tanah.

"Di sini juga dilakukan penanaman vetiver (40.000 rumpun) dan agroforestry bersama masyarakat yang sudah mulai...

Read More...
KLHK Jalin Kerjasama dengan Universitas Brawijaya untuk Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan

  KLHK dan Universitas Brawijaya melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Mou) di Jakarta, Kamis (23/01). Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan ini, dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dan Rektor Universitas Brawijaya Nuhfil Hanani, disaksikan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya.

Menteri Siti menyampaikan, KLHK menyambut baik dan gembira atas inisiatif kerja sama yang secara resmi dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan komitmen bersama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

“Kami juga berharap kerjasama ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara nyata dan untuk mendorong tercapainya keadilan sebagaimana amanah dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran; Penelitian dan Pengembangan; dan Pengabdian Kepada Masyarakat,” ujar Menteri Siti.

Nota Kesepahaman yang ditandatangani ini merupakan langkah bersama untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada, dan membangun sinergi para pihak, yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung. Semuanya dirangkum dan dituangkan ke dalam beberapa ruang lingkup.

“Bagi KLHK, Nota Kesepahaman ini juga bernilai strategis. Penandatangan MoU ini merupakan awal dari kerja sama para pihak, dan sinergi yang selama ini sudah terjadi, sekarang menjadi lebih kokoh dengan MoU ini,” katanya.

Selanjutnya, Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Eselon I atau Kepala Satker sesuai dengan kewenangannya. “Hal penting yang menjadi dasar penandatanganan MoU ini, harus ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sejumlah hal penting yang dapat segera ditindaklanjuti diantaranya berkenaan dengan kajian perubahan iklim, pengembangan ekowisata dan SDGs, produktivitas hutan produksi, pengendalian hama penyakit, pengendalian kebakaran hutan, pembinaan masyarakat sekitar hutan, pengembangan lembaga konservasi, dan perhutanan...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9