Thursday, June 21, 2018

Artikulasi IPDN

Peristiwa Cliff di IPDN dan Wahyu di STPDN pada konteks manajemen operasional pemerintahan dapat† dipersepsikan saling identik, yaitu keadaan darurat atau kritis. Menjadi kategori darurat karena subyek† itu telah menjadi berita media dengan frekwensi berita yang† intensif† dan cakupan berita yang sangat† luas,† serta mengakibatkan dampak luas di tengah masyarakat dengan berbagai reaksi; disamping† berpotensi memberi pengaruh† pada keberadaan lembaga IPDN/STPDN, Depdagri, dan pemerintah. Oleh karena itu sangat tepat langkah Wakil Presiden turun langsung meninjau di lapangan dan† juga Presiden mempertegas kebijakan pemerintah tentang permasalahan kasus IPDN tersebut ketika peristiwa Cliff di tahun 2007 dan Mendagri Hari Sabarno menarik manajemen† STPDN† menjaid tanggung jawab Sekretaris Jenderal Depdagri di tahun 2003.

Apa yang sangat penting kemudian ialah bagaimana langkah operasional secara jitu dirancang sebagai tindak lanjut setelah Presiden menegaskan kebijakan dasarnya. Kebijakan mendasar yang digariskan tersebut ialah : pertama, melakukan evaluasi menyeluruh di IPDN; kedua† merombak sistem pendidikan serta ketiga, tidak menerima pendaftaran praja tahun 2007/2008 atau pada bulan September yang akan datang† tidak† dilakukan† rekrutmen calon praja.†† Evaluasi menyeluruh seperti yang diperintahkan Presiden pelru diartikulasikan† oleh para birokrat† Depdagri, Depdiknas, Kementerian PAN dan POLRI.

Evaluasi dapat dilakukan berawal dari base-line† infomation† sekarang yang berangkat dari kebijakan† pasca peristiwa Wahyu Hidayat di bulan September tahun 2003.†† Beberapa pijakan dasar yang penting meliputi : Pertama,† sebagai kebijakan darurat atau kritis† STPDN ditangani secara langsung oleh Pimpinan Puncak Depdagri dan dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal serta† pembentukan† Komisi Etika† dipimpin Inspektur Jenderal. Komisi Etika† bertugas untuk : memperkuat etika moralitas dalam proses belajar mengajar, melakukan investigasi, dan identifikasi serta mendalami hal-hal yang terjadi, menyangkut pelanggaran etika dan moralitas di kalangan praja dan pengasuh serta unsur pendukung lainnya, mempelajari dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran, termasuk didalamnya faktor-faktor manajemen dan lingkungan yang terkait dengan proses pendidikan secara keseluruhan.

Konsep penanganan manajemen perubahan tersebut† terdiri dari dua langkah utama, yaitu : pemulihan (recovery) STPDN dan penyatuan (integrasi) lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap.† Penataan Manajemen secara garis besar dilakukan melalui pendekatan aspek-aspek berikut : Aspek Kelembagaan, yang meliputi langkah-langkah secara struktural untuk pengaturan lembaga,† personil serta ketata-laksanaan secara struktural menurut normatif kelembagaan di Departemen (tingkat kompetensi, syarat administratif,† dll);† Aspek Pengawasan dan Pembinaan/Pengasuhan, yang meliputi pelarangan kegiatan Praja pada potensi-potensi yang bersentuhan dengan ĒkekerasanĒ,† detasering untuk tenaga pengasuh, identifikasi institusi dan sistem sosial dalam kehidupan siswa (Praja), dan pembinaan rohani (mental spiritual).; Aspek Logistik, yang meliputi identifikasi berbagai fasilitas dan hal-hal yang berkaitan dengan dukungan ketata-laksanaan dalam lembaga dan dalam kehidupan interaksi siswa (praja) serta kegiatan† Public Relation dan Penanganan Ekses yang† dapat meluas dari informasi publik dalam menyikapi persoalan di STPDN.

Dengan persepsi bahwa† yang menjadi pokok persoalan adalah† dalam hubungan senior dan junior, maka† fokus diarahkan pada penanganan Penertiban Hubungan Antara Siswa (Praja) STPDN dan menajdi tugas elemen penting yang terlibat yaitu para pejabat struktural STPDN, para dosen/tenaga akademik/pengajar STPDN, Senat Mahasiswa (Wahana Bina Praja) dan Komisi Disiplin STPDN, untuk : Mengawasi hubungan antar Praja agar senantiasa menjaga perilaku sopan santun, kekeluargaan serta menghindari potensi kekerasan; Melarang Praja yang pangkatnya lebih tinggi memanggil Praja yang pangkatnya lebih rendah dengan alasan pembinaan atau hal lain karena dapat menimbulkan potensi kekerasan; Melarang adanya kegiatan pertemuan kontingen atau istilah lainnya yang melibatkan Praja yang pangkatnya lebih tinggi dan Praja yang pangkatnya lebih rendah; Melarang kegiatan-kegiatan atau pertemuan-pertemuan para siswa (Praja) tanpa izin pengasuh dan penggunaan waktu istirahat siang (Pukul 14.00 s.d 16.30), kecuali pertemuan kegiatan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap siswa (Praja) secara terkoordinasi; Memberikan sanksi hukuman disiplin kepada siswa (Praja) sesuai dengan ketentuan Kode kehormatan, Tata Krama dan Peraturan Kehidupan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.

Kebijakan operasional lainnya ialah pada dimensi psikologis yang perlu didalami, baik dalam bentuk† pengembangan kedalam maupun pengembangan keluar. Pengembangan kedalam berarti memperlancar komunikasi dalam interaksi diantara komunitas STPDN dan komunikasi keluar dalam arti agar komunitas STPDN khususnya para praja menjadi lebih terbuka kepada lingkungannya termasuk dalam berinteraksi dengan wartawan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui bimbingan atau counselling ataupun melalui unit pengaduan dan kegiatan traumatic center lainnya. Pendalaman pada aspek psikologis misalnya dengan melihat kembali kondisi komunitas melalui test psikologi sesuai kebutuhan. Dalam hal ini perlu didalami hubungan psikologis dengan perubahan-perubahan yang direncanakan menyangkut misalnya lambang-lambang kebesaran praja atau institusi STPDN itu sendiri. Dalam upaya itu, diproyeksikan secara struktural kegiatan proses belajar mengajar dan kehidupan komunitas STPDN terus berlangsung dengan peningkatan-peningkatan. Sistem keamanan dalam atau internal† dan mekanisme antar staf atau pejabat struktural† dikembangkan agar lebih terbuka/transparan. †

Kedua, kebijakan integrasi IIP dan STPDN menjadi IPDN.† Sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Dpediknas, untuk satu departemen hanya boleh ada satu lembaga pendidikan kedinasan dan untuk itu dipersiapkan langkah Depdagri sejak tahun 1999. Dalam agenda penanganan lanjut integrasi lembaga-lembaga pendidikan kedinasan (lemdika) Depdagri tersebut† ditempuh langkah integrasi lemdika Depdagri menjadi satu kesatuan dalam upaya penanganan lanjut permasalahan† STPDN. Kebijakan dalam menindaklanjuti kebijakan pemulihan permasalahan STPDN† ditegaskan dengan prinsip-prinsip† :† cut-off tradisi negatif praja yang berpotensi kekerasan; academic culture† yang memenuhi persyaratan lingkungan politik saat sekarang serta harapan masyarakat akan sosok pamong yang† profesional, loyal dan humanistik serta refleksi kebijakan dalam format kurikulum dan† sistem perkuliahan, serta dalam bentuk dukungan sarana/prasarana. Kegiatan cut off diawali dengan mengalihkan praja angakatan 2003/2004 dari Jatinangor ke Cilandak dan seterusnya perlu dilakukan sampai dengan pututsnya mata rantai† hubungan senior-junior..

Kedua, penegasan konsep† sosok pamong yang diproyeksikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan tujuan kurikuler lemdika Depdagri. Sosok yang diproyeksikan ialah sosok aparatur pamong† yang memiliki kompetensi kepemimpinan transformatif dengan empat komponen kompetensi, yakni : perancang (designer); pelayan (steward); guru (teacher); dan kenegarawanan (statemanship).† Untuk mewujudkan sosok aparatur yang memiliki kompetensi staf dan kepemimpinan tersebut, proses pendidikan dan pengajarannya akan dirancang melalui penumbuhan kreativitas (creativity); mencerahkan pemikiran (enlightment); dan menstimulasi kebebasan akademik (academic freedom of expression).

Ketiga, perancangan† desain kurikulum dalam sistem Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan (Jarlatsuh) di STPDN† seperti peningkatan kegiatan† tutorial, diskusi, dialog dalam pengajaran; juga† peningkatan† frekwensi pelatihan† dan peninkagtan kualitas tenaga pelatih;† serta† pengasuhan dengan penegakan sanksi disipilin secara tegas diiringi rekrutmen pengasuh secara selektif dan rigid dengan orientasi keteladanan.† Rangkaian format pengajaran, pendidikan dan pengasuhan tersebut dilebur, diramu dan dirumuskan† dalam bentuk kurikulum atas dasar pertimbangan : rumpun keilmuan dasar bidang pemerintahan (dalam negeri, lokal), atas dasar standard pelayanan menurut sistem pendidikan nasional dan† atas kebutuhan masyarakat yang akan dilayani kemudian pada saat praja bertugas di lapangan.

Keempat, penanganan aspek kelembagaan/organisasi†† yang† mengaitkan pembahasan tentang† keempat† Pusat Pendidikan dan Latihan Regional, UPT Departemen Dalam Negeri di Yogyakarta, Bandung, Bukit Tinggi dan Makassar. Masih harus diperhitungkan pola keterlibatan sebagai bagian dari pemecahan masalah khusus STPDN dan sekaligus sebagai arah rencana jangka panjang ke depan. Ketika kebijakan kelembagaan tersebut disusun, tidak termasuk dikembangkannya ide alternatif untuk mendelegasiklan pola pendidikan STPDN kepada setiap daerah provinsi atas pertimbangan integrasi sistem politik dalam negeri dan pembinaan wilayah secara nasional, namun dapat dipertimbangkan pembentukan† format ďSTPDN RegionalĒ pada sekitar 5 (lima wilayah) yang dikembangkan sebagai bagian dari agenda integrasi lembaga pendidikan kedinasan Departemen Dalam Negeri yaitu di Jawa Barat, Sumatera Barat,† DIY, Sulawesi Selatan dan† kemungkinan di DKI† Jakarta yang akan melayani provinsi-provinsi seluruh Indonesia.

Kelima, untuk† mendukung keseluruhan kepentingan hal tersebut perlu† dipertimbangkan dukungan† kondisi prasarana dan sarana yang ada† baik di Jatinagor (STPDN) maupun di Cilandak (IIP) ataupun† di Bandung, Bukit Tinggi, Yogyakarta dan Makassar. Untuk tahap awal dan pada konteks penanganan darurat, maka pelaksanaan† penanganan dalam kurun waktu Oktober 2003 s/d Maret 2004† dikonsentrasikan di Jatinangor dan Cilandak, sambil meliput penyelesaian masalah STPDN dengan agenda cut-off† tradisi serta† pembentukan kultur dan baru setelah itu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan teknis† lanjut integarsi IIP dan STPDN menjadi IPDN secara struktural.
Arah kebijakan dan fokus penanganan permasalahan kritis STPDN di tahun 2003 ketika itu tentu sekarang† sudah dapat dievaluasi perkembangannya,† sehingga base-line infomation sesungguhnya sudah dapat dikompilasi dalam waktu singkat sesuai† dengan perintah dan guna memenuhi harapan Presiden.† Sesuai dengan fungsi politik birokrasi,† maka memang menjaid tugasnyalah untuk mengartikulasikan kebijakan† tersebut.

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
KLHK Lakukan Patroli Sampah di Jalur Mudik

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya melakukan edukasi pemudik terutama yang menggunakan jalur darat untuk ramah lingkungan. Edukasi dilakukan dengan melibatkan Pemda, Jasa Marga, dan Polres melakukan patroli sampah di sepanjang jalur mudik.

"Tujuan edukasi mengajak masyarakat ikut mengelola sampah secara benar. Polanya tim KLHK bersama tim Jasa Marga/jasa marga properti, serta tim Dinas LH bersama-sama dalam patroli di jalur mudik," ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya, Senin (18/6/2018).

Ia telah menugaskan Direktur Jenderal Pengolahan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, mengawal langsung langkah ini di lapangan.  Rapat-rapat dengan Polres, Dinas LH dan Jasa Marga dilaksanakan.
Beberapa catatan telah diberikan setelah Menteri Siti langsung melakukan peninjauan ke beberapa rest area jalan tol Jakarta-Cikampek pada H-2 Idul Fitri lalu.

"Koordinasi terus dilakukan Dirjen dan Direktur. Patroli sampah bersama akan dilaksanakan pada tempat-tempat rest area dan juga sepanjang jalan tol pada lokasi-lokasi spontan tempat masyarakat berhenti dan istirahat," kata Menteri Siti.

Pola ini nantinya terus dilakukan secara konsisten, dengan harapan perlahan bisa membentuk budaya bersih di kalangan masyarakat. Terlebih lagi pemerintah butuh dukungan serius untuk mewujudkan target ambisius Indonesia bebas sampah 2020.

Kesadaran dan upaya 3R (Reduce, reuse, recycle atau pembatasan, guna ulang, dan daur ulang) patut ditingkatkan di masyarakat. Hal ini penting sekali untuk bisa merefleksikan bahwa kita bisa punya budaya yang lebih baik, budaya bersih dan sehat. Read More...

Hari Raya Kedua, Menteri LHK Pantau Karhutla dari Udara

 Meski masih dalam suasana libur lebaran, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar sudah langsung turun ke lapangan memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

"Selain mengawasi laporan Karhutla setiap hari, saya kemarin memantau penanganan Karhutla dengan melakukan flyover ke beberapa daerah," kata Menteri Siti, Minggu (17/6/2018).

Pemantauan lewat udara yang dilakukan pada akhir pekan, atau hari kedua Idul Fitri ini meliputi beberapa titik rawan karhutla di wilayah Sumatera.

Menteri Siti mengucapkan terimakasih atas dedikasi anggota Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan jajaran terkait lainnya yang bahu membahu tanpa kenal lelah mengatasi Karhutla di musim kemarau seperti saat ini.

"Meski masih dalam suasana libur lebaran, namun tim lapangan ini tetap bekerja keras menjaga Indonesia bebas bencana asap. Saya sangat berterimakasih pada mereka," katanya.

Dalam beberapa hari ini kata Menteri Siti, Daops Manggala Agni intens melakukan pemadaman Karhutla di Aceh Selatan, dibantu Manggala Agni Daops Sibolangit.

"Alhamdulillah titik api sudah mati. Karhutla di Ketapang, Kalbar, juga berhasil diatasi. Namun begitu Daops Manggala Agni tetap saya minta waspada," katanya.

Tim udara sudah standby di beberapa Provinsi rawan, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Per tanggal 16 Juni 2018, sudah ada 17 unit helikopter water boombing siaga di 4 Provinsi yang telah menetapkan status darurat. Heli yang sudah siaga merupakan unit dari KLHK, BNPB, TNI AU, dan pihak swasta lainnya.

Adapun water boombing yang telah dilakukan,...

Read More...
Penjelasan Menteri LHK Terkait Upaya Penyelamatan Satwa Orangutan

 Terkait beredarnya video Orangutan Kalimantan yang menjadi pembicaraan di media sosial, serta reaksi masyarakat yang melaporkan hal tsb ke akun medsos saya, berikut beberapa penjelasan mengenai hal tsb:

1. Saya ucapkan terimakasih atas perhatian masyarakat yang mempertanyakan perihal beredarnya video ini. Kepedulian masyarakat dengan nge-tag ke akun medsos, saya nilai sebagai bentuk kepedulian kita bersama terhadap lingkungan hidup lestari beserta habitat yang ada di dalamnya. Saya apresiasi sebagai bentuk kecintaan kita pada Indonesia.

2. Video tersebut bukanlah video baru melainkan sudah beredar sejak tahun 2013. Dimasa itu dan masa-masa sebelumnya, penggarapan izin di lahan gambut masih berjalan.

Namun sejak saya menjabat sebagai Menteri LHK, dan pasca kebakaran hutan dan lahan yang begitu hebat pada tahun 2015, melalui Instruksi Presiden telah dilakukan moratorium izin di seluruh kawasan gambut. Pemulihan ekosistem gambut sangat mendesak dilakukan, salah satunya karena sangat rentan terbakar.

Alhamdulillah, dengan berbagai regulasi, kerja keras semua pihak, dan penegakan hukum, Indonesia akhirnya pertama kali setelah hampir dua dekade, merasakan bebas bencana Karhutla secara Nasional. Indonesia juga selama 2,5 tahun terakhir, tidak lagi menjadi negara 'pengekspor' asap ke negara tetangga.

3. Lanskap Sungai Putri di Kabupaten Ketapang, provinsi Kalimantan Barat, yang menjadi lokasi dalam video yang beredar, merupakan salah satu konsentrasi wilayah gambut yang menjadi perhatian utama KLHK, karena disini masih menjadi 'rumah' bagi habitat Orangutan, satu dari 25 spesies prioritas yang dipantau...

Read More...
Arti Penting WTP Bagi Menteri LHK Siti Nurbaya

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2017. Opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ini memiliki arti penting bagi Menteri LHK Siti Nurbaya.

Menurutnya WTP mengandung tiga hal. Pertama, tidak melanggar hukum. Kedua, tidak ada transaksi tersembunyi. Ketiga, tertib anggaran dan tertib administrasi.
 
''Jadi kalau tidak  WTP berarti ada yang salah atau kurang dari hal-hal tersebut pada pekerjaan yang dilakukan,'' kata Menteri Siti di Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Capaian opini WTP ini kata Menteri Siti sangat berarti buat birokrasi. Termasuk buat Menteri yang mengemban fungsi politik eksekutif.

Diantaranya meliputi fungsi simbolik dengan membangun kepercayaan rakyat, fungsi decission making atau pengambilan keputusan, fungsi birokrasi yang memimpin seluruh jajaran birokrat, fungsi populis dengan memperhatikan dan melakukan hal-hal yang menjadi perhatian rakyat, serta fungsi krisis, yakni melangkah cepat dan tepat pada kondisi krisis.


Ia kembali mengingat ketika menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI. Saat itu hanya ada tiga lembaga yang meraih WTP, salah satunya tempat ia bertugas.

Kini raihan WTP berhasil pertama kali didapat KLHK, setelah penggabungan dua kementerian yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.


''Jadi sekali lagi, buat saya, WTP ini sangat berarti. Terimakasih untuk kerja keras seluruh jajaran KLHK,'' tegasnya.

Sementara itu, Sekjen KLHK Bambang Hendroyono mengatakan raihan WTP ini tidak terlepas dari berbagai...

Read More...
HLH di Ramadan, Menteri LHK: Saatnya Adil pada Lingkungan


Setiap tanggal 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup se-Dunia. Tahun ini tema utama yang diangkat mengendalikan sampah plastik. Negara-negara di dunia termasuk Indonesia menabuh genderang gerakan bersama mengatasi sampah yang sulit terurai dan mengancam lingkungan hidup ini.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengatakan upaya 3R (Reduce, reuse, recycle atau pembatasan, guna ulang, dan daur ulang) patut ditingkatkan demi menjaga alam.

''Hari lingkungan hidup yang bertepatan di bulan Ramadan hendaknya jadi momentum penambah semangat kita, untuk berperilaku adil terhadap lingkungan,'' tegasnya dalam sambutan HLH 2018 di Jakarta, Selasa (5/6).

Dalam sambutan yang juga dibacakan serentak ke unit kerja KLHK di seluruh Indonesia, Menteri Siti mengatakan perlu upaya bersama dan kolaborasi semua pihak, pemerintah/Pemda, masyarakat dan dunia usaha untuk mengendalikan sampah plastik.

Komposisi sampah plastik di Indonesia saat ini sekitar 16 % dari total  timbulan sampah secara nasional. Sementara  komposisi sampah  plastik  di  kota-kota  besar seperti Jakarta,  sekitar  17 %. Sumber utama sampah plastik berasal dari kemasan (packaging) makanan dan minuman, kemasan consumer goods, kantong belanja, serta pembungkus barang lainnya.

Dari total timbulan sampah plastik, yang telah  didaur ulang diperkirakan  baru 10-15% saja. Selain itu 60-70 % ditimbun di TPA, dan 15-30 % belum terkelola dan terbuang ke lingkungan terutama lingkungan perairan seperti sungai, danau, pantai dan laut.

Diperlukan kebijakan dan setrategi yang tepat dengan tujuan akhir melaksanakan pembangunan...

Read More...
Ingin Melapor ke Menteri LHK? Bisa via Medsos Saja


Berdasarkan data terakhir Tetra Pak Index (2017), jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 132 juta, dan 40 persen diantaranya pengguna aktif media sosial. Jumlah ini terus mengalami peningkatan signifikan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, sangat menyadari kekuatan medsos. Menurutnya sekarang setiap warga negara bisa menjadi sumber dan penyampai berita, terlepas apakah berita itu benar atau tidak untuk disampaikan kepada yang lain.

''Karenanya diperlukan respon cepat pemerintah terutama menghadapi isu yang berkembang di lapangan. Karena jika tidak, berita yang tidak benar atau hoax justru dipercaya menjadi kebenaran,'' kata Menteri Siti dalam rilis yang disampaikan ke media, Jumat (1/6/2018).

Pentingnya keberadaan medsos ini diangkat KLHK dalam pertemuan diskusi rutin Green Ramadan, sehari sebelumnya. Pada kesempatan ini Menteri Siti ikut hadir dalam acara yang mengangkat tema 'Media Sosial untuk Indonesia Hijau'.

''Dengan luas hutan Indonesia mencapai 126 juta ha serta masalah lingkungan termasuk udara, tanah dan air di seluruh wilayah Indonesia yang begitu luasnya, tentu keberadaan medsos sangat membantu kerja kami,'' kata Menteri Siti.

Saat ini seluruh unit kerja di KLHK telah memiliki akun media sosial. Semuanya saling terhubung, bekerja sama untuk mensosialisasikan program dan kinerja pemerintah. Selain itu juga menerima laporan-laporan dari netizen terkait temuan di lapangan.

''Setiap hari selalu ada tautan dari akun masyarakat ke medsos saya tentang laporan kejadian lingkungan maupun kegiatan masyarakat seputar...

Read More...
Delicious! Kuliner Lezat dari Hasil Hutan

 Ada yang berbeda jelang buka puasa di lingkungan Manggala Wanabakti, Senin (28/5/2018). Jika biasanya lobi utama gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diisi dengan kegiatan perkantoran, kali ini justru riuh dengan demo masak.

Chef Yulia Zenith dan Chef Surya Caesar menunjukkan keahlian mereka mengolah masakan lezat dari hasil hutan Indonesia.

Di antaranya kuliner Choco Forest, Choco Nutty Log cake yang berbentuk pohon, minuman Silva Pesona dan Sup Hutan Nusantara. Semuanya berasal dari tanaman hasil hutan, salah satunya buah cokelat. Hmm...delicious!

"Semoga tidak ada yang batal puasa karena melihat demo masakan dari para chef ini," canda Menteri Siti saat membuka acara Green Ramadan yang mengangkat tema 'Hutan Sehat, Kuliner Murah'.

Green Ramadan merupakan acara 'ngabuburit' ala KLHK yang rutin digelar setiap Senin dan Kamis selama bulan puasa. Pada kesempatan ini digelar diskusi berbagai tema dan berlangsung secara terbuka.

Sejumlah bintang tamu turut meramaikan acara yang dirangkai dengan buka puasa bersama Menteri LHK Siti Nurbaya dan jajarannya.

Hadir juga penyanyi dan aktivis lingkungan Oppie Andaresta,  Putri Pariwisata 2017 Astira Intan Vernadeina,  Miss Earth Indonesia 2017 Michelle Victoria Airiani dan salah satu perwakilan dari Majalah Kartini Intan Mahalia.

Acara ini juga dimeriahkan sejumlah kuis dengan hadiah utamanya jalan-jalan ke Taman Nasional gratis. Turut hadir ratusan pecinta kuliner tanah air dan aktivis lingkungan serta masyarakat

"Semoga ini menjadi pendorong gaya hidup sehat dengan berkuliner murah dari hasil hutan yang pada...

Read More...
Permasalahan Tanah Dalam Kawasan Hutan Akan Diselesaikan


Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, Siti Nurbaya, menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Permasalahan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta (25/05).

Dalam Rakor tersebut, Menteri Siti bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution, membahas rencana rapat kerja dengan 26 provinsi yang telah membentuk tim inventarisasi dan verifikasi untuk pelaksanaan PPTKH.

"Pada kesempatan ini saya menjelaskan mengenai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS) sebagai bagian terintegrasi dengan upaya tersebut. Saya melaporkan progresnya dan rencana pilot project implementasi TORA di beberapa provinsi", ujar Menteri Siti.

Selain itu, Menteri Siti juga menerangkan kepada para peserta rapat, bahwa sebanyak 264 ribu hektar areal transmigrasi (umum, yang lama) sudah siap untuk disertifikatkan, termasuk beberapa daerah yang telah mendapatkan pelepasan dari kehutanan.

"Direncanakan awal Juni akan dilaksanakan rapat kerja bersama Gubernur, yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, bersama-sama dengan Mensesneg, Mendagri, Menteri ATR/BPN, dan KSP, untuk pembahasan lebih lanjut", pungkas Menteri Siti.(*) 












  

Read More...
Bantu Pemerintah, Menteri LHK Apresiasi Pemulung


Kekuatan utama pengelolaan sampah ada pada masyarakat. Diperlukan gerak bersama mengubah sampah jadi berkah. Untuk itu secara Nasional, pemerintah membutuhkan komitmen mulai dari pengusaha, Pemda, pengelola Bank Sampah, komunitas peduli lingkungan, hingga komunitas pemulung.

''Yang paling penting dan paling cepat menyelesaikan masalah sampah adalah kita bersama, melalui gerakan-gerakan masyarakat,'' kata Siti Nurbaya dalam acara Green Ramadan di Jakarta, Kamis (24/5/2018).

''Kita harus mengapresiasi setinggi-tingginya kepada pemulung yang sudah membantu kerja pemerintah tanpa diminta,'' tambahnya. 

Data KLHK menunjukkan ada sekitar 5 juta orang pemulung tersebar di 25 propinsi di Indonesia. Kontribusi pemulung di TPST Bantar Gebang dalam mengambil kembali sampah yang dapat didaur ulang mencapai 420 ton/hari.

''Ini adalah potensi yang cukup tinggi dan baik melalui pelibatan pemulung di TPA, sehingga sampah yang ditimbun di TPA dapat berkurang,'' katanya.

Menteri Siti Nurbaya juga mengapresiasi semakin berkembangnya Bank Sampah di masyarakat. Hal ini disebutnya dapat menumbuhkan ekonomi sirkular.

Saat ini ada 5.244 bank sampah di 31 propinsi dan 218 kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah pelibatan masyarakat di Bank Sampah mencapai 174.904 orang. Bank sampah berkontribusi mengurangi sampah nasional sebesar 1,7%.

Saat ini juga terdapat 722 komunitas gerakan masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan sampah. Jumlahnya terus meningkat.

''KLHK sangat mengapresiasi semua gerakan berbasis masyarakat ini,'' kata Menteri Siti.

Dengan berbagai...

Read More...
Tegas! KLHK Gandeng KY Tegakkan Hukum Lingkungan


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggandeng Komisi Yudisial (KY) dalam penegakan hukum lingkungan. Kerjasama antar lembaga ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Mou), Rabu (23/5/2018) di Jakarta.

Menteri Siti bersama dengan Ketua KY, Aidul Fitriciada Azhari, sepakat para pihak akan bekerjasama dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup dan kehutanan. Terutama mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang hakim saat memutus perkara di bidang LHK.

''Penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, sangat-sangat kita perlukan, mengingat setiap dampak dari kejahatan tersebut, tidak hanya berdampak pada ekologi, tapi juga ekonomi negara,'' tegas Menteri Siti.

Melalui MoU ini, KLHK dan KY akan bersinergi dalam kegiatan pertukaran data dan informasi, pemantauan peradilan bersama, dukungan tenaga ahli, sosialisasi dan kampanye, serta berbagai kegiatan lain yang dapat memperkuat pelaksanaan tugas masing-masing pihak.

Apalagi kasus-kasus yang ditangani oleh KLHK seperti perambahan hutan, illegal logging, dan bentuk pelanggaran hukum lainnya ditentukan oleh putusan hakim pada tahapan memeriksa dan mengadili di pengadilan.

“Saya berharap melalui nota kesepahaman ini kedua instansi dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh hakim saat menangani perkara lingkungan hidup dan kehutanan,'' kata Menteri Siti.

KLHK sendiri telah berkomitmen melaksanakan penegakan hukum lingkungan melalui pendekatan multi instrumen. Mulai dari sanksi administrasi, hukum perdata, hingga hukum pidana. Hal ini dilakukan secara simultan...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9