Sunday, August 20, 2017

Agenda Politik Pemilihan Presiden

UU Pilpres kembali mulai dibahas untuk rencana perubahannya menghadapi Pemilihan Presiden Tahun 2014 mendatang. Yang paling banyak dibicarakan sebelum dan setelah itu ialah soal persentase syarat dukungan bagi parpol atau gabungan parpol untuk dapat mengajukan capres/cawapres. Posisi Presiden memang menarik bagi semua pihak dan menjadi sentral dalam politik praktis bangsa Indonesia. Padahal, dengan UUD 1945 setelah amandemen, masih kuat perdebatan atas dua pandangan.

Pandangan yang pertama yaitu posisi Presiden sebagai kepala pemerintah sekaligus sebagai kepala negara, seperti yang dimaksudkan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen. Dalam praktek, penerapan posisi presiden sebagai kepala pemerintah dan atau sebagai kepala negara selama ini berlangsung secara kontekstual. Artinya, kadang-kadang presiden diposisikan sebagai kepala negara untuk situasi-situasi tertentu, terutama ketika terjadi ketidak puasan masyarakat atas kegagalan fungsi lembaga-lembaga tertentu yang seolah-olah seluruhnya menjadi tanggung jawab presiden. Padahal sebetulnya dalam konsep, sudah terpisah tanggung jawab itu dari kekuasaan presiden. Pada konteks lain, kadang-kadang presiden juga diposisikan sederajat, sebangun dengan lembaga-lembaga negara lain seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK atau BPK.

Pandangan kedua menyatakan bahwa posisi presiden berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen adalah sebagai kepala pemerintah (kekuasaan eksekutif), tidak lagi sebagai kepala negara, karena penjelasan UUD 1945 tidak ada lagi dengan hadirnya UUD 1945 hasil amandemen 1999-2001. Padahal kalau kita lihat pasal 20 UUD 1945 tentang persetujuan bersama untuk pengambilan keputusan RUU menjadi UU kurang sesuai dengan konsep ”separation of power”, sehingga posisi presiden dalam pasal 20 ini sangat mungkin tidak hanya dipertimbangkan sebagai kepala pemerintah (kekuasaan eksekutif) saja.

Gambaran tersebut  menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam proses konsensus politik kita ketika itu yang tidak tuntas. Bisa juga dikatakan kelemahan kita dalam mempersepsikan, sehingga establishment atau pemantapan tidak pernah terbangun dengan baik, apakah itu establishment untuk values (nilai-nilai) ataupun establishment untuk goals (sasaran). Padahal salah satu tujuan konstitusi suatu negara ialah untuk values and goals establishment,  sehingga negara  dapat terus berkembang menjadi semakin maju.

Kelemahan dalam upaya melakukan establishment itu juga relevan dengan apa yang kita lihat dalam penyelesaian RUU Pilpres menjadi UU. Ketika syarat dukungan capres/cawapres dibahas secara intensif dan akhirnya diputuskan bersama oleh DPR dan pemerintah menjadi syarat dukungan sebanyak 20% kursi atau 25% suara. Yang muncul bisa dinilai berindikasi pragmatis, tidak saja dalam arti supaya UU Pilpres itu workable menghasilkan calon pasangan terpilih dalam satu putaran, juga muncul kekhawatiran diselingi maksud-maksud lain. Syarat dukungan capres juga merupakan format konseptual untuk mendorong sistem politik dan konsolidasi politik melalui institusionalisasi dengan terjadinya koalisi partai politik melalui figur calon presiden.

Memang wajar pemilihan presiden menjadi concern semua partai politik karena satu diantara banyak fungsi partai politik ialah untuk memenangkan pemilu dan dapat memerintah (to run to win the election to govern), disamping fungsi representasi, rekrutmen dan pembentukan elit, formulasi sasaran menurut kepentingan masyarakat, artikulasi dan agregasi kepentingan, mobilisasi dan sosialisasi. Partai juga yang menjadi rantai kerjasama antara legislatif dan eksekutif, (Andrew Heywood, 2002).

Buat rakyat, pentingnya memilih presiden dan wakil presiden terlepas dari pemahaman tentang posisi presiden sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintah eksekutif, atau hanya sebagai kepala pemerintah atau eksekutif. Lebih penting apa yang dihasilkan oleh presiden ialah terlaksananya dengan baik kepemimpinan politik eksekutif yaitu fungsi simbolik, pengambilan keputusan, populis, birokrasi dan fungsi kepemimpinan krisis; dan dirasakan hasilnya bagi rakyat. Yang dirasakan langsung oleh rakyat meliputi aspek-aspek stabilitas dan keteraturan (stability and order), akses pada kesejahteraan material (material-welfare), kehormatan diri sebagai warga negara (citizenship) serta merdeka atas diri sendiri dengan kata lain demokrasi.

Dengan demikian, untuk memilih calon presiden menjadi presiden ada kebutuhan akan kelengkapan ciri-ciri dari seorang calon presiden melalui agenda politiknya. Bagaimana mungkin dapat tercapai kebutuhan masyarakat, kalau hal-hal mendasar tidak terlihat. Hal-hal mendasar itu ialah : pertama, penataan sistem ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi secara lengkap dan utuh; dengan senantiasa berpijak pada nilai-nilai dasar bangsa, namun sekaligus mengakomodasikan hal-hal yang telah berkembang sebagai nilai-nilai yang harus semakin dimantapkan. Agenda politik ini tidak lain berkaitan dengan penyempurnaan kembali UUD 1945 yang telah diamandemen selama periode 1999-2001. Berikutnya yang kedua, praktek-praktek dalam berpemerintahan dicirikan dengan telah lahirnya berbagai komisi independen (quazy government), pola-pola baru dalam hubungan negara dan warga negara, demo-demo, kebebasan informasi publik, pengaturan PNS, PSO, kebutuhan peningkatan pelayanan publik dan lain sebagainya, juga harus mendapat perhatian, yakni yang kita rekognisi sebagai sistem administrasi pemerintahan. Sistem administrasi pemerintah perlu diatur dengan UU. Dengan pertimbangan bagi kemajuan kehidupan bernegara ke depan, maka kedua agenda politik itu dapat menjadi ukuran untuk kita memilih calon presiden. Mengabaikan dua agenda kunci ini dapat membawa kita lebih jauh lagi ke pintu kegagalan berpersepsi yang dapat berakibat panjang karena seperti kata JARRED (2005) kegagalan persepsi dapat menjadi penyebab kegagalan bangsa.



Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Website dibuat oleh NiagaWebsite.com