Saturday, July 20, 2019

Perbandingan Pilpres Indonesia & Amerika

Pemilihan Presiden di Amerika Serikat menjadi pembicaraan hangat seantero dunia. Di Indonesia, paralel dengan itu pembicaraan dan persiapan untuk pemilihan presiden dan Wakil Presiden juga sudah menghangat. Perkembangan demokrasi di Indonesia, tidak bisa dipungkiri berlangsung dalam koridor pengetahuan dan pemahaman demokrasi ala Amerika.  Refleksinya dalam operasional pemerintahan yang demokratis tercampur baur dengan sistem Eropa dan tradisi Indonesia yang telah berurat-akar dalam budaya demokrasi suku-suku bangsa di Indonesia. Hal ini merupakan pengayaan yang menuntut kita di Indonesia perlu belajar lebih banyak dalam mencari dan terus meng-establish format yang sesuai untuk praktek demokrasi Indonesia dengan geografi, demografi dan kondisi sosial (geo-demo-konsos) Indonesia sendiri.
 
Pemilihan Presiden AS yang telah diterapkan lebih dari 200 tahun masih sering dianggap sebagai pemilihan  presiden secara langsung, tanpa disadari bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden AS tersebut ditentukan oleh para electors dalam suatu proses electoral college. Walaupun dalam kartu suara pemilihan umum rakyat AS memilih langsung nama-nama calon presiden dan wakil presiden yang disukainya, namun pada akhirnya yang mempunyai legitimasi untuk menentukan presiden dan wakil presiden terpilih adalah electoral college. Metode ini dianggap paling baik sebagaimana dirumuskan dalam Konvensi Konstitusi AS tahun 1787 yang dipilih dari berbagai gagasan diantaranya, pemilihan langsung oleh rakyat, pemilihan oleh Kongres dan pemilihan oleh Dewan Perwakilan Daerah.
 
Pada akhirnya sistem electoral college itu yang kemudian dipilih dan dituangkan dalam Konstitusi AS pasal II ayat (1) yang berbunyi “each state shall appoint, in such manner as the Legislature there of may direct, a number of electors, equal to the whole number of Senators and Representatives to which the State may be entitled in the Congress: but no Senator and Representatives, person holding an office of trust or profit under the United States, shall be apapointed an elector”. Dengan ketentuan konstitusional tersebut jumlah anggota electoral college untuk masing-masing negara bagian ditentukan oleh jumlah wakilnya di Kongres (anggota Senat/senator) dan anggota House of Representatives. Setiap negara bagian memiliki dua senator dan sejumlah anggota House of Reprensentatives yang didasarkan pada banyaknya penduduk masing-masing negara bagian sesuai dengan hasil sensus terakhir yang dilakukan setiap sepuluh tahunan (dasawarsa).
 
Namun konstitusi menegaskan bahwa senator dan anggota DPR serta gubernur dan pejabat politik lain tidak boleh menjadi electors. Pemilihan anggota electoral college dilakukan oleh aktivis politik dan anggota partai melalui prosedur di masing-masing negara bagian, yang pada umumnya dilakukan dalam konvensi nasional partai masing-masing. Pada hari pemilihan umum, para anggota electoral college tersebut akan menyatakan pledge atau posisi pemihakannya kepada salah satu calon yang memenangkan suara popular di negara bagiannya. Partai Republik maupun Partai Demokrat memiliki jumlah calon elector sesuai jatah dari negara bagian tersebut dan ditambah oleh sejumlah calon elector yang disiapkan oleh partai-partai kecil. Namun setelah diketahui pilihan rakyat pada hari pemungutan suara bagi calon presiden dan wakil presiden, jumlah elector dari negara bagian tersebut tetap sama dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sama dengan jumlah senator dan perwakilan negara bagian tersebut di Kongres.
 
Dalam proses penentuan terakhir elector pada setiap negara bagian diterapkan metode winner takes all, yaitu suatu sistem dimana calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh mayoritas suara popular di suatu negara bagian berhak mendapat seluruh elector negara bagian tersebut. Selanjutnya pada hari pemilihan presiden, para elector mengadakan pertemuan di ibukota masing-masing negara bagian untuk secara resmi memberikan suaranya bagi calon presiden dan wakil presiden. Hasil perolehan resmi dari setiap electoral college negara bagian disegel dan dikirimkan kepada Presiden Senat di Washington DC dan dibuka serta dihitung di hadapan seluruh anggota Senat dan House of Representative. Selanjutnya presiden dan wakil presiden terpilih akan dilantik pada waktu yang ditentukan didalam konstitusi.
Untuk memenangkan pemilihan pada tingkat electoral college, calon presiden dan wakil presiden masing-masing paling sedikit harus memperoleh ˝ jumlah  electoral college + 1 elector (atau disebut simple majority). Apabila tidak terdapat satupun calon yang memperoleh suara simple majority electoral college, maka House of Representative yang harus memutuskan pemenang dari 3 (tiga) calon presiden yang memperoleh suara terbanyak pada electoral college. Dalam hal ini, anggota House of Representative memilih presiden melalui surat pemungutan suara (voting) dimana setiap negara bagian hanya memiliki satu hak suara. Sedangkan wakil presiden diputuskan oleh Senat dengan memilih salah satu dari dua calon yang memperoleh suara terbanyak electoral college.
 
Berdasarkan hal itu, sebetulnya presiden dan wakil presiden AS secara resmi dipilih oleh electoral college. Sedangkan rakyat AS meskipun pada hari pemungutan suara memilih langsung nama calon presiden dan wakil presiden, namun hal tersebut lebih pada memberikan gambaran aspirasi rakyat AS dimana keputusan bagi penentuan calon terpilih tetap pada electoral college. Sistem ini merupakan pelaksanaan konstitusi AS.
 
Pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia, dilakukan secara langsung oleh rakyat, dan metode itu  bukan merupakan pilihan seperti  dalam pembahasan konstitusi Amerika karena ada keraguan terhadap intelegensia pemilih AS, serta kekhawatiran bahwa tahap informasi yang cukup luas mengenai calon di luar suatu negara bagian, pemilih pasti akan memilih calon dari negara bagiannya sendiri yang disebut “favorite son”.
 
Para perumus UUD 1945  yang memuat pasal 6A dengan mensyaratkan calon presiden terpilih pada ayat (3) tampak telah melihat situasi ini, sehingga peluang untuk lahirnya “favorite son” sebagai presiden terpilih telah dinetralisasi dalam Pasal 6A  UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Meskipun, ketika akan dioperasionalkan, menjadi sangat sulit untuk memenuhi syarat simple majority yang dipersyaratkan lagi dengan perolehan suara yang tersebar di lebih dari 50 provinsi di Indonesia dengan perolehan suara diatas 20%. Untuk mencapai pemenangan terpilih dengan kedua syarat tersebut sekaligus, sangat sulit dicapai dengan satu kali putaran Pemilihan Presiden karena peluangnya untuk memperoleh secara langsung pasangan terpilih  tidak lebih dari 16%. Hal ini juga terbukti pada Pilpres 2004 dengan empat pasangan calon (yang peluangnya rata-rata pada tingkat awal adalah sama yaitu 25%, walaupun peluang sesungguhnya tidak sama rata karena tingkat popularitas pasangan berbeda-beda); harus dilakukan dua kali putaran pemilihan presiden.  Itu sebabnya dalam penyusunan RUU Pilpres dapat dipahami betapa tidak mudahnya untuk menentukan jumlah pasangan calon presiden yang ideal  agar  secara operasional maksud UUD Pasal 6A ayat (3) dapat dilaksanakan. Dengan konsep itu juga maka kekhawatiran atas munculnya “favorite son” dapat dinetralkan.
 
Beban Berat KPU
 
Perbandingan dalam Pilpres Amerika dan Indonesia itu dapat dilihat bahwa untuk Indonesia calon presiden dan wakil presiden berproses dalam satu paket. Berbeda di Amerika Serikat dimana wapres akan datang dari urutan berikutnya setelah presiden terpilih. Demikian pula dalam proses memilihnya, yaitu presiden dipilih oleh House dan wapres dipilih oleh Senat. Yang ada di Amerika itu tentu sebuah pilihan dalam hal kelembagaan negara (unit lembaga dan proses serta values-nya). Indonesia memilih untuk sepenuhnya menyerahkan kedaulatan pada rakyat. Sekaligus pilihan yang diambil dalam UUD dengan pencalonan pasangan capres/cawapres melalui partai politik untuk memberi ruang konsolidasi politik bagi pengembangan struktur, prosedur dan kultur politik, misalnya dengan mendorong koalisi partai politik menuju multi partai sederhana.
Hal lain juga dapat dilihat dalam pilpres Indonesia dibandingkan dengan sistem Amerika, yaitu betapa cukup besarnya kekuasaan dan legitimasi diberikan kepada KPU untuk menghitung dan mengumumkan hasil penghitungan suara. Pada pembahasan dalam RUU Pilpres diwaktu yang lalu, sempat diperdebatkan apakah formalitas pengumuman pemenang pilpres dilakukan oleh KPU ataukah oleh MPR atas pertimbangan mewakili rakyat. Pilihan yang diambil ketika itu ialah memberikan legitimasi yang kuat pada KPU.
 
Pada subyek Pemilu, Pilpres dan Pilkada, sesungguhnya terdapat tiga koridor utama ruang politik, yaitu :
Pertama, koridor politik negara, dalam hal ini Presiden (atau Pemerintah atau Menteri Dalam Negeri) yang sesuai keberadaannya bertanggung jawab atas stabilitas politik dalam negeri, sehingga cukup wajar apabila diharapkan bahwa presiden menjadi penanggung jawab menyeluruh pemilu.
 
Kedua, koridor politik demokratisasi yang harus menjadi penjamin bagi rakyat bahwa demokrasi berlangsung menurut norma demokrasi menurut peraturan dan menurut pengetahuan (keilmuan); yang beban ini ada pada pundak KPU.
 
Ketiga, koridor implementasi teknis administrative berdemokrasi dengan penyiapan seluruh proses dari persiapan hingga pelaksanaan pemungutan suara, mulai dari pemilih, calon yang akan dipilih sampai kepada peralatan atau logistik, yang untuk ini menjadi beban tugas KPU/D  (didukung oleh pemerintah/pemda). Dalam koridor ketiga inipun, KPU/D sepenuhnya memperoleh rujukan, supervisi dan keputusan-keputusan dari KPU, sesuai dengan makna keberadaannya sebagai komisi yang bersifat nasional sebagaimana tercantum dalam konstitusi.
 
Sangat jelas bahwa KPU/D menanggung beban sangat besar, baik beban menjamin nilai demokrasi menurut sifat dan pengetahuan dasarnya (knowledge-based), beban menjamin berlangsungnya proses demokrasi (dibaca Pemilu) di tengah-tengah rakyat dan beban bahwa implementasi berlangsung dalam koridor administratif yang tepat menurut peraturan perundangan. Itu semua merupakan tantangan bagi KPU sesuai dengan kepercayaan yang sangat besar diberikan oleh UUD dan UU kepadanya.

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Sejarah Baru, Pemerintah Tetapkan Peta Hutan Adat

 Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memberikan pengakuan resmi tentang masyarakat hukum adat dan hutan adat sebagai pengejawantahan UUD 1945 Pasal 18B.

Menindaklanjuti arahan Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar telah menetapkan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I. Penetapan ini untuk menjamin usulan-usulan di daerah yang telah memiliki subjek dan objek masyarakat hukum adat.

''Penetapan ini memberikan jaminan dan upaya percepatan/pencantuman hutan adat dari Pemerintah melalui proses verifikasi subjek dan objek ditingkat lapangan,'' jelas Menteri LHK Siti Nurbaya, Senin (27/5/2019) di Jakarta.

Melalui SK nomor 312/MenLHK/Setjen/PSKL.1/4/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2019, ditetapkan peta hutan adat dan wilayah indikatif hutan adat fase I seluas ± 472.981 Ha.

Terdiri dari Hutan Negara seluas ± 384.896 Ha, Areal Penggunaa Lain seluas ± 68.935 Ha dan Hutan Adat seluas ± 19.150 Ha. Melalui keputusan ini pula, nantinya penetapan akan dilakukan secara berkala dan kumulatif setiap tiga bulan.

''Penetapan ini juga untuk memfasilitasi penyelesaian konflik ruang dengan para pihak (pemegang ijin dan klaim pihak ketiga), serta fasilitasi percepatan penerbitan Perda,'' jelas Menteri Siti Nurbaya.

Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Bambang Supriyanto menambahkan, pihaknya juga akan segera bersurat kepada para Gubernur.

''Hal ini guna mendukung percepatan hutan adat melalui fasilitasi percepatan penerbitan Perda dan/atau produk hukum daerah lainnya,'' kata Bambang.

Sementara itu, Direktur Perkumpulan Huma Indonesia, Dahniar Andriani mengatakan bahwa meski hutan adat yang sudah ditetapkan angkanya relative masih kecil, namun pihaknya melihat sudah ada upaya nyata dari Pemerintah untuk mempercepat penetapan hutan adat.

''Salah satunya melalui revisi peraturan dan penyiapan baseline data hutan adat...

Read More...
Manfaatkan Revolusi Industri 4.0, KLHK Pacu Pengembangan HHBK dan Jasa Lingkungan

KLHK mendorong komitmen dan totalitas dari seluruh stakeholders untuk terus menggali dan mengembangkan Multi Usaha Kehutanan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan (Jasling) seiring dengan perkembangan zaman revolusi industri 4.0. HHBK dan Jasling merupakan 95% dari potensi hutan kita yang belum dioptimalkan pemanfaatannya padahal potensinya bersinggungan langsung dengan perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

"Seiring dengan perkembangan zaman revolusi industri 4.0, HHBK dan Jasling dapat menjadi salah satu industri multi bisnis kehutanan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dan menjadi salah satu tulang punggung baru perekonomian Indonesia dengan tetap melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama," ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya saat membuka kegiatan Kick Off  Pengembangan Multiusaha Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan, dengan tema “Pengembangan Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan Berbasis Masyarakat Menuju Revolusi Industri 4.0” di Auditorium Soejarwo Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, (10/5/2019).

Menteri Siti menjelaskan bahwa bagi pembangunan HHBK dan Jasa Lingkungan, Revolusi Industri 4.0 diarahkan untuk beberapa tujuan strategis seperti masalah kecukupan bahan baku, efisiensi produksi, efesiensi dan efektifitas pasar (market place), fair price dengan basis value chain yang tepat, aspek pembiayaan dan investasi berbasis teknologi (fintech), serta aspek keberlanjutan.

Namun demikian, pengelolaan HHBK saat ini umumnya masih dilakukan hanya dengan mengandalkan hasil tumbuhan secara alami. Sementara itu Izin Usaha Pemanfaatan HHBK (IUPHHBK) juga masih sangat terbatas, yaitu baru 14 unit IUPHHBK. Kondisi ini memerlukan perhatian serius pemerintah dan semua stakeholder terkait guna memaksimalkan potensi HHBK yang belum tergarap dengan baik. Salah satu yang didorong oleh Menteri Siti adalah penyederhanaan pengurusan ijin usaha HHBK.

"Baru 14 unit Ijin usaha HHBK, untuk itu ijin seperti ini harus disederhanakan prosesnya agar kedepan semakin boom, dan meningkat jumlahnya,"...

Read More...
Mutualisme Perhutanan Sosial dan Industri

Pengelolaan Perhutanan Sosial yang terintegrasi dari hulu hingga hilir terlihat jelas di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Di hulu masyarakat sekitar perusahaan menanam sengon, di hilir pabrik kayu lapis Naga Buana sudah siap sebagai off-taker. Didukung jarak pabrik yang dekat dengan pelabuhan memudahkan untuk transportasi produk.

Menteri LHK Siti Nurbaya didampingi para pejabat Kementerian LHK, Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo dan Wakil Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang bersama unsur perangkat daerah serta pejabat terkait meninjau kebun sengon dan pabrik pengolahan kayu terpadu PT Naga Buana Aneka Piranti di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. (8/5/2019)

Pabrik Naga Buana sebagai off-taker mulai dibangun tahun 2016, bersamaan dengan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), yang saat ini sudah mulai ditanami dan produksi. HTR seluas 1.912 ha berada di 12 lokasi sehingga timbul spot-spot kecil pengelolaan hutan rakyat oleh masyarakat yang dapat menjadi sumber ekonomi baru.

“Hutan sosial disini termasuk pertama kali diserahkan oleh Presiden, pada tanggal 20 Desember 2016 lalu. Ini adalah bukti untuk pertama kalinya hutan betul-betul memberikan kesejahteraan kepada rakyat”, kata Siti Nurbaya saat meninjau lokasi.

Saat itu, Presiden meminta agar segera dibangun pabrik pengolahan kayu lapis yang nantinya akan membeli kayu hasil tanam masyarakat. Presiden berpesan agar masyarakat benar-benar memanfaatkan lahan yang sudah diberikan izinnya untuk dikelola. Ia berjanji akan selalu mengecek pemanfaatan perhutanan sosial tersebut.

Menurut Presiden, semangat perhutanan sosial adalah memunculkan keadilan sosial bagi masyarakat yang hidup di daerah perhutanan sembari menjaga kelestarian sumber daya hutan. Caranya melalui perizinan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan negara dengan skema hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.

Sebagai upaya agar lahan hutan tersebut menjadi produktif, selain pemanfaatan kawasan hutan...

Read More...
Sekjen ASEAN Puji Langkah Indonesia Menata Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo, KLHK telah menetapkan langkah-langkah perbaikan untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup dan mempertahankan pengelolaan hutan. Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia saat ini difokuskan pada keseimbangan aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Pada acara Working Dinner and Discussion on Policies on Environment and Foretsry di Surabaya (2/5/2019), Sekretaris Jenderal ASEAN, H. E Dato Lim Jock Hoi memuji langkah kerja pemerintah Indonesia tersebut dalam mengelola lingkungan hidup dan kehutanan. “Hari ini saya telah berkunjung ke BMKG dan KLHK, saya kagum dengan teknologi pemantauan Karhutla dan Tsunami Early Warning System yang dibangun Indonesia secara real time. Juga Intelligence Center yang dibangun KHLK untuk pemberantasan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, dapat dijadikan contoh bagi negara ASEAN lainnya”, ungkap Dato Lim Jock Hoi.

Menurut Dato Lim Jock Hoi, negara ASEAN dikarunai kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari sumber daya laut, flora-fauna, air dan makanan serta sumber daya lainnya. Sumber daya alam ini sering kali mendapatkan tekanan yang kompleks, sehingga diperlukan kerjasama antar negara ASEAN untuk melindungi kekayaan alamnya secara bersama-sama untuk kesejahteraan masyarakat ASEAN.

“Kita perlu membangun kerjasama dalam penanganan karhutla, bencana, dan pelestarian sumber daya alam. Saya ingin Indonesia dapat berbagi pengalaman dengan negara ASEAN lainnya dalam hal teknologi dan pengalaman”, tambahnya.

Sejak berdirinya ASEAN 52 tahun yang lalu, dikatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya telah banyak prestasi kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi dan sosial budaya termasuk lingkungan hidup. Dengan semboyan “Satu Visi, Satu Identitas, Satu Komunitas”, ASEAN telah menjadi ekonomi terbesar keenam di dunia dan pada tahun 2050 diproyeksikan untuk peringkat sebagai ekonomi terbesar keempat (data...

Read More...
Sekjen dan Perwakilan Tetap ASEAN Kunjungi Intelligence Center Ditjen Gakkum LHK

Intelligence Center Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK) KLHK, hari ini (02/05) menerima kunjungan Sekretaris Jenderal ASEAN, H. E Dato Lim Jock Hoi beserta 11 orang perwakilan tetap negara-negara ASEAN. Kunjungan ke Intelligence Center merupakan rangkaian ekskursi rombongan Sekjen ASEAN dan perwakilan tetap negara anggota ASEAN terkait kebijakan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan pengelolaan sampah tanggal 2 - 3 Mei di Jakarta dan Surabaya.

Rombongan bersama Menteri LHK, Siti Nurbaya, diterima langsung oleh Dirjen Gakkum LHK, Rasio Ridho Sani, yang pada kesempatan tersebut menyampaikan terkait berbagai dukungan sains dan teknologi dalam upaya pemberantasan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan seperti pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, perdagangan tumbuhan dan satwa liar, perambahan hutan.

Rasio menjelaskan mengenai biodiversitas kekayaan alam yang menjadi keunggulan negara-negara ASEAN yang harus dijaga dari berbagai perusakan dan degradasi. Ditjen Gakkum LHK sebagai satu-satunya ditjen di kementerian RI yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum menggunakan multi instrument hukum melalui pengenaan sanksi administrasi, penegakan hukum pidana dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Intelligence Center yang dibangun Ditjen Gakkum LHK sejak tahun 2017 merupakan pusat dukungan penegakan hukum LHK berbasis sains dan teknologi. Intelligence Center memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sistem internal KLHK, K/L terkait seperti Ditjen AHU Kemenkumham, LAPAN, Ditjen Dukcapil Kemendagri, serta berbagai sumber lainnya yang terkait lingkungan hidup dan kehutanan.

Pada paparannya Rasio menyampaikan mengenai keberhasilan Indonesia dalam mengurangi hotspot akibat kebakaran hutan dan lahan sejak tahun 2015 hingga 2019. Terdapat perubahan yang signifikan khususnya terhadap hotspot di wilayah konsesi perusahaan setelah dilakukan penegakan hukum serta tindakan preventif lainnya. Terkait hal ini,...

Read More...
Menteri LHK Mengajak Para Dubes/ Wakil Tetap ASEAN Tinjau BMKG

Hari ini Menteri LHK Siti Nurbaya mengajak para Dubes/Wakil Tetap untuk ASEAN berkunjung ke BMKG di Kemayoran, Jakarta.

KLHK mengajak Sekjen dan para Dubes ASEAN melihat kapasitas Indonesia sangat tinggi dalam hal peramalan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Ini hendaknya menjadi pertimbangan dalam menentukan penempatan ASEAN Coordination Centre for Transboundary Polution Control.

Antara BMKG dan KLHK selama ini juga telah terjalin kerjasama. Dari hasil observasi BMKG menunjukkan bahwa tingkat hotspot di Indonesia turun tajam dari 50.995 titik api di tahun 2015, menjadi 1.781 di tahun 2017.

Dalam kunjungan ini para Dubes ASEAN mendengar secara langsung bahwa dalam waktu 20 menit di dalam pusat pemantauan, Indonesia Tsunami Early Warning System mengumumkan ada tiga kali kejadian gempa di Indonesia. Kami juga mencoba simulator gempa.

Kunjungan ini akan dilanjutkan ke dua best practice lain, yaitu Intelligence Centre KLHK, dan pengelolaan sampah di tingkat tapak, yaitu Pusat Daur Ulang Jambangan dan Bank Sampah Girly di Surabaya. Â           

Read More...
Menteri LHK: Pentingnya Data, Arsip, dan Komunikasi Publik di Era Demokrasi

Menteri LHK, Siti Nurbaya kunjungi Kantor Pusat Kearsipan KLHK di Cimanggis Bogor. Dalam kunjungannya Menteri Siti mengapresiasi capaian prestasi Unit Pusat Kearsipan KLHK yang meraih juara satu dalam ANRI Award 2019 sebagai Unit Kearsipan Terbaik Nasional Tingkat Kementerian.

"Prestasi kearsipan kita yang menurut saya paling puncak ketika menjadi juara satu tingkat nasional, luar biasa," puji Menteri Siti saat memberikan sambutan kepada seluruh pengelola arsip KLHK di Kantor Pusat Kearsipan KLHK di Cimanggis Bogor.

Menteri Siti pun menegaskan bahwa di era demokrasi seperti sekarang ini keberadaan arsip yang dikelola secara modern dengan memanfaatkan teknologi informasi sangatlah penting. Tiga aspek yang akan sangat terbantu dengan moderenisasi pengelolaan arsip adalah aspek database yang rapi dan lengkap, aspek hukum yang semakin kuat, dan aspek komunikasi publik yang semakin baik.

"Di era demokrasi ini sebaiknya jika mengutarakan pendapat harus menggunakan data yang valid, karena jika berargumen dengan menggunakan data yang kuat, maka ibaratnya musuh pun akan menjadi setuju bila data yang kita utarakan kuat," ujar Menteri Siti.

Menteri Siti mengajak seluruh jajarannya agar memandang kearsipan sebagai hal yang penting. Arsip tidak boleh dianggap remeh karena secara filosofis arsip adalah kamus sejarah peradaban.

"Kita tidak tahu sejarah Alexander The Great atau Nabi Muhammad SAW tanpa dokumen-dokumen yang tersimpan baik," lanjut Menteri Siti.

Seluruh jajaran KLHK juga diminta untuk memahami tujuan kearsipan nasional sesuai Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, yaitu mengamanatkan tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional diantaranya adalah: (1) Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, (2) Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, (3) Menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya, dan (4) Meningkatkan kualitas pelayanan...

Read More...
Pengelolaan Lingkungan Akan Makin Baik Kedepan : MoU KLHK-KESDM

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Koordinasi dan Kerjasama Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senin (29/04/2019) di Kantor Kementerian LHK, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

Beberapa fokus yang menjadi ruang lingkup dari kerjasama ini, meliputi: Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS, Pengendalian, penertiban, dan penataan perizinan bidang ESDM, Sinkronisasi penggunaan kawasan hutan, Pengawasan penanganan permasalahan dan penegakan hukum bidang LHK dan bidang ESDM, Pengendalian pertambangan skala kecil dalam rangka transformasi penghapusan merkuri sesuai konsesi minamata, Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam kegiatan ESDM, Pengendalian perubahan iklim dan implemantasi National Determined Contribution (NDC), Pelaksanaan inventarisasi bersama SDA di kawasan hutan, Pengembangan energi baru dan terbarukan di dalam dan di luar kawasan hutan, Pemasangan peralatan pemantauan dan monitoring gunung api di kawasan konservasi, Pengelolaan museum kegunungapian dan geopark di kawasan konservasi, Pengelolaan sampah, limbah, bahan B3 dan limbah B3 di bidang ESDM, Pertukaran data dan informasi bidang LHK dan bidang ESDM, Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang LHK dan bidang ESDM.

Terkait kerjasama tersebut Siti Nurbaya menjelaskan bahwa kedepan pengelolaan lingkungan akan makin baik, karena penanganan bersama reklamasi, rehabilitasi, keselamatan, lubang eks tambang, pengawasan pertambangan skala kecil tanpa ijin (PETI) dan kerja sama Gakkum. Hal penting lainnya terkait NDC. “Sudah sangat banyak yang dikerjakan ESDM, dalam kaitannya dengan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan NDC. Dalam hal pengembangan energi, misalnya soal mobil listrik, panel surya, penerapan B20 serta energi angin. Itu semua langkah yang sangat dahsyat dari ESDM”, kata Menteri Siti.

Terkait dengan NDC Indonesia, menurut...

Read More...
KLHK Raih Juara Pertama Unit Kearsipan Kementerian Terbaik Tingkat Nasional

KLHK meraih ANRI Award 2019 sebagai Juara Pertama Unit Kearsipan Kementerian Terbaik Nasional tahun 2019. Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ini diterima langsung oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya di Macora Ballroom The Rinra Hotel Makassar, Sulawesi Selatan, (25/4).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Syafruddin sebagai koordinator lembaga ANRI yang hadir pada acara itu mengucapkan selamat atas prestasi KLHK tersebut dan juga atas kepemimpinan Menteri Siti di KLHK.

"Selamat kepada KLHK yang telah merebut Juara Pertama ANRI Award 2019 Kategori Kementerian, saya rasa ini sangat pantas karena beliau Menteri Siti Nurbaya memang lama bergelut di dunia birokrasi," ujar Syafruddin.

Syafruddin menambahkan bahwa sebuah bangsa yang besar bisa dikenal dan dihargai salah satunya karena dokumen-dokumen kearsipannya yang ditata dengan baik. Karena data kearsipan yang baik dapat menjadi catatan sejarah atau historis yang menjadi sumber pelajaran bagi perkembangan bangsa kedepan.

Ditegaskan juga oleh Syafruddin bahwa persoalan kearsipan saat ini masih dianggap remeh, namun di era digital teknologi sekarang ini, inovasi perbaika tata kelola kearsipan pemerintah berbasis elektronik menjadi mutlak kewajiban bukan hanya sekedar pilihan lagi.

Untuk mendukung tata kelola kearsipan pemerintah berbasis elektronik, KLHK telah melakukan banyak inovasi kearsipan dengan bentuk otomasi sistem, yaitu dengan mendorong Unit-unit Eselon I untuk membangun dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi, yang beberapa hasilnya, seperti: SIK, PTSP LHK, SIMONTANA, Jaringan Dokumentasi Kawasan Hutan (JDKH), Database Hasil Penelitian dan Pengembangan, SKE, Wisata Alam, dan lain sebagainya.

KLHK sendiri dalam mendapatkan Juara Pertama Unit Kearsipan Kementerian Terbaik Nasional tahun 2019 ini melalui proses penilaian yang cukup kompleks oleh lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yaitu sejak tanggal 29 Januari s.d 16 April 2019. Penilaian ini dilakukan 3 tahap, yaitu:...

Read More...
Sejarah untuk Riau, KLHK Beri KHDTK untuk Unilak

Dunia pendidikan Riau mencatatkan sejarah baru, seiring dengan ditunjuknya Universitas Lancang Kuning (Unilak) untuk mengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) hutan pendidikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

SK KHDTK Hutan Pendidikan diserahkan langsung Menteri LHK Dr. Siti Nurbaya Bakar, dalam kunjungan kerjanya ke Unilak, di Pekanbaru, Jumat (12/4/2019). Turut hadir dalam kesempatan ini Wakil Gubernur Riau, Sekjen KLHK, para Dirjen, Kepala Badan, dan jajaran KLHK lainnya.

Lokasi KHDTK hutan pendidikan yang dipercayakan kepada Unilak berada di dalam kawasan TWA Buluh Cina, Kampar dengan luasan sekitar 103 ha.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan ia sudah mengenal Unilak sejak 1990-an ketika pakar UI Dr. Iwan Jaya Aziz intensif mempelajari Riau. Ia juga mengenal Unilak sebagai satu-satunya Universitas swasta di Sumatera yang memiliki Fakultas Kehutanan.

"Saya berterimakasih Unilak memiliki Fakultas Kehutanan. Saya mengenal kampus ini sejak lama dan Fahutan Unilak sangat pantas mendapatkan KHDTK hutan pendidikan untuk menjadi sumber pengetahuan dalam rangka tata kelola hutan. Tidak hanya di Riau tapi juga Indonesia," kata Siti Nurbaya dalam sambutannya di hadapan civitas akademik Unilak.

Dengan memiliki KDHTK Hutan Pendidikan, Menteri Siti mendorong Fahutan Unilak dapat menjadi laboratorium lapangan, mengingat beberapa hal yang sangat penting ada di Riau, seperti variabilitas landscape, kompleksitas masalah sosial, konsentrasi habitat flagship spesies terutama Harimau, Gajah dan Orangutan.

"KHDTK hutan pendidikan menjadi ketuk pintu untuk pengembangan Fahutan Unilak ke depan dan ini tidak boleh berhenti. Saya ingin Fahutan Unilak mampu bersaing dengan kakak-kakaknya seperti IPB, UGM, dan lainnya. Setelah ini perlu dilakukan segera tata batas, penyusunan rencana kerja dan langkah-langkah fisik lainnya. Saya akan mendukung penuh untuk itu," kata Menteri Siti.

Melalui pemanfaatan KHDTK Hutan Pendidikan, Menteri Siti menyandarkan pemahaman tentang pengetahuan...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Support oleh