Sunday, March 07, 2021

Demokrasi dan Keadilan

Kita mulai meragukan demokratisasi ketika terjadi berbagai kekerasan muncul atas nama demokrasi dan seperti memaksakan kehendak sendiri. Sesaat muncul pemikiran, bahwa demokrasi akhirnya sangat bergantung pada persoalan moral Perkembangan demokrasi di Eropa  diiringi secara terhormat kedudukan rohaniwan dan yuris. Rohaniwan dinilai terhormat karena mengerti tentang kebenaran, dia juga menghayati kebenaran serta dia hidup bermasyarakat dengan dan dalam kebenaran, tanpa pamrih. Sedangkan yuris, dinilai sebagai kelompok yang selalu memihak pada kebenaran).
 
Dalam bahasa matematis, indikasi ini cukup menjelaskan bahwa demokrasi membutuhkan tuntunan  pada kebenaran. Semangat demokrasi yang menjiwai konstitusi berkembang dalam bentuk pemantapan sistem nilai. Sistem nilai mempunyai hubungan erat dengan sistem kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan atau kesempatan untuk menjalankan dan mengatur interaksi. Instrumennya adalah etika. Pertanyaannya lebih lanjut apakah etika menjadi kendala atau kendali ? Sistem nilai yang  selalu dibutuhkan hadir dalam aktualisasi kekuasaan ialah berkenaan dengan etika, moral dan kebenaran. Kebenaran  pada hakekatnya adalah nilai-nilai yang tumbuh dan disepakati dalam tatanan masyarakat sebagai hasil dari kontribusi nilai-nilai moral (shared morality). Ada juga nilai kebenaran yang telah terbawa dengan sendirinya seperti dituntun dalam semua agama, sebagai contoh misalnya perbuatan membunuh orang adalah perbuatan yang dilarang agama.
 
Pada pandangan Hegel, keragaman moral terjadi menurut kondisi sejarah dan lingkup masyarakat yang berbeda-beda. Keragaman juga ditunjukkan oleh satu universalitas yaitu etika dan bukan anggapan bahwa yang partikular adalah yang hakiki. Partikularisasi bisa sama dengan kejahatan dimana anggapan bahwa nilai-nilai partikular yang dipersepsikan dan diyakininya harus berlaku umum untuk semua. Beberapa peristiwa seperti ini kita lihat terjadi misalnya pemaksaan kehendak oleh ormas tertentu, disamping terindikasi pula eleminasi atau penggerogotan antar institusi. Tidaklah demikian yang harus kita pahami dalam upaya hidup bermasyarakat secara demokratis. Mengapa demikian, karena etika itu memiliki nilai umum yang bersifat intrinsik dan melekat pada subyek, seperti misalnya etika kedokteran, etika politik, etika bisnis dan lain-lain. Oleh karena itu, etika moral dan kebenaran harus terbangun dari shared morality dengan rumusan apa-apa  yang hakiki demi kelangsungan masyarakat, shared morality yang kongkrit dan diakui warga. Prinsip-prinsip moral yang perlu untuk menjaga kelangsungan suatu masyarakat mutlak dipertahankan, dimana hukum sebagai wewenang yang melindunginya.
 
Pengembangan nilai-nilai kebenaran dalam masyarakat seperti di Indonesia (terutama di Sumatera Barat, misalnya) antara lain berkembang dalam sistem nilai adat. Contoh kongkrit misalnya pandangan masyarakat Minang bahwa ”Kemenakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pangulu, pangulu barajo ka nan bana; bana nan ka sandirinyo”. Ungkapan ini menunjukkan tumbuhnya tatanan masyarakat adat tentang kebenaran. Posisi ninik mamak sebagai tempat rakyat bertanya dan posisi penghulu sebagai  otoritas kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya pemegang otoritas kekuasaan berhaluan kepada kebenaran. Gambaran ini menunjukkan bahwa dalam sistem adat Minang demokrasi berkembang dengan format ”tiga tungku sajarangan” yaitu posisi sejajar dan duduk bersama tokoh agama,  cerdik pandai dan ninik mamak, dalam pengambilan keputusan di tengah masyarakat.
 
Yang menarik dalam perbandingan ninik mamak Sumatera Barat dan di Eropa, rohaniwan sebagai tempat terhormat  dimana masyarakat Minang khususnya, menempatkan rohaniwan, cadiak pandai (cendikiawan) dan ninik mamak atau tokoh adat. Demokrasi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, memang tidak harus sama dengan demokrasi di negara manapun.
Pada pandangan Plato, esensi moralitas adalah keadilan dalam arti yang luas. Keadilan dalam bahasa kamus berarti apa yang ditegakkan oleh otoritas manusia, menurut konsep legalitas manusia. Pada pandangan Plato kata keadilan mengandung makna moral secara signifikan dan dengan sederhana dapat diartikan sebagai ”kebaikan” (”goodness”). Ada juga teori lain, yaitu teori Thrasymachus yang mengatakan bahwa ”keadilan adalah apapun yang menjadi kepentingan dari pihak yang lebih kuat (stronger party), yang tentang ini masih sangat tajam diperdebatkan. (Murray, 1959).
 
Dalam pandangan Aristoteles elemen esensial demokrasi ialah keseimbangan konstitusi, dengan kepentingan utamanya yaitu keadilan (equality). Berkenaan dengan politik dan etika politik, dia mempertanyakan apakah seorang warga negara yang baik adalah manusia yang baik ? (Can be good citizen be a good man ?). Pemegang aturan main atau pemegang kekuasaan negara bisa juga justeru mengembangkan subyek yang salah. (Kenneth Monigue, 1995).
 
Keadilan pada hakekatnya ialah perilaku adil dan tindakan yang adil (perilaku adil, sikap, pikiran dan tindakan). Secara filosofis rumusan untuk berlaku dan bertindak adil meliputi : 1) unsur kejiwaan : cipta, rasa dan karsa yang dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya  tanpa  mengganggu  satu sama  lain;  2) tertib budi rohani sebagaimana tertibnya keadaan tubuh yang sehat; 3) disiplin diri dengan perasaan hati yang dikendalikan oleh akal (Plato); 4) tidak mau berbuat salah walaupun ada peluang; 5) watak yang tulus untuk berbuat adil, bukan sekedar ingin tampak adil; 6) menolak mengambil batang berharga milik orang lain walaupun tidak ada resiko; 7) memiliki integritas; 8) hidup asas konsisten; 8) prinsip hidup tidak digoyahkan oleh pertimbangan keuntungan, hasrat dan perasaan hati. (Kumorotomo, 1992).
 
George Fredericson dalam Administrasi Negara Baru, memberikan indikasi bahwa dimensi administrasi Negara baru mengandung unsur keadilan sosial disamping unsur-unsur klasik yaitu manajemen yang efisien. Anjuran untuk ini dalam format birokratisnya meliputi : desentralisasi, devaluasi, pengembangan organisasi, proyek-proyek, kontrak-kontrak, perluasan tanggung jawab, konfirmasi dan pelibatan klien. Komitmen ini dengan daya tanggap dan keadilan sosial mencakup pengertian partisipasi. Keadilan mestinya dipandang dari suatu cita, azas, tujuan atau unsur yang terdapat dalam semua bentuk hukum. Keadilan hukum akan menentukan terjaminnya ketertiban di masyarakat.
 
Pengertian keadilan juga bertalian dengan produksi, distribusi dan perdagangan. Birokrasi terlibat sangat banyak dalam kebijakan distribusi. Dengan gambaran yang telah diungkapkan, kembali perlu diingatkan disini bahwa persoalan keadilan, termasuk keadilan ekonomi dan keadilan sosial Indonesia, tidak dapat diukur dengan ukuran keadilan negara manapun. Akhirnya, Indonesia memang punya bentuk demokrasi sendiri.

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Laju Deforestasi Indonesia Turun 75,03 %

Indonesia berhasil menurunkan deforestasi 75,03 % di periode tahun 2019-2020, hingga berada pada angka 115,46 ribu ha. Angka ini jauh menurun dari deforestasi tahun 2018-2019 sebesar 462,46 ribu ha. Data ini dirilis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PKTL KLHK).

"Jika dilihat tren deforestasi berdasarkan data sebelumnya, maka tahun ini pengurangan hutan Indonesia relatif rendah dan cenderung stabil," kata Plt. Direktur Jenderal PKTL Ruandha Agung Sugardiman, saat media briefing di Jakarta, Rabu (3/3).

Turunnya deforestasi nasional selama masa pandemi Covid-19 ini, sekaligus membantah klaim beberapa pihak tentang peningkatan deforestasi selama tahun 2020. Ini juga pembuktian konsistensi Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk mengurangi deforestasi dari tahun ke tahun.

“Penurunan 75% laju deforestasi selama periode 2019/2020 ini merupakan bukti, bukan persepsi. Inilah hasil kerja keras kita bersama hingga laju deforestasi bisa diturunkan pada titik terendah sepanjang sejarah,” ungkap Ruandha.

Komitmen pemerintah juga tegas untuk terus berada di jalur pengurangan deforestasi sebagai salah satu sumber penurunan emisi. Upaya masih terus dilakukan, dan sumber daya terus dialokasikan, untuk mengendalikan tingkat deforestasi di Indonesia, di berbagai tingkatan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Ditjen PKTL, Belinda A. Margono, menjelaskan penurunan deforestasi sebesar 75,03 % merupakan angka deforestasi netto. Perhitungan deforestasi ini juga mencakup baik di dalam maupun di luar kawasan hutan Indonesia.

Sesuai perkembangan teknologi, perhitungan luas deforestasi sejak periode tahun 2011-2012 merupakan hasil perhitungan deforestasi netto yang sudah mempertimbangkan kegiatan reforestasi. Sementara perhitungan pada periode sebelumnya masih menggunakan deforestasi bruto.

"Jadi penyajian angka deforestasi yang digunakan adalah deforestasi...

Read More...
Burung Pelanduk Kalimantan Kembali Ditemukan Setelah 172 Tahun “Hilang”

  Satwa endemik berupa Burung Pelanduk Kalimantan (Malacocincla perspicillata) yang diduga mengalami kepunahan sejak tahun 1848 atau 172 tahun yang lalu, kembali ditemukan. Burung ini kembali dijumpai di Pulau Kalimantan tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Wiratno pada saat Media Briefing melalui telekonferensi (02/03/2021) menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para citizen science yaitu masyarakat yang bukan peneliti namun sukarela mengumpulkan dan menganalisa data ilmiah. Wiratno menyebutkan bahwa satwa liar akan sejahtera sepenuhnya apabila hidup di alam habitatnya, hal ini juga menegaskan bahwa pihaknya sangat memerangi perburuan ilegal satwa liar yang dilindungi.
 
Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, pada Direktorat Jenderal KSDAE, Indra Eksploitasia pun mendukung pernyataan Wiratno, dirinya menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat di lapangan yang telah menemukan Burung  Pelanduk Kalimantan dan telah memasukkannya ke jurnal ilmiah dan mengharumkan nama Bangsa Indonesia.

Indra melanjutkan, sesuai arah kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Kebijakan Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang menyebutkan apabila ingin memasukkan spesies ini ke dalam spesies yang ingin dilindungi adalah jika telah memenuhi kriteria antara lain mempunyai populasi yang kecil, dan ada penurunan dalam jumlah yang tajam pada jumlah individu di alam, serta memiliki daerah penyebaran yang terbatas.

Seperti diketahui, Burung Pelanduk Kalimantan tersebar di daerah hutan tropis dataran rendah daerah wilayah Kalimantan. Terhadap jenis tumbuhan dan satwa ini yang memenuhi kriteria wajib melakukan upaya pengawetan, dalam hal ini melakukan kebijakan konservasi dalam hal untuk melakukan "full protection" atau dilindungi.

"Masih banyak hal yang dapat kita temukan dan kita gali informasinya terkait dengan Burung Pelanduk Kalimantan, beberapa informasi dapat kita jadikan dasar rujukan...

Read More...
Dukungan KLHK Untuk Operasi udara Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberi dukungan satu unit helikopter tipe Bell-412 untuk memperkuat Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau.

Bentuk dukungan operasional udara ini sebagai langkah antisipasi dan kesiapan pengerahan sumber daya dalam pengendalian Karhutla, pasca ditetapkannya status siaga darurat Karhutla oleh Gubernur Riau selama 259 hari terhitung tanggal 15 Februari-31 Oktober 2021.

"Dukungan helikopter dari KLHK ini untuk membantu kerja patroli atau pemantauan udara, pemadaman udara atau water boombing, dan evakuasi penyelamatan. Selain itu dalam waktu dekat KLHK bersama BNPB, BPPT, TNI Angkatan Udara, BMKG dan BPBD Riau juga akan melakukan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di wilayah Riau dan sekitarnya," kata Direktur PKHL KLHK, Basar Manullang, Senin (1/3/2021) di Pekanbaru, Riau.

TMC bertujuan membasahi kawasan gambut, mengisi embung, kanal dan kolam retensi untuk menekan meluasnya karhutla. Selain juga untuk mendukung upaya pemadaman oleh tim darat di daerah rawan yang minim pasokan air.

Dalam kesempatan perdana tugas kerja helikopter KLHK di Provinsi Riau, langsung dilakukan patroli udara dan pengecekan karhutla ke beberapa titik diantaranya Karya Indah (Kampar), Pematang Pudu, (Bengkalis), Lubuk Gaung (Dumai), Bukit Timah (Dumai), Pergam Rupat (Bengkalis), Tanjung Leban (Bengkalis), dan SM. Giam Siak Kecil, Bengkalis.

Di beberapa lokasi titik api sudah berhasil dipadamkan, dan pada lokasi lainnya masih terlihat tim satgas Dalkarhutla melakukan proses pendinginan. Seluruh anggota satgas tampak saling bekerjasama di garda terdepan.

Untuk operasi penanggulangan dari darat, KLHK telah menyiagakan 239 anggota Manggala Agni (MA) di lima wilayah Daerah Operasi (Daops) untuk wilayah Provinsi Riau, termasuk Kepulauan Riau.

Manggala Agni bersama tim Satgas Karhutla lainnya, terdiri dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, Swasta, BMKG, BPPT, MPA, dan kelompok masyarakat lainnya melaksanakan kerja pengendalian sebagai bagian...

Read More...
Pembangunan Wilayah Terpadu Berbasis Hutan Sosial

Kabupaten Lumajang menjadi lokasi pilot project model pengembangan wilayah terpadu dengan basis hutan sosial.
Konsep ini melibatkan kementerian/lembaga, pemda provinsi dan pemda kabupaten, dengan kehutanan sebagai leading sector.

Ada 5 sub-program yang dikembangkan pada areal pengembangan perhutanan sosial seluas 4.189 Ha tersebut. Pertama, program Agrosilvopastura, yaitu integrasi agroforestry dan ternak. Kedua, program Agro Industri, mengembangkan industri lokal diantaranya kopi, susu sapi, kripik pisang, dan kripik talas. Ketiga, program ekowisata dalam satu sistem wisata yang mencakup  Spot-Wisata lokal Siti Sundari, Ranu Pani, Agrosari, dan Glagaharum. Keempat, program  pemulihan ekosistem kawasan danau Ranu Pani berbasis agrikultur. Kelima, pemberian akses Hutan Sosial, redistribusi lahan, dan  penataan pemukiman di kawasan hutan.

"Yang paling penting dari program ini yaitu masyarakat mendapatkan status legal dalam mengusahakan lahan di dalam kawasan hutan, dan tentu saja dengan aturan dan prinsip-prinsip kelestarian alam,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi perhutanan sosial di Desa Burno, Kab. Lumajang, Jawa Timur, Sabtu (27/2).

Ke depan, areal perhutanan sosial di sana akan terus ditata agar lebih baik lagi. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada Menteri LHK sejak awal kabinet kerja hingga sekarang, untuk sasaran pembangunan yang semakin mendekatkan masyarakat terhadap kesejahteraan.

Areal Perhutanan Sosial seluas 940 Ha di Desa Burno, dikelola oleh LMDH Wono Lestari usai mendapatkan SK Perhutanan Sosial pada tahun 2017. SK yang diberikan kepada 347 KK,  merupakan Perhutanan Sosial dengan pola kemitraan lingkungan antara masyarakat pemegang SK dengan Perhutani.

Seiring berjalan waktu, kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan  dalam mengelola sumber daya hutan terus berkembang. Bahkan, dilihat dari sisi kemandirian, mereka termasuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kategori platinum, karena produknya telah memiliki pasar yang luas...

Read More...
Harimau Sumatera “Ciuniang Nurantih” Dilepasliarkan

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Balai Besar Taman Nasional (TN) Kerinci Seblat dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat, bersama Yayasan ARSARI Djojohadikusumo dan Yayasan Sintas Indonesia, melakukan pelepasliaran seekor Harimau Sumatera berjenis kelamin betina bernama “Ciuniang Nurantih” di kawasan TN Kerinci Seblat. (28/02)

Harimau berumur sekitar 2,5 tahun tersebut merupakan korban konflik satwa liar yang terjadi di Jorong Surantih, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat pada tanggal 13 Juli 2020.

Tim rescue satwa liar BKSDA Sumatera Barat berhasil mengevakuasi harimau, dan selanjutnya dibawa ke Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dharmasraya (PRHSD) di Nagari Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Dharmasraya, Sumatera Barat.

Sejak 14 Juli, Ciuniang Nurantih menjalani serangkaian pemeriksaan Kesehatan oleh Tim Medis PR-HSD ARSARI yang dipimpin oleh Drh. Kartika Amarilis untuk memastikan kondisinya secara fisik maupun psikis, dan telah siap dilepasliarkan.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, Wiratno, di Jakarta (28/02/2021) menyampaikan, Pemerintah bersama para pihak terus berupaya mencegah dan menanggulangi konflik yang terjadi antara manusia dan satwa liar.

Wiratno menerangkan, ketika konflik terjadi, sering satwa liar menjadi korban sehingga diperlukan kesadaran masyarakat yang berada di sekitar habitat harimau bahwa apabila daerahnya merupakan area rawan konflik maka segera laporkan ke BKSDA terdekat agar mendapatkan arahan terkait upaya mitigasi dan penanganan konflik satwa liar.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan ARSARI Djojohadikusumo atas kerjasama yang baik dalam melakukan perawatan terhadap Ciuniang Nurantih hingga saat ini telah dilepasliarkan. Kami berharap harimau yang telah dilepasliarkan nantinya dapat beradaptasi secara baik di habitat alaminya sehingga kelestarian populasinya tetap terjaga di masa yang akan datang,” ungkap Wiratno. Read More...

Solusi Menteri LHK Untuk  Persoalan Sampah Desa Bangun Mojokerto

KLHK bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jatim dan Kabupaten Mojokerto serta akademisi Unair dn ITS bersama-sama menyiapkan  untuk solusi bagi masyarakat Desa Bangun di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, tetap mendapat penghasilan, dengan tidak mengolah sampah impor lagi.
Setelah sempat menjadi sorotan pada lebih dari setahun lalu, secara fisik lokasi permukiman warga Desa Bangun, sudah jauh lebih bersih karena masyarakat  sudah tidak lagi melakukan pilah sampah sisa impor dari pabrik kertas.
Menteri LHK Siti Nurbaya di Pendopo Desa Binangun bersama Plt Bupati dan Dirjen PSLB3 Vivien Rosa menyampaikan bahwa masyarakat Desa Bangun tetap memerlukan akses untuk kesejahteraannya. Oleh karena itu, pemerintah segera membantu fasilitasi dan mendorong langkah-langkah agar masyarakat tetap produktif.
"Hari ini saya sudah melihat kondisinya di lapangan. KLHK segera konsolidasikan langkah-langkah yang bisa dilakukan, khususnya di bidang LHK. Akan terus kita intensifkan, agar masyarakat dapat bangkit perekonomiannya," kata Menteri Siti, saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Bangun, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (26/2).
Selanjutnya, Menteri Siti  menegaskan beberapa langkah yang secara nyata bisa dilakukan segera adalah menyiapkan Fasilitas Pusat Daur Ulang yang akan menyerap tenaga kerja. Juga menyiapkan masyarakat membangun Bank Sampah bagi lebih kurang 800-1.000 KK.
“Saya minta dirjen kaji bersama akademisi, mungkin perlu dibangun sebanyak 3 sampai dengan 4 unit bank sampah, juga budidaya magot. Dan segera saja minggu depan Bu Dirjen bicara dengan Pak Kades untuk bisa menyertakan pelatihan virtual yang akan dilaksanakan minggu depan. Kita harus bekerja cepat untuk masyarakat, sesuai arahan Bapak Presiden," tutur Menteri Siti. 
Bersama Plt Bupati dan Kepala Desa, Menteri Siti juga melakukan observasi wilayah untuk pengembangan usaha produktif masyarakat yang lainnya seperti ekowisata fishing farm, budidaya ikan lele, dan lain-lain. Lokasi desa ini sangat strategis dan bisa menjadi Desa Pusat Pertumbuhan, karena dia berada betul-betul...

Read More...
HPSN 2021, Babak Baru Pengelolaan Sampah di Indonesia

  Peringatan Puncak Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2021 menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi sektor pengelolaan sampah sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, pada peringatan HPSN 2021 yang diselenggarakan secara hybrid (luring dan daring), Jakarta, Senin, (22/02/2021).

"Momentum HPSN 2021, menjadi babak baru pengelolaan sampah di Indonesia, dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi Indonesia. Kini saatnya platform HPSN dapat bergeser kepada aktualisasi produktivitas masyarakat, melalui upaya-upaya penanganan sampah yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam mensejahterakan masyarakat dan
dalam upaya ikut memacu pertumbuhan ekonomi," ungkap Menteri Siti Nurbaya.

Tak lupa ia mengucapkan terimakasih atas lahirnya banyak gerakan less waste dan zero waste di tataran masyarakat yang berkembang sangat signifikan.

"Partisipasi elemen masyarakat yang luar biasa baik dan membanggakan, telah menghasilkan cukup banyak kebaikan, inisiatif, kreativitas dan sangat-sangat positif," katanya.

Pendekatan ekonomi linier dalam pengelolaan sampah dengan ciri khas make, consume, dan dispose, disebut Menteri Siti juga harus digantikan dengan ekonomi sirkular dengan memegang prinsip regenerate natural system, design out of waste, dan keep product and material in use melalui strategi elimination, reuse, dan material circulation dengan menjalankan phase out barang dan kemasan barang sekali pakai, redesign barang dan kemasan barang agar tahan lama (durable), dapat dikembalikan untuk diguna ulang (returnable and reusable), dapat didaur ulang (recyclable), mudah diperbaiki (repairable), dapat diisi ulang (refillable), dapat di-charge ulang (rechargeable), dan dapat dikomposkan (compostable).

"Pendekatan baru dimaksud tepat menggantikan pendekatan end of pipe atau dengan melakukan kombinasi kerja dengan pendekatan end of pipe yang selama ini dijalankan, yakni dengan mengimplementasikan pendekatan prinsip 3R...

Read More...
SPORC KLHK Semakin Hebat


Sebanyak 16 Brigade Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) mengikuti apel peringatan Hari Ulang Tahun ke-15  SPORC yang diselenggarakan di Jakarta, 4/1/2021 secara hybrid (luring dan daring). Dengan tema peringatan "SPORC Hebat, Penegakan Hukum LHK Kuat", Menteri LHK, Siti Nurbaya mengapresiasi kinerja SPORC dan semua pihak yang telah membantu tugas SPORC selama ini, dan mengharapkan kedepan kiprah SPORC semakin hebat dalam mengamankan sumber daya hutan dan keanekaragaman hayati Indonesia.
"Dengan peringatan ini berarti selama 15 tahun SPORC telah turut berperan dalam mengamankan sumber daya alam hutan yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia", ujar Menteri Siti dalam sambutannya yang dibacakan oleh Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Rasio Ridho Sani.
Keberadaan SPORC sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. "SPORC adalah soko guru penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan", imbuh Menteri Siti dalam sambutannya.
Sebagai soko guru/penopang utama penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan, SPORC harus menjadi institusi hebat yang mampu menghadapi berbagai tantangan, ancaman, rintangan, dan tekanan dari berbagai permasalahan gangguan keamanan lingkungan hidup dan kehutanan yang semakin tinggi dan kompleks. Anggota SPORC juga harus mampu, kuat dan tahan banting bekerja disegala cuaca.
Menteri Siti pun mengungkapkan jika sumber daya hutan dan keanekaragaman hayati merupakan salah satu modal pembangunan sekaligus sebagai penyangga sistem kehidupan, untuk itu harus dijaga dan dikelola keberlanjutannya dengan sebaik-baiknya. 
"Saya selalu mengingatkan jika saat ini kita sedang meminjam sumberdaya hutan dan keanekaragaman hayati dari generasi masa depan, sehingga kita punya kewajiban mengembalikan sumberdaya hutan dan keanekaragaman hayati kepada generasi masa depan dengan kualitas, kuantitas yang minimal sama dengan yang kita nikmati saat ini," tutur Menteri Siti.
Menteri Siti pun mengingatkan kepada anggota SPORC untuk semakin meningkatkan kompetensinya...

Read More...
Refleksi 2020, Pemantapan Nilai Gotong-Royong dan Sasaran Nasional Ekonomi Hutan Sosial


Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan refleksi kinerja KLHK selama tahun 2020, dan persiapan langkah-langkah sektor LHK tahun 2021, pada acara Refleksi 2020: SOIFO 2020, HINTS dan SEEK 2021, Rabu (30/12) di Jakarta.

Dalam acara yang berlangsung hybrid, secara luring dan daring, Menteri Siti menjelaskan, tahun 2020 menjadi momen untuk pemantapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kerja KLHK, pemantapan sasaran nasional, serta pemulihan.

"Pandemi Covid-19 memberikan ruang kita untuk berkontemplasi, dan semakin menegaskan pertautan keseimbangan ekonomi-ekologi-sosial untuk pembangunan nasional. Saya kembali tegaskan, upaya pemulihan lingkungan melekat dengan langkah pembangunan ekonomi," kata Menteri Siti pada acara yang dihadiri lebih dari 1000 peserta.

Lebih lanjut, Menteri Siti mengungkapkan ada tiga fokus kerja KLHK pada 2021. Pertama, pemantapan Perhutanan Sosial sebagai basis pembangunan ekonomi rakyat. Bobot kegiatannya yaitu pemberian akses lahan, kesempatan usaha dan fasilitasi yang terintegrasi. Kedua, pemulihan lingkungan secara sistematis, masif, meluas, dan melembaga. Upaya ini meliputi pemulihan gambut dan mangrove, serta rehabilitasi hutan dengan kerja bersama secara besar-besaran, ekspansif, substansial dengan muatan kerja rehabilitasi berupa pembibitan, penanaman dan pemeliharaan. Ketiga, penyederhanaan bagian elemen masyarakat untuk berusaha menjadi produktif, dengan pengawasan standard, dan law enforcement, dengan satu tujuan yaitu lingkungan yang sustainable.

Pada kegiatan Refleksi Tahun 2020, KLHK juga meluncurkan buku The State of Indonesia's Forest (SOIFO) 2020. Bagi pemerintah Indonesia, gambaran keadaan hutan dan kehutanan Indonesia dalam SOIFO 2020 ini dapat dianggap sebagai sebuah dokumen politik. Buku tersebut merefleksikan proses partisipatif dalam mencapai konsensus berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan Indonesia. Dalam buku ini juga menunjukkan konsistensi corrective actions, dan dapat menjadi referensi internasional.

"Kehadiran buku ini menjadi bukti penting...

Read More...
Terima Resident Representative UNDP Indonesia, Menteri LHK: 2021 Tahun Kerja Nyata Substansial Ekspansif


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menerima audiensi Resident Representative United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, Mr. Norimasa Shimomura di ruang terbuka Arboretum Lukito Daryadi (29/12/2020). Menteri Siti saat mengawali pertemuan, mengucapkan selamat atas penunjukan Mr. Shimomura menjadi Resident Representative yang baru untuk UNDP Indonesia.

Menteri Siti kemudian menyampaikan, kerja sama antara Kementerian LHK dan UNDP dengan jangka panjang telah memberikan manfaat yang besar bagi kedua pihak. "Saya menghargai kerjasama UNDP selama ini yang saling menghormati dan mendukung Indonesia sesuai etika kerjasama teknik menurut Perjanjian Paris Agreement. “ ungkap Menteri Siti.

“Apapun yang dilakukan dalam upaya perbaikan landscape, sites dan kawasan, maka ultimate goalnya adalah pemulihan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim,” lanjutnya.

Menteri Siti mengungkapkan, keberadaan UNDP di Indonesia penting untuk mendukung Kementerian LHK melanjutkan tindakan korektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan komitmen internasional lainnya seperti Paris Agreement, Post2020 Biodiversity Framework, dan UN Decade of Ecosystem Restoration.

Apresiasi juga diberikan Menteri LHK kepada UNDP yang telah mendukung program Pojok Iklim, sebuah kegiatan unik yang menghadirkan pemangku kepentingan yang sangat luas dan beragam dalam meningkatkan kesadaran, melaporkan perkembangan, membahas metodologi dan best practices. Pojok Iklim dalam setiap pertemuannya dapat menghasilkan rekomendasi kepada pemangku kepentingan baik state actor maupun non-state dalam memerangi perubahan iklim melalui aksi mitigasi dan adaptasi.

"Kami berharap UNDP dapat terus mendukung program Pojok Iklim kami, sehingga aksi iklim dapat dirumuskan dan dilaksanakan secara inklusif," harap Menteri Siti.

Mr. Shimomura pada kesempatannya bertemu dengan Menteri Siti menyampaikan bahwa, dirinya telah menerima informasi dan mempelajari kerja sama antara Kementerian LHK dan UNDP yang telah...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9