Wednesday, December 13, 2017

Demokrasi dan Keadilan

Kita mulai meragukan demokratisasi ketika terjadi berbagai kekerasan muncul atas nama demokrasi dan seperti memaksakan kehendak sendiri. Sesaat muncul pemikiran, bahwa demokrasi akhirnya sangat bergantung pada persoalan moral Perkembangan demokrasi di Eropa  diiringi secara terhormat kedudukan rohaniwan dan yuris. Rohaniwan dinilai terhormat karena mengerti tentang kebenaran, dia juga menghayati kebenaran serta dia hidup bermasyarakat dengan dan dalam kebenaran, tanpa pamrih. Sedangkan yuris, dinilai sebagai kelompok yang selalu memihak pada kebenaran).
 
Dalam bahasa matematis, indikasi ini cukup menjelaskan bahwa demokrasi membutuhkan tuntunan  pada kebenaran. Semangat demokrasi yang menjiwai konstitusi berkembang dalam bentuk pemantapan sistem nilai. Sistem nilai mempunyai hubungan erat dengan sistem kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan atau kesempatan untuk menjalankan dan mengatur interaksi. Instrumennya adalah etika. Pertanyaannya lebih lanjut apakah etika menjadi kendala atau kendali ? Sistem nilai yang  selalu dibutuhkan hadir dalam aktualisasi kekuasaan ialah berkenaan dengan etika, moral dan kebenaran. Kebenaran  pada hakekatnya adalah nilai-nilai yang tumbuh dan disepakati dalam tatanan masyarakat sebagai hasil dari kontribusi nilai-nilai moral (shared morality). Ada juga nilai kebenaran yang telah terbawa dengan sendirinya seperti dituntun dalam semua agama, sebagai contoh misalnya perbuatan membunuh orang adalah perbuatan yang dilarang agama.
 
Pada pandangan Hegel, keragaman moral terjadi menurut kondisi sejarah dan lingkup masyarakat yang berbeda-beda. Keragaman juga ditunjukkan oleh satu universalitas yaitu etika dan bukan anggapan bahwa yang partikular adalah yang hakiki. Partikularisasi bisa sama dengan kejahatan dimana anggapan bahwa nilai-nilai partikular yang dipersepsikan dan diyakininya harus berlaku umum untuk semua. Beberapa peristiwa seperti ini kita lihat terjadi misalnya pemaksaan kehendak oleh ormas tertentu, disamping terindikasi pula eleminasi atau penggerogotan antar institusi. Tidaklah demikian yang harus kita pahami dalam upaya hidup bermasyarakat secara demokratis. Mengapa demikian, karena etika itu memiliki nilai umum yang bersifat intrinsik dan melekat pada subyek, seperti misalnya etika kedokteran, etika politik, etika bisnis dan lain-lain. Oleh karena itu, etika moral dan kebenaran harus terbangun dari shared morality dengan rumusan apa-apa  yang hakiki demi kelangsungan masyarakat, shared morality yang kongkrit dan diakui warga. Prinsip-prinsip moral yang perlu untuk menjaga kelangsungan suatu masyarakat mutlak dipertahankan, dimana hukum sebagai wewenang yang melindunginya.
 
Pengembangan nilai-nilai kebenaran dalam masyarakat seperti di Indonesia (terutama di Sumatera Barat, misalnya) antara lain berkembang dalam sistem nilai adat. Contoh kongkrit misalnya pandangan masyarakat Minang bahwa ”Kemenakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pangulu, pangulu barajo ka nan bana; bana nan ka sandirinyo”. Ungkapan ini menunjukkan tumbuhnya tatanan masyarakat adat tentang kebenaran. Posisi ninik mamak sebagai tempat rakyat bertanya dan posisi penghulu sebagai  otoritas kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya pemegang otoritas kekuasaan berhaluan kepada kebenaran. Gambaran ini menunjukkan bahwa dalam sistem adat Minang demokrasi berkembang dengan format ”tiga tungku sajarangan” yaitu posisi sejajar dan duduk bersama tokoh agama,  cerdik pandai dan ninik mamak, dalam pengambilan keputusan di tengah masyarakat.
 
Yang menarik dalam perbandingan ninik mamak Sumatera Barat dan di Eropa, rohaniwan sebagai tempat terhormat  dimana masyarakat Minang khususnya, menempatkan rohaniwan, cadiak pandai (cendikiawan) dan ninik mamak atau tokoh adat. Demokrasi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, memang tidak harus sama dengan demokrasi di negara manapun.
Pada pandangan Plato, esensi moralitas adalah keadilan dalam arti yang luas. Keadilan dalam bahasa kamus berarti apa yang ditegakkan oleh otoritas manusia, menurut konsep legalitas manusia. Pada pandangan Plato kata keadilan mengandung makna moral secara signifikan dan dengan sederhana dapat diartikan sebagai ”kebaikan” (”goodness”). Ada juga teori lain, yaitu teori Thrasymachus yang mengatakan bahwa ”keadilan adalah apapun yang menjadi kepentingan dari pihak yang lebih kuat (stronger party), yang tentang ini masih sangat tajam diperdebatkan. (Murray, 1959).
 
Dalam pandangan Aristoteles elemen esensial demokrasi ialah keseimbangan konstitusi, dengan kepentingan utamanya yaitu keadilan (equality). Berkenaan dengan politik dan etika politik, dia mempertanyakan apakah seorang warga negara yang baik adalah manusia yang baik ? (Can be good citizen be a good man ?). Pemegang aturan main atau pemegang kekuasaan negara bisa juga justeru mengembangkan subyek yang salah. (Kenneth Monigue, 1995).
 
Keadilan pada hakekatnya ialah perilaku adil dan tindakan yang adil (perilaku adil, sikap, pikiran dan tindakan). Secara filosofis rumusan untuk berlaku dan bertindak adil meliputi : 1) unsur kejiwaan : cipta, rasa dan karsa yang dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya  tanpa  mengganggu  satu sama  lain;  2) tertib budi rohani sebagaimana tertibnya keadaan tubuh yang sehat; 3) disiplin diri dengan perasaan hati yang dikendalikan oleh akal (Plato); 4) tidak mau berbuat salah walaupun ada peluang; 5) watak yang tulus untuk berbuat adil, bukan sekedar ingin tampak adil; 6) menolak mengambil batang berharga milik orang lain walaupun tidak ada resiko; 7) memiliki integritas; 8) hidup asas konsisten; 8) prinsip hidup tidak digoyahkan oleh pertimbangan keuntungan, hasrat dan perasaan hati. (Kumorotomo, 1992).
 
George Fredericson dalam Administrasi Negara Baru, memberikan indikasi bahwa dimensi administrasi Negara baru mengandung unsur keadilan sosial disamping unsur-unsur klasik yaitu manajemen yang efisien. Anjuran untuk ini dalam format birokratisnya meliputi : desentralisasi, devaluasi, pengembangan organisasi, proyek-proyek, kontrak-kontrak, perluasan tanggung jawab, konfirmasi dan pelibatan klien. Komitmen ini dengan daya tanggap dan keadilan sosial mencakup pengertian partisipasi. Keadilan mestinya dipandang dari suatu cita, azas, tujuan atau unsur yang terdapat dalam semua bentuk hukum. Keadilan hukum akan menentukan terjaminnya ketertiban di masyarakat.
 
Pengertian keadilan juga bertalian dengan produksi, distribusi dan perdagangan. Birokrasi terlibat sangat banyak dalam kebijakan distribusi. Dengan gambaran yang telah diungkapkan, kembali perlu diingatkan disini bahwa persoalan keadilan, termasuk keadilan ekonomi dan keadilan sosial Indonesia, tidak dapat diukur dengan ukuran keadilan negara manapun. Akhirnya, Indonesia memang punya bentuk demokrasi sendiri.

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9