Sunday, October 21, 2018

Elit & Demokratisasi di Indonesia

Untuk Indonesia, periode 2004-2009 ibarat “renaissance” politik dalam gelombang ketiga demokratisasi menurut istilah Mbeki, Presiden Afrika Selatan, dimana   masyarakat antusias dalam pemilu (dan pilkada), mengalokasikan waktu dan segala sumberdaya untuk proses pemilihan umum (dan pilkada). Namun hal ini perlu diwaspadai karena tidak seluruh antusiasme itu merefleksikan perkembangan demokratisasi  secara substansial (Van de Walle, 2002). Seperti ditunjukkan oleh  Ornett dan  Hewitt (2006) bahwa euforia demokrasi yang disimpulkan sebagai demokrasi gelombang ketiga tidaklah sedalam diperkirakan karena adanya karakter ketokohan (personal rule) dan  pengelompokan (clienteism). Pemandangan serupa bukan tidak mungkin hadir di Indonesia. Hadirnya Sri Sultan sebagai capres dengan format pisowanan agung, bisa menjadi indikasi gejala perubahan atau pintu masuk re-orientasi sistem politik kita pasca 2009.  
 
Di Indonesia, banyak dijumpai tokoh-tokoh berpengaruh yang dipakai (pada waktu lalu) untuk membantu pemerintah mendorong pembangunan, termasuk partai politik juga menggunakannya. Tokoh-tokoh itu sesungguhnya merupakan sistem representasi yang tidak melembaga (institutionalised) karena mereka merupakan jaringan patronase yang dipercaya yang sesungguhnya dapat dinilai setara dengan nilai vote. Perkembangan dari pemilu ke pemilu di Indonesia telah membawa simpul-simpul representasi atau “dummy representation“ tersebut yang bertahap telah bertransformasi secara melembaga dengan cara antara lain rekruitmen oleh parpol menjadi caleg ataupun hadirnya tokoh-tokoh tersebut dalam wadah Dewan Perwakilan Daerah.
 
Keberadaan Sri Sultan sebagai capres dari elemen etnis yang direfleksikan dalam unsur raja Jawa, disamping hadirnya beberapa lembaga atau perkumpulan seperti Ikatan Raja-raja Nusantara dan lain sebagainya menggugah kita untuk melihat kembali desain sistem politik Indonesia yang dirumuskan dalam paket politik 1999-2004 era Megawati. Desain makronya ialah pelembagaan politik (institusionalisasi) dan mengurangi personifikasi politik. Ketika Mahkamah Konstitusi tahun 2007 mengabulkan calon perseorangan dapat menjadi peserta dalam Pilkada; dan adanya realitas politik di masyarakat, maka muncul ciri personal rule  dalam lay out  dan prilaku politik bangsa kita. Sejalan dengan itu dan sama kuatnya, muncul pula ciri demokrasi barat (yaitu : dengan pelembagaan pemilu dan governance system). Ini menunjukkan pada kita bahwa Indonesia punya ciri sendiri dalam berdemokrasi, bukan semata-mata demokrasi tipe barat (Eropa/Amerika) ataupun tipe clienteism (Afrika).
 
Menjadi tantangan bagi para politikolog kita untuk terus mengamati kemana ciri demokrasi kita berkembang dan bagaimana seharusnya ciri yang paling optimal buat keadilan dan kesejahteraan bangsa kita. Tantangan juga untuk para elit bahwa prilaku politik praktis agar tidak semata-mata untuk akses pada sumber-sumber kekuasaan negara (state resources) tetapi harus diiringi terus dengan pola demokrasi yang akan kita kembangkan jauh ke depan. Banyak ciri lapangan yang bisa dilihat untuk itu  seperti antara lain: efektifitas kelembagaan politik, sistem pemilu, sistem keterwakilan rakyat, sistem sumber kekuasaan negara (misalnya residual dan keseimbangan sektor publik dan privat dalam kaitan penyediaan  pelayanan bagi rakyat), dll.  
 
Kita saling bertanya siapa yang paling berkewajiban untuk membangun desain sistem politik;  tidak hanya untuk lima tahun sekali, tetapi untuk membangun format politik bangsa ? Mungkin kita perlu melakukan refleksi ulang siapa para elit dan seperti apa mereka memikirkan negara bangsa berdasarkan Pancasila waktu yang lalu. Harapan kita sekarang tentu tertumpu pada para elit. Sama seperti caci dan maki rakyat juga tertuju pada para elit ketika dirasakan ketidak nyamanan oleh rakyat.   
 
Elit adalah orang yang mempunyai kekuatan besar dalam sistem politik nasional; biasanya jumlahnya sedikit, mungkin hanya tiga sampai empat persen dari jumlah populasi suatu bangsa. Pada para elit, melekat ciri-ciri : orang yang membentuk keputusan-keputusan utama dalam bidang politik dan ekonomi, para menteri, legislator, pemilik dan pengawas stasiun televisi dan radio, para penguasa bisnis, para pemilik properti yang besar, birokrat tingkat tinggi, para petinggi  tentara, polisi dan intel, intelektual yang dikenal dan dipercaya publik, para profesionalis (pengacara dan dokter), editor media cetak utama dan lebih luas lagi sampai pada lembaga-lembaga sosial yeng berpengaruh, pimpinan asosiasi perdagangan/industri/usaha dan pergerakan ulama dan keagamaan, perguruan tinggi dan LSM. (Hossain and Moore, 2002). Istilah bagi kelompok elit kerap kali juga tertukar-tukar dengan istilah untuk politisi, kandidat, in cumbent atau enterpreneur. Elit juga harus dibedakan dari kelompok menengah  (middle class), karena middle class pada dasarnya lebih diorientasikan untuk kelompok bisnis kelas-kelas wirausaha, jadi ia merupakan bagian dari elit. (Chandra, 2006). Elit tidaklah merupakan blok homogen, mereka bisa terbagi dalam etnis, fungsi, politik dan ekonomi. Dan pada banyak negara elit hampir selalu secara politik dan ekonomi memiliki keterkaitan dengan negara dan sering berkembang dalam hubungan yang erat dan atau senantiasa berada di lingkungan pusat kekuasaan negara (Ornert dan Hewitt, 2006).
 
Demokratisasi dan elit
 
Beberapa pertanyaan tentang demokratisasi akan berkaitan dengan proses pemilu dan hasilnya, konsolidasi politik, sifat partai politik, interaksi incumbent dan oposisi,  perubahan peran cabang-cabang kekuasaan negara, birokrasi dan efek desentralisasi. Diantara pertanyaan-pertanyaan itu juga terkait hal-hal berkenaan dengan etnisitas, agama dan  dinamika politik lokal serta elitnya. (Ornert dan Hewitt, 2006). Di Indonesia, kita bisa merasakan semua ukuran itu satu persatu, meskipun penguraiannya tergantung pada masing-masing persepsi. Untuk itu harus ada koridor utama jawaban agar proses demokratisasi dan pola demokrasi kita berkembang dalam pemahaman umum semua pihak bukan berdasarkan masing-masing persepsi saja. Ukuran-ukuran itu bisa dijawab tingkat perkembangannya di Indonesia, karena proses  demokratisasi yang didorong sejak 1998 terakomodasi dalam instrumen hingga demokrasi kita sampai pada fase yang sekarang ini.
 
Seharusnyalah elemen-elemen bangsa atau lebih tepatnya institusi negara pada masing-masing cabang kekuasaan yang menjadi core-leaders dalam proses demokrasi dapat merangkum catatan-catatan perkembangan termasuk permasalahannya, sehingga ke depan kita bisa terus melangkah berdemokrasi dengan mantap. Kita juga sekaligus perlu mengikuti perkembangan Pemilu  beberapa kali  dan berdasarkan catatan-catatan itu akan dapat dilakukan coridorizing kembali  sistem politik untuk 2014, dan seterusnya, sehingga pijakan-pijakan demokratisasi di Indonesia menjadi semakin mantap dengan ciri dasarnya sebagai bangsa Indonesia. Mungkin sudah saatnya dipikirkan pada 2009 agar ada efektifitas fungsi lembaga yang day to day mengamati progress demokrasi dan refleksinya dalam kehidupan keseharian sistem tata negara dan pemerintahan. Mungkin untuk itu perlu ada sistem yang melekat pada rejim (presiden) sebagai himpunan (gugusan) elit, sehingga perjalanan demokratisasi kita dapat terus terjaga koridornya dan tidak terputus-putus (dis-continuous); dan kita semakin mantap berpijak pada ciri demokrasi Indonesia.  

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Pesantren Sukahideng Menjadi Basis Kader Lingkungan

KLHK dan Pondok Pesantren (Pontren) Sukahideng Tasikmalaya, akan bersama-sama membangun pendidikan lingkungan di lingkungan pondok pesantren dalam bentuk ekopontren. Program ini merupakan pendidikan Islam yang memberikan penekanan perhatian pada kelestarian lingkungan.

Selain itu, KLHK juga telah memberikan pelatihan kader lingkungan terhadap 50 santri berupa keterampilan pengelolaan sampah. Diantaranya meliputi keterampilan 3R dalam pengelolaan sampah, yaitu mengurangi sampah (reduce), memakai kembali (reuse), dan melakukan daur ulang (recycle).

"Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kepala Sekolah dan Pimpinan Pontren Sukahideng atas kesediaan untuk memulai, membangun, dan menerapkan pola hidup bersih dan ramah lingkungan di dalam lingkungan pondok pesantren," kata Menteri LHK Siti Nurbaya, saat berdialog dengan para santri dan pengurus Pontren Sukahideng, di Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya (13/10/2018).

Melalui ekopontren, menurut Menteri Siti, setidaknya ada tiga tujuan yang ingin dicapai. Pertama, meningkatkan kesadaran bahwa ajaran Islam menjadi pedoman penting dalam perilaku ramah lingkungan, dan penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, sosialisasi materi lingkungan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Ketiga, memberdayakan komunitas pondok pesantren untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan aktivitas yang mempunyai nilai tambah ekonomi, sosial, dan ekologi.

"Setelah pelatihan, kita harapkan pondok pesantren ini secara bertahap menjadi penggerak dalam penerapan perilaku ramah lingkungan. Kita jadikan Pontren Sukahideng ini menjadi pontren percontohan di Jawa Barat," ujar Menteri...

Read More...
Perhutanan Sosial Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa negara hadir di tengah masyarakat, diantaranya melalui Perhutanan Sosial yang merupakan bukti hutan itu untuk kesejahteraan rakyat. Seperti yang selalu ditegaskan oleh Presiden RI Joko Widodo, bahwa hutan kita untuk kehidupan masyarakat kita, dan dimanfaatkan secara benar dan lestari.

"Mari wariskan hal baik bagi generasi mendatang. Kata lestari artinya kita harus menjaga alam lingkungan karena kita meminjam dari generasi yang akan datang. Jadi, alam yang kita wariskan harus paling tidak seperti sekarang, bahkan lebih baik," ujar Menteri Siti.

Dalam Dialog Nasional Indonesia Maju edisi ke 27 bertema "Meningkatkan Kelola Masyarakat Terhadap Kawasan Hutan Melalui Skema Perhutanan Sosial", Sabtu (13/10/2018) di Tasikmalaya, Menteri Siti kembali mengatakan bahwa hutan sosial tidak hanya bicara soal akses masyarakat kepada hutan. Hutan sosial juga mencakup kesempatan berusaha secara utuh untuk membuat masyarakat mempunyai penghasilan.

Pemerintah juga terus melakukan upaya pemerataan ekonomi melalui tiga hal. Yang pertama yaitu akses untuk lahan berusaha, selanjutnya fasilitasi berupa modal dan kesempatan usaha, serta pelatihan manajemen bisnisnya.

"Bapak Presiden menginginkan rakyat juga mampu dan memiliki manajemen bisnis konglomerat yang rapih. Semua kelompok umat bekerjasama. Manfaatkan program ini untuk kemajuan bersama," ujar Menteri Siti.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil yang menyatakan bahwa suksesnya sebuah program perlu keterlibatan setidaknya empat unsur yaitu Pemerintah (Political Power), Bisnis (Capital Power), Masyarakat (Social Power),...

Read More...
Indonesia dan Finlandia Perkuat Kerjasama Lingkungan Hidup

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menerima kunjungan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pembangunan Finlandia, Anne Mari Virolainen, Selasa (9/10) di Jakarta.

Pertemuan ini semakin memperkuat harmonisasi hubungan kerjasama antara kedua negara, yang sebelumnya telah terangkum dalam bentuk Memorandum of Undertanding (MOU), Joint Working Group (JWG), serta berbagai seminar dan pertukaran ahli. Khususnya terkait waste to energy dan pengelolaan sampah

''Pada 2017, telah ditandatangani MOU on Forestry and Natural Resources Management yang mencakup diantaranya bioeconomy dan circular economy pada unit pengelolaan hutan di daerah, bioenergy, sustainable forest management, wood based industry, dan waste to energy,'' jelas Menteri Siti Nurbaya.

Salah satu kolaborasi Indonesia-Finlandia dapat dilihat pada pelaksanaan circular economy yang sudah berjalan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Menteri Anne-Mari Virolainen mengucapkan terimakasih pada Kementerian LHK atas kesempatan yang diberikan dalam kerja sama di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

"Kita sudah bekerjasama bertahun-tahun, dan saya harap ini akan terus berlanjut, khususnya dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, circular economy, dan waste to energy," kata Menteri Anne.

Untuk pengelolaan sampah secara nasional, Indonesia mempunyai strategi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan dengan tahapan pembatasan sampah, pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang.

Sedangkan penanganan sampah dijalankan dengan tahapan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, sampai pemrosesan akhir. Read More...

UNRI Raih Penghargaan Terbaik Pengumpul Xylarium Nomor 1 Dunia

YOGYAKARTA--Indonesia kini menjadi pemilik Xylarium atau perpustakaan kayu nomor satu di dunia. Xylarium Bogoriense, yang dikelola Pusat Litbang Hasil Hutan, Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), meraih prediket tersebut setelah berhasil mengumpulkan sekitar 192.395 spesimen kayu dari seluruh Indonesia.

Bersamaan dengan gelar Festival KPH Nasional di kawasan Hutan Pinus Mangunan, Dlingo, Bantul, Yogayakarta Jumat (28/9/2018), yang dihadiri Presiden Joko Widodo, diserahkan penghargaan kepada pengumpul Xylarium.

Penghargaan terbaik diberikan pada Universitas Riau. Selanjutnya pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, dan Dirut Perum Perhutani.

Xylarium Bogoriense merupakan perpustakaan kayu (rujukan pendataan dan pemetaan jenis-jenis kayu) yang saat ini dimiliki Indonesia dan terus dikembangkan oleh Kementerian LHK dan telah diakui oleh International Association of Wood Anatomist (IAWA) sebagai Xylarium Nomor 1 Dunia, dengan koleksi spesimen kayu sebanyak 192.395.

Sebagai pembanding Xylarium Belanda 125.000 spesimen, USA 105.000 spesimen, dan Belgia 69.000 spesimen.  

Upaya menuju koleksi Xylarium Nomor 1 di dunia merupakan langkah sinergi para pihak yaitu Kemenristekdikti, Perguruan Tinggi, LIPI, pelaku usaha dan industri perkayuan, Pemerintah Provinsi.

''Sinergi yang dikonsolidasikan hari ini diharapkan akan membangun kapasitas seluruh stakeholders agar semakin siap dalam berbenah diri, membuka diri, dan berani maju sebagai eksekutor kelestarian hutan Indonesia, sekaligus memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya.

Dalam...

Read More...
Langkah Koreksi Presiden Jokowi yang Mulai Dinikmati

Presiden Joko Widodo bercerita, empat tahun lalu, saat baru menjabat sebagai Presiden Indonesia, ia sedih melihat masyarakat sekitar hutan justru terabaikan kesejahteraannya. Langkah koreksipun dilakukan secara menyeluruh.

Salah satunya, Presiden memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan (LHK) membangun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan rakyat diberi akses legal ikut mengelola hutan secara lestari melalui Perhutanan Sosial.

''KPH dapat mendorong masyarakat memanfaatkan hutan secara tepat dan lestari. Contohnya saja ulat sutera, hanya ada di beberapa titik seperti di Gorontalo, Maros. Padahal itu bisa ribuan titik yang dikembangkan,'' kata Presiden Jokowi saat menghadiri Festival KPH di kawasan Hutan Pinus Mangunan, Dlingo, Bantul, Yogyakarta Jumat (28/9/2018).

Kini kolaborasi antara KPH, masyarakat dunia usaha, dan ilmu pengetahuan, telah mulai dinikmati. Ratusan ribu lapangan kerja terbuka, dan masyarakat sekitar hutan diyakini akan kian sejahtera seiring dengan berbagai langkah koreksi tata kelola hutan yang terus berjalan. Khususnya dari program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

''Hutan harus bisa mensejahterakan rakyat, dan masyarakat desa hutan harus lebih makmur, bukan sebaliknya,'' tegas Presiden Jokowi di hadapan ribuan rakyat yang hadir.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan, tidak kurang dari 151.400 orang saat ini dapat terserap dengan pola padat karya kehutanan dalam setahun. Jumlah ini akan semakin meningkat seiring dengan arahan Presiden Jokowi untuk menaikkan 10 kali lipat luasan rehabilitasi lahan dibandingkan rata-rata dalam setahun.

Rakyat juga kini dapat melakukan tebang...

Read More...
Parlemen Norwegia Apresiasi Langkah Koreksi Pengelolaan Hutan Indonesia

Langkah koreksi pengelolaan hutan Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, mendapat apresiasi dari delegasi Parlemen Norwegia. Melalui program Perhutanan Sosial, Indonesia disebut kini sangat ambisius mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan serius mengurangi deforestasi.

15 anggota parlemen Norwegia bahkan secara khusus melihat langsung praktik pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC), serta implementasi di bidang kehutanan dan land based sector (termasuk peatland) dengan mengunjungi Pontianak, Kalimantan Barat.

Selain itu juga untuk melihat langsung pengelolaan sawit berkelanjutan. Tujuan terakhir ini sangat berkaitan dengan penerbitan Resolusi Parlemen Norwegia yang meminta Pemerintah Norwegia untuk menerbitkan peraturan pelarangan public procurement biofuel berbahan dasar minyak sawit pada tanggal 2 Juni 2017.

“Kami di sini belajar tentang reformasi Indonesia yang cukup ambisius. Kunjungan ini penting bagi Komite karena dengan melihat dan mendengar langsung cerita reformasi dari Pemerintah dan rakyat Indonesia, kami akan lebih mampu memahami konteks melindungi hutan,'' ungkap Ketua Delegasi, Espen Barth Eide dalam rilis pada media, Senin (24/9/2018).

Kunjungan parlemen Norwegia di Indonesia, berlangsung dari tanggal 21-27 September 2018. Pada tanggal 22 September 2018, rombongan delegasi melakukan  kunjungan lapangan ke Hutan Desa Betang Pisisir Padang Tikar untuk meninjau 10 Hutan Desa yang telah memperoleh ijin definitif Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa.

Di Lokasi Hutan Desa seluas 76.370 hektar ini, rombongan melihat dan berdialog langsung dengan...

Read More...
Internasional Dukung Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Indonesia

Upaya pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia mendapat dukungan internasional. Sebanyak USD 78,48 juta dari total dana Global Environment Facility (GEF)-7, telah dialokasikan untuk kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim dan penanganan degradasi lahan di Indonesia. Dengan ini, Indonesia menjadi negara ketiga terbesar penerima alokasi STAR (System for Transparent of Allocation Resources), setelah China dan India.

Pada acara National Dialogue Initiative – Global Environment Facility (GEF) dalam rangka perencanaan pemanfaatan sumber dana GEF-7, Menteri LHK Siti Nurbaya, mengungkapkan, kerjasama dengan GEF ini agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik berupa program ataupun rekomendasi. (21/09)

Dijelaskan Siti Nurbaya dalam sistem kerja politik di Indonesia, persoalan lingkungan dan sustainability sudah punya legal aspek dan hubungan yang sangat kuat, mulai dari UUD 1945, sampai undang-undang dan peraturan. Dalam prakteknya, implementasi yang paling kelihatan adalah partisipasi civil society.

“Dalam menghadapi persoalan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Indonesia sedang bergerak melakukan perbaikan kebijakan alokasi; keterlibatan masyarakat; upaya menekan ketidakadilan; kesehatan dan kebakaran hutan; produksi dan konsumsi; merkuri dan desertifikasi”, ucap Siti Nurbaya.

GEF yang dibentuk pada tahun 1992 merupakan mekanisme pendanaan hibah untuk mendukung negara-negara dalam memenuhi komitmen dari konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi, mengatasi masalah lingkungan global dan mendukung perencanaan dan pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG).

Pada prisnipnya...

Read More...
Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

  Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu
Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.
Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi dan berdiskusi dalam rangka mendapatkan kesepahaman atas program dan prioritas pemanfaatan sumberdaya GEF  untuk mendukung upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan memberikan dampak dan manfaat bagi keberlanjutan lingkungan hidup global. Selain itu, saya menyampaikan apresiasi atas dukungan GEF untuk Indonesia, sejak siklus awal GEF tahun 1991-1992.
Ms. Ishii,
At this important event, let me congratulate you on the successful of the 6th GEF Assembly held in Da Nang Vietnam back last June 2018 as well as the GEF-7 Replenishment.  The Assembly successfully brought all stakeholders has come together and sent a strong message to the world that we need...

Read More...
Rembuk Nasional Untuk Percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Percepatanan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) terus diupayakan oleh Pemerintah. Melalui Forum Rembuk Nasional Pemerintah akan mendorong terpenuhinya target RAPS melalui rencana tindak lanjut yang disusun dengan melibatkan partisipasi aktif dari organisasi atau komunitas masyarakat mulai dari level tapak hingga para pengambil kebijakan.

Kurang lebih 300 peserta dari 9 (sembilan) provinsi mengikuti kegiatan yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta (20/9/2018). Kesembilan provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Presiden Joko Widodo dalam arahannya kepada peserta pada acara Peresmian Pembukaan Rembuk Nasional mengharapkan agar RAPS dapat berjalan dengan baik. "Dengan demikian, struktur penguasaan lahan di tanah air betul-betul berkeadilan.", jelas Presiden Joko Widodo.

Data hingga 13 September 2018, telah diberikan akses Perhutanan Sosial seluas 1.917.890,07 Ha

untuk kurang lebih 458.889 KK dengan jumlah Surat Keputusan (SK) sebanyak 4.786 Unit SK Ijin/Hak. Khusus untuk Hutan Adat, hingga September 2018 telah ditetapkan seluas 25.110,34 Ha dengan jumlah 33 unit SK.

Dalam kegiatan Rembuk Nasional RAPS juga diserahkan SK Penetapan Hutan Adat kepada 16 (enam belas) Masyarakat Hukum Adat oleh Presiden RI. Areal Hutan Adat yang ditetapkan dan diserahkan SK-nya dimaksud seluas keseluruhan ± 6.032,5 Ha, yang tersebar di Provinsi Jambi (10 lokasi), Kalimantan Barat (3 lokasi), Sulawesi Selatan (2 lokasi) dan Provinsi Jawa Barat (1 lokasi).

Di Kabupaten...

Read More...
Hari Konservasi Alam, Menteri LHK Ingatkan Ancaman Kepunahan

Konservasi alam menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia. Karenanya pemerintah menetapkan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) setiap tanggal 10 Agustus. Tujuannya agar konservasi alam semakin memasyarakat sekaligus sebagai momentum melihat kembali apa yang telah dan harus kita lakukan terhadap alam ini.

Menteri Koordinator bidang perekonomian, Darmin Nasution mengatakan bahwa Indonesia menganut konsep pembangunan berkelanjutan, yang mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

''Artinya bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan harus tetap mempertimbangkan aspek konservasi sumber daya alam yang digunakan, agar tetap lestari sehingga tetap berfungsi dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang,'' kata Darmin saat puncak peringatan HKAN, Kamis (30/8/2018) di Taman Wisata Alam Batu Putih, Sulawesi Utara.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengingatkan kembali pentingnya menjaga sumber daya alam Indonesia. Selain dikenal sebagai 'Megabiodiversity Country' atau negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai 'Biodiversity Hotspot'.

''Yaitu Negara yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, sekaligus menghadapi keterancaman atas kepunahannya juga tinggi,'' kata Menteri Siti.

Keanekaragaman hayati Indonesia menurut LIPI, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 720 jenis mamalia (13% dari jumlah jenis dunia), 1.605 jenis burung (16% jumlah jenis dunia), 723 jenis reptilia, 1.900 jenis kupu-kupu, 1.248 jenis ikan air tawar, dan 3.476 jenis ikan air laut.

Jumlah itu belum termasuk...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Internet Marketing Support oleh PromosiMedia.Com