Wednesday, December 13, 2017

Elit & Demokratisasi di Indonesia

Untuk Indonesia, periode 2004-2009 ibarat “renaissance” politik dalam gelombang ketiga demokratisasi menurut istilah Mbeki, Presiden Afrika Selatan, dimana   masyarakat antusias dalam pemilu (dan pilkada), mengalokasikan waktu dan segala sumberdaya untuk proses pemilihan umum (dan pilkada). Namun hal ini perlu diwaspadai karena tidak seluruh antusiasme itu merefleksikan perkembangan demokratisasi  secara substansial (Van de Walle, 2002). Seperti ditunjukkan oleh  Ornett dan  Hewitt (2006) bahwa euforia demokrasi yang disimpulkan sebagai demokrasi gelombang ketiga tidaklah sedalam diperkirakan karena adanya karakter ketokohan (personal rule) dan  pengelompokan (clienteism). Pemandangan serupa bukan tidak mungkin hadir di Indonesia. Hadirnya Sri Sultan sebagai capres dengan format pisowanan agung, bisa menjadi indikasi gejala perubahan atau pintu masuk re-orientasi sistem politik kita pasca 2009.  
 
Di Indonesia, banyak dijumpai tokoh-tokoh berpengaruh yang dipakai (pada waktu lalu) untuk membantu pemerintah mendorong pembangunan, termasuk partai politik juga menggunakannya. Tokoh-tokoh itu sesungguhnya merupakan sistem representasi yang tidak melembaga (institutionalised) karena mereka merupakan jaringan patronase yang dipercaya yang sesungguhnya dapat dinilai setara dengan nilai vote. Perkembangan dari pemilu ke pemilu di Indonesia telah membawa simpul-simpul representasi atau “dummy representation“ tersebut yang bertahap telah bertransformasi secara melembaga dengan cara antara lain rekruitmen oleh parpol menjadi caleg ataupun hadirnya tokoh-tokoh tersebut dalam wadah Dewan Perwakilan Daerah.
 
Keberadaan Sri Sultan sebagai capres dari elemen etnis yang direfleksikan dalam unsur raja Jawa, disamping hadirnya beberapa lembaga atau perkumpulan seperti Ikatan Raja-raja Nusantara dan lain sebagainya menggugah kita untuk melihat kembali desain sistem politik Indonesia yang dirumuskan dalam paket politik 1999-2004 era Megawati. Desain makronya ialah pelembagaan politik (institusionalisasi) dan mengurangi personifikasi politik. Ketika Mahkamah Konstitusi tahun 2007 mengabulkan calon perseorangan dapat menjadi peserta dalam Pilkada; dan adanya realitas politik di masyarakat, maka muncul ciri personal rule  dalam lay out  dan prilaku politik bangsa kita. Sejalan dengan itu dan sama kuatnya, muncul pula ciri demokrasi barat (yaitu : dengan pelembagaan pemilu dan governance system). Ini menunjukkan pada kita bahwa Indonesia punya ciri sendiri dalam berdemokrasi, bukan semata-mata demokrasi tipe barat (Eropa/Amerika) ataupun tipe clienteism (Afrika).
 
Menjadi tantangan bagi para politikolog kita untuk terus mengamati kemana ciri demokrasi kita berkembang dan bagaimana seharusnya ciri yang paling optimal buat keadilan dan kesejahteraan bangsa kita. Tantangan juga untuk para elit bahwa prilaku politik praktis agar tidak semata-mata untuk akses pada sumber-sumber kekuasaan negara (state resources) tetapi harus diiringi terus dengan pola demokrasi yang akan kita kembangkan jauh ke depan. Banyak ciri lapangan yang bisa dilihat untuk itu  seperti antara lain: efektifitas kelembagaan politik, sistem pemilu, sistem keterwakilan rakyat, sistem sumber kekuasaan negara (misalnya residual dan keseimbangan sektor publik dan privat dalam kaitan penyediaan  pelayanan bagi rakyat), dll.  
 
Kita saling bertanya siapa yang paling berkewajiban untuk membangun desain sistem politik;  tidak hanya untuk lima tahun sekali, tetapi untuk membangun format politik bangsa ? Mungkin kita perlu melakukan refleksi ulang siapa para elit dan seperti apa mereka memikirkan negara bangsa berdasarkan Pancasila waktu yang lalu. Harapan kita sekarang tentu tertumpu pada para elit. Sama seperti caci dan maki rakyat juga tertuju pada para elit ketika dirasakan ketidak nyamanan oleh rakyat.   
 
Elit adalah orang yang mempunyai kekuatan besar dalam sistem politik nasional; biasanya jumlahnya sedikit, mungkin hanya tiga sampai empat persen dari jumlah populasi suatu bangsa. Pada para elit, melekat ciri-ciri : orang yang membentuk keputusan-keputusan utama dalam bidang politik dan ekonomi, para menteri, legislator, pemilik dan pengawas stasiun televisi dan radio, para penguasa bisnis, para pemilik properti yang besar, birokrat tingkat tinggi, para petinggi  tentara, polisi dan intel, intelektual yang dikenal dan dipercaya publik, para profesionalis (pengacara dan dokter), editor media cetak utama dan lebih luas lagi sampai pada lembaga-lembaga sosial yeng berpengaruh, pimpinan asosiasi perdagangan/industri/usaha dan pergerakan ulama dan keagamaan, perguruan tinggi dan LSM. (Hossain and Moore, 2002). Istilah bagi kelompok elit kerap kali juga tertukar-tukar dengan istilah untuk politisi, kandidat, in cumbent atau enterpreneur. Elit juga harus dibedakan dari kelompok menengah  (middle class), karena middle class pada dasarnya lebih diorientasikan untuk kelompok bisnis kelas-kelas wirausaha, jadi ia merupakan bagian dari elit. (Chandra, 2006). Elit tidaklah merupakan blok homogen, mereka bisa terbagi dalam etnis, fungsi, politik dan ekonomi. Dan pada banyak negara elit hampir selalu secara politik dan ekonomi memiliki keterkaitan dengan negara dan sering berkembang dalam hubungan yang erat dan atau senantiasa berada di lingkungan pusat kekuasaan negara (Ornert dan Hewitt, 2006).
 
Demokratisasi dan elit
 
Beberapa pertanyaan tentang demokratisasi akan berkaitan dengan proses pemilu dan hasilnya, konsolidasi politik, sifat partai politik, interaksi incumbent dan oposisi,  perubahan peran cabang-cabang kekuasaan negara, birokrasi dan efek desentralisasi. Diantara pertanyaan-pertanyaan itu juga terkait hal-hal berkenaan dengan etnisitas, agama dan  dinamika politik lokal serta elitnya. (Ornert dan Hewitt, 2006). Di Indonesia, kita bisa merasakan semua ukuran itu satu persatu, meskipun penguraiannya tergantung pada masing-masing persepsi. Untuk itu harus ada koridor utama jawaban agar proses demokratisasi dan pola demokrasi kita berkembang dalam pemahaman umum semua pihak bukan berdasarkan masing-masing persepsi saja. Ukuran-ukuran itu bisa dijawab tingkat perkembangannya di Indonesia, karena proses  demokratisasi yang didorong sejak 1998 terakomodasi dalam instrumen hingga demokrasi kita sampai pada fase yang sekarang ini.
 
Seharusnyalah elemen-elemen bangsa atau lebih tepatnya institusi negara pada masing-masing cabang kekuasaan yang menjadi core-leaders dalam proses demokrasi dapat merangkum catatan-catatan perkembangan termasuk permasalahannya, sehingga ke depan kita bisa terus melangkah berdemokrasi dengan mantap. Kita juga sekaligus perlu mengikuti perkembangan Pemilu  beberapa kali  dan berdasarkan catatan-catatan itu akan dapat dilakukan coridorizing kembali  sistem politik untuk 2014, dan seterusnya, sehingga pijakan-pijakan demokratisasi di Indonesia menjadi semakin mantap dengan ciri dasarnya sebagai bangsa Indonesia. Mungkin sudah saatnya dipikirkan pada 2009 agar ada efektifitas fungsi lembaga yang day to day mengamati progress demokrasi dan refleksinya dalam kehidupan keseharian sistem tata negara dan pemerintahan. Mungkin untuk itu perlu ada sistem yang melekat pada rejim (presiden) sebagai himpunan (gugusan) elit, sehingga perjalanan demokratisasi kita dapat terus terjaga koridornya dan tidak terputus-putus (dis-continuous); dan kita semakin mantap berpijak pada ciri demokrasi Indonesia.  

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9