Saturday, December 04, 2021

Sistem Bikameral, Siapa Takut?

Pada Mei 2012 yang lalu, DPD RI mendeklarasikan nama populernya sebagai Senat, sehingga sebutannya kemudian  menjadi Senat DPD RI, dan anggota DPD sehari-hari disebut atau menyebut dirinya Senator.  Dalam proses  itu, beriringan juga dengan adanya kekhawatiran dari beberapa pihak karena anggapan bahwa keberadaan Senator berarti merupakan implikasi dari sistem bikameral. Dan kalau bikameral, maka seolah-olah akan mengguncang NKRI. Padahal tidak ada kaitan antara sistem bikameral dengan sistem federal yang dianggap akan merusak NKRI tersebut. Sangat dipahami juga bahwa sebutan bikameral untuk sistem parlemen Indonesia, tidak pernah secara formal dituliskan, dalam bentuk dasar hukum apapun. Yang berkembang itu hanya interpretasi akademik saja, atau bahkan politik pragmatis saja, baik untuk "menyudutkan" atau sebaliknya, untuk suatu "kebanggaan" terkiat dnegan DPD. Dua-duanya tidak benar. Karena, yang benar ialah bahwa tidak pernah ada secara formal sebutan bikameral untuk sistem parlemen Indonesia, dnegan adnaya DPD RI,  apalgi kita juga punya MPR RI , sebagai kamar lain didalam sistem parlemen kita.

Sistem bikameral pada hakikatnya mengidealkan adanya dua  lembaga dalam lembaga perwakilan Doktrin ini berasal dari pandangan Aristoteles dan Polybius yang mengargumentasikan bahwa pemerintahan yang baik adalah gabungan antara prinsip demokrasi dan oligarki, kemudian Jeremy Bentham, yang pertama kali mengeluarkan istilah bikameral tersebut. James Madison, mempercayai perlunya ada kamar kedua yang berisi orang-orang yang lebih independen. Kamar ini berfungsi sebagai kamar penyeimbang sehingga dapat mengoreksi kesalahan-kesalahan kamar lain. Secara teori, house merepresentasikan rakyat kebanyakan atau “common people”, sedangkan “senate” merepresentasikan orang-orang yang lebih mapan sebagai pelaksana checks and balances terhadap tekanan yang mungkin terjadi dari tekanan opini publik.

Model bikameral sangat diidealkan oleh negara-negara yang ingin memaksimalkan proses legislasi yang kuat, sehingga berbagai kepentingan masyarakat bahkan kepentingan berbagai kelompok dapat terepresentasikan. Tidak menjadi persoalan negara tersebut berciri federal ataupun berciri negara kesatuan. Banyak negara kesatuan menggunakan sistem bikameral sebagai model parlemennya. Negara-negara kesatuan menerapkan sistem bikameral karena menguatnya tuntutan desentralisasi, terutama bila negara tersebut memiliki wilayah luas, dengan jumlah penduduk besar yang disertai keragaman sosial budaya.  Sejumlah negara kesatuan --termasuk sejumlah negara besar dan mapan berdemokrasi, serta sejumlah negara tetangga-- menerapkan parlemen bikameral, misalnya Inggris, Belanda, Jepang, Prancis, Afrika Selatan, Aljazair, Afghanistan, Bolivia, Kamboja, Mesir, Mauritania, Myanmar, Filipina, Oman, Maroko, Thailand, Tunisia, Tajikistan, Kazakhstan, Mauritania, Yordania, Filipina , Spanyol, Kolombia, Italia dan lain-lain. Bahkan ada yang menerapkan bikameralisme murni (strong bicameralism) --menurut kategorisasi Giovanni Sartori-- seperti Aljazair.

Terkait dengan hal ini, perlu ditinjau hasil penelitian International IDEA mengenai sistem bikameral di 54 negara yang dianggap sebagai negara demokratis. Beberapa kesimpulan yang diperoleh, antara lain: Sebanyak 32 negara memilih bikameral, sedangkan 22 negara memilih unikameral; Dari 32 negara penganut bikameral terbagi seimbang dalam hal kuat dan lunaknya, yaitu 16 negara menganut bikameral kuat dan 16 negara menganut bikameral lunak; Semua negara federal memiliki dua majelis; Negara-negara kesatuan terbagi seimbang, sebagian memilih sistem unikameral dan sebagian lainnya bikameral (dari sampel yang diteliti, 22 negara memilih sistem unikameral dan 20 negara memilih sistem bikameral, selebihnya tidak diperoleh datanya); Hampir semua negara dengan jumlah penduduk besar memiliki dua majelis (Bangladesh adalah pengecualian dari kelompok ini), demikian pula sebagian besar negara yang memiliki wilayah luas memiliki dua majelis (Mozambique merupakan pengecualian dari sampel ini).

Kesimpulan lain penelitian International IDEA tersebut adalah: Dari 11 negara federal, terdapat 8 negara yang menerapkan sistem bikameral kuat. Contoh negara AS, Argentina, Australia, dan Brasil; Dari 41 negara kesatuan, terdapat 7 negara yang menerapkan sistem bikameral kuat. Contoh negara Belanda, Cile, Filipina, Italia, dan Jepang; Dari 10 negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil, terdapat 8 negara yang menganut sistem bikameral kuat. Contoh negara AS, Filipina, dan negara-negara Amerika Selatan; Dari 40 negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, terdapat 8 negara yang menganut sistem bikameral kuat. Contoh Australia, Belanda, Belgia, Italia, Jepang, Jerman, dan Swiss.

Dalam sistem bikameral yang lunak (soft bicameralism), majelis yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dan kewenangan lebih besar dibanding majelis lainnya. Biasanya yang lebih kuat disebut Majelis Rendah (Lower House) sedangkan majelis yang lebih rendah disebut Majelis Tinggi (Upper House atau Senate). Majelis Tinggi mempunyai kekuasaan legislatif yang terbatas. Sebagai contoh, pengajuan RUU oleh sebuah majelis (yang lebih rendah) hanya dapat dilakukan melalui “pintu” majelis lainnya (yang lebih kuat), dan pengesampingan atau penolakan RUU yang diajukan sebuah majelis oleh majelis lainnya yang lebih berkuasa. Kesimpulan penelitian International IDEA adalah: Dari 11 negara federal, terdapat 3 negara yang menerapkan sistem bikameral lunak, yaitu Kanada, Austria, dan India; Dari 41 negara kesatuan, terdapat 12 negara yang menerapkan sistem bikameral lunak. Contoh Afrika Selatan, Barbados, Botswana, Ceko, Spanyol, Inggris, Jamaika, dan Namibia; Dari 10 negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil, tidak ada yang menganut sistem bikameral lunak; Dari 40 negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, terdapat 14 negara yang menganut sistem bikameral lunak. Contoh Thailand, Polandia, Kanada, Jamaika, India, Austria, Barbados, dan Afrika Selatan; Dari 40 negara yang menganut sistem pemerintahan semi-presidensiil (mempunyai Presiden dengan kekuasaan riil dan massa jabatan tetap dan juga mempunyai Perdana Menteri yang memimpin pemerintahan yang didasarkan mayoritas di legislatif), terdapat 2 negara yang menganut sistem bikameral lunak, yaitu Trinidad dan Tobago serta Namibia. Penelisikan Republika atas daftar negara federal dan daftar lembaga legislatif, dari 25 negara berbentuk federal yang berada di muka bumi, sepertiga di antaranya justru menerapkan parlemen unikameral, yaitu Austria, Irak, Uni Emirat Arab, Nepal, Comoros, Venezuela, Mikronesia, dan Saint Kitts and Nevis.
Arend Lijphart, dalam  Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries menemukan bahwa sebanyak 13 negara kesatuan yang demokratis, menerapkan sistem bikameral.  Jadi pilihan sistem dan teori dari berbagai negara juga beragam, tidak bisa saling diperbanding satu dengan lainnya, sebagaimana terlihat dari tabel berikut:
 

SISTEM POLITIK/KETATANEGARAAN

JUMLAH NEGARA PENGANUT UNICAMERAL

JUMLAH NEGARA PENGANUT BICAMERAL

Negara pada umumnya (196)

120

76

Negara Demokrasi (54)

22

32

Kesatuan

22

20

Federal (25)

8

17

Penduduk Besar

Hanya Bangladesh

Semua

Wilayah Luas

Hanya Mozambique

Semua

Parlementer (40)

32

8

Presidensial (10)

2

8


 
Dari gambaran itu, beberapa hal dapat menjadi kesimpulan yaitu: Pertama, Pernyataan     bahwa     model bikameral merupakan model yang berciri negara federal kurang tepat.     Beberapa negara kesatuan menggunakan bikameral sebagai model parlemennya.     Kedua, Model    bikameral juga tidak terbatas pada suatu model pemerintahan tertentu. Ia     dapat     berpasangan dengan model pemerintahan presidensial maupun model perlementer.     Namun     setiap persandingan tersebut memiliki konsekwensi dan derajat perbedaan dari     praktek masing-masing negara. Ketiga, Model bikameral terlihat lebih mampu menggagas     fungsi     ideal lembaga parlemen yakni fungsi legislasi, pengawasan, budget, representasi dan     rekrutmen jabatan publik. Hal tersebut terlihat melalui minimnya friksi ketatanegaraan di     beberapa negara yang menganut model bikameral yang diramu dalam sistem     pemerintahannya.
 
Untuk Indonesia dengan rentang kendali yang luas dan spektrum  yang sangat lebar dari Sabang sampai Merauke, serta      dengan cakupan wilayah laut yang secara keseluruhan akan meliput luas wilayah Idnonesia, tidak kurang 5,8 juta     Km2,   maka seharusnya keberadaan DPD RI sebagai Senat DPD RI  sangat lah penting untuk bahu membahu bersama DPR RI menjaga negara dan daerah-daerah serta rakyat Indonesia.  Jadi jangan diartikan     atau diinterpretasikan begitu jauh bahwa Indonesia   akan menjadi seperti Amerika Serikat. Kultur  Indonesia tidak     memungkinkan untuk Indonesia menjadi Amerika Serikat.  Meksipun, pada berbagai diskusi para pengamat dan pakar kita sering mengambil referensi sistem politik Amerika Serikat.  Bangsa Indonesia  punya basis kultur yang sangat jauh berbeda dan mungkin bertolak belakang dengan  basis kultur bangsa  Amerika yang individualis dan berpandanngan pada ukuran-ukuran  materialistik.  Jelas ini berbeda dengan  kultur orang Indonesia yang  berciri komunal, kinship, kekerabatan   dan tolerans serta "penuh kasih".  Pengembangan sistem ketatanegaraan kita yang sudah didera oleh tuntutan kemajuan demokrasi, kiranya jangan dicampur adukkan dengan kekhawatiran-    kekhawatiran yang berlebihan. Itu tidak perlu. Kita bisa menjaganya bersama-sama kemana arah demokrasi Indonesia  ini akan melaju. Asalkan, dengan satu syarat,  patrikan jiwa berkarakter Indonesia dalam setiap pelaksanaan tugas kita  di masing-masing tempat tugas. GOD BLESS INDONESIA.
 
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Tidak Terjadi Polusi Asap Lintas Negara, Pengendalian Karhutla Indonesia Diapresiasi Negara ASEAN

Indonesia menjadi Chair dan tuan rumah pada pertemuan 22nd Meeting of the Ministerial Steering Committee (MSC) on Transboundary Haze Pollution atau pertemuan tingkat menteri lingkungan hidup ke-22 anggota MSC countries untuk membahas isu-isu terkait kabut asap lintas batas (transboundary haze pollution), akibat kebakaran hutan dan lahan khususnya di MSC countries (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand).

Pertemuan tahun ini adalah pertemuan MSC on THP ke-22 dengan Indonesia sebagai tuan rumah dan chair, dan adalah Malaysia sebagai vice-chairperson. Pertemuan ini diselenggarakan secara virtual pada Selasa (30/11/20210).

Pada pertemuan ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong yang mewakili Menteri LHK, menjadi chair atau pimpinan sidang. Delegasi yang hadir antara lain:

1) Dato Seri Setia Ir. Haji Suhaimi bin Haji Gafar, Minister of Development, Brunei Darussalam;

2) Ir. Laksmi Dhewanthi, MA, IPU, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) , KLHK, Indonesia;

3) R. Basar Manullang, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Indonesia;

4) Dato’ Sri Tuan Ibrahim Tuan Man, Minister of Environment and Water;

5) Dato’ Seri IR. DR. Zaini Bin Ujang, Secretary General, Ministry of Environment and Water, Malaysia;

6) Grace Fu, Minister of Sustainability and the Environment, Singapore;

7) Mr. Athapol Charoenshunsa, Director General of Pollution Control. Department, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand; dan

8) Dr. Lim Jock Hoi, Secretary General of ASEAN Secretariat.

Sebagai informasi, sub-regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution (MSC), adalah komite pengarah setingkat Menteri yang dibentuk pada tahun 2006 oleh ASEAN Ministers Meeting on Environment (AMME), untuk mengawal implementasi program dan kegiatan kerja sama penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah selatan ASEAN (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia,...

Read More...
HUT ke-50 KORPRI, ASN Harus Tingkatkan Integritas dan Semangat Pelayanan Publik

Peringatan Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) diselenggarakan secara daring dan luring dari Auditorium Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin, (29/11). Pada peringatan ini KORPRI diingatkan kembali tentang profesionalitas dan transformasi kerja di era digital untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya selaku ketua dewan pembina KORPRI meminta para Birokrat Indonesia yang merupakan anggota KORPRI untuk tetap teguh bekerja memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara di tengah ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dan perubahan zaman yang makin kompleks.

“KORPRI harus terus bertransformasi memperkokoh sikap melayani, menjadi abdi masyarakat, menjadi abdi negara. Anggota KORPRI harus terus berinovasi dan mengembangkan cara kerja baru yang lebih efisien. Terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Memberi solusi dengan cepat dan jitu, sehingga dirasakan kehadirannya oleh masyarkat, ujar Presiden Jokowi.

Presiden pun berpesan agar setiap anggota Korpri harus berada di garda terdepan dalam reformasi birokrasi, mulai dari memangkas regulasi yang menghambat pelayanan, menyederhanakan organisasi, sehingga bergerak lebih lincah dan meninggalkan sekat-sekat egosektoral, serta membuat prosedur yang rumit menjadi simpel dan membuat proses yang berjalan lambat menjadi cepat.

Dalam kesempatan tersebut, secara khusus Kepala Negara menyampaikan empat hal yang harus menjadi pedoman anggota KORPRI.

Pertama, setiap anggota KORPRI dalam berbagai jabatan, harus memiliki nilai dasar yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Pegang teguh core values aparatur sipil negara. berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

Kedua, Anggota KORPRI harus melakukan terobosan dan inovasi secara berkelanjutan, yakni mengubah mindset cara berpikir, cara bekerja dan menghindari ketidakefisienan, kerumitan, hanya masalah...

Read More...
KLHK Luncurkan SILIN Merbau dan SI-CAKAP untuk Wujudkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Layanan Prima Dunia Usaha Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan Teknik SILIN untuk jenis Merbau sekaligus melakukan peluncuran Sistem Informasi Rencana Kerja dan Pelaporan (SI-CAKAP) di Jakarta, pada Senin, 29 November 2021. Sebelumnya, pada 22 Januari 2019, KLHK telah sukses dalam pencanangan Teknik Silvikultur Intensif (SILIN) jenis Meranti, guna wujudkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Layanan Prima Dunia Usaha Kehutanan.

Dalam sambutan Menteri LHK yang dibacakan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Agus Justianto, menyampaikan bahwa pencanangan SILIN Merbau menjadi momentum penanda peran penting dan strategis SILIN dalam mewujudkan peningkatan produktivitas hutan alam dan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan khususnya di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Merbau, merupakan jenis kayu niagawi yang secara alami banyak tumbuh di Provinsi Papua dan Papua Barat. Teknik Silvikultur Intensif Merbau merupakan inovasi yang dibangun secara kolaboratif untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan dengan tercapainya optimalisasi fungsi hutan baik dari sisi ekologi maupun ekonomi dan sosial," kata Agus Justianto.

Agus berharap agar SILIN yang dikembangkan ini dapat senantiasa dievaluasi, diinovasi dan menemukan hal-hal baru untuk perbaikan sistem kedepannya. Selain itu, memastikan agar melalui SILIN, target produktivitas kayu hutan alam sebesar 120 meter kubik per hektar dengan daur 20 tahun untuk jenis Meranti dan daur 30 tahun untuk jenis Merbau dapat terealisir.

Selanjutnya, Agus meminta kepada unit manajemen pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) agar melaksanakan SILIN dengan baik, karena saat ini Pemerintah telah memberikan insentif yang selama ini diharapkan yakni bahwa untuk tanaman hasil budidaya tidak dikenakan Dana Reboisasi (DR) dan tanaman menjadi aset pemegang PBPH selama izinnya masih berlaku.

"Oleh karena itu PBPH agar secara optimal melaksanakan SILIN yang saat ini diandalkan dalam upaya peningkatan produktivitas hutan...

Read More...
Tinjau Persemaian Rumpin Bersama Para Dubes, Presiden Tunjukan Indonesia Serius Tangani Perubahan Iklim

Presiden Joko Widodo tinjau Persemaian Rumpin, Bogor, yang telah selesai proses konstruksi dan segera beroperasi memproduksi bibit dengan kapasitas 12 juta bibit per tahun, Jumat, (19/11). Persemaian ini menjadi salah satu bukti nyata keseriusan Indonesia dalam menangani dampak perubahan iklim.

Hadir bersama Presiden Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim, Duta Besar Kanada untuk Indonesia Cameron MacKay, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket, dan Country Director Bank Dunia Satu Kahkonen.

"Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menangani dampak dari Perubahan iklim dan ini kita tunjukan nursery center ini yang dalam satu tahun bisa memproduksi 12 juta bibit," ujar Presiden.

Presiden tiba di Persemaian Rumpin sekitar pukul 09.33 WIB. Selepas melihat video tentang pusat persemaian tersebut, Presiden mengajak para dubes berkeliling meninjau sejumlah fasilitas, seperti area perkecambahan, area rumah produksi, area aklimatisasi, hingga area penanaman terbuka. Sejumlah bibit pohon yang disiapkan di sini nantinya akan ditanam di lahan-lahan kritis yang membutuhkan.

"Tadi saya ditunjukkan mengenai bibit albasia atau sengon, kemudian bibit eucalyptus, kemudian ada bibit jati, ada juga bibit mahoni yang semuanya kita produksi di sini dan kita harapkan nanti di bulan Januari bibit-bibit ini sudah mulai keluar untuk ditanam di tempat-tempat yang sering banjir, yang sering longsor, yang memerlukan rehabilitasi untuk lahan-lahan kritis," jelasnya.

Presiden berharap dengan membangun pusat persemaian seperti di Rumpin, bisa memperbaiki lingkungan dan menangani dampak perubahan iklim di sisi hulu. Presiden menargetkan akan membuat kurang lebih 30 pusat persemaian serupa dalam tiga tahun ke depan.

"Kita akan membikin dalam tiga tahun ke depan kurang lebih 30 seperti ini dari pemerintah. Tetapi juga saya akan memaksa mengharuskan semua perusahaan kelapa sawit, perusahaan pertambangan untuk juga menyiapkan _nursery-nursery_...

Read More...
G20 Penutupan Sesi SCP, Menteri LHK Ajak Recover Together, Recover Stronger

Menteri Transisi Ekologi Italia Roberto Cingolani memimpin rapat putaran akhir sesi Resource Efficiency Dialogue kepemimpinan atau G20 Presidensi Italia. Menteri LHK Siti Nurbaya mendampingi dan memberikan sambutan pembukaan karena Presidensi G20 yang akan berlangsung sepanjang tahun 2022. Sesi ini sebagai sesi penutup dengan Agenda Wrap Up Substansi SCP (Sustainable Consumtion and Production) G20 Presidensi Italia berupa Road Map 2021-2023 dan Deklarasi, serta catatan dari negara-negara anggota G20.

“Indonesia siap menerapkan jalur pembangunan yang lebih ambisius yang mampu mengatasi tantangan lingkungan secara seimbang dan holistik, sambil juga membangun dunia pasca pandemi yang lebih tangguh dan inklusif, berdasarkan keadaan dan prioritas nasional”. Demikian pernyataan penting Menteri LHK, Siti Nurbaya, ketika membuka sesi ketiga dari pertemuan Resource Efficiency Dialogue, atas undangan Pemerintah Italia selaku Presidensi G20 tahun 2021.

Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual pada Senin (15/11) dan diikuti oleh para pejabat setingkat menteri bidang lingkungan hidup dan kehutanan dari negara-negara tropika G20, para pejabat tinggi perwakilan dari 12 negara anggota G20, serta berbagai pimpinan entitas PBB dan lembaga internasional pemerhati lingkungan.

Pada kesempatan ini, Menteri Siti juga menjelaskan tentang kerja-kerja nyata Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan. Sebagai contoh, pada berbagai strata pemerintah telah menerapkan Peta Jalan Ekonomi Sirkular Nasional 2020-2024, serta Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah 2017-2025, dimana pada tahun 2025, tingkat produksi sampah dapat berkurang 30%, dan 70% sisanya telah dapat dikelola secara sistematis.

Selain itu, Indonesia juga telah menerapkan praktik ekonomi sirkular, sesuai dengan koridor peraturan perundangan melalui Program Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan Nasional 2020-2030. Dalam bidang ini, berbagai kemajuan nyata juga telah dicapai, seperti terbangunnya platform online untuk memfasilitasi...

Read More...
KLHK Menanggapi: Permintaan Greenpeace Tidak Konsisten

KLHK memberikan penjelasan terhadap beberapa hal yang dikemukakan oleh Greenpeace dalam siaran persnya tertanggal 2 November 2021. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam kesempatan ini, akan disusul kemudian.

Greenpeace menyatakan bahwa selama 2002-2019, deforestasi hampir 1,69 juta hektar di konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan seluas 2,77 juta hektar kebun sawit.

Terkait dengan itu, Sekjen KLHK Bambang Hendroyono menegaskan bahwa Greenpeace tentu menyadari laju deforestasi Indonesia dari tahun ke tahun pada periode tersebut;  karena  diantaranya Greenpeace turut ambil bagian dalam kerjasama yang dilakukannya  dengan sejumlah perusahaan sawit dan kehutanan di Indonesia, dalam kurun waktu tahun  2011 hingga 2018.  

Pada tahun 2011, Greenpeace mulai berkolaborasi dengan perusahaan grup sawit yang cukup besar, yang di antaranya menunjukkan bagaimana tidak mudahnya suatu grup bisnis sawit untuk melepaskan dirinya dari deforestasi, pengeringan gambut serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla), baik yang terjadi pada konsesi-konsesi grup sawit itu  sendiri maupun rantai pasokannya yang ketika   itu terjadi, justru dalam periode  saat kerjasama perusahaan-perusahaan itu  dengan Greenpeace.

Tak hanya itu, lanjut Bambang, pada tahun 2013, Greenpeace juga berkolaborasi dengan grup perusahaan industri pulp dan kertas, di Sumatera. Selama berkolaborasi dengan Greenpeace, perusahaan tersebut masih terkait dengan deforestasi, melakukan pengeringan gambut, pembukaan kanal-kanal baru sepanjang ratusan kilometer; sehingga perusahaan tersebut mengalami karhutla yang  luas.

“Menteri LHK memberikan sanksi-sanksi kepada sejumlah perusahaan grup besar  tersebut serta  perusahaan lainnya  dari kejadian Karhutla 2015; pembukaan kanal-kanal baru serta kegiatan  penanaman  akasia di atas areal terbakar. Sanksi-sanksi itu diberikan pemerintah justru pada saat Greenpeace masih dalam kerja bersama, dalam kolaborasinya dengan  perusahaan dimaksud,” ujarnya.

Greenpeace, lanjutnya, tentu memiliki...

Read More...
KLHK: Foto Satelit NASA adalah Izin Sawit 2009

KLHK perlu menjelaskan agar terang kepada publik bahwa dua foto satelit NASA tahun 2001 dan 2019 yang diberitakan oleh berbagai media massa merupakan konsesi sawit PT. Dongin Prabhawa di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, yang pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan sawitnya diberikan oleh Menteri Kehutanan MS. Kaban di era Presiden SBY, pada 5 Oktober 2009 seluas 34.057 hektar, atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta.

Dua foto satelit NASA liputan 2001 dan 2019 tersebut tidak cukup untuk menggambarkan laju pergerakan deforestasi di konsesi sawit tersebut dari tahun ke tahun, dan tudingan deforestasi diarahkan kepada pemerintah saat ini.  Dan untuk tidak menimbulkan kegagalan persepsi yang luas  dan untuk keadilan informasi bagi publik, maka  dipandang perlu untuk KLHK menunjukkan foto liputan satelit secara series mulai 2009 di areal konsesi tersebut, pada saat pelepasan kawasan hutan untuk izin sawit tersebut diberikan. Kemudian, dilanjutkan dengan penyajian foto satelit 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.

Data liputan satelit tahunan tersebut sangat penting untuk disajikan agar informasi data satelit tidak terputus jika hanya menyajikan foto satelit 2001 dan 2019 saja. Dan gambaran itu jelas membuat  persepsi publik yang tidak tepat.

KLHK menggaris-bawahi bahwa deforestasi di konsesi sawit PT. Dongin Prabhawa mulai dilakukan oleh pihak perusahaan pada tahun 2011, dua tahun setelah pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan sawit tersebut, yang diberikan pada awal Oktober 2009.

Pergerakan deforestasi tersebut terus meluas pada 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016. Secara umum, luasan deforestasi tidak mengalami pergerakan lagi berdasarkan foto satelit 2017 hingga 2019. Pergerakan deforestasi tersebut, dapat diperiksa secara mudah melalui Google Earth pada fitur data tahunan.

Tentu tidak relevan untuk menyimpulkan seolah-olah wajah hutan Papua telah gundul akibat deforestasi di konsesi sawit tersebut, yang hanya ditunjukkan oleh dua foto liputan satelit 2001 dan 2019 di...

Read More...
Menteri LHK, Menteri PUPR dan Gubernur Bali Pimpin Showcase Mangrove

Bersama-sama: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Harimulyono; dan Gubernur Bali, Wayan Koster beserta jajaran teknis, para pejabat eselon I dan akademisi lakukan pematangan rencana kesiapan showcase Konservasi Mangrove G20 tahun 2022 di Provinsi Bali (13/11/2021).

Kedua menteri menyampaikan bahwa amanat dari Presiden Joko Widodo adalah untuk terus mengupayakan secara masif rehabilitasi dan konservasi mangrove. "Mangrove merupakan salah satu simbol dari perbaikan pemulihan lingkungan, yang menjadi prioritas pemerintah beriringan dengan pembangunan nasional. Indonesia bekerja serius dalam upaya pemulihan lingkungan termasuk mangrove," ungkap Menteri Siti.

“Showcase mangrove untuk agenda G20 merupakan penegasan kepada semua pihak dan dunia bahwa aktualisasi walk the talk atau bukti bahwa kerja pemulihan secara konkret dilaksanakan di Indonesia”, lanjutnya.

Hadir dalam rapat selain Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Hartono, Gubernur Bali, Wayan Koster, Duta Besar dan utusan tetap Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah serta para pejabat dari Kementerian LHK dan Kementerian PUPR, perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta para ahli mangrove dan penasehat senior menteri LHK dan staf khusus Menteri, juga Dirut Jasa Marga dan unsur-unsur profesional perencanaan dan akademisi serta aktivis dan pejabat Pemda Provinsi Bali.

Rapat dilanjutkan dengan peninjauan lapangan terutama kawasan Mangrove Conservation Forest di Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan kompleks persemaian DAS dan Balai Penelitian Keramik BPPT yang berada dalam satu kompleks, untuk mendalami situasi kompleks serta kemungkinan spot-spot yang akan menjadi titik perhatian atau reference point dalam acara-acara pada kegiatan yang penting sebagai showcase KTT G20 yang khusus dengan pesan lingkungan yang sangat kuat.
Read More...

Hijaukan Mandalika untuk Pulihkan Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Presiden Joko Widodo bersama masyarakat melakukan penanaman pohon di kawasan Hutan Gunung Pepe, di Desa Rembitan, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada Sabtu (13/11/2021).

"Pagi hari ini, saya berada di Kawasan Hutan Gunung Pepe di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bersama-sama dengan masyarakat, dengan menteri, gubernur, kita bersama-sama menanam banyak pohon di sini utamanya kayu putih dan juga banyak buah-buahan," ujar Presiden Jokowi usai menanam pohon Kayu Putih.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk bersama memelihara pohon yang sudah ditanam.

"Saya pesan kepada masyarakat agar yang sudah ditanam ini dipelihara dan dijaga, agar nanti semuanya tumbuh dengan baik, dan memberikan dampak ekonomi kepada seluruh masyarakat yang berada di sekitar kawasan ini," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga berpesan untuk menjaga lingkungan, agar tidak terjadi longsor dan banjir.

"Saya meminta ini betul-betul dipelihara karena musimnya masih musim hujan, sangat bagus untuk menanam. Pemeliharaan itu kalau dilakukan oleh masyarakat sendiri akan lebih baik lagi hasilnya. Bapak Ibu memelihara pohon-pohon, sanggup?" ujar Presiden Jokowi yang disambut antusiasme masyarakat dengan menyatakan kesanggupannya.

Kawasan HL Gunung Pepe seluas 450 hektar, terkoneksi dengan Persemaian Modern Mandalika. Sementara areal yang menjadi target Rehabilitasi Hutan dan Lahan kali ini yaitu seluas 6 hektar.

Jenis dan jumlah tanaman yang ditanam di kawasan Gunung Pepe adalah kayu putih 1.500 batang, kelengkeng 200 batang, jambu kristal 150 batang, jeruk manis 150 batang, alpukat 500 batang, dan kemiri 250 batang.

Menteri LHK Siti Nurbaya yang turut mendampingi Presiden Jokowi, menjelaskan pohon yang paling banyak ditanam kayu putih karena produk Kayu Putih NTB sudah cukup terkenal dan gross marginnya juga tinggi.

Kawasan Gunung Pepe merupakan satu rumpun dengan lokasi Bukit Prabu yang merupakan bagian dari Kawasan...

Read More...
Tiga Negara Pemilik Hutan Tropis Terbesar di Dunia Jalin Kerja Sama Trilateral

Tiga negara yang dikenal sebagai pemilik hutan tropis terbesar di dunia, yaitu Indonesia, Brazil dan Republik Demokratik Kongo telah menggelar pertemuan trilateral guna menjalin kerja sama strategis dan sinergis. Kerja sama mencakup sejumlah hal, baik dalam pengelolaan hutan maupun pengalaman lainnya yang berhasil dijalankan tiga negara ini dalam upaya pengendalian perubahan iklim.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong yang memimpin pertemuan trilateral ini di arena COP-26 UNFCCC, Glasgow, Skotlandia, Jumat (11/11/2021). “Pertemuan telah di gelar di Sekretariat Delegasi Republik Indonesia di arena COP 26 UNFCCC di Glasgow, Skotlandia, awal pekan ini. Banyak potensi kolaborasi yang bisa dilakukan Indonesia, Brazil, dan Kongo,” ujar Wamen Alue Dohong.

Wamen Alue Dohong menjelaskan lebih lanjut, dalam pertemuan trilateral tersebut Indonesia mengemukakan gagasan dan pandangan tentang pentingnya kerja sama ini dan juga mengidentifikasi kira-kira area kerjasama apa saja yang dapat dilakukan oleh ketiga negara secara bersama-sama (trilateral) maupun secara bilateral. Menteri Lingkungan Brazil dan Republik Demokratik Kongo juga menyampaikan pandangan serta gagasan mereka mengenai kerja sama ini. Ketiga negara mempunyai pandangan yang sama tentang pentingnya kerja sama dalam kerangka memperkuat pengaruh tiga negara pemilik hutan tropis  terbesar di dunia ini dalam negosiasi iklim di COP 26 UNFCCC.

"Kemudian kita sepakati perlunya melakukan inisitif kolaboratif melalui pembentukan kelompok-kelompok kerja atau Working Groups yang solid berdasarkan kesamaan kepentingan dan prinsip saling mengisi kebutuhan atau filling the gap," terang Wamen Alue Dohong.

Diharapkan melalui kerja sama ini semakin memperkuat posisi 3 negara di arena negosiasi pengendalian iklim global seperti di COP 26 UNFCCC, sehingga dapat bersama-sama memperjuangkan solusi yang paling efektif dan tepat termasuk upaya-upaya untuk mendorong peningkatan pendanaan yang berbasis hasil atau Result-based Payment untuk pengurangan emisi...

Read More...
Move
-

Artikel Siti Nurbaya

Top Headline
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan
Jakarta, 28 Oktober 2021

Read More...
Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Read More...
Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS

Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS Dengan Tema
“Rehabilitasi DAS Berbasis Pendekatan Bentang Lahan Dalam Rangka Pemulihan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Lahan dan Sustainabilitas Ekonomi Masyarakat”.         

Read More...
Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

  Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu
Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.
Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi...

Read More...

STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018   Buku Status Hutan Indonesia (the State of Indonesia’s Forests/SOIFO) 2018 menyajikan informasi mendalam mengenai kebijakan pengelolaan hutan Indonesia dan komitmen Indonesia terhadapperubahan iklim global (climate change), dari tahun 2015 sampai pertengahan 2018,dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Buku SOIFO menginformasikan berbagai tindakan strategis dan cepat yang dilakukan (corrective measures) terhadap berbagai persoalan pengelolaan hutan Indonesia, terutama persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dunia Internasional, yaitu luas dan tutupan hutan, deforestasi dan degradasi hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, serta kontribusi ekonomi dari hutan dan peran swasta.
Luas dan Tutupan Hutan
Indonesia adalah negara besar dimana 63% wilayah nya (120,6 juta hektar) adalah kawasan hutan (forest area). Berdasarkan perundang-undangan...

Read More...
Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals

Materi Paparan kepada Peserta Lemhannas PPRA LVIII
Jakarta, 12 Juli 2018





































































































Read More...

Manajemen Komunikasi Era Digital Dalam Lingkup KLHK






















  

Read More...
KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Oleh : Siti Nurbaya

Sejarah umum social forestry

Pembangunan kehutanan yang melibatkan peran serta masyarakat, pertama kali diperkenalkan oleh Komisi Nasional Pertanian di India pada tahun 1976. Saat itu, masyarakat telah mulai dilibatkan dalam rangka mendorong agar warga yang telah lama mengantungkan hidupnya hanya pada pencarian kayu bakar dan hasil hutan lainnya, dapat menghasilkan sumber pendapatan sendiri, tanpa harus menggangu sumber daya hutan yang ada. Dari sini diharapkan, fungsi hutan sebagai kawasan lindung dan konservasi dapat terjaga dengan lestari.

Pelibatan peran serta masyarakat inilah, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS).Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program  Perhutanan Sosial lahir untuk...

Read More...


KOHESI SOSIAL YANG TERKOYAK ? :
ETIKA BERDEMOKRASI BISA MENOLONG
Oleh : Siti Nurbaya/DPP PARTAI NASDEM *)
          PENDAHULUANReformasi 1998 di Indonesia membawa harapan besar antara lain tumbuhnya kehidupan politik yang sehat, penyelenggaraan negara yang baik, bersih,supremasi hukum, berkebebasan yang bertanggung jawab serta pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Hingga Mei 2018 ini berarti telah mencapai kurun waktu 20 tahun dan kita baru melihat harapan itu akan dapat berwujud.
....Masa reformasi yang diharapkan dapat memancarkan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai yang baik (atau yang bagaimana seharusnya), ternyata masih mengalami banyak hambatan. Politik yang seharusnya merupakan perjuangan gagasan-gagasan untuk kepentingan bersama masyarakat, justru telah memunculkan kepentingan pribadi dan atau golongan. Begitu pula,...

Read More...

Reformasi bidang politik di Indonesia sudah berlangsung lebih dari satu dekade dan merupakan agenda reformasi yang paling signifikan. Pelaksanaan pemilu presiden secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil Presiden, yang disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2008, serta pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khususnya pada Bab IV Bagian Kedelapan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 56 Sampai dengan Pasal 119, yang disempurnakan dengan UU Nomor Undang-Undang No 12 tahun 2008, mempertegas perubahan yang signifikan tersebut.

Read More...

Istilah kemajemukan (pluralitas ) akrab terdengar dalam tataran politik, idealisasi, strategi dan sesuatu yang bersifat sangat sensitif, terutama di LAmpung dnegan simbol "SANG BUMI RUWA JURAI". Sebaliknya, istilah sangat jarang di ekpslorasi pada tataran operasional dan prosedural birokrasi pemerintahan. Belakangan, di era otonomi daerah, pengelolaan kohesi sosial dalam pluralitas tersebut menjadi salah satu indikator belum bagusnya implementasi otonomi daerah di Indonesia. Alasannya, karena konsensus politik desentralisasi dengan dilandasi kemajemukan bangsa dan daerah pada akhirnya menjadi faktor utama yang mendorong implementasi otonomi daerah secara kenyataan berkembang sendiri-sendiri menurut ciri dan karakter daerah, sehingga pemerintah nasional (dibaca : pemerintah pusat) menjadi ”keteter”.

Turun naik proses harmoni dan disharmoni saat ini sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat, terutama belakangan ini mencuta secara naisonal, kejadian di...

Read More...


Momentum 20 Oktober biasanya dikaitkan dengan reshuffle kabinet. Apakah tahun ini juga issue tersebut akan bergulir ?. Studi kepuasan masyarakat atas kerja menteri, ujung-ujungnya dikaitkan juga dengan tingkat kepercayaan publik dan legitimasi. Begitu juga penilaian UKP4 atas jajaran kabinet. Kalau ada media menyebutkan bahwa Presiden SBY harus lakukan reshuffle untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik tahun 2012 atau bahkan nanti di Oktober 2013, maka berarti sejarah seperti akan berulang. Hal serupa juga mendera Presiden Megawati Soekarnoputri di tahun 2003-an, desakan melakukan reshuffle atas minimal dua menteri ketika itu, hanya setahun menjelang Pemilu 2014.

Dua tiga hari lalu, berkembang lagi issue untuk adanya pembenahan kementerian tertentu. Apapun yang akan dibenahi oleh Presiden atas kabinetnya, satu hal yang sangat penting sebagai prinsip dalam kepemimpinan birokrasi Presiden sebagai pemimpin eksekutif, yaitu bahwa tugas pembantu presiden...

Read More...

Perkembangan dunia yang ditandai dengan globalisasi, teknologi informasi serta ciri memudarnya batas antar negara-negara bertetangga di dunia semakin mengandalkan pada tingkat kepastian secara legal yang didukung oleh akurasi informasi atas suatu benda atau kondisi. Sebagai contoh misalnya, meskipun tampak seperti tanpa batas, namun batas negara menjadi sangat penting tingkat legalitas dan akurasi batas di lapangan pada masing-masing wilayah negara. Demikian pula, semakin besar tuntutan masyarakat akan informasi kewilayahan dengan ciri geo-reference, tidak saja untuk keperluan akademik, namun untuk keperluan yang sangat luas termasuk untuk investasi, bahkan agenda-agenda politik.

Read More...



Orang mengatakan bahwa Pilkada langsung menjadi bagian dari aktualisasi demokrasi di Indonesia. Padahal   tidak secara leterlijk ditegaskan dalam Pasal 18 UUD hasil amandemen tentang pemilihan kepala daerah secara demokratis tersebut dalam format pemilihan langsung. Format itu merupakan konsensus politik, dimana sesungguhnya masih ada format  demokratis lainnya yaitu dengan  sistem electoral college ( identik seperti dulu melalui DPRD, atau juga bisa DPRD plus DPD dari provinsi terkait , misalnya; atau format lain yaitu melalui tahapan konvensi  secara sistematis). 

Pilkada langsung telah membawa  hasil seperti yang kita saksikan dan rasakan sekarang, meskipun Departemen Dalam Negeri menyodorkan data statistik bahwa  frekwensi kejadian Pilkada bermasalah relatif kecil jumlahnya dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada yang sudah berlangsung hingga akhir 2008. Begitu sikap Departemen Dalam Negeri saat itu. Padahal, kecilnya frekwensi pada konteks  tersebut kurang relevan...

Read More...

1. PENDEKATAN

Dalam melakukan pengamatan dengan stabilitas nasional Indonesia, hal yang menjadi acuan dasar ialah tujuan bernegara sebagaimana tertuang didalam Pembukaan  UUD 1945.  Beberapa referensi juga bisa diangkat  seperti menurut US Institution for peace bahwa tujuan akhir dari sebuah negara akan meliputi :  Safe and secure environment, Rule of Law, Stable governance, Sustainable economy, dan Social Well being.

Referensi lain dari  Bruce Giley dalam buku The Right to URle, How STates Win and Lose Legitimacy (2009)  bahwa tujuan akhir dari suatu  pemerintahan akan meliputi : external security,   internal order,    general welfare,   freedom  dan   justice  .

2. PENGUKURAN STABILITAS

Bagi Indonesia, membicarakan stabilitas nasional seperti membawa pada pemikiran kembali kepada langkah-langkah represif pemerintah kepada rakyat, padahal tidak. Seharusnya pemahaman akan stabilitas bisa diartikan dalam coverage yang menyeluruh untuk mencapai...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

Artikel dan Pidato

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Artikel dan Pidato

  • 1
  • 2

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 
Powered by