Wednesday, November 25, 2020

Sistem Bikameral, Siapa Takut?

Pada Mei 2012 yang lalu, DPD RI mendeklarasikan nama populernya sebagai Senat, sehingga sebutannya kemudian† menjadi Senat DPD RI, dan anggota DPD sehari-hari disebut atau menyebut dirinya Senator.† Dalam proses† itu, beriringan juga dengan adanya kekhawatiran dari beberapa pihak karena anggapan bahwa keberadaan Senator berarti merupakan implikasi dari sistem bikameral. Dan kalau bikameral, maka seolah-olah akan mengguncang NKRI. Padahal tidak ada kaitan antara sistem bikameral dengan sistem federal yang dianggap akan merusak NKRI tersebut. Sangat dipahami juga bahwa sebutan bikameral untuk sistem parlemen Indonesia, tidak pernah secara formal dituliskan, dalam bentuk dasar hukum apapun. Yang berkembang itu hanya interpretasi akademik saja, atau bahkan politik pragmatis saja, baik untuk "menyudutkan" atau sebaliknya, untuk suatu "kebanggaan" terkiat dnegan DPD. Dua-duanya tidak benar. Karena, yang benar ialah bahwa tidak pernah ada secara formal sebutan bikameral untuk sistem parlemen Indonesia, dnegan adnaya DPD RI,† apalgi kita juga punya MPR RI , sebagai kamar lain didalam sistem parlemen kita.

Sistem bikameral pada hakikatnya mengidealkan adanya dua† lembaga dalam lembaga perwakilan Doktrin ini berasal dari pandangan Aristoteles dan Polybius yang mengargumentasikan bahwa pemerintahan yang baik adalah gabungan antara prinsip demokrasi dan oligarki, kemudian Jeremy Bentham, yang pertama kali mengeluarkan istilah bikameral tersebut. James Madison, mempercayai perlunya ada kamar kedua yang berisi orang-orang yang lebih independen. Kamar ini berfungsi sebagai kamar penyeimbang sehingga dapat mengoreksi kesalahan-kesalahan kamar lain. Secara teori, house merepresentasikan rakyat kebanyakan atau ďcommon peopleĒ, sedangkan ďsenateĒ merepresentasikan orang-orang yang lebih mapan sebagai pelaksana checks and balances terhadap tekanan yang mungkin terjadi dari tekanan opini publik.

Model bikameral sangat diidealkan oleh negara-negara yang ingin memaksimalkan proses legislasi yang kuat, sehingga berbagai kepentingan masyarakat bahkan kepentingan berbagai kelompok dapat terepresentasikan. Tidak menjadi persoalan negara tersebut berciri federal ataupun berciri negara kesatuan. Banyak negara kesatuan menggunakan sistem bikameral sebagai model parlemennya. Negara-negara kesatuan menerapkan sistem bikameral karena menguatnya tuntutan desentralisasi, terutama bila negara tersebut memiliki wilayah luas, dengan jumlah penduduk besar yang disertai keragaman sosial budaya.† Sejumlah negara kesatuan --termasuk sejumlah negara besar dan mapan berdemokrasi, serta sejumlah negara tetangga-- menerapkan parlemen bikameral, misalnya Inggris, Belanda, Jepang, Prancis, Afrika Selatan, Aljazair, Afghanistan, Bolivia, Kamboja, Mesir, Mauritania, Myanmar, Filipina, Oman, Maroko, Thailand, Tunisia, Tajikistan, Kazakhstan, Mauritania, Yordania, Filipina , Spanyol, Kolombia, Italia dan lain-lain. Bahkan ada yang menerapkan bikameralisme murni (strong bicameralism) --menurut kategorisasi Giovanni Sartori-- seperti Aljazair.

Terkait dengan hal ini, perlu ditinjau hasil penelitian International IDEA mengenai sistem bikameral di 54 negara yang dianggap sebagai negara demokratis. Beberapa kesimpulan yang diperoleh, antara lain: Sebanyak 32 negara memilih bikameral, sedangkan 22 negara memilih unikameral; Dari 32 negara penganut bikameral terbagi seimbang dalam hal kuat dan lunaknya, yaitu 16 negara menganut bikameral kuat dan 16 negara menganut bikameral lunak; Semua negara federal memiliki dua majelis; Negara-negara kesatuan terbagi seimbang, sebagian memilih sistem unikameral dan sebagian lainnya bikameral (dari sampel yang diteliti, 22 negara memilih sistem unikameral dan 20 negara memilih sistem bikameral, selebihnya tidak diperoleh datanya); Hampir semua negara dengan jumlah penduduk besar memiliki dua majelis (Bangladesh adalah pengecualian dari kelompok ini), demikian pula sebagian besar negara yang memiliki wilayah luas memiliki dua majelis (Mozambique merupakan pengecualian dari sampel ini).

Kesimpulan lain penelitian International IDEA tersebut adalah: Dari 11 negara federal, terdapat 8 negara yang menerapkan sistem bikameral kuat. Contoh negara AS, Argentina, Australia, dan Brasil; Dari 41 negara kesatuan, terdapat 7 negara yang menerapkan sistem bikameral kuat. Contoh negara Belanda, Cile, Filipina, Italia, dan Jepang; Dari 10 negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil, terdapat 8 negara yang menganut sistem bikameral kuat. Contoh negara AS, Filipina, dan negara-negara Amerika Selatan; Dari 40 negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, terdapat 8 negara yang menganut sistem bikameral kuat. Contoh Australia, Belanda, Belgia, Italia, Jepang, Jerman, dan Swiss.

Dalam sistem bikameral yang lunak (soft bicameralism), majelis yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dan kewenangan lebih besar dibanding majelis lainnya. Biasanya yang lebih kuat disebut Majelis Rendah (Lower House) sedangkan majelis yang lebih rendah disebut Majelis Tinggi (Upper House atau Senate). Majelis Tinggi mempunyai kekuasaan legislatif yang terbatas. Sebagai contoh, pengajuan RUU oleh sebuah majelis (yang lebih rendah) hanya dapat dilakukan melalui ďpintuĒ majelis lainnya (yang lebih kuat), dan pengesampingan atau penolakan RUU yang diajukan sebuah majelis oleh majelis lainnya yang lebih berkuasa. Kesimpulan penelitian International IDEA adalah: Dari 11 negara federal, terdapat 3 negara yang menerapkan sistem bikameral lunak, yaitu Kanada, Austria, dan India; Dari 41 negara kesatuan, terdapat 12 negara yang menerapkan sistem bikameral lunak. Contoh Afrika Selatan, Barbados, Botswana, Ceko, Spanyol, Inggris, Jamaika, dan Namibia; Dari 10 negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil, tidak ada yang menganut sistem bikameral lunak; Dari 40 negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, terdapat 14 negara yang menganut sistem bikameral lunak. Contoh Thailand, Polandia, Kanada, Jamaika, India, Austria, Barbados, dan Afrika Selatan; Dari 40 negara yang menganut sistem pemerintahan semi-presidensiil (mempunyai Presiden dengan kekuasaan riil dan massa jabatan tetap dan juga mempunyai Perdana Menteri yang memimpin pemerintahan yang didasarkan mayoritas di legislatif), terdapat 2 negara yang menganut sistem bikameral lunak, yaitu Trinidad dan Tobago serta Namibia. Penelisikan Republika atas daftar negara federal dan daftar lembaga legislatif, dari 25 negara berbentuk federal yang berada di muka bumi, sepertiga di antaranya justru menerapkan parlemen unikameral, yaitu Austria, Irak, Uni Emirat Arab, Nepal, Comoros, Venezuela, Mikronesia, dan Saint Kitts and Nevis.
Arend Lijphart, dalam† Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries menemukan bahwa sebanyak 13 negara kesatuan yang demokratis, menerapkan sistem bikameral.† Jadi pilihan sistem dan teori dari berbagai negara juga beragam, tidak bisa saling diperbanding satu dengan lainnya, sebagaimana terlihat dari tabel berikut:

SISTEM POLITIK/KETATANEGARAAN

JUMLAH NEGARA PENGANUT UNICAMERAL

JUMLAH NEGARA PENGANUT BICAMERAL

Negara pada umumnya (196)

120

76

Negara Demokrasi (54)

22

32

Kesatuan

22

20

Federal (25)

8

17

Penduduk Besar

Hanya Bangladesh

Semua

Wilayah Luas

Hanya Mozambique

Semua

Parlementer (40)

32

8

Presidensial (10)

2

8


Dari gambaran itu, beberapa hal dapat menjadi kesimpulan yaitu: Pertama, Pernyataan ††† bahwa ††† model bikameral merupakan model yang berciri negara federal kurang tepat. ††† Beberapa negara kesatuan menggunakan bikameral sebagai model parlemennya. ††† Kedua, Model††† bikameral juga tidak terbatas pada suatu model pemerintahan tertentu. Ia ††† dapat ††† berpasangan dengan model pemerintahan presidensial maupun model perlementer. ††† Namun ††† setiap persandingan tersebut memiliki konsekwensi dan derajat perbedaan dari ††† praktek masing-masing negara. Ketiga, Model bikameral terlihat lebih mampu menggagas ††† fungsi ††† ideal lembaga parlemen yakni fungsi legislasi, pengawasan, budget, representasi dan ††† rekrutmen jabatan publik. Hal tersebut terlihat melalui minimnya friksi ketatanegaraan di ††† beberapa negara yang menganut model bikameral yang diramu dalam sistem ††† pemerintahannya.
Untuk Indonesia dengan rentang kendali yang luas dan spektrum† yang sangat lebar dari Sabang sampai Merauke, serta† ††† dengan cakupan wilayah laut yang secara keseluruhan akan meliput luas wilayah Idnonesia, tidak kurang 5,8 juta ††† Km2,†† maka seharusnya keberadaan DPD RI sebagai Senat DPD RI† sangat lah penting untuk bahu membahu bersama DPR RI menjaga negara dan daerah-daerah serta rakyat Indonesia.† Jadi jangan diartikan ††† atau diinterpretasikan begitu jauh bahwa Indonesia†† akan menjadi seperti Amerika Serikat. Kultur† Indonesia tidak ††† memungkinkan untuk Indonesia menjadi Amerika Serikat.† Meksipun, pada berbagai diskusi para pengamat dan pakar kita sering mengambil referensi sistem politik Amerika Serikat.† Bangsa Indonesia† punya basis kultur yang sangat jauh berbeda dan mungkin bertolak belakang dengan† basis kultur bangsa† Amerika yang individualis dan berpandanngan pada ukuran-ukuran† materialistik.† Jelas ini berbeda dengan† kultur orang Indonesia yang† berciri komunal, kinship, kekerabatan†† dan tolerans serta "penuh kasih".† Pengembangan sistem ketatanegaraan kita yang sudah didera oleh tuntutan kemajuan demokrasi, kiranya jangan dicampur adukkan dengan kekhawatiran-††† kekhawatiran yang berlebihan. Itu tidak perlu. Kita bisa menjaganya bersama-sama kemana arah demokrasi Indonesia† ini akan melaju. Asalkan, dengan satu syarat,† patrikan jiwa berkarakter Indonesia dalam setiap pelaksanaan tugas kita† di masing-masing tempat tugas. GOD BLESS INDONESIA.
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Presiden: Perhutanan Sosial Bukan Hanya Sebatas Memberikan Izin kepada Masyarakat


Program perhutanan sosial dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat telah dilaksanakan oleh pemerintah selama enam tahun. Dari target 12,7 juta hektare perhutanan sosial yang dialokasikan oleh pemerintah, hingga September 2020 sebanyak 4,2 juta hektare telah diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola.

Saat memberikan arahan dalam rapat terbatas yang membahas topik tersebut, Presiden Joko Widodo meminta agar jajarannya bisa menyelesaikan target perhutanan sosial tersebut. Rapat tersebut digelar secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 3 November 2020.

"Kita masih memiliki sisa yang cukup banyak untuk bisa kita selesaikan di empat tahun mendatang, yaitu kurang lebih masih 8 juta (hektare) lebih. Artinya memang ada sebuah peningkatan akumulatif yang cukup besar dalam lima tahun pertama kemarin, tetapi masih ada sisa juga yang 8 juta hektare lebih tadi yang perlu kita selesaikan," ujar Presiden.

Presiden juga mengingatkan bahwa perhutanan sosial bukan hanya urusan sebatas pemberian izin atau mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepada masyarakat. Hal yang lebih penting dari itu, kata Presiden, adalah pendampingan untuk program-program lanjutan sehingga masyarakat di sekitar hutan memiliki kemampuan dalam mengelola SK yang telah diberikan.

"Yaitu untuk masuk ke dalam aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya agroforestri, tetapi juga bisa masuk ke bisnis ekowisata, bisnis agrosilvopastoral, bisnis bioenergy, bisnis hasil hutan bukan kayu, ini banyak sekali, bisnis industri kayu rakyat. Semuanya sebetulnya menghasilkan, bisa menyejahterakan, tetapi sekali lagi pendampingan ini sangat diperlukan," jelasnya.

Kepala Negara mengingatkan agar pendampingan tersebut harus terintegrasi, dimulai setelah SK diberikan, penyiapan sarana dan prasarana produksi, hingga pelatihan-pelatihan. Presiden meyakini, jika hal tersebut dilakukan, kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) akan berkembang dengan baik.

"Tapi memang sekali lagi, kita harus bekerja fokus...

Read More...
Padat Karya Penanaman Mangrove untuk Pulihkan Ekonomi Nasional


Kegiatan Padat Karya (PK/cash for work) sebagai salah satu upaya Pemerintah mendukung pemulihan ekonomi nasional, terus digencarkan. Sebagai langkah percepatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pun telah memperluas cakupan Kegiatan Padat Karya tersebut di 34 provinsi.

Salah satunya yang didorong KLHK adalah kegiatan penanaman mangrove oleh masyarakat. Dengan kegiatan diharapkan degradasi mangrove dapat segera diatasi, selaras dengan peningkatan daya beli masyarakat untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Pada Kamis 22 Oktober 2020, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Panjaitan; Menteri Kelautan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo; Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, dan Bupati Kabupaten Brebes, Idza Priyanti meninjau langsung kegiatan padat karya penanaman mangrove tersebut di Kabupaten Brebes. Penanaman mangrove oleh masyarakat Desa Sawojajar, Kec. Wanasari, Kab. Brebes dilakukan di lahan seluas 140 Hektar. Kegiatan di wilayah kerja BPDASHL Pemali Jratun ini juga melibatkan 6 kelompok masyarakat, dengan jumlah Hari Orang Kerja (HOK) sebanyak 25.382 HOK.

Menko Luhut menyampaikan pemerintah tengah mendorong pemulihan mangrove seluas 600 ribu hektar hingga 4 tahun ke depan. Dia juga menekankan peran penting mangrove dalam mencegah abrasi, dan banjir rob.

"Program ini akan menunjukan ke dunia bahwa pemerintah Indonesia peduli terhadap lingkungan. Yang penting, konsistensi kita, dan ini juga akan membantu lapangan kerja khususnya buat petani dan nelayan kita," ucap Menko Luhut.

Keberhasilan pemulihan mangrove juga akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Disampaikan Luhut, apabila mangrovenya dalam kondisi baik, akan menjadi habitat bagi ikan, kepiting, dan sebagainya. Kondisi tersebut yang pada ujungnya akan membawa kesejahteraan kepada masyarakat pesisir.

"Persoalan mangrove ini tanggung jawab kita bersama, agar kita dapat mewariskan mangrove, dan lingkungan...

Read More...
Atasi Kesenjangan Multi Tafsir atas UUCK Bidang LHK, Menteri Siti Ungkapkan Rencana Penerbitan PP


 Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang telah disahkan pada Senin 5 Oktober 2020 menuai pro dan kontra. Menanggapi hal tersebut, pada Rapat Tingkat Menteri tanggal 11 Oktober 2020 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Menteri LHK menyampaikan langkah-langkah tindak lanjut implementasi UUCK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Beberapa hal yang disampaikan antara lain adalah, KLHK telah membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yaitu Pertama untuk RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kedua RPP Bidang Kehutanan, dan Ketiga RPP Bidang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Denda Administratif.

Selanjutnya pada hari ini 14 Oktober 2020 Menteri LHK juga telah memaparkan progres tindak lanjut UUCK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah yang dipimpin oleh Menko Polhukam di Jakarta.

Paparan tersebut sebagai penyampaian laporan dari upaya dan progres KLHK pada progres penyusunan RPP turunan dari UUCK bidang lingkungan hidup dan kehutanan tadi. Rakor ini, selain dipimpin oleh Menko Polhukam, juga dihadiri oleh Menko Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri ATR/BPN, Irwasum Polri, Kepala Badan Bidang Hukum (Kababinkum) TNI, Wakil Jaksa Agung, Perwakilan Badan Intelijen Negara, dan Seluruh Gubernur, Bupati, Walikota, serta Forkopimda.

"Pembentukan Tim RPP ini sesuai instruksi Presiden agar segera disusun Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan UUCK agar implementasi dari UUCK dapat segera diterapkan, serta menghindari perbedaan penafsiran di masyarakat yang cenderung negatif terhadap undang-undang cipta kerja ini," ucap Menteri LHK, (14/10).

Sebagai rencana tindak lanjut dari penyusun RPP untuk mengatasi kesenjangan multitafsir UUCK tadi, Menteri LHK mengungkapkan bahwa KLHK telah dan sedang melakukan kompilasi masukan dari ruang publik atas rencana penyusunan RPP....

Read More...
Penjelasan Menteri LHK Terkait UU Omnibus Law bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    Banyak sekali informasi bias di ruang publik terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

KLHK berkepentingan mengawal UU Omnibus Law berkaitan dengan tiga UU yaitu UU 32 tahun 2009, UU 41 Tahun 1999 dan UU 18 Tahun 2013.

Saya mengajak semua pihak untuk mencermati pasal per pasal, bahkan Ayat per Ayat, serta kaitan antar UU, sehingga tujuan utama lahirnya UU Omnibus Law Cipta Kerja dapat dipahami dan didukung bersama untuk kemajuan Indonesia.

Berikut beberapa poin penting yang perlu saya tegaskan:

1. UU Cipta Kerja sangat penting untuk menyelesaikan warisan masalah berkaitan dengan konflik-konflik tenurial kawasan hutan.

Kita tidak ingin ada lagi kriminalisasi masyarakat lokal atau masyarakat adat dan masalah-masalah kebun di dalam kawasan hutan.

Rakyat harus dilindungi dan diberikan akses untuk mengelola dan sejahtera dari sumber daya alam. Disinilah peran UU Omnibus Law Cipta Kerja hadir.

Dengan UU Omnibus Law, tidak boleh ada lagi petani kecil asal ditangkap, justru mereka harus dirangkul dan diberi akses mengelola kawasan dalam bentuk Perhutanan Sosial. Inilah pertama kalinya Perhutanan Sosial diakui dalam UU.

Izin pengelolaan untuk kelompok rakyat kecil ini sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir di masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Sebagai gambaran, sebelum 2015 rakyat hanya menguasai sekitar 4 % saja dari izin pengelolaan hutan. Namun saat ini realisasi Perhutanan sosial sudah mencapai 4,2 juta ha dan lahan hutan untuk masyarakat sudah sekitar 2,6 juta ha, ini kira-kira menjadi 13-16 % perizinan untuk rakyat kecil (bandingkan dengan sebelumnya yang hanya 4%).

Komposisi untuk rakyat ini akan terus naik, karena secara ideal nanti dengan target 12,7 juta ha hutan sosial dan Tora, maka akan dicapai izin untuk rakyat kecil hingga 30-35 %.

Jelas ini mengkoreksi kebijakan di masa kalu yang akibat-akibatnya sekarang kita rasakan dan sedang dibenahi satu persatu. Tantangannya tidak mudah, tapi...

Read More...
Materi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Press Conference Bersama Menteri-Menteri Tentang UU Cipta Kerja

  UU Cipta Kerja telah disahkan. Dalam UU ini juga mencakup masalah Lingkungan Hidup dan kehutanan.

Banyak sekali narasi-narasi berkembang yang perlu diluruskan. Salah satunya perihal perhutanan sosial.

Perlu dicatat! UU Cipta Kerja adalah UU berpihak ke rakyat kecil, tidak hanya swasta besar. Inilah untuk pertama kalinya ada UU yang memasukkan secara ekplisit mengenai Perhutanan Sosial.

Melalui Perhutanan Sosial, hak-hak masyarakat dilindungi. Izin tidak lagi diberikan hanya kepada korporasi, tapi kepada kelompok tani. Hak-hak rakyat terpenuhi. Diatur sedemikian rupa  sehingga tidak lagi seperti di waktu-waktu yang lalu sangat banyak izin dikeluarkan untuk swasta dan sangat sedikit izin untuk akses masyarakat. Presiden Jokowi sudah mengawalinya untuk memberikan izin-izin bagi masyarakat sehingga ada proporsi keadilan buat rakyat.

Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, menjaga keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya.

Hutan sosial juga menjadi salah satu alternatif menyelesaikan sengketa terhadap pelanggaran atau pencurian di hutan.

Contoh konkrit dengan adanya UU Cipta Kerja, tidak boleh ada lagi kriminalisasi pada petani kecil atau masyarakat adat. Sebelumnya UU cukup  kejam sekali, bahkan istilahnya dulu di hutan konservasi itu “ranting tak boleh patah, nyamuk tak boleh mati “. Petani yang tidak mengerti, tidak sengaja melakukan kegiatan di dalam hutan, atau bahkan sebetulnya mereka sudah berumah di hutan, bisa langsung berhadapan dengan hukum. Sekarang ada pengenaan sanksi administratif, bukan pidana, dan kepada masyarakat tersebut, dilakukan pembinaan dan diberikan legalitas akses. Istilahnya dalam UU berupa  kebijakan penataan kawasan hutan seperti hutan sosial, kemitraan konservasi, reforma agraria, hutan adat, dan lain-lain.

UU Cipta Kerja sangat berpihak kepada masyarakat, mengedepankan restorative...

Read More...
DPD RI Dukung Percepatan Reforma Agraria

  Pada Rapat Kerja Menteri LHK, Siti Nurbaya dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI secara virtual, (6/10), Siti Nurbaya jelaskan capaian-capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam program Reformasi Agraria dan penyelesaian berbagai konflik kehutanan.

"Kita sedang berbenah pada bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk arahan Bapak Presiden tentang keberpihakan kepada masyarakat," ujar Menteri Siti menjelaskan paparnya kepada para Anggota Komite I DPD RI.

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi pada pengantar pembukaan rapat tersebut menyinggung salah satunya terkait kurangnya akses pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar hutan. Menurutnya masalah seperti itu tidak perlu terjadi dan harus dicarikan solusi yang berpihak kepada masyarakat.

Atas permasalah tersebut yang sudah berlarut-larut tanpa penyelesaian, pada periode kepemimpinan saat ini menurut Menteri Siti, mulai diurai. Keberpihakan kepada masyarakat diutamakan oleh Pemerintah karenanya program seperti Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial muncul menjadi solusi.

"Jadi sistemnya pemberian Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) adalah klaster, bukan tanahnya diberikan kepada masyarakat kemudian disertifikasi tapi tidak didampingi, nanti tanahnya akan dijual lagi oleh masyarakat dan pasti kembali ke swasta/perusahaan," ungkap Menteri Siti.

Dengan sistem klaster lahan TORA diberikan kepada masyarakat untuk dikelola secara berkelompok dengan satu jenis komoditas unggulan tertentu. Dengan begitu usaha tani yang dilakukan memiliki daya saing dan mencapai skala ekonomi, serta produktivitas yang cukup.

Pemerintah menetapkan target TORA seluas 9 juta hektar dan Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektar. Sumber lahan TORA  salah satunya berasal dari pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar. Dengan mekanisme ini konflik yang terjadi di dalam kawasan hutan lebih cepat diatasi apalagi dengan telah terbitnya Perpres No. 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan...

Read More...
Menteri LHK Ingatkan Pemda: Regulasi Pemetaan Harus Mengacu Pada Standar Nasional

  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyampaikan radiogram kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota, untuk menegaskan dan mengingatkan bahwa berkenaan dengan pemetaan wilayah sudah ada regulasi, dan standar nasional, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Hal ini berkaitan dengan sumberdaya alam dan kompleksitas berbagai kepentingan berbagai pihak, sehingga sumberdaya alam dan khususnya hutan harus tetap dijaga dalam kerangka kerja kepentingan Nasional dan rakyat sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33.

Selain itu juga untuk menyikapi perkembangan internasional, dimana sejumlah negara tengah melakukan pengembangan pemetaan satelit resolusi tinggi untuk analisis hutan tropis yang  mau tidak mau akan dialamatkan kepada hutan tropis Indonesia. Hal tersebut bisa terjadi sistematis dan bertahap dilakukan dengan cara langsung ke daerah-daerah di Indonesia, yang tanpa  disadari akan mengabaikan ketentuan-ketentuan tata pemerintahan yang sudah diatur dan dapat mengganggu sistem.

Indikasi yang muncul ialah penjajakan usulan kerjasama agenda pemetaan atau survey lapangan, termasuk dengan Indonesia.

"Kami sampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota agar memperhatikan regulasi berkaitan dengan langkah Pemerintah Daerah dalam hal adanya tawaran kerjasama internasional, karena hal itu sudah diatur baik dalam Permendagri maupun dalam Permenlu. Sudah ada aturannya untuk kerjasama teknik luar negeri oleh daerah dengan unsur-unsur asing,‚ÄĚ tutur Menteri Siti.

“Secara khusus, terkait kehutanan saya meminta untuk strict mengacu pada pedoman pemetaan hutan, dan kerjasama-kerjasama pemetaan kehutanan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah harus dengan guideline dari KLHK,“ lanjut Menteri Siti.

Ditegaskan bahwa terkait kerjasama teknis dengan unsur-unsur dari luar negeri kepada kantor/pejabat/petugas Pemda sampai dengan ke tingkat Desa, diingatkan Menteri Siti, hanya dapat dilaksanakan dengan petunjuk dari pemerintah pusat. Karena...

Read More...
KLHK Tegaskan Komitmen Pemerintah Hentikan Izin Baru

¬†¬†Dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2017-2019), empat seri Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, sudah mempunyai luasan yang relatif stabil atau tetap (¬Ī 66 juta ha). Hal ini menggambarkan bahwa tata kelola sudah kearah lebih baik atau stabil. Selain itu, terjadi pengurangan luas deforestasi yang signifikan di dalam PIPPIB dengan penurunan ¬Ī 38 %.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Sigit Hardwinarto, menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi pertimbangan perubahan INPRES dari penundaan menjadi penghentian pemberian Izin baru.

"Perubahan tersebut juga mempertimbangkan arah kebijakan pengusahaan hutan untuk optimalisasi perijinan yang sudah ada (existing) dengan menerapkan pengelolaan hutan lestari,‚ÄĚ ungkap Sigit.

Adapun pertimbangan lainnya yaitu potensi wilayah PIPPIB untuk result-based payment REDD+ sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 46 Tahun 2017 tentang Instrument Ekonomi Lingkungan. Kemudian, potensi untuk target pencapaian NDC melalui implementasi mekanisme REDD+, dan sebagai upaya menyederhanakan administrasi proses perpanjangan INPRES.

Dalam rangka melaksanakan perbaikan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang tengah berlangsung sebagai upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 4945/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode II.

Penerbitan regulasi ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI No 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, sebagai tindak lanjut dan penyempurnaan dari Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2017, Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2015,  Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2013, dan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 tentang...

Read More...
Di Pertemuan PBB, Menteri LHK: Jadikan Bumi Tempat Hidup yang Layak

  Mewakili Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK), Siti Nurbaya Bakar berpartisipasi pada Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan di sela-sela Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-75. Pertemuan dilakukan dalam bentuk daring karena dunia masih dilanda pandemi.

Bertemakan ‚ÄúUrgent Action on Biodiversity for Sustainable Development‚ÄĚ, Pertemuan ini menyoroti urgensi tindakan pada tingkat tertinggi dalam mendukung Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Pasca 2020 yang berkontribusi pada Agenda 2030 dan mewujudkan Visi 2050 Keanekaragaman Hayati ‚ÄúLiving in Harmony with Nature‚ÄĚ.

''Kita harus senantiasa menjadikan bumi sebagai tempat yang layak bagi semua mahluk, untuk hidup dengan harmonis,'' kata Siti Nurbaya, Rabu malam atau Kamis WIB (1/10/2020).

Untuk Indonesia, pendekatan One Health yang memadukan Healthy Environment, Healthy Animal dan Healthy People adalah pendekatan yang sesuai dengan kondisi global saat ini.

Pendekatan ini mendasari kebijakan Indonesia di bidang keanekaragaman hayati antara lain penetapan sekitar 66 juta hektar dari 120 juta hektare kawasan hutan, atau 35% dari 190 juta hektar luas daratan, serta menetapkan 23,38 juta hektar atau 7,19% dari luas wilayah laut, sebagai kawasan yang dilindungi.  

Indonesia juga menguatkan fungsi HCVF di 1,34 juta hektar konsesi dan mengonsolidasikan habitat satwa yang terfragmentasi untuk keselamatan species.

''Indonesia telah berhasil meningkatkan populasi beberapa spesies langka, antara lain Badak Jawa, Gajah Sumatra, Harimau Sumatra, dan Curik Bali,'' kata Siti.

Indonesia juga telah mengembangkan 3 jenis bioprospeksi, yaitu: Isolat bakteri Anti-frost; Anti-cancer; dan jamur bernilai ekonomi tinggi.

Pada Pertemuan ini, Menlhk Siti Nurbaya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun Kerangka Kerja Sama Pasca 2020 dengan memperhatikan kemanfaatan bersama termasuk dukungan bagi negara berkembang dalam mobilisasi sumber daya dan transfer teknologi.

Selain...

Read More...
Kerjasama dan Investasi Kehutanan Indonesia-Korea Semakin Maju

  Pada pertemuan 24th Indonesia-Korea Forest Cooperative Committee (IKFCC) yang diselenggarakan secara virtual pada 25 September 2020, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyatakan bahwa kerjasama bidang kehutanan kedua negara sangat menggembirakan.
‚ÄúPenandatanganan perjanjian Kerangka Kerja Sama Program Prioritas Kehutanan, revitalisasi Korea-Indonesia Forest Center, dan panandatanganan perjanjian proyek rehabitalisasi lahan gambut bekas terbakar baru-baru ini, menumbuhkan momentum untuk semakin memajukan kerja sama dengan Korea di bidang Kehutanan,‚ÄĚ ujar Menteri Siti dalam pidato pembukaannya.

Sementara itu Menteri Kehutanan Republik Korea Park Chong-ho menegaskan bahwa Indonesia merupakan mitra kerjasama terpenting di bidang kehutanan.¬† Sebagai gambaran, investasi hutan tanaman di Indonesia oleh 15 perusahaan Korea yang mencapai 167 ribu hektar itu melebihi jumlah dari investasi Korea di sembilan negara lainnya. ‚ÄúKerja sama bidang kehutanan antar Pemerintah dengan Indonesia juga istimewa.¬† Pertama kali Korea membuat perjanjian bidang kehutanan adalah dengan Indonesia pada tahun 1987, kemudian pertemuan bilateral bidang kehutanan pertama tahun 1979.¬† Bahkan satu-satunya atase kehutanan Korea ditempatkan di Jakarta, dan saya menjadi atase tersebut tahun 2004-2007, sehingga mempunyai ikatan batin dengan Indonesia,‚ÄĚ demikian Menteri Park menambahkan.

Keberhasilan penyelesaian perundingan perjanjian kerjasama Indonesia-Korea dalam beberapa proyek menjadi salah satu dasar keyakinan atas keberlanjutan kerjasama ini. Beberapa keberhasilan proyek sebelumnya antara lain adalah pembangunan Pusat Rekreasi Tunak di Lombok, pabrik biomassa kayu di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan proyek REDD+ di Tasik Besar Serkap, Riau. Proyek-proyek tersebut menjadi bagian pokok pembahasan pada 23th IKFCC yang diselenggarakan di Jakarta pada 10 Juli 2018.

Menteri Siti menegaskan penghargaan dan apresiasinya atas dukungan Korea untuk proyek-proyek yang telah selesai tadi. "Akan sangat bagus proyek tersebut dapat...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9