Wednesday, November 25, 2020

Birokrat Untuk Stabilitas Nasional

1. PENDEKATAN

Dalam melakukan pengamatan dengan stabilitas nasional Indonesia, hal yang menjadi acuan dasar ialah tujuan bernegara sebagaimana tertuang didalam Pembukaan† UUD 1945.† Beberapa referensi juga bisa diangkat† seperti menurut US Institution for peace bahwa tujuan akhir dari sebuah negara akan meliputi :† Safe and secure environment, Rule of Law, Stable governance, Sustainable economy, dan Social Well being.

Referensi lain dari† Bruce Giley dalam buku The Right to URle, How STates Win and Lose Legitimacy (2009)† bahwa tujuan akhir dari suatu† pemerintahan akan meliputi : external security,†† internal order,††† general welfare,†† freedom† dan†† justice† .

2. PENGUKURAN STABILITAS

Bagi Indonesia, membicarakan stabilitas nasional seperti membawa pada pemikiran kembali kepada langkah-langkah represif pemerintah kepada rakyat, padahal tidak. Seharusnya pemahaman akan stabilitas bisa diartikan dalam coverage yang menyeluruh untuk mencapai tujuan† bernegara dan untuk kebahagiaan rakyat. Oleh karena itu, subyek stabilitas negara, seharusnya merupakan ruang yang luas dibahas. Beberapa referensi dapat dilihat sebagai berikut :

Referensi† dari† US Institution For Peace† menguraikan tentang Stabilitas nasional dengan ciri-ciri : secure environment, rule of law, stable governance,† sustainable economy and† social well being.

1) Secure Environment : Ability of the people to conduct† their daily lives without fear of† systematic or large scale of violence. †
Secara rinci†† diuraikan pada elemen-elemen† SAFE AND SECURE ENVIRONMENT : Cessation of Large-Scale Violence, Public Order, Legitimate State Monopoly Over the Means of Violence, Physical Security dan† Territorial Security Lawfulness.

2) Rule of Law : Ability of the people to have equal access to† just laws and trusted system† of justice that† that holds all persons† accountable, protects their human rights and ensures their safety and security.
Secara rinci†† diuraikan pada elemen-elemen†† RULE OF LAW : Just Legal Frameworks, Public Order,† Accountability to the Law,† Access to Justice dan† Culture of Lawfulness

3) Stable governance : Ability of the people to share, access or compete for power through nonviolent political process and to enjoy the collective benefits and services of the state.
Secara rinci†† diuraikan pada elemen-elemen† STABLE GOVERNANCE : Provision of Essential Services,† Stewardship of State Resources,† Political Moderation and Accountability, Civic Participation and Empowerment,† Public Order dan† Accountability to the people.w
ē Access to Justice

4) Sustainable economy : Ability of the people to pursue opportunities for livelihoods within a system of economic governance† by law
Secara rinci†† diuraikan pada elemen-elemen† SUSTAINABLE ECONOMY :† Macroeconomic Stabilization, Control Over the Illicit Economy and Economic-Based Threats to Peace, Market Economy Sustainability† dan†† Employment Generate o

5) Social Well being Ability of the people to be free from want of basic needs and coexist peacefully in communities with opportunities for advancement

Secara rinci†† diuraikan pada elemen-elemen†† SOCIAL WELL-BEING : Access to and Delivery of BasicNeeds Services,† Access to and Delivery of Education† Return and Resettlement of Refugees and InternallyDisplaced Persons dan† Social Reconstruction Just

Pengertian dan† agenda operasional stabilitas juga† tampak berciri situasional, sebagaimana diperlihatkan oleh contoh ketika Amerika Serikat memproyeksikan† stabilitas di Irak, yang diidentifikasi dengan† ciri-ciri sebagai berikut : 1) Political Stability yang meliputi : National Unity, Political Commitments, Government Reform† dan† International Issues : 2)† Economic Activity, yang meliputi unsur-unsur† Budget,† Indicators of Economic activities, Energy, Agriculture† dan† Essential Services; 3) Security Environment† dnegan unsur-unsur Overall assessment of the security environment, Trends of violence, Security assessment by regions dan Public views of security

Begitu pula secara situasional, ketika pemerintah Amerika Serikat harus membicarakan mengenai stabilitas kepada† Kongres† yang tergambarkan pada Report to US Congress 2006† mengenai stabilitas nasional dengan unsur-unsur : 1) Free governing : national reconciliation and† management of transition, Regional Engagement, Legislative action : executive procedures, investment laws, , constitutional review, natural resources, International contract,† Agenda institusional, Efektitvitas Enforcement† dan† Pengendalian Korupsi.

Kita juga perlu melihat pola Austria yang saya amati secara langsung pada studi† Agustus 2009 di Wina,† menyangkut ketahanan nasional. Konsep stabilitas nasional menurut Austria meliputi : 1)† Probability to be broken down† or probability to be survival (Risk, Danger, Chance and† Uncertainties); 2)† Continuous aspect :† Actors (enterprise, civic associations) , optimistic view; 3)† Cognitive : norms,† original causes, trends, outcomes; 4) Operational : peaceful transfer of power; 5) Economic condition : inflasi, unemployment, oil production, electricity generation, water and sanitation, nutrition and social safety net.

3. POTRET INDONESIA

Untuk potret Indonesia, yang kita lihat† pada kondisi saat sekarang yang saya collect dari diskusi-diskusi† FGD Ikatan Alumni Lemhannas dan diksusi perorangan serta dari pengamatan melalui infromasi juga dari pengamatan langsung dari Senayan terkait tugas saya sehari-hari, beberapa kondisi†† dapat digambarkan antara lain (pada September 2011- Oktober† 2012).
  • Sudah ada penataan antar cabang kekuasaan negara , namun alat-alat kelengkapan negara mengalami disorientasi† dalam akselerasi tercapainya tujuan negara. Ada ketidak stabilan sistem menyangkut sistem presidensialisme dan sistem keparlemenan yang majemuk. Perlu dilakukan re-design alat-alat kelengkapan negara. Kinerja pemerintah seharusnya lebih baik 2009-2014 daripada 2004-2009 dan seharusnya periode 2004-2009 lebih stabil daripada 1999-2004.
  • Masyarakat membentuk komunitas sendiri, terjadi† fragmented† orientasi. Kekuatan keanekaragaman budaya bangsa belum dipakai sebagai senjata ampuh untuk mengelola negeri ini. Sikap mental menerima keragaman masih jadi masalah. Tawuran pelajar dan antar kampung. Faktor disintegrasi mengkhawatirkan.
  • Parpol belum berperan untuk rakyat. System pemilihan anggota Dewan bermasalah. Perlu dilihat aspek-aspek political recruitment, political capability. Politik uang membuat galau, kelas menengah mulai apatis dengan dunia politik. Koalisi parpol tidak efektif, politik saling menyandera. Demokrasi bercirikan sentralistik Jakarta, cara ini tidak fit dengan realitas masyarakat. Stabilitas† kerap diartikan† dengan tidak adanya kegaduhan politik. Liberalisasi sektor undang-undang dan liberalisasi media†
  • Sudah ada perhatian pada pembangunan hukum. Perlu diarahkan pembangunan hukum pada struktur, substansi dan budaya hukum. Sudah banyak konvensi diratifikasi terkait HAM, hak sipil dan politik, ekonomi dan budaya† rakyat. Stabilitas sangat erat terkait dengan legal culture, dan† masih banyak masalah.
  • Ada ciri disorientasi secara keseluruhan, dimana issue korupsi menjadi panggung kekuasaan politik. Penyakit korupsi† dan issu korupsi yang selalu mendominasi bangsa. Banyak dibentuk lembaga-lembaga baru namun tidak mengurangi praktek korupsi
  • Sedang berlangsung† sekaligus terjadi demokrasi politik, demokrasi pemerintahan dan kapitalisme Ėliberalisme.
  • Ada tiga† syarat† minimum stabiliats ekonomi : pertumbuhan secara benar, sector keuangan yang terintegrasi antar wilayah, dan policy pemerintah dalam anggaran.
  • Kesenjangan antar wilayah dan antar golongan masyarakat masih tajam.† Percepatan pembangunan daerah masih berorientasi makro. Masalah kemiskinan dan desa ditinggalkan. Tidak tampak langkah-langkah konsolidasi sumberdaya politik untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Kebijakan yang keluar dari pemerintah paradoks dengan† konsensus otonomi daerah.
  • Ekonomi dikuasai asing . Agenda masih tambal sulam seperti CSR, BLT. Pengelolaan sumberdaya alam dan daerah† penghasil khususnya Papua masih banyak masalah. Disisi lain, kemerosotan lingkungan dan† kebijakan pengelolaan pertambangan dirasakan bermasalah.††
  • Potret ekonomi tidak buruk sebetulnya, ada pengaruh posisi G20, sehingga Idnonesia di mata dunia cukup† baik dan promising.† Sebagai gambaran APBN tahun 2001 saat dimulainya otonomi daerah senilai† 350 tirliun,† tahun 2004 senilai† 374 triliun† dan tahun 2009 senilai 1037 triliun.† Tahun 2013 diproyeksikan APBN senilai 1658 tirliun.† Dari gambaran tersebut komposisi dana untuk masyarakat dan daerah pada tahun 2010† sebesar† 683 triliun dari APBN sebesar 1047 triliun; dan untuk tahun 2013 diproyeksikan dana untuk masyarakat dan daerah sebesar† sebetulnya cukup besar dengan nilai† 1147 triliun dari total APBN sebesar 1658 triliun. Sayangnya, visualisasi untuk hal tersebut tidak† dapat dipahami† dengan baik† oleh masyarakat† luas, dan tidak tampak secara fisik hasilnya.† Disini ada masalah dalam hal governance sistem.
  • Perlu satu paket antara design good policy, dan allocate good budget. Beberapa sektor penting yang memerlukan perhatian khusus seprti pertanian yang menyerap tenaga kerja paling besar. Sektor tranportasi dan komunikasi dalam rangka menuju logistic management Indonesia sebagai archipelagic country dan dengan† memperhatikan Indonesia sebagai negara maritim juga menjadi sangat penting. Disisi lain† ketenaga kerjaan perlu sangat† hati-hati† berkenaan dengan beban yang dipikul oleh buruh, juga terkait dengan sistem outsourcing yang diintroduksi oleh pemerintah melalui UU ketenaga-kerjaan yang sudah diuji materikan ke MK.

4.† BIROKRAT UNTUK† INDONESIA ?

Intinya, disini ada persoalan dalam hal governance, yang seharusnya† bisa direncanakan dan dievaluasi serta divisualisasikan secara terukur dan terang bagi rakyat. Beberapa† hal terukur yang perlu dielaborasi untuk pemerintahan ke depan, dapat didekati dari†† ciri-ciri governance yang universal, yaitu :† voice and acocuntablity, absence of violence, gvenrment effectiveness, regulatory quality, ruel of law dan corruption control (World Bank, 2009).

Disisi yang lain† adalah mutlak untuk memperkuat posisi dan tidak membiarkan penggerusan† terjadi pada semua unsur sumber-sumber legitimasi negara yang meliputi (Bruce Gilley, 2009)† : 1) particularistic (vary across to time and space, historical bound† concept);† 2) sociological (positive feelings† about the state and making governance efficient in large state); 3)developmental (organization, production,† distribution of material well being); 4.democratic (human rights,† meaning civil, political, physical† and social rights)† dan 5) bureaucratic (strength and effectiveness of† state institutions, regime† durability).

Dalam hal ini, dapat diidentifikasi dari sumber-sumber kekuatan legitimasi negara tersebut sangat besar peran birokrasi sebagai kekuatan† operasional penyelenggaraan negara, termasuk dalam keseharian memberi pengaruh serta simbolik kepada rakyat. Jadi sangat penting untuk memperhitungkan keberadaan birokrat untuk kontribusi stabilitas nasional kita.


Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Presiden: Perhutanan Sosial Bukan Hanya Sebatas Memberikan Izin kepada Masyarakat


Program perhutanan sosial dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat telah dilaksanakan oleh pemerintah selama enam tahun. Dari target 12,7 juta hektare perhutanan sosial yang dialokasikan oleh pemerintah, hingga September 2020 sebanyak 4,2 juta hektare telah diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola.

Saat memberikan arahan dalam rapat terbatas yang membahas topik tersebut, Presiden Joko Widodo meminta agar jajarannya bisa menyelesaikan target perhutanan sosial tersebut. Rapat tersebut digelar secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 3 November 2020.

"Kita masih memiliki sisa yang cukup banyak untuk bisa kita selesaikan di empat tahun mendatang, yaitu kurang lebih masih 8 juta (hektare) lebih. Artinya memang ada sebuah peningkatan akumulatif yang cukup besar dalam lima tahun pertama kemarin, tetapi masih ada sisa juga yang 8 juta hektare lebih tadi yang perlu kita selesaikan," ujar Presiden.

Presiden juga mengingatkan bahwa perhutanan sosial bukan hanya urusan sebatas pemberian izin atau mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepada masyarakat. Hal yang lebih penting dari itu, kata Presiden, adalah pendampingan untuk program-program lanjutan sehingga masyarakat di sekitar hutan memiliki kemampuan dalam mengelola SK yang telah diberikan.

"Yaitu untuk masuk ke dalam aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya agroforestri, tetapi juga bisa masuk ke bisnis ekowisata, bisnis agrosilvopastoral, bisnis bioenergy, bisnis hasil hutan bukan kayu, ini banyak sekali, bisnis industri kayu rakyat. Semuanya sebetulnya menghasilkan, bisa menyejahterakan, tetapi sekali lagi pendampingan ini sangat diperlukan," jelasnya.

Kepala Negara mengingatkan agar pendampingan tersebut harus terintegrasi, dimulai setelah SK diberikan, penyiapan sarana dan prasarana produksi, hingga pelatihan-pelatihan. Presiden meyakini, jika hal tersebut dilakukan, kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) akan berkembang dengan baik.

"Tapi memang sekali lagi, kita harus bekerja fokus...

Read More...
Padat Karya Penanaman Mangrove untuk Pulihkan Ekonomi Nasional


Kegiatan Padat Karya (PK/cash for work) sebagai salah satu upaya Pemerintah mendukung pemulihan ekonomi nasional, terus digencarkan. Sebagai langkah percepatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pun telah memperluas cakupan Kegiatan Padat Karya tersebut di 34 provinsi.

Salah satunya yang didorong KLHK adalah kegiatan penanaman mangrove oleh masyarakat. Dengan kegiatan diharapkan degradasi mangrove dapat segera diatasi, selaras dengan peningkatan daya beli masyarakat untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Pada Kamis 22 Oktober 2020, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Panjaitan; Menteri Kelautan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo; Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, dan Bupati Kabupaten Brebes, Idza Priyanti meninjau langsung kegiatan padat karya penanaman mangrove tersebut di Kabupaten Brebes. Penanaman mangrove oleh masyarakat Desa Sawojajar, Kec. Wanasari, Kab. Brebes dilakukan di lahan seluas 140 Hektar. Kegiatan di wilayah kerja BPDASHL Pemali Jratun ini juga melibatkan 6 kelompok masyarakat, dengan jumlah Hari Orang Kerja (HOK) sebanyak 25.382 HOK.

Menko Luhut menyampaikan pemerintah tengah mendorong pemulihan mangrove seluas 600 ribu hektar hingga 4 tahun ke depan. Dia juga menekankan peran penting mangrove dalam mencegah abrasi, dan banjir rob.

"Program ini akan menunjukan ke dunia bahwa pemerintah Indonesia peduli terhadap lingkungan. Yang penting, konsistensi kita, dan ini juga akan membantu lapangan kerja khususnya buat petani dan nelayan kita," ucap Menko Luhut.

Keberhasilan pemulihan mangrove juga akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Disampaikan Luhut, apabila mangrovenya dalam kondisi baik, akan menjadi habitat bagi ikan, kepiting, dan sebagainya. Kondisi tersebut yang pada ujungnya akan membawa kesejahteraan kepada masyarakat pesisir.

"Persoalan mangrove ini tanggung jawab kita bersama, agar kita dapat mewariskan mangrove, dan lingkungan...

Read More...
Atasi Kesenjangan Multi Tafsir atas UUCK Bidang LHK, Menteri Siti Ungkapkan Rencana Penerbitan PP


 Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang telah disahkan pada Senin 5 Oktober 2020 menuai pro dan kontra. Menanggapi hal tersebut, pada Rapat Tingkat Menteri tanggal 11 Oktober 2020 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Menteri LHK menyampaikan langkah-langkah tindak lanjut implementasi UUCK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Beberapa hal yang disampaikan antara lain adalah, KLHK telah membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yaitu Pertama untuk RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kedua RPP Bidang Kehutanan, dan Ketiga RPP Bidang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Denda Administratif.

Selanjutnya pada hari ini 14 Oktober 2020 Menteri LHK juga telah memaparkan progres tindak lanjut UUCK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah yang dipimpin oleh Menko Polhukam di Jakarta.

Paparan tersebut sebagai penyampaian laporan dari upaya dan progres KLHK pada progres penyusunan RPP turunan dari UUCK bidang lingkungan hidup dan kehutanan tadi. Rakor ini, selain dipimpin oleh Menko Polhukam, juga dihadiri oleh Menko Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri ATR/BPN, Irwasum Polri, Kepala Badan Bidang Hukum (Kababinkum) TNI, Wakil Jaksa Agung, Perwakilan Badan Intelijen Negara, dan Seluruh Gubernur, Bupati, Walikota, serta Forkopimda.

"Pembentukan Tim RPP ini sesuai instruksi Presiden agar segera disusun Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan UUCK agar implementasi dari UUCK dapat segera diterapkan, serta menghindari perbedaan penafsiran di masyarakat yang cenderung negatif terhadap undang-undang cipta kerja ini," ucap Menteri LHK, (14/10).

Sebagai rencana tindak lanjut dari penyusun RPP untuk mengatasi kesenjangan multitafsir UUCK tadi, Menteri LHK mengungkapkan bahwa KLHK telah dan sedang melakukan kompilasi masukan dari ruang publik atas rencana penyusunan RPP....

Read More...
Penjelasan Menteri LHK Terkait UU Omnibus Law bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    Banyak sekali informasi bias di ruang publik terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

KLHK berkepentingan mengawal UU Omnibus Law berkaitan dengan tiga UU yaitu UU 32 tahun 2009, UU 41 Tahun 1999 dan UU 18 Tahun 2013.

Saya mengajak semua pihak untuk mencermati pasal per pasal, bahkan Ayat per Ayat, serta kaitan antar UU, sehingga tujuan utama lahirnya UU Omnibus Law Cipta Kerja dapat dipahami dan didukung bersama untuk kemajuan Indonesia.

Berikut beberapa poin penting yang perlu saya tegaskan:

1. UU Cipta Kerja sangat penting untuk menyelesaikan warisan masalah berkaitan dengan konflik-konflik tenurial kawasan hutan.

Kita tidak ingin ada lagi kriminalisasi masyarakat lokal atau masyarakat adat dan masalah-masalah kebun di dalam kawasan hutan.

Rakyat harus dilindungi dan diberikan akses untuk mengelola dan sejahtera dari sumber daya alam. Disinilah peran UU Omnibus Law Cipta Kerja hadir.

Dengan UU Omnibus Law, tidak boleh ada lagi petani kecil asal ditangkap, justru mereka harus dirangkul dan diberi akses mengelola kawasan dalam bentuk Perhutanan Sosial. Inilah pertama kalinya Perhutanan Sosial diakui dalam UU.

Izin pengelolaan untuk kelompok rakyat kecil ini sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir di masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Sebagai gambaran, sebelum 2015 rakyat hanya menguasai sekitar 4 % saja dari izin pengelolaan hutan. Namun saat ini realisasi Perhutanan sosial sudah mencapai 4,2 juta ha dan lahan hutan untuk masyarakat sudah sekitar 2,6 juta ha, ini kira-kira menjadi 13-16 % perizinan untuk rakyat kecil (bandingkan dengan sebelumnya yang hanya 4%).

Komposisi untuk rakyat ini akan terus naik, karena secara ideal nanti dengan target 12,7 juta ha hutan sosial dan Tora, maka akan dicapai izin untuk rakyat kecil hingga 30-35 %.

Jelas ini mengkoreksi kebijakan di masa kalu yang akibat-akibatnya sekarang kita rasakan dan sedang dibenahi satu persatu. Tantangannya tidak mudah, tapi...

Read More...
Materi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Press Conference Bersama Menteri-Menteri Tentang UU Cipta Kerja

  UU Cipta Kerja telah disahkan. Dalam UU ini juga mencakup masalah Lingkungan Hidup dan kehutanan.

Banyak sekali narasi-narasi berkembang yang perlu diluruskan. Salah satunya perihal perhutanan sosial.

Perlu dicatat! UU Cipta Kerja adalah UU berpihak ke rakyat kecil, tidak hanya swasta besar. Inilah untuk pertama kalinya ada UU yang memasukkan secara ekplisit mengenai Perhutanan Sosial.

Melalui Perhutanan Sosial, hak-hak masyarakat dilindungi. Izin tidak lagi diberikan hanya kepada korporasi, tapi kepada kelompok tani. Hak-hak rakyat terpenuhi. Diatur sedemikian rupa  sehingga tidak lagi seperti di waktu-waktu yang lalu sangat banyak izin dikeluarkan untuk swasta dan sangat sedikit izin untuk akses masyarakat. Presiden Jokowi sudah mengawalinya untuk memberikan izin-izin bagi masyarakat sehingga ada proporsi keadilan buat rakyat.

Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, menjaga keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya.

Hutan sosial juga menjadi salah satu alternatif menyelesaikan sengketa terhadap pelanggaran atau pencurian di hutan.

Contoh konkrit dengan adanya UU Cipta Kerja, tidak boleh ada lagi kriminalisasi pada petani kecil atau masyarakat adat. Sebelumnya UU cukup  kejam sekali, bahkan istilahnya dulu di hutan konservasi itu “ranting tak boleh patah, nyamuk tak boleh mati “. Petani yang tidak mengerti, tidak sengaja melakukan kegiatan di dalam hutan, atau bahkan sebetulnya mereka sudah berumah di hutan, bisa langsung berhadapan dengan hukum. Sekarang ada pengenaan sanksi administratif, bukan pidana, dan kepada masyarakat tersebut, dilakukan pembinaan dan diberikan legalitas akses. Istilahnya dalam UU berupa  kebijakan penataan kawasan hutan seperti hutan sosial, kemitraan konservasi, reforma agraria, hutan adat, dan lain-lain.

UU Cipta Kerja sangat berpihak kepada masyarakat, mengedepankan restorative...

Read More...
DPD RI Dukung Percepatan Reforma Agraria

  Pada Rapat Kerja Menteri LHK, Siti Nurbaya dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI secara virtual, (6/10), Siti Nurbaya jelaskan capaian-capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam program Reformasi Agraria dan penyelesaian berbagai konflik kehutanan.

"Kita sedang berbenah pada bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk arahan Bapak Presiden tentang keberpihakan kepada masyarakat," ujar Menteri Siti menjelaskan paparnya kepada para Anggota Komite I DPD RI.

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi pada pengantar pembukaan rapat tersebut menyinggung salah satunya terkait kurangnya akses pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar hutan. Menurutnya masalah seperti itu tidak perlu terjadi dan harus dicarikan solusi yang berpihak kepada masyarakat.

Atas permasalah tersebut yang sudah berlarut-larut tanpa penyelesaian, pada periode kepemimpinan saat ini menurut Menteri Siti, mulai diurai. Keberpihakan kepada masyarakat diutamakan oleh Pemerintah karenanya program seperti Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial muncul menjadi solusi.

"Jadi sistemnya pemberian Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) adalah klaster, bukan tanahnya diberikan kepada masyarakat kemudian disertifikasi tapi tidak didampingi, nanti tanahnya akan dijual lagi oleh masyarakat dan pasti kembali ke swasta/perusahaan," ungkap Menteri Siti.

Dengan sistem klaster lahan TORA diberikan kepada masyarakat untuk dikelola secara berkelompok dengan satu jenis komoditas unggulan tertentu. Dengan begitu usaha tani yang dilakukan memiliki daya saing dan mencapai skala ekonomi, serta produktivitas yang cukup.

Pemerintah menetapkan target TORA seluas 9 juta hektar dan Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektar. Sumber lahan TORA  salah satunya berasal dari pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar. Dengan mekanisme ini konflik yang terjadi di dalam kawasan hutan lebih cepat diatasi apalagi dengan telah terbitnya Perpres No. 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan...

Read More...
Menteri LHK Ingatkan Pemda: Regulasi Pemetaan Harus Mengacu Pada Standar Nasional

  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyampaikan radiogram kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota, untuk menegaskan dan mengingatkan bahwa berkenaan dengan pemetaan wilayah sudah ada regulasi, dan standar nasional, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Hal ini berkaitan dengan sumberdaya alam dan kompleksitas berbagai kepentingan berbagai pihak, sehingga sumberdaya alam dan khususnya hutan harus tetap dijaga dalam kerangka kerja kepentingan Nasional dan rakyat sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33.

Selain itu juga untuk menyikapi perkembangan internasional, dimana sejumlah negara tengah melakukan pengembangan pemetaan satelit resolusi tinggi untuk analisis hutan tropis yang  mau tidak mau akan dialamatkan kepada hutan tropis Indonesia. Hal tersebut bisa terjadi sistematis dan bertahap dilakukan dengan cara langsung ke daerah-daerah di Indonesia, yang tanpa  disadari akan mengabaikan ketentuan-ketentuan tata pemerintahan yang sudah diatur dan dapat mengganggu sistem.

Indikasi yang muncul ialah penjajakan usulan kerjasama agenda pemetaan atau survey lapangan, termasuk dengan Indonesia.

"Kami sampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota agar memperhatikan regulasi berkaitan dengan langkah Pemerintah Daerah dalam hal adanya tawaran kerjasama internasional, karena hal itu sudah diatur baik dalam Permendagri maupun dalam Permenlu. Sudah ada aturannya untuk kerjasama teknik luar negeri oleh daerah dengan unsur-unsur asing,‚ÄĚ tutur Menteri Siti.

“Secara khusus, terkait kehutanan saya meminta untuk strict mengacu pada pedoman pemetaan hutan, dan kerjasama-kerjasama pemetaan kehutanan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah harus dengan guideline dari KLHK,“ lanjut Menteri Siti.

Ditegaskan bahwa terkait kerjasama teknis dengan unsur-unsur dari luar negeri kepada kantor/pejabat/petugas Pemda sampai dengan ke tingkat Desa, diingatkan Menteri Siti, hanya dapat dilaksanakan dengan petunjuk dari pemerintah pusat. Karena...

Read More...
KLHK Tegaskan Komitmen Pemerintah Hentikan Izin Baru

¬†¬†Dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2017-2019), empat seri Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, sudah mempunyai luasan yang relatif stabil atau tetap (¬Ī 66 juta ha). Hal ini menggambarkan bahwa tata kelola sudah kearah lebih baik atau stabil. Selain itu, terjadi pengurangan luas deforestasi yang signifikan di dalam PIPPIB dengan penurunan ¬Ī 38 %.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Sigit Hardwinarto, menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi pertimbangan perubahan INPRES dari penundaan menjadi penghentian pemberian Izin baru.

"Perubahan tersebut juga mempertimbangkan arah kebijakan pengusahaan hutan untuk optimalisasi perijinan yang sudah ada (existing) dengan menerapkan pengelolaan hutan lestari,‚ÄĚ ungkap Sigit.

Adapun pertimbangan lainnya yaitu potensi wilayah PIPPIB untuk result-based payment REDD+ sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 46 Tahun 2017 tentang Instrument Ekonomi Lingkungan. Kemudian, potensi untuk target pencapaian NDC melalui implementasi mekanisme REDD+, dan sebagai upaya menyederhanakan administrasi proses perpanjangan INPRES.

Dalam rangka melaksanakan perbaikan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang tengah berlangsung sebagai upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 4945/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode II.

Penerbitan regulasi ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI No 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, sebagai tindak lanjut dan penyempurnaan dari Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2017, Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2015,  Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2013, dan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 tentang...

Read More...
Di Pertemuan PBB, Menteri LHK: Jadikan Bumi Tempat Hidup yang Layak

  Mewakili Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK), Siti Nurbaya Bakar berpartisipasi pada Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan di sela-sela Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-75. Pertemuan dilakukan dalam bentuk daring karena dunia masih dilanda pandemi.

Bertemakan ‚ÄúUrgent Action on Biodiversity for Sustainable Development‚ÄĚ, Pertemuan ini menyoroti urgensi tindakan pada tingkat tertinggi dalam mendukung Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Pasca 2020 yang berkontribusi pada Agenda 2030 dan mewujudkan Visi 2050 Keanekaragaman Hayati ‚ÄúLiving in Harmony with Nature‚ÄĚ.

''Kita harus senantiasa menjadikan bumi sebagai tempat yang layak bagi semua mahluk, untuk hidup dengan harmonis,'' kata Siti Nurbaya, Rabu malam atau Kamis WIB (1/10/2020).

Untuk Indonesia, pendekatan One Health yang memadukan Healthy Environment, Healthy Animal dan Healthy People adalah pendekatan yang sesuai dengan kondisi global saat ini.

Pendekatan ini mendasari kebijakan Indonesia di bidang keanekaragaman hayati antara lain penetapan sekitar 66 juta hektar dari 120 juta hektare kawasan hutan, atau 35% dari 190 juta hektar luas daratan, serta menetapkan 23,38 juta hektar atau 7,19% dari luas wilayah laut, sebagai kawasan yang dilindungi.  

Indonesia juga menguatkan fungsi HCVF di 1,34 juta hektar konsesi dan mengonsolidasikan habitat satwa yang terfragmentasi untuk keselamatan species.

''Indonesia telah berhasil meningkatkan populasi beberapa spesies langka, antara lain Badak Jawa, Gajah Sumatra, Harimau Sumatra, dan Curik Bali,'' kata Siti.

Indonesia juga telah mengembangkan 3 jenis bioprospeksi, yaitu: Isolat bakteri Anti-frost; Anti-cancer; dan jamur bernilai ekonomi tinggi.

Pada Pertemuan ini, Menlhk Siti Nurbaya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun Kerangka Kerja Sama Pasca 2020 dengan memperhatikan kemanfaatan bersama termasuk dukungan bagi negara berkembang dalam mobilisasi sumber daya dan transfer teknologi.

Selain...

Read More...
Kerjasama dan Investasi Kehutanan Indonesia-Korea Semakin Maju

  Pada pertemuan 24th Indonesia-Korea Forest Cooperative Committee (IKFCC) yang diselenggarakan secara virtual pada 25 September 2020, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyatakan bahwa kerjasama bidang kehutanan kedua negara sangat menggembirakan.
‚ÄúPenandatanganan perjanjian Kerangka Kerja Sama Program Prioritas Kehutanan, revitalisasi Korea-Indonesia Forest Center, dan panandatanganan perjanjian proyek rehabitalisasi lahan gambut bekas terbakar baru-baru ini, menumbuhkan momentum untuk semakin memajukan kerja sama dengan Korea di bidang Kehutanan,‚ÄĚ ujar Menteri Siti dalam pidato pembukaannya.

Sementara itu Menteri Kehutanan Republik Korea Park Chong-ho menegaskan bahwa Indonesia merupakan mitra kerjasama terpenting di bidang kehutanan.¬† Sebagai gambaran, investasi hutan tanaman di Indonesia oleh 15 perusahaan Korea yang mencapai 167 ribu hektar itu melebihi jumlah dari investasi Korea di sembilan negara lainnya. ‚ÄúKerja sama bidang kehutanan antar Pemerintah dengan Indonesia juga istimewa.¬† Pertama kali Korea membuat perjanjian bidang kehutanan adalah dengan Indonesia pada tahun 1987, kemudian pertemuan bilateral bidang kehutanan pertama tahun 1979.¬† Bahkan satu-satunya atase kehutanan Korea ditempatkan di Jakarta, dan saya menjadi atase tersebut tahun 2004-2007, sehingga mempunyai ikatan batin dengan Indonesia,‚ÄĚ demikian Menteri Park menambahkan.

Keberhasilan penyelesaian perundingan perjanjian kerjasama Indonesia-Korea dalam beberapa proyek menjadi salah satu dasar keyakinan atas keberlanjutan kerjasama ini. Beberapa keberhasilan proyek sebelumnya antara lain adalah pembangunan Pusat Rekreasi Tunak di Lombok, pabrik biomassa kayu di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan proyek REDD+ di Tasik Besar Serkap, Riau. Proyek-proyek tersebut menjadi bagian pokok pembahasan pada 23th IKFCC yang diselenggarakan di Jakarta pada 10 Juli 2018.

Menteri Siti menegaskan penghargaan dan apresiasinya atas dukungan Korea untuk proyek-proyek yang telah selesai tadi. "Akan sangat bagus proyek tersebut dapat...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9