Sunday, October 21, 2018

PILKADA, DEMOKRASI SUKA-SUKA



Orang mengatakan bahwa Pilkada langsung menjadi bagian dari aktualisasi demokrasi di Indonesia. Padahal   tidak secara leterlijk ditegaskan dalam Pasal 18 UUD hasil amandemen tentang pemilihan kepala daerah secara demokratis tersebut dalam format pemilihan langsung. Format itu merupakan konsensus politik, dimana sesungguhnya masih ada format  demokratis lainnya yaitu dengan  sistem electoral college ( identik seperti dulu melalui DPRD, atau juga bisa DPRD plus DPD dari provinsi terkait , misalnya; atau format lain yaitu melalui tahapan konvensi  secara sistematis). 

Pilkada langsung telah membawa  hasil seperti yang kita saksikan dan rasakan sekarang, meskipun Departemen Dalam Negeri menyodorkan data statistik bahwa  frekwensi kejadian Pilkada bermasalah relatif kecil jumlahnya dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada yang sudah berlangsung hingga akhir 2008. Begitu sikap Departemen Dalam Negeri saat itu. Padahal, kecilnya frekwensi pada konteks  tersebut kurang relevan sebagai jaminan, karena pokok persoalannya justeru pada dampak bagi masyarakat ataupun dampak bagi pemerintah dan semua elemen terkait urusan Pemilu.  Resultantenya ialah ciri  politik transaksional yang begitu dahsyat di berbagai strata otoritas terlibat sampai pada elemen masyarakat.  Hal ini tentu akana menyulitkan  dalam upaya untuk terus memperbaiki sistem dan implementasi demokratisasi di Indonesia.  Kejadian  Pilkada Sulsel, Maluku Utara dan Kaltim lenih kruang lima tahun lalu,  perlu menjadi pelajaran dalam mekanisme dan fenomena yang terjadi.


Pada perkembangan terakhir, pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2012 (karena RUU yang ke DPR disitu tercantum nama Kementerian Dalam Negeri)  mengajukan pendekatan Pilkada yang baru yaitu melalui DPRD, tetapi dalam rincian RUU yang ditawarkan,  menjadi kabur mekanisme dan format dasar sistem demokrasi yang akan dibangunnya, yaitu dengan tercampur aduknya peran KPU Daerah dan DPRD Provinsi  sebagai pelaksana.  Alasan mengembalikan  mekanisme Pemilihan ke DPRD karena masalah biaya. Kurang luas  eksplorasi konseptual atau trend politik nasional yang akan dicapai atau  format pendidikan politik  rakyat  yang diproyeksikan.  

Paltform politik saat awal kebijakan  Pilkada

Dalam pelaksanaan Pilkada sekarag, menurut aturan dan hukum positif dipayungi oleh setidaknya empat  payung hukum yaitu UU Nomor 32 tahun 2004, UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Peurbahan Atas UU NOmor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU Nomor 22 Tahun 2007 dan UU Nomor 12 Tahun 2008. (Tentu saja berlaku pula UU lain yang terkait hal-hal yang relevan seperti UU KUHP dan sebagainya). Beberapa UU tersebut menjadi pegangan dan perlu dimaknai bersama diantara  para penyelenggara Pilkada. Perlu juga menelusuri riwayat, filosofi dari masing-masing UU tersebut, dan latar belakang  keluarnya  pokok-pokok aturan. Mengapa demkian ? karena demokrasi kita sedang berlangsung secara evolutionary.  Dari satu episode ke episode lain adegan demokratisasi melalui Pemilu, Pilkada, unjuk rasa, dan lain-lain semuanya akan membangun sebuah format demokratisasi yang paling sesuai, fit untuk demokrasi Indonesia.(Dalam ilmu lingkungan disebut sebagai peristiwa homeostasis, mencapai keseimbangan baru). 

Peralihan dari UU 32 tahun 2004 ke UU 22 tahun 2007, disitu ada makna. Makna pokok disini ialah bahwa rezim Pilkada, sudah masuk menjadi rezim Pemilu. Apa artinya ?  Artinya, pelaksanaan Pilkada sepenuhnya bergeser dari supervisi  jajaran pemerintahan  ( dibaca Departemen Dalam Negeri dan DPRD) menjadi sepenuhnya   oleh KPU, tanpa pengawasan DPRD dan jauh dari cmpaur tangan supervisi politik dalam negeri (yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri).  Akibatnya  perkembangan nilai-nilai dalam seluruh proses Pilkada didalam masyarakat dan kehidupan penyelengaraan negara tidak menjadi bagian pengawasan , pengamatan dan pemantapan (atau  values and national goals establishment),  apalagi untuk internalisasi dalam upaya mencapai keseimbangan atau homeostasis politik dalam negeri).

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 diatur fromat dasar bahwa Pilkada, yang  secara umum melibatkan  tiga tataran pokok, yaitu : Pertama, tataran supervisi DPRD, dicirikan dengan penegasan oleh DPRD akan berakhirnya masa tugas Gubernur/Bupati/Walikota. Maknanya ialah bahwa DPRD sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif daerah. Fungsi lain ialah DPRD dalam pengawasan fungsional politik, sehingga menurut aturan yang lalu DPRD juga membentuk Panwas Pilkada dengan harapan  bahwa Panwas Pilkada melakukan pengawasan untuk keperluan masyarakat luas dan disampaikan hasil-hasilnya kepada DPRD sehingga DPRD akan memiliki penilaian akhir terhadap fungsional  politik dari seluruh persoalan Pilkada, sehingga diatur pula bahwa penetapan Pilkada bermasalah atau tidak, perlunya pengunduran jadwal dan lain sebagainya, pada tingkat daerah ditegaskan  dengan persetujuan  Pimpinan DPRD dan seterusnya disampaikan kepada pemerintah pusat (Departemen Dalam Negeri utnuk Pilakda  Kabupaten /Kota melalui Gubernur, atau kepada  Presiden untuk Pilkada Provinsi melalui Menteri Dalam Negeri). 

Kedua, tataran dan jaminan prinsip demokratis. Proses evolusi demokratisasi di Indonesia, melibatkan peran sangat penting KPU sejak tahun 1999. Pada perkembangannya, menurut UU Nomor 3 Tahun 1999  dan UU Nomor 12 Tahun 2003, sangat jelas posisi KPU disamping sebagai pelaksana Pemilu, juga menjadi centre of excellence dalam pemahaman tentang demokrasi. Ada ciri yang menonjol disana yaitu ciri  knowledge based.  Setiap kali ada persoalan dan terkait ciri praktek berdemokrasi, maka semacam ”fatwa” akan lebih banyak didengar dari KPU yang memiliki legitimasi sebagai lembaga nasional, tetap dan mandiri (menurut UUD).(Tentu saja tidak menafikan peran para pengamat dan ilmuwan poltik yang juga sangat  membantu memberikan pemahaman demokrasi di tengah-tengah rakyat).  Dalam Pilkada, menurut UU Nomor 32 Tahun 2004,  KPU lebih didorong untuk  menjadi pusat pemaknaan demokratisasi.

Ketiga, tataran operasional praktis untuk keberhasilan pelaksanaaan Pilkada, yang  lebih disandarkan kepada KPUD. Ciri yang melekat disini ialah pelaksanaan operasional, sehingga pada pelaksanannya di lapangan KPUD menjadi sangat dekat Pemda ( dibaca Sekretaris Daerah), karena menyangkut finansial dan dukungan operasional sampai ke desa/kelurahaan. (Apalagi ketika Pertama kali Pilkada dicanangkan tahun 2005, dukungan dana untuk Pilkada dari pemerintah pusat langsung kepada kabupaten/kota pelaksana Pilkada sangat signifikan),sehingga pola operasionalnya berketeraturan lebih melibatkan elemen-elemen pemerintah sampai ke tingkat Kementerian Dalam Negeri dengan tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan check and balance. (Pemerintah tidak campur tangan dalam kebebasan  atau independensi dan proses kerja KPU Daerah).

Sekarang, sudah banyak perubahan. Hanya dalam kurun waktu kurang dari satu tahun setelah lahirnya UU Nomor 22 Tahun 2007, filosofi dan format tersebut diatas  telah berubah.  Ciri yang paling berubah diantaranya ialah : Panwas tidak lagi menjadi bagian dari fungsional pengawasan politis oleh DPRD secara terpola.  KPU (tidak lagi memakai istilah KPUD), sehingga ciri otonomnya menguat, dan Pemda (dibaca : sekda dan aparatnya) harus menjauh dari keterlibatan  dengan KPU Proionsi/Kabupaten/Kota. Tidak  ada lagi dukungan dana pusat. Peran administratif  dalam keuangan dilaksanakan sepenuhnya oleh Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/kota. Kaitan dengan Pemda semata-mata karena nomenkaltur dan kodifikasi anggaran menurut aturan/APBD. Tidak ada kaitan operasional. Apalagi campur tangan Sekda/aparat lainnya, itu sangat  tidak memungkinkan.  Filosofinya adalah bahwa Pilkada identik dengan Pemilu (yang selama ini kita kenal  seperti Pemilu DPR, DPD dan DPRD) yaitu betul-betul  sudah harus dikelola oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota secara independen dengan supervisi  KPU  Nasional.  Dengan kata lain, tidak relevan lagi apabila daerah seperti pemda/masayarakat daerah meminta keterlibatan  Kementerian Dalam Negeri  terkait pelaksanaan Pilkada secara operasional, kecuali peran administratif menyangkut keadaan-keadaan tertentu yang diatur serta dalam hal  proses lanjut dari hasil Pilkada. Situasi ini "melemahkan" peran supervisi  politik dalam negeri secara menyeluruh di wilayah NKRI.  Perkembangan terakhir menunjukkan pula gagasan-gagasan baru, seperti ide  untuk Pemilu serentak  pusat dan daerah, yang secara konseptual belum jelas, baik secara filosofis maupun dalam  operasionalnya. Yang paling penting perlu dielaborasi konseps dalam hal prinsip demokrasi, pendekatan supervisi check and balance serta dalam dukungan operasional dan administratif. Gagasan-gagasan yang muncul belum menunjukkan elaborasi tersebut sehingga  membingungkan.

Demokrasi inklusif

Mengapa   ada persoalan-persoalan  pada Pilkada lebih kurang  lima  tahun lalu  seperti di  Sulsel, Maluku Utara, dan  Kaltim  atau pilkada kabupaten dan kota yang melibatkan anarkis masyarakat secara massal ? Bisa beragam jawabannya. Namun, yang paling penting menyangkut  beberapa hal, yaitu : Pertama,   pemaknaan terhadap latar belakang peraturan-perturan tersebut. Sangat jelas bahwa posisi UU adalah produk konsensus politik. Peristiwa hukum sejalan dengan  sosiologi politik dan perubahan sosiologis tersebut untuk Indonesia  cukup dahsyat sehingga perlu dicermati secara terus menerus dan tidak bisa sedikitpun lengah. Perubahan dari satu aturan menjadi  aturan yang lain pada konteks Pemilu/Pilkada untuk Indonesia akan  sangat memberi arti, karena disitu tercampur  soal values,  operasional dengan rentang geografis yang luas, karakter masyarakat  dengan ciri ketokohan, dll.    Kedua,  aktualisasi hukum atau peraturan perundangan. Sangat jelas bahwa dalam perubahan  aturan,  akan terkena aktor-aktor pelaku.  Untuk itu maka interpretasi hukum haruslah berjalan  sebagaimana seharusnya.  Dalam konsep separation of power sistem kekuasaan negara, sangat jelas bahwa kekuasaan  legislatif membuat UU,  eksekutif  sebagai pelaksana UU dan yudikatif  sebagai ajudikasi atau interpretasi UU. Jadi tidak bisa semua institusi dapat meng-claim interpretasi hukum atas Undang-undang.  Ketiga, dalam hal terdapat analisis interpretasi, hendaknya dilakukan secara inklusif, artinya mengajak berbagai pihak terkait untuk meletakkan persoalan dengan segala argumentasi, sehingga pemaknaan hukum tidak berlangsung secara eksklusif. Demokrasi harus berkembang secara inklusif, betul-betul mengajak rakyat, bukan hanya untuk institusinya  sendiri, atau golongan  atau kelompoknya. Demokrasi harus bersifat inklusif, bersama rakyat.  Sebagai contoh hilangnya  butir  syarat  "tidak tercela"   menunjukkan antara lain hilangnnya ciri inklusif, karena ketika  butir  tersebut digulirkan dulu, diharapkan bahwa rakyat secara langsung mengaktualisasikan demokratisasi melalui penyampaian pengaduan  secara obyektif ke KPU.  Jadi demokrasi inklusif bersama rakyat, sebetulnya merupakan ruang yang penting untuk lebih dibuka lebar. Bukan demokrasi ”suka-suka”, untuk memperkuat posisi institusi, kelompok apalagi keluarga atau dinasti.  Berbagai pembahasan  RUU yang relevan perlu   meluruskan kembali prilaku institusional  pusat dan daerah, sehingga betul-betul akan berkembang demokrasi yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia dan untuk Demokrasi Indonesia. 


Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Pesantren Sukahideng Menjadi Basis Kader Lingkungan

KLHK dan Pondok Pesantren (Pontren) Sukahideng Tasikmalaya, akan bersama-sama membangun pendidikan lingkungan di lingkungan pondok pesantren dalam bentuk ekopontren. Program ini merupakan pendidikan Islam yang memberikan penekanan perhatian pada kelestarian lingkungan.

Selain itu, KLHK juga telah memberikan pelatihan kader lingkungan terhadap 50 santri berupa keterampilan pengelolaan sampah. Diantaranya meliputi keterampilan 3R dalam pengelolaan sampah, yaitu mengurangi sampah (reduce), memakai kembali (reuse), dan melakukan daur ulang (recycle).

"Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kepala Sekolah dan Pimpinan Pontren Sukahideng atas kesediaan untuk memulai, membangun, dan menerapkan pola hidup bersih dan ramah lingkungan di dalam lingkungan pondok pesantren," kata Menteri LHK Siti Nurbaya, saat berdialog dengan para santri dan pengurus Pontren Sukahideng, di Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya (13/10/2018).

Melalui ekopontren, menurut Menteri Siti, setidaknya ada tiga tujuan yang ingin dicapai. Pertama, meningkatkan kesadaran bahwa ajaran Islam menjadi pedoman penting dalam perilaku ramah lingkungan, dan penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, sosialisasi materi lingkungan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Ketiga, memberdayakan komunitas pondok pesantren untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan aktivitas yang mempunyai nilai tambah ekonomi, sosial, dan ekologi.

"Setelah pelatihan, kita harapkan pondok pesantren ini secara bertahap menjadi penggerak dalam penerapan perilaku ramah lingkungan. Kita jadikan Pontren Sukahideng ini menjadi pontren percontohan di Jawa Barat," ujar Menteri...

Read More...
Perhutanan Sosial Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa negara hadir di tengah masyarakat, diantaranya melalui Perhutanan Sosial yang merupakan bukti hutan itu untuk kesejahteraan rakyat. Seperti yang selalu ditegaskan oleh Presiden RI Joko Widodo, bahwa hutan kita untuk kehidupan masyarakat kita, dan dimanfaatkan secara benar dan lestari.

"Mari wariskan hal baik bagi generasi mendatang. Kata lestari artinya kita harus menjaga alam lingkungan karena kita meminjam dari generasi yang akan datang. Jadi, alam yang kita wariskan harus paling tidak seperti sekarang, bahkan lebih baik," ujar Menteri Siti.

Dalam Dialog Nasional Indonesia Maju edisi ke 27 bertema "Meningkatkan Kelola Masyarakat Terhadap Kawasan Hutan Melalui Skema Perhutanan Sosial", Sabtu (13/10/2018) di Tasikmalaya, Menteri Siti kembali mengatakan bahwa hutan sosial tidak hanya bicara soal akses masyarakat kepada hutan. Hutan sosial juga mencakup kesempatan berusaha secara utuh untuk membuat masyarakat mempunyai penghasilan.

Pemerintah juga terus melakukan upaya pemerataan ekonomi melalui tiga hal. Yang pertama yaitu akses untuk lahan berusaha, selanjutnya fasilitasi berupa modal dan kesempatan usaha, serta pelatihan manajemen bisnisnya.

"Bapak Presiden menginginkan rakyat juga mampu dan memiliki manajemen bisnis konglomerat yang rapih. Semua kelompok umat bekerjasama. Manfaatkan program ini untuk kemajuan bersama," ujar Menteri Siti.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil yang menyatakan bahwa suksesnya sebuah program perlu keterlibatan setidaknya empat unsur yaitu Pemerintah (Political Power), Bisnis (Capital Power), Masyarakat (Social Power),...

Read More...
Indonesia dan Finlandia Perkuat Kerjasama Lingkungan Hidup

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menerima kunjungan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pembangunan Finlandia, Anne Mari Virolainen, Selasa (9/10) di Jakarta.

Pertemuan ini semakin memperkuat harmonisasi hubungan kerjasama antara kedua negara, yang sebelumnya telah terangkum dalam bentuk Memorandum of Undertanding (MOU), Joint Working Group (JWG), serta berbagai seminar dan pertukaran ahli. Khususnya terkait waste to energy dan pengelolaan sampah

''Pada 2017, telah ditandatangani MOU on Forestry and Natural Resources Management yang mencakup diantaranya bioeconomy dan circular economy pada unit pengelolaan hutan di daerah, bioenergy, sustainable forest management, wood based industry, dan waste to energy,'' jelas Menteri Siti Nurbaya.

Salah satu kolaborasi Indonesia-Finlandia dapat dilihat pada pelaksanaan circular economy yang sudah berjalan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Menteri Anne-Mari Virolainen mengucapkan terimakasih pada Kementerian LHK atas kesempatan yang diberikan dalam kerja sama di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

"Kita sudah bekerjasama bertahun-tahun, dan saya harap ini akan terus berlanjut, khususnya dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, circular economy, dan waste to energy," kata Menteri Anne.

Untuk pengelolaan sampah secara nasional, Indonesia mempunyai strategi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan dengan tahapan pembatasan sampah, pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang.

Sedangkan penanganan sampah dijalankan dengan tahapan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, sampai pemrosesan akhir. Read More...

UNRI Raih Penghargaan Terbaik Pengumpul Xylarium Nomor 1 Dunia

YOGYAKARTA--Indonesia kini menjadi pemilik Xylarium atau perpustakaan kayu nomor satu di dunia. Xylarium Bogoriense, yang dikelola Pusat Litbang Hasil Hutan, Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), meraih prediket tersebut setelah berhasil mengumpulkan sekitar 192.395 spesimen kayu dari seluruh Indonesia.

Bersamaan dengan gelar Festival KPH Nasional di kawasan Hutan Pinus Mangunan, Dlingo, Bantul, Yogayakarta Jumat (28/9/2018), yang dihadiri Presiden Joko Widodo, diserahkan penghargaan kepada pengumpul Xylarium.

Penghargaan terbaik diberikan pada Universitas Riau. Selanjutnya pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, dan Dirut Perum Perhutani.

Xylarium Bogoriense merupakan perpustakaan kayu (rujukan pendataan dan pemetaan jenis-jenis kayu) yang saat ini dimiliki Indonesia dan terus dikembangkan oleh Kementerian LHK dan telah diakui oleh International Association of Wood Anatomist (IAWA) sebagai Xylarium Nomor 1 Dunia, dengan koleksi spesimen kayu sebanyak 192.395.

Sebagai pembanding Xylarium Belanda 125.000 spesimen, USA 105.000 spesimen, dan Belgia 69.000 spesimen.  

Upaya menuju koleksi Xylarium Nomor 1 di dunia merupakan langkah sinergi para pihak yaitu Kemenristekdikti, Perguruan Tinggi, LIPI, pelaku usaha dan industri perkayuan, Pemerintah Provinsi.

''Sinergi yang dikonsolidasikan hari ini diharapkan akan membangun kapasitas seluruh stakeholders agar semakin siap dalam berbenah diri, membuka diri, dan berani maju sebagai eksekutor kelestarian hutan Indonesia, sekaligus memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya.

Dalam...

Read More...
Langkah Koreksi Presiden Jokowi yang Mulai Dinikmati

Presiden Joko Widodo bercerita, empat tahun lalu, saat baru menjabat sebagai Presiden Indonesia, ia sedih melihat masyarakat sekitar hutan justru terabaikan kesejahteraannya. Langkah koreksipun dilakukan secara menyeluruh.

Salah satunya, Presiden memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan (LHK) membangun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan rakyat diberi akses legal ikut mengelola hutan secara lestari melalui Perhutanan Sosial.

''KPH dapat mendorong masyarakat memanfaatkan hutan secara tepat dan lestari. Contohnya saja ulat sutera, hanya ada di beberapa titik seperti di Gorontalo, Maros. Padahal itu bisa ribuan titik yang dikembangkan,'' kata Presiden Jokowi saat menghadiri Festival KPH di kawasan Hutan Pinus Mangunan, Dlingo, Bantul, Yogyakarta Jumat (28/9/2018).

Kini kolaborasi antara KPH, masyarakat dunia usaha, dan ilmu pengetahuan, telah mulai dinikmati. Ratusan ribu lapangan kerja terbuka, dan masyarakat sekitar hutan diyakini akan kian sejahtera seiring dengan berbagai langkah koreksi tata kelola hutan yang terus berjalan. Khususnya dari program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

''Hutan harus bisa mensejahterakan rakyat, dan masyarakat desa hutan harus lebih makmur, bukan sebaliknya,'' tegas Presiden Jokowi di hadapan ribuan rakyat yang hadir.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan, tidak kurang dari 151.400 orang saat ini dapat terserap dengan pola padat karya kehutanan dalam setahun. Jumlah ini akan semakin meningkat seiring dengan arahan Presiden Jokowi untuk menaikkan 10 kali lipat luasan rehabilitasi lahan dibandingkan rata-rata dalam setahun.

Rakyat juga kini dapat melakukan tebang...

Read More...
Parlemen Norwegia Apresiasi Langkah Koreksi Pengelolaan Hutan Indonesia

Langkah koreksi pengelolaan hutan Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, mendapat apresiasi dari delegasi Parlemen Norwegia. Melalui program Perhutanan Sosial, Indonesia disebut kini sangat ambisius mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan serius mengurangi deforestasi.

15 anggota parlemen Norwegia bahkan secara khusus melihat langsung praktik pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC), serta implementasi di bidang kehutanan dan land based sector (termasuk peatland) dengan mengunjungi Pontianak, Kalimantan Barat.

Selain itu juga untuk melihat langsung pengelolaan sawit berkelanjutan. Tujuan terakhir ini sangat berkaitan dengan penerbitan Resolusi Parlemen Norwegia yang meminta Pemerintah Norwegia untuk menerbitkan peraturan pelarangan public procurement biofuel berbahan dasar minyak sawit pada tanggal 2 Juni 2017.

“Kami di sini belajar tentang reformasi Indonesia yang cukup ambisius. Kunjungan ini penting bagi Komite karena dengan melihat dan mendengar langsung cerita reformasi dari Pemerintah dan rakyat Indonesia, kami akan lebih mampu memahami konteks melindungi hutan,'' ungkap Ketua Delegasi, Espen Barth Eide dalam rilis pada media, Senin (24/9/2018).

Kunjungan parlemen Norwegia di Indonesia, berlangsung dari tanggal 21-27 September 2018. Pada tanggal 22 September 2018, rombongan delegasi melakukan  kunjungan lapangan ke Hutan Desa Betang Pisisir Padang Tikar untuk meninjau 10 Hutan Desa yang telah memperoleh ijin definitif Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa.

Di Lokasi Hutan Desa seluas 76.370 hektar ini, rombongan melihat dan berdialog langsung dengan...

Read More...
Internasional Dukung Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Indonesia

Upaya pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia mendapat dukungan internasional. Sebanyak USD 78,48 juta dari total dana Global Environment Facility (GEF)-7, telah dialokasikan untuk kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim dan penanganan degradasi lahan di Indonesia. Dengan ini, Indonesia menjadi negara ketiga terbesar penerima alokasi STAR (System for Transparent of Allocation Resources), setelah China dan India.

Pada acara National Dialogue Initiative – Global Environment Facility (GEF) dalam rangka perencanaan pemanfaatan sumber dana GEF-7, Menteri LHK Siti Nurbaya, mengungkapkan, kerjasama dengan GEF ini agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik berupa program ataupun rekomendasi. (21/09)

Dijelaskan Siti Nurbaya dalam sistem kerja politik di Indonesia, persoalan lingkungan dan sustainability sudah punya legal aspek dan hubungan yang sangat kuat, mulai dari UUD 1945, sampai undang-undang dan peraturan. Dalam prakteknya, implementasi yang paling kelihatan adalah partisipasi civil society.

“Dalam menghadapi persoalan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Indonesia sedang bergerak melakukan perbaikan kebijakan alokasi; keterlibatan masyarakat; upaya menekan ketidakadilan; kesehatan dan kebakaran hutan; produksi dan konsumsi; merkuri dan desertifikasi”, ucap Siti Nurbaya.

GEF yang dibentuk pada tahun 1992 merupakan mekanisme pendanaan hibah untuk mendukung negara-negara dalam memenuhi komitmen dari konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi, mengatasi masalah lingkungan global dan mendukung perencanaan dan pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG).

Pada prisnipnya...

Read More...
Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

  Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu
Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.
Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi dan berdiskusi dalam rangka mendapatkan kesepahaman atas program dan prioritas pemanfaatan sumberdaya GEF  untuk mendukung upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan memberikan dampak dan manfaat bagi keberlanjutan lingkungan hidup global. Selain itu, saya menyampaikan apresiasi atas dukungan GEF untuk Indonesia, sejak siklus awal GEF tahun 1991-1992.
Ms. Ishii,
At this important event, let me congratulate you on the successful of the 6th GEF Assembly held in Da Nang Vietnam back last June 2018 as well as the GEF-7 Replenishment.  The Assembly successfully brought all stakeholders has come together and sent a strong message to the world that we need...

Read More...
Rembuk Nasional Untuk Percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Percepatanan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) terus diupayakan oleh Pemerintah. Melalui Forum Rembuk Nasional Pemerintah akan mendorong terpenuhinya target RAPS melalui rencana tindak lanjut yang disusun dengan melibatkan partisipasi aktif dari organisasi atau komunitas masyarakat mulai dari level tapak hingga para pengambil kebijakan.

Kurang lebih 300 peserta dari 9 (sembilan) provinsi mengikuti kegiatan yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta (20/9/2018). Kesembilan provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Presiden Joko Widodo dalam arahannya kepada peserta pada acara Peresmian Pembukaan Rembuk Nasional mengharapkan agar RAPS dapat berjalan dengan baik. "Dengan demikian, struktur penguasaan lahan di tanah air betul-betul berkeadilan.", jelas Presiden Joko Widodo.

Data hingga 13 September 2018, telah diberikan akses Perhutanan Sosial seluas 1.917.890,07 Ha

untuk kurang lebih 458.889 KK dengan jumlah Surat Keputusan (SK) sebanyak 4.786 Unit SK Ijin/Hak. Khusus untuk Hutan Adat, hingga September 2018 telah ditetapkan seluas 25.110,34 Ha dengan jumlah 33 unit SK.

Dalam kegiatan Rembuk Nasional RAPS juga diserahkan SK Penetapan Hutan Adat kepada 16 (enam belas) Masyarakat Hukum Adat oleh Presiden RI. Areal Hutan Adat yang ditetapkan dan diserahkan SK-nya dimaksud seluas keseluruhan ± 6.032,5 Ha, yang tersebar di Provinsi Jambi (10 lokasi), Kalimantan Barat (3 lokasi), Sulawesi Selatan (2 lokasi) dan Provinsi Jawa Barat (1 lokasi).

Di Kabupaten...

Read More...
Hari Konservasi Alam, Menteri LHK Ingatkan Ancaman Kepunahan

Konservasi alam menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia. Karenanya pemerintah menetapkan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) setiap tanggal 10 Agustus. Tujuannya agar konservasi alam semakin memasyarakat sekaligus sebagai momentum melihat kembali apa yang telah dan harus kita lakukan terhadap alam ini.

Menteri Koordinator bidang perekonomian, Darmin Nasution mengatakan bahwa Indonesia menganut konsep pembangunan berkelanjutan, yang mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

''Artinya bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan harus tetap mempertimbangkan aspek konservasi sumber daya alam yang digunakan, agar tetap lestari sehingga tetap berfungsi dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang,'' kata Darmin saat puncak peringatan HKAN, Kamis (30/8/2018) di Taman Wisata Alam Batu Putih, Sulawesi Utara.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengingatkan kembali pentingnya menjaga sumber daya alam Indonesia. Selain dikenal sebagai 'Megabiodiversity Country' atau negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai 'Biodiversity Hotspot'.

''Yaitu Negara yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, sekaligus menghadapi keterancaman atas kepunahannya juga tinggi,'' kata Menteri Siti.

Keanekaragaman hayati Indonesia menurut LIPI, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 720 jenis mamalia (13% dari jumlah jenis dunia), 1.605 jenis burung (16% jumlah jenis dunia), 723 jenis reptilia, 1.900 jenis kupu-kupu, 1.248 jenis ikan air tawar, dan 3.476 jenis ikan air laut.

Jumlah itu belum termasuk...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Internet Marketing Support oleh PromosiMedia.Com