Friday, June 22, 2018

PILKADA, DEMOKRASI SUKA-SUKA



Orang mengatakan bahwa Pilkada langsung menjadi bagian dari aktualisasi demokrasi di Indonesia. Padahal†† tidak secara leterlijk ditegaskan dalam Pasal 18 UUD hasil amandemen tentang pemilihan kepala daerah secara demokratis tersebut dalam format pemilihan langsung. Format itu merupakan konsensus politik, dimana sesungguhnya masih ada format† demokratis lainnya yaitu dengan† sistem electoral college ( identik seperti dulu melalui DPRD, atau juga bisa DPRD plus DPD dari provinsi terkait , misalnya; atau format lain yaitu melalui tahapan konvensi† secara sistematis).†

Pilkada langsung telah membawa† hasil seperti yang kita saksikan dan rasakan sekarang, meskipun Departemen Dalam Negeri menyodorkan data statistik bahwa† frekwensi kejadian Pilkada bermasalah relatif kecil jumlahnya dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada yang sudah berlangsung hingga akhir 2008. Begitu sikap Departemen Dalam Negeri saat itu. Padahal, kecilnya frekwensi pada konteks† tersebut kurang relevan sebagai jaminan, karena pokok persoalannya justeru pada dampak bagi masyarakat ataupun dampak bagi pemerintah dan semua elemen terkait urusan Pemilu.† Resultantenya ialah ciri† politik transaksional yang begitu dahsyat di berbagai strata otoritas terlibat sampai pada elemen masyarakat.† Hal ini tentu akana menyulitkan† dalam upaya untuk terus memperbaiki sistem dan implementasi demokratisasi di Indonesia.† Kejadian† Pilkada Sulsel, Maluku Utara dan Kaltim lenih kruang lima tahun lalu,† perlu menjadi pelajaran dalam mekanisme dan fenomena yang terjadi.


Pada perkembangan terakhir, pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2012 (karena RUU yang ke DPR disitu tercantum nama Kementerian Dalam Negeri)† mengajukan pendekatan Pilkada yang baru yaitu melalui DPRD, tetapi dalam rincian RUU yang ditawarkan,† menjadi kabur mekanisme dan format dasar sistem demokrasi yang akan dibangunnya, yaitu dengan tercampur aduknya peran KPU Daerah dan DPRD Provinsi† sebagai pelaksana.† Alasan mengembalikan† mekanisme Pemilihan ke DPRD karena masalah biaya. Kurang luas† eksplorasi konseptual atau trend politik nasional yang akan dicapai atau† format pendidikan politik† rakyat† yang diproyeksikan.††

Paltform politik saat awal kebijakan† Pilkada

Dalam pelaksanaan Pilkada sekarag, menurut aturan dan hukum positif dipayungi oleh setidaknya empat† payung hukum yaitu UU Nomor 32 tahun 2004, UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Peurbahan Atas UU NOmor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU Nomor 22 Tahun 2007 dan UU Nomor 12 Tahun 2008. (Tentu saja berlaku pula UU lain yang terkait hal-hal yang relevan seperti UU KUHP dan sebagainya). Beberapa UU tersebut menjadi pegangan dan perlu dimaknai bersama diantara† para penyelenggara Pilkada. Perlu juga menelusuri riwayat, filosofi dari masing-masing UU tersebut, dan latar belakang† keluarnya† pokok-pokok aturan. Mengapa demkian ? karena demokrasi kita sedang berlangsung secara evolutionary.† Dari satu episode ke episode lain adegan demokratisasi melalui Pemilu, Pilkada, unjuk rasa, dan lain-lain semuanya akan membangun sebuah format demokratisasi yang paling sesuai, fit untuk demokrasi Indonesia.(Dalam ilmu lingkungan disebut sebagai peristiwa homeostasis, mencapai keseimbangan baru).†

Peralihan dari UU 32 tahun 2004 ke UU 22 tahun 2007, disitu ada makna. Makna pokok disini ialah bahwa rezim Pilkada, sudah masuk menjadi rezim Pemilu. Apa artinya ?† Artinya, pelaksanaan Pilkada sepenuhnya bergeser dari supervisi† jajaran pemerintahan† ( dibaca Departemen Dalam Negeri dan DPRD) menjadi sepenuhnya†† oleh KPU, tanpa pengawasan DPRD dan jauh dari cmpaur tangan supervisi politik dalam negeri (yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri).† Akibatnya† perkembangan nilai-nilai dalam seluruh proses Pilkada didalam masyarakat dan kehidupan penyelengaraan negara tidak menjadi bagian pengawasan , pengamatan dan pemantapan (atau† values and national goals establishment),† apalagi untuk internalisasi dalam upaya mencapai keseimbangan atau homeostasis politik dalam negeri).

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 diatur fromat dasar bahwa Pilkada, yang† secara umum melibatkan† tiga tataran pokok, yaitu : Pertama, tataran supervisi DPRD, dicirikan dengan penegasan oleh DPRD akan berakhirnya masa tugas Gubernur/Bupati/Walikota. Maknanya ialah bahwa DPRD sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif daerah. Fungsi lain ialah DPRD dalam pengawasan fungsional politik, sehingga menurut aturan yang lalu DPRD juga membentuk Panwas Pilkada dengan harapan† bahwa Panwas Pilkada melakukan pengawasan untuk keperluan masyarakat luas dan disampaikan hasil-hasilnya kepada DPRD sehingga DPRD akan memiliki penilaian akhir terhadap fungsional† politik dari seluruh persoalan Pilkada, sehingga diatur pula bahwa penetapan Pilkada bermasalah atau tidak, perlunya pengunduran jadwal dan lain sebagainya, pada tingkat daerah ditegaskan† dengan persetujuan† Pimpinan DPRD dan seterusnya disampaikan kepada pemerintah pusat (Departemen Dalam Negeri utnuk Pilakda† Kabupaten /Kota melalui Gubernur, atau kepada† Presiden untuk Pilkada Provinsi melalui Menteri Dalam Negeri).†

Kedua, tataran dan jaminan prinsip demokratis. Proses evolusi demokratisasi di Indonesia, melibatkan peran sangat penting KPU sejak tahun 1999. Pada perkembangannya, menurut UU Nomor 3 Tahun 1999† dan UU Nomor 12 Tahun 2003, sangat jelas posisi KPU disamping sebagai pelaksana Pemilu, juga menjadi centre of excellence dalam pemahaman tentang demokrasi. Ada ciri yang menonjol disana yaitu ciri† knowledge based.† Setiap kali ada persoalan dan terkait ciri praktek berdemokrasi, maka semacam ĒfatwaĒ akan lebih banyak didengar dari KPU yang memiliki legitimasi sebagai lembaga nasional, tetap dan mandiri (menurut UUD).(Tentu saja tidak menafikan peran para pengamat dan ilmuwan poltik yang juga sangat† membantu memberikan pemahaman demokrasi di tengah-tengah rakyat).† Dalam Pilkada, menurut UU Nomor 32 Tahun 2004,† KPU lebih didorong untuk† menjadi pusat pemaknaan demokratisasi.

Ketiga, tataran operasional praktis untuk keberhasilan pelaksanaaan Pilkada, yang† lebih disandarkan kepada KPUD. Ciri yang melekat disini ialah pelaksanaan operasional, sehingga pada pelaksanannya di lapangan KPUD menjadi sangat dekat Pemda ( dibaca Sekretaris Daerah), karena menyangkut finansial dan dukungan operasional sampai ke desa/kelurahaan. (Apalagi ketika Pertama kali Pilkada dicanangkan tahun 2005, dukungan dana untuk Pilkada dari pemerintah pusat langsung kepada kabupaten/kota pelaksana Pilkada sangat signifikan),sehingga pola operasionalnya berketeraturan lebih melibatkan elemen-elemen pemerintah sampai ke tingkat Kementerian Dalam Negeri dengan tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan check and balance. (Pemerintah tidak campur tangan dalam kebebasan† atau independensi dan proses kerja KPU Daerah).

Sekarang, sudah banyak perubahan. Hanya dalam kurun waktu kurang dari satu tahun setelah lahirnya UU Nomor 22 Tahun 2007, filosofi dan format tersebut diatas† telah berubah.† Ciri yang paling berubah diantaranya ialah : Panwas tidak lagi menjadi bagian dari fungsional pengawasan politis oleh DPRD secara terpola.† KPU (tidak lagi memakai istilah KPUD), sehingga ciri otonomnya menguat, dan Pemda (dibaca : sekda dan aparatnya) harus menjauh dari keterlibatan† dengan KPU Proionsi/Kabupaten/Kota. Tidak† ada lagi dukungan dana pusat. Peran administratif† dalam keuangan dilaksanakan sepenuhnya oleh Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/kota. Kaitan dengan Pemda semata-mata karena nomenkaltur dan kodifikasi anggaran menurut aturan/APBD. Tidak ada kaitan operasional. Apalagi campur tangan Sekda/aparat lainnya, itu sangat† tidak memungkinkan.† Filosofinya adalah bahwa Pilkada identik dengan Pemilu (yang selama ini kita kenal† seperti Pemilu DPR, DPD dan DPRD) yaitu betul-betul† sudah harus dikelola oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota secara independen dengan supervisi† KPU† Nasional.† Dengan kata lain, tidak relevan lagi apabila daerah seperti pemda/masayarakat daerah meminta keterlibatan† Kementerian Dalam Negeri† terkait pelaksanaan Pilkada secara operasional, kecuali peran administratif menyangkut keadaan-keadaan tertentu yang diatur serta dalam hal† proses lanjut dari hasil Pilkada. Situasi ini "melemahkan" peran supervisi† politik dalam negeri secara menyeluruh di wilayah NKRI.† Perkembangan terakhir menunjukkan pula gagasan-gagasan baru, seperti ide† untuk Pemilu serentak† pusat dan daerah, yang secara konseptual belum jelas, baik secara filosofis maupun dalam† operasionalnya. Yang paling penting perlu dielaborasi konseps dalam hal prinsip demokrasi, pendekatan supervisi check and balance serta dalam dukungan operasional dan administratif. Gagasan-gagasan yang muncul belum menunjukkan elaborasi tersebut sehingga† membingungkan.

Demokrasi inklusif

Mengapa†† ada persoalan-persoalan† pada Pilkada lebih kurang† lima† tahun lalu† seperti di† Sulsel, Maluku Utara, dan† Kaltim† atau pilkada kabupaten dan kota yang melibatkan anarkis masyarakat secara massal ? Bisa beragam jawabannya. Namun, yang paling penting menyangkut† beberapa hal, yaitu : Pertama,†† pemaknaan terhadap latar belakang peraturan-perturan tersebut. Sangat jelas bahwa posisi UU adalah produk konsensus politik. Peristiwa hukum sejalan dengan† sosiologi politik dan perubahan sosiologis tersebut untuk Indonesia† cukup dahsyat sehingga perlu dicermati secara terus menerus dan tidak bisa sedikitpun lengah. Perubahan dari satu aturan menjadi† aturan yang lain pada konteks Pemilu/Pilkada untuk Indonesia akan† sangat memberi arti, karena disitu tercampur† soal values,† operasional dengan rentang geografis yang luas, karakter masyarakat† dengan ciri ketokohan, dll.††† Kedua,† aktualisasi hukum atau peraturan perundangan. Sangat jelas bahwa dalam perubahan† aturan,† akan terkena aktor-aktor pelaku.† Untuk itu maka interpretasi hukum haruslah berjalan† sebagaimana seharusnya.† Dalam konsep separation of power sistem kekuasaan negara, sangat jelas bahwa kekuasaan† legislatif membuat UU,† eksekutif† sebagai pelaksana UU dan yudikatif† sebagai ajudikasi atau interpretasi UU. Jadi tidak bisa semua institusi dapat meng-claim interpretasi hukum atas Undang-undang.† Ketiga, dalam hal terdapat analisis interpretasi, hendaknya dilakukan secara inklusif, artinya mengajak berbagai pihak terkait untuk meletakkan persoalan dengan segala argumentasi, sehingga pemaknaan hukum tidak berlangsung secara eksklusif. Demokrasi harus berkembang secara inklusif, betul-betul mengajak rakyat, bukan hanya untuk institusinya† sendiri, atau golongan† atau kelompoknya. Demokrasi harus bersifat inklusif, bersama rakyat.† Sebagai contoh hilangnya† butir† syarat† "tidak tercela"†† menunjukkan antara lain hilangnnya ciri inklusif, karena ketika† butir† tersebut digulirkan dulu, diharapkan bahwa rakyat secara langsung mengaktualisasikan demokratisasi melalui penyampaian pengaduan† secara obyektif ke KPU.† Jadi demokrasi inklusif bersama rakyat, sebetulnya merupakan ruang yang penting untuk lebih dibuka lebar. Bukan demokrasi Ēsuka-sukaĒ, untuk memperkuat posisi institusi, kelompok apalagi keluarga atau dinasti.† Berbagai pembahasan† RUU yang relevan perlu†† meluruskan kembali prilaku institusional† pusat dan daerah, sehingga betul-betul akan berkembang demokrasi yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia dan untuk Demokrasi Indonesia.†


Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
KLHK Lakukan Patroli Sampah di Jalur Mudik

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya melakukan edukasi pemudik terutama yang menggunakan jalur darat untuk ramah lingkungan. Edukasi dilakukan dengan melibatkan Pemda, Jasa Marga, dan Polres melakukan patroli sampah di sepanjang jalur mudik.

"Tujuan edukasi mengajak masyarakat ikut mengelola sampah secara benar. Polanya tim KLHK bersama tim Jasa Marga/jasa marga properti, serta tim Dinas LH bersama-sama dalam patroli di jalur mudik," ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya, Senin (18/6/2018).

Ia telah menugaskan Direktur Jenderal Pengolahan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, mengawal langsung langkah ini di lapangan.  Rapat-rapat dengan Polres, Dinas LH dan Jasa Marga dilaksanakan.
Beberapa catatan telah diberikan setelah Menteri Siti langsung melakukan peninjauan ke beberapa rest area jalan tol Jakarta-Cikampek pada H-2 Idul Fitri lalu.

"Koordinasi terus dilakukan Dirjen dan Direktur. Patroli sampah bersama akan dilaksanakan pada tempat-tempat rest area dan juga sepanjang jalan tol pada lokasi-lokasi spontan tempat masyarakat berhenti dan istirahat," kata Menteri Siti.

Pola ini nantinya terus dilakukan secara konsisten, dengan harapan perlahan bisa membentuk budaya bersih di kalangan masyarakat. Terlebih lagi pemerintah butuh dukungan serius untuk mewujudkan target ambisius Indonesia bebas sampah 2020.

Kesadaran dan upaya 3R (Reduce, reuse, recycle atau pembatasan, guna ulang, dan daur ulang) patut ditingkatkan di masyarakat. Hal ini penting sekali untuk bisa merefleksikan bahwa kita bisa punya budaya yang lebih baik, budaya bersih dan sehat. Read More...

Hari Raya Kedua, Menteri LHK Pantau Karhutla dari Udara

 Meski masih dalam suasana libur lebaran, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar sudah langsung turun ke lapangan memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

"Selain mengawasi laporan Karhutla setiap hari, saya kemarin memantau penanganan Karhutla dengan melakukan flyover ke beberapa daerah," kata Menteri Siti, Minggu (17/6/2018).

Pemantauan lewat udara yang dilakukan pada akhir pekan, atau hari kedua Idul Fitri ini meliputi beberapa titik rawan karhutla di wilayah Sumatera.

Menteri Siti mengucapkan terimakasih atas dedikasi anggota Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan jajaran terkait lainnya yang bahu membahu tanpa kenal lelah mengatasi Karhutla di musim kemarau seperti saat ini.

"Meski masih dalam suasana libur lebaran, namun tim lapangan ini tetap bekerja keras menjaga Indonesia bebas bencana asap. Saya sangat berterimakasih pada mereka," katanya.

Dalam beberapa hari ini kata Menteri Siti, Daops Manggala Agni intens melakukan pemadaman Karhutla di Aceh Selatan, dibantu Manggala Agni Daops Sibolangit.

"Alhamdulillah titik api sudah mati. Karhutla di Ketapang, Kalbar, juga berhasil diatasi. Namun begitu Daops Manggala Agni tetap saya minta waspada," katanya.

Tim udara sudah standby di beberapa Provinsi rawan, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Per tanggal 16 Juni 2018, sudah ada 17 unit helikopter water boombing siaga di 4 Provinsi yang telah menetapkan status darurat. Heli yang sudah siaga merupakan unit dari KLHK, BNPB, TNI AU, dan pihak swasta lainnya.

Adapun water boombing yang telah dilakukan,...

Read More...
Penjelasan Menteri LHK Terkait Upaya Penyelamatan Satwa Orangutan

 Terkait beredarnya video Orangutan Kalimantan yang menjadi pembicaraan di media sosial, serta reaksi masyarakat yang melaporkan hal tsb ke akun medsos saya, berikut beberapa penjelasan mengenai hal tsb:

1. Saya ucapkan terimakasih atas perhatian masyarakat yang mempertanyakan perihal beredarnya video ini. Kepedulian masyarakat dengan nge-tag ke akun medsos, saya nilai sebagai bentuk kepedulian kita bersama terhadap lingkungan hidup lestari beserta habitat yang ada di dalamnya. Saya apresiasi sebagai bentuk kecintaan kita pada Indonesia.

2. Video tersebut bukanlah video baru melainkan sudah beredar sejak tahun 2013. Dimasa itu dan masa-masa sebelumnya, penggarapan izin di lahan gambut masih berjalan.

Namun sejak saya menjabat sebagai Menteri LHK, dan pasca kebakaran hutan dan lahan yang begitu hebat pada tahun 2015, melalui Instruksi Presiden telah dilakukan moratorium izin di seluruh kawasan gambut. Pemulihan ekosistem gambut sangat mendesak dilakukan, salah satunya karena sangat rentan terbakar.

Alhamdulillah, dengan berbagai regulasi, kerja keras semua pihak, dan penegakan hukum, Indonesia akhirnya pertama kali setelah hampir dua dekade, merasakan bebas bencana Karhutla secara Nasional. Indonesia juga selama 2,5 tahun terakhir, tidak lagi menjadi negara 'pengekspor' asap ke negara tetangga.

3. Lanskap Sungai Putri di Kabupaten Ketapang, provinsi Kalimantan Barat, yang menjadi lokasi dalam video yang beredar, merupakan salah satu konsentrasi wilayah gambut yang menjadi perhatian utama KLHK, karena disini masih menjadi 'rumah' bagi habitat Orangutan, satu dari 25 spesies prioritas yang dipantau...

Read More...
Arti Penting WTP Bagi Menteri LHK Siti Nurbaya

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2017. Opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ini memiliki arti penting bagi Menteri LHK Siti Nurbaya.

Menurutnya WTP mengandung tiga hal. Pertama, tidak melanggar hukum. Kedua, tidak ada transaksi tersembunyi. Ketiga, tertib anggaran dan tertib administrasi.
 
''Jadi kalau tidak  WTP berarti ada yang salah atau kurang dari hal-hal tersebut pada pekerjaan yang dilakukan,'' kata Menteri Siti di Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Capaian opini WTP ini kata Menteri Siti sangat berarti buat birokrasi. Termasuk buat Menteri yang mengemban fungsi politik eksekutif.

Diantaranya meliputi fungsi simbolik dengan membangun kepercayaan rakyat, fungsi decission making atau pengambilan keputusan, fungsi birokrasi yang memimpin seluruh jajaran birokrat, fungsi populis dengan memperhatikan dan melakukan hal-hal yang menjadi perhatian rakyat, serta fungsi krisis, yakni melangkah cepat dan tepat pada kondisi krisis.


Ia kembali mengingat ketika menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI. Saat itu hanya ada tiga lembaga yang meraih WTP, salah satunya tempat ia bertugas.

Kini raihan WTP berhasil pertama kali didapat KLHK, setelah penggabungan dua kementerian yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.


''Jadi sekali lagi, buat saya, WTP ini sangat berarti. Terimakasih untuk kerja keras seluruh jajaran KLHK,'' tegasnya.

Sementara itu, Sekjen KLHK Bambang Hendroyono mengatakan raihan WTP ini tidak terlepas dari berbagai...

Read More...
HLH di Ramadan, Menteri LHK: Saatnya Adil pada Lingkungan


Setiap tanggal 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup se-Dunia. Tahun ini tema utama yang diangkat mengendalikan sampah plastik. Negara-negara di dunia termasuk Indonesia menabuh genderang gerakan bersama mengatasi sampah yang sulit terurai dan mengancam lingkungan hidup ini.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengatakan upaya 3R (Reduce, reuse, recycle atau pembatasan, guna ulang, dan daur ulang) patut ditingkatkan demi menjaga alam.

''Hari lingkungan hidup yang bertepatan di bulan Ramadan hendaknya jadi momentum penambah semangat kita, untuk berperilaku adil terhadap lingkungan,'' tegasnya dalam sambutan HLH 2018 di Jakarta, Selasa (5/6).

Dalam sambutan yang juga dibacakan serentak ke unit kerja KLHK di seluruh Indonesia, Menteri Siti mengatakan perlu upaya bersama dan kolaborasi semua pihak, pemerintah/Pemda, masyarakat dan dunia usaha untuk mengendalikan sampah plastik.

Komposisi sampah plastik di Indonesia saat ini sekitar 16 % dari total  timbulan sampah secara nasional. Sementara  komposisi sampah  plastik  di  kota-kota  besar seperti Jakarta,  sekitar  17 %. Sumber utama sampah plastik berasal dari kemasan (packaging) makanan dan minuman, kemasan consumer goods, kantong belanja, serta pembungkus barang lainnya.

Dari total timbulan sampah plastik, yang telah  didaur ulang diperkirakan  baru 10-15% saja. Selain itu 60-70 % ditimbun di TPA, dan 15-30 % belum terkelola dan terbuang ke lingkungan terutama lingkungan perairan seperti sungai, danau, pantai dan laut.

Diperlukan kebijakan dan setrategi yang tepat dengan tujuan akhir melaksanakan pembangunan...

Read More...
Ingin Melapor ke Menteri LHK? Bisa via Medsos Saja


Berdasarkan data terakhir Tetra Pak Index (2017), jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 132 juta, dan 40 persen diantaranya pengguna aktif media sosial. Jumlah ini terus mengalami peningkatan signifikan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, sangat menyadari kekuatan medsos. Menurutnya sekarang setiap warga negara bisa menjadi sumber dan penyampai berita, terlepas apakah berita itu benar atau tidak untuk disampaikan kepada yang lain.

''Karenanya diperlukan respon cepat pemerintah terutama menghadapi isu yang berkembang di lapangan. Karena jika tidak, berita yang tidak benar atau hoax justru dipercaya menjadi kebenaran,'' kata Menteri Siti dalam rilis yang disampaikan ke media, Jumat (1/6/2018).

Pentingnya keberadaan medsos ini diangkat KLHK dalam pertemuan diskusi rutin Green Ramadan, sehari sebelumnya. Pada kesempatan ini Menteri Siti ikut hadir dalam acara yang mengangkat tema 'Media Sosial untuk Indonesia Hijau'.

''Dengan luas hutan Indonesia mencapai 126 juta ha serta masalah lingkungan termasuk udara, tanah dan air di seluruh wilayah Indonesia yang begitu luasnya, tentu keberadaan medsos sangat membantu kerja kami,'' kata Menteri Siti.

Saat ini seluruh unit kerja di KLHK telah memiliki akun media sosial. Semuanya saling terhubung, bekerja sama untuk mensosialisasikan program dan kinerja pemerintah. Selain itu juga menerima laporan-laporan dari netizen terkait temuan di lapangan.

''Setiap hari selalu ada tautan dari akun masyarakat ke medsos saya tentang laporan kejadian lingkungan maupun kegiatan masyarakat seputar...

Read More...
Delicious! Kuliner Lezat dari Hasil Hutan

 Ada yang berbeda jelang buka puasa di lingkungan Manggala Wanabakti, Senin (28/5/2018). Jika biasanya lobi utama gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diisi dengan kegiatan perkantoran, kali ini justru riuh dengan demo masak.

Chef Yulia Zenith dan Chef Surya Caesar menunjukkan keahlian mereka mengolah masakan lezat dari hasil hutan Indonesia.

Di antaranya kuliner Choco Forest, Choco Nutty Log cake yang berbentuk pohon, minuman Silva Pesona dan Sup Hutan Nusantara. Semuanya berasal dari tanaman hasil hutan, salah satunya buah cokelat. Hmm...delicious!

"Semoga tidak ada yang batal puasa karena melihat demo masakan dari para chef ini," canda Menteri Siti saat membuka acara Green Ramadan yang mengangkat tema 'Hutan Sehat, Kuliner Murah'.

Green Ramadan merupakan acara 'ngabuburit' ala KLHK yang rutin digelar setiap Senin dan Kamis selama bulan puasa. Pada kesempatan ini digelar diskusi berbagai tema dan berlangsung secara terbuka.

Sejumlah bintang tamu turut meramaikan acara yang dirangkai dengan buka puasa bersama Menteri LHK Siti Nurbaya dan jajarannya.

Hadir juga penyanyi dan aktivis lingkungan Oppie Andaresta,  Putri Pariwisata 2017 Astira Intan Vernadeina,  Miss Earth Indonesia 2017 Michelle Victoria Airiani dan salah satu perwakilan dari Majalah Kartini Intan Mahalia.

Acara ini juga dimeriahkan sejumlah kuis dengan hadiah utamanya jalan-jalan ke Taman Nasional gratis. Turut hadir ratusan pecinta kuliner tanah air dan aktivis lingkungan serta masyarakat

"Semoga ini menjadi pendorong gaya hidup sehat dengan berkuliner murah dari hasil hutan yang pada...

Read More...
Permasalahan Tanah Dalam Kawasan Hutan Akan Diselesaikan


Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, Siti Nurbaya, menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Permasalahan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta (25/05).

Dalam Rakor tersebut, Menteri Siti bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution, membahas rencana rapat kerja dengan 26 provinsi yang telah membentuk tim inventarisasi dan verifikasi untuk pelaksanaan PPTKH.

"Pada kesempatan ini saya menjelaskan mengenai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS) sebagai bagian terintegrasi dengan upaya tersebut. Saya melaporkan progresnya dan rencana pilot project implementasi TORA di beberapa provinsi", ujar Menteri Siti.

Selain itu, Menteri Siti juga menerangkan kepada para peserta rapat, bahwa sebanyak 264 ribu hektar areal transmigrasi (umum, yang lama) sudah siap untuk disertifikatkan, termasuk beberapa daerah yang telah mendapatkan pelepasan dari kehutanan.

"Direncanakan awal Juni akan dilaksanakan rapat kerja bersama Gubernur, yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, bersama-sama dengan Mensesneg, Mendagri, Menteri ATR/BPN, dan KSP, untuk pembahasan lebih lanjut", pungkas Menteri Siti.(*) 












  

Read More...
Bantu Pemerintah, Menteri LHK Apresiasi Pemulung


Kekuatan utama pengelolaan sampah ada pada masyarakat. Diperlukan gerak bersama mengubah sampah jadi berkah. Untuk itu secara Nasional, pemerintah membutuhkan komitmen mulai dari pengusaha, Pemda, pengelola Bank Sampah, komunitas peduli lingkungan, hingga komunitas pemulung.

''Yang paling penting dan paling cepat menyelesaikan masalah sampah adalah kita bersama, melalui gerakan-gerakan masyarakat,'' kata Siti Nurbaya dalam acara Green Ramadan di Jakarta, Kamis (24/5/2018).

''Kita harus mengapresiasi setinggi-tingginya kepada pemulung yang sudah membantu kerja pemerintah tanpa diminta,'' tambahnya. 

Data KLHK menunjukkan ada sekitar 5 juta orang pemulung tersebar di 25 propinsi di Indonesia. Kontribusi pemulung di TPST Bantar Gebang dalam mengambil kembali sampah yang dapat didaur ulang mencapai 420 ton/hari.

''Ini adalah potensi yang cukup tinggi dan baik melalui pelibatan pemulung di TPA, sehingga sampah yang ditimbun di TPA dapat berkurang,'' katanya.

Menteri Siti Nurbaya juga mengapresiasi semakin berkembangnya Bank Sampah di masyarakat. Hal ini disebutnya dapat menumbuhkan ekonomi sirkular.

Saat ini ada 5.244 bank sampah di 31 propinsi dan 218 kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah pelibatan masyarakat di Bank Sampah mencapai 174.904 orang. Bank sampah berkontribusi mengurangi sampah nasional sebesar 1,7%.

Saat ini juga terdapat 722 komunitas gerakan masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan sampah. Jumlahnya terus meningkat.

''KLHK sangat mengapresiasi semua gerakan berbasis masyarakat ini,'' kata Menteri Siti.

Dengan berbagai...

Read More...
Tegas! KLHK Gandeng KY Tegakkan Hukum Lingkungan


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggandeng Komisi Yudisial (KY) dalam penegakan hukum lingkungan. Kerjasama antar lembaga ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Mou), Rabu (23/5/2018) di Jakarta.

Menteri Siti bersama dengan Ketua KY, Aidul Fitriciada Azhari, sepakat para pihak akan bekerjasama dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup dan kehutanan. Terutama mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang hakim saat memutus perkara di bidang LHK.

''Penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, sangat-sangat kita perlukan, mengingat setiap dampak dari kejahatan tersebut, tidak hanya berdampak pada ekologi, tapi juga ekonomi negara,'' tegas Menteri Siti.

Melalui MoU ini, KLHK dan KY akan bersinergi dalam kegiatan pertukaran data dan informasi, pemantauan peradilan bersama, dukungan tenaga ahli, sosialisasi dan kampanye, serta berbagai kegiatan lain yang dapat memperkuat pelaksanaan tugas masing-masing pihak.

Apalagi kasus-kasus yang ditangani oleh KLHK seperti perambahan hutan, illegal logging, dan bentuk pelanggaran hukum lainnya ditentukan oleh putusan hakim pada tahapan memeriksa dan mengadili di pengadilan.

“Saya berharap melalui nota kesepahaman ini kedua instansi dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh hakim saat menangani perkara lingkungan hidup dan kehutanan,'' kata Menteri Siti.

KLHK sendiri telah berkomitmen melaksanakan penegakan hukum lingkungan melalui pendekatan multi instrumen. Mulai dari sanksi administrasi, hukum perdata, hingga hukum pidana. Hal ini dilakukan secara simultan...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9