Thursday, April 09, 2020

Birokrasi Pemda Untuk Pluralitas Lampung

Istilah kemajemukan (pluralitas ) akrab terdengar dalam tataran politik, idealisasi, strategi dan sesuatu yang bersifat sangat sensitif, terutama di LAmpung dnegan simbol "SANG BUMI RUWA JURAI". Sebaliknya, istilah sangat jarang di ekpslorasi pada tataran operasional dan prosedural birokrasi pemerintahan. Belakangan, di era otonomi daerah, pengelolaan kohesi sosial dalam pluralitas tersebut menjadi salah satu indikator belum bagusnya implementasi otonomi daerah di Indonesia. Alasannya, karena konsensus politik desentralisasi dengan dilandasi kemajemukan bangsa dan daerah pada akhirnya menjadi faktor utama yang mendorong implementasi otonomi daerah secara kenyataan berkembang sendiri-sendiri menurut ciri dan karakter daerah, sehingga pemerintah nasional (dibaca : pemerintah pusat) menjadi ”keteter”.

Turun naik proses harmoni dan disharmoni saat ini sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat, terutama belakangan ini mencuta secara naisonal, kejadian di Lampung. Pada masa lalu nilai-nilai pluralis dirangkum dalam Wawasan Nusantara, yang mengakomodir pluralitas. Wawasan Nusantara berkembang ketika itu sebagai alat dalam dialog antar masyarakat untuk saling menyadari dan memahami kultur masing-masing.

Saat sekarang sudah sangat dirasakan indikasi kebutuhan untuk membangun kepercayaan berkaitan dengan masalah-masalah yang muncul terkait pluralisme. Misalnya dengan menyediakan ruang dialog antar etnis, sehingga pluralitas bisa dipahami dan dapat memperpendek ruang dan jarak pemaknaan antar suku-suku bangsa golongan atau elemen-elemen yang bersifat plural di Indonesia.

Konsep Pluralitas
Per definisi, pluralitas adalah nilai-nilai yang meghargai perbedaan dan mendorong kerjasama bersama berdasarkan kesetaraan. Didalamnya terkandung dialog untuk membangun hubungan antar unsur dengan latar belakang yang berbeda, termasuk juga adanya kerjasama untuk mencapai tujuan yang searah. (Endy M Basyuni, 2007). Pluralis menurut ilmu-ilmu sosial berarti kerangka interaksi yang menunjukkan adanya sikap saling menghargai, toleransi satu sama lain dan saling hadir bersama secara produktif dan berlangsung tanpa konflik atau terjadi asimilasi. Sementara itu, menurut Azyumardi Azra (mengutip Furnivall, 1944), bahwa masyarakat plural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur-unsur atau tatanan-tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu unit politik tunggal. Teori ini berkaitan dengan realitas sosial politik Eropa yang relatif homogen, tetapi sangat diwarnai chauvinisme etnis, rasial, agama dan gender. Definisi lain menurut Aung San Suu Kyi, (1991) bahwa pluralitas, tepatnya berkembang karena adanya perbedaan kultur yang penting bagi bangsa dan rakyat yang berbeda untuk sepakat akan hal-hal mendasar yaitu nilai-nilai kemanusiaan yang direfleksikan sebagai faktor pemersatu. Kata pluralis muncul dalam kondisi atau peristiwa termasuk diantaranya peristiwa sensitif seperti terkait dengan agama, suku, gender, hak azasi manusia dan budaya.

Secara lebih spesifik issue pluralis di Indonesia sering terkait dengan issue agama, gender, hak azasi manusia, masyarakat hukum adat, issue putra daerah dan gejala pemilahan sosial sebagai konsekwensi kebijakan pemerintah nasional (pusat). Dengan demikian, sesungguhnya pemerintah (daerah) dan jajaran birokrasi, perlu secara cermat melihat persoalan yang timbul terkait dengan pluralitas tersebut dan dmengembangkan kerangka konseptualnya yang relevan. Pada perspektif birokrasi, pluralitas adalah filosofi demokrasi keterwakilan dalam roda pengambilan keputusan dimana kelompok atau golongan menikmati aktivitasnya, legitimasinya dan pengaruhnya dalam merumuskan kebijakan publik. Implikasi utama kebijakan terkait pluralitas diantaranya : pertama, harus ada keseimbangan dalam distribusi kekuasaan ; kedua, adanya semangat kompetisi dan partisipasi diantara kelompok yang terorganisir dengan baik (bukan individual) yang hadir dalam sistem sosial yang ada dan ketiga, harus ada penilaian tentang kondisi plural untuk menghindari dominasi elit yang dapat mengganggu nilai keterwakilan. (Mazziotti DF, Journal of the American Institute of Planners, 1974)

Permasalahan dan gejala ganguan kohesi sosial
Beberapa hal yang relevan dalam persoalan pluralitas dapat dianalisis dalam perspektif birokrasi, diantaranya :
Pertama, persoalan agama dan syariah, yang kerap muncul berupa pengaturan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini, bagi birokrasi, yang perlu menjadi pertimbangan serius adalah prinsip dalam konsep keseimbangan bagi semua pihak.
Kedua, persoalan yang mengarah pada pornografi, dimana bagi birokrasi harus dapat menilainya dengan prinsip keseimbangan penghargaan kepada keberadaan dan norma-norma dalam masing-masing unsur masyarakat.
Ketiga, persoalan masyarakat hukum adat, masyarakat yang mempunyai kebersamaan yang kuat, artinya, manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, mempunyai corak magis religius yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia. Pada tahap lanjut, masalah masyarakat hukum adat dikaitkan dengan pluralitas juga akan mengena pada persoalan hak azasi manusia dan hak atas akses pada sumberdaya alam. Seperti diketahui bahwa salah satu ciri masyarakat hukum adat ialah melekat pada sumberdaya lahan (tanah) , air dan hutan.
Keempat, dan ini yang mungkin sebetulnya merupakan masalah yang sungguh-sungguh masalah, tanpa disadari berkembang, yaitu masalah kesenjangan yang semakin lebar di tengah masyarakat, akibat dari format kebijakan pemerintah (daerah) yang kurang tepat sasaran, juga, misalnya akibat mata pencaharian dikaitkan dengan format kultur. Pada kasus Lampung, sebab keempat ini patut dipercaya dan diwaspadai, karena apabila kita telusuri secara mendalam pada wilayah-wilayah pertanian dan pelosok desa, berbagai kebijakan pemerintah dan berhasil diterapkan serta membangun masyarakat, namun disisi lain juga membentang kesenjangan horisontal. Misalnya, ada perbedaan cara dalam bercocok tanam dikaitkan dengan faktor budaya, yang sebetulnya sudah berasimilasi sekitar seratus tahun untuk Lampung, mengingat bahwa program transmigrasi pemerintah telah dimulai antara tahun 1905-1922.
Kelima, dalam konteks lantaran pergesekan itu karena interaksi antar generasi muda, maka faktor keselarasan dinamika antar masyarakat pemuda disertai fasilitas di desa atau di wilayah yang dimiliki, disana bisa juga menjadi persoalan. Dalam upaya bersama membangun dinamika generasi muda di waktu yang lalu, organisasi kemasyarakatan pemuda antara lain seperti Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan KNPI Lampung, melakukan analisis dan pendekatan lapangan dan bekerja bersama-sama membangun dinamika bersama seperti misalnya dengan menanam jagung bersama (di kecamatan Jabung bersama AMPI Lampun Tengah) dan menanam penghijauan dengan pohon durian di pelosok desa di Kecamatan Palas, atau membangun kelompok orkes remaja di kecamatan Padang Cermin bersama Ampi Lampung Selatan, serta memangun kelompok marching band sekolah (bersama AMPI Kota Bandar Lampung). Begitu juga upaya-upaya pekan olah raga dan seni desa (PORSENI DESA), sampai ke Bahuga dan Pesisir Selatan. Fakta-fakta dan pola pembinaan demikian tidak bisa berhenti, apalagi dalam situasi yang semakin dinamis saat ini. Namun, tentu saja sudah membutuhkan penyesuaian format, mengingat bahwa remaja dan generasi muda saat ini memiliki milieu dan instrumen dan fasilitas abad modern, seperti blog, tweeter, facebook, linked-link, Tag, dll. Harus ada pola interaksi bersama masyarakat dengan modifikasi upaya dinamisasi generasi muda selanjutnya.

Dari keseluruhan persoalan tersebut, sangat jelas juga bahwa yang hadir ialah persoalan gangguan kohesi sosial. Kohesi didefinisikan sebagai ikatan antara molekul dalam satu unsur. Dalam kehidupan bermasyarakat, kohesi sosial diartikan sebagai pertautan dan ikatan bersama masyarakat dalam satu bangsa, dalam hal ini Bangsa Indonesia. Kita mengalami indikasi gangguan kohesi sosial akibat kondisi situasi politik juga sebagai konsekwensi dari beberapa kebijakan. Cukup signifikan kita lihat sejak awal reformasi, bahwa telah terjadi gangguan kohesi sosial yang berkembang di berbagai daerah. Gesekan sosial tersebut juga dapat terjadi akibat format operasional budaya yang tidak sesuai dengan indikasi persaingan dalam akses terhadap sumber-sumber perekonomian. Terjadi pula indikasi perkelahian massal antar penduduk kampung karena persoalan kebijakan pemerintah, misalnya terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemekaran wilayah, industri, kawasan hutan, tempat pembuangan akhir sampah, pencemaran dan juga akibat kebijakan yang mengandung ekses lanjut seperti timbulnya “kecemburuan” sosial dalam masyarakat baik antar kelompok atau antar individu.

Peran Birokrasi Pemda
Pemerintah Daerah mempunyai peran sangat penting untuk sama-sama menjaga spirit kohesi sosial di antara bangsa Indonesia dan tentu saja dalam menjaga hubungan nasional dan daerah sesuai dengan fungsi dan tujuan konstitusi, UUD 1945. Dengan kata lain, misalnya pejabat pemerintah (daerah) harus tidak asal mudah meneriakkan otonomi khusus hanya atas alasan mereka tidak sama dengan wilayah lain yang ada di Indonesia; tetapi harus dengan pertimbangan sangat matang dari segala aspek dan dengan justifikasi yang benar dan arif. Peran kebijakan pemerintah juga menjadi sangat penting dalam memunculkan ataupun menghilangkan konflik, baik aktual maupun potensial. Selain itu perlunya pengembangan dialog, misalnya dialog lintas etnis, atau dibukanya pos-pos pengaduan.
Komunikasi aparat/Muspida atau sekarang disebut Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan tokoh dengan masyarakat sangat penting. Forum-forum komunikasi seperti forum ulama-umaroh atau forum komunikasi lingkungan, lembaga kebudayaan dan lain-lain merupakan instrumen penting. Secara keseluruhan, penting pula bagi aparat untuk melihat kembali format pengambilan keputusan dengan basis kemasyarakatan dan dengan prinsip-prinsip : prosedural, fleksibilitas dan akuntabilitas.(Linder, SH dan Peters B.G, 1991). Elemen lebih rinci dalam ketiga prinsip tersebut meliputi kepentingan invidual kelompok dan asosiasi (untuk fleksibilitas), serta secara prosedural dengan elemen pengawasan dan sistem hukum (yudisial) serta prinsip akuntabilitas dengan elemen yang meliputi aktualisasi pemerintah baik pemerintah daerah maupun nasional. Sesuai dengan fungsinya dalam pemerintahan, maka menjadi sangat penting bagi pemerintah sebagai inisiator dalam rule making untuk senantiasa melakukan inovasi kebijakan serta menjaga kebijakan yang dihasilkan. Perumusan kebijakan harus didasarkan pada kaidah-kaidah pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat, sehingga tidak akan terjadi bias, baik bias dalam instrumen ataupun bias dalam hal aktor. Kembali disini jajaran birokrasi mendapatkan tantangan kerja. Disamping kebjakan, tentu saja agenda-agenda operasional yang sedang dibutuhkan di tengah masyarakat, apalagi dikaitkan dengan "semakin kerasnya" tantangan kehidupan masyarakat yang direfleksikan antara lain dengan daya beli, kesempatan kerja, akses pendidikan, kesehatan dll, begitupun akses generasi muda untuk dapat menyalurkan pola-pola dinamikanya. Terlalu besar resiko yang dihadapi dalam hal birokrat gagal mempersiapkan kebijakan yang tepat bagi para pejabat politis dan para politisi untuk memutuskan dalam kaitan pluralitas. Bangkitlah jajaran birokrat Lampung untuk SANG BUMI RUWA JURAI kita tercinta.



Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Hadapi Corona, KLHK Beli Hasil Petani dan Beri Gratis ke Tenaga Medis



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membeli produk hasil usaha petani hutan, untuk disalurkan kepada tenaga medis yang bertugas di garda terdepan penanganan virus Covid-19 Corona. Produk hasil hutan untuk menjaga daya tahan tubuh ini juga dibagikan kepada jurnalis yang tetap menjalankan tugas di tengah pandemi.

Khusus untuk wilayah DKI.Jakarta, disiapkan 2.000 paket produk herbal yang disalurkan ke berbagai RS rujukan pasien Corona. Selain itu 5.000 paket lainnya juga disediakan lima Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan pada masing-masing wilayahnya, dengan total anggaran mencapai Rp780 juta.

''Produk-produk ini dibeli dari Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) binaan KLHK di seluruh Indonesia. Dibagikan secara gratis kepada tenaga medis di rumah sakit yang sedang berjuang mengobati pasien Corona. Untuk tahap awal telah diserahkan oleh Direktur Jenderal PSKL KLHK Bambang Supriyanto, dukungan 200 paket suplemen peningkat daya tahan tubuh yang diterima oleh Dr. Muhammad Syahril, selaku Direktur Utama RSPI Prof. Dr. Sulianti Suroso, di Sunter, Jakarta Utara. Kami juga bagikan kepada rekan-rekan jurnalis yang bertugas,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya di Jakarta, (27/3).

Produksi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang dibagikan antara lain jahe instan, wedang uwuh, temulawak, madu, minyak kayu putih, gula semut, minuman serta makanan lain yang mengandung banyak vitamin C.

Berbagai produk hasil petani hutan ini diyakini dapat meningkatkan daya tahan tubuh, karena mengandung banyak zat pendorong imunitas tubuh manusia yang diolah dari alam.

Dengan pendampingan melalui program perhutanan sosial, produk para petani hutan tersebut kini sudah dikemas lebih modern dan melalui teknologi pengolahan yang memenuhi standar layak konsumsi.

Produk juga telah diteliti secara ilmiah kandungan antioksidan dan pelbagai zat yang membantu meningkatkan imunitas tubuh manusia dari serangan mikroogranisme penyebab penyakit.

''Kami terus dorong petani hutan untuk meningkatkan produksinya,...

Read More...
KLHK Bantu PMI untuk Percepat Mobilisasi Petugas Penyemprotan Disinfektan


Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 atau virus corona, merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat saling berbagi peran dalam menangkal penyebaran pandemi ini.

Begitu juga dengan KLHK, melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang dilakukan serentak di seluruh satker baik pusat maupun satker di daerah. KLHK juga bergerak membantu untuk kelancaran tugas PMI. KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 (PSLB3), menyumbang 10 (sepuluh) unit motor roda 3 (tiga) kepada PMI Pusat. Kesepuluh motor tersebut diserahkan oleh Dirjen PSLB3 KLHK kepada pak Yadi mewakili PMI Pusat di kantor PMI Pusat jl. Gatot Soebroto, Jakarta Pusat pada Jum'at (20/3).

Direktur Jenderal PSLB3 Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, bantuan ini dimaksudkan untuk mempermudah petugas menjangkau wilayah padat penduduk dalam rangka penyemprotan disinfektan Covid-19.

"Semoga wabah Covid-19 ini dapat teratasi secara cepat, dan kita semua bisa melewati masa sulit ini dengan baik" ungkapnya.

Sementara itu, KLHK juga terus melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan tetap menjaga kebersihan tempat dan lingkungan kerja, melakukan social distancing, dan melakukan penyemprotan disinfektan di setiap sudut gedung Manggala Wanabakti.

Selain itu, pemeriksaan suhu tubuh juga dilakukan untuk semua pegawai, dan tamu yang datang sebelum masuk ke dalam gedung Manggala Wanabakti. Hand Sanitizer juga tersedia di setiap sudut ruangan, agar dapat digunakan oleh Karyawan/ti atau tamu yang datang. KLHK juga terus hadir bekerja memberikan pelayanan publik baik di kantor maupun bekerja dari rumah (work from home), untuk membangun optimisme masyarakat (*)         

Read More...
Surat Edaran Menteri LHK tentang Pencegahan Penyebaran Virus Corona di lingkup kerja KLHK



Surat Edaran
Menteri LHK tentang Pencegahan Penyebaran Virus Corona di lingkup kerja KLHK 

Read More...
Duka Menteri LHK Melepas Jenazah Korban Kecelakaan di Taman Nasional Sebangau


Begitu memasuki kantor Taman Nasional Sebangau (TNS), di Kota Palangkaraya, Selasa (10/3/2020) pagi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar disambut jejeran enam foto rimbawan yang menjadi korban tewas insiden kecelakaan speadboat. Suasana duka begitu terasa. Terdengar suara tangisan keluarga dan rekan sejawat korban.

Didampingi Wamen LHK Alue Dohong, Sekjen Bambang Hendroyono, Dirjen KSDAE Wiratno, dan jajaran eselon I dan II KLHK, Menteri Siti tampak tak bisa menyembunyikan raut wajah dukanya saat duduk di hadapan peti jenazah pegawai TNS Tyas Novianti.

Saat memberikan kata sambutan, nada suaranya terdengar bergetar hebat menahan haru. Pada akhirnya air mata yang coba ditahan sedari mendarat di Palangkaraya tumpah jua.

"Selamat jalan anak, adik, sahabat, dan kolega kerja kami di Taman Nasional Sebangau yang gugur saat menjalankan tugas. Mewakili segenap keluarga besar KLHK dan Pemerintah, ikut berduka teramat dalam atas kepergian Abdi Darmansyah, Ibnu Yudistira Hendrawan, Mutiara, Tyas Novianti, Mansyah dan Umroatus Sholikhah. Kami mengembalikan pada-Mu ya Tuhan, putra putri terbaik KLHK ini," kata Menteri Siti dengan suara bergetar.

Setelah menyerahkan santunan duka pada keluarga korban, Menteri Siti memimpin penghormatan terakhir dan ikut mengantar sampai peti jenazah dimasukan ke ambulance untuk diantar ke pemakaman.

Perjalanan dilanjutkan ke rumah duka di Kelurahan Kereng Bangkirai. Ratusan pelayat memadati dua rumah  bersebelahan, tempat dimana Abdi Darmansyah (35) dan adik iparnya Ibnu Yudistira Hendrawan (27) disemayamkan.

Ibnu bertugas sebagai Manggala Agni di TNS. Sedangkan Abdi bertugas sebagai Polhut TNS yang meninggalkan istri yang sedang hamil 8 bulan dan seorang putri berusia 5 tahun.

"Bu Menteri, suami saya sekarang sudah tidak ada. Anak saya sudah tidak ada ayahnya," ratap istri Abdi saat menerima santunan.

Menteri Siti langsung menguatkan dengan memastikan bahwa keluarga besar KLHK akan terus memperhatikan keluarga korban yang...

Read More...
Menteri LHK: Saya Kawal, Derap Langkah Dinas LH se Indonesia Wajib Sama!



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar meminta seluruh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, dan sebanyak 126 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kota se Indonesia untuk bersinergi antar Dinas dan dengan Kementerian LHK sebagai modal utama menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan hidup di tingkat tapak.

Tidak boleh ada lagi pernyataan menolak atau menghindar dari keterlibatan membantu Kepala Daerah menyelesaikan masalah di lapangan, misalnya dengan alasan ditariknya kewenangan atau minimnya anggaran. Karena pemerintah berkewajiban melaksanakan amanat dalam UUD 1945 berkaitan dengan tanggungjawab memberikan lingkungan hidup berkualitas yang menjadi hak rakyat.

''Persoalan lingkungan terlalu kompleks, menyelesaikannya harus ada interaksi antar dinas. Semua harus satu derap langkah yang sama. Kalau tidak kuat di Kabupaten, pakai kekuatan Provinsi. Jika tidak kuat juga pakai kekuatan Kementerian. Akan saya kawal langsung ke Dirjen-dirjennya,'' tegas Menteri Siti membuka acara Rapat Kerja Tekhnis pemulihan lingkungan serta pengendalian pencemaran, yang digelar KLHK, di Lombok,NTB, Senin (9/3/2020).

Mantan Sekjen Kemendagri ini mengatakan Indonesia sedang memasuki mainstrem atau arus utama baru pembangunan. Tahun 2000 mainstrem-nya adalah perempuan (gender), lalu good governance (pemerintahan yang baik) tahun 2005, dan perubahan iklim di 2017.

''Sekarang Presiden Joko Widodo sangat tegas dan perhatian pada lingkungan hidup. Mainstrem pembangunan salah satunya akan sangat memperhatikan bencana alam. Jadi tidak ada lagi orang LH cuma mikirin tekhnis pencemaran dan AMDAL saja,  tapi harus seluruh aspek. Cara kerjanya jangan lagi seperti yang dulu-dulu, karena itu butuh interaksi dan sinergi,'' katanya.

Menteri Siti berkali-kali mengingatkan agar Kepala Dinas lebih aktif melakukan analisis  untuk memberi telaahan staf pada Kepala Daerah, mengingat mandat yang berat soal lingkungan dan kerja nyata pemerintah sangat ditunggu rakyat. Banyak daerah yang beban lingkungannya...

Read More...
Kisah Sukses Aktivis Lingkungan: Ciliwung Bersih Hingga Zero Karhutla



Tiga aktivis lingkungan menceritakan kisah sukses kemitraan masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), pada rangkaian acara Rapat Kerja Tekhnis pemulihan lingkungan serta pengendalian pencemaran, yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di Lombok, NTB,Minggu (8/3/2020) malam.

Kolaborasi antara kelompok masyarakat, NGO, Pemda, Swasta, dan Pemerintah, dikatakan oleh para penggiat aktif di tingkat tapak ini telah terbukti membawa perubahan yang ditandai dengan pulihnya kualitas lingkungan hidup.

''Kami mulai berkecimpung di Ciliwung tahun 2000 dengan konsep konservasi alam dan petualangan untuk anak. Tahun 2010, kondisi Ciliwung semakin parah akibat sampah dan limbah. Akhirnya saya memilih pensiun dini dan bangun komunitas sahabat Ciliwung,'' kisah Hidayat, Pendiri Yayasan Sahabat Ciliwung.

Mantan karyawan swasta ini mendapat dukungan dari Pemda dan KLHK. Hingga saat ini sudah terbentuk 9 komunitas di masing-masing wilayah per kelurahan di Depok. Kegiatan yang mereka lakukan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga bisa memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar, karena menggabungkan konsep konservasi, edukasi, dan wisata alam sungai.

''Kami dapat dukungan KLHK sampai terbentuk namanya patroli sungai. Sekarang semakin banyak yang terlibat membersihkan Ciliwung, sehingga mulai dapat dinikmati lagi ikan-ikan endemik Ciliwung. Harapan kami kondisi ini terus membaik dengan dukungan semua pihak,'' kata Hidayat.

Kisah sukses lainnya datang dari Sadikin, Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA) Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) berulang dan puncaknya tahun 2015, meninggalkan duka yang dalam. Tidak hanya rugi karena tanaman pertanian yang akan dipanen hangus terbakar, Sadikin juga harus kehilangan anaknya yang meninggal karena ISPA.

Ia lantas bangkit bersama warga sekitar untuk mengatasi Karhutla. Melalui binaan PT Pertamina (Persero) Refinery...

Read More...
Pengarahan Menteri LHK dalam Acara Pembukaan Rakernis Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, di Lombok, NTB, 9 Maret 2020

             

Read More...
Pemda Mataram Sulap Sampah Jadi Energi



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengunjungi TPA Regional  Kebon Kongok di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk melihat keberhasilan proses pengolahan sampah menjadi energi dengan teknologi RDF (Refused Derived Fuel).  Teknologi ini mampu mengubah sampah menjadi briket  yang dapat menjadi substitusi batu bara sebagai bahan bakar ramah lingkungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU. Alat pengolah sampah ini sebagian sudah mampu dibuat mandiri oleh Indonesia.

"Saya dan Pak Gubernur mengunjungi TPA, kami sudah dilaporkan bahwa sudah ada akitvitas teknologi RDF, dari sampah menjadi bahan bakar dengan teknik pellet dan melihat tadi bagus sekali, mesinnya juga dibuat sendiri, lalu pakai mesin pencacah, tekniknya dengan fermentasi, mesin pembentuk pelletnya. Itu bisa jadi bahan substitusi batu bara untuk PLTU. Selain juga bisa untuk gas", ujar Menteri Siti seusai melihat langsung proses pengolahan sampah tersebut.

Menteri Siti sangat mengapresiasi langkah konkrit yang ditunjukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB yang telah bekerjasama dengan PT. PLN dan PT. Indonesia Power untuk merealisasikan proyek pengolahan sampah ini. Proyek ini juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai sumber bahan baku sampahnya, sehingga dikenal juga dengan istilah Program Jeranjang Olah Sampah Setempat (JOSS). Dengan pelibatan masyarakat, maka selain lingkungan menjadi bersih dari sampah juga memutar ekonomi melalui skema circular economy.

"langkah ini sangat baik, seperti tadi saya katakan, ini contoh yang konkrit di lapangan, hasilnya juga kelihatan, nanti masyarakat akan dapat manfaatnya," katanya.

Melalui teknologi RDF di TPA Kebon Kongok Menteri Siti berharap permasalahan sampah di NTB khususnya di Mataram, Lombok dapat selesai. Dengan kapasitas pengolahan sampah mencapai 30 ton perhari  dan akan terus ditingkatkan, maka diharapkan produksi sampah perhari yang mencapai 300 ton bisa diselesaikan.

"Yang pasti masalah sampah kita selesaikan. Jadi dari 300 ton sampah per hari...

Read More...
Komunitas Selam KLHK Bersihkan Sampah Laut di Labuan Bajo



Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2020, Komunitas Diver (Penyelam) KLHK melaksanakan aksi pengambilan sampah laut (underwater clean up) di perairan Waecicu Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (5/3/2020).

Aksi bersih sampah yang melibatkan 22 penyelam ini, dilakukan di kedalaman 5 dan 10 meter, pada luas area 150 meter. Hasil yang didapatkan berupa sampah sekitar 48,99 kg, yang terdiri dari plastik daur ulang 86 buah (23,8 kg), plastik sekali pakai 46 buah (9,3 kg), kertas 2 buah (0,07 kg), karet 2 buah (0,1 kg), tekstil 1 buah (0,07 kg), kayu 2 buah (10,96 kg), logam 9 buah (0,07 kg), dan kaca 3 buah (4,62 kg).

Inspektur Wilayah II KLHK Sumarto, selaku koordinator Komunitas Selam KLHK, mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu sumbangsih para penyelam dalam rangka HPSN Tahun 2020.

"Jadi pada pelaksanaannya dibagi 4 grup, keempatnya bertemu di satu point pertemuan. Kita kumpulkan sampahnya, diangkut ke pesisir. Selanjutnya kita pilah menjadi 10 jenis sampah.
Dari masing-masing jenis itu kita timbang, contohnya plastik daur ulang kita hitung jumlah dan beratnya yaitu sekitar 23 kg dan seterusnya. Setelah dipilah, ditimbang, lalu dikirim ke pusat daur ulang," jelas Sumarto.

Pemilahan dilakukan untuk mengetahui jenis sampah apa yang dominan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pengurangan sampah, khususnya plastik.

"Kebijakan umum sampah pada prinsipnya harus dimanfaatkan, agar memberikan manfaat ekonomi. Selain itu, prinsip pengelolaan sampah juga bisa dengan 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recyle," pungkas Sumarto. (*)  

Read More...
Nyanyian Anak SLB Labuan Bajo Ajak Indonesia Peduli Sampah


Didampingi penyanyi yang juga aktivis lingkungan Oppie Andaresta, puluhan anak-anak Sekolah Luar Biasa (SLB) Labuan Bajo menyanyikan lagu yang berisi ajakan peduli sampah.

Mereka menyanyi penuh semangat di hadapan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, yang datang bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, untuk memimpin aksi bersih pantai di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT.

''Buang sampah di tempatnya, hanya semudah itu. Mulai dari hal kecil, kita harus disiplin. Sampah plastik dan organik kita pisahkan, karena bisa diolah lagi. Sampah plastik kita sulap jadi barang berguna. Sampah organik jadi pupuk tanaman,'' begitu bunyi petikan lirik lagu. Menko Luhut dan Menteri Siti terlihat ikut menikmati lagu dan memberikan semangat dengan bertepuk tangan.

Kehadiran anak-anak SLB ini merupakan rangkaian dari Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diikuti lebih dari 10.000 peserta, Jumat (6/3/2020). Berbagai agenda HPSN telah digelar di berbagai daerah se Indonesia, dan secara nasional dipusatkan di lima destinasi pariwisata super prioritas, yaitu Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur, Danau Toba, dan Likupang.

''Kami sangat berterimakasih pada Bapak Presiden Jokowi, Pak Luhut dan Ibu Siti, yang telah memilih Labuan Bajo menjadi salah satu lokasi HPSN 2020,'' ungkap Wakil Gubernur NTT, Josep Nae Soi.

''Pemerintah telah banyak memberikan perhatian yang tidak henti-hentinya pada kami. Ini menjadi sinyal kuat bagi rakyat NTT untuk bersih-bersih sampah,'' tambah Josep.

Khusus di Labuan Bajo, pemerintah membangun fasilitas pengelolaan berupa TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) atau Pusat Daur Ulang Pengelolaan Sampah (PDU). Melengkapi sarana ini juga diberikan motor sampah sebanyak 8 unit dan 60 unit tempat sampah tematik.

KLHK juga melakukan langkah detasering bantuan pembinaan kepada Pemda Kabupaten Manggarai Barat, melalui pendampingan penyusunan Jakstrada, edukasi pengelolaan sampah melalui PDU dan Bank sampah, pemberian 40.000 bibit tanaman dan...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9