Thursday, September 20, 2018

KOHESI SOSIAL YANG TERKOYAK ? : ETIKA BERDEMOKRASI BISA MENOLONG


KOHESI SOSIAL YANG TERKOYAK ? :
ETIKA BERDEMOKRASI BISA MENOLONG
Oleh : Siti Nurbaya/DPP PARTAI NASDEM *)

          PENDAHULUAN
  1. Reformasi 1998 di Indonesia membawa harapan besar antara lain tumbuhnya kehidupan politik yang sehat, penyelenggaraan negara yang baik, bersih,supremasi hukum, berkebebasan yang bertanggung jawab serta pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Hingga Mei 2018 ini berarti telah mencapai kurun waktu 20 tahun dan kita baru melihat harapan itu akan dapat berwujud.
    ....
  2. Masa reformasi yang diharapkan dapat memancarkan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai yang baik (atau yang bagaimana seharusnya), ternyata masih mengalami banyak hambatan. Politik yang seharusnya merupakan perjuangan gagasan-gagasan untuk kepentingan bersama masyarakat, justru telah memunculkan kepentingan pribadi dan atau golongan. Begitu pula, politik sebagai cara yang bijak dan cerdas untuk mencapai tujuan bersama bangsa, berkembang secara tidak bijaksana, melibatkan grass root. Politik yang oleh beberapa ahli dicirikan sebagai seni untuk mengabdikan diri (Hannah Arendt, 1958) ternyata telah memunculkan ciri kenyataan mengalami deviasi dan justru telah memperlihatkan citra buruk di mata masyarakat.
    ....
  3. Dalam kondisi demikian, maka tidak salah bila demokrasi di Indonesia telah memunculkan ciri demokrasi yang dinilai lemah dalam etika, dimana dalam kurun waktu 20 tahun ini merembet ke tingkat grass root yang sudah cukup mengkhawatirkan. Bisa kita katakan bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami ujian. Jika demokrasi hanya dicirikan dengan sistem pemilihan umum atau ”pendekatan elektoralisme”, maka demokrasi hanya diartikan sangat sempit dan hanya menyuburkan pertumbuhan rezim-rezim yang berebut kekuasaan. Konsep pendekatan ini sangat beresiko, atau terjadi kekeliruan elektoral, yaitu suatu bisa dengan mengistimewakan pemilu diatas dimensi-dimensi lain seperti terabaikannya hak-hak sebagian masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses kekuasaan serta menciptakan arena-arena pembuatan kebijakan penting yang berada di luar kendali pejabat terpilih. Atau dengan kata lain,bukan tidak mungkin akan lahir suatu situasi yang disebut ” demokrasi kaum penjahat” (Olle Tornquist, 1991 State and civil society in Indonesia,Bulletin of Concerned Asian Scholars, vol 30:3). Di Indonesia, ancaman seperti ini sudah muncul cirinya, ketika perilaku anarkis dalam rangka Pilkada bermunculan. Persoalan yang paling mutakhir ialah kelemahan komunikasi politik munculnya issue dan kesimpang siuran informasi. Ini lebih mengkhawatirkan dari hanya soal anarkis, karena “demokrasi penjahat” seperti di bawa masuk ke tingkat grass root.
    ....
  4. Pada situasi yang demikian, maka yang dibutuhkan ialah pelajaran, pemaknaan dan penerapan demokrasi yang berlandaskan pada etika moral yang diikuti dengan penegakan hukum. Dalam hal ini peran politik sangat penting untuk proses demokratisasi secara bermoral. Konsolidasi politik melalui sistem pemilu, memerlukan aktor-aktor politik yang memiliki komitmen demokrasi yang tinggi, sehingga praktek demorkasi dalam sistem politik baik di partai politik, legislatif dan eksekutif selalu didasarkan atas kepentingan masyarakat yang lebih baik. Dengan kata lain, membangun etika demokrasi untuk mewujudkan ketahanan politik nasional menjadi sangat penting.

    KOHESI SOSIAL DAN PEMILAHAN SOSIAL

  5. Kohesi sosial yang direfleksikan dari kondisi yang terjadi akhir-akhir ini menjadi indikasi bahwa ada persoalan dalam interaksi politik. Ada yang tidak pas. Indonesia memang terbangun dari keanekaragaman (diversity) dan terajut dalam kemajemukan (pluralis) sebagai satu bangsa. Proses perajutannya juga berlangsung cukup lama dalam pengerucutan nilai-nilai, sebagai sebuah value establishment, dimulai dari 1908, 1928, 1945 hingga sekarang. Turun naik proses harmoni dan disharmoni yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Semuanya dapat dirangkum dalam pengelolaan negara Indonesia yang sama-sama disepakati lahir sebagai negara bangsa melalui Proklamasi Agustus 1945.

    Pada masa lalu nilai-nilai pluralisme dirangkum dalam Wawasan Nusantara, dan harus diakui bahwa konsep Wawasan Nusantara yang mengakomodir pluralisasi sangat tegas memaknai Indonesia sebagai Pluralisme. Refleksi operasionalnya ketika itu berlangsung antara lain dalam bentuk sosialisasi ideoleogi Pancasila dengan format kegiatan P4. Wawasan Nusantara berkembang ketika itu sebagai alat dalam dialogantar pluralisme masyarakat untuk saling menyadari dan memahami kulturmasing-masing. Saat sekarang Presiden telah membentuk Unit KerjaPresiden Pembinaan Ideologi Pancasila untuk antara lain menyediakan ruang dialog antar etnis, sehingga pluralisme bisa dipahami dan dapat memperpendek ruang dan jarak pemaknaan antar suku-suku bangsa,golongan atau elemen-elemen yang bersifat plural di Indonesia.
    ....
  6. Per definisi, pluralisme adalah nilai-nilai yang menghargai perbedaan danmendorong kerjasama bersama berdasarkan kesetaraan. Didalamnya terkandung dialog untuk membangun hubungan antar unsur dengan latar belakang yang berbeda, termasuk juga adanya kerjasama untuk mencapai tujuan yang searah. (Endy M Basyuni, 2007). Pluralisme menurut ilmuilmu sosial berarti kerangka interaksi yang menunjukkan adanya sikap saling menghargai, toleransi satu sama lain dan saling hadir bersama secara produktif dan berlangsung tanpa konflik atau terjadi asimilasi (Wikipedia, 2007).

    Sementara itu, menurut Azyumardi Azra (mengutip Furnivall, 1944), bahwa masyarakat plural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur-unsur atau tatanan-tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu unit politik tunggal. Teori ini berkaitan dengan realitas sosial politik Eropa yang relatif homogen, tetapi sangat diwarnai chauvinisme etnis, rasial, agama dan gender. Sementara itu menurut Aung San Suu Kyi, (1991) bahwa pluralisme, tepatnya berkembang karena adanya perbedaan kultur yang penting bagi bangsa dan rakyat yang berbeda untuk sepakat akan hal-hal mendasar yaitu nilai-nilai kemanusiaan yang direfleksikan sebagai faktor pemersatu.

    Kata pluralisme muncul dalam kondisi atau peristiwa termasuk diantaranya peristiwa sensitif seperti terkait dengan agama, suku, gender, hak azasi manusia dan budaya. Secara lebih spesifik issue pluralisme di Indonesia terkait dengan issue agama, gender, hak azasi manusia, masyarakat hukum adat, issue putra daerah dan gejala pemilahan sosial sebagai reaksi atas kebijakan nasional. Pada perspektif birokrasi, pluralisme adalah filosofi demokrasi keterwakilan dalam roda pengambilan keputusan dimana kelompok atau golongan menikmati aktivitasnya, legitimasinya dan pengaruhnya dalam merumuskan kebijakan publik.

    Implikasi utamanya ialah : pertama, harus ada keseimbangan dalam distribusi kekuasaan; kedua, adanya semangat kompetisi dan partisipasi diantara kelompok yang terorganisir dengan baik (bukan individual) yang hadir dalam sistem sosial yang ada dan ketiga, harus ada penilaian tentang kondisi plural untuk menghindari dominasi elit yang dapat mengganggu nilai keterwakilan. (Mazziotti DF, Journal of the American Institute of Planners, 1974)
    ....
  7. Beberapa hal yang relevan dalam persoalan pluralisme dalam perspektif birokrasi, diantaranya : Pertama, persoalan agama dan syariah, muncul berupa pengaturan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini, bagi birokrasi yang perlu menjadi pertimbangan serius adalah prinsip dalam konsep keseimbangan bagi semua pihak. Kedua, persoalan yang mengarah pada pornografi, dimana bagi birokrasi harus dapat menilainya dengan prinsip keseimbangan penghargaan kepada keberadaan dan norma-norma dalam masing-masing unsur masyarakat. Ketiga, persoalan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang mempunyai kebersamaan yang kuat, artinya, manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, mempunyai corak magis religius yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.

    Pada tahap lanjut, masalah masyarakat hukum adat dikaitkan dengan pluralisme juga akan mengena pada persoalan hak azasi manusia dan hak atas akses pada sumberdaya alam. Seperti diketahui bahwa salah satu ciri masyarakat hukum adat ialah melekat pada sumberdaya lahan (tanah), air dan hutan. Presiden Jokowi telah secara nyata memberi dukungan kepada MHA. Pemerintah saat ini telah secara sistematis menyiapkan aktualisasi pluralitas di Indonesia. Dan Partai Nasdem merupakan partai yang memperjuangkan MHA dan pluralisme.
    ....
  8. Yang terjadi saat ini dan cukup mengkhawatirkan terkait dengan gangguan kohesi sosial. Kohesi didefinisikan sebagai ikatan antara molekul dalam satu unsur. Dalam kehidupan bermasyarakat, kohesi sosial diartikan sebagai pertautan dan ikatan bersama masyarakat dalam satu bangsa, dalam hal ini Bangsa Indonesia. Kita mengalami indikasi gangguan kohesi sosial akibat kondisi situasi politik juga sebagai konsekwensi dari beberapa kebijakan. Cukup signifikan kita lihat sejak awal reformasi, bahwa telah terjadi gangguan kohesi sosial yang berkembang di berbagai daerah. Beberapa indikasi gangguan kohesi sosial itu meliputi : konflik horizontal atas alasan atau dihubunghubungkan dengan alasan agama, seperti di Ambon, Poso dengan fakta ikatan kohesif dalam masyarakat menjadi terganggu. Simultan dengan indikasi konflik atas alasan agama, juga berkembang konflik atas alasan kesukuan seperti di Sambas, Sampit dan sebagainya yang untuk itu melalui berbagai upaya proses damai, pada akhirnya dapat diatasi dan terjadi pemulihan.

    Gesekan antar etnis terdeteksi akibat misalnya antara lain format perasional budaya yang tidak sesuai serta indikasi persaingan dalam akses terhadap sumber-sumber perekonomian. Terjadi pula indikasi perkelahian massal antar penduduk kampung karena persoalan kebijakan pemerintah, misalnya terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemekaran wilayah, industri, kawasan hutan, tempat pembuangan akhir sampah, pencemaran dan juga akibat kebijakan yang mengandung ekses lanjut seperti timbulnya “kecemburuan” sosial dalam masyarakat baik antar kelompok atau antar individu. Indikasi lainnya ialah gejala pemilahan sosial yang tumbuh berbarengan dengan penguatan identitas sosial masyarakat daerah akibat otonomi daerah.

    Wujud konkret gejala pemilahan sosial itu diantaranya issue separatis atau resistensi atas kebijakan nasional diawal-awal kebijakan desentralisasi. Situasi itu tidak lagi menonjol sekarang. Pemerintah Jokowi telah melakukan langkah akomodatif dengan cukup baik. Rataskab bersama Gubernur, Presiden dalam rapat-rapat kabinet itu adalah langkah nyata yang positif. Masalahnya sekarang justru kohesi sosial dengan indikasi memburu kekuasaan politik yang melibatkan tingkat grass root, sehingga mengganggu kamtibmas dan bahkan indikasi pengabaian terhadap makna konstitusionalitas. Desain sistim politik kita mengedepankan institusionalisasi, daripada personifikasi.

    TANTANGAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI INDONESIA
    ....
  9. Kita ditantang untuk perlu lebih melakukan elaborasi pendekatan, metoda, tata cara, tampilan sikap/prilaku dan segala hal yang berkaitan dengan refleksi aktualitas masing-masing elemen bangsa pada tempat , posisi dan profesinya masing-masing untuk satu tujuan yaitu sebagaimana yang tercantum dalam tujuan negara. Oleh karenanya pilihan yang ada ialah perlunya pengelolaan nilai-nilai atau values management ini dapat kita laksanakan dan diawali dengan pemahaman serta komitmen kita dalam menerapkan Pancasila, dengan mengenali bahwa :

    * Pancasila bernilai mempersatukan bangsa;
    * Pancasila adalah karakter dan potret diri bangsa Indonesia;
    * Pancasila dipraktekkan pemimpin sebagai pedoman saling menghormati pandangan yang beragam/majemuk dan
    * Pancasila sebagai pedoman dalam memelihara dan mengelola tatanan kemasyarakatan.

    Dengan pendekatan tersebut, kita lihat bahwa sikap dasar bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki kelenturan atau fleksibiltas atau daya adaptasi, sekaligus kita memilki sumberdaya berlimpah dan sejarah panjang bernegara secara demorkatis. Untuk itu tidak perlu ada keraguan alam berkiprah secara internasional dengan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki berdasarkan Pancasila.
    ....
  10. Beberapa perkembangan dan perubahan yang dapat kita tarik sebagai pelajaran meliputi aspek atau ukuan-ukuran berikut ini :

    Pertama, dalam SISTEM POLITIK, kenyataan yang kita saksikan ialah bahwa kekuasaan diperoleh elit Politik dengan sistem perwakilan dan terjadi rekayasa antara lain Money Politics, nepotisme dan pemanfaatan masa mengambang (Floating mass). Gambaran yang demikian membawa akibat yang kurang sehat dalam aktualisasi kehidupan politik, terutama para aktor politik seperti para politisi/legislator, partai politik, sehingga yang muncul ialah gejala power seeking politician.

    Kedua, pada aspek HUKUM, gejala yang muncul ialah hukum diinterpretasikan menurut kepentingan kelompok. Beberapa gejala yang muncul juga berupa aplikasi hukum yang bahkan telah memicu fragmentasi di tengah masyarakat. Masih ada juga masalah-masalah HAM yang oleh masyarakat dianggap belum tuntas.

    Ketiga, ORIENTASI KEBIJAKAN EKONOMI pada beberapa aspek masih ada kekhawatiran akan KKN dengan “Crony Capitalist” lama maupun baru. Justifikasi kebijakan ekonomi yang sangat penting seperti misalnya berkaitan dengan sumberdaya alam, belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan mengandung berbagai interpretasi masyarakat. Pemerintah melakukan corrective action dengan keadilan ekonomi melalui program akses lahan (hutan), peluang usaha dan
    peningkatan SDM.

    Keempat, SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PLURALISME memilki ruang yang sempit, dimana ada potensi gangguan Pluralisme di tengah masyarakat, perkembangan yang belum menunjang tumbuhnya diversifikasi budaya.

    Kelima, RESPON MASYARAKAT TERHADAP GLOBALISASI yang cukup bervariasi dan masih terdapat indikasi mendukung atau menolak globalisasi dari kelompok masyarakat perorangan dan disisi lain dihadapkan pada semakin deras masuknya kelompok-kelompok profesional asing ke tanah air. Globalisasi belum direspons dalam bentuk persiapan diri untuk berkompetisi, meskipun terhadap issue global sudah ada pemahaman seperti terkait perubahan iklim.

    Keenam, SIKAP TERHADAP AGAMA dalam bentuk jargon-jargon agamis untuk legitimasi dirasakan dan menstimulir fragmentasi respons di tengah masyarakat.

    Ketujuh, PRAKTEK DEMOKRASI MASYARAKAT Partai Politik pada kenyataannya tidak melakukan pendidikan politik rakyat sebagaimana mestinya. Secara keseluruhan demokrasi tidak dimengerti oleh rakyat sebagaimana mestinya. Disisi lain juga terindikasi keadaan dimana pers menjadi tempat penyampaian aspirasi dan permasalahan masyarakat, sehingga harus menjadi pelita, pemberitaan yang mendidik, bukan provokatif, apalagi memberikan contoh-contoh cemooh dan debat secara
    tidak santun.

    Kedelapan, POSISI TAWAR MASYARAKAT DALAM PEMERINTAH, muncul dengan gejala yang lebih baik dan masyarakat memiliki kesempatan untuk aktualisasi diri.

    ETIKA DAN MORAL POLITIK SEBAGAI MODAL

  11. Secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani ”ethos” yang berarti "adat istiadat” atau ”kebiasaan”, yang berarti tata cara hidup yang baik, ada diri seseorang ataupun masyarakat, dianut dan diwariskan dari atau generasi ke generasi lain, dilakukan dalam bentuk kaidah, aturan atau norma yang dikenal, dipahami dan diajarkan secara lisan dalam masyarakat. Akidah, norma atau aturan ini menyangkut baik buruk perilaku manusia; dapat berarti hal-hal apa yang baik yang harus dilakukan dan hal-hal apa yang buruk yang harus dihindari. (Sonny Keraf, 2002 dalam Etika Lingkungan).

    Etika juga berisikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang harus dijadikan pegangan dalam menuntun perilaku. Etika juga memberi kriteria bagi penilaian moral tentang apa yang harus dilakukan dan tentang apakah sesuatu tindakan dan keputusan dinilai sebagai baik atau buruk secara moral.
    ....
  12. Dalam setiap bidang, etika diperlukan sebagai piranti lunak (software) untuk menuntun orang dalam bertindak. Dalam bidang hukum misalnya seseorang penegak hukum memakai atribut etikanya agar keputusan-keputusan dan hukum yang dihasilkan memiliki nilai keadilan. Begitu pula dalam bidang ekonomi, pelaku ekonomi menjalankan dengan etika, agar memilki hubungan yang baik dan menjamin keberlangsungan transaksi ekonomi yang menguntungkan serta untuk saling membangun kepercayaan.

    Etika dalam politik merupakan syarat yang diperlukan dalam berdemokrasi, dimana etika akan berfungsi sebagai pegangan dalam korelasi dengan tanggung jawab kepada yang memilih. Dalam politik bentuk tanggung jawab itu ialah amanah untuk melaksanakan program politik yang telah dijanjikan. Juga berkaitan dengan bagaimana cara menjalankan kekuasaan serta menjaga hubungan lembaga-lembaga politik. Dalam hal ini menjalankan kekuasaan diartikan sebagai etika untuk menjunjung tinggi cita-cita agar yang diamanatkan oleh UUD yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
    ....
  13. Etika berdemokrasi menanggung esensi sebagai berikut: Pertama, sebagai pola kekuasaan yang dilembagakan serta bertanggung jawab kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dimana penguasa bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam hal ini bench marking nya ialah partisipasi rakyat dalam politik dan fungsi lembaga-lembaga negara berjalan secara efektif (legislatif,eksekutif dan yudikatif). Kedua, sebagai sistem pemerintahan yang tidak diskrimintif terhadap warga negaranya,
    azas persamaan di mata hukum, hukum sebagai supremasi tertinggi yang mengalahkan pengaruh kekuasaan dan pengaruh politik.Ketiga, mejamin tegaknya pluralisme, ada penghargaan terhadap semua bakat, minat, keinginan, pandangan. Keempat, etika mengandung nilai-nilai penyelesaian secara damai dan sukarela, perubahan secara damai, suksesi damai, pengakuan terhadap keanekaramanan, menegakkan keadilan, memajukan ilmu pengetahuan serta pengakuan terhadap kebebasan. (Robert Dahl, 1985 dan Henry B Mayo didalam buku Miriam Budiardjo,1982).

  14. Etika menjadi kepentingan dalam ketahanan nasional di bidang politik, karena etika dapat menjadi indikator konsistensi kecintaan terhadap negara. Etika disini dalam bentuk kerelaan berkorban demi mempertahankan kedaulatan dan persatuan serta kesatuan bangsa. Dalam berdemokrasi etika itu diterjemahkan dalam bentuk reaktifitas
    dalam mengemas janji-janji kampanye dan dalam menjaga kepercayaan masyarakat (Subhilhar, 2009).
    ....
  15. Ketahanan dalam bidang politik tidak melulu berbicara tentang pertahanan, tetapi juga tentang efek samping yang dihadapi jika etika politik dalam berdemokrasi tidak dijunjung tinggi. Dalam hal ini bisa terefleksi dalam arti kepuasan dan ketidak puasan terhadap kebiijakan pemerintah. Dalam hal muncul kepuasan, maka akan semakin mmembangun motivasi dan memompa kemajuan dan sebaliknya dalam hal berkembang ketidakpuasan, maka apabila tidak dapat diakomodasikan akan memunculkan kelompok ekstrim seperti separatis.
    ....
  16. Demokrasi secara umum dicirikan oleh empat hal pokok, yaitu :
    Pertama, keberadaan sistem pemilihan umum yang jujur dan adil.
    Kedua, adanya pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif.
    Ketiga, adanya kemauan dan langkah politik untuk selalu melakukan promosi dan pperlindungan HAM, khususnya hak-hak sipil dan politik.Keempat, adanya masyarakat demokratik yang merefleksikan masyarakat yang percaya diri (self confident society) antara lain dalam bentuk berbagai asosiasi masyarakat madani (civil society) .Hal-hal tersebut terikat secara fundamental dengan subyek etika. Etika pada dasarnya adalah bangunan terorganisasi tentang pengetahuan (the organised body of knowledge) yang seharusnya mencakup pula perilaku dan metoda yang membentuk sikap.
    ....
  17. Reformasi Indonesia sudah berlangsung 20 tahun dan telah melahirkan kebebasan. Namun kebebasan tetap harus ada batasnya demi kepentingan bersama dalam masyarakat. Jika kebebasan tidak ada batasnya, maka akan muncul anarkisme dan chaos lebih jauh lagi akan membahayakan tatanan masyarakat (kebencian, konflik horisontal, ancaman fisik individu) dan gangguan tramtibmas. Kebebasan harus tidak  dikendalikan oleh hawa nafsu untuk memenuhi tujuan atau kepetingan sesaat yang melupakan tujuan jangka panjang. Oleh karena itu, etika membutuhkan kemampuan intelektual dalam memecahkan masalah secara logika dan rasional, juga dengan kecerdasan emosional melihat dengan mata hati dan perasaan diri sendiri dan perasaan pihak lain, membangun empati, kepedulian sosial, soldaritas dan interaksi sosial yang simpatik.

    ETIKA BERDEMOKRASI UNTUK KETAHANAN NASIONAL BIDANG POLITIK

  18. Demokrasi pada dasarnya akan direfleksikan dalam bentuk menyelenggaraan negara, hubungan antara penuasa dan rakyat yang dicirkian dengan tata kepemerintahan yang baik, terbuka, taat hukum dan memiliki kompetensi. Beberapa hal yang diharapkan untuk membangun etika berdemorkrasi diantaranya :
    (1) berkurangnya prilaku moral hazards, yaitu pemahaman akan makna kebebasan yang harus tidak tanpa batas;
    (2) peraturan perudangan yang mendukung untuk tujuan proses demokrasi yang sehat;
    (3) Penegakan hukum yang tegas dan konsisten, bukan hanya formalisme dan legalisme, tetapi betul-betul substansial dirasakan keadilan masyarakat;
    (4) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, yang menjadi modal bagi pemahaman dan komitmen atas berbagai aturan.
    ....
  19. Etika berdemokrasi akan dicirikan pula dengan indikator utamanya yaitu :
    (1) orientasi kekuasaan untuk program bukan hanya untuk menguasai;
    (2) terciptanya target pembangunan nasional karena ketahanan politik;
    (3) berlangsungnya proses check and balance;
    (4) meningkatnya kemampuan warga negara dengan adanya demokrasi. (5) membangun kemandirian kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terlepas dari ketergantungan pada pihak asing. Membangun etika berdemokrasi dapat didekati dari upaya-upaya melakukan pemecahan atas hal-hal tersebut butir 18. Intinya adalah kita harus dapat menaati moral hazards, membangun regulasi, peraturan perundangan, menegakkan hukum dan meningkatkan kualitas SDM.
    ....
  20. Strategi yang dapat dikemukakan diantaranya ialah :

    Pertama, merombak kultur politik yang buruk saat ini dengan rekonsiliasi politik nasional dalam arti yang lengkap dan utuh. Artinya kebersamaan di kalangan elit politik baik secara formal ataupun informasi memadukan atau mengkonsolidasikan tidak saja kepentingan tetapi juga wawasan untuk satu tujuan yaitu cita-cita dan tujuan negara.

    Kedua, mengembangkan regulasi, peraturan perundangan yang mendorong terbangunnya etika dan moral politik, misalnya dengan melihat kembali berbagai UU yang penting untuk ditekankan pada aspek moral dan etika, demikian pula UU tentang etika penyelenggaraan negara yang sudah pernah direncanakan namun belum dapat dikembangkan oleh DPR.

    Ketiga, langkah-langkah penegakan hukum secara lebih baik melalui sistem hukum, aparatur hukum yang baik sampai pada upaya penegakan hukum serta membangun budaya hukum masyarakat (taat hukum dan juga kritis)

    Keempat, tentu saja ada kebutuhan untuk peningkatan sumberdaya manusia Indonesia, sehingga sebagai satu tatanan, kita akan membangun interaksi antara negara dan warga negara .

    Demokrasi yang berkembang di Indonesia harus berlangsung dengan guidance, sehingga memiliki arah yang jelas. Pertimbangan untuk melakukan penyempurnaan kembali UUD setelah amandemen UUD 1999-2002 mungkin menjadi salah satu hal yang perlu menjadi pertimbangan penting.


    DPP Partai Nasdem, 8 Mei 2018.
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Hari Konservasi Alam, Menteri LHK Ingatkan Ancaman Kepunahan

Konservasi alam menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia. Karenanya pemerintah menetapkan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) setiap tanggal 10 Agustus. Tujuannya agar konservasi alam semakin memasyarakat sekaligus sebagai momentum melihat kembali apa yang telah dan harus kita lakukan terhadap alam ini.

Menteri Koordinator bidang perekonomian, Darmin Nasution mengatakan bahwa Indonesia menganut konsep pembangunan berkelanjutan, yang mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

''Artinya bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan harus tetap mempertimbangkan aspek konservasi sumber daya alam yang digunakan, agar tetap lestari sehingga tetap berfungsi dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang,'' kata Darmin saat puncak peringatan HKAN, Kamis (30/8/2018) di Taman Wisata Alam Batu Putih, Sulawesi Utara.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengingatkan kembali pentingnya menjaga sumber daya alam Indonesia. Selain dikenal sebagai 'Megabiodiversity Country' atau negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai 'Biodiversity Hotspot'.

''Yaitu Negara yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, sekaligus menghadapi keterancaman atas kepunahannya juga tinggi,'' kata Menteri Siti.

Keanekaragaman hayati Indonesia menurut LIPI, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 720 jenis mamalia (13% dari jumlah jenis dunia), 1.605 jenis burung (16% jumlah jenis dunia), 723 jenis reptilia, 1.900 jenis kupu-kupu, 1.248 jenis ikan air tawar, dan 3.476 jenis ikan air laut.

Jumlah itu belum termasuk...

Read More...
Indonesia dan Australia Tingkatkan Kerjasama Adaptasi Perubahan Iklim

Australia memiliki sejarah kerja sama yang cukup panjang dengan Indonesia, sebelumnya Indonesia bersama Australia telah melaksanakan Asia Pacific Rainforest Summit (APRS) yang menghasilkan banyak kesepakatan diantara negara-negara Asia Pasifik untuk penyelamatan hutan hujan kawasan ini.

Australia dan Indonesia juga telah melakukan kerjasama dalam bidang penghitungan karbon yang akhirnya tertuang dalam Indonesia National Carbon Accounting System (INCAS), yang merupakan sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) dari Gas Rumah Kaca (GRK), termasuk aktivitas REDD+.

Saat bertemu dengan Duta Besar Australia untuk Lingkungan Hidup, Mr. Patrick Suckling, Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan, “Indonesia ingin meneruskan kerjasama dengan pihak Australia terutama dalam bidang sistem pengukuran karbon kredit, karena Australia dan New Zealand telah mengimplementasikan pengukuran tersebut”.

Indonesia memiliki target penurunan emisi sebesar 29% pada 2030 dan dengan dukungan internasional target tersebut menjadi 41%, dimana penurunannya ditargetkan sebesar 17% dari kehutanan termasuk dari blue carbon forest terutama mangrove, sementara 11% penurunan dilakukan melalui sektor energi.

Setelah mengadopsi Perjanjian Paris di COP-21, Indonesia telah membangun Sistem Registrasi Nasional (SRN) sebagai instrumen dari transparansi kerangka kerja pengukuruan karbon pada tingkat nasional.

SRN yang diperkenalkan kepada publik pada tahun 2016 lalu memiliki peran utama dalam mencatat dan memverifikasi penerapan kontribusi nasional pengurangan GRK termasuk REDD+.

Dalam pertemuan ini Menteri Siti juga...

Read More...
Apresiasi Internasional pada Perubahan Tata Kelola Hutan Indonesia

Informasi, kompleksitas, dinamika serta tindakan korektif sektor kehutanan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, dirangkum dalam sebuah buku berjudul “The State of Indonesia’s Forest (SoIFO) 2018”. Sebuah publikasi yang disiapkan KLHK, FAO Representative dan dukungan Pemerintah Norwegia ini, menyajikan pergeseran paradigma melalui langkah-langkah perbaikan yang berfokus pada penanganan deforestasi dan degradasi hutan, partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, pendekatan baru dalam konservasi hutan, dan peningkatan kontribusi sumber daya hutan untuk pembangunan ekonomi.

“Kami baru saja mempresentasikan buku SoIFO 2018, dan menjelaskannya di Side Event selama sidang The 24th Session of the Committee on Forestry (COFO-24) of the Food and Agruculture Organization (FAO) di Roma, Italia, tanggal 17 Juli 2018 dan memperoleh umpan balik yang menggembirakan”, ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, pada acara Working Lunch on SoIFO The State of Indonesia’s Forests 2018, yang dihadiri duta besar negara sahabat, dan para pemimpin organisasi internasional di Jakarta (8/8/2018).

Sebagaimana diketahui, masalah utama sektor kehutanan di Indonesia meliputi kebakaran hutan dan kabut asap, penebangan dan degradasi hutan, kepemilikan tanah, kepemilikan tanah dan konflik tenurial, dan seterusnya.

Di dalam buku SoIFO 2018 dibahas upaya korektif dan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan tersebut. Soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) misalnya, selama kebakaran besar tahun 2015 Presiden Jokowi secara langsung memimpin proses pengendalian karhutla....

Read More...

Menteri LHK, Siti Nurbaya meminta birokrat KLHK paham bahwa dalam menyelesaikan program kerja tidak hanya berpatokan pada keberhasilan mencapai target secara teknis semata, namun harus memperhatikan ketercapaian sasaran secara politis yaitu memenuhi keinginan masyarakat. Hal ini diungkapkan Menteri LHK, Siti Nurbaya pada Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Tahun 2018 yang diselenggarakan di Auditorium Dr. Soedjarwo Kantor Pusat KLHK, Jakarta (6/8).

“Sasaran kinerja kita bukan hanya sasaran teknis saja, tetapi juga sasaran politis yang artinya apa yang kita kerjakan harus memenuhi harapan rakyat, sehingga dapat membangun kepercayaan rakyat,” urai Siti.

Untuk meningkatkan capaian kinerja yang berkaitan dengan isu strategis KLHK, Siti Nurbaya meminta jajarannya untuk melakukan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari  government menjadi governance, yang meninggalkan pola old public administration menjadi new public management/new public service.

“Kita harus berubah from government to governance, yaitu penyelenggaraan pemerintahan menjadi terbuka dan dalam prosesnya melibatkan partisipasi masyarakat, tidak dapat lagi bekerja secara tertutup dan menegasikan keberadaan masyarakat” tegas Siti.

Perilaku-perilaku bekerja secara konvensional yang masih terjadi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) KLHK juga menjadi salah satu yang dikritik oleh Menteri Siti. Sistem kerja bussines as usual dari jajaran KLHK disebut Siti menjadi sebab selalu terjadi temuan yang berulang pada hasil audit Inspektorat Jenderal KLHK, BPK RI dan BPKP. Menteri LHK meminta birokrat KLHK meninggalkan zona nyaman dan responsif...

Read More...
Menteri LHK Prioritaskan Evakuasi di Taman Nasional Rinjani

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menginstruksikan jajarannya  melakukan prioritas evakuasi bagi seluruh pendaki yang terjebak di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) saat gempa melanda NTB, Minggu lalu. Hingga Senin (30/7), upaya evakuasi terus dilakukan dengan melibatkan TNI, BNPB, Polri, Mapala, tim TNGR, dan pihak terkait lainnya.

"Sesaat setelah bencana, saya koordinasi terus dengan Dirjen KSDAE dan Dirjen Perubahan iklim. Bahkan bila perlu helikopter kita dipakai dulu untuk NTB, membantu evakuasi ataupun drop logistik bagi pendaki yang masih terjebak di dalam kawasan," kata Siti Nurbaya dalam siaran pers.

Keluarga besar KLHK juga tengah berduka, karena mendapat kabar salah satu putra dari staf Balai Litbang LHK Makassar, bernama Muhammad Ainul Takzim, meninggal dunia akibat bencana tersebut.

"Innaalillaahi wainnaa ilaihi rooji'uun. Saya juga mengucapkan rasa dukacita yang sedalam-dalamnya pada seluruh korban, dan juga masyarakat terdampak bencana. Semoga diberi kekuatan dan kesabaran," kata Siti.

Hingga dini hari Senin, jumlah pendaki TNGR yang diperkirakan naik sesuai daftar pengunjung adalah 820 orang.  Rinciannya yang naik tanggal 7 Juli sebanyak 448 orang, dan tanggal 28 Juli sebanyak 372 orang. Jumlah ini masih bisa bertambah termasuk porter guide, serta tamu yang naik tanggal 25 dan 26 Juli. Pengunjung yang sudah terdaftar turun sampai hari Minggu, sebanyak 680 orang.

Saat ini masih ada yang terjebak di jalur pendakian, mereka berada di dua titik yaitu di jalur Sembalun, dan Batu Ceper.

"Untuk evakuasi ada bantuan personil Koppasus 100 orang, dan ada heli dari Kodam Udayana...

Read More...
KSP Konsolidasikan  Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan

Paling tidak ada empat alasan sehingga urgensi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2018 ini menjadi penting.

Dalam satu bulan ke depan hingga 2019, Indonesia akan menghadapi tiga peristiwa penting. Yakni pesta olahraga Asian Games XVIII di bulan Agustus, Annual Meeting World Bank-IMF 2018 bulan Oktober di Bali, dan pesta demokrasi pada April 2019.

Di sisi lain, negara tetangga, Malaysia sudah memuji upaya pemerintah mencegah asap dan Karhutla tahun 2017.

Betapa pentingnya penanganan Karhutla ini, terlihat dari sikap Presiden Joko Widodo sendiri yang tak mau kompromi dengan adanya kebakaran hutan dan lahan untuk tahun 2018.  "Kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan tidak tertangani aturannya masih sama, masih ingat? Dicopot!" ujar Jokowi dalam rapat soal Karhutla di Istana Negara, Selasa (6/2/2018).

Oleh karena itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam Rapat Persiapan Pemantauan Karhutla 2018, Rabu (25/7/2018) di Bina Graha, Jakarta meminta pemerintah daerah, KLHK, Polri, TNI, BIN, BMKG, BNPB, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait untuk bekerja keras menuntaskan masalah ini. “Saya minta, agar kita semua mengerahkan kemampuan maksimal dan bekerja bersama untuk menanggulangi kebakaran hutan,” tegasnya.
 
Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan perbaikan proses kerja masing-masing kementerian dan lembaga.
Dalam laporannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkap, kementeriannya melakukan monitoring langsung di wilayah-wilayah yang kerap dilanda kebakaran hutan dan lahan. Seperti Kalimantan Tengah, Jambi, Sumsel, Kalimantan Barat,...

Read More...

Menteri LHK, Siti Nurbaya mengunjungi pameran Pekan Lingkungan Hidup Kehutanan (PLHK) 2018 di JCC Senayan (21/7/90). Setibanya di lokasi, Menteri Siti langsung mengunjungi booth peserta pameran PLHK 2018.

Di booth pameran Direktorat Pengelolaan Sampah, KLHK, Menteri Siti mencoba smart dropbox, yaitu sarana yang disediakan bagi konsumen untuk menukarkan sampah berupa botol plastik dengan saldo uang elektronik T-cash. Satu sampah botol plastik dihargai 50-60 rupiah di smart dropbox ini. Konsep smart dropbox ini hasil kerjasama KLHK, Telkomsel, Alfamart, Danone dan pengembang aplikasi Smash. Smart dropbox ini masih dalam uji coba di sekitar 80 gerai ritel Alfamart. Targetnya dalam setahun mendatang, smart dropbox ini dapat tersedia di seluruh gerai ritel Alfamart di Indonesia.

Menteri Siti kemudian melakukan interaksi bersama siswa siswi SMKN 27 Jakarta di booth Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta. SMKN 27 Jakarta ini merupakan salah satu sekolah Adiwiyata Mandiri. Di sini Menteri Siti menanyakan hal-hal yang dilakukan di sekolah kepada para siswa. Sebagai sekolah Adiwiyata Mandiri, para siswa di SMKN 27 Jakarta melakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah membentuk bank sampah, menciptakan lubang resapan biopori, menciptakan pupuk kompos dan mengolah sampah menjadi biogas.

Menurut para siswa, adanya biogas menjadikan pihak sekolah tidak perlu lagi membeli gas. Hal tersebut dapat mengurangi pengeluaran sekolah. Terlebih lagi di sekolah tersebut terdapat jurusan tata boga yang memerlukan bahan bakar untuk praktek memasak, sehingga biogas tersebut dapat digunakan untuk praktek.

Pameran bertema Kendalikan Sampah Plastik yang berlangsung...

Read More...
Manggala Agni Hingga Ulama, Bersatu Melawan Karhutla

Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) semakin diintensifkan seiring dengan mulai masuknya musim panas. Lewat operasi tim gabungan baik darat maupun udara, beberapa titik api di Sumatera dan Kalimantan, dilaporkan sudah padam.

''Pejabat eselon 1 sudah diperintahkan untuk intens mengikuti perkembangan Karhutla di lapangan, dan terus lapor ke saya,'' kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya melalui rilis pada media, Jumat (20/7/2018).

Titik api di Riau, Sumsel, hingga Kalimantan, dilaporkan dapat diatasi. Kawasan yang terbakar sedang dilakukan proses pendinginan oleh tim gabungan yang terdiri dari Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, pihak swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA), BNPB, Pemda, hingga masyarakat desa.

Meski sedang berada di luar negeri, untuk memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan FAO di Roma, Italia, Menteri Siti Nurbaya setiap hari terus memantau perkembangan Karhutla di Tanah Air.

Ia terus berkoordinasi dengan semua pihak, hingga memantau kerja petugas di tingkat tapak di daerah-daerah rawan.

''Sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan sudah berjalan dengan baik. Meski di luar negeri, tiap saat saya terus pantau, dan Alhamdulillah pada beberapa titik rawan di Riau, Sumsel dan Kalbar, sudah bisa diatasi. Semua kita tangani dengan sebaik-baiknya,'' kata Menteri Siti.

Hingga saat ini sudah lima Provinsi menetapkan status siaga darurat penanganan bencana asap. Yakni Provinsi Kalteng, Kalbar, Kalsel, Sumsel, dan Riau. Satu Kabupaten di Provinsi Aceh dan empat Kabupaten di Provinsi Jambi, juga telah menetapkan status yang sama.

Menteri Siti Nurbaya telah menugaskan...

Read More...
Kawal Asian Games Bebas Asap

Pelaksanaan helat akbar olahraga Asian Games 2018 sudah di depan mata. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengerahkan upaya maksimal untuk mengawal Indonesia bebas asap, sebagaimana keberhasilan dua tahun sebelumnya.

Titik api yang mulai muncul di beberapa Provinsi rawan seperti Sumatera Selatan, Jambi dan Riau, diatasi sejak dini. Upaya antisipasi dan pemadaman Karhutla dilakukan tim terpadu setiap hari, dengan melibatkan Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, pihak swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan aparat desa.

''Khusus menghadapi Asian Games, kami telah mendapat arahan dari Bu Menteri untuk siaga penuh. Upaya pencegahan hingga pemadaman, termasuk patroli dilakukan tiap hari. Kita mengajak masyarakat menjaga bersama-sama,'' kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan melalui rilis pada media, Kamis (19/7/2018).

KLHK saat ini telah menyiagakan dan sudah mengoperasikan Manggala Agni di 11 provinsi rawan kebakaran dalam 34 daerah operasi dengan kekuatan 1.889 personil. Mereka telah dilengkapi dengan sarana prasarana pengendalian Karhutla.

KLHK juga menyiagakan Brigade Pengendalian kebakaran hutan yang ada di Balai Konservasi Sumber daya alam dan Taman Nasional, serta dalam KPH.

''Di Sumsel saat ini ada lima Brigade Dalkarhutla sedang dibentuk dan dilatih oleh KLHK,'' ungkap Raffles.


KLHK juga menyiagakan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang sudah dibentuk dan sampai saat ini dalam pembinaan KLHK dengan jumlah 9.963 personil di seluruh Indonesia.    

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui patroli terpadu pencegahan Karhutla di 300 posko desa di...

Read More...
Diserbu via Darat dan Udara, Titik Api Mulai Padam

Memasuki musim kemarau, titik api atau hotspot dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mulai terdeteksi. Lima Provinsi, satu Kabupaten di Provinsi Aceh dan tiga Kabupaten di Provinsi Jambi telah menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap.

Provinsi dimaksud adalah Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

''Tim terpadu yang terdiri dari anggota Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, pihak swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan aparat desa, terus melakukan pemadaman siang dan malam. Mereka masih ada di lapangan saat laporan ini dibuat,'' kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan melalui rilis pada media, Kamis (19/7/2018).

Khusus untuk Karhutla yang sempat meluas di Padamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, saat ini telah berhasil diatasi. Tim terpadu 'menyerbu' lokasi hotspot melalui jalur darat dan udara.

''Sejak kemarin sore titik api di Padamaran sudah berhasil dipadamkan,'' tegas Raffles.

Anggota Manggala Agni KLHK bersama tim terpadu lainnya, harus bekerja keras untuk memadamkan titik api melalui jalur darat. Karena tak jarang, Karhutla terjadi di rute-rute yang sangat sulit dan minim sumber air.

Jika akses roda empat tidak memungkinkan, maka pemadaman dilakukan menggunakan kendaraan roda dua, bahkan jika masih saja sulit, anggota Manggala Agni bersama tim terpadu akan menggendong alat pemadam secara manual untuk mengatasi meluasnya titik api.

''Rutenya banyak yang sulit-sulit, namun tim tetap bekerja tiada henti siang dan malam. Pantang pulang sebelum padam,'' tegas Raffles.
Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Internet Marketing Support oleh PromosiMedia.Com