Thursday, July 16, 2020

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Oleh : Siti Nurbaya


Sejarah umum social forestry

Pembangunan kehutanan yang melibatkan peran serta masyarakat, pertama kali diperkenalkan oleh Komisi Nasional Pertanian di India pada tahun 1976. Saat itu, masyarakat telah mulai dilibatkan dalam rangka mendorong agar warga yang telah lama mengantungkan hidupnya hanya pada pencarian kayu bakar dan hasil hutan lainnya, dapat menghasilkan sumber pendapatan sendiri, tanpa harus menggangu sumber daya hutan yang ada. Dari sini diharapkan, fungsi hutan sebagai kawasan lindung dan konservasi dapat terjaga dengan lestari.

Pelibatan peran serta masyarakat inilah, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS).Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program  Perhutanan Sosial lahir untuk menjawab pertanyaan apakah benar bahwa hutan sebagai sumber penghidupan warga masyarakat perdesaan, telah dioptimalkan fungsinya secara sosial, sehingga dapat membantu mengurangi dan mengatasi kemiskinan, bagi warga masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Di Indonesia  program pengelolaan hutan berbasis masyarakat (community based forest management), dimulai tahun 1995, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan (Kepmen 622/95).  Kebijakan ini lahir untuk bisa mengakomodir peranserta masyarakat, dalam mengelola hutan, baik di dalam kawasan hutan produksi maupun di kawasan hutan lindung.  Sayangnya, oleh banyak pihak, SK 622/Kpts-II/1995 dinilai masih artifisial, dalam model pemberdayaan masyarakatnya. Dimana, disamping jangka waktunya pendek (2 tahun), pemanfatan hutan yang ada, ternyata sangat dibatasi hanya pada kegiatan tumpangsari dan hasil hutan bukan kayu. Bobot program masih hanya pada pemberdayaan masyarakat saja (yang mungkin belum utuh).

Kemudian pada tahun 1998, SK Menhut Nomor 622/Kpts-II/1995 diperbaharui  menjadi SK. Menhut Nomor 677/Kpts-II/1998. Essensi dari perubahan ini dimaksudkan untuk mengatur pemberian akses kepada masyarakat, dalam Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan melalui lembaga koperasi.  Lagi-lagi disini masih hanya pada konsep pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, seiring dengan kebijakan otonomi daerah, Menteri Kehutanan menetapkan SK Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan, sebagai pengganti dari SK 865 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Kehutanan  nomor 677 Tentang Hutan Kemasyarakatan.  Ketentuan (SK.31) ini, dipandang sebagai bagian dalam pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sumberdaya hutan di tingkat daerah.

Dalam proses perjalanannya, di tahun 2007,  program HKm kemudian diperluas dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Berdasarkan PP tersebut, ditetapkan pula peraturan teknis yang mengatur tentang HKm, HD, HTR dan Kemitraan Kehutanan.
 

 
Kebijakan Perhutanan Sosial, bukan sekedar pemberdayaan

Kebijakan perhutanan sosial saat ini merupakan kebijakan yang utuh untuk hutan bagi kesejehteraan masyarakat dengan beberapa skema yakni HD (Hutan Desa), HTR (Hutan Tanaman Rakyat) , HKm (Hutan Kemasyarakatan), HR (Hutan Rakyat), Kemitraan dan  HA (Hutan Adat).Dia merupakan kebijakan untuk kita bisa mendapatkan orientasi baru, yakni produktivitas masyarakat tepi hutan dan atau didalam hutan. 

Konsitusi kita menegaskan bahwa bumi dan kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan  menjadi mansuisa  yang produktif juga merupakan salah satu dari unsur hak azasi manusia.  UUD 1945 menjamin hal tersebut. Jadi kebijakan perhutanan sosial, bukan hanya soal perizian semata, melainkan soal pintu masuk, akses kelola hutan menuju kesejahteraan. Rakyat harus menjadi komunitas produktif dan berbisnis secara sistimatis. Dengan demikian  banyak aspek dalam kebijakan perhutanan sopsial seperti kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH), teknologi, pemasaran dll yang juga harus siap.
 

 
Perkembangan luasan areal hutan menunjukkan evolusi hutan Indonesia dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat.  Pada era TGHK atau Tata Guna Hutan Kesepakatan  sekitar tahun 1978-1983an dan sebelumnya, dikenal dengan istilah hutan register, tercatat luas hutan Indonesa sekitar 144 juta hektar. Luas hutan ini kemudian menjadi sekitar 137 juta hektar pada  sekitar tahun 1992-1997 pada era padu serasi antara tata ruang hutan dan tata ruang wilayah. Serta kemudian pada penerapan penuh tata ruang wilayah ditahun 2007 danseterusnya tercatatluas areal hutan menjadi 126 juta  hektar. Yang bisa dilihat dari isni ialah bahwa selama proses itu telah terjadi pelepasan kawasan hutan untyuk masyarkat seluas tidak kurang dari 18 juta hektar, yang harusnya sudah bisa menunjukkan kesjehteraan masyarakat. Apa yang terjadi bahwa ketika era pemerintahan Presiden Jokowi ini dimulai, dalam Nawa Cita Presiden diidentifikasi dengan baik adanya permasalahan tenurial, konflik dan lain-lain. Begitu pula kesenjangan dalam land holding atau pengelolaan lahan. Data perijinan menunjukkan bahwa tidak kurang dari 43 juta areal kawasan hutan telah diberikan ijin sejak tahu 1980-an seperti HPH, HTI, pelepasan menjadi penggunaan lain seperti kebun, tambang dan lain-lain. Perijinan itu di waktu yang lalu lebih banyak diberikan kepada korporat atau sekitar 96 % sedangkan hanya sekitar 4 % dalam bentuk perijinan bagi masyarakat. Presiden Jokowi melalui Nawa Cita melakukan langkah korektif. Mengubah dan menjadikan keberpihakan kepada rakyat  lebih mengemuka, diaktualisasikan. Dengan 43 juta hektar areal berijin tersebut,  ditambahkan dengan areal ijin hutan sosial seluas 12,4 juta hektar serta pencadangan kawasan untuk  tanah reforma agraria, serta dengan memproyeksikan bahwa penambahan ijin untuk korporat dibatasi secara proporsional dan tidak akan berkembang luas, diproyeksikan bahwa perubahan proporsi perjinan akan bergeser dari 96 % bagi korporat dan 4 % bagi rakyat, akan menjadi sekitar 29-31 % untuk rakyat dan sekitar 69-71 % untuk korporat.

Persoalannya lebih lanjut, pola perijinan rakyatyang bagaimana yang tepat untuk betul-betul dapat menjawab bagi hadirnya kesejahteraan rakyat? Maka pengembangan kebijakan perhutanan sosial menjadi tidak mudah serta-merta dirumuskan, dan harus dilakukan denganhati-hati dan harus dapat diyakini implementasinya dapat berjalan baik. Itu sebabnya maka penetapan kebijakan tidak dapat langsung serta-merta dirumuskan. Tetapi  dirumuskan dalam formulasi yang tepat dan komprehensif.
 

 
Beriringan dengan kebijakan reforma agraria dan perhutanan  sosial, Presiden Jokowi juga terus memikirkan konsep pengembangan ekonomi yang berkeadilan. Dengan mendapatkan saran, masukan dan berbagai referensi dan digodok  secara teknis  dalam koordinasi Menko Perekonomian, MenLHK, Menteri BUMN dan Menteri ATR serta KSP (era Teten Masduki),  terus diyakinkan kepada Presiden. Pada akhirnya dapat ditetapkan kebijakan Presiden Jokowi untuk kernagka pemerataan ekonomi terdapat 3 elemen dasar yaitu : 1) akses kepada aset (dalam hal ini lahan); 2) kesempatan untuk berusaha serta 3) kapasitas manajamen oleh SDM/masyarakat.

Dalam kerangka inilah maka Program Perhutanan Sosial berkembang secara utuh dan menjadikan penanda baru eraJokowi untuk membangun kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan, yang ditetapkan ancer-ancer arahnya pada bulan September 2016  bagi kebijakan perhutanan sosial.

Dalam proses yang panjang sejak akhir 2014 dan sepanjang tahun 215 serta sebagain waktu di tahun  2016, upaya untuk meyakinkan Presiden menjadi bagian sangat penting akan hadirnya program Perhutanan  Sosial penanda baru  di era Presdien Jokowi ini.

Menteri LHK melakukan konfirmasi  empirik di lapangan, simulasi perkembangan kebijakan, stimulasi, fasilitasi pendampingan aktivis   di lapangan. Konfirmasu langsung ditengah-tengah masyarakat, dengan  kunjungan kerja  lapangan untuk melihat format bisnis, pembinaan kelembagaan kelompok tani hutan, orientasi ekonomi kreatif, potensi wisata, dan industri kayu rakyat guna menopang upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan melalui skema Perhutanan Sosial.

Beberapa snapshots  yang dilakukan oleh MenLHK sebagai berikut :

Untuk skema Hutan Kemasyarakatan, saya berkunjung ke Kalibiru Kabupaten Kulon Progo. Di sana rakyatmemanfaatkan ekowisata pemandangan yang indah dan mampu meningkatkan ekonomi rakyat disekitarnya.

Adapun untuk skema Mitra Konservasi saya berkunjung ke Tahura Wan Abdurahman di Lampung. Di sini saya melihat agroforestry dan rakyat setempat yang dulunya merambah dan melakukan penebangan ilegal, sekarang menikmati HHBK (hasil Hutan Bukan Kayu), kelimpahan air dan terbebas dari longsor, banjir, dan kebakaran hutan.Selain itu di Gedong Wani, saya melihat potensi pengembangan pangan dan ternak melalui Kemitraan dengan KPHP.

Selanjutnya untuk skema Hutan Desa/Hutan Nagari saya berkunjung ke Hutan Nagari Sungai Buluh di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. Di sana rakyat mengelola hutan dengan kearifan lokal dan menerapkan hukum adat nagari.Ada Lubuk Larangan dengan sungainya yang jernih, kalau ada penduduk yang mengambil ikan tanpa upacara adat, dikenakan sanksi pembayaran 10 sak semen. Juga saya hadir di Desa Indudur  Kabupaten Solok, dengan konsep kelembagaan yang telah cukup baik melalui kelembagaan Peraturan Nagari.

Untuk skema pembayaran jasa lingkungan tata air (Payment for Environmental Services/ PES), saya berkunjung ke Rawa Danau Kabupaten Serang, Banten. Di sana kelompok tani hutan mau menanam, dan memelihara hutan di pekarangannya dan menjaga Cagar Alam Cidanau karena ada pembayaran dari pengguna air di Cilegon yaitu Krakatau Steel, Asahimas, dan Candra Asri yang membutuhkan air untuk kegiatan industri dan air minum kota Cilegon. Di sini kelompok tani sebagai sellers dan industri di Cilegon sebagai buyers.

Untuk skema Hutan Adat saya mendatangi Masyarakat Hukum Adat Amatoa di Kajang, kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Saya masuk di Hutan Adat yang berfungsi produksi dimana struktur hutan, strata canoppy, terjaga dengan baik, karena mereka mempraktekan tebang pilih atau memungut Hasil Hutan Bukan Kayu-nya untuk kebutuhan sendiri. Ketika memasuki kampung adat dan bersama-sama di balai pertemuan adat, bisa kita rasakan suasana kebatinan yang sulit diutarakan, dan terasa ketulusan para tetua adat, juga saya mendengarkan penjelasan bagaimana aktualisasi selama ini dan saya melihat  konsep kelembagaan  dengan nilai-nilai yang diaktualisasikan dlaam keselrasan prinsip-prinsip budaya desa adat dengan pola kerja  desa administratif/pelayanan umum.  Saya  kira ini sangat penting sebagai aktualisasi pengakuan dan perlindungan oleh negara atas Masyarakat Hukum Adat.

Demikian juga untuk skema HTR, saya mengunjungi Desa Hajran di Jambi dimana rakyat setempat akan mengusahakan jenis-jenis tanaman cepat tumbuh untuk membangun industri veneer milik sendiri. Ini juga sejalan dengan perintah Bapak Presiden kepada Kementerian LHK dan APHI agar menyusun Road Map Industri Perkayuan untuk membangkitkan kejayaan industri perkayuan di Indonesia, yang juga sednag dbahasa leh KEIN (Komite Ekonomi dan Industri Nasional)

Untuk skema Hutan Rakyat, saya datang ke Kalimantan Selatan ke Desa Telaga Langsat Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk bertemu dan berdialog dengan anggota kelompok tani Hutan Rakyat Silvopastur. Di sini Hutan Rakyat dikelola dengan baik antara lain ditanami jenis pohon, juga ada ternak sapi yang sehat dan kotorannya digunakan untuk biogas, ada kolam ikan, dan lebah madu sekitar 500 koloni yang tersebar hingga kecamatan-kecamatan.

Cukup sulit mengekspresikan dengan kata-kata,  tentang pancaran kondisi masyarakat yang memilki harapan besar, ketulusan,  kejujuran, kegembiraan, optimisme dan semangat yang besar untuk perwujudan Perhutanan Sosial di  Indonesia secara utuh.
 

 
Dengan keyakinan yang ada, digulirkan secara resmi program Perhutanan Sosial pada 21 September 2016 dan selanjutnya melangkah dengan segala perangkat regulasi dan berbagai aktivitas. Tidak mudah, cukup rumit di lapangan dan penuh tantangan.  Beberapa kali Presiden Jokowi melakukan observasi lapangan sambil melakukan penyerahan keputusan tentang SK Perhutanan Sosial di luar Jawa dan di Jawa.  Dalam perjalanan ini juga terus dilakukan  pembelajaran di tengah masyarakat untuk terus ditingkatkan agar implementasi dapat berlangsung baik. Terus menerus petunjuk lapangan diberikan oleh Presiden kepada Menko Ekuin, MenLHK  dan MenBUMN serta seluruh jajaran yang terlibat.
 
 

 
Era Presiden Jokowi, Penanda Baru

Konsep perhutanan sosial harus mampu sejahterakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.Penegasan Presiden Jokowi pada penyerahan SK Perhutanan Ssial di Kaliantan Tengah : “Hutanharusmendatangkankesejahteraanbagimasyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Konsep perhutanan sosial akan memberikan aspek legal masyarakat menanam di hutan rakyat.Semangat perhutanan sosial memunculkan keadilan sosial. Masyarakat hidup di perhutanan sembari melestarikan sumberdaya hutan” ( Jokowi, 21 Desember 2016,Pulang Pisau, Palangkaraya.Kalimantan Tengah ).
 
 
 
Target Program Pehrutanan Sosial dituangkan dan dijabarkan, dalam Renstra Kementerian LHK dan berdasarkan data Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dengan Keputusan Menteri Nomor SK.4865/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2017 tanggal 25 September 2017. Maka dari sinilah mulai Perhutanan Sosial Era Baru.
 

 
Selanjutnya, dilakukan penyerahan SK Perhutanan Sosial di Kabupaten Pulang Pisau (20 Desember 2016), dan diikuti dengan Pencanangan Hutan Adat di Istana Negara (tanggal 30 Desember 2016).
Yang harus diperhatikan, bahwa lahan kawasan bukan untuk dibagi-bagikan, tetapi berupa akses kelola kawasan hutan, pemberian hak dan izin pemanfaatan kawasan hutan negara, untuk kemakmuran rakyat.

Sejak diberikan kali pertama oleh Presiden RI, hingga kini telah direalisasikan areal perhutanan sosial bagi rakyat seluas 1.573.459.04 Ha,  berupa SK Ijin bagi sebanyak 4.345 SK dan mencakup 364.717KK di seluruh Indonesia.

Melengkapi target 12,7 Juta Ha (RPJMN 2015-2019), terus dilakukan penyesuaian dari berbagai implementasi lapangan.  Penyederhanaan Peraturan Terkait Skema PS menjadi 2 Permenhut yaitu P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial dan P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Aplikasi Perijinan Perhutanan Sosial secara online (Akses Kelola Perhutanan Sosial) online, difasilitasid na didukung oleh POKJA Perhutanan Sosial di pusat dan daerah, serta kegiatan Pendampingan PS  dan Fasilitasi Peningkatan kapasitas Usaha PS. Berbagai model juga terus berkembang. Pola kerja bersama rakyat dan swasta dalam kolaborasi  untuk mengatasi masalah-masalah tenurial di lapangan juga diharapkan berangsur hilang dan konflik lahan yang selalu menjadi momok bagi rakyat desa harus  segera berakhir.

Proram Perhutanan Sosial era Presiden Jokowi ini sangat penting bagi kemajuan rakyat yang  ditandai dengan ciri-ciri : utuh, tidak sekedar pemberdayaan masyarakat sebagai peerja, tetapi masyarakat sebagai dan dalam kapasitas sebagai  pelaku usaha.  Ada fasilitasi yang utuh, dimana akses terhadap lahan usaha disertai dengan  akses fasilitasi pemerintah seperti sarana usaha tani termasuk permodalan  usaha serta perintisan bersama pola off-taker, penerima produk akhir, dan dalam cluster usaha, sehingga timbul interaksi ekonomi dan sentra ekonomi domestik, juga dapat terbangun kohesi sosial masyarakat dalam kondisi yang jauh lebih baik dan rakyat akan lebih optimis menatap masa depan.


Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Peringatan Hari Pajak, Menteri LHK Terima Penghargaan

 
Dalam momentum peringatan Hari Pajak 14 Juli 2020, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mendapat penghargaan atas keteladanan dan peran serta dalam mendorong kepatuhan dan kesadaran Pajak, dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Timur. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur, Arfan, di rumah dinas Menteri LHK, Jakarta (15/7).

 “Terima kasih atas apresiasi ini. Buat saya pajak adalah instrumen bernegara, dimana masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dengan membayar pajak, jadi sangat penting arti kita membayar pajak” tegas Menteri Siti Nurbaya.

Peran pajak dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor kehidupan tentu tidak dapat dipungkiri, termasuk di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pajak juga memiliki peran yang sangat penting dalam pelestarian lingkungan hidup.

“Salah satu manfaat penggunaan pajak kita adalah untuk perlindungan lingkungan hidup," kata Menteri Siti usai menerima penghargaan.

Pesan utama peringatan Hari Pajak adalah membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. Terpilihnya Siti Nurbaya sebagai tokoh yang taat pajak diharapkan menjadi inspirasi keteladanan bagi masyarakat Indonesia.

“Atas nama Ditjen Pajak kami menyampaikan terima kasih, dan apresiasi ini kami berikan atas nama pribadi Dr. Siti Nurbaya atas keteladanan dan peran serta Ibu Menteri dalam mendorong kepatuhan dan kesadaran pajak masyarakat”, kata Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur, Arfan.

Tanggal 14 Juli ditetapkan sebagai hari Pajak melalui KEP- 313/PJ/2017 tanggal 22 Desember 2017. Berawal dari tanggal 14 Juli 1945 merupakan momentum penting dalam sejarah perjalanan organisasi perpajakan di Indonesia pada masa awal pasca proklamasi kemerdekaan RI.

“Saya mengucapkan Selamat Hari Pajak, Ayo Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong. Pajak Kuat, Indonesia Maju”, pungkas Siti Nurbaya          

Read More...
Pemerintah Komitmen Turunkan Gas Rumah Kaca Sesuai Konvensi Perubahan Iklim

 
Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 26 persen pada tahun 2020 dan 29 persen pada tahun 2030, sesuai dengan konvensi perubahan iklim yang telah disepakati. Meskipun saat ini pemerintah tengah berfokus pada penanganan pandemi Covid-19, namun pembahasan sejumlah agenda strategis seperti penurunan gas rumah kaca tetap dilakukan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas yang digelar untuk membahas kelanjutan kerja sama penurunan emisi GRK Indonesia–Norwegia dan kebijakan instrumen nilai ekonomi karbon (carbon pricing) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 6 Juli 2020.

"Selain itu kita memiliki target untuk emisi karbon yang harus diturunkan berdasarkan konvensi perubahan iklim yang telah kita ratifikasi, yaitu 29 persen pada 2030 dan 41 persen dengan dukungan kerja sama teknik dari luar negeri. Berdasarkan konvensi perubahan iklim kita memiliki kewajiban untuk penurunan emisi karbon di sektor kehutanan 17,2 persen, sektor energi 11 persen, dan sektor limbah 0,32 persen, serta sektor pertanian 0,13 persen, serta sektor industri dan transportasi sebesar 0,11 persen," papar Presiden.

Untuk itu, Presiden kembali menegaskan beberapa hal, antara lain agar jajarannya terus konsisten menjalankan program pemulihan lingkungan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Selain itu, perlindungan gambut dan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan juga harus terus dilanjutkan.

"Pada kesempatan yang baik ini saya juga titip hati-hati masalah kebakaran hutan dan lahan, ini sudah masuk ke musim panas," imbuhnya.

Di samping itu, Presiden menekankan agar berbagai upaya lain seperti perlindungan keanekaragaman hayati (biodiversity) yang sudah melekat sebagai upaya perlindungan hutan dan pemulihan habitat juga harus dipastikan supaya berjalan di lapangan. Demikian juga dengan pengembangan biodiesel B30, B50, hingga B100 dan pengembangan energi surya serta energi angin yang harus terus dilanjutkan.

Lebih lanjut, Kepala Negara...

Read More...
SIMONTANA KLHK Masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020



Salah satu Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali masuk ke dalam 99 besar atau Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Inovasi KLHK tersebut adalah National Forest Monitoring System (NFMS) atau disebut juga Sistem Monitoring Kehutanan Nasional (SIMONTANA).

NFMS atau SIMONTANA adalah sistem yang  dibangun KLHK untuk menyediakan data dan informasi sumberdaya hutan berbasis spasial yang andal, terkini, dan terpercaya secara transparan dalam pengurusan hutan nasional yang lebih baik dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. SIMONTANA dapat memantau hutan di seluruh Indonesia sehingga publik dapat mengetahui dinamika kondisi hutan saat ini dengan cepat dan akurat.

Menteri LHK, Siti Nurbaya di Jakarta (19/06/2020) mengungkapkan  kegembiraannya setelah mendapat kabar SIMONTANA berhasil masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik.

"Alhamdulillah, saya bangga atas keberhasilan inovasi SIMONTANA, serta inovasi KLHK lainnya yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan negara. Ini kali ke-empat berturut-turut  tiap tahun sejak tahun 2017 KLHK mendapatkan apresiasi dan pengakuan dalam hal inovasi teknologi informasi,  yang baik, dalam membantu pengambilan keputusannya.  Semuanya produk dan hasil kerja jajaran staf dengan dukungan APBN dan keilmuan. Asli dalam negeri.  Yang penting dari pengakuan ini ialah bahwa langkah dan upaya KLHK sudah dalam track yang benar dan dipahami serta diakui publik. Artinya, usaha keras kami untuk membuat pola-pola kerja dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya alam, hutan dan lingkungan semakin sistematis. Saya sangat tahu dan percaya bahwa hal itu bukanlah mudah saat pengembangannya, karena selain dari aspek teknik, juga disitu ada aspek nilai-nilai, seperti keterbukaan, integritas, kebersamaan, kerja yang terukur  dan terbuka untuk menerima catatan-catatan kritis konstruktif, dan juga ada etos kerja, sifat  kompetitif  yang akan terus  mendorong pada kemajuan. ...

Read More...
Menteri LHK: Penghargaan untuk Bisnis yang Kurangi Sampah

 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyerahkan penghargaan kepada produsen yang telah melakukan inisiatif pengurangan sampah dalam aktifitas usahanya. Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Menteri LHK Siti Nurbaya, Selasa (9/6/2020), melalui fasilitas video conference.

“Terima kasih kepada bisnis leaders dan mitra-mitranya di tengah masyarakat karena telah secara  bertahap mengawali kurangi sampah. Peran swasta sangat berarti dan kolaborasi harus dilakukan antar seluruh elemen bangsa, untuk atasi masalah bangsa. Masalah sampah ini serius, dan harus kita fokuskan”, ucap Menteri Siti mengawali.

Penghargaan diberikan untuk dua kategori. Pertama, penghargaan bagi produsen peraih penghargaan kinerja pengurangan sampah. PT. Tirta Investama selaku produsen pemegang merek dagang Aqua meraihnya berdasarkan dua capaian kinerja,  yaitu peningkatan penarikan kembali botol PET untuk didaur ulang dari 7.020 ton (2017) menjadi 12.000 ton pada tahun 2019, serta peningkatan kandungan bahan daur ulang botol PET (recycledPET atau rPET) dari 15% tahun 2017 menjadi 100% pada tahun 2019.

Kedua, penghargaan bagi produsen yang mempunyai inisiatif dalam pengurangan sampah. Diterima oleh tiga produsen, yaitu CV. Sarirasa Nusantara pemegang merek dagang Sate Khas Senayan dengan capaian pengurangan sampah plastik sebesar 32,83 ton di 2019. Kemudian, PT. Rekso National Food pemegang merek dagang McDonald Indonesia dengan capaian pengurangan sampah plastik sebesar 470 ton di 2019. Terakhir PT. Fastfood Indonesia pemegang merek dagang Kentucky Fried Chicken dengan capaian pengurangan sampah plastik sebesar 48 ton di 2019.

Menteri Siti dalam arahannya mengatakan tantangan pengelolaan sampah sangat berat. Namun begitu Indonesia harus tetap optimis dalam menghadapi dan melewati persoalan tersebut, karena sudah banyak yang telah dilakukan dengan hasil yang positif. Peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan dan pengurangan sampah telah berjalan sangat baik, bahkan diantara negara dunia, peran masyarakat Indonesia sangat...

Read More...
Global Landscapes Forum 2020: Indonesia Inspirasi Bagi Dunia

 
Karena pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan refocussing anggaran nasional untuk jaring pengaman sosial, untuk mengelola Covid-19 dan melindungi rakyat dengan menyediakan fasilitas kesehatan, pasokan makanan, serta stimulus ekonomi bagi mereka yang terkena dampak Covid- 19, khususnya usaha kecil dan menengah dan untuk atasi masalah ketenagakerjaan.

Dalam kondisi ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada konteks tema  diskusi Global Landscape Forum, tetap melangkah bekerja melindungi hutan dari perambahan dan terus meningkatkan langkah-langkah penegakan hukum. Indonesia terus berupaya menjaga kawasan dan lingkungan sebaik-baiknya dan upaya terhindar dari ekosida (ecocide) dan di sisi lain  mendorong prinsip keadilan restorative (restorative justice).

Demikian disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, ketika berbicara pada sesi penutupan Global Landscapes Forum (GLF) Bonn 2020 Digital Summit yang dilaksanakan pada Jum’at (5/6) menjelang tengah malam Waktu Indonesia Barat melalui video conference.
 
Sesi penutupan yang bertajuk Building the Future We Want – Green Recovery from COVID-19 ini menyoroti peluang langkah-langkah stimulus ekonomi dan reformasi kebijakan untuk mendukung ekonomi hijau dan solusi berbasis alam, menjelaskan langkah-langkah prioritas untuk “building back better” dari keterpurukan ekonomi akibat pandemic serta mengeksplorasi hubungan antara pemulihan ekonomi berkelanjutan, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati. Selain Menteri LHK, panelis yang memberikan pandangannya pada sesi diskusi penutupan GLF ini adalah Inger Andersen, Executive Director of UNEP, Prof. Edward B. Barbier, Colorado State University, Ibrahim Thiaw, Executive Secretary of UNCCD, Achim Steiner, Administrator of UNDP, Naoko Ishii, CEO and Chairperson of Global Environment Facility dan Yugratna Shrivastava dari UN Major Groups Youth Representative.
 
Profesor Edward Barbier dari Colorado State University pada sambutan pembukaan sesi menyatakan bahwa...

Read More...
Selamat Hari Lingkungan Hidup 2020

 
Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang peduli dan mendedikasikan diri dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan secara keseluruhan
.
Mari kita terus menjaga keseimbangan manusia dan alam.
.
Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa membimbing dan melindungi langkah-langkah kita untuk kebaikan bangsa Indonesia yang kita cintai=============================              

Read More...
Menteri LHK Siti Nurbaya Luruskan Deforestasi dan Hutan Primer

 
Deforestasi di Indonesia menurun tajam di era pemerintahan Presiden Jokowi, dan itu jelas dalam hitungan areal dari citra satelit. Hasil itu sejalan dengan upaya-upaya yang cukup gigih dan keras dilakukan pemerintah dan masyarakat termasuk dorongan aktivis di tingkat lapangan, terutama dengan penegakan hukum dan pengendalian regulasi seperti moratorium.

"Tidak tepat apabila hasil kerja keras itu kemudian direka-reka dengan membangun justifikasi atas alasan metode, yang menghasilkan data yang menjadikan rancu. Kerancuan ini tidak saja memanipulasi data, tetapi lebih fatal dan menjadi buruk kepada perkembangan dunia akademik bidang studi kehutanan," demikian menurut Menteri LHK Siti Nurbaya.

“Oleh karena itu saya memerintahkan kepada Kepala Biro Humas Sdr. Nunu dan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Sdri. Belinda yang secara teknis menangani untuk menjelaskan bagaimana metode, definisi dan batasan dijelaskan ke ruang publik supaya masyarakat mendapatkan informasi yang adil," lanjutnya lagi.

Dalam pengelolaan hutan di Indonesia, hutan primer dan hutan sekunder merupakan bagian dari hutan alam. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Belinda Arunarwati Margono menjelaskan bahwa hal tersebut mengacu pada beberapa aturan yang ada, termasuk Perdirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No.P.1/VII-IPSDH/2015, Dokumen FREL 2016, SNI 8033, 2014, dan SNI 7645-1, 2014.

“Hutan Primer didefinisikan sebagai seluruh kenampakan hutan yang belum menampakkan bekas tebangan/gangguan. Sedangkan seluruh kenampakan hutan yang telah menampakkan bekas tebangan/gangguan disebut Hutan Sekunder. Secara sederhana, Hutan Alam merupakan gabungan antara Hutan Primer dan Hutan Sekunder; sedangkan Hutan sendiri mencakup Hutan Primer, Hutan Sekunder, dan Hutan Tanaman,” papar Belinda.

Menurut Belinda, menyamakan terminologi Primary Forest yang dipakai Global Forest Watch (GFW) yang merupakan hutan dengan kerapatan tutupan pohon minimum...

Read More...
Satwa-satwa Dilindungi Lahir di Masa Pandemi

 
Bertepatan dengan momentum Hari Keanekaragaman Hayati Dunia yang jatuh pada tanggal 22 Mei dan Idul Fitri pada tanggal 24 Mei, kabar gembira datang dari lembaga konservasi (LK) Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua.

"Alhamdulillah, di hari bahagia Idul Fitri sekaligus prihatin dengan situasi pandemi Covid-19, telah lahir jam 05.00 Wib bayi orangutan betina,” ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya di Jakarta, Senin (25/5/2020).

"Bayi orangutan ini merupakan orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) dari induk Evi dan jantan Ipung. Mengingat kelahirannya masih dalam suasana hari raya Idul Fitri, saya menamakan bayi orangutan ini dengan nama Fitri," lanjut Menteri Siti.   

Kelahiran Fitri melengkapi kebahagiaan, karena pada bulan lalu (28/04/2020), seekor anakan gajah juga lahir di TSI Bogor. Anakan gajah ini diberi nama Covid lantaran lahir pada saat dunia mengalami pandemi COVID-19.

Selama penutupan Lembaga Konservasi dan berlangsungnya Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB), banyak satwa yang lahir di LK antara lain Gajah Sumatera di TSI Cisarua dan Gembira Loka Yogyakarta, komodo (12 ekor), burung Kasturi Raja (1 ekor), orangutan Fitri di TSI Cisarua, Tarsius (1 ekor) di Faunaland Ancol, Kasuari (3 ekor) di R Zoo and Park di Sumatera Utara, serta satwa-satwa eksotik lainnya seperti Jerapah, Zebra dan common marmoset.

Ini menandakan bahwa pengelola LK telah menerapkan kesejahteraan satwa dengan baik, sehingga satwa dapat berkembangbiak secara alami dan telah menjalankan fungsinya sebagai tempat pengembangbiakan di luar habitat dengan tetap mempertahankan kemurnian genetiknya.

"Diharapkan melalui program breeding terkontrol ini, program konservasi ex-situ link to in-situ bisa dijalankan dan pada akhirnya peningkatan populasi in-situ dapat tercapai", ujar Menteri Siti.

Hal ini juga dibuktikan oleh KLHK dengan telah melakukan pelepasliaran satwa ke habitat alaminya dari pusat rehabilitasi, pusat penyelamatan, dan unit konservasi satwa lainnya sebanyak 214.154...

Read More...
Di Hari Raya, KLHK Tetap Lakukan Rekayasa Hujan Basahi Gambut Riau

 
Di Hari Raya Idul Fitri, Minggu (24/5/2020), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), TNI AU, dan mitra kerja, tetap melakukan rekayasa hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di wilayah Provinsi Riau.

"Tim tetap bekerja di hari raya dengan melakukan satu sorti penerbangan. Adapun target penyemaian di Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kepulauan Meranti, menghabiskan 800 kg garam NaCl," ungkap Direktur pengendalian Karhutla KLHK, Basar Manullang, dalam keterangan tertulisnya pada media, Senin (25/5/2020).

Basar mengatakan rekayasa hujan tetap dilakukan karena dari rekomendasi BMKG dan BPPT, masih terdapat potensi awan hujan di atas wilayah langit Riau. Jika pelaksanaan rekayasa hujan ditunda, maka jadwal pelaksanaan yang hanya 15 hari kerja, bisa bergeser lebih lama. Sementara untuk wilayah kerja lainnya sudah menunggu, yakni di Sumatera Selatan.

"Tim tetap bekerja demi Merah Putih. Sebagaimana arahan Ibu Menteri pada kami, rekayasa hujan ini sangat penting artinya guna membasahi gambut, mengisi kanal dan embung, karena sebentar lagi kita akan memasuki musim kering. Mudah-mudahan dengan upaya ini kita bisa mencegah kebakaran hutan dan lahan berskala besar" kata Basar.

Sejak dimulainya operasi TMC pada 13 Mei lalu, hingga tanggal 24 Mei, telah dilakukan 10 sorti penerbangan dengan total bahan semai NaCl 8 ton di wilayah Provinsi Riau.

TMC berhasil menghasilkan hujan di wilayah Kota Pekanbaru, Siak, Kuala Kampar, Sei Pakning, Kandis dan Sedinginan.

"Sejak dimulainya operasi rekayasa hujan melalui TMC tanggal 14 Mei, hingga tanggal 24 Mei tercatat total volume air hujan secara kumulatif diperkirakan mencapai 33,1 juta m3," ungkap Basar.

Berdasarkan prediksi BMKG, musim panas diprediksi mencapai puncaknya pada periode Juni hingga Agustus. Rekayasa hujan melalui TMC dilakukan KLHK karena melihat mayoritas Titik Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TP-TMAT) lahan gambut di Provinsi Riau, telah menunjukkan pada level...

Read More...
Menteri LHK Gelar Halal Bi Halal Virtual, Para Dubes Apresiasi Hasil Kerja KLHK

 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, menjadi moderator halal bi halal virtual pada hari raya Idul Fitri, Minggu (24/5/2020).

Turut hadir dalam agenda virtual ini antara lain Wamen LHK, Sekjen KLHK, Penasehat senior Menteri, Staff Ahli Menteri, Staff Khusus Menteri, Tenaga Ahli Menteri, dan seluruh pejabat eselon I dan II KLHK. Juga hadir perwakilan UNDP, Duta Besar Norwegia dan Duta Besar Inggris, Asosiasi pengusaha kehutanan, beberapa LSM, dan para mitra kerja KLHK lainnya.

"Saya bersama keluarga menyampaikan mohon maaf lahir dan batin kepada semua jajaran, juga kepada para pihak yang selama ini selalu terlibat bekerja sama dengan KLHK untuk kepentingan bangsa," kata Menteri Siti yang saat melakukan pertemuan virtual didampingi anak dan cucunya.

Satu persatu jajaran KLHK dan partisipan undangan menyampaikan pesan lebaran mereka dari lokasi masing-masing. Beberapa diantaranya didampingi oleh keluarga, dan tak lupa mendapatkan sapaan hangat dari Menteri Siti.

"Pada kesempatan baik ini saya juga minta maaf pada para suami atau istri, mungkin pasangannya saya repotkan dengan tugas-tugas yang diberikan tanpa mengenal waktu. Bahkan ada yang sampai malam atau dini hari masih dihubungi Menteri. Saya ucapkan terimakasih atas dedikasi jajaran dan dukungan keluarga, " kata Menteri Siti.

"Dalam situasi sulit masa pandemi ini, tetap dituntut melaksanakan tanggung jawab kerja dengan sebaik-baiknya, karena sudah menjadi tuntutan publik yang harus kita penuhi. Pesan saya kita semua harus tetap bekerja secara konsisten dan berkesinambungan," tambahnya.

Di kesempatan yang sama Menteri Siti juga menitipkan pesan kepada kalangan dunia usaha, untuk bekerja sama melakukan transfer teknologi sistem gambut kepada masyarakat, khususnya untuk teknologi pemantauan tinggi muka air tanah pada lahan gambut.

"Terima kasih atas kerjasamanya, dan saya titip agar nanti transfer teknologi gambut juga dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya swasta saja. Ini mohon maaf masih bicara kerjaan di suasana...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9