Monday, July 16, 2018

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Oleh : Siti Nurbaya


Sejarah umum social forestry

Pembangunan kehutanan yang melibatkan peran serta masyarakat, pertama kali diperkenalkan oleh Komisi Nasional Pertanian di India pada tahun 1976. Saat itu, masyarakat telah mulai dilibatkan dalam rangka mendorong agar warga yang telah lama mengantungkan hidupnya hanya pada pencarian kayu bakar dan hasil hutan lainnya, dapat menghasilkan sumber pendapatan sendiri, tanpa harus menggangu sumber daya hutan yang ada. Dari sini diharapkan, fungsi hutan sebagai kawasan lindung dan konservasi dapat terjaga dengan lestari.

Pelibatan peran serta masyarakat inilah, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS).Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program  Perhutanan Sosial lahir untuk menjawab pertanyaan apakah benar bahwa hutan sebagai sumber penghidupan warga masyarakat perdesaan, telah dioptimalkan fungsinya secara sosial, sehingga dapat membantu mengurangi dan mengatasi kemiskinan, bagi warga masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Di Indonesia  program pengelolaan hutan berbasis masyarakat (community based forest management), dimulai tahun 1995, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan (Kepmen 622/95).  Kebijakan ini lahir untuk bisa mengakomodir peranserta masyarakat, dalam mengelola hutan, baik di dalam kawasan hutan produksi maupun di kawasan hutan lindung.  Sayangnya, oleh banyak pihak, SK 622/Kpts-II/1995 dinilai masih artifisial, dalam model pemberdayaan masyarakatnya. Dimana, disamping jangka waktunya pendek (2 tahun), pemanfatan hutan yang ada, ternyata sangat dibatasi hanya pada kegiatan tumpangsari dan hasil hutan bukan kayu. Bobot program masih hanya pada pemberdayaan masyarakat saja (yang mungkin belum utuh).

Kemudian pada tahun 1998, SK Menhut Nomor 622/Kpts-II/1995 diperbaharui  menjadi SK. Menhut Nomor 677/Kpts-II/1998. Essensi dari perubahan ini dimaksudkan untuk mengatur pemberian akses kepada masyarakat, dalam Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan melalui lembaga koperasi.  Lagi-lagi disini masih hanya pada konsep pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, seiring dengan kebijakan otonomi daerah, Menteri Kehutanan menetapkan SK Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan, sebagai pengganti dari SK 865 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Kehutanan  nomor 677 Tentang Hutan Kemasyarakatan.  Ketentuan (SK.31) ini, dipandang sebagai bagian dalam pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sumberdaya hutan di tingkat daerah.

Dalam proses perjalanannya, di tahun 2007,  program HKm kemudian diperluas dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Berdasarkan PP tersebut, ditetapkan pula peraturan teknis yang mengatur tentang HKm, HD, HTR dan Kemitraan Kehutanan.
 

 
Kebijakan Perhutanan Sosial, bukan sekedar pemberdayaan

Kebijakan perhutanan sosial saat ini merupakan kebijakan yang utuh untuk hutan bagi kesejehteraan masyarakat dengan beberapa skema yakni HD (Hutan Desa), HTR (Hutan Tanaman Rakyat) , HKm (Hutan Kemasyarakatan), HR (Hutan Rakyat), Kemitraan dan  HA (Hutan Adat).Dia merupakan kebijakan untuk kita bisa mendapatkan orientasi baru, yakni produktivitas masyarakat tepi hutan dan atau didalam hutan. 

Konsitusi kita menegaskan bahwa bumi dan kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan  menjadi mansuisa  yang produktif juga merupakan salah satu dari unsur hak azasi manusia.  UUD 1945 menjamin hal tersebut. Jadi kebijakan perhutanan sosial, bukan hanya soal perizian semata, melainkan soal pintu masuk, akses kelola hutan menuju kesejahteraan. Rakyat harus menjadi komunitas produktif dan berbisnis secara sistimatis. Dengan demikian  banyak aspek dalam kebijakan perhutanan sopsial seperti kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH), teknologi, pemasaran dll yang juga harus siap.
 

 
Perkembangan luasan areal hutan menunjukkan evolusi hutan Indonesia dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat.  Pada era TGHK atau Tata Guna Hutan Kesepakatan  sekitar tahun 1978-1983an dan sebelumnya, dikenal dengan istilah hutan register, tercatat luas hutan Indonesa sekitar 144 juta hektar. Luas hutan ini kemudian menjadi sekitar 137 juta hektar pada  sekitar tahun 1992-1997 pada era padu serasi antara tata ruang hutan dan tata ruang wilayah. Serta kemudian pada penerapan penuh tata ruang wilayah ditahun 2007 danseterusnya tercatatluas areal hutan menjadi 126 juta  hektar. Yang bisa dilihat dari isni ialah bahwa selama proses itu telah terjadi pelepasan kawasan hutan untyuk masyarkat seluas tidak kurang dari 18 juta hektar, yang harusnya sudah bisa menunjukkan kesjehteraan masyarakat. Apa yang terjadi bahwa ketika era pemerintahan Presiden Jokowi ini dimulai, dalam Nawa Cita Presiden diidentifikasi dengan baik adanya permasalahan tenurial, konflik dan lain-lain. Begitu pula kesenjangan dalam land holding atau pengelolaan lahan. Data perijinan menunjukkan bahwa tidak kurang dari 43 juta areal kawasan hutan telah diberikan ijin sejak tahu 1980-an seperti HPH, HTI, pelepasan menjadi penggunaan lain seperti kebun, tambang dan lain-lain. Perijinan itu di waktu yang lalu lebih banyak diberikan kepada korporat atau sekitar 96 % sedangkan hanya sekitar 4 % dalam bentuk perijinan bagi masyarakat. Presiden Jokowi melalui Nawa Cita melakukan langkah korektif. Mengubah dan menjadikan keberpihakan kepada rakyat  lebih mengemuka, diaktualisasikan. Dengan 43 juta hektar areal berijin tersebut,  ditambahkan dengan areal ijin hutan sosial seluas 12,4 juta hektar serta pencadangan kawasan untuk  tanah reforma agraria, serta dengan memproyeksikan bahwa penambahan ijin untuk korporat dibatasi secara proporsional dan tidak akan berkembang luas, diproyeksikan bahwa perubahan proporsi perjinan akan bergeser dari 96 % bagi korporat dan 4 % bagi rakyat, akan menjadi sekitar 29-31 % untuk rakyat dan sekitar 69-71 % untuk korporat.

Persoalannya lebih lanjut, pola perijinan rakyatyang bagaimana yang tepat untuk betul-betul dapat menjawab bagi hadirnya kesejahteraan rakyat? Maka pengembangan kebijakan perhutanan sosial menjadi tidak mudah serta-merta dirumuskan, dan harus dilakukan denganhati-hati dan harus dapat diyakini implementasinya dapat berjalan baik. Itu sebabnya maka penetapan kebijakan tidak dapat langsung serta-merta dirumuskan. Tetapi  dirumuskan dalam formulasi yang tepat dan komprehensif.
 

 
Beriringan dengan kebijakan reforma agraria dan perhutanan  sosial, Presiden Jokowi juga terus memikirkan konsep pengembangan ekonomi yang berkeadilan. Dengan mendapatkan saran, masukan dan berbagai referensi dan digodok  secara teknis  dalam koordinasi Menko Perekonomian, MenLHK, Menteri BUMN dan Menteri ATR serta KSP (era Teten Masduki),  terus diyakinkan kepada Presiden. Pada akhirnya dapat ditetapkan kebijakan Presiden Jokowi untuk kernagka pemerataan ekonomi terdapat 3 elemen dasar yaitu : 1) akses kepada aset (dalam hal ini lahan); 2) kesempatan untuk berusaha serta 3) kapasitas manajamen oleh SDM/masyarakat.

Dalam kerangka inilah maka Program Perhutanan Sosial berkembang secara utuh dan menjadikan penanda baru eraJokowi untuk membangun kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan, yang ditetapkan ancer-ancer arahnya pada bulan September 2016  bagi kebijakan perhutanan sosial.

Dalam proses yang panjang sejak akhir 2014 dan sepanjang tahun 215 serta sebagain waktu di tahun  2016, upaya untuk meyakinkan Presiden menjadi bagian sangat penting akan hadirnya program Perhutanan  Sosial penanda baru  di era Presdien Jokowi ini.

Menteri LHK melakukan konfirmasi  empirik di lapangan, simulasi perkembangan kebijakan, stimulasi, fasilitasi pendampingan aktivis   di lapangan. Konfirmasu langsung ditengah-tengah masyarakat, dengan  kunjungan kerja  lapangan untuk melihat format bisnis, pembinaan kelembagaan kelompok tani hutan, orientasi ekonomi kreatif, potensi wisata, dan industri kayu rakyat guna menopang upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan melalui skema Perhutanan Sosial.

Beberapa snapshots  yang dilakukan oleh MenLHK sebagai berikut :

Untuk skema Hutan Kemasyarakatan, saya berkunjung ke Kalibiru Kabupaten Kulon Progo. Di sana rakyatmemanfaatkan ekowisata pemandangan yang indah dan mampu meningkatkan ekonomi rakyat disekitarnya.

Adapun untuk skema Mitra Konservasi saya berkunjung ke Tahura Wan Abdurahman di Lampung. Di sini saya melihat agroforestry dan rakyat setempat yang dulunya merambah dan melakukan penebangan ilegal, sekarang menikmati HHBK (hasil Hutan Bukan Kayu), kelimpahan air dan terbebas dari longsor, banjir, dan kebakaran hutan.Selain itu di Gedong Wani, saya melihat potensi pengembangan pangan dan ternak melalui Kemitraan dengan KPHP.

Selanjutnya untuk skema Hutan Desa/Hutan Nagari saya berkunjung ke Hutan Nagari Sungai Buluh di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. Di sana rakyat mengelola hutan dengan kearifan lokal dan menerapkan hukum adat nagari.Ada Lubuk Larangan dengan sungainya yang jernih, kalau ada penduduk yang mengambil ikan tanpa upacara adat, dikenakan sanksi pembayaran 10 sak semen. Juga saya hadir di Desa Indudur  Kabupaten Solok, dengan konsep kelembagaan yang telah cukup baik melalui kelembagaan Peraturan Nagari.

Untuk skema pembayaran jasa lingkungan tata air (Payment for Environmental Services/ PES), saya berkunjung ke Rawa Danau Kabupaten Serang, Banten. Di sana kelompok tani hutan mau menanam, dan memelihara hutan di pekarangannya dan menjaga Cagar Alam Cidanau karena ada pembayaran dari pengguna air di Cilegon yaitu Krakatau Steel, Asahimas, dan Candra Asri yang membutuhkan air untuk kegiatan industri dan air minum kota Cilegon. Di sini kelompok tani sebagai sellers dan industri di Cilegon sebagai buyers.

Untuk skema Hutan Adat saya mendatangi Masyarakat Hukum Adat Amatoa di Kajang, kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Saya masuk di Hutan Adat yang berfungsi produksi dimana struktur hutan, strata canoppy, terjaga dengan baik, karena mereka mempraktekan tebang pilih atau memungut Hasil Hutan Bukan Kayu-nya untuk kebutuhan sendiri. Ketika memasuki kampung adat dan bersama-sama di balai pertemuan adat, bisa kita rasakan suasana kebatinan yang sulit diutarakan, dan terasa ketulusan para tetua adat, juga saya mendengarkan penjelasan bagaimana aktualisasi selama ini dan saya melihat  konsep kelembagaan  dengan nilai-nilai yang diaktualisasikan dlaam keselrasan prinsip-prinsip budaya desa adat dengan pola kerja  desa administratif/pelayanan umum.  Saya  kira ini sangat penting sebagai aktualisasi pengakuan dan perlindungan oleh negara atas Masyarakat Hukum Adat.

Demikian juga untuk skema HTR, saya mengunjungi Desa Hajran di Jambi dimana rakyat setempat akan mengusahakan jenis-jenis tanaman cepat tumbuh untuk membangun industri veneer milik sendiri. Ini juga sejalan dengan perintah Bapak Presiden kepada Kementerian LHK dan APHI agar menyusun Road Map Industri Perkayuan untuk membangkitkan kejayaan industri perkayuan di Indonesia, yang juga sednag dbahasa leh KEIN (Komite Ekonomi dan Industri Nasional)

Untuk skema Hutan Rakyat, saya datang ke Kalimantan Selatan ke Desa Telaga Langsat Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk bertemu dan berdialog dengan anggota kelompok tani Hutan Rakyat Silvopastur. Di sini Hutan Rakyat dikelola dengan baik antara lain ditanami jenis pohon, juga ada ternak sapi yang sehat dan kotorannya digunakan untuk biogas, ada kolam ikan, dan lebah madu sekitar 500 koloni yang tersebar hingga kecamatan-kecamatan.

Cukup sulit mengekspresikan dengan kata-kata,  tentang pancaran kondisi masyarakat yang memilki harapan besar, ketulusan,  kejujuran, kegembiraan, optimisme dan semangat yang besar untuk perwujudan Perhutanan Sosial di  Indonesia secara utuh.
 

 
Dengan keyakinan yang ada, digulirkan secara resmi program Perhutanan Sosial pada 21 September 2016 dan selanjutnya melangkah dengan segala perangkat regulasi dan berbagai aktivitas. Tidak mudah, cukup rumit di lapangan dan penuh tantangan.  Beberapa kali Presiden Jokowi melakukan observasi lapangan sambil melakukan penyerahan keputusan tentang SK Perhutanan Sosial di luar Jawa dan di Jawa.  Dalam perjalanan ini juga terus dilakukan  pembelajaran di tengah masyarakat untuk terus ditingkatkan agar implementasi dapat berlangsung baik. Terus menerus petunjuk lapangan diberikan oleh Presiden kepada Menko Ekuin, MenLHK  dan MenBUMN serta seluruh jajaran yang terlibat.
 
 

 
Era Presiden Jokowi, Penanda Baru

Konsep perhutanan sosial harus mampu sejahterakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.Penegasan Presiden Jokowi pada penyerahan SK Perhutanan Ssial di Kaliantan Tengah : “Hutanharusmendatangkankesejahteraanbagimasyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Konsep perhutanan sosial akan memberikan aspek legal masyarakat menanam di hutan rakyat.Semangat perhutanan sosial memunculkan keadilan sosial. Masyarakat hidup di perhutanan sembari melestarikan sumberdaya hutan” ( Jokowi, 21 Desember 2016,Pulang Pisau, Palangkaraya.Kalimantan Tengah ).
 
 
 
Target Program Pehrutanan Sosial dituangkan dan dijabarkan, dalam Renstra Kementerian LHK dan berdasarkan data Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dengan Keputusan Menteri Nomor SK.4865/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2017 tanggal 25 September 2017. Maka dari sinilah mulai Perhutanan Sosial Era Baru.
 

 
Selanjutnya, dilakukan penyerahan SK Perhutanan Sosial di Kabupaten Pulang Pisau (20 Desember 2016), dan diikuti dengan Pencanangan Hutan Adat di Istana Negara (tanggal 30 Desember 2016).
Yang harus diperhatikan, bahwa lahan kawasan bukan untuk dibagi-bagikan, tetapi berupa akses kelola kawasan hutan, pemberian hak dan izin pemanfaatan kawasan hutan negara, untuk kemakmuran rakyat.

Sejak diberikan kali pertama oleh Presiden RI, hingga kini telah direalisasikan areal perhutanan sosial bagi rakyat seluas 1.573.459.04 Ha,  berupa SK Ijin bagi sebanyak 4.345 SK dan mencakup 364.717KK di seluruh Indonesia.

Melengkapi target 12,7 Juta Ha (RPJMN 2015-2019), terus dilakukan penyesuaian dari berbagai implementasi lapangan.  Penyederhanaan Peraturan Terkait Skema PS menjadi 2 Permenhut yaitu P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial dan P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Aplikasi Perijinan Perhutanan Sosial secara online (Akses Kelola Perhutanan Sosial) online, difasilitasid na didukung oleh POKJA Perhutanan Sosial di pusat dan daerah, serta kegiatan Pendampingan PS  dan Fasilitasi Peningkatan kapasitas Usaha PS. Berbagai model juga terus berkembang. Pola kerja bersama rakyat dan swasta dalam kolaborasi  untuk mengatasi masalah-masalah tenurial di lapangan juga diharapkan berangsur hilang dan konflik lahan yang selalu menjadi momok bagi rakyat desa harus  segera berakhir.

Proram Perhutanan Sosial era Presiden Jokowi ini sangat penting bagi kemajuan rakyat yang  ditandai dengan ciri-ciri : utuh, tidak sekedar pemberdayaan masyarakat sebagai peerja, tetapi masyarakat sebagai dan dalam kapasitas sebagai  pelaku usaha.  Ada fasilitasi yang utuh, dimana akses terhadap lahan usaha disertai dengan  akses fasilitasi pemerintah seperti sarana usaha tani termasuk permodalan  usaha serta perintisan bersama pola off-taker, penerima produk akhir, dan dalam cluster usaha, sehingga timbul interaksi ekonomi dan sentra ekonomi domestik, juga dapat terbangun kohesi sosial masyarakat dalam kondisi yang jauh lebih baik dan rakyat akan lebih optimis menatap masa depan.


Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals

Materi Paparan kepada Peserta Lemhannas PPRA LVIII
Jakarta, 12 Juli 2018



















































































































































































...

Read More...
Saham Freeport Dikuasai Indonesia, Lingkungan Makin Terjaga

Pemerintah melalui PT Inalum (Persero) resmi memiliki 51 % saham Freeport Indonesia. Proses pengambil alihan mayoritas saham Freeport merupakan amanat Presiden Joko Widodo, dengan melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

''Melalui penguasaan saham mayoritas PTFI oleh Inalum, pemerintah mengharapkan kualitas pengelolaan lingkungan PTFI dapat terus ditingkatkan,'' tegas Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar.

''Kita akan terus mengawal dan menjaga dari aspek lingkungan,'' tambahnya.

Hal ini disampaikan Menteri Siti dalam acara penandatanganan Pokok-pokok Kesepakatan Divestasi Saham atau Heads of Agreement (HoA) antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Freeport McMoran (FCX), PT Freeport Indonesia (PTFI), Rio Tinto Indonesian Holdings Limited, dan Rio Tinto Nominees Limited, Kamis (12/7) di Jakarta.

Aspek lingkungan memang menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menyelesaikan divestasi saham. Menteri Siti sejak awal telah menurunkan tim khusus mengawal kesepakatan bidang lingkungan dengan Freeport. Kepatuhan lingkungan menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi pihak perusahaan.

''Selain mengendalikan limbah tailing secara ramah lingkungan, PTFI agar dapat mencari terobosan untuk pemanfaatan limbah tailing sebagai bahan baku industri, sehingga tidak hanya bermanfaat bagi PTFI, tetapi juga bermanfaat bagi industri lainnya,'' tegas Menteri Siti.

Meski sempat berjalan alot, namun berbagai upaya Pemerintah melalui KLHK dan Freeport akhirnya telah menemukan titik kesepakatan bersama.

''Kami meyakini bahwa PTFI sebagai salah...

Read More...

Ajakan mengelola kekayaan alam Indonesia demi suksesnya pembangunan yang berkelanjutan disampaikan Menteri LHK, Siti Nurbaya saat memberikan ceramah kepada seratus orang peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan 58 (PPRA LVIII) Lemhanas RI di Gedung Pancagatra Lemhanas RI (12/7).

Partisipasi publik dalam pengelolaan sumber kekayaan alam sangat penting, sehingga pemerintah sebagai operator penyelenggara negara harus mau memfasilitasi partisipasi publik. Dari partisipasi publik yang baik, maka pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan akan semakin mudah diwujudkan.

"Partisipasi publik dalam masalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus lebih luas, pemerintah harus lebih banyak mendengar masyarakat yang bisa berasal dari berbagai sumber seperti dari LSM, perwakilan akademisi, dan aktivis, jadi pemerintahan itu harus terbuka, sehingga di dalam operasionalnya dapat diketahui oleh para stakeholdernya," jelas Siti.

Fakta bahwa Indonesia adalah wilayah yang begitu besar juga merupakan sebuah tantangan bagi pengelolaan sumber daya alam. Jika dibandingkan dengan Benua Eropa bentang wilayahnya sama dengan bentang dari Spanyol disebelah Barat hingga Armenia di timur. Oleh karena itu sumber daya alam yang terkandung di wilayah Indonesia harus dikelola dengan usaha yang lebih keras oleh seluruh komponen negara.

"Rentang kendali Indonesia sangat luas setara jarak dari Spanyol hingga ujung Armenia, bentuk kepulauan juga menambah kerumitan, sehingga diperlukan integrasi antar komponen negara yaitu rakyat, pemerintah dan wilayah," ujar Siti.

Kemudian untuk menjamin pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan kuncinya...

Read More...

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan soft launching buku, The State of Indonesia’s Forests 2018, yang merupakan kumpulan dari perkembangan atau proses kerja yang telah dilakukan oleh kementerian ini selama 3,5 tahun terakhir dalam penerbitan kebijakan-kebijakan yang mengatur pengelolaan hutan di Indonesia.

Buku ini dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, untuk memberikan informasi kepada komunitas global mengenai keadaan hutan Indonesia dan mengenai upaya Pemerintah Indonesia untuk mendemokratisasi alokasi sumber daya hutan, untuk mencegah dan mengelola deforestasi dan degradasi sumber daya hutan, dan untuk memastikan keadilan lingkungan dan kesetaraan kesempatan bagi semua anggota komunitas di Indonesia, termasuk komunitas Adat.

Indonesia, selama 10 tahun terakhir belum pernah secara resmi mengeluarkan informasi tentang kondisi hutannya kepada dunia internasional. Baru pada era ini, secara terbuka Indonesia menuliskan data terkini terkait kondisi kehutanan bangsa ini.

“Saya melihat bahwa ada keperluan yang cukup mendesak bagi Indonesia menjelaskan kepada dunia internasional, bagaimana posisi hutan Indonesia terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang membawa banyak perubahan yang diambil oleh Presiden Jokowi," ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya

Siti juga berujar bahwa selama ini penulisan dan dokumentasi tentang banyak hal yang telah dikerjakan oleh Pemerintah dalam mengelola sektor kehutanan Indonesia sangat kurang, hal ini menyebabkan dunia internasional mudah untuk memojokkan kita dengan argumentasi negatif tentang pengelolaan hutan di Indonesia.
Read More...

Inovasi Perhutanan Sosial dan TORA Sejahterakan Masyarakat

Menteri LHK, Siti Nurbaya menyampaikan inovasi dan solusi yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sumber daya khususnya bidang kehutanan di Indonesia. Pada sesi High Level Talkshow, pada acara Indonesia Development Forum 2018 di Jakarta (10/7/2017), Menteri Siti mengungkapkan bahwa ketika pertama kali Presiden Joko Widodo masuk, yang didorong pertama kali adalah National Competitiveness atau daya saing. Menurut Menteri Siti, elemen pokok daya saing adalah sumber daya, manajemen dan inovasi.

“Selama ini kita hanya bicara soal sumber daya saja, potensi saja, kita kadang-kadang luput di manajemen”, terang Menteri Siti. Contoh positif dalam perubahan manajemen pada era pemerintahan saat ini adalah bagaimana prosedur perijinan yang dahulu sulit dan lama, dapat dipangkas dan dipermudah.

Menyoal tentang inovasi, Menteri Siti mencontohkan suksesnya inovasi yang berasal dari masyarakat sekitar kawasan hutan di Kalibiru, Kulonprogo, Yogyakarta. Kalibiru adalah salah satu contoh pemanfaatan kawasan hutan melalui program Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Suksesnya Kalibiru ini menginspirasi daerah-daerah lain untuk mengembangkan hal yang sama.

Luas hutan Indonesia saat Belanda berkuasa adalah sekitar 140 juta Ha, dan pada saat ini adalah 126 juta Ha. Pengurangan itu sebenarnya dilepas ke masyarakat untuk dimanfaatkan. Kondisi pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan saat ini terdapat sekitar 42,25 juta Ha areal yang diberi izin konsesi baik untuk...

Read More...
Indonesia-Korea Tingkatkan Kerjasama Bilateral Bidang Kehutanan

Menteri LHK Siti Nurbaya menerima kunjungan Menteri Forest Service Korea Dr. Kim Jaehyun di Kantor Kementerian LHK Jakarta. Kunjungan ini adalah pertemuan bilateral ke-23 Komite Kerjasama Bidang Kehutanan Indonesia-Korea (The 23rd Meeting of Indonesia-Korea Forest Cooperative Commitee).

Siti Nurbaya berharap hubungan bilateral Indonesia Korea dalam bidang kehutanan dapat terus ditingkatkan. Dalam pertemuan bilateral tersebut dibahas beberapa agenda terkait perhutanan sosial, hutan rekreasi dan ekowisata, pengelolaan lahan gambut, konservasi bibit, dan investasi kehutanan.

Indonesia dan Korea telah lama menjalin kerjasama. Pada bidang rekreasi hutan dan ekowisata tercatat kerjasama pada 2013 pembangunan Sentul Eco Edu Tourism Forest, lalu pada 2018 membangun Tunak Recreation Center di Taman Wisata Alam Gunung Tunak dan membangun Rumah Korea di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

"Saya sangat mengapresiasi progres, kontribusi dan improvement yang sudah kita lakukan bersama dibidang Kehutanan, seperti improvement pada pengolahan biomasa menjadi wood pellet di Jawa Tengah, Recreation service di TWA Gunung Tunak, dan pembangunan Sentul Eco Edu Tourism Forest," ujar Siti.

Sementara itu Menteri Forest Service Korea Dr. Kim Jaehyun menyatakan bahwa kerjasama Korea dengan Indonesia adalah kerjasama yang penting karenanya harus dipertahankan.

"Ibarat pohon saya ingin menumbuhkan persaudaraan dan rasa kebersamaan antar kedua negara sebagai pupuk untuk memperkuat kerjasama kedepannya," ujar Dr. Kim.

Dr. Kim menegaskan harapannya agar kedepannya kedua negara bisa bekerjasama lebih banyak lagi terutama di bidang pendidikan/research...

Read More...
Menteri LHK: Melalui Hutan Adat, Jangan Lagi Kejar Rakyat!

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menegaskan pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berpihak pada kepentingan rakyat. Salah satu wujud nyatanya melalui program Perhutanan Sosial Hutan Adat.

Kini tak boleh lagi ada rakyat yang dikejar-kejar aparat. Karena pemerintah telah memberi ruang bagi masyarakat hutan adat yang dulunya belum mendapat haknya. Ini disampaikan Menteri Siti saat berkunjung ke Desa Kemantan, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Jambi.

"Gak boleh lagi ada rakyat dikejar dalam hutan. Gak boleh lagi! Harus diatur yang baik. Harus diberi jalannya, harus diberi aturan main yang tepat. Gak semua hal harus dikejar-kejar aparat. Tidak seperti itu," tegas Menteri Siti dalam rilis yang disampaikan pada media, Sabtu (7/7/2018).

Menurut Menteri Siti, pesan khusus itu juga disampaikan Presiden Joko Widodo setelah meresmikan masyarakat hutan adat pada 30 Desember 2016 lalu.

"Menurut Bapak Presiden, Sekarang dimasa kepemimpinan beliau, saat yang tepat untuk mempertegas kewenangan masyarakat akan hutan. (Masyarakat) harus diberikan tata aturan main yang tepat menurut peraturan perundangan," katanya.

Hutan adat Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci, merupakan hutan adat pertama yang diresmikan di Indonesia. Menteri Siti sangat berterimakasih pada pemerintah daerah, dan masyarakat dalam program Perhutanan Sosial. Ia juga mengapresiasi para aktivis lingkungan yang selama ini mendampingi masyarakat mengelola hutan adatnya.

Melalui program Perhutanan Sosial, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses legal mengelola hutan, namun juga diberi ruang berusaha. Pemerintah ikut bantu...

Read More...
Kunjungi TPS, Menteri Siti Ingatkan Soal Kebersihan

 Berbaju kemeja putih, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya terlihat mengunjungi sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Bogor, Rabu (27/6). Hari ini merupakan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak di Indonesia.

Menteri Siti terlihat santai berbaur dengan masyarakat saat mendatangi tiga lokasi TPS berbeda. Pada kesempatan ini ia meninjau kebersihan tiap TPS. Tak lupa pada petugas, Menteri Siti mengingatkan agar menyediakan tempat sampah sehingga warga tidak buang sampah sembarangan.

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah TPS 3,4 dan 5 di SDN Otista Bogor. Selanjutnya di TPS 19 Lebak Kantin. Di lokasi ini, sang menteri dibuat takjub dengan dekorasi TPS bernuansa piala dunia Rusia.

"Keren ya TPSnya dibuat gaya piala dunia," ujar Menteri Siti pada warga yang datang mencoblos.

Dari lokasi itu, Menteri Siti berpindah ke TPS 17 SDN Baranangsiang, Bogor Tengah.

Dari balik jendela sekolah, mantan  Sekjen Depdagri itu menyaksikan proses pencoblosan.

Di sekolah itu, Menteri Siti sempat melihat hasil karya siswa berupa hiasan daur ulang dari sampah.

Dia juga memuji taman dan sejumlah poster tentang perlindungan satwa yang ditempel pihak sekolah Adiwiyata tersebut.

"Bagus ya TPS nya di dalam sini jadi lebih tertib, sekolahnya juga bersih. Ini karya muridnya juga kreatif," imbuh Menteri Siti.

Sebelumnya di akun Instagram-nya Menteri Siti menulis pesan pada masyarakat seputar pilkada serentak.

Dia mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak suaranya bagi calon pemimpin yang tepat.

"Saat di bilik  suara di situlah kita memberikan...

Read More...
KLHK Lakukan Patroli Sampah di Jalur Mudik

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya melakukan edukasi pemudik terutama yang menggunakan jalur darat untuk ramah lingkungan. Edukasi dilakukan dengan melibatkan Pemda, Jasa Marga, dan Polres melakukan patroli sampah di sepanjang jalur mudik.

"Tujuan edukasi mengajak masyarakat ikut mengelola sampah secara benar. Polanya tim KLHK bersama tim Jasa Marga/jasa marga properti, serta tim Dinas LH bersama-sama dalam patroli di jalur mudik," ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya, Senin (18/6/2018).

Ia telah menugaskan Direktur Jenderal Pengolahan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, mengawal langsung langkah ini di lapangan.  Rapat-rapat dengan Polres, Dinas LH dan Jasa Marga dilaksanakan.
Beberapa catatan telah diberikan setelah Menteri Siti langsung melakukan peninjauan ke beberapa rest area jalan tol Jakarta-Cikampek pada H-2 Idul Fitri lalu.

"Koordinasi terus dilakukan Dirjen dan Direktur. Patroli sampah bersama akan dilaksanakan pada tempat-tempat rest area dan juga sepanjang jalan tol pada lokasi-lokasi spontan tempat masyarakat berhenti dan istirahat," kata Menteri Siti.

Pola ini nantinya terus dilakukan secara konsisten, dengan harapan perlahan bisa membentuk budaya bersih di kalangan masyarakat. Terlebih lagi pemerintah butuh dukungan serius untuk mewujudkan target ambisius Indonesia bebas sampah 2020.

Kesadaran dan upaya 3R (Reduce, reuse, recycle atau pembatasan, guna ulang, dan daur ulang) patut ditingkatkan di masyarakat. Hal ini penting sekali untuk bisa merefleksikan bahwa kita bisa punya budaya yang lebih baik, budaya bersih dan sehat. Read More...

Hari Raya Kedua, Menteri LHK Pantau Karhutla dari Udara

 Meski masih dalam suasana libur lebaran, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar sudah langsung turun ke lapangan memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

"Selain mengawasi laporan Karhutla setiap hari, saya kemarin memantau penanganan Karhutla dengan melakukan flyover ke beberapa daerah," kata Menteri Siti, Minggu (17/6/2018).

Pemantauan lewat udara yang dilakukan pada akhir pekan, atau hari kedua Idul Fitri ini meliputi beberapa titik rawan karhutla di wilayah Sumatera.

Menteri Siti mengucapkan terimakasih atas dedikasi anggota Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan jajaran terkait lainnya yang bahu membahu tanpa kenal lelah mengatasi Karhutla di musim kemarau seperti saat ini.

"Meski masih dalam suasana libur lebaran, namun tim lapangan ini tetap bekerja keras menjaga Indonesia bebas bencana asap. Saya sangat berterimakasih pada mereka," katanya.

Dalam beberapa hari ini kata Menteri Siti, Daops Manggala Agni intens melakukan pemadaman Karhutla di Aceh Selatan, dibantu Manggala Agni Daops Sibolangit.

"Alhamdulillah titik api sudah mati. Karhutla di Ketapang, Kalbar, juga berhasil diatasi. Namun begitu Daops Manggala Agni tetap saya minta waspada," katanya.

Tim udara sudah standby di beberapa Provinsi rawan, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Per tanggal 16 Juni 2018, sudah ada 17 unit helikopter water boombing siaga di 4 Provinsi yang telah menetapkan status darurat. Heli yang sudah siaga merupakan unit dari KLHK, BNPB, TNI AU, dan pihak swasta lainnya.

Adapun water boombing yang telah dilakukan,...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9