Saturday, February 22, 2020

Atasi Banjir, KLHK Lakukan Rehabilitasi Hingga Penegakan Hukum

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan berbagai langkah terukur guna mengatasi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), termasuk di Provinsi Jawa Barat dan Banten seperti yang terjadi pada awal tahun 2020 lalu.

Diantaranya dengan meningkatkan program rehabilitasi hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), serta melakukan langkah penegakan hukum lingkungan.

''Khusus pada kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak pada DAS Ciberang  dan DAS Ciburian akan dilakukan zonasi, termasuk zona merah dimana tidak boleh ada pemukiman sama sekali sebagai zona berbahaya dan resiko tinggi,'' ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya, Rabu (8/2) di Jakarta.

Banjir di Jakarta dan sekitarnya memiliki sejarah panjang dan disebabkan karena banyak faktor. Secara alami terdapat lintasan air dari Bogor dan Depok serta bagian lereng DAS Ciliwung berupa kipas aluvial yang merupakan tanah lempung, sehingga gampang mengalirkan air.

Saat curah hujan tinggi, banjir menjadi ancaman utama karena sebagian besar tutupan lahan di bagian hulu merupakan pertanian lahan kering, yaitu sayuran. Situ dan rawa di daerah Bekasi dan sekitarnya juga sudah tertutup beton, disamping sistem drainase yang terganggu.

Sehari sebelumnya, dalam rapat koordinasi lintas Kementerian yang dipimpin Menko PMK, Menteri Siti menegaskan untuk penanganan segera banjir, khususnya di Jakarta, Bogor dan Lebak, rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) akan ditingkatkan.

''Selain itu membuat bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) seperti dam penahan, dam pengendali, maupun gully plug di daerah hulu,'' katanya.

Sejak tahun 2015 hingga 2019 telah direhabilitasi lahan kritis seluas 1.224 ha di hulu DAS Ciliwung dan Hulu DAS Cisadane. KLHK akan terus meningkatkan program tersebut agar   lahan kritis  dan sangat kritis di hulu 13 DAS tersebut dapat dipulihkan. Upaya tersebut akan dilakukan secara terus menerus dan terprogram.

"Bapak Presiden telah memerintahkan kepada jajaran KLHK  dan pemerintah daerah untuk dilakukan pemulihan secara serius dalam beberapa tahun ke depan ini atas berbagai kerusakan lingkungan yang sama-sama kita ketahui sudah relatif cukup berat sekarang ini dari akumulasi berbagai kegiatan dalam belasan dan bahkan puluhan tahun terutama pada ekosistem pulau  Jawa” kata Menteri Siti melanjutkan.

Dalam kaitan itu KLHK melakukan langkah utama meliputi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dengan  penanaman dan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) serta penegakkan hukum terhadap pengelolaan sampah  dan pertambangan tanpa izin.

Terkait penegakan hukum lingkungan, penting dilakukan karena pengelolaan sampah yang rekatif buruk, adanya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Open Dumping, serta TPS illegal di beberapa wilayah Jabodetabek.

Tiga daerah dengan persentase sampah tidak terkelola paling tinggi yaitu Kabupaten Bogor (93,42%), Kota Bekasi (75,72%), dan Kota Bogor (75,51%).

Sampah yang tidak terkelola ini selain mencemari lingkungan, juga masuk ke badan air termasuk drainase bahkan sungai. Hal ini membuat kapasitas daya tampung air menurun dan menyebabkan banjir.

''Khusus di Lebak dan sebagian di Bogor, dilakukan penegakan hukum pertambangan tanpa ijin yang mengancam DAS. Rapat-rapat teknis di KLHK dan kerja lapangan oleh Dirjen dan  Menteri terkait hal ini terus berjalan dan akan diintesifkan,'' kata Menteri Siti.

Langkah lanjut pengelolaan DAS untuk menahan banjir, dilakukan dengan tranformasi budaya menanami lahan dengan satu tanaman ke sistem agroforesty di bagian hulu. Selain itu pembuatan bangunan pengendali banjir (situ, waduk, dll),  rehabilitasi lahan dengan penerapan bangunan konservasi tanah, dan terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.(*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Revitalisasi Lahan Kritis Di Daerah Tangkapan Air Waduk Gajah Mungkur

 Presiden Joko Widodo mengunjungi masyarakat Desa Jatisari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. Kunjungan ini adalah untuk bersama-sama masyarakat melakukan rehabilitasi lahan dengan penanaman pohon dan tanaman vetiver guna mengatasi sedimentasi Dam (waduk) Gajah Mungkur.

Presiden Jokowi menyampaikan kombinasi penanaman ini penting untuk melindungi Dam Gajah Mungkur dari pendangkalan akibat masuknya sedimen dari wilayah hulu waduk. Penanaman ini juga sekaligus mengajak masyarakat untuk menanam lahan kritis secara tepat.

"Ini ada pohon durian ada, sirsak ada, klengkeng ada. Jadi kombinasi antara sengon/albasia dengan vetiver. Ini baik untuk ditanam ditempat yang curam yang rawan longsor, di daerah hulu yang fungsi mengikat tanahnya penting, ini perlu ditanam vetiver," jelas Presiden Jokowi, di hadapan masyarakat Desa Jatisari, (15/02).

Presiden juga menjelaskan bahwa Dam Gajah Mungkur yang merupakan infrastruktur sumberdaya air strategis nasional, laju sedimentasi total pertahunnya mencapai sebesar 3,2 juta m3/ tahun. Namun setiap tahun perlu dilakukan pengerukan sedimen untuk menghindari pendangkalan. Presiden menekankan pentingnya pengurusan wilayah hulu Dam.

"Tiap tahun dikeruk muncul lagi karena hulunya perlu diurus. Ini yang mau kita urus. Nanti pohon-pohon ini ada sengon, dan pohon buah-buahan, yang nanti dibagikan kepada masyarakat. Sehingga dari sisi ekonominya dapet, lalu untuk fungsi fungsi lingkungan dari fungsi untuk merawat tanah dan air dapet," tambah Presiden.

Penanaman pohon dan vetiver oleh Presiden di Desa Jatisari salah satunya karena Desa Jatisari yang masuk Sub DAS Keduang, salah satu dari 10 Sub DAS di Daerah Tangkapan Air (DTA) Dam Gajah Mungkur, adalah subdas paling besar menyuplai sedimen ke dalam badan Dam Gajah Mungkur, yaitu sedimen sebesar 1,2 juta m3/tahun atau menyumbangkan 37,5% dari total sedimen yang masuk.

Jika model rehabilitasi ini berhasil di Dam Gajah Mungkur, Presiden ingin agar dapat direplikasi di Dam-Dam lainnya di seluruh Indonesia.

Sisi...

Read More...
Presiden Joko Widodo Berikan Perhatian Tinggi pada Kawasan Konservasi

 Presiden RI Joko Widodo menegaskan upaya pemulihan lingkungan, baik di dalam kawasan hutan negara, maupun lahan masyarakat.

"Kita ingin memulai hal-hal yang berkaitan dengan ekosistem, satwa, flora fauna, juga penanaman kembali, reboisasi, di kawasan-kawasan yang sering banjir, tanah longsor," ujar Presiden Jokowi, saat kunjungan kerja di Taman Nasional Gunung Merapi, tepatnya di Wisata Alam Jurang Jero, Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, Jumat (14/02).

Kawasan hutan disana, hingga sekarang masih dalam proses reboisasi, pasca erupsi besar di tahun 2010.

"Tadi saya sampaikan untuk menanam vetiver, tanam tanaman yang fungsi hijaunya ada juga fungsi ekonominya juga ada. Saya kira itu akan terus saya dorong," ucapnya.

Reboisasi disini penting dilakukan, karena wilayah Srumbung merupakan lereng Gunung Merapi yang dibawahnya rata-rata adalah pemukiman.

Tercatat jumlah desa di sekitar Taman Nasional Gunung Merapi sebanyak 30 desa. Jadi, upaya rehabilitasi di kawasan ini terus dilakukan.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan pengayaan tanaman bawah atau underneath untuk menjaga stabilitas tanah di kelerengan. Presiden Jokowi melakukan penanaman pohon Pulai (Alstonia scholaris), bersama masyarakat yang selama ini memanfatkan jasa lingkungan Gunung Merapi seperti “Pencinta Merapi Harmonis“, juga bersama pramuka dan TNI. Wilayah yang ditanami ini, termasuk zona rehabilitasi TN Gunung Merapi.

Perlindungan lingkungan juga penting agar sejalan dengan kemakmuran ekonomi masyarakat, yang saat ini aktif untuk kegiatan ekowisata.

Gunung Merapi memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di kaki Merapi. Total nilai ekonomi bagi masyarakat 30 desa penyangga, senilai 59,48 Milyar dengan rincian dari wisata 14,8 Milyar (24,9%), air 2,9 Milyar (4,9%), rumput 19,4 Milyar (32,6%), rencek 3,7 Milyar (6,2%), perdagangan kayu bakar 0,08 Milyar (0,1%), pembuatan arang 1,8 Milyar (3%), serta pasir dan batu 16,8 Milyar (28,2%).

Keanekaragaman hayati di kawasan-kawasan...

Read More...
Di RUU Omnibus Law, Pemerintah Tetap Tindak Tegas Perusak Lingkungan

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan bahwa revisi UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dalam RUU Cipta Kerja, tetap  dalam semangat menindak tegas perusak lingkungan.

Hal yang menjadi catatan di ruang  publik  diantaranya berkenaan dengan subyek Pertanggungjawaban Mutlak.
Dipastikan tidak akan mengaburkan pengertian pertanggungjawaban mutlak bagi perusak lingkungan dari frasa dalam Pasal berkenaan dengan pertanggung jawaban mutlak tersebut. Justru penegakan hukum lingkungan akan semakin diperkuat.

''Pada RUU Omnibus Law, penegakan hukum lingkungan tetap dilakukan dan pelaku kejahatan lingkungan tetap dihukum.  Penegakan hukum pidana tetap dapat menjerat para pembakar hutan, pencemar dan perusak lingkungan, karena pasal pidana tetap dipertahankan,'' ungkap Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono pada media, Jumat (14/2/2020).

Pada RUU ini setiap orang atau badan usaha yang terbukti telah mengakibatkan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan dapat dijerat dengan sanksi pidana. Dalam hal ini prinsip ultimum remedium yang diterapkan.

Untuk pelanggaran-pelanggaran teknis yang membutuhkan langkah koreksi (corrective action) maka tetap dilakukan penegakan hukum dengan sanksi administratif paksaan pemerintah. Berturut-turut  pembekuan dan pencabutan izin serta selanjutnya denda.

Sementara untuk perbuatan melawan hukum yang terkait dengan kegiatan menghasilkan limbah B3, menggunakan B3 atau kegiatan yang berdampak besar dan beresiko tinggi, tetap diterapkan pertanggungjawaban mutlak.

Adapun kalimat dalam RUU yang berbunyi  “...tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” tidak akan menghilangkan makna pertanggung jawaban mutlak, dimana unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan.

''Sehingga perbuatan melawan hukum terkait dengan limbah B3, B3 atau yang beresiko tinggi yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan tetap dapat dimintai pertanggung jawabannya untuk membayar ganti kerugian lingkungan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan,''...

Read More...
Menteri LHK Lantik Sepuluh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup KLHK

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya melantik 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II lingkup KLHK di Jakarta (11/02/2020). Menteri LHK pada sambutannya, berharap para pejabat yang baru dilantik dapat meningkatkan akselerasi, dan kemampuan kinerja kementerian dalam merespon berbagai tuntutan, keinginan, dan harapan masyarakat terhadap berbagai masalah yang mengiringi proses pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Menteri Siti melanjutkan, pelantikan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pejabat struktural yang telah memasuki pensiun, dan penyegaran penugasan baik bagi yang mendapat promosi maupun yang bersifat tour of duty pada eselon yang sama, serta untuk menghindari potensi stagnasi, dan kesenjangan operasional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KLHK.

"Penunjukkan saudara-saudara bukanlah berdasarkan kriteria senioritas semata, tetapi atas dasar pertimbangan performance kinerja, prestasi, dan kapabilitas yang dilakukan secara objektif. Melalui mekanisme ini, diharapkan para pejabat baru dapat menunjukkan komitmen, dan kinerja yang lebih optimal," kata Menteri Siti.

Dikatakannya, Pimpinan Tinggi Pratama merupakan jabatan strategis karena merupakan pelaksana kebijakan pimpinan dan mengimplementasikannya pada tinggkat operasional. "Agar pengaplikasian kebijakan dapat berjalan secara efektif, saudara-saudara tidak hanya dituntut untuk mampu melakukan sinergi, dan kerjasama yang lebih erat, tetapi juga dapat mengidentifikasi berbagai kendala, dan hambatan di lapangan, untuk dilaporkan kepada pimpinan sehingga dapat diformulasikan suatu solusi yang tepat," tambah Menteri Siti.

Menteri Siti mengingatkan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik untuk terus meningkatkan profesionalisme, khususnya kemampuan manajerial, integritas dan disiplin tinggi. Menteri Siti juga memastikan, kinerja para pejabat akan terus dievaluasi secara periodik berdasarkan ukuran dan pencapaian target yang jelas.

"Tidak menutup kemungkinan, jika hasil dari evaluasi tersebut tidak menunjukkan kinerja...

Read More...
KLHK Ubah Limbah Pesantren Jadi Sumber Energi

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik, biodigester dan sarana MCK di Pesantren Darul Hijrah, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Semua fasilitas tersebut menjadi percontohan untuk upaya pengelolaan lingkungan terutama dari limbah domestik, limbah industri kecil dan limbah peternakan di Indonesia.

Pilot project IPAL ini selain untuk mengolah air limbah juga dilengkapi dengan biodigester untuk menangkap gas metan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar kegiatan memasak untuk keperluan sehari-hari para santri.

"Dulunya pondok ini sangat gersang, sekarang sudah menjadi percontohan bidang lingkungan, terlebih dengan bantual IPAL dan lainnya dari pemerintah. Atas semua pemberian pemerintah ini, kami mengucapkan terimakasih pada Ibu Menteri LHK," ungkap Pimpinan Pondok Darul Hijrah, KH.Zarkasyihasbi, Lc, Sabtu (8/2/2020) saat peresmian IPAL, Biogas dan MCK di Kabupaten Banjar, Martapura, Kalsel.

Dari hasil pendampingan KLHK, pembangunan IPAL domestik di pesantren ini mampu mengolah air limbah sebesar 80 m3 per hari dan menurunkan beban pencemar BOD sekitar 90% atau setara dengan 10,51 ton per tahun. Dari pengujian kualitas air limbah yang dibuang ke media lingkungan dari IPAL tersebut telah memenuhi baku mutu air limbah sesuai peraturan Menteri LHK nomor 68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

Unit pemroses pada IPAL domestik terdiri dari bak biodigester, bak pengendap (settler), bak anaerobic baffled reactor, bak anaerobic filter. Manfaat lain yang diperoleh dari pembangunan IPAL ini adalah ketersediaan biogas sebagai sumber energi yang dapat dimanfaatkan oleh dapur pesantren sebesar 4.380 m3 biogas per tahun atau setara 2.014 kg LPG per tahun dengan nilai ekonomi sebesar Rp. 25.185.000,- per tahun.

Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepedulian civitas Pesantren Darul Hijrah terhadap lingkungan hidup dan kehutanan. Hal ini katanya sejalan dengan semangat Presiden Joko Widodo yang mengajak...

Read More...
Di HPN 2020, Presiden Jokowi Kenalkan Ibukota Negara Baru Ramah Lingkungan

 Pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Kalimantan Selatan, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan langkah serius pemerintah menyiapkan Ibu Kota Negara baru yang ramah lingkungan. Untuk itu pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah dengan dukungan perencanaan yang matang.

"Yang pertama dibangun adalah nursery (lokasi pembibitan). Akan ada 17 juta bibit disiapkan. Kita akan wujudkan Ibu kota negara baru yang ramah lingkungan, smart city,  semua kendaraan adalah listrik, ramah pejalan kaki, dan dekat dengan alam," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya di acara puncak HPN, Sabtu (8/2/2020) di Banjarbaru, Kalsel.

Pemindahan IKN kata Presiden, bukan sekedar memindahkan kantor dan manusia, namun harus menunjukkan keunggulan sebagai suatu bangsa. Peran Pers dalam hal ini menjadi sangat penting, terutama untuk menjaga situasi bangsa tetap kondusif.

"Negara butuh kehadiran Pers untuk melawan kekacauan informasi, semburan fitnah dan hoax yang mengancam Bangsa. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapatkan informasi yang sehat. Karena itu ekosistem media harus dijaga," pesan Presiden.

Terkait persiapan IKN, KLHK akan membangun Persemaian Modern yang rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 120 Hektar di Kalimantan Timur.

Selain menjadi pusat pembibitan dan kebun benih, pada lokasi ini juga akan dibuat Arboretum atau taman hutan dengan koleksi tanaman endemik Indonesia. Serta akan berfungsi juga sebagai taman rekreasi dan sarana olahraga.

Sementara itu penanggung jawab penyelenggara yang juga adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari memberi apresiasi khusus peran Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

"Terimakasih kami sampaikan kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, yang memberikan respon sangat cepat mendukung terlaksananya kegiatan penanaman pohon, menjadikan HPN 2020 sebagai HPN 'terhijau' dalam sejarah pelaksanaannya," kata Atal.

Rangkaian agenda hijau HPN 2020 ditandai Presiden Jokowi dengan penanaman pohon Mersawa...

Read More...
Resmikan TPA Regional Banjarbakula, Presiden Ingatkan Pentingnya Pengelolaan Sampah

 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meresmikan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Banjarbakula di Kabupaten Banjarbaru pada Jum'at (07/02/2020). Pada saat peresmian, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Presiden Joko Widodo pada sambutannya mengingatkan bahwa pengelolaan sampah dengan baik dan benar sangatlah penting. "Sampah bukanlah persoalan yang sepele", ucap Presiden mengawali.

Presiden melanjutkan, ribuan ton sampah yang tidak tertangani, dapat menimbulkan musibah. Presiden mengingatkan bahwa kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan telah terbukti memunculkan bencana, baik itu bau tidak sedap, penyakit, pencemaran lingkungan dan sumber air, serta bencana banjir yang sangat merugikan.

"Bertambahnya jumlah penduduk akan mengakibatkan bertambahnya volume timbulan sampah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah di TPA perlu ditata dengan baik, memiliki fasilitas dan teknologi pengolahan yang modern, serta sistem manajemen yang baik", terang Presiden Joko Widodo.

Presiden mengapresiasi adanya TPA Regional Banjarbakula yang melibatkan beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan ini. TPA ini memiliki luas lahan kurang lebih 15 Hektare yang melayani masyarakat di Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut. TPA ini dapat mengolah sampah sebesar 790 ton perhari. Teknologi yang digunakan adalah sanitary landfill dilengkapi dengan pengolahan air lindi 1,5 liter perdetik, sehingga lingkungan sekitar tidak tercemar timbulan sampah dan bau.

Presiden Joko Widodo berharap agar pemerintah tetap memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat memilah sampah. "Meskipun TPA yang bagus sudah ada, kita tetap melatih masyarakat untuk bisa mandiri dalam mengelola sampah, sehingga bisa memilah sampah, dan bisa reduce, reuse dan recycle", pinta Presiden Joko Widodo.

Presiden juga meminta agar terus dikembangkan teknologi dalam pengelolaan...

Read More...
Presiden: Aturan Main Penanganan Karhutla Tahun 2020 Masih Sama

 Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Rakornas Karhutla) yang di gelar di Istana Negara Jakarta pada hari Kamis 6 Februari 2020, Presiden kembali mengingatkan aturan main pengendalian karhutla yang telah dimulai sejak 2016.

Di depan beberapa Pimpinan Kementerian/Lembaga, Gubernur provinsi rawan karhutla, Pangdam, Danrem, Kapolda, Bupati/Walikota wilayah rawan karhutla, Kapolres, dan para stakeholder pengelola kawasan hutan maupun lahan, Presiden menekankan jika akan mencopot jajaran TNI dan Polri di daerah jika terjadi karhutla di wilayah teritori mereka. Aturan main ini dijelaskannya masih terus berlaku hingga saat ini. Meskipun demikian Presiden juga mengapresiasi kerja keras semua pihak yang telah menangani karhutla di berbagai daerah.

"Aturannya, saya ulang, khusus utk TNI dan Polri yang wilayahnya ada kebakaran besar, hati-hati Pangdam nya, Kapolda nya, Danrem nya, Dandim nya, hati-hati Kapolres nya. Tegas tegas saya sampaikan, pasti saya telepon ke Panglima, ke Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya pasti, dandim nya sudah dicopot belum. Ya, pasti saya tanyakan, Pangdam sama Kapoldanya sudah diganti belum. Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang," ungkap Presiden.

Aturan main ini kembali diingatkan Presiden pada Rakornas ini karena ditakutkan jika ada Gubernur, Bupati, Walikota, Pangdam, Danrem dan Dandim baru, ada Kapolda, Kapolres baru yang masuk dalam daerah yang rawan kebakaran sehingga tidak tahu aturan main pengendalian karhutla yang sudah dibuat sejak 2016.

Selanjutnya Presiden juga mengingatkan bahwa tahun 2019 lalu luasan karhutla mencapai 1,5 juta hektare, meningkat dibandingkan tahun 2016 hingga tahun 2018. Hal ini mesti jadi perhatian semua pihak. Meskipun luasan karhutla di Indonesia masih di bawah karhutla tahun 2015 yang mencapai 2,5 juta hektare, serta jauh dibandingkan dengan karhutla yang terjadi di berbagai...

Read More...
Pulihkan Lingkungan, Pemerintah dan Masyarakat Bekerja Sama Lakukan RHL di Lokasi Bencana

 Presiden Joko Widodo pada Senin (03/02/2020), melihat kondisi di lapangan terdampak bencana di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, serta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, Wakil Menteri LHK, Alue Dohong, Kepala BNPB, Doni Monardo, serta pejabat tinggi negara lainnya menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo. Turunnya Presiden dan para pimpinan tinggi negara ke lapangan, untuk memastikan bahwa proses pemulihan lingkungan berjalan dengan baik seperti yang diharapkan.

Di Desa Harkatjaya, Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan percontohan pemulihan lingkungan dan penanggulangan bencana yang dibangun KLHK yaitu di Kampung Banar, Desa Harkatjaya, Kecamatan Sukajaya. Kemudian di Desa Pasir Madang, Presiden meninjau Kebun Bibit Desa (KBD), serta memimpin langsung kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dengan melakukan penanaman tumbuhan Vetiver bersama masyarakat sekitar. Presiden Joko Widodo berharap agar RHL secara umum ditingkatkan berkali-kali lipat sebagai upaya untuk pemulihan lingkungan.

Presiden Joko Widodo menghimbau agar masyarakat turut menjaga apa yang telah ditanam, salah satunya adalah dengan tidak sembarang mencabut tumbuhan Vetiver yang ada di lereng bukit karena berfungsi mengikat tanah dan mencegah longsor. "Dengan ini juga kita mengedukasi masyarakat agar tanaman Vetiver tidak dicabut", terang Presiden Joko Widodo.

Pada kesempatan kali ini, Menteri Siti menyatakan bahwa Vetiver ini selain bermanfaat untuk pakan ternak dan mengusir hama, bagian akar vetiver juga bermanfaat mencegah longsor dan banjir, memperbaiki kualitas air, melindungi infrastruktur, hingga menyuburkan tanah.

"Di sini juga dilakukan penanaman vetiver (40.000 rumpun) dan agroforestry bersama masyarakat yang sudah mulai...

Read More...
KLHK Jalin Kerjasama dengan Universitas Brawijaya untuk Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan

  KLHK dan Universitas Brawijaya melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Mou) di Jakarta, Kamis (23/01). Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan ini, dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dan Rektor Universitas Brawijaya Nuhfil Hanani, disaksikan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya.

Menteri Siti menyampaikan, KLHK menyambut baik dan gembira atas inisiatif kerja sama yang secara resmi dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan komitmen bersama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

“Kami juga berharap kerjasama ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara nyata dan untuk mendorong tercapainya keadilan sebagaimana amanah dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran; Penelitian dan Pengembangan; dan Pengabdian Kepada Masyarakat,” ujar Menteri Siti.

Nota Kesepahaman yang ditandatangani ini merupakan langkah bersama untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada, dan membangun sinergi para pihak, yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung. Semuanya dirangkum dan dituangkan ke dalam beberapa ruang lingkup.

“Bagi KLHK, Nota Kesepahaman ini juga bernilai strategis. Penandatangan MoU ini merupakan awal dari kerja sama para pihak, dan sinergi yang selama ini sudah terjadi, sekarang menjadi lebih kokoh dengan MoU ini,” katanya.

Selanjutnya, Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Eselon I atau Kepala Satker sesuai dengan kewenangannya. “Hal penting yang menjadi dasar penandatanganan MoU ini, harus ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sejumlah hal penting yang dapat segera ditindaklanjuti diantaranya berkenaan dengan kajian perubahan iklim, pengembangan ekowisata dan SDGs, produktivitas hutan produksi, pengendalian hama penyakit, pengendalian kebakaran hutan, pembinaan masyarakat sekitar hutan, pengembangan lembaga konservasi, dan perhutanan...

Read More...