Dunia pendidikan Riau mencatatkan sejarah baru, seiring dengan ditunjuknya Universitas Lancang Kuning (Unilak) untuk mengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) hutan pendidikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

SK KHDTK Hutan Pendidikan diserahkan langsung Menteri LHK Dr. Siti Nurbaya Bakar, dalam kunjungan kerjanya ke Unilak, di Pekanbaru, Jumat (12/4/2019). Turut hadir dalam kesempatan ini Wakil Gubernur Riau, Sekjen KLHK, para Dirjen, Kepala Badan, dan jajaran KLHK lainnya.

Lokasi KHDTK hutan pendidikan yang dipercayakan kepada Unilak berada di dalam kawasan TWA Buluh Cina, Kampar dengan luasan sekitar 103 ha.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan ia sudah mengenal Unilak sejak 1990-an ketika pakar UI Dr. Iwan Jaya Aziz intensif mempelajari Riau. Ia juga mengenal Unilak sebagai satu-satunya Universitas swasta di Sumatera yang memiliki Fakultas Kehutanan.

"Saya berterimakasih Unilak memiliki Fakultas Kehutanan. Saya mengenal kampus ini sejak lama dan Fahutan Unilak sangat pantas mendapatkan KHDTK hutan pendidikan untuk menjadi sumber pengetahuan dalam rangka tata kelola hutan. Tidak hanya di Riau tapi juga Indonesia," kata Siti Nurbaya dalam sambutannya di hadapan civitas akademik Unilak.

Dengan memiliki KDHTK Hutan Pendidikan, Menteri Siti mendorong Fahutan Unilak dapat menjadi laboratorium lapangan, mengingat beberapa hal yang sangat penting ada di Riau, seperti variabilitas landscape, kompleksitas masalah sosial, konsentrasi habitat flagship spesies terutama Harimau, Gajah dan Orangutan.

"KHDTK hutan pendidikan menjadi ketuk pintu untuk pengembangan Fahutan Unilak ke depan dan ini tidak boleh berhenti. Saya ingin Fahutan Unilak mampu bersaing dengan kakak-kakaknya seperti IPB, UGM, dan lainnya. Setelah ini perlu dilakukan segera tata batas, penyusunan rencana kerja dan langkah-langkah fisik lainnya. Saya akan mendukung penuh untuk itu," kata Menteri Siti.

Melalui pemanfaatan KHDTK Hutan Pendidikan, Menteri Siti menyandarkan pemahaman tentang pengetahuan...

Demi Menjaga Titik Api, Rela Tinggalkan Anak Istri

Malam menjelang saat Fauzi (41), anggota Manggala Agni Daops Dumai, mengeluarkan handphonenya. Setelah mendapat sinyal di lokasi terdepan Kebakaran hutan dan lahan, ia menyapa orang tercinta di seberang sana.

''Apa kabar Nak, sudah minum susu belum? bagaimana tadi sekolahnya?,'' terdengar suaranya bercengkrama.

Ayah tiga anak ini sudah hampir tiga minggu keluarganya yang tinggal di Dumai, untuk memadamkan titik api di Pulau Rupat. Ia memang sempat pulang, namun hanya beberapa jam saja di rumah, kemudian berangkat lagi menyeberang.

Saat sedang berjibaku memadamkan api di Rupat, Fauzi sempat mendapat kabar bila kawasan di sekitar rumahnya di jalan Meranti kota Dumai, justru terbakar. Untungnya api tak sampai melahap rumahnya.

''Saya hanya pulang untuk melihat kondisinya, beberapa jam saja di rumah, lalu menyeberang lagi ke Rupat. Sekarang titik api memang sudah padam, namun kami masih harus melakukan proses pendinginan,'' kata Fauzi.

Dedikasinya pada tim Manggala Agni dimulai sejak tahun 2002. Saat itu mereka tidak bergaji per bulan dan hanya menerima honor kegiatan sebesar Rp180 ribu, yang itupun baru diterima per 6 bulan. Fauzi mengatakan, salah satu alasannya ia lebih memilih jadi Manggala Agni, karena panggilan hati.

''Sekarang Alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir kesejahteraan sudah meningkat, gaji sudah rutin per bulan dan ada BPJS juga,'' ungkapnya.

Menjadi Manggala Agni bukanlah pekerjaan yang mudah. Tidak hanya sekedar kerja keras, tapi juga membutuhkan kerja ikhlas. Karena bukan kerja ringan, kata Fauzi, 'seleksi alam' pada akhirnya membuat tak sedikit dari mereka mengundurkan diri.

''Di angkatan 2002, dalam satu Daops itu ada 4 regu, yang tersisa setia sampai sekarang setelah hampir 17 tahun, hanya tinggal 12 orang,'' kata Fauzi.

Kerja Manggala Agni KLHK kini cakupannya memang lebih luas. Jika sebelumnya mereka hanya menjaga kawasan hutan konservasi, kini mereka juga harus menjaga lahan. Untuk...

Saat Dikepung Api, Terpaksa Mengumandangkan Adzan

Meski telah bekerja nyaris seharian di garda terdepan, anggota Manggala Agni Daops Dumai yang berjaga di Rupat, tepatnya di Desa Terkul, tetap penuh semangat. Malam semakin dingin, aroma lahan terbakar dan asap semakin menyengat.

Sambil beristirahat, cerita-cerita mengenai pengalaman memadamkan titik api Karhutla mulai mengalir. Azmi (40) berbagi kisah, ketika dirinya dan rekan-rekan Manggala Agni pernah terkepung titik api hebat, saat Karhutla tahun 2010 silam.

Saat itu Azmi dan rekan-rekannya sedang memadamkan api di Medang Kampai, Dumai. Mereka berusaha memadamkan titik api yang sedang menuju pondok-pondok kayu yang ditinggali warga. Ada Ibu-ibu, dan anak-anak juga. Mereka memang tinggal di lahan tersebut untuk berkebun.

''Mereka sudah berteriak minta tolong, dan Alhamdulillah berhasil kita selamatkan. Namun tak lama kemudian, kami dapat kabar kalau api berputar ke arah barak tempat kami tinggal,'' kata Azmi.

Faktor angin telah membuat api begitu cepat berubah arah. Membakar apa saja yang menghadangnya, mulai dari ilalang, rerumputan, hingga pepohonan. Jarak dari barak hanya tinggal 1,5-2 Km.

Azmi dan kawan-kawannya mulai panik. Karena di dalam barak, ada peralatan dan logistik mereka. Sekuat tenaga dengan sisa tenaga, mereka lantas memblokade jilatan api yang sedang menuju barak.

''Tim yang bertugas menyelamatkan barak hanya 6 orang, saya yang paling depan menghadang api dengan memegang kepala selang,'' kata Azmi yang sudah menjadi Manggala Agni sejak tahun 2002 ini.

Dengan hanya mengandalkan satu selang, Azmi dan kawan-kawan hanya bisa pasrah saat melihat besarnya lidah api. Saat itu di belakangnya, tak jauh dari barak, Azmi melihat ada kanal kecil.

''Saya terus memandang ke arah api yang datang, lalu mandang ke belakang. Mandang ke depan, lalu mandang lagi ke belakang. Pokoknya kalau api tak bisa dihadang, kami harus lompat ke dalam kanal, dan hanya bisa pasrah apapun yang akan terjadi. Bisa dipastikan kami...

Menjaga Benteng Terakhir Jilatan Kepala Api

Petang menjelang saat tiba di Pulau Rupat. Menggunakan mobil tipe 4WD, butuh waktu lebih dari 1 jam, melewati jalan-jalan kampung untuk menuju Desa Pergam, salah satu desa terparah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Mobil harus masuk ke jalan Hikmah, Kelurahan Pergam. Sekitar 2 Km dari jalan desa, sampai ke ujung jalan tanah, mobil terpaksa berhenti.

''Kita hanya bisa sampai di sini. Dari sini harus menggunakan sepeda motor, jaraknya lumayan. Teman-teman Manggala Agni ada di dalam,'' kata Fauzi, Korlap Manggala Agni regu 2 Daops Dumai.

Petang mulai berganti malam. Terang berganti gelap. Jauh dari pemukiman, dikelilingi kebun warga yang didominasi sawit, dan hutan. Hanya ada suara alam, sekitar 12 tim Manggala Agni bekerja melakukan pendinginan dengan alat penerangan seadanya, berupa senter yang dilekatkan di kepala masing-masing. Mereka mencari titik asap, melakukan pemadaman bara api di bawahnya, agar tidak ada yang berpotensi menjadi titik api.

''Kami harus pastikan betul tidak ada titik asap dan bara yang tersisa, bahkan bila harus kerja sampai pagi sekalipun. Karena kalau ditinggal dan ternyata terbakar lagi, maka sia-sialah proses pemadaman yang sudah dilakukan selama ini,'' kata Wadanru Regu II Daops Dumai, Safrudin.

Sekitar jam 19.18 WIB, setelah memastikan di lokasi Desa Pergam sudah aman, tim baru memutuskan pulang ke titik yang bisa dijangkau mobil. Setelah meletakkan peralatan di mobil bak terbuka, mereka kemudian membuat lingkaran kecil.

Mereka berdoa bersama di tengah kegelapan malam, atas keselamatan kerja hari itu, dan berharap tidak ada titik asap yang berubah menjadi titik api karena faktor angin.

Dari lokasi ini tim Manggala Agni menuju jalan Semoga Jaya, Kelurahan Terkul. Dari jalan utama desa, tim mulai masuk ke jalan tanah. Perlahan tidak ada lagi pemukiman. Hanya tersajikan kesunyian dan kegelapan hutan.

Sekitar jam 21.00 WIB, setelah perjalanan hampir 5 Km, tim baru sampai di barak. Ini bukan...

''Mendinginkan Bara Api di Bawah Kaki''

Dari pantauan udara, kawasan Mumugo di Rokan Hilir, Bangsal Aceh dan Medang Kampai di Dumai, tak lagi berapi. Menyisakan petak-petak lahan kecoklatan bekas terbakar yang berhasil dipadamkan. Heli Bell 412 PK-DAS KLHK yang melakukan patroli udara, terus terbang ke arah Pulau Rupat, Bengkalis. Dari kota Dumai, Pulau indah ini hanya dipisahkan Selat.

Kawasan ini sebelumnya terbakar hebat. Heli sempat terbang rendah melihat kerja tim Manggala Agni yang masih bekerja di lokasi ini. Setelahnya heli berputar dan mendarat di Bandara Pinang Kampai, Dumai. Dari sinilah perjalanan darat melihat kerja Manggala Agni dimulai.

Panas terik. Aroma lahan terbakar begitu menyengat. Tanah yang didominasi gambut masih terasa hangat bahkan panas saat diinjak meski telah menggunakan sepatu tebal. Debunya seketika menyeruak memedihkan mata. Harus hati-hati saat melangkah karena masih menyisakan banyak bara dimana-mana.

Beberapa meter ke depan, lidah api terlihat menjilat. Menghanguskan pepohonan, rerumputan, dan gambut di sekitarnya. Di antara asap, debu pekat, dan bara api di dalam gambut itu, empat pasukan Manggala Agni terus merengsek maju.

Batu Bintang, Dumai Barat, menjadi lokasi pertama yang dikunjungi, Selasa (5/3/2019) lalu. Berjarak hanya sekitar 45 menit dari bandara, dan cukup berdekatan dengan pemukiman warga, tim Manggala Agni bagai berpacu dengan waktu dan cuaca.

Lokasi yang sulit dan tak bisa diakses kendaraan, memaksa tim Manggala Agni harus membawa seluruh peralatan dengan berjalan kaki. Untuk mengakali stok air yang sangat terbatas, dibuatlah embung-embung air di lokasi terbakar. Luasnya sekitar 4x2 meter, dengan kedalaman lebih kurang 8 meter.

Dari embung inilah selang dipasang, dan kemudian ditarik manual untuk memadamkan jilatan api dari jarak paling terdekat. Mereka harus sangat berhati-hati, karena yang diinjak terkadang adalah api.

Tim juga harus memperhatikan arah angin, karena asap yang menyelimuti lokasi membuat jarak pandang begitu...

Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2019 yang bertema “Kelola Sampah, Hidup Bersih, Sehat dan Bernilai,” pagi ini (24/02/2019) kembali dilakukan Kegiatan Bersih-bersih sampah atau Clean Up di 8 kota yaitu Kendal, Tegal, Brebes, Pemalang, Batang, Rembang, Jepara dan Kebumen. Kegiatan ini dilaksanakan di kota-kota yang memiliki sungai besar dan memiliki pantai untuk mewujudkan sinergi dalam mengurangi sampah termasuk sampah plastik.

Menteri LHK, Siti Nurbaya didampingi Bupati Kendal, Mirna Annisa, bersama-sama masyarakat setempat hadir pada kegiatan bersih sampah di Pantai Sendang Sikucing, Kendal (24/2). Menteri Siti dalam arahannya mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah dari rumah sendiri. Menteri Siti menyebut bahwa HPSN 2019 menjadi momentum yang baik dalam mengajak seluruh pihak mewujudkan kesamaan langkah dan keperdulian pengelolaan sampah di Indonesia.

"Renaca pemerintah pada tahun 2025, kita harus bisa mengurangi sampah sebesar 30 persen. Sampah ini yang paling banyak datangnya dari rumah tangga." Jelas Menteri Siti. Lebih lanjut, Menteri Siti menerangkan bahwa saat ini sampah tersebut baru bisa dikurangi 2,7 sampai 3 persen di Indonesia. Dengan demikian, Menteri Siti mengajak masyarakat untuk ikut mengurangi sampah, dengan memilah yang baik yang bisa gunakan ulang, atau dijadikan produk lain dengan daur ulang.

Pada saat Rapat Kerja Nasional Indonesia Bersih di Jakarta (21/2), pemerintah telah meluncurkan Gerakan Indonesia Bersih. Fokus Program Gerakan Indonesia Bersih memberikan penekanan pada peningkatan perilaku hidup bersih sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, kerja, dan komunitas. Selain tiu juga diharapkan terjadi peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat.

Hal-hal lain yang juga menjadi fokus Gerakan Indonesia Bersih adalah mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik. Kemudian menyempurnakan peraturan perundang-undangan, pemberian kemudahan...

Sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang berhasil mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan yang telah diberikan izin melalui hutan sosial, telah dilakukan pemilihan sembilan tokoh hutan sosial oleh Koran Tempo.

"Pemilihan Tokoh Hutan Sosial ini, akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun untuk menjaring lebih banyak Tokoh Hutan Sosial yang menjadi role model, dan teladan bagi kelompok tani Hutan Sosial lainnya di seluruh Indonesia," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, pada acara Penyerahan SK Perhutanan Sosial, di Cianjur (8/2).

Penyerahan trofi dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, didampingi oleh Menteri LHK Siti Nurbaya dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Momen ini juga sekaligus dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2019.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bambang Supriyanto menjelaskan pemilihan tokoh hutan sosial dilakukan dengan menyeleksi tokoh Hutan Sosial dari data Hutan Sosial yang ada serta usulan dari pemangku yang berkepentingan dengan sejumlah kriteria.

Yang pertama yaitu calon penerima adalah pemegang izin Hutan Sosial dan/atau pemegang pengakuan dan perlindungan hutan adat. Selanjutnya, mereka memiliki leadership terhadap pengembangan kegiatan Hutan Sosial yang terukur, dan telah berjejaring dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, mereka mampu menunjukkan kemandirian dan keberlanjutan dalam pengembangan kegiatan Hutan Sosial.

"Dengan kriteria tersebut, akhirnya ditetapkan 9 tokoh Hutan Sosial yang terdiri dari 3 tokoh Hutan Kemasyarakatan, 3 Tokoh Hutan Desa, 2 Tokoh Hutan Adat, dan 1 Tokoh Kemitraan Kehutanan," kata Bambang.

Kesembilan trofi tersebut diberikan kepada:
1.    Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan didampingi oleh Sahabat Masyarakat Pantai (Sampan) Kalimantan dan CV. Gerai Tembawang dan PT Kayuh Nusantara Jaya sebagai offtaker, LPHD ini membudidayakan kepiting dan madu kelulut di dalam kawasan...

Program Perhutanan Sosial, merupakan program prioritas Pemerintah yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Selain itu, program ini dilaksanakan untuk mengurangi konflik permasalahan lahan di masyarakat, dan kedepannya bisa membantu mengatasi kemiskinan.

Kali ini, Presiden Joko Widodo menyerahkan 42 Unit SK Perhutanan Sosial seluas 13.976,28 Ha bagi 8.941 KK dari 12 Kabupaten di Jawa Barat, bertempat di Wana Wisata Pokland Kabupaten Cianjur, (8/2).

"Sebelumnya, lahan banyak dibagikan kepada yang gede-gede. Sekarang kita berikan kepada rakyat dalam bentuk Surat Keputusan seperti ini. Ini untuk 35 tahun, dan status hukumnya jelas," tegas Presiden Joko Widodo di depan kurang lebih 3.000 masyarakat yang hadir.

Presiden Joko Widodo mengingatkan, setiap tahun akan mengecek penggunaannya apakah terlantar atau produktif.

"Kalau sudah diberikan SK, lahannya harus produktif. Silahkan mau dipakai untuk menanam kopi, cengkeh, durian, dan buah-buahan lainnya," ujar Presiden Joko Widodo.

Dalam laporannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, menyampaikan penyerahan SK Perhutanan Sosial dilakukan sejak 2016, yang dimulai di Kalimantan pada Desember 2016.

"Realisasi distribusi pemberian akses kelola kepada masyarakat sampai dengan 31 Januari 2019 mencapai 2.531.277,13 Ha, atau sebanyak 5.454 Unit SK bagi 601.892 KK diseluruh Indonesia," jelas Menko Darmin.

Adapun rincian SK yang diserahkan pada hari ini sebagai berikut:
a. Kab. Bogor sebanyak 1 SK Kulin KK seluas 610,64 ha untuk 75 KK
b. Kab. Ciamis sebanyak 4 SK Kulin KK seluas 718,03 ha untuk 691 KK
c. Kab. Cianjur sebanyak 8 SK Kulin KK seluas 1.309,25 ha untuk 1.379 KK
d. Kab. Garut sebanyak 1 SK Kulin KK dan 1 SK IPHPS seluas 678,68 ha untuk 688 KK
e. Kab. Indramayu sebanyak 3 SK IPHPS seluas 794 ha untuk 612 KK
f. Kab. Bandung sebanyak 8 SK Kulin KK seluas 3.662,88 ha untuk 2.299 KK
g. Kab. Bandung Barat sebanyak 2 SK Kulin KK seluas...

Menteri LHK, Siti Nurbaya menyampaikan apresiasinya akan dukungan industri kayu nasional, khususnya PT. Kayu Lapis Indonesia (KLI), yang telah berkomitmen sejak lama dalam menghasilkan produksi kayu yang legal. Menurutnya, legalitas ini merupakan hal yang sangat penting, karena seringkali produksi kayu Indonesia diragukan legalitasnya oleh negara lain.

"Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun saya menjelaskan di PBB dan FAO, bahwa kehutanan Indonesia dikelola dengan baik, bahwa deforestasi kita menurun, dan terima kasih kepada PT. KLI yang telah menjadi pelopor untuk tidak ada yang tidak legal dalam industri kita. Pemerintah sangat mendukung dan berterima kasih untuk hal itu," ujarnya, saat menghadiri pencanangan Kebangkitan Industri Perkayuan Nasional untuk Kesejahteraan Masyarakat, di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah (29/01).

Menteri Siti menyampaikan bahwa di tahun 2019 ini, KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengelolaaan hutan Produksi Lestari (PHPL) telah menyiapkan 1.000 unit sertifikasi legalitas kayu dari APBN.

Mendukung industri kayu nasional, Menteri Siti juga mengingatkan pentingnya pengembangan desain atau rancangan industri hulu hilir.
"Industri hulu hilir harus berangkat bersama-sama, dan berjalan dengan baik," lanjutnya.

Menteri Siti juga menekankan bahwa kebangkitan industri perkayuan nasional akan dapat dicapai dengan beberapa kondisi, yaitu :

1) Adanya kelimpahan dan jaminan kontinuitas bahan baku yang berkualitas dan mudah didapatkan;
2) Adanya penyederhanaan mata rantai pasokan bahan baku yang murah dan legal;
3) Adanya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan partisipatif;
4) Adanya kesepahaman penentuan jenis kayu yang akan dikembangkan dan sesuai dengan tapak;
5) Adanya kelembagaan yang mapan didukung dengan program pendampingan;
6) Adanya fasilitasi dan bantuan ekonomi produktif secara berkala dari pemerintah;
7) Adanya jaminan pasar produk yang progresif;
8) Adanya monitoring dan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik bagi perbaikan secara...

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan pemanfaatan hutan untuk mendukung kesejahteraan rakyat. Hal ini kembali ditegaskan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, saat menerangkan pentingnya peran hutan rakyat dalam mendukung pasokan bahan baku kayu industri kayu nasional.

"Oleh karena itu, akses hutan diberikan kepada rakyat, kalau selama ini di pulau Jawa, masyarakat menanam di tanah rakyat sendiri, maka dengan hutan sosial, mari kita tanami hutan sosial dengan kayu-kayu, dan masyarakat bisa menanam pohon dengan hutan sosial di tanah Perhutani dengan persyaratan tertentu," ujarnya di hadapan masyarakat Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (29/01).

Dijelaskannya, di era Presiden Jokowi ini, banyak permasalahan bidang kehutanan yang telah terselesaikan, termasuk akses hutan, produktivitas kayu, dan kebangkitan industri kayu hutan.

Pemerintah saat ini memiliki komitmen yang kuat, dan telah mengimplementasikan untuk melibatkan, dan memberdayakan masyarakat melalui program percepatan perhutanan sosial.

Sebelum 2015, masyarakat hanya dapat mengelola 7 % dari luas hutan. Setelah tahun 2015, telah ditetapkan pencadangan bagi 13,8 juta ha untuk hutan sosial (dari target 12,7 juta) serta 4,8 juta ha untuk kawasan hutan yang didistribusikan bagi rakyat, dengan reformasi agraria seluas 4,8 juta ha (dari target 34,1 juta ha) sehingga komposisi alokasi meningkat secara signifikan menjadi 33%.

Menteri Siti juga menerangkan, industri kayu nasional sangat terkait dengan program hutan sosial. Hal ini dibuktikan dengan tingginya peran hutan rakyat dalam mendukung bahan baku industri kayu.

Di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Siti mengajak pengelolaan hutan yang tidak produktif, khususnya di lahan Perhutani, dengan luas lahan kurang atau sama dengan 10%, agar dapat ditanami kayu dengan pola agroforestry.

"Saya kira itu ada polanya ada caranya. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan partisipatif. Saya juga minta tolong,
nanti polanya bukan hanya menyerap, tetapi juga pola offtaker, sekaligus...