Tiga negara yang dikenal sebagai pemilik hutan tropis terbesar di dunia, yaitu Indonesia, Brazil dan Republik Demokratik Kongo telah menggelar pertemuan trilateral guna menjalin kerja sama strategis dan sinergis. Kerja sama mencakup sejumlah hal, baik dalam pengelolaan hutan maupun pengalaman lainnya yang berhasil dijalankan tiga negara ini dalam upaya pengendalian perubahan iklim.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong yang memimpin pertemuan trilateral ini di arena COP-26 UNFCCC, Glasgow, Skotlandia, Jumat (11/11/2021). “Pertemuan telah di gelar di Sekretariat Delegasi Republik Indonesia di arena COP 26 UNFCCC di Glasgow, Skotlandia, awal pekan ini. Banyak potensi kolaborasi yang bisa dilakukan Indonesia, Brazil, dan Kongo,” ujar Wamen Alue Dohong.

Wamen Alue Dohong menjelaskan lebih lanjut, dalam pertemuan trilateral tersebut Indonesia mengemukakan gagasan dan pandangan tentang pentingnya kerja sama ini dan juga mengidentifikasi kira-kira area kerjasama apa saja yang dapat dilakukan oleh ketiga negara secara bersama-sama (trilateral) maupun secara bilateral. Menteri Lingkungan Brazil dan Republik Demokratik Kongo juga menyampaikan pandangan serta gagasan mereka mengenai kerja sama ini. Ketiga negara mempunyai pandangan yang sama tentang pentingnya kerja sama dalam kerangka memperkuat pengaruh tiga negara pemilik hutan tropis  terbesar di dunia ini dalam negosiasi iklim di COP 26 UNFCCC.

"Kemudian kita sepakati perlunya melakukan inisitif kolaboratif melalui pembentukan kelompok-kelompok kerja atau Working Groups yang solid berdasarkan kesamaan kepentingan dan prinsip saling mengisi kebutuhan atau filling the gap," terang Wamen Alue Dohong.

Diharapkan melalui kerja sama ini semakin memperkuat posisi 3 negara di arena negosiasi pengendalian iklim global seperti di COP 26 UNFCCC, sehingga dapat bersama-sama memperjuangkan solusi yang paling efektif dan tepat termasuk upaya-upaya untuk mendorong peningkatan pendanaan yang berbasis hasil atau Result-based Payment untuk pengurangan emisi...

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan kembali pesan Presiden Joko Widodo, bahwa setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah harus seiring sejalan dengan kebijakan untuk menurunkan deforestasi dan emisi.

''Pesan Presiden sudah jelas. Harus ada keseimbangan.
Presiden Jokowi juga menekankan, setiap Kementerian dalam membangun apapun harus memperhatikan lingkungan dan dampaknya. Pesan itu telah direalisasikan dalam langkah kerja lapangan yang dalam beberapa waktu ini terus berlangsung,'' tegas Menteri LHK Siti Nurbaya di Glasgow, Kamis (4/11/2021).

Dalam kurun waktu 6-7 tahun terakhir, Indonesia secara nyata telah menunjukkan komitmennya dalam bentuk kerja nyata di lapangan terutama dalam menekan angka deforestasi dan penurunan emisi.

Di tahun 2020, angka deforestasi turun drastis hanya tinggal 115,2 ribu ha. Angka deforestasi di tahun ini, menjadi angka deforestasi terendah dalam 20 tahun terakhir.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga bisa ditekan hingga 82 % di tahun 2020, saat dunia sedang mengalami cuaca esktrem yang mengakibatkan negara seperti Amerika, Kanada, dan lainnya harus mengalami karhutla.

''Kita bersyukur di tahun 2019 dan tahun 2020, Indonesia bisa terhindar dari duet bencana asap karhutla dan corona, mengingat cuaca ekstrem yang sedang melanda dunia,'' kata Menteri Siti.

Kebijakan pemerintah lainnya dengan moratorium hutan primer dan gambut seluas 66 juta ha, penataan regulasi, pengendalian dan pemulihan lahan gambut lebih kurang 3,4 juta ha.

Selain itu juga dilakukan optimasi lahan tidak produktif, penegakan hukum, restorasi, rehabilitasi hutan untuk pengayaan tanaman dan peningkatan serapan karbon.

''Sejak 2019 Presiden telah meningkatkan penanaman kembali 10 kali lipat, dan pengelolaan hutan lestari,'' kata Menteri Siti.

Pengendalian hutan tanaman pada sekitar 14 juta hutan tanaman dengan antara lain metode reduce impact logging serta pengelolaan perhutanan sosial untuk petani kecil. Sampai saat ini,...

Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani Peraturan Presiden No. 98 tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon yang didalamnya juga mengatur tentang pasar karbon.

Ketentuan itu diyakini bisa mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia sebagaimana tercantum dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) untuk pengendalian perubahan iklim.

"Dengan adanya ketentuan tentang carbon pricing, maka hal ini akan semakin mempermudah pencapaian NDC Indonesia," kata Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pada sesi panel diskusi di Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia, Selasa 2 November 2021.

Dalam dokumen pembaruan NDC yang telah disampaikan pada UNFCCC pada Juli 2021, Indonesia berkomitmen untuk mencapai pengurangan emisi GRK sebanyak 41% pada tahun 2030 dengan dukungan Internasional.

Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai Net-Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat seperti tercantum dalam dokumen Long-Term Strategies for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050).

Berdasarkan perhitungan LTS-LCCR 2050, Indonesia mampu mengurangi emisi hingga 50% dari kondisi business-as-usual, terutama dengan dukungan Internasional.

Perpres Nilai Ekonomi Karbon diharapkan bisa menggerakan lebih banyak pembiayaan dan investasi hijau yang berdampak pada pengurangan emisi GRK.

Dalam Perpres Nilai Ekonomi karbon ada beberapa mekanisme perdagangan karbon yang diatur, yaitu perdagangan antara dua pelaku usaha melalui skema cap and trade, pengimbangan emisi melalui skema carbon off set, pembayaran berbasis kinerja (result based payment), dan pungutan atas karbon, serta kombinasi dari skema yang ada.

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dewanthi menyatakan carbon pricing dapat menjadi insentif untuk pencapaian NDC.

"Carbon pricing diharapkan mendukung instrumen lain yang juga dilakukan seperti...

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, memenuhi undangan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Universitas Glasgow, Selasa (2/11/2021). Pada kesempatan ini kembali ditegaskan bahwa FoLU Net Carbon Sink 2030 jangan diartikan sebagai zero deforestation. Ini perlu dipahami semua pihak bagi kepentingan nasional.

Melalui agenda FoLU Net Carbon Sink, Indonesia menegaskan komitmen mengendalikan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan sehingga terjadi netralitas karbon sektor kehutanan (diantaranya berkaitan dengan deforestasi) pada tahun 2030.

''Bahkan pada tahun tersebut dan seterusnya bisa menjadi negatif, atau terjadi penyerapan/penyimpanan karbon sektor kehutanan. Oleh karena itu pembangunan yang sedang berlangsung secara besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi,'' tegas Menteri Siti, sebagaimana rilis untuk media, Rabu (3/11/2021).

Menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk values and goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi. Kekayaan alam Indonesia termasuk hutan harus dikelola untuk pemanfaatannya menurut kaidah-kaidah berkelanjutan disamping tentu saja harus berkeadilan.

''Kita juga menolak penggunaan terminologi deforestasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Karena di negara Eropa contohnya, sebatang pohon ditebang di belakang rumah, itu mungkin masuk dalam kategori dan dinilai sebagai deforestasi. Ini tentu beda dengan kondisi di Indonesia,'' ungkap Menteri Siti.

Untuk itu, Ia mengajak semua pihak untuk berhati-hati memahami deforestasi dan tidak membandingkannya dengan terminologi deforestasi negara lain, karena disitu ada persoalan cara hidup, gaya hidup termasuk misalnya tentang definisi rumah huni menurut masyarakat Indonesia dengan halaman rumah dan sebagainya yang berbeda dengan konsep rumah huni menurut kondisi di Eropa, Afrika, dan lainnya.

''Jadi harus ada compatibilty...

Indonesia sangat kuat dengan komitmen dalam penanganan isu perubahan iklim. Keseriusan Indonesia untuk urusan penanganan isu perubahan iklim ini, tergambar pada inisiasi “Indonesia FoLU Net-Sink 2030”. Komitmen ini merupakan pencanangan pencapaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Suatu kondisi dimana tingkat serapan sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi sektor terkait pada tahun 2030.

Presiden Jokowi juga telah menyampaikan target Indonesia untuk mencapai Net-Zero Emission pada tahun 2060 atau sedapat-dapatnya lebih awal.

Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa ada hal-hal penegasan yang perlu disampaikan kepada publik terkait komitmen tersebut. Salah satunya yaitu bahwa zero deforestation tidak sama dengan carbon neutral untuk sektor kehutanan, sebagaimana ditegaskan Menteri Siti saat briefing Delegasi RI pada 26 Oktober di Jakarta.

"Untuk tahun 2030 dengan segala kebijakan sektor kehutanan yang ada, sejak pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014 akhir hingga sekarang sedang terus berlangsung dan dengan penyempurnaan secara terus menerus, kita memperbaiki tata kelola kehutanan. Hasil-hasilnya selama 6 tahun terakhir juga dirasakan dan akan terus kita tingkatkan," kata Menteri Siti sebagaimana mempertegas hal-hal yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada World Leaders Summit (WLS) on Forest and Land Use di Glasgow pada Selasa, 2 November 2021.

Sekali lagi Menteri Siti menegaskan harus jelas bahwa zero deforestation atau sama sekali tidak boleh ada penebangan dan bahkan satu pohon jatuh di halaman rumah itu bisa disebut deforestasi.

"Apakah seperti itu? Tentu saja tidak!" tegasnya.

Dalam hal individual activities, swasta misalnya, hal tersebut bisa saja dianut, sebab mekanistik, teknis dan satu persatu langkah kerja bisnis misalnya dengan RKU atau rencana kerja usahanya yang bisa dirinci satu persatu dalam rencana kerja teknik tahunan RKT. Jelas itu mekanistik, linearistik.

Tapi kalau negara apalagi...

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mendampingi Presiden Jokowi dalam berbagai pertemuan bilateral, hingga World Leader Summit COP26, yang berlangsung sepanjang Senin (1/11/2021) waktu Glasgow. Dalam berbagai kesempatan pertemuan, Presiden Joko Widodo menegaskan kerja nyata Indonesia untuk perubahan iklim.

''Pesan penting Presiden Jokowi, bahwa Indonesia tidak bekerja dengan retorika, tapi kerja nyata. Indonesia berkomitmen dan berjanji atas hal-hal yang secara realitik bisa dilakukan. Kita tidak akan menjanjikan apa yang tidak bisa kita kerjakan,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya, Selasa (2/11/2021).

Langkah-langkah Indonesia dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim kepada rakyat, diantaranya dengan mengurangi laju deforestasi terendah sepanjang sejarah, Perhutanan Sosial, TORA, Rehabilitasi gambut dan mangrove, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai upaya nyata lainnya. Hal ini juga ditegaskan Presiden Jokowi dalam World Leaders' Summit.

Pada pertemuan dengan CEOs Forum, Presiden Joko Widodo melihat pentingnya sinkronisasi kebijakan antara negara maju dan berkembang mengenai perubahan iklim.

Dilanjutkan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia akan fokus pada kerja sama dan hilirisasi dengan orientasi ekonomi hijau.

''Saya membayangkan ke depan akan banyak terjadi rekayasa industri,'' kata Menteri Siti.

Selanjutnya pertemuan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Slovenia Janez Jansa. Presiden mengharapkan agar Slovenia mendorong finalisasi perundingan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement.

''Presiden Jokowi menyayangkan masih ada indikasi perlakuan diskriminatif atas alasan rantai supply komoditi pertanian,'' tambahnya.

Selain pertemuan bilateral, dalam suasana yang hangat di tengah agenda padat, Perdana Menteri Kanada Justin Pierre Trudeau juga sempat bertemu Presiden Jokowi...

Wakil Menteri LHK, Alue Dohong membuka Paviliun Indonesia COP 26 UNFCCC Glasgow, Inggris, Senin (1/11), pukul 10.00 waktu setempat. Paviliun Indonesia pada gelaran COP 26 kali ini mengambil tema 'Leading Climate Actions Together: Indonesia FOLU Net Sink 2030'.

Paviliun Indonesia berfungsi sebagai soft diplomacy bersamaan dengan hard diplomacy meja perundingan digelaran COP- 26 UNFCCC, Glasgow. Soft Diplomacy di Paviliun Indonesia akan menyuarakan tindakan, strategi, dan inovasi Indonesia kepada dunia internasional berupa aksi-aksi iklim Indonesia dalam mencegah peningkatan suhu global dibawah 1,5 derajat Celcius.

"Paviliun Indonesia menyajikan tonggak sejarah bagi Indonesia dengan menampilkan kebijakan dan tindakan dalam menangani perubahan iklim, menunjukkan komitmen Indonesia dalam negosiasi global, dan menyajikan banyak pelajaran dari lapangan," tutur Wamen Alue.

Melalui Paviliun Indonesia akan disebarkan informasi yang konstruktif dan integratif tentang program pengendalian perubahan iklim oleh pemerintah Indonesia bekerjasama dengan para pihak, termasuk menjabarkannya dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat global. Penyelenggaraan Paviliun Indonesia ini disebutnya juga dalam rangka membuka peluang bagi para pihak dalam lingkup global untuk menggali ide, peluang, dan jejaring dalam rangka penguatan upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

Isu perubahan iklim disebut Wamen asal Kalimantan Tengah tersebut telah mempengaruhi setiap negara di setiap benua. Efeknya telah mempengaruhi aspek perekonomian dan kesehatan dari masyarakat di seluruh dunia. Perubahan pola cuaca hingga terjadinya cuaca ekstrem yang memicu bencana alam dan wabah penyakit, telah nyata terlihat akhir-akhir ini.

"Tanpa tindakan, peningkatan suhu permukaan rata-rata dunia akan melampaui 3 derajat celcius abad ini. Orang-orang termiskin dan paling rentan yang paling terpengaruh," jelasnya.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo ketika berbicara dalam KTT G20 sesi II dengan topik...

Pada acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi PII Teknik Kehutanan, Kamis, (28/10). Menteri LHK Siti Nurbaya mengajak para sarjana kehutanan di Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi Persatuan Insinyur Indonesia (PII) guna melegalkan praktik kerja keinsinyurannya sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

"Para sarjana khususnya dalam rumpun bidang kehutanan untuk segera bergabung dalam organisasi PII, sebagai bagian dari kewajiban seorang insinyur dalam melakukan praktek keinsinyuran seperti yang telah diatur dalam undang-undang no 11 tahun 2014 Tentang Keinsinyuran," ujar Menteri Siti

Menteri Siti pun berujar peran penting insinyur Indonesia khususnya bidang kehutanan adalah untuk mempercepat tumbuh kembangnya negara menuju kemajuan. Peran tersebut disebutnya salah satunya dengan mengembangkan instrumen dan teknologi yang menjadi tugas para insinyur.

"Untuk mendukung kemajuan bangsa Indonesia, saya serukan pentingnya profesionalitas anak bangsa atas dasar ketuhanan, kemandirian bangsa, dan yang paling penting terciptanya kultur insinyur Indonesia yang profesional," tutur Menteri Siti.

Para insinyur Indonesia khususnya bidang kehutanan disebutnya memiliki tugas perjuangan yang mulia, yaitu menjaga hutan atau sumber daya alam. Perjuangan ini sama artinya dengan perjuangan menjaga kehidupan bangsa dan negara. "Oleh kerena itu upaya pelembagaan profesi insinyur hayati khususnya insinyur kehutanan perlu dipercepat dan menjadi perhatian secara sungguh-sungguh," tegasnya.

Apalagi sebagai salah satu negara pemilik hutan terluas di dunia bersama Kongo dan Brazil, tantangan sektor kehutanan menjadi sangat kompleks. Tantangan terbesar Indonesia untuk mempertahankan tutupan hutan antara adalah bahaya karhutla, deforestasi, konflik tenurial, penebangan liar, persoalan tata kelola gambut. Untuk itu keberadaan insinyur-insinyur kehutanan Indonesia yang teruji secara komprehensif menjadi penting.

Sejalan dengan hal tersebut Ketua Umum PII
Heru Dewanto menyatakan jika...

Untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Sink Forestry and Other Land Uses (FOLU) pada tahun 2030, diperlukan kerja keras dan kerja bersama seluruh pihak, termasuk keterlibatan dunia usaha. Penerapan multiusaha kehutanan yang dikelola berbasiskan lanskap ekosistem hutan diyakini akan menjadi pilar penting untuk mendukung hal tersebut, sebagai bagian dari aksi mitigasi perubahan iklim.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan Indonesia sangat kuat dalam komitmen dengan penanganan isu perubahan iklim. Dalam menggambarkan keseriusan Indonesia untuk urusan penanganan isu perubahan iklim ini, Indonesia menginisiasi “Indonesia FoLU Net-Sink 2030”. Komitmen ini merupakan pencanangan pencapaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Suatu kondisi dimana tingkat serapan sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi sektor terkait pada tahun 2030.

“Bapak Presiden telah menggariskan pentingnya setiap negara memenuhi target yang telah disepakati, yaitu Nationally Determined Contribution (NDC). Selain itu, Bapak Presiden menyampaikan target Indonesia untuk mencapai Net-Zero Emission pada tahun 2060 atau sedapat-dapatnya lebih awal,” kata Menteri Siti, saat membuka Rapat Kerja Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (Raker APHI) secara virtual di Jakarta, Rabu (27/10/2021).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti kembali menegaskan pentingnya APHI dan entitas bisnis kehutanan, sebagai salah satu stakeholder kunci. APHI memiliki peran penting dalam mengatasi pelemahan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, dalam masa-masa sulit pandemi COVID-19. Sebuah kondisi yang perlu dibantu dan diatasi melalui investasi yang berdampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor hulu kehutanan Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menjelaskan lebih lanjut konsep multiusaha kehutanan sebagainana diatur dalam Peraturan Pemerintah 23/2021, sebagai turunan UU Cipta Kerja. Kegiatan multiusaha...

Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Duta Besar Indonesia untuk  Singapura Suryopratomo menyampaikan statementnya yang menunjukkan ketegasan ambisi dan komitmen Indonesia dalam berkontribusi pada pengendalian perubahan iklim, pada Acara  Climate Leaders Massage, Kamis, (28/10) di Jakarta.

Menjelang diselenggarakannya Glasgow Climate Change Conference (COP26) pada Bulan November 2021, Indonesia sudah sejak jauh hari mempersiapkan diri berkontribusi secara optimal bersama masyarakat global. Melalui ambisi-ambisi iklim yang sudah dicatatkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC), Updated NDC Indonesia, maupun Dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050) yang disampaikan kepada UNFCCC pada Juli 2021, sebagai mandat dari Paris Agreement/Perjanjian Paris, yang juga telah diratifikasi menjadi UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change.

"Di Glasgow kita akan mempetergas komitmen dan ambisi kita dalam mengendalikan perubahan iklim dengan menahan kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius. Komitmen itu ketegasan antara komitmen dan implementasi. Arahan Bapak Presiden yang dijanjikan itu yang realistis yang bisa dikerjakan atau ada justifikasi kita bisa melakukan nya," tutur Menteri Siti.

Menteri Siti pun mengungkapkan jika dalam periode 6-7 tahun terakhir telah banyak hasil kerja Pemerintah dan Kementerian LHK yang dipimpinnya dalam kaitannya upaya mengendalikan perubahan iklim. Kerjasama yang baik dari para pihak mulai dari Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, Aktivis dan Media menjadi faktor penentu berbagai kesuksesan kerja-keeja besar mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia.

"Kita akan memberikan kepada dunia berupa contoh-contoh kerja nyata pengendalian perubahan iklim," imbuhnya.

Kepemimpinan Indonesia dalam aksi-aksi pengendalian perubahan iklim diakui oleh masyarakat internasional. Indonesia dianggap negara yang penting di dunia dengan segala...