Mengapa Isu Intelijen Penting

Written by Siti Nurbaya Bakar Saturday, 06 October 2012 17:04

MENGAPA ISU INTELJEN PENTING ?
��
Pada tanggal 11 Oktober 2012 yang lalu, DPR telah mensahkan RUU tentang Inteljen menjadi UU, meski masih ada beberapa reaksi yang muncul. Selama� ini Indonesia belum memilik Undang-Undang khusus tentang intelijen dan dasar hukum pelaksanaan dan kegiatan intelijen di Indonesia hanya berdasarkan Keputusan Presiden. Karena itu diantara reaksi yang muncul di masyarakat juga anggapan bahwa kalangan inteljen mensyukuri lahirnya UU tersebut.� Sebagai warga negara, kita patut memantau dan mengikuti dengam baik apa yang terjadi dengan berbagai diskursus yang berkembang selama dan sampai akhir pembahasan RUU tersebut menjadi UU.� Mengapa isu inteligen ini� menjadi penting ?.

images

Paul Todd dan Jonathan Bloch dalam Global� Intelligence, 2003 menulis,�� ada beberapa alasan mengapa isu inteljen� penting dalam era global dewasa� ini:� Pertama, beberapa� instansi intelijen masih menggunakan cara-cara konvensional yang lama dalam menjalankan tugasnya. Contoh klasik ialah� cara-cara agen Israel di Lebanon� dan juga di Siria, Cina, Kuba, Zimbabwe dan Burma. Kedua, format demokrasi gaya barat didefinisikan (atau didefinisi ulang) tanpa dialog yang cukup� di antara berbagai masyarakat di dunia sehingga persepsi dan penilaian menjadi berlain-lainan atas upaya� perlindungan kedaulatan atau perlindungan negara dan dapat (potensial) terjadi berbagai kemungkinan di masa yang akan datang seperti mencari-mencari kesalahan. Ketiga, terjadi perubahan yang pesat dalam teknologi. Hal ini telah meningkatkan upaya pemantauan secara total dan (potensial) berkecenderungan terjadinya manipulasi pengertian publik (umum). Keempat, masih ada pertanyaan akan efektifnya suatu akuntabilitas, transparansi dan pengawasan.

Yang terakhir ini cenderung berkembang dalam konsep Inggris dan juga di Amerika. Lalu bagaimana yang terjadi di Indonesia ? Jelas tampak adanya keselarasan ritme isu internasional dan yang berkembang di Indonesia. Sejak reformasi 1998 sangat terang dan jelas format demokrasi berkembang dengan konsep demokrasi barat sebagaimana yang dimaksudkan oleh Todd dan Bloch. Bila dikaitkan dengan catatan Fukuyama pada State Building, 2004, juga semakin jelas bahwa konsep demokrasi Indonesia berjalan menurut format demokrasi barat. Dua� ukuran utamanya ialah demokrasi sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan prosedur yang berlangsung dalam aktualisiasi demokrasi dengan ciri pokok transparansi dan akuntabilitas orientasi pada voice dan choice. Dari gambaran itu, jelas bahwa pemahaman umum tentang inteljen bagi kita seharusnya meliputi seluruh aspek berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya instansi unit-unit kerja inteljen kita memang perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak termasuk dari masyarakat luas. Apa saja yang menjadi tugas inteljen dan apa saja yang perlu didukung oleh masyarakat dalam format yang paling sederhana sekalipun, tentu merupakan hal yang paling penting diketahui oleh masyarakat.

Mengingat dimensinya yang sangat luas, persoalan inteljen di negara�� kita tidak cukup hanya dibahas dengan bayang-bayang masa lalu akan� pekerjaan atau kegiatan badan-badan intelejen negara kita seperti BAKIN/BIN, BIA/BAIS, Intel Kejaksaan dan Intelpam� Kepolisian serta juga sebagian dilakukan oleh Direktorat Sosial Politik Pemerintah Daerah dan BAKORINDA, tetapi perlu lebih luas lagi dengan mempersepsikan inteljen sebagai konsep perlindungan negara� (dibaca menjaga eksistensi negara) dan perlindungan warga negaranya sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu sangat layak bila unit-unit kerja inteljen negara kita bekerja dalam spektrum kehidupan berbangsa, bernegara� dan bermasyarakat secara luas.
�
Bila pada Bakorinda yang lalu kita pahami bahwa terkumpul lengkap data atau informasi tentang berbagai hal yang terjadi, maka format itu� merupakan format intelijen secara konseptual kehidupan berbangsa dan� bernegara serta bermasyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa di waktu yang lalu informasi harian disampaikan dari Pemda kepada� pusat/nasional seperti misalnya kejadian jatuhnya puntung rokok seorang petani yang tertidur dibawah pohon sehingga mengakibatkan alang-alang terbakar dan akhirnya merembet menyebabkan kejadian� luas kebakaran lahan/hutan. Satu demi satu� masalah dari� desa ke desa, kejadiannya� terekam dengan jelas dalam catatan daerah.

Mungkin betul apa yang disebutkan oleh Todd dan Bloch bahwa telah� terjadi redefinisi tentang demokrasi yang tidak disertai dengan perdebatan yang cukup sehingga pemahaman tentang inteljen menjadi sesuatu� yang berbeda-beda di negara-negara termasuk di negara kita yang kemudian menjadi heboh soal intelijen. Bagi suatu bangsa termasuk bangsa kita, yang penting sebetulnya ialah perlindungan akan kedaulatan negara serta perlindungan akan warga negara sesuai dengan tujuan dan fungsi konstitusi negara. Jadi, intelijen dimaksudkan untuk menjadi instrumen menjaga negara dan warga negaranya, bukan sebaliknya menjadi instrumen monitoring atau pemantauan totaliter dari negara lain atas negara kita.

Intelijen� sering dikaitkan dengan terorisme. Apa yang menjadi bobot� bentuk teroris dalam satu negara akan menjadi concern atau kepentingan� badan inteljen untuk menelusurinya. Di berbagai negara format itu� berbeda-beda. Menurut Todd dan Bloch misalnya ada format teror terkait� dengan pengunggulan� kandidat tertentu dalam suatu format kekuasaan� seperti di Kashmir, Chechnya,� Israel, dsb. Ini juga bisa saja terjadi dalam kaitan dengan Pilkada di Indonesia. Oleh� karenanya pada konteks yang demikian, maka sebetulnya intelejen daerah atau sekarang Komunitas� Inteljen Daerah (KOMINDA), memang perlu dan layak bekerja dalam spektrum yang luas, disamping� juga masyarakat memahami hal tersebut sehingga dapat memberikan dukungan.

Intelijen dikaitkan dengan kelembagaan memang dapat dipahami akan� memiliki fokus kerja yang bergeser-geser menurut perkembangan babak situasi secara general. Pada konteks internasional, misalnya CIA pasca perang dingin berbeda fokus dengan sebelumnya atau lembaga inteljen Eropa bergeser fokusnya dengan format trans nasional. (Todd dan Bloch, 2003).� Pada skala mikro itu juga dapat terjadi dengan ruang lingkup kerja inteljen negara kita. Berbagai isu makro dan mikro yang ada sekarang di� Indonesia� akan� memberikan fokus kerja inteljen kita pada� beberapa aspek penting yaitu pada konflik horisontal secara fisik dimana prinsipnya negara harus memberikan perlindungan pada warganya yang mengalami konflik secara internal (bukan akibat perang dengan pihak/negara lain), juga dalam hal-hal kegiatan ekonomi secara illegal, seperti illegal logging dan illegal fishing, juga� indikasi penjarahan uang negara melalui korupsi, soal limbah beracun, juga indikasi kebijakan yang memberi ekses atau dampak sosial yang signifikan di tengah-tengah masyarakat (seperti inflasi� akibat BBM dsb) serta impor illegal (seperti pada beras, daging, dll).
�
Ruang lingkup intelijen negara kita sekarang sedang mengalami perubahan� yang cukup besar dengan perkembangan definisi intelijen secara �manner� nya, secara pengetahuan dan menurut kepentingannya dalam dunia internasional dan juga secara pragmatis dalam cakupan permasalahan yang kompleks yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu menjadi peting bagi kita sebagai masyarakat Indonesia, bisa memahami dan mendukung kerja lembaga intelijen dengan memberikan dukungan yang sedapatnya bisa diberikan� yaitu dengan partisipasi.

Dalam pandangan Cressey, RP, 1987, partisipasi dapat bermacam-macam� bentuknya mulai dari penyampaian informasi, konsultasi sampai ke negosiasi dan kadang-kadang sampai pada pengambilan keputusan, meskipun partisipasi juga tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan-pertanyaan kewenangan, otoritas, legitimasi serta pengendalian� dan terkait pula dengan apsek-aspek politik. Oleh karenanya juga sangatlah penting meliput semua itu dalam implemnetasi UU inteljen yang� sduah disahkan tersebut.

�

Siti Nurbaya Bakar

Move

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline

Other Headlines

JMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menerima kunjungan dari Tim Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Trisakti di Jakarta, Selasa (2/4/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk meminta dukungan atas keikutsertaan mereka yang akan bertanding mewakili Indonesia pada tahap Finals of the Stetson International Environmental Moot Court Competition pada 10-13 April 2024 mendatang di Florida, Amerika Serikat. Adapun lombanya tentang hukum lingkungan yang spesifiknya membahas tentang Analisis Dampak Lingkungan/Environmental Impact Assessment dan tentang Royal Mountain Gorilla yang sudah terancam punah.“Saya mendukung penuh anak-anak Tim Peradilan Semu dari Fakultas Hukum Trisakti ini agar bisa mengharumkan bangsa di kancah internasional. Tentu tidak mudah bisa mewakili Asia Tenggara bersama kampus ternama di Asia Tenggara lainnya dan bertanding di tingkat dunia,” ujar Menteri Siti seraya mengungkapkan kebanggaannya terhadap prestasi yang ditorehkan Tim Peradilan Semu FH Trisakti ini.Salah satu isu yang akan dibawa oleh tim pada perhelatan di Amerika Serikat yaitu perubahan iklim khususnya tentang NDC Indonesia. Menteri Siti menyampaikan dalam konteks perubahan iklim, Indonesia relatif tidak ketinggalan dibanding negara lain, bahkan leading by example, baik dari target maupun capaiannya.Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki komitmen Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Artinya bahwa sebuah kondisi dimana tingkat serapan Indonesia sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030. Sektor FOLU sendiri ditargetkan berkontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi nasional.“Jadi dalam konteks perubahan iklim itu kita Indonesia sudah baik. Bahkan saat ini sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Norwegia dan UK menjalin kerja sama dengan Indonesia dalam mendukung implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030,” kata Menteri Siti.Lebih lanjut, Menteri Siti mengatakan FOLU Net Sink 2030 lahir dari tekad kita untuk membuat kerja yang sistematis dan terukur. Jadi, itu sebenarnya adalah formulasi dari semua...

Sebagai upaya meningkatkan upaya kolaborasi dan corrective action dengan para mitra ataupun stakeholders lainnya, serta masih dalam rangkaian peringatan Hari Bakti Rimbawan yang ke-41 tahun ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar Panggung Kolaborasi Rimbawan di Arboretum Ir. Lukito Daryadi, Kompleks Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis (28/03/2024). Menteri LHK, Siti Nurbaya mengawali sambutannya dengan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam melestarikan lingkungan hidup dan kehutanan demi tanah air dan bangsa. "Kita telah bekerja secara bersama-sama terus-terusan dengan seluruh pihak walau jarang bertemu langsung karena berkomunikasinya melalui WA dan surat. Dan di panggung kolaborasi ini kita akan menapaki bersama untuk kinerja yang lebih baik lagi ke depan," ujar Menteri Siti.Dalam Panggung Kolaborasi Rimbawan ini, Menteri Siti ingin mendengarkan catatan dari beberapa pihak mitra atau stakeholders KLHK antara lain dari Pimpinan Komisi IV DPR-RI, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO), Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI), perwakilan Green Leaders Indonesia (GLI), aktivis muda konservasi, serta pelajar sekolah."Jadi kita bisa bersama-sama dan bicaranya bebas, kerena kolaborasi ada cirinya yaitu bekerja bersama-sama dengan nilai-nilai yang dipahami dan arah yang sama, dengan berbagi sumberdaya seperti dana, pengetahuan dan kemampuan, serta yang terpenting adalah jejaring," tutur Menteri Siti."Oleh karena itu, panggung kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk mengkosolidasikan seluruh hal-hal yang selama ini kita lakukan bersama," imbuh Menteri Siti.Beberapa tahun terakhir, Menteri Siti turun langsung mengawasi kegiatan-kegiatan KLHK yang melibatkan generasi muda. Hal ini dilakukan karena dirinya mendambakan generasi muda yang cinta lingkungan. "Kalau kita bersama-sama ada aktivitas itu namanya kegiatan, kalau kegiatannya terus menerus dilakukan secara intensif itu menjadi kebiasaan, kemudian kalau...

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melantik empat Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) lingkup KLHK di Jakarta, Kamis (28/3). Keempat pejabat yang dilantik yaitu U. Mamat Rahmat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Edi Sulistyo Heri Susetyo sebagai Kepala Biro Perencanaan, Irawan Asaad sebagai Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, dan Rudianto Saragih Napitu sebagai Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Dalam sambutannya, Menteri Siti mengungkapkan bahwa keempat posisi ini adalah organ-organ esensial Kementerian LHK. Esensial di sini artinya sangat penting. Secara pribadi, Menteri Siti juga ikut mengikuti perkembangan terhadap situasi dan organ-organ esensial ini terutama dari medsos, stakeholders dan lain-lain."Jadi apabila terlambat merespons persoalan, maka Kementeriannya akan ketinggalan oleh isu tersebut, kemudian datang lagi isu yang baru, akhirnya akan terlindas Kementeriannya oleh isu yang bertubi-tubi masuk," Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti mengingatkan kembali posisi penting dari birokrasi atau politik eksekutif yaitu simbolik, ekstraktif, regulatif, alokatif/distributif dan responsif. "Saya ingin semua unit di Kementerian itu memahami dengan baik posisi-posisi tersebut," katanya."Tolong bekerja dengan fokus, jaga baik-baik, utuh, rasional, disiplin, transparan dan semua prinsip-prinsip birokrasi, merespons dengan baik, serta menggunakan hati juga," imbuh Menteri Siti mengakhiri sambutannya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyambut gembira atas keberhasilan menyusun Dokumen Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) yang secara resmi di launching hari ini Kamis (28/03/2024) di Jakarta. "Seperti peribahasa pucuk dicinta ulam tiba, dokumen RAN GPI disebut Menteri LHK Siti Nurbaya merupakan salah satu jawaban penting dalam upaya kita memperkuat kerja-kerja mitigasi dan adaptasi pengendalian perubahan iklim melalui strategi dan kegiatan RAN-GPI yang diuraikan secara sistematis" ujar Menteri Siti.Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Bintang Puspayoga, Menteri Siti menyebut jika telah disusunnya RAN GPI, maka telah ada panduan/guidance untuk bagaimana mendorong peran dan kapasitas kemampuan perempuan dalam konteks agenda-agenda aksi iklim di Indonesia.Menteri Siti juga mempersilahkan kepada tim pelaksana RAN GPI dari Kementerian/Lembaga terkait untuk dapat berkonsultasi mengenai pengendalian perubahan iklim dan target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, dengan Rumah Kolaborasi Konsultasi Iklim dan Karbon (RK2IK) yang ada di KLHK.Menteri Siti memaparkan peran penting perempuan harus didorong dalam agenda-agenda pengendalian perubahan iklim karena perempuan adalah elemen masyarakat yang paling terdampak terkait dengan bencana akibat perubahan iklim. Ia pun berharap kedepan kondisi lingkungan Indonesia akan semakin baik berkat tangan-tangan perempuan hebat Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut Menteri PPA Bintang Puspayoga mengucapkan terima kasih kepada Menteri LHK yang telah jadi mitra utama dalam mencapai keberhasilan penyusunan dokumen RAN GPI. "Hari ini momen bersejarah untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam kaitan pengendalian perubahan iklim," ujarnya.Menteri Bintang juga menyebut Dokumen RAN GPI adalah bentuk kerja bersama dalam mendukung kontribusi perempuan dan anak untuk mencegah perubahan iklim karena perempuan dan anak jumlahnya mencapai 2/3 penduduk Indonesia.Ini tantangan kepada perempuan dan anak untuk melakukan aksi pencegahan perubahan iklim,...

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengungkapkan peran penting keilmuan dunia kampus dalam arah pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Berbagai pergolakan diskursusnya pun ada di kampus, karena di kampus inilah gudangnya ilmu."Kita membutuhkan pengetahuan karena memang kalau kerja di lingkungan hidup dan kehutanan itu harus paham subyeknya, dan itu hanya bisa dengan pengetahuan yang cukup," kata Menteri Siti usai memberikan Keynote Speech pada acara Pesona Kampus Hijau dengan tema diskusi "Keberhasilan Indonesia dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan" yang digelar di Kampus IPB Dramaga Bogor, pada Rabu (27/3).Menteri Siti juga menegaskan bahwa topik kebakaran hutan dan lahan adalah salah satu bagian dari pekerjaan yang sarat dengan ilmu pengetahuan dan membutuhkan teknik dan keilmuan yang cukup. Ia berharap kolaborasi acara seperti ini dapat dilanjutkan, dengan diskusi topik yang lain seperti ketahanan pangan, deforestasi, inovasi sosial dari aspek lingkungan, ekonomi biru, ekonomi hijau dan masih banyak lagi."Jadi semakin terlihat bahwa kolaborasinya memang harus kuat, pilihannya menurut saya tidak ada lagi. Saya 10 tahun menyelesaikan itu, dan luar biasa kalau tidak bersama-sama.Tetapi ada catatannya, bersama-samanya harus produktif dan berada pada satu arah vektor," ucapnya.Menteri Siti menyambut baik tentang langkah untuk membawa hal-hal praktis terkait dengan kebijakan, metodologi dan teknologi menyangkut bentang alam dan berbagai implikasinya untuk pendalaman di kampus. Dengan begitu, stakeholder yang tepat dapat memberikan catatan yang tepat pula.Acara Pesona Kampus Hijau yang terselenggara berkat kerja sama KLHK, IPB University dan Media Indonesia ini merupakan salah satu upaya penyebarluasan informasi dan apresiasi kepada seluruh pihak, terkait upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.Dari berbagai kejadian karhutla dan segala aspek yang berasosiasi dengannya, Pemerintah melakukan transformasi besar-besaran dan berbagai langkah korektif. Pemerintah bersama masyarakat juga...

Hari Bakti Rimbawan yang dirayakan setiap tanggal 16 Maret disambut dengan penuh suka cita oleh seluruh Rimbawan di tanah air. Tahun ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperingati Hari Bakti Rimbawan yang menginjak usia ke-41 tahun.Menteri LHK Siti Nurbaya secara khusus menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada para rimbawan yang telah bekerja keras membangun lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia."Selama masa tugas sebagai Menteri LHK dalam kurun waktu 10 tahun hingga sekarang, kita telah bersama-sama bekerja untuk tanah air dan bangsa," ujar Menteri Siti saat memimpin langsung upacara bendera bersama ratusan staf KLHK di Jakarta, Senin (18/3). Upacara serupa juga dilaksanakan di seluruh UPT KLHK di Indonesia. Pada kesempatan ini, Menteri Siti juga menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada seluruh Rimbawan Indonesia, yang telah memberikan kinerja terbaik dalam lingkup tugas dan profesi masing-masing, yang sangat berarti mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan.Pesan khusus Menteri Siti sampaikan bahwa pada aspek dimensi sosial dan interaksi publik/masyarakat, masih perlu diintensifkan, mengingat masyarakat Indonesia secara umum adalah masyarakat yang dalam kehidupannya menyatu dengan alam. Sekaligus ini akan menegaskan: ‘’Bakti Rimbawan untuk Tanah Air, untuk Bangsa’’. Kita perlu terus memperkuat kohesi sosial, memperbanyak interaksi sosial dan membangun inovasi sosial untuk kepentingan bangsa."Mulai sekarang dan kedepan, saya minta agar hal-hal yang telah kita bangun susah payah bersama dan diantaranya berhasil baik dengan pengakuan Internasional, kemudahan pelayanan birokrasi bagi masyarakat dan dunia usaha; serta penegakan hukum. Untuk itu semua, agar dipertahankan, dilanjutkan, dan dikembangkan," ujar Menteri Siti seraya meminta untuk terus lakukan konsolidasi Rimbawan dan pertebal dedikasi Rimbawan untuk Indonesia.Dihari yang sama, untuk memeriahkan perayaan Hari Bakti Rimbawan ke 41 tersebut, KLHK menyelenggarakan Resepsi Hari Bakti Rimbawan yang...