Pada pertemuan 24th Indonesia-Korea Forest Cooperative Committee (IKFCC) yang diselenggarakan secara virtual pada 25 September 2020, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyatakan bahwa kerjasama bidang kehutanan kedua negara sangat menggembirakan.
“Penandatanganan perjanjian Kerangka Kerja Sama Program Prioritas Kehutanan, revitalisasi Korea-Indonesia Forest Center, dan panandatanganan perjanjian proyek rehabitalisasi lahan gambut bekas terbakar baru-baru ini, menumbuhkan momentum untuk semakin memajukan kerja sama dengan Korea di bidang Kehutanan,” ujar Menteri Siti dalam pidato pembukaannya.

Sementara itu Menteri Kehutanan Republik Korea Park Chong-ho menegaskan bahwa Indonesia merupakan mitra kerjasama terpenting di bidang kehutanan.  Sebagai gambaran, investasi hutan tanaman di Indonesia oleh 15 perusahaan Korea yang mencapai 167 ribu hektar itu melebihi jumlah dari investasi Korea di sembilan negara lainnya. “Kerja sama bidang kehutanan antar Pemerintah dengan Indonesia juga istimewa.  Pertama kali Korea membuat perjanjian bidang kehutanan adalah dengan Indonesia pada tahun 1987, kemudian pertemuan bilateral bidang kehutanan pertama tahun 1979.  Bahkan satu-satunya atase kehutanan Korea ditempatkan di Jakarta, dan saya menjadi atase tersebut tahun 2004-2007, sehingga mempunyai ikatan batin dengan Indonesia,” demikian Menteri Park menambahkan.

Keberhasilan penyelesaian perundingan perjanjian kerjasama Indonesia-Korea dalam beberapa proyek menjadi salah satu dasar keyakinan atas keberlanjutan kerjasama ini. Beberapa keberhasilan proyek sebelumnya antara lain adalah pembangunan Pusat Rekreasi Tunak di Lombok, pabrik biomassa kayu di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan proyek REDD+ di Tasik Besar Serkap, Riau. Proyek-proyek tersebut menjadi bagian pokok pembahasan pada 23th IKFCC yang diselenggarakan di Jakarta pada 10 Juli 2018.

Menteri Siti menegaskan penghargaan dan apresiasinya atas dukungan Korea untuk proyek-proyek yang telah selesai tadi. "Akan sangat bagus proyek tersebut dapat...

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertepatan dengan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2020 mengumumkan kelahiran dua Badak Jawa di Taman Nasional (TN) Ujung Kulon, masing-masing satu jantan dan satu betina. Kedua individu baru tersebut dapat diketahui dari hasil monitoring tim Balai TN Ujung Kulon sejak bulan Maret hingga Agustus  tahun 2020 dengan menggunakan 93 video kamera jebak.

Hingga Agustus tahun ini, jumlah kumulatif Badak Jawa menurut  data terakhir KLHK, mencapai 74 individu, masing-masing 40 jantan dan 34 betina, dengan komposisi umur terdiri dari 15 adalah individu anak dan 59 merupakan pada klaster usia remaja-dewasa.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, Wiratno pada penjelasan soal Badak Jawa di Jakarta (18/09/2020) menyampaikan bahwa kondisi habitat Badak Jawa di TN Ujung Kulon terbukti masih baik, yang ditandai dengan kelahiran Badak Jawa. Tahun lalu, di TN Ujung Kulon juga terdapat empat kelahiran individu Badak Jawa.

“Kelahiran Badak Jawa di TN Ujung Kulon tersebut juga mempertegas bahwa populasi Badak Jawa terus mengalami perkembangbiakan alami dengan baik, sehingga terus memberi harapan besar bagi kelangsungan hidup  satwa langka  spesies Badak Jawa” jelas Wiratno.

Wiratno juga memastikan, perihal ketersediaan pakan Badak Jawa di semenanjung Ujung Kulon masih relatif sangat baik, sehingga menjadi daya dukung kehidupan dan perilaku Badak Jawa pada saat ini dan masa yang akan datang.


Wiratno kemudian menegaskan bahwa, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, monitoring lapangan terus dilakukan diantaranya melalui video kamera jebak masih terus berlanjut. Kegiatan monitoring dan pengamanan penuh (full protection) terus dilakukan hingga akhir Desember 2020.

“Pengambilan data dan observasi habitat terus dilakukan. Pandemi ini tidak menghentikan kegiatan lapangan KLHK khususnya petugas konservasi di TN Ujung Kulon dan taman nasional lainnya di Indonesia ,” ungkap Wiratno. Dirinya juga menyampaikan bahwa perintah...

  World Cleanup Day (WCD) Indonesia kembali hadir sebagai kegiatan tahunan bersih-bersih dan memilah sampah secara serentak di seluruh Indonesia. Setelah sukses melibatkan 9.5 juta relawan pada 2019, WCD Indonesia kembali dilaksanakan bersama lebih dari 2 juta relawan di tahun 2020 dengan kampanye yang sama yaitu #kami13juta. Kegiatan ini diadakan oleh 180 lebih negara di dunia. Selama dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2018 dan 2019 Indonesia menjadi negara yang memimpin aksi cleanup terbesar di dunia, disusul negara kedua yaitu Pakistan.

Kegiatan WCD Indonesia 2020 ini mendapatkan dukungan yang baik dari pemerintah Indonesia, terutama dengan keluarnya surat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain itu KLHK juga meminta seluruh gubernur, bupati dan walikota di daerah mendukung aksi ini. Tidak hanya dukungan surat, Menteri LHK, Siti Nurbaya, juga mengeluarkan radiogram kepada seluruh kepala daerah yang meminta peranan dukungan mereka.

“Mohon peranan gubernur, bupati, walikota untuk mendukung pelaksanaan kegiatan World Cleanup Day tersebut dengan mendorong masyarakat dengan melaksanakan aksi cleanup dan pilah sampah dari rumah secara serentak di daerah,” tulis Siti dalam radiogramnya.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia tidak menghentikan terlaksananya kegiatan bersih-bersih terbesar ini. Beberapa negara melakukan kampanye yang berbeda, seperti digital cleanup, individual cleanup dan regular cleanup. Di Indonesia, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 (PSLB3), Rosa Vivien Ratnawati, mengatakan WCD Indonesia 2020 dilakukan khusus di zona covid resiko rendah dengan aksi utama individual cleanup yaitu masyarakat diajak terlibat untuk ikut aksi cleanup dan pilah sampah dari rumah selama 7 hari (13-19 September 2020).

“Kegiatan WCD pada tahun ini berfokus pada "Pilah Sampah dari Rumah", sampai tadi siang sudah lebih dari 2 juta relawan yang terdata yang melaporkan kegiatan WCD di daerahnya. Pada tahun 2022, Indonesia akan menjadi tuan rumah kegiatan WCD dan prinsipnya pemerintah...

 Indonesia memiliki tiga kekuatan dalam membangun lingkungan hidup dan kehutanan yaitu kekuatan moral, intelektual dan pendanaan. Demikian ditegaskan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya pada Rabu (16/09/2020), dalam pertemuan virtual antarmenteri lingkungan hidup negara anggota G-20.

“Kekuatan moral merupakan pengejawantahan dari mandat konstitusi, kekuatan intelektual diperoleh dari berbagai kerja sama teknis pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dengan dunia internasional, serta kekuatan pendanaan diperoleh dari prioritas nasional dalam alokasi sumber dana serta dan kerja sama pendanaan dengan negara lain”, ungkap Menteri Siti.

Menteri Siti menyampaikan komitmen dan kegiatan-kegiatan nasional dalam upaya peningkatan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia pada saat memberikan official statement.

Peningkatan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia, dilaksanakan dengan menginternalisasi kekuatan moral dan intelektual sebagai dasar pemecahan masalah. Dalam kesempatan tersebut Menteri Siti menekankan visi Presiden Joko Widodo dalam memastikan tersedianya lingkungan yang baik bagi warga negara.

Sejak tahun 2011 pemerintah telah melakukan moratorium penerbitan izin baru dan sekarang telah menghentikan izin baru pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut. Pemerintah juga telah melakukan tindakan korektif untuk mengurangi laju deforestasi, meningkatkan pemulihan lansekap hutan, akselarasi program perhutanan sosial, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan konservasi.

Kemudian, Menteri Siti menerangkan bahwa peran serta dunia usaha dalam rehabilitasi lahan juga berhasil ditingkatkan. Lahan seluas 102.000 ha telah ditanami dengan partisipasi dunia usaha, para pemegang izin, sementara dari dana APBN dilakukan penanaman seluas 100.000 sampai 200.000 ha per tahun.

Kawasan hutan mangrove juga tak luput dari program rehabilitasi. Target rehabilitasi adalah seluas 637.000 Ha kawasan mangrove yang kritis dari total 3,3 juta Ha luas hutan mangrove di Indonesia,...

 Menjaga hutan dan sumber daya alam adalah perjuangan menjaga kehidupan bangsa dan negara. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutann (LHK), Siti Nurbaya pun meyakini bahwa intelektual power dan moral power adalah kunci dalam menjaga sumber daya alam tersebut. Hal itu disampaikan pada lokakarya “Penguatan Peran Para Pihak dalam Implementasi Insinyur Profesional Kehutanan” dalam rangka Kongres Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA) 2020 yang dilakukan secara virtual, Kamis (10/9).

Mendukung hal tersebut, dalam kesempatan ini Siti Nurbaya menyampaikan pentingnya membangun profesionalitas anak bangsa atas dasar kebutuhan kemandirian bangsa yang paling sering diindikasikan pada konteks ekonomi yang didalamnya terdapat peran penting insinyur profesional.

“Semua orang memiliki peran untuk menyuburkan tumbuh dan berkembangnya negara dalam perjalanan menuju kemajuan. Peran tersebut salah satunya adalah peran mengembangkan instrumen dan teknologi untuk membuat Indonesia Maju untuk shape the future,” ucap Siti Nurbaya.   

Siti Nurbaya juga menegaskan bahwa upaya pelembagaan profesi insinyur hayati, khususya kehutanan perlu dipercepat dan menjadi perhatian secara sungguh-sungguh. Tidak ada pilihan lain karena UUD 1945 juga telah menegaskan pada Pasal 33 bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Ayat 3) dan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (ayat4).

FOReTIKA merupakan Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia yang juga membahas isu-isu kebijakan pembangunan kehutanan, yaitu pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Perhutanan Sosial, Konservasi SDA dan Keanekaragaman Hayati, struktur organisasi...

Rehabilitasi DAS yang merupakan upaya pemulihan lingkungan dan menjadi agenda pembangunan Presiden Jokowi dan Wapres KH. Ma’ruf Amin ini bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pemulihan kawasan hutan dan mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Mencapai kualitas lingkungan hidup yang baik merupakan amanat Pasal 28H UUD 1945 yang menyebutkan bahwa warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik.

Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi pemegang IPPKH menjadi sangat penting karena perbaikan lingkungan tidak mungkin dibebankan hanya kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah semata, namun harus dilakukan oleh semua unsur secara bersama-sama atau “Urun Daya” (crowdsourcing), yaitu bahwa setiap orang wajib ikut berpartisipasi melakukan perbaikan lingkungan sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya.

Apalagi di masa pandemi Covid-19, selain bermanfaat bagi lingkungan, rehabilitasi DAS juga dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat berupa upah kerja harian sebagai prestasi pada saat pengerjaan kegiatan yang akan menjadi salah satu bentuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang memerlukan lapangan pekerjaan.

“Seluruh kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah, khususnya melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sepenuhnya diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan rakyat dengan tetap mengedepankan pada perlindungan dan perbaikan lingkungan,” tegas Menteri LHK, Siti Nurbaya pada acara Serial Webinar tentang Rehabilitasi DAS pada Senin (7/9).

“Wajib hukumnya bagi pemegang izin untuk melaksanakan reklamasi dan revegetasi pasca kegiatan penambangan. Selain itu, setiap pemegang IPPKH juga diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi DAS di luar areal izinnya agar daya dukung dan daya tampung lingkungan pada wilayah DAS tersebut tidak mengalami penurunan,” tambah Menteri Siti.

Sampai saat ini total IPPKH yang masih aktif sebanyak 1.039 unit atau setara dengan 500.131 Ha, terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu IPPKH untuk Pertambangan sebanyak...

Para pemangku wilayah perlu mempunyai pemahaman dan mampu melakukan analisis water-balance (neraca air/keseimbangan air) yang baik dalam perencanaan wilayahnya.

Water-balance adalah suatu analisa yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya air suatu daerah tinjauan yang didasarkan pada perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air.

Berbagai tantangan khususnya berkaitan dengan lingkungan dan sumberdaya alam, khususnya hutan, perlu dikelola dengan baik dan diselesaikan dengan dasar-dasar legallly dan scientifically.

"Oleh karenanya kita sebagai garda penjaga sumberdaya alam Indonesia perlu lebih menyiapkan diri, dan lebih memahami berbagai pengetahuan teknis dalam mendukung tugas-tugas kita, misalnya dalam hal metodologi waterbalance, dengan kata lain kita harus well-equipped," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Analisis Spatio-Temporal Neraca Air untuk Mitigasi Bencana, yang digelar virtual, Kamis (3/9).

Pelatihan ini, menurut Menteri Siti penting, untuk mendasari pemahaman tentang konsepsi mengenai lingkungan dan bentang alam, tentang kewilayahan dan pengelolaan wilayah, serta dimensi ekologis dalam water-balance.

Secara konkrit, pemahaman tentang water balance, akan membantu dalam perencanaan wilayah dalam kaitan, konstruksi pembanguan dan dengan daya tampung dam atas air hujan. Analisis water-balance juga berperan dalam menentukan bulan basah dan bulan kering untuk periode tanam atau cropping kalender serta sekaligus untuk membangun pola tanam bagi masyarakat cropping pattern. Selain itu, metode water-balance berkaitan dengan tingkat rehabilitasi gambut, dan upaya pembahasan gambut juga dilakukan untuk mencegah karhutla.

"Saya berharap pelatihan ini akan sangat berguna bagi kawan-kawan semua di lapangan, karena saya tahu persis data klimatologi dari BMKG cukup banyak dan cukup baik. Datanya juga kita rasakan sangat membantu khususnya bagi kawan-kawan di wilayah konsentrasi karhutla yang terus intens bersama data BMKG," tutur Menteri Siti.
Read More...

 
Siti Nurbaya dan Bonita

Oleh
Chaidir Anwar Tanjung
Wartawan Detik.com
__

"Bu Siti" begitu namanya lebih familier di kalangan jurnalis dan aktivis di Riau. Nama lengkapnya Dr.Ir Siti Nurbaya Bakar,M.Sc. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI.

Lantas Bonita ini siapa? Dia bukan aktris Hollywood, melainkan nama seekor harimau sumatera betina yang pernah konflik selama 3 bulan lebih di awal tahun 2018 lalu. Siti dan Bonita memang tidak pernah bersua, tak pernah bertegur sapa.

Tetapi keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Bonita salah satu satwa endemik di pulau Andalas yang terancam punah karena perburuan dan habitatnya menciut. Sedangkan Siti, Menteri yang dipercayakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurusi tentang ekosistem. Di sinilah keduanya memiliki keterikatan.

Nyawa Bonita ada di tangan Siti. Lha kok bisa? Januari 2018 harimau liar ini terlibat konflik di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Riau. Awalnya pekerja harian di kebun sawit bernama Jumiati tewas diserang harimau liar yang selanjutnya diidentifikasi bernama Bonita. Tim gabungan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau bersama TNI/Polri, aktivis lingkungan dibentuk untuk mengevakuasi harimau liar itu. Juga melibatkan unsur perangkat desa dan masyarakat.

Di tengah upaya untuk mencarinya, dua bulan setelah menyerang korban pertama, Bonita kembali menyerang warga bernama Yusri yang juga tewas dan kembali menghebohkan jagat raya.

Bonita menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Riau dan juga menjadi perhatian peniliti harimau internasional. Peristiwa ini menjadi trending topic di media lokal, nasional bahkan internasional. Kalangan pemerhati harimau internasional merasa tertarik untuk melakukan penelitian soal Bonita. Ini karena Bonita dianggap aneh atau melenceng dari kebiasaan sebagai satwa liar. Keanehan itu di antaranya Bonita tidak risih selalu bertemu dengan manusia. Kadang dia mendatangi warga yang lagi bekerja dengan alat berat. Kadang...

 Kado Siti Nurbaya

Oleh
Ariyanto
Penikmat Roman Siti Nurbaya
____

Namanya Siti Nurbaya. Tapi ini bukan nama tokoh utama di buku roman berjudul ’’Siti Nurbaya’’ karya Marah Rusli. Yang dipaksa nikah dengan Datuk Maringgih. Pria tua renta dan berkulit kasar seperti katak. Gara-gara ayah perempuan Minang itu terbelit utang. Yang akhir hidupnya juga tragis: mati diracun!

Ini Siti Nurbaya lain. Kelahiran Jakarta pada 28 Agustus 1956. Dari keluarga asli Betawi. Yang puluhan tahun jadi birokrat. Pernah menjabat Sekjen Depdagri dan DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia). Yang kini menduduki orang nomor satu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian yang ’’sangat laki-laki’’.
   
Cerita Siti yang ini tentu berbeda. Di buku roman terbitan Balai Pustaka, Siti membungkukkan badannya. Menyerah kepada budaya dan tradisi yang mendiskriminasi. Tapi Siti yang satu lagi justru sangat menentang penindasan. Budaya patriarki tak pernah mengekang dirinya untuk bisa maju. Tak pernah menyerah kepada keadaan. Air mata tak pernah menyelesaikan persoalan. Ini ajaran ibunya. Yang sejak kecil menanamkan karakter dan prinsip ketegasan.
 
Sejak pertama menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2014, Siti sudah dihadapkan banyak pekerjaan. Mulai penggabungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup hingga persoalan kebakaran hutan dan pembalakan liar. Terjadi deforestasi besar-besaran. Hutan mengalami degradasi dan menyebabkan pemanasan global yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi persoalan dunia. Global warming yang bisa berdampak kepada krisis pangan.

Namun, satu per satu persoalan berhasil diurai. Soal penggabungan dua kementerian ini tidak terlalu susah. Bekal pengalamannya sebagai birokrat selama puluhan tahun mampu menyelesaikan ini. Soal deforestasi atau penebangan hutan sebagai salah satu penyebab utama meningkatnya gas rumah kaca pun berhasil dikurangi. Produksi gas rumah kaca akhirnya berkurang. Sehingga implikasinya, secara langsung...

Diskusi Nasional “Membumikan IPTEK dan Inovasi Bidang Lingkungan dan Kehutanan Dalam Menghadapi Dinamika dan Tantangan Global”
Jakarta, 27 Agustus 202