Tuesday, June 27, 2017

Menteri LHK Tegaskan Komitmen Indonesia Menjaga Perubahan Iklim Dunia

 
 
BERLIN--Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Siti Nurbaya Bakar menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia mencegah dampak perubahan iklim dunia. Dalam pidato sesi pertama yang disampaikannya di acara Petersberg Climate Dialogue (PCD) VIII, Menteri Siti menegaskan Indonesia sudah menjalankan kesepakatan Paris.

Kesepakatan Paris merupakan hasil pertemuan para pihak Ke-21 (COP 21) Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC). salah satu kebijakan pentingnya adalah target mencegah kenaikan suhu global tak lebih dari 2 derajat celsius dengan upaya mengurangi emisi karbon.

PCD VIII berlangsung di Axica, Berlin, pada 22-23 Mei 2017, sebagai rangkaian acara Pra COP-23. Indonesia menjadi satu dari 23 Negara yang diundang hadir dalam acara tersebut.

Menteri Siti menjelaskan komitmen Indonesia mengurangi emisi karbon telah konsisten dijalankan, meski saat ini banyak tantangan yang dihadapi di dalam negeri.

Tantangan dimaksud karena Pemerintah sedang melakukan banyak pekerjaan penting untuk kesejahteraan rakyat, seperti dari sektor infrastruktur, pendidikan, listrik, kesehatan dan kesempatan kerja.

''Indonesia menjalankan komitmen Paris Agreement karena menjadi mandat konstitusi Pasal 28 H UUD 1945. Kami telah menetapkan target pengurangan emisi sukarela termasuk melalui implementasi REDD + 3-4 tahun sebelum Persetujuan Paris,'' kata Menteri Siti Nurbaya, dalam rilia yang dikeluarkan Kamis (25/5).

Untuk mencapai target menurunkan emisi karbon secara nasional (NDC), dibutuhkan perencanaan yang harus ditaati semua pihak. Pemerintah terus membangun komitmen di berbagai level. Diantaranya dengan melibatkan aktor non-negara, termasuk sektor swasta dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

Hal menggembirakan kata Menteri Siti, saat ini sudah berkembang kesadaran bersama di tengah masyarakat untuk melindungi lingkungan dan kelompok rentan. Selain itu terjalin kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil, dan antara sektor swasta dan masyarakat lokal, yang menunjukkan komitmen nyata semua pihak dalam hal mencegah dampak perubahan iklim.

''Platform ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan semua aktor, dan menjadi dasar untuk membangun kemitraan pemerintah dan swasta yang kuat. Terutama untuk memenuhi NDC dari masing-masing sektor,'' kata Menteri Siti.

Sedangkan pada sesi ke 2 PCD VIII, Menteri Siti mengajak semua Negara para pihak COP 21, untuk menunjukkan kemajuan hasil kesepakatan Paris pada tahun 2018.

''Kita harus dapat menyetujui elemen detail untuk modalitas, prosedur dan panduan untuk pelaksanaan Kesepakatan Paris yang akan diadopsi di COP-24. Di COP-23, kita seharusnya tidak membiarkan masalah yang tertunda. Karena itu diperlukan cukup waktu untuk negosiasi di COP-23'' kata Menteri Siti.(*)
 
 
 Menteri LHK RI, Dr.Siti Nurbaya saat menghadiri persidangan PCD VIII yang berlangsung di Axica, Berlin.
 
 
 
 
 
 Bersama Menteri Lingkungan Konstruksi dan Keamanan Nuklir Jerman (baju putih) serta parlemen partai hijau lower house Jerman  (baju merah)  dan Sekjen UNFCCC.