Tuesday, November 21, 2017

Perhutanan Sosial : Masyarakat Dapatkan Akses Legal Kelola Kawasan Hutan


Alunan musik lesung dari masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terdengar merdu mengiringi kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dalam pembukaan Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (06/09/2017).

Pelaksanaan PeSoNa dengan tema “Saatnya untuk Rakyat” oleh Kementerian LHK, merupakan wujud keberpihakan pemerintah terhadap rakyat dan mendorong pengelolaan menjaga hutan lestari Indonesia, sekaligus mendorong pemasaran produk hasil hutan yang optimal, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Mengawali sambutannya, Siti Nurbaya menyampaikan bahwa program Perhutanan Sosial menjadi agenda pemerintah kabinet kerja untuk pemerataan ekonomi, dan ekonomi yang berkeadilan.

“Penting di sini bahwa Perhutanan Sosial bukan hanya program bagi-bagi lahan atau akses lahan, tetapi merupakan program yang sistematis, untuk membuat masyarakat Indonesia menjadi produktif bekerja, dan ada penghasilan, yang ujungnya akan sampai kepada kesejahteraan perubahan sosial”, ujar Siti Nurbaya.

Dengan adanya Perhutanan Sosial sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat, untuk mengelola hutan, menurut Siti Nurbaya, menghapuskan persepsi adanya rakyat yang ilegal di dalam kawasan hutan.

“Bapak presiden berkali-kali menugaskan kepada saya, bahwa saat ini tidak boleh lagi ada atau persepsi rakyat ilegal di dalam hutan, tidak ada yang rakyat yang ilegal di Indonesia..!”, tegas Siti Nurbaya.

Dalam program Perhutanan Sosial, masyarakat mendapatkan status hutan hak untuk mengelola lahan hutan, ataupun melakukan kegiatan usaha berbasis lahan hutan, dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), serta kemitraan kehutanan.

Siti Nurbaya juga menekankan pentingnya corrective action (aksi perbaikan) dalam format implementasi atau operasional program ini. “Semua harus dikoreksi, segala ukuran yang perlu kita koreksi, kita koreksi, baik pemerintah dan swasta, masyarakat sendiri juga bahkan para civil society (komunitas sosial)”, tutur Siti Nurbaya.

Selain itu, Siti Nurbaya juga sangat mengapreasiasi komitmen para pelaku usaha, dalam mendukung program perhutanan sosial ini.

“Saya berterima kasih bahwa mereka (pelaku usaha) juga sekarang berkomitmen, bahwa masyarakat di dalam konsesi hutan, di dalam HTI, harus ditata, harus di administrasi kan dengan baik dalam format perhutanan sosial, sehingga tidak ada lagi istilah ilegal”, lanjut Siti Nurbaya.

Sejak tahun 2007 hingga Oktober 2014 telah tercatat sekitar 449.104,23 hektar hutan sosial, dan dari November 2014 sampai dengan Agustus 2017, telah didistribusikan 604.373,26 hektar, sehingga total sampai saat ini telah terlokasikan sekitar 1.053.477,50 hektar. Adapun sekitar 700 ribu hektar lainnya, sedang dalam perencanaan untuk alokasi selanjutnya.

Terkait hal ini, Siti Nurbaya menyampaikan pentingnya langkah percepatan dengan melibatkan Kementerian terkait dan Pokja Perhutanan Sosial di daerah, sehingga target 12,7 juta hektar alokasi Perhutanan Sosial dapat segera tercapai. “Di tahun 2017 ini , kita lakukan yang harus kita lakukan, tetapi tidak boleh mandeg tidak boleh lamban, meskipun banyak persoalan yang tidak sederhana”, pesan Siti Nurbaya.

Di akhir sambutannya, Siti Nurbaya berpesan, agar Perhutanan Sosial bukan hanya sebagai bentuk akses lahan hutan bagi masyarakat, tetapi juga untuk mengawal ekosistem masyarakat, budaya dan adat secara keseluruhan. Pada kesempatan ini, Siti Nurbaya melakukan peluncuran Sistem Navigasi Perhutanan Sosial, Logo Cagar Biosfer Lore Lindu dan buku Penanganan Konflik Lingkungan karya Gamal Pasha.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Hadi Daryanto menyampaikan, dalam Festival PeSoNa yang akan dilaksanakan hingga tanggal 8 September ini, diikuti oleh 53 partisipan dalam 97 booth, yang terdiri dari kelompok usaha perhutanan sosial, kelompok tani, pelaku usaha, mitra, dan LSM.

“Festival ini sebagai ajang Temu Usaha (seller meet buyer), antara para kelompok tani penghasil produk Perhutanan Sosial non kayu sebagai penjual, dengan calon penyalur atau pembeli”, jelas Hadi Daryanto. Selain pameran dan perlombaan, dalam kegiatan ini juga akan dilaksanakan sarasehan/seminar dan talkshow, serta sajian kuliner nusantara.(*)