Tuesday, November 21, 2017

Dukung Hutan untuk Rakyat, KLHK Tingkatkan Sinergisitas Pengelolaan KPH


Mendukung percepatan proses kelembagaan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan KPH Tingkat Nasional Tahun 2017 di Jakarta (12/09/2017), dengan tema “Kelembagaan KPH Pasca ditetapkannnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”.

Mengawali sambutannya, Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa berbagai kebijakan, pendekatan kerja, dan pembangunan kehutanan saat ini berorientasi keberpihakan pada masyarakat, dengan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan sumberdaya hutan bagi pembangunan.

"Untuk kawasan hutan seperti Indonesia, lebih dari 120 juta hektar, tidak main-main resources yang kita kelola ini harus menjadi sumber daya bagi kesejahteraan rakyat, dengan senantiasa menjaga kelestariannya. Jangan sebaliknya, menjadi sumber penderitaan rakyat, konflik, penindasan, tidak adanya kemerdekaan, dan berbagai hal yang kita saksikan di lapangan dalam kurun waktu yang panjang dari pola kerja masa lalu", tutur Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya juga menegaskan bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang 41 Tahun 1999, maka kelembagaan pengelolaan hutan tingkat tapak sangat tergantung pada penguatan kelembagaan KPH, yang merupakan bagian dari kelembagaan perangkat daerah.

Berkenaan dengan kondisi transisi pemberlakuan UU 23 tahun 2014, dimana penanganan kehutanan menjadi sebagai kewenangan Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Provinsi, (kecuali Tahura dan hutan kota), menurut Siti Nurbaya, pola ini disebut sebagai short arm long finger, artinya beban pelayanan publik di tingkat KPH, dan grab atau cara menangani oleh KPH sampai ke masyarakat harus merangkum dan cukup kuat.

Dalam Rakor KPH kali ini, terdapat beberapa hal yang ingin ditekankan oleh Siti Nurbaya sebagai bahan sinkronisasi, sinergi dan perumusan tindak lanjut, yaitu:
1. Pembentukan Wilayah KPH yang telah ditetapkan Menteri, menjadi
    acuan kerja bagi kelembagaan KPH yang dibentuk.
2. Percepatan pembentukan kelembagaan KPH pasca UU 23 tahun 2014
    tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peningkatan operasionalisasi KPH termasuk peningkatan akses
    masyarakat dalam pengelolaan hutan.
4. Sinergi optimalisasi sumberdaya pendanaan untuk pengelolaan hutan di wilayah KPH.

Pasca UU No.23 tahun 2014, terdapat 18 Provinsi yang dilengkapi dengan Peraturan Gubernur, dengan total jumlah kelembagaan 179 KPH, sedangkan 11 provinsi lainnya sedang menyusun peraturan gubernur pembentukan UPTD KPH. Sampai saat ini, tenaga sumber daya manusia yang terdapat di KPH (s.d. Juli 2017) terdiri dari, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 3.248 orang, Non PNS sebanyak 1.336 orang, dan Bakti Rimbawan: 1.741 orang.

Mendukung operasionalisasi KPH, KLHK telah menyiapkan kebijakan, pendanaan, serta pembagian tugas pembinaan KPH pada tingkat eselon I KLHK, yaitu oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung, Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Di akhir sambutannya, Siti Nurbaya berharap agar Pemerintah Provinsi menjalankan peraturan-peraturan teknis yang telah disiapkan oleh KLHK. "Saya berharap pendekatan operasional yang dipakai ialah mengembangkan sinkronisasi dan membangun sinergi, bukan dalam orientasi proyek, tetapi semangat untuk menghasilkan output dan outcome yang benar-benar berorientasi pada manfaat bagi pemerintah, masyarakat, hutan atas keberadaan dan eksistensi KPH dalam jangka menengah-panjang", pesan Siti Nurbaya.

Sedangkan kepada Para Kepala KPH di seluruh Indonesia, Siti Nurbaya berpesan agar dapat merancang, dan mendesain kegiatan-kegiatan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan (needs) lapangan, serta memperhatikan skala prioritas dan mengacu pada Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang telah disusun.

Selain itu, Kepala KPH agar dapat mendukung program perhutanan sosial (target 12,7 juta ha), reforma agraria, dan redistribusi lahan (land reform), membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis alam dan dengan senantiasa menjaga kelestarian alam kita, serta mendorong industri kayu tanaman rakyat dengan dukungan kerjasama dunia usaha.

"Saya titipkan untuk KPH bisa membantu mendorong jiwa kewirausahaan di tengah masyarakat melalui industri kayu tanaman rakyat", pesan Siti Nurbaya

Semua aktivitas dan orientasi kerja KPH, ditegaskan Siti Nurbaya, harus memperhatikan fungsi alam dan upaya pelestarian. Sebagaimana diketahui, saat ini KPH dengan luas areal terkecil ialah KPH Tarakan di Provinsi Kalimantan Utara, seluas 4.623 Ha dan KPH dengan luas areal terbesar yaitu KPH Murung Raya di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas areal 905.255 Ha.

"Sejalan dengan itu, terus lakukan pengembangan program-proram yang bermanfaat bagi masyarakat. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat serta kerjasama KPH dan masyarakat menjadi unsur penting dalam keberhasilan pengelolaan hutan", pungkas Siti Nurbaya menutup sambutannya.

Dalam kesempatan ini, Rakor KPH turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soemarsono, yang juga memberikan pengarahan kepada peserta Rakor, disamping Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono.(*)