Tuesday, November 21, 2017

Presiden RI: Pemerataan Ekonomi Melalui Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria


Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Konferensi Tenurial Internasional, Rabu (25/10) di Istana Negara. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyerahkan 9 surat keputusan (SK) Hutan Adat untuk masyarakat hukum adat dan 9 SK pengelolaan hutan desa kepada lembaga pengelola hutan desa.

Presiden RI Joko Widodo menegaskan kembali penyediaan alokasi 12,7 juta hektar lahan perhutanan sosial bagi kelompok-kelompok masyarakat marginal. Semangatnya adalah agar lahan dan hutan sebagai sumber daya dapat diakses oleh masyarakat sehingga memberikan nilai ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyat.

“Hari ini kembali kita tegaskan pengakuan hutan adat yang secara keseluruhan ada 9 kelompok masyarakat hukum adat. Kita resmikan pengakuan hutan adatnya dengan area seluas 3.341 ha. Sekaligus pemberian secara langsung hak pengelolaan hutan desa kepada 9 lembaga pengelola hutan desa seluas 80.228 ha. Ini bukan angka yang kecil dan akan kita teruskan”, ucap Presiden saat membuka Konferensi Tenurial Tahun 2017 yang berlangsung mulai tanggal 25 hingga 27 Oktober 2017 di Jakarta.

Target pemerintah dalam bentuk Perhutanan Sosial seluas 12,7 hektar dan Reforma Agraria seluas 9,1 juta hektar merupakan cita-cita dalam semangat Nawa Cita yang ditegaskan dalam RPJMN 2015-2019. Hal ini guna menjawab tantangan beragam pola penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam rakyat secara lestari di perdesaan seperti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah pertanian dan perkebunan, wanatani rakyat dan wilayah adat.

Pada pembukaan konferensi tenurial tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melaporkan perkembangan agenda Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Nawa Cita. Dari alokasi 12,7 juta hektar yang dicita-citakan, untuk periode 2015-2019 secara realistis dapat diproyeksikan target realistisnya hingga tahun 2019 seluas 4,38 juta hektar.

“Hingga saat ini telah direalisasikan alokasi lahan bagi masyarakat seluas 1.08 juta ha diantaranya 509.5656,7 hektar berupa hutan desa atau nagari dan hutan adat, serta masih dalam proses penyelesaian seluas 960 ribu hektar. Dengan demikian kita sudah akan segera menyelesaikan lagi seluas 960 ribu ha tersebut dan berarti akan direalisasikan seluas 2,04 juta hektar” jelas Menteri Siti.

Sementara itu, dalam catatan KLHK untuk alokasi Reforma Agraria, dari target 4,1 juta hektar berasal dari kawasan hutan, telah dilepaskan kawasan hutan sampai dengan bulan Juli 2017 seluas 750.123 hektar. Bersumber dari: 20% pelepasan 167 unit usaha kebun atau 375.123 hektar; dari 62 unit pemukiman dan fasilitas umum, fasilitas sosial daerah transmigrsi seluas 50.708 hektar, serta dari pemukiman dan lahan garapan masyarakat seluas 205.004 hektar, pelepasan melalui revisi tata ruang karena alokasi pemukiman yaitu di NTT seluas 54.163 ha dan di Riau seluas 65.125,32 hektar.

Alokasi untuk Perhutanan Sosial seluas 12,7 hektar dan Reforma Agraria seluas 9,1 juta hektar guna menjawab tantangan beragam pola penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam rakyat secara lestari di perdesaan.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesannya kepada para penerima hak kelola hutan agar sesegera mungkin membuat perencanaan bisnis dan konservasi lahan hutan yang telah diterimanya. Presiden tidak menginginkan lahan-lahan perhutanan sosial yang hak pengelolaannya telah diberikan menjadi percuma karena tidak digarap dengan produktif.

"Jangan sampai ini sudah diserahkan kemudian hutannya tidak produktif jadi percuma. Kita menyerahkan ini tujuannya jelas agar hutan ini produktif, entah untuk hutan wisata, pemanfaatan sumber daya alam, dan bisa memberikan pendapatan kepada masyarakat di sekitar hutan ini”, tutur Presiden. (*)