Tuesday, November 21, 2017

Presiden Jokowi Serahkan SK Program Perhutanan Sosial untuk Rakyat


Setelah Provinsi Jawa Barat, Presiden Joko Widodo melakukan pengecekan lapangan program terpadu Perhutanan Sosial ke Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Desa Brani Wetan, Kabupaten Probolinggo, Kamis (2/11/2017).

Dalam kesempatan ini diserahkan sebanyak lima Surat Keputusan (SK) yang menegaskan pemanfaatan hutan kawasan hutan negara, untuk dapat diakses oleh petani Probolinggo serta surat keputusan tentang pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan LMDH dari Lumajang dan Jember.

Dengan didampingi Menteri LHK Siti Nurbaya, Presiden Joko Widodo menyerahkan lima SK yang terdiri dari :
  1. SK ijin pemanfaatan hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Ranu Makmur, seluas ±198 Ha bagi 45 KK;
  2. SK izin pemanfaatan hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Alam Subur, Kelompok Tani Rimba Tani Lestari, Kelompok Tani Sumber Rejeki dan Kelompok Tani Lestari, seluas ± 552 Ha bagi 265 KK.
  3. SK ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Tunas Harapan, Kelompok Tani Bumi Asri, Kelompok Tani Wani Makmur, Kelompok Tani Alas Subur, dan Kelompok Tani Sumber Puring, seluas ± 934 Ha bagi 376 KK.
  4. SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) antara Kelompok Tani Hutan (KTH) Jati Mulyo dengan Perum Perhutani KPH Jember, seluas ± 612,04 Ha bagi 125 KK.
  5. SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan antara LMDH Wono Lestari dengan Perum Perhutani KPH Probolinggo seluas ± 940 Ha bagi 367 KK.

Penyerahan SK pengelolaan hutan sosial merupakan aksi nyata Pemerintah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi, melalui akses kelola masyarakat terhadap hutan. Presiden Joko Widodo mengingatkan agar kelompok tani dapat memanfaatkan izin mengelola hutan dengan produktif.

“Izin ini dapat digunakan sampai 35 tahun dan bila dikelola dengan baik, maka dapat diperpanjang sampai 70 tahun, jadi silahkan digunakan sebaik-baiknya oleh kelompok tani," tegas Presiden.

Dalam laporan Menteri LHK Siti Nurbaya dijelaskan, Perhutanan Sosial di Indonesia telah mencapai areal seluas 1,09 juta ha sampai dengan 31 Oktober 2017, dan data itu belum termasuk di Pulau Jawa. Sampai dengan saat ini sudah didata kelompok dan LMDH di Jawa sebanyak 48 unit yang sedang diproses sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan.

Hingga akhir Desember mendatang, direncanakan akan terlaksana pengecekan lapangan Perhutanan Sosial oleh Presiden Joko Widodo yang mencakup tidak kurang dari 48 kelompok dengan areal seluas sekitar 46 ribu ha di Pulau Jawa. Jumlah ini masih terus berkembang, dengan usulan masyarakat dan pemeriksaan lapangan oleh KLHK, Perhutani, dan Bank Mandiri (Jabar), BRI (Jateng), dan BNI (Jatim) menurut kelayakan areal yang ada atau diusulkan.

"Beberapa wilayah sudah tercatat tidak kurang dari 30 kabupaten di Pulau Jawa dan masih terus bertambah. Selain itu juga untuk wilayah di Sumatera seperti Sumut dan Riau serta Sumsel, juga di Jambi Babel dan Sulteng. Bapak Presiden telah memeriksa atau in-cognito di Kalteng dan Kalsel," ungkap Siti Nurbaya.

Data KLHK menunjukkan hingga saat ini usulan di luar Jawa sudah masuk dan dalam proses di KLHK seluas 960 ribu ha. Diperkirakan bisa lebih karena setiap hari ada usulan yang masuk untuk Perhutanan Sosial.

Dalam kesempatan yang sama juga diserahkan Kartu Tani dan kredit KUR, serta CSR dari Bank BNI berupa pompa air, traktor tangan, sarana pendidikan/bangunan Sekolah Dasar (SD). Selain itu juga diserahkan bantuan bibit 1,2 ton dari Kementerian Pertanian, bantuan bibit Sengon dari Perhutani dan bantun sembako dari Presiden Joko Widodo untuk masyarakat. (*)