Monday, July 16, 2018

Presiden Jokowi Pimpin Penanaman Ribuan Pohon di Gunung Kidul, Yogyakarta

 

Memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN) Tahun 2017, Presiden Joko Widodo hadiri penanaman yang diselenggarakan oleh KLHK, di Gunung Kidul, Provinsi D.I. Yogyakarta (09/12/2017). Dalam kegiatan yang bertema "Kerja Bersama: Makmurkan Rakyat, Lestarikan Alam" ini, Presiden berpesan agar pelaksanaan penanaman mulai dari pemilihan jenis, penentuan lokasi, hingga pemeliharaan, harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek keilmuan.

Presiden juga menyerukan kepada seluruh masyarakat agar melakukan penanaman pohon sebanyak 25 batang setiap orang selama hidup. Selain untuk penyedia udara bersih, penanaman pohon juga merupakan salah satu upaya rehabilitasi hutan dan pemulihan lahan kritis, yang saat ini masih cukup luas.

“Rehabilitasi dan pemulihan lahan kritis, harus dilakukan dengan menggunakan bibit-bibit tanaman yang bernilai ekonomi tinggi, bagi peningkatan pendapatan masyarakat, dan berfungsi baik untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun”, pesan Presiden.

Presiden menambahkan penanaman pohon ini memang kegiatan yang berdampak pada kelestarian lingkungan apabila diikuti dengan pemeliharaannya.
“Saya berharap jangan hanya menanam pohonnya saja yang semangat, tetapi juga pemeliharaannya”, tukas Presiden.
Adapun tema penanaman yang diangkat KLHK kali ini mengandung arti bahwa pengelolaan hutan dan lahan tidak lepas dari keterlibatan seluruh pihak, baik instansi pemerintah, pelaku usaha, organisasi massa, dan masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan hutan dan lahan.

Sebagaimana arahan Presiden, bahwa pengelolaan hutan dan lahan harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, seiring dengan peningkatan produktivitas hutan dan lahan serta terpeliharanya kelestarian alam.

“Paradigma pengelolaan hutan diubah dengan pemberian akses legal kepada masyarakat, dan aset legal melalui Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Target TORA seluas 4,1 juta hektar dan akses seluas 12,7 juta hektar ini, agar dapat direalisasikan tepat waktu”, Presiden kembali mengingatkan.

Mendukung pernyataan Presiden, Menteri LHK Siti Nurbaya juga menyampaikan bahwa saat ini, KLHK sedang menggalakan pembangunan hutan serba guna, yaitu hutan dengan menggabungkan fungsi lindung dan produksi berupa hutan tanaman, yang tidak hanya menghasilkan kayu, namun juga hasil hutan bukan kayu berupa buah-buahan dan hasil ikutan lainnya, serta jasa lingkungan seperti pariwisata, air, dan karbon, baik di kawasan hutan maupun di areal penggunaan lain.

“Program pembangunan hutan serba guna juga dapat menjadi model pembangunan hutan di areal kegiatan perhutanan sosial, sehingga terbangun hutan yang lestari sekaligus meningkatkan pendapatan bagi masyarakat”, tutur Menetri LHK Siti Nurbaya.

Selain itu, Menteri LHK Siti Nurbaya juga mengungkapkan, dukungan dari Pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan lahan pembangunan hutan serba guna ini, serta program perhutanan sosial, akan sangat berarti bagi percepatan perluasan penutupan lahan secara ideal, untuk terciptanya lingkungan yang baik, sejuk, bersih dan sehat.

Menteri LHK juga berharap agar para Kepala Daerah mengajak masyarakat untuk mendukung program penanaman ini, dan KLHK siap untuk mendukung kebutuhan bibit yang dapat diperoleh secara gratis. Selain itu, Menteri LHK Siti Nurbaya juga meminta BUMN, BUMD, dan BUMS agar dapat ikut terlibat secara nyata dan mandiri dalam mendukung program penanaman ini.

Seperti yang sudah dilakukan pada tahun 2016 lalu yaitu lomba “Penanaman dan Pemeliharaan Pohon Tingkat Nasional 2016” yang akhirnya mencetuskan banyak pemenang dari kalangan pejabat publik yang berdampak pada lingkungan daerah yang dipimpinnya. Demikian juga keputusan Menteri LHK Siti Nurbaya tentang  “Penerimaan Penghargaan Penanaman dan Pemeliharaan Pohon  Tahun 2017” dari kalangan tokoh masyarakat, kelompok tani, maupun para pelaku usaha yang dinilai berperan penting dalam menyukseskan gerakan penanaman dan pemeliharaan pohon.


Penetepan pemenang dan keputusan penerimaan penghargaan langsung berdasarkan ketentuan Menteri LHK Siti Nurbaya, dan berikut adalah nama dari para pemenang Penanaman dan Pemeliharaan Pohon Tingkat Nasional 2016, dari kalangan kepada daerah;

1. Longki Djanggola - Gubernur Sulawesi Tengah
2. Sahbirin Noor - Gubernur Kalimantan Selatan
3. Tengku Erry Nuradi - Gubernur Sumatera Utara
4. Samsul Hadi - Bupati Tanggamus, Lampung
5. Hj. Badingah - Bupati Gunungkidul, DIY
6. Putu Agus Suradnyana - Bupati Buleleng, Bali
7. Usman Abdullah - Walikota Langsa, Aceh
8. Nazmi Adhani - Walikota Banjarbaru, Kalsel
9. Ec Lamberthus Jitmau - Walikota Sorong, Papua Barat

Sementara nama penerima Penghargaan Penanaman dan Pemeliharaan Pohon Tahun 2017, dari kalangan tokoh masyarakat, kelompok tani, dan pelaku usaha adalah sebagai berikut;

1. Kelompok Tani Insan Jaya Abadi, Desa Talang Bulawan, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan
2. Kelompok Tani Hijau Lestari, Desa Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
3. Kelompok Tani Sekarwangi, Desa Ringin Pitu, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
4. Kelompok Masyarakat Koperasi Notowono, Kabupaten Bantul, DIY
5. Akhmad Tamarudin (Tokoh Masyarakat), Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah
6. Ni Luh Kartini, Universitas Udayana, Bali
7. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Batutegi Lampung
8. PT. Mahakam Sumber Jaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
9. PT. Tunas Inti Abadi, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
10. PT. Tirta Investama, Jakarta

Dengan adanya lomba penanaman pohon dalam kaitan untuk melestarikan lingkungan, diharapkan mampu memotivasi dan memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya penanaman pohon demi kelestarian lingkungan di masa depan.

Upaya tersebut berkenan dengan prediksi deficit air di Pulau Jawa dan Bali pada tahun 2020 nanti, Menteri LHK Siti Nurbaya menekankan pentingnya penanaman pohon, dalam rangka membangun dan memelihara hutan, sehingga terbangun banyak hutan yang berfungsi sebagai green dam serta memberi manfaat perlindungan keanekaragaman hayati, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penyerapan karbon.

“Kami meminta kepada para pihak untuk menjaga lahan-lahan yang berfungsi lindung, seperti hutan lindung, sempadan sungai, sempadan danau, daerah sekitar mata air, daerah resapan air, daerah rawan bencana, lahan yang mempunyai kelerengan di atas 40%, dan kawasan pantai berhutan bakau”, ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, menyikapi bencana longsor dan banjir yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia.

Upaya tersebut, menurut Menteri LHK Siti Nurbaya, dapat diatasi dengan melakukan penanaman pohon yang mempunyai kemampuan menyimpan air seperti beringin, aren, randu, bambu, trembesi, gayam, kluwak, dan lain-lain.

Penanaman di Gunung Kidul melibatkan sebanya 3000 orang peserta, dengan 45.000 pohon yang ditanam pada lahan seluas 15 hektar. Sejumlah Pejabat Kementerian/Lembaga juga turut hadir dalam acara ini, antara lain jajaran Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/ Kota DIY Yogyakarta.

Sementara itu, bertepatan dengan Hari Antikorupsi Internasional, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa, sektor hutan dan kehutanan menjadi salah satu sasaran tindak pidana korupsi, sehingga Presiden meminta agar dapat seluruh stakeholder dapat mempertegas komitmen, memperbaiki good forest governance, dan mewujudkan tindakan nyata pengawasan, pencegahan, penindakan terhadap praktik-praktik korupsi. (*)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals

Materi Paparan kepada Peserta Lemhannas PPRA LVIII
Jakarta, 12 Juli 2018



















































































































































































...

Read More...
Saham Freeport Dikuasai Indonesia, Lingkungan Makin Terjaga

Pemerintah melalui PT Inalum (Persero) resmi memiliki 51 % saham Freeport Indonesia. Proses pengambil alihan mayoritas saham Freeport merupakan amanat Presiden Joko Widodo, dengan melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

''Melalui penguasaan saham mayoritas PTFI oleh Inalum, pemerintah mengharapkan kualitas pengelolaan lingkungan PTFI dapat terus ditingkatkan,'' tegas Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar.

''Kita akan terus mengawal dan menjaga dari aspek lingkungan,'' tambahnya.

Hal ini disampaikan Menteri Siti dalam acara penandatanganan Pokok-pokok Kesepakatan Divestasi Saham atau Heads of Agreement (HoA) antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Freeport McMoran (FCX), PT Freeport Indonesia (PTFI), Rio Tinto Indonesian Holdings Limited, dan Rio Tinto Nominees Limited, Kamis (12/7) di Jakarta.

Aspek lingkungan memang menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menyelesaikan divestasi saham. Menteri Siti sejak awal telah menurunkan tim khusus mengawal kesepakatan bidang lingkungan dengan Freeport. Kepatuhan lingkungan menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi pihak perusahaan.

''Selain mengendalikan limbah tailing secara ramah lingkungan, PTFI agar dapat mencari terobosan untuk pemanfaatan limbah tailing sebagai bahan baku industri, sehingga tidak hanya bermanfaat bagi PTFI, tetapi juga bermanfaat bagi industri lainnya,'' tegas Menteri Siti.

Meski sempat berjalan alot, namun berbagai upaya Pemerintah melalui KLHK dan Freeport akhirnya telah menemukan titik kesepakatan bersama.

''Kami meyakini bahwa PTFI sebagai salah...

Read More...

Ajakan mengelola kekayaan alam Indonesia demi suksesnya pembangunan yang berkelanjutan disampaikan Menteri LHK, Siti Nurbaya saat memberikan ceramah kepada seratus orang peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan 58 (PPRA LVIII) Lemhanas RI di Gedung Pancagatra Lemhanas RI (12/7).

Partisipasi publik dalam pengelolaan sumber kekayaan alam sangat penting, sehingga pemerintah sebagai operator penyelenggara negara harus mau memfasilitasi partisipasi publik. Dari partisipasi publik yang baik, maka pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan akan semakin mudah diwujudkan.

"Partisipasi publik dalam masalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus lebih luas, pemerintah harus lebih banyak mendengar masyarakat yang bisa berasal dari berbagai sumber seperti dari LSM, perwakilan akademisi, dan aktivis, jadi pemerintahan itu harus terbuka, sehingga di dalam operasionalnya dapat diketahui oleh para stakeholdernya," jelas Siti.

Fakta bahwa Indonesia adalah wilayah yang begitu besar juga merupakan sebuah tantangan bagi pengelolaan sumber daya alam. Jika dibandingkan dengan Benua Eropa bentang wilayahnya sama dengan bentang dari Spanyol disebelah Barat hingga Armenia di timur. Oleh karena itu sumber daya alam yang terkandung di wilayah Indonesia harus dikelola dengan usaha yang lebih keras oleh seluruh komponen negara.

"Rentang kendali Indonesia sangat luas setara jarak dari Spanyol hingga ujung Armenia, bentuk kepulauan juga menambah kerumitan, sehingga diperlukan integrasi antar komponen negara yaitu rakyat, pemerintah dan wilayah," ujar Siti.

Kemudian untuk menjamin pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan kuncinya...

Read More...

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan soft launching buku, The State of Indonesia’s Forests 2018, yang merupakan kumpulan dari perkembangan atau proses kerja yang telah dilakukan oleh kementerian ini selama 3,5 tahun terakhir dalam penerbitan kebijakan-kebijakan yang mengatur pengelolaan hutan di Indonesia.

Buku ini dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, untuk memberikan informasi kepada komunitas global mengenai keadaan hutan Indonesia dan mengenai upaya Pemerintah Indonesia untuk mendemokratisasi alokasi sumber daya hutan, untuk mencegah dan mengelola deforestasi dan degradasi sumber daya hutan, dan untuk memastikan keadilan lingkungan dan kesetaraan kesempatan bagi semua anggota komunitas di Indonesia, termasuk komunitas Adat.

Indonesia, selama 10 tahun terakhir belum pernah secara resmi mengeluarkan informasi tentang kondisi hutannya kepada dunia internasional. Baru pada era ini, secara terbuka Indonesia menuliskan data terkini terkait kondisi kehutanan bangsa ini.

“Saya melihat bahwa ada keperluan yang cukup mendesak bagi Indonesia menjelaskan kepada dunia internasional, bagaimana posisi hutan Indonesia terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang membawa banyak perubahan yang diambil oleh Presiden Jokowi," ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya

Siti juga berujar bahwa selama ini penulisan dan dokumentasi tentang banyak hal yang telah dikerjakan oleh Pemerintah dalam mengelola sektor kehutanan Indonesia sangat kurang, hal ini menyebabkan dunia internasional mudah untuk memojokkan kita dengan argumentasi negatif tentang pengelolaan hutan di Indonesia.
Read More...

Inovasi Perhutanan Sosial dan TORA Sejahterakan Masyarakat

Menteri LHK, Siti Nurbaya menyampaikan inovasi dan solusi yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sumber daya khususnya bidang kehutanan di Indonesia. Pada sesi High Level Talkshow, pada acara Indonesia Development Forum 2018 di Jakarta (10/7/2017), Menteri Siti mengungkapkan bahwa ketika pertama kali Presiden Joko Widodo masuk, yang didorong pertama kali adalah National Competitiveness atau daya saing. Menurut Menteri Siti, elemen pokok daya saing adalah sumber daya, manajemen dan inovasi.

“Selama ini kita hanya bicara soal sumber daya saja, potensi saja, kita kadang-kadang luput di manajemen”, terang Menteri Siti. Contoh positif dalam perubahan manajemen pada era pemerintahan saat ini adalah bagaimana prosedur perijinan yang dahulu sulit dan lama, dapat dipangkas dan dipermudah.

Menyoal tentang inovasi, Menteri Siti mencontohkan suksesnya inovasi yang berasal dari masyarakat sekitar kawasan hutan di Kalibiru, Kulonprogo, Yogyakarta. Kalibiru adalah salah satu contoh pemanfaatan kawasan hutan melalui program Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Suksesnya Kalibiru ini menginspirasi daerah-daerah lain untuk mengembangkan hal yang sama.

Luas hutan Indonesia saat Belanda berkuasa adalah sekitar 140 juta Ha, dan pada saat ini adalah 126 juta Ha. Pengurangan itu sebenarnya dilepas ke masyarakat untuk dimanfaatkan. Kondisi pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan saat ini terdapat sekitar 42,25 juta Ha areal yang diberi izin konsesi baik untuk...

Read More...
Indonesia-Korea Tingkatkan Kerjasama Bilateral Bidang Kehutanan

Menteri LHK Siti Nurbaya menerima kunjungan Menteri Forest Service Korea Dr. Kim Jaehyun di Kantor Kementerian LHK Jakarta. Kunjungan ini adalah pertemuan bilateral ke-23 Komite Kerjasama Bidang Kehutanan Indonesia-Korea (The 23rd Meeting of Indonesia-Korea Forest Cooperative Commitee).

Siti Nurbaya berharap hubungan bilateral Indonesia Korea dalam bidang kehutanan dapat terus ditingkatkan. Dalam pertemuan bilateral tersebut dibahas beberapa agenda terkait perhutanan sosial, hutan rekreasi dan ekowisata, pengelolaan lahan gambut, konservasi bibit, dan investasi kehutanan.

Indonesia dan Korea telah lama menjalin kerjasama. Pada bidang rekreasi hutan dan ekowisata tercatat kerjasama pada 2013 pembangunan Sentul Eco Edu Tourism Forest, lalu pada 2018 membangun Tunak Recreation Center di Taman Wisata Alam Gunung Tunak dan membangun Rumah Korea di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

"Saya sangat mengapresiasi progres, kontribusi dan improvement yang sudah kita lakukan bersama dibidang Kehutanan, seperti improvement pada pengolahan biomasa menjadi wood pellet di Jawa Tengah, Recreation service di TWA Gunung Tunak, dan pembangunan Sentul Eco Edu Tourism Forest," ujar Siti.

Sementara itu Menteri Forest Service Korea Dr. Kim Jaehyun menyatakan bahwa kerjasama Korea dengan Indonesia adalah kerjasama yang penting karenanya harus dipertahankan.

"Ibarat pohon saya ingin menumbuhkan persaudaraan dan rasa kebersamaan antar kedua negara sebagai pupuk untuk memperkuat kerjasama kedepannya," ujar Dr. Kim.

Dr. Kim menegaskan harapannya agar kedepannya kedua negara bisa bekerjasama lebih banyak lagi terutama di bidang pendidikan/research...

Read More...
Menteri LHK: Melalui Hutan Adat, Jangan Lagi Kejar Rakyat!

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menegaskan pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berpihak pada kepentingan rakyat. Salah satu wujud nyatanya melalui program Perhutanan Sosial Hutan Adat.

Kini tak boleh lagi ada rakyat yang dikejar-kejar aparat. Karena pemerintah telah memberi ruang bagi masyarakat hutan adat yang dulunya belum mendapat haknya. Ini disampaikan Menteri Siti saat berkunjung ke Desa Kemantan, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Jambi.

"Gak boleh lagi ada rakyat dikejar dalam hutan. Gak boleh lagi! Harus diatur yang baik. Harus diberi jalannya, harus diberi aturan main yang tepat. Gak semua hal harus dikejar-kejar aparat. Tidak seperti itu," tegas Menteri Siti dalam rilis yang disampaikan pada media, Sabtu (7/7/2018).

Menurut Menteri Siti, pesan khusus itu juga disampaikan Presiden Joko Widodo setelah meresmikan masyarakat hutan adat pada 30 Desember 2016 lalu.

"Menurut Bapak Presiden, Sekarang dimasa kepemimpinan beliau, saat yang tepat untuk mempertegas kewenangan masyarakat akan hutan. (Masyarakat) harus diberikan tata aturan main yang tepat menurut peraturan perundangan," katanya.

Hutan adat Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci, merupakan hutan adat pertama yang diresmikan di Indonesia. Menteri Siti sangat berterimakasih pada pemerintah daerah, dan masyarakat dalam program Perhutanan Sosial. Ia juga mengapresiasi para aktivis lingkungan yang selama ini mendampingi masyarakat mengelola hutan adatnya.

Melalui program Perhutanan Sosial, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses legal mengelola hutan, namun juga diberi ruang berusaha. Pemerintah ikut bantu...

Read More...
Kunjungi TPS, Menteri Siti Ingatkan Soal Kebersihan

 Berbaju kemeja putih, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya terlihat mengunjungi sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Bogor, Rabu (27/6). Hari ini merupakan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak di Indonesia.

Menteri Siti terlihat santai berbaur dengan masyarakat saat mendatangi tiga lokasi TPS berbeda. Pada kesempatan ini ia meninjau kebersihan tiap TPS. Tak lupa pada petugas, Menteri Siti mengingatkan agar menyediakan tempat sampah sehingga warga tidak buang sampah sembarangan.

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah TPS 3,4 dan 5 di SDN Otista Bogor. Selanjutnya di TPS 19 Lebak Kantin. Di lokasi ini, sang menteri dibuat takjub dengan dekorasi TPS bernuansa piala dunia Rusia.

"Keren ya TPSnya dibuat gaya piala dunia," ujar Menteri Siti pada warga yang datang mencoblos.

Dari lokasi itu, Menteri Siti berpindah ke TPS 17 SDN Baranangsiang, Bogor Tengah.

Dari balik jendela sekolah, mantan  Sekjen Depdagri itu menyaksikan proses pencoblosan.

Di sekolah itu, Menteri Siti sempat melihat hasil karya siswa berupa hiasan daur ulang dari sampah.

Dia juga memuji taman dan sejumlah poster tentang perlindungan satwa yang ditempel pihak sekolah Adiwiyata tersebut.

"Bagus ya TPS nya di dalam sini jadi lebih tertib, sekolahnya juga bersih. Ini karya muridnya juga kreatif," imbuh Menteri Siti.

Sebelumnya di akun Instagram-nya Menteri Siti menulis pesan pada masyarakat seputar pilkada serentak.

Dia mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak suaranya bagi calon pemimpin yang tepat.

"Saat di bilik  suara di situlah kita memberikan...

Read More...
KLHK Lakukan Patroli Sampah di Jalur Mudik

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya melakukan edukasi pemudik terutama yang menggunakan jalur darat untuk ramah lingkungan. Edukasi dilakukan dengan melibatkan Pemda, Jasa Marga, dan Polres melakukan patroli sampah di sepanjang jalur mudik.

"Tujuan edukasi mengajak masyarakat ikut mengelola sampah secara benar. Polanya tim KLHK bersama tim Jasa Marga/jasa marga properti, serta tim Dinas LH bersama-sama dalam patroli di jalur mudik," ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya, Senin (18/6/2018).

Ia telah menugaskan Direktur Jenderal Pengolahan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, mengawal langsung langkah ini di lapangan.  Rapat-rapat dengan Polres, Dinas LH dan Jasa Marga dilaksanakan.
Beberapa catatan telah diberikan setelah Menteri Siti langsung melakukan peninjauan ke beberapa rest area jalan tol Jakarta-Cikampek pada H-2 Idul Fitri lalu.

"Koordinasi terus dilakukan Dirjen dan Direktur. Patroli sampah bersama akan dilaksanakan pada tempat-tempat rest area dan juga sepanjang jalan tol pada lokasi-lokasi spontan tempat masyarakat berhenti dan istirahat," kata Menteri Siti.

Pola ini nantinya terus dilakukan secara konsisten, dengan harapan perlahan bisa membentuk budaya bersih di kalangan masyarakat. Terlebih lagi pemerintah butuh dukungan serius untuk mewujudkan target ambisius Indonesia bebas sampah 2020.

Kesadaran dan upaya 3R (Reduce, reuse, recycle atau pembatasan, guna ulang, dan daur ulang) patut ditingkatkan di masyarakat. Hal ini penting sekali untuk bisa merefleksikan bahwa kita bisa punya budaya yang lebih baik, budaya bersih dan sehat. Read More...

Hari Raya Kedua, Menteri LHK Pantau Karhutla dari Udara

 Meski masih dalam suasana libur lebaran, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar sudah langsung turun ke lapangan memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

"Selain mengawasi laporan Karhutla setiap hari, saya kemarin memantau penanganan Karhutla dengan melakukan flyover ke beberapa daerah," kata Menteri Siti, Minggu (17/6/2018).

Pemantauan lewat udara yang dilakukan pada akhir pekan, atau hari kedua Idul Fitri ini meliputi beberapa titik rawan karhutla di wilayah Sumatera.

Menteri Siti mengucapkan terimakasih atas dedikasi anggota Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan jajaran terkait lainnya yang bahu membahu tanpa kenal lelah mengatasi Karhutla di musim kemarau seperti saat ini.

"Meski masih dalam suasana libur lebaran, namun tim lapangan ini tetap bekerja keras menjaga Indonesia bebas bencana asap. Saya sangat berterimakasih pada mereka," katanya.

Dalam beberapa hari ini kata Menteri Siti, Daops Manggala Agni intens melakukan pemadaman Karhutla di Aceh Selatan, dibantu Manggala Agni Daops Sibolangit.

"Alhamdulillah titik api sudah mati. Karhutla di Ketapang, Kalbar, juga berhasil diatasi. Namun begitu Daops Manggala Agni tetap saya minta waspada," katanya.

Tim udara sudah standby di beberapa Provinsi rawan, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Per tanggal 16 Juni 2018, sudah ada 17 unit helikopter water boombing siaga di 4 Provinsi yang telah menetapkan status darurat. Heli yang sudah siaga merupakan unit dari KLHK, BNPB, TNI AU, dan pihak swasta lainnya.

Adapun water boombing yang telah dilakukan,...

Read More...