Wednesday, January 24, 2018

KLHK Tegas, Korporasi Tertib, Indonesia Bebas Karhutla

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, menegakkan aturan hukum yang tegas pada kasus-kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), serta kasus lingkungan lainnya.

Penegakan hukum kini tidak lagi menyasar pelaku 'kelas teri', namun juga kalangan korporasi yang dinilai lalai menjaga lahan konsesi. Hasilnya positif,  kini korporasi kian tertib dan mulai menunjukkan perbaikan lingkungan hidup ke arah yang lebih baik dalam menjalankan bisnis mereka.

Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan bahwa penegakan hukum bagi korporasi yang terlibat Karhutla, dilakukan secara bertingkat, baik secara administrasi, pidana, maupun perdata.

''Menteri LHK Siti Nurbaya sangat berkomitmen dan konsisten menegakkan hukum yang tegas pada pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk yang dilakukan oleh korporasi,'' ujar Rasio Ridho, dalam rilis pada media, Sabtu (6/1/2018).

"Kini dengan berbagai pendekatan hukum yang kita lakukan, mulai menunjukkan ketaatan korporasi untuk ikut sama-sama menjaga hutan dan lingkungan hidup," tambahnya.

Gugatan hukum yang dilakukan KLHK perdata pada korporasi, dilakukan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Untuk penyelesaian gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan, ada 13 perusahaan yang digugat KLHK dengan 70 persen kasus dimenangkan. Sedangkan 30 persen kasus lainnya masih proses persidangan dan upaya hukum di tingkat peradilan. Dari 13 perusahaan ini, 10 di antaranya terlibat kasus Karhutla, dan kasus-kasus lingkungan.

''Nilai total ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan tetap, mencapai Rp16,9 Triliun, dan potensi PNBP mencapai Rp47,7 Triliun,'' ungkap Rasio Ridho.

Untuk penyelesaian gugatan perdata lingkungan hidup di luar pengadilan, total perusahaan yang masuk mencapai 222, dengan total kesepakatan 106 kasus. Prinsip pendekatan pembinaan kepada pelaku usaha menjadi pilihan Menteri LHK Siti Nurbaya.

Oleh karenanya penerapan sanksi administrasi lebih dikedepankan termasuk bila harus cukup keras khususnya terkait Karhutla. Selama periode 2015-2017 telah dilakukan 29 sanksi paksaan pemerintah, 16 pembekuan izin, dan 3 pencabutan izin.
Untuk kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup lainnya, pada periode yang sama telah diberikan 23 teguran tertulis, 187 sanksi paksaan pemerintah, 1 pembekuan izin, dan 5 pencabutan izin. Sementara untuk kerusakan ekosistem gambut, telah diberikan 5 sanksi paksaan pemerintah.

Meski mendapat tantangan bahkan perlawanan, tercatat sebanyak 392 kasus hukum terkait lingkungan hidup dan kehutanan sepanjang tahun 2015-2017 berhasil sampai ke persidangan (P21).

Diantaranya 11 kasus pencemaran lingkungan hidup, 2 kasus kebakaran hutan dan lahan, 171 kasus illegal logging, 142 kasus kejahatan TSL, dan 66 kasus perambahan hutan.

Ditjen Gakkum KLHK kata Rasio Ridho, juga melakukan berbagai pengawasan kerusakan ekosistem gambut. Sepanjang tahun 2015-2017, telah dilakukan pengawasan pada 16 izin dan 6 perusahaan.

Khusus untuk kasus Karhutla, dilakukan pengawasan pada 262 izin, dan 88 perusahaan. Sedangkan untuk pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup lainnya, telah diawasi 1.040 izin, dan 294 perusahaan.

Masih dalam periode yang sama, pengaduan yang masuk ke Ditjen Gakkum mencapai 1.738 dan semua pengaduan ditangani 100 persen. 316 pengaduan melalui rekomendasi penegakan hukum, dan 1.288 pengaduan melalui rekomendasi tindak lanjut.

''Bu Menteri sangat konsisten dalam menerapkan hukum lingkungan, dan itu sangat efektif menekan angka kejahatan lingkungan, khususnya Karhutla,'' tegas Rasio Ridho.

*Bukti Ketegasan Presiden Jokowi.

Setelah rutin mengalami Karhutla selama puluhan tahun, Indonesia mencatatkan babak baru. Di tengah ancaman perubahan iklim yang dirasakan banyak negara di dunia, Indonesia berhasil menghindari bencana Karhutla dan asap selama 2 tahun berturut-turut.

Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia selama bertahun-tahun dihadapkan pada bencana Karhutla, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Kegiatan ekonomi terhenti, masyarakat Indonesia sampai negara tetangga terpapar asap berbahaya, dan lingkungan hidup menjadi rusak.

Melalui akun media sosial miliknya, Presiden Jokowi menjelaskan pemerintah tidak ingin bencana yang sama terus berulang. Karena itu dilakukan berbagai pembenahan sistem mengantisipasi kebakaran.

''Pemerintah juga menegakkan hukum yang tegas kepada pelaku perusakan lingkungan hidup. Baik berupa sanksi administrasi, perdata sampai pidana,'' tegas Presiden.

Tidak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan berbagai regulasi perlindungan gambut, memberlakukan siaga darurat dan sistem terpadu penanganan Karhutla dari pusat hingga ke daerah.

''Alhamdulillah, tahun ini kita merasakan perubahan besar. Luas areal karhutla menurun 98 persen dibandingkan Karhutla terbesar tahun 2015,'' kata Presiden Jokowi menjelang akhir tahun 2017 lalu.(*)