Saturday, May 26, 2018

Undang Netizen Hingga Swasta, Menteri LHK Gelar Diskusi Terbuka

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengawali tahun 2018 dengan merangkul berbagai elemen masyarakat, untuk berdiskusi secara terbuka dalam acara Environmental Outlook 2018.

Acara yang mengangkat tema 'Bergerak Menuju Keadilan Sosial dan Ekologis Untuk Kesejahteraan dan Kelestarian', dilaksanakan di Manggala Wanabhakti Jakarta, dari tanggal 15-19 Januari mendatang.

Menteri Siti berharap dari acara ini dapat melahirkan formulasi konkrit bagi Kementerian, untuk melangkah kedepan melalui masukan-masukan dari para stakeholder.

''Formulasi ini nantinya dianalisis, dirumuskan menjadi program, dilaksakan dan dievaluasi. Semua berlangsung sekaligus,'' ujar Menteri Siti saat membuka acara, Senin (15/01/2018).

Nantinya hasil dari acara Environmental Outlook 2018, akan berjalan beriringan dengan berbagai program kerja prioritas yang telah ditetapkan KLHK sebelumnya.

Dalam kesempatan ini, KLHK mengundang banyak pihak terkait, seperti aktivis lingkungan, sektor swasta, akademisi, jurnalis dan netizen, serta berbagai komunitas. Kegiatan ini kata Menteri Siti, sebagai bentuk keterbukaan KLHK dan implementasi konsep kemitraan.
 
Sedangkan terkait kompleksnya permasalahan lingkungan yang tengah dihadapi, berbagai aspek struktural birokratis, teknokrasi dan kontitusi, serta pola-pola aspiratif, akan terus dikembangkan.

''Seperti digunakannya instrumen kebijakan, perijinan sebagai pengawasan, dan  kunjungan yang intens ke lapangan sebagai evaluasi,'' jelasnya.

KLHK katanya sangat memperhatikan berbagai isu-isu terkini. Salah satunya persiapan Indonesia menyambut Asian Games, yang tentunya akan menuntut perhatian terkait kualitas udara, dan sumber air.

''Begitu pula konflik tenurial. Kementerian ini betul-betul berusaha mempelajari kredibel isu di garis bawah untuk diselesaikan bersama-sama,'' lanjutnya.

Terakhir Menteri Siti menggarisbawahi, agar hasil-hasil diskusi kegiatan ini dapat diformulasikan bersama untuk mencari cara yang lebih baik lagi.

"Sebagaimana arahan Bapak Presiden, yang paling penting adalah bagaimana konteks kerja Kementerian menjawab masalah-masalah konkrit di lapangan", tegas Siti Nurbaya.

Acara ini akan terbagi menjadi tiga sub tema. Pertama, 'Menuju Indonesia Bebas Pencemaran dan Perusakan Lingkungan'. Tema kedua, Arahan Kebijakan Korektif Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Peluang dan Tantangan; dan terakhir 'Strategi Percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial'.

*Apresiasi Komisi VII: Tidak Mudah Jadi Menteri LHK

Di acara yang sama, pimpinan Komisi VII DPR RI, Herman Khoeron mengapresiasi kerja Menteri LHK Siti Nurbaya. Ia menilai secara keseluruhan capaian kinerja KLHK sangat terstruktur dan terkonsep dengan baik.

Ada beberapa indikator positif yang disampaikan. Pertama, permasalahan titik api atau hot spot yang berkurang secara signifikan. Untuk pertama kali setelah hampir dua dekade, Indonesia akhirnya bisa mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

''Ini tidak serta merta. Bagi kami (Komisi VII) ini justru prestasi dari KLHK,'' ungkap Herman.

Indikator lainnya, meski memiliki anggaran yang sangat terbatas, namun capaian kementerian ini justru sangat positif. Dijabarkan Herman, KLHK hanya memiliki anggaran sebesar Rp 7 triliun, dimana di dalamnya juga memuat tanggungjawab untuk lingkungan hidup. Kalau dibagi 124 juta hektar kawasan hutan, apalagi ditambah lingkungan hidup, angka ini dinilai sangat kecil sekali. Bila dibagi rata-rata Rp6 triliun untuk 124 juta hektar, maka lebih kurang Rp45-50 ribu per hektar per tahun.

''Tidak mudah menjadi Menteri LHK dengan tugas berat, dan anggaran terbatas. Tapi capaian kinerjanya berada di jalur yang benar, bagus dan baik, serta terukur,'' ungkapnya.

Herman juga menilai KLHK telah menjadi pionir dalam pelaksanaan kegiatan refleksi awal tahun 2018. Hal ini memberikan dasar dan pondasi yang kuat, adil dan lestari, serta mempertajam program kerja sepanjang tahun untuk kepentingan rakyat.

''Saya apresiasi dan beri penghargan yang tinggi kepada MenLHK, dengan kunci indikator tadi. Diharapkan jangan bicarakan sampai 2018 saja, bicarakan sampai jauh ke depan, yakin Komisi VII mendukung,'' tegasnya.

Herman juga menyerukan agar semua pihak dapat mendukung program-program bidang LHK, dan Komisi VII DPR RI siap mendukung sesuai dengan tupoksinya. Tidak ketinggalan, Herman berpesan agar kegiatan pelestarian yang dilakukan KLHK terus melibatkan generasi muda saat ini, sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga lingkungan untuk masa depan.(^)