Saturday, November 23, 2019

Perhutanan Sosial Akan Membuka 3 Juta Kesempatan Kerja

SEBAGAI langkah korektif, penerapan prinsip kehati-hatian dalam berbagai kebijakan telah dilaksanakan oleh KLHK dalam dua tahun terakhir. Hal tersebut disampaikan Menteri LHK, Siti Nurbaya dalam rangkaian diskusi Environmental Outlook 2018.

Acara ini berlangsung dari Senin (15/1/2018) hingga Jum’at ini (19/1/2018). Dalam kegiatan bertema ‘Arah Kebijakan Korektif Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Peluang dan Tantangan’ ini, Menteri Siti Nurbaya menyampaikan prosedur perizinan tidak boleh menghambat investasi, namun tidak menutup kemungkinan, fasilitasi perizinan yang cepat juga dapat disalahgunakan.

“Oleh karena itu bagian-bagian yang harus dijaga dan diawasi sangat penting”, tegas Siti Nurbaya, menanggapi pembahasan terkait potensi korupsi pada amdal dan perizinan LHK.

Menurutnya kebijakan alokasi lahan dapat direfleksikan dalam layout perizinan. Dalam catatan KLHK ada 40-42 juta kawasan, yang di dalamnya melekat izin. Hanya 4 persen yang didalam catatan itu tercatat untuk masyarakat.

''Berarti 96 persen tercatat sebagai korporat atau dunia bisnis,'' tuturnya.

Karenanya dengan alokasi lahan untuk implementasi program Reforma Agraria 4,1 juta Ha dan Perhutanan Sosial 12,7 juta Ha, dikatakan Menteri Siti, akan mendongkrak keberpihakan alokasi hutan bagi masyarakat.

“Kalau kita lihat data sampai 2017 antara 35 juta Ha yang sudah dialokasikan dalam izin Perhutanan Sosial, maka sampai sekarang berarti konfigurasinya kira-kira 7%. Kalau di tahun 2019 misalnya kita mengalokasikan (rencana kira-kira) 4,3-5,2 juta Ha, yang bisa direalisir dalam Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria misalnya 2 juta (karena sekarang sudah 750 ribu), maka konfigurasi di tahun 2019 kira-kira antara 12,9-14,8%”, jelas Siti Nurbaya.

“Jadi ini namanya sesuatu yang memang bisa diukur bahwa keberpihakan kepada masyarakat itu harus kelihatan. Di dalam proyeksi kita kalau di tahun 2019 ini bisa kita selesaikan Perhutanan Sosial, maka akan memberikan kesempatan kerja kepada lebih dari tiga juta orang. Jadi ini gambarannya dan saya berterima kasih atas dukungan teman-teman untuk Perhutanan Sosial”, tambahnya.

Sementara itu, menanggapi pertanyaan dunia internasional terkait definisi deforestasi yang umum diperdebatkan, Siti Nurbaya menerangkan, hal ini akan didiskusikan lebih lanjut.

“Ini penting karena saya kira dalam satu tahun ini harusnya jangan ada lagi konsep-konsep yang dasarnya dispute”, terangnya.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya pencegahan deforestasi dan konversi gambut, antara lain yaitu moratorium ijin baru, perlindungan dan restorasi gambut, SVLK, dan pengelolaan hutan di tingkat tapak dalam bentuk KPH. Terkait hal ini, Siti Nurbaya berpesan agar pertumbuhan KPH harus diikuti dengan baik karena secara bertahap, termasuk pemeliharaan dan pemanfaatan.

Mendukung optimalisasi penegakan hukum yang selama ini telah dilakukan KLHK, saat ini pendekatan Instrumen Ekonomi Lingkungan dengan pajak, sedang didiskusikan lebih lanjut dengan Menteri Keuangan.

“Penegakan hukum pun harus dari pendekatan pelanggaran dalam pajaknya, terutama untuk korporasi. Setelah kejahatan lingkungan, dilihat kejahatan pajaknya seperti apa. Ada dua poin elementerinya, lingkungan ke UU Pajak, dan ke UU Pidana dikaitkan dengan korporat”, kata Siti Nurbaya.

Selanjutnya di akhir arahannya, Siti Nurbaya berpesan agar seluruh pihak bersama-sama mendorong dinamika masyarakat saat ini, untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan, mulai dari penanaman, hingga potensi pengembangan wisata alam.

“KLHK sedang membuka diri bahwa, sumber daya area konservasi yang memungkinkan menurut aturan dan fungsi hutannya, kita buka untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan perkembangan ekonomi”, jelasnya.

Diskusi ini dihadiri oleh delapan narasumber yang terdiri dari para pakar lingkungan, aktivis, dan jurnalis, yaitu Herry Subagyo (Direktur ICEL), Prof. Hariadi Kartodiharjo (IPB), Made Ali (JIKALAHARI), Sulton (Forest Watch Indonesia/FWI), Wiko Saputra (AURIGA), Rahmawati R. Winarni (TuK Indonesia), dan Putri Rosmalia (Jurnalis Media Indonesia).(*)

 

 



















 

 

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Menteri LHK Harap Anggota Pramuka Menjadi Penggerak Perbaikan Lingkungan

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan KLHK menyelenggarakan Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka Kalpataru dan Wanabakti (Pertikawan) Nasional di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur pada 18-25 November 2019. Kegiatan ini diikuti sekitar 3.000 pramuka Penegak dan Pandega utusan kwartir daerah di Indonesia. Tujuan kegiatan ini sebagai wahana mengaplikasikan keterampilan dan memberikan kecakapan bagi anggota Satuan Karya (Saka) Wanabakti dan Kalpataru.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya pada Selasa (19/11) membuka langsung kegiatan ini. Sebelumnya, kegiatan ini diawali dengan sambutan Wakil Ketua Kwartir Nasional Bidang Saka, Sako dan Gugus Darma, Laksamana Muda TNI (purn) Kingkin Suroso.

Menteri Siti dalam pidatonya mengajak para anggota Pramuka untuk berperan dalam perbaikan lingkungan hidup demi kelangsungan hidup di masa yang akan datang. "Gerakan Pramuka Indonesia dapar menjadi lokomotif perbaikan dan pemeliharaan lingkungan hidup di negeri ini," terang Menteri Siti.

Menteri Siti menjelaskan lebih lanjut, Sebagaimana tema Pertikawan tahun 2019 ini yaitu Lestarikan Bumi, Sejahterakan Masyarakat, masalah lingkungan hidup di Indonesia dan dunia semakin banyak dan penting untuk segera diambil langkah solusinya. Masalah lingkungan hidup yang sedang dihadapi antara lain adalah polusi, perubahan iklim, over populasi, penipisan sumber daya alam, sampah dan limbah, kepunahan keanekaragaman hayati, deforestasi atau penggundulan hutan, fenomena pengasaman laut, penipisan lapisan ozon, hujan asam dan rekayasa genetika.

Secara sederhana, Menteri Siti kemudian mengajak para anggota Pramuka untuk memulai melindungi lingkungan dari hal yang kecil seperti pengurangan sampah terutama sampah plastik. Kepada peserta dan pengunjung diharapkan untuk tidak menggunakan peralatan plastik sekali pakai, seperti kantong plastik, styrofoam dan sedotan plastik, serta menerapkan pengelolaan sampah yang baik di seluruh bumi perkemahan.

"Perilaku baik selama perkemahan agar terus berlanjut hingga menjadi suatu kebiasaan...

Read More...
KLHK Dalam Fungsi-Fungsi Menko Maritim, Perekonomian dan Polhukam

Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian LHK menggelar rapat koordinasi di Jakarta (18/11) untuk memastikan agenda-agenda kerja memenuhi visi misi Presiden 2020-2024. Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan agenda KLHK 2020-2024 mencakup sasaran strategis, arah kebijakan dasar dan kebijakan operasional serta progres saat ini dan orientasi ke depan.

Menteri Siti Nurbaya menyampaikan, “Ada empat pilar agenda kerja KLHK yaitu lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim (lingkungan). Kedua adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan (ekonomi).”

“Pilar agenda kerja KLHK berikutnya adalah fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan (sosial). Terakhir adalah tata kelola dan inovasi pembangunan yang semakin berdaya saing (tata kelola),” lanjut Menteri Siti Nurbaya.

Untuk pilar lingkungan, KLHK menetapkan sasaran peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di angka 75-78 dari 71,67 pada tahun 2018. Selanjutnya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari 5 sektor menjadi 27% dari 24,7% tahun 2017 dan penurunan laju deforestasi 0,31 juta hektar per tahun dari 0,44 juta hektar pada tahun 2018.

Sasaran berikutnya adalah indeks kinerja pengelolaan sampah yang baru pertama kali ditetapkan sebesar 80. Kemudian pemulihan 108 Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk meningkatkan dukungan terhadap ketahanan pangan dan ketangguhan bencana, termasuk rehabilitasi seluas 1,5 juta hektar. Selain itu, juga perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi untuk memperkuat daya dukung dan daya tampung pembangunan nasional.

Pada pilar ekonomi, ditetapkan sasaran strategis Rp 115 triliun kontribusi sektor lingkungan dan kehutanan terhadap PDB nasional di tahun 2024 dari Rp 97,33 triliun pada tahun 2018. KLHK juga menetapkan sasaran strategis nilai ekspor sebesar 14 miliar dolar AS di luar tumbuhan dan satwa liar (TSL) dan bioprospecting Rp 30 triliun. Produksi HHBK ditingkatkan sebanyak 465...

Read More...
Menteri LHK Terima Utusan Khusus Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia

Sejak pertemuan dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Norway di Trondheim, Juli 2019, Indonesia telah melakukan sejumlah langkah maju.  Antara lain kebijakan moratorium permanan ijin baru pengusahaan hutan primer dan lahan gambut.  Penetapan hutan adat sudah mencapai 800.000 hectares, menuju total 6.3 juta ha.  Selain itu, Result Based Payment atas reduksi emisi karbon telah siap dengan telah berdirinya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) atau Environmental Fund.

Menteri LHK Siti Nurbaya menerima kunjungan Utusan Khusus Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norway, Per Federick Ilsaas Pharo yang didampingi Duta Besar Kerajaan Norway Vegard Kaale di Operasional Room Kementerian LHK (18/11) Jakarta.

Vegard Kaale dan Per Pharo menyampaikan ucapan selamat kepada Menteri Siti Nurbaya yang telah mendapat kepercayaan dari Presiden Joko Widodo, untuk memimpin KLHK untuk periode 2019-2024 dan berharap kerjasama RI dengan Norway dapat lebih baik lagi.

Menteri Siri menyampaikan bahwa "sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Indonesia telah memiliki seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup".  "Selanjutnya dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, pada tanggal 9 Oktober 2019 telah diluncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) atau Environment Fund" tambah Menteri Siti.

Berdasarkan Pearturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 137/ 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPDLH mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana lingkungan hidup di bidang kehutanan, energi sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelauran dan perikanan dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup.

Utusan Khusus Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norway Per Pharo menyampaikan bahwa Norwegia siap untuk menyalurkan dana Result Based Payment begitu laporan reduksi emisi karbon telah diverifikasi,...

Read More...
Terima DIPA 2020, Menteri LHK Rapatkan Barisan Percepat Implementasi

Menteri LHK Siti Nurbaya bersama Wamen LHK Aloe Dohong menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) dengan semua pejabat Eselon I KLHK di Jakarta. Rapim tersebut merupakan tindak lanjut dari penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo secara simbolik kepada 12 Menteri dan 34 Gubernur Provinsi pada tanggal 14 November yang lalu. Menteri LHK merupakan salah satu diantara 12 menteri penerima DIPA atas pertimbangan peran penting dalam pembangunan 2020 serta kinerja lembaga.

“Untuk pertama kalinya sejak adanya penyerahan DIPA ini, atau dalam berpuluh tahun lamanya, KLHK menerima secara langsung DIPA yang diserahkan dari tangan Bapak Presiden. Saya sungguh tidak menyangka dan menurut saya hal itu mempunyai arti yang sangat penting bagi KLHK dan menjadi tanggung jawab seluruh jajaran KLHK. Hal ini harus saya tegaskan kepada semua unsur pimpinan KLHK,” Menteri Siti menjelaskan alasan menggelar Rapim sekembalinya dari istana negara Kamis sore (14/11).

Menteri Siti Nurbaya menjelaskan bahwa dari DIPA 2020 KLHK sebesar Rp. 9,01 Triliun, terdapat lebih dari Rp. 4,9 Triliun program yang dimandatkan sebagai Prioritas Nasional (PN). Prioritas Nasional tersebut yaitu pada PN pertumbuhan ekonomi berkualitas, pada PN mengatasi kesenjangan dan pada PN kualitas lingkungan dan ketahanan bencana serta dampak iklim.

Jika dihitung dana pegawai dan operasional kantor sebesar Rp. 2,8 Triliun bagi hampir 17 ribu pegawai, maka mandat kepada KLHK untuk menjalankan program Prioritas Nasional itu mencakup sekitar 79%.

“Bagi saya ini mandat luar biasa dan cukup berat, sehingga harus benar-benar dipertanggungjawabkan keberhasilan output dan outcome serta sasaran fungsional program dan dampaknya bagi rakyat. Ini bukan main-main. Oleh karena itu, dari istana saya langsung minta dilaksanakan rapat seluruh unsur pimpinan KLHK,” ungkap Menteri Siti Nurbaya.

Dalam Rapim yang digelar selama kurang lebih satu jam tersebut, Menteri Siti Nurbaya secara panjang lebar menegaskan program dan sasaran...

Read More...
Rehabilitasi Hutan untuk Pemulihan DAS Sekaligus Sediakan Lapangan Kerja

Menteri LHK, Wamen, Sekjen dan Dirjen melakukan kunjungan kerja inspeksi kebun bibit di Tegal, Jawa Tengah sebagai rangkaian kerja program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) menjelang turunnya hujan menurut musim di Indonesia.

Plt. Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) Hudoyo, menjelaskan bahwa dalam tahun 2019 tersedia dukungan anggaran untuk penanaman pohon sangat besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp. 2,7 triliun untuk RHL Tahun 2019 untuk rencana penanaman pohon di areal seluas 206 ribu ha selain pengembangan kebun bibit dan persemaian.

Menteri LHK Siti Nurbaya, menyampaikan bahwa sebelum tahun 2019, luasan RHL 23 ribu hektar. Pada tahun 2019 mencapai 206 ribu hektar, artinya hampir 10 kali lipat.

"Saya sedang berkeliling Indonesia untuk observasi ke persemaian, dari mulai persemaian yang disiapkan pemerintah sampai kebun bibit masyarakat. Karena keberhasilan tumbuh kembangnya pohon dimulai dari pembibitan yang baik. Bapak Presiden juga menugaskan untuk melakukan pemulihan lingkungan," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, saat mengunjungi Persemaian Permanen di KPH Pekalongan Barat, Kabupaten Tegal, Sabtu (16/11/2019).

Menteri Siti juga mengajak untuk melakukan penanaman pohon sebagai upaya pemulihan selain pencegahan terhadap banjir dan kekeringan. "Caranya yaitu mari kita menanam pohon, kita perbaiki lahan kritis. Kita percaya kalau pohonnya bagus, airnya juga akan bagus, lingkungan yang baik bagi masyarakat juga terawat," imbuh Menteri Siti.

Selain itu, keberadaan pohon dapat menahan kenaikan suhu bumi, yang disebut perubahan iklim. Menurut sebuah penelitian, Indonesia perlu menanam 800 ribu ha/tahun agar memiliki iklim yang stabil dan sejuk.

"Rehabilitasi diarahkan pada daerah-daerah destinasi wisata super prioritas Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo dan Likupang serta pada lokasi ibukota negara di Kaltim. Selain itu pada lokasi 15 DAS prioritas, 15 Danau Prioritas, daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, serta daerah...

Read More...
Gakkum KLHK Raih Penghargaan Terbaik se-Asia Pasific

Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) terpilih sebagai penerima Asia Environmental Enforcement Awards tahun 2019 yang diselenggarakan oleh the United Nations Environment Programme (UNEP), bekerja sama dengan the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), the United Nations Development Programme (UNDP), INTERPOL dan the Secretariat of Convention on International Trade in Endangered Species, serta dengan dukungan Pemerintah Norwegia.

Asia Environmental Enforcement Awards bertujuan untuk mempublikasikan pencapaian luar biasa organisasi dan individu di Asia dalam memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lintas batas.

Dari 6 kategori penilaian, yakni kolaborasi, dampak, inovasi, integritas, kepemimpinan gender serta kerja sama Asia-Afrika, Gakkum KLHK berhasil meraih 3 kategori penghargaan, yakni dalam kategori inovasi, integritas dan kepemimpinan gender. Hal ini menjadikan Gakkum KLHK sebagai peraih penghargaan dengan kategori terbanyak dalam ajang ini.

Pemberian penghargaan edisi keempat ini diselenggarakan di United Nations Conference Center Bangkok, 13 November 2019 dan dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani.

Selain Gakkum KLHK, pemenang penghargaan lainnya berasal dari India, Laos, Republik Rakyat Tiongkok, dan Singapura.

"Keberhasilan Gakkum KLHK tidak terlepas dari peran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya untuk kepemimpinannya yang luar biasa dalam mendorong inovasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Apresiasi melalui penghargaan ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah Indonesia dalam melakukan penegakan hukum secara tegas," kata Rasio dilansir  Kamis (14/11/2019).

Keberhasilan Gakkum KLHK dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Center of Intelligence untuk mendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan juga memperoleh perhatian dari dunia internasional melalui penghargaan dalam kategori inovasi. Read More...

Rapat Perdana dengan Komisi IV, Menteri Siti  Paparkan Target KLHK 2020-2024

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengikuti Rapat Kerja Perdana dengan anggota Komisi IV DPR RI di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Jakarta, Rabu 6 November 2019.

Dalam rapat perdana ini Menteri Siti memperkenalkan Wakil Menterinya yang baru dipilih Presiden Joko Widodo yaitu Alue Dohong beserta jajarannya.

Pembahasan utama pada rapat ini, Menteri Siti menjelaskan agenda pembangunan LHK 2020-2024 yang disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Agenda itu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh.

Untuk melaksanakan agenda tersebut pada 2020, KLHK memperoleh pagu anggaran sekitar Rp9,3 Triliun.

"Dengan anggaran tersebut KLHK akan menyukseskan Misi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Ma'ruf Amin yang salah satunya adalah mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan," ucap Menteri Siti.

Untuk mewujudkan misi tersebut, KLHK akan melakukan kebijakan yang mendukung pengembangan kebijakan tata ruang terintegrasi
melalui upaya melanjutkan kebijakan satu peta.

Kemudian juga melakukan mitigasi perubahan iklim melalui
pencegahan kebakaran hutan,
penanaman kembali lahan-lahan kritis,
pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) berbasis potensi setempat serta ramah terhadap lingkungan,
melanjutkan konservasi lahan gambut,
mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan.

Selain itu meningkatkan pendidikan konservasi lingkungan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas masyarakat adat, serta
memperbanyak hutan kota dan ruang terbuka hijau.

Berikutnya KLHK juga akan melakukan kebijakan penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup melalui rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi laut, serta Daerah Aliran Sungai (DAS); penegakan hukum yang tegas atas tindakan perusakan lingkungan; dan
mempercepat...

Read More...
Program KLHK Ini Akan Serap Jutaan Tenaga Kerja

Selain program Perhutanan Sosial dan TORA yang memberi akses pada masyarakat untuk sejahtera dari kawasan hutan di sekitar mereka, Pemerintah melalui KLHK juga memiliki program rehabilitasi hutan yang mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi.

Anggaran untuk rehabilitasi hutan mencapai Rp3,9 triliun. Sebanyak 230.043 ha areal kawasan hutan direhabilitasi dengan dana APBN 2019. Diluar itu, akan direhabilitasi 414 ribu ha di areal IPPKH, atau total dapat menjadi 644 ribu ha.

Rehabilitasi diarahkan pada 15 DAS prioritas, 15 Danau prioritas, Daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, dan daerah hulu dari 65 bendungan/waduk. Dengan partisipasi HTI, RE, Masyarakat, dan Hutan Rakyat sekitar 400 ribu ha, maka secara keseluruhan dapat ditanam 1.044.000 ha.

''Ini akan memberi banyak manfaat. Semisal untuk jangka pendek (1-2 tahun), akan ada 9,224 juta orang serapan tenaga kerja secara langsung melalui pembibitan dan penanaman areal rehabilitasi yang tersebar di seluruh Indonesia,'' ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya sebagaimana dilansir media, Rabu (6/11/2019).

Program rehabilitasi hutan menjadi salah satu materi yang disampaikan Menteri LHK pada Rakornas KADIN 2019 di Jakarta.

Dilanjutkan Siti Nurbaya, manfaat rehabilitasi hutan untuk jangka menengah (5-10 tahun), akan ada 112,7 juta M3 penambahan bahan baku kayu, setara Rp67,62 Triliun. Selain itu 15-20 juta ton penurunan erosi di 15 DAS, dan 2-15 ton/ha penurunan muatan sedimentasi di 15 DAS.

''Sedangkan untuk jangka panjang (10-15 tahun), penurunan frekuensi banjir dan tanah longsor di DAS prioritas,'' katanya.

KLHK juga menyediakan bibit gratis untuk masyarakat, ada 1 juta bibit lebih disiapkan untuk tiap Provinsi se Indonesia. Program ini untuk mengajak masyarakat bikin hutan di halaman dan atau lingkungan rumah sendiri.

''Hanya dengan modal satu KTP, bisa dapat 25 bibit pohon gratis. Juga kita berikan gratis pada komunitas ataupun lembaga pendidikan. Kita ingin mengajak masyarakat melakukan hal sederhana, namun memiliki arti besar untuk...

Read More...
Rakyat Kelola Hutan, Program KLHK Semakin Ramah Investasi

Melalui program kerja Perhutanan Sosial dan TORA, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berhasil menggeser penguasaan lahan di Indonesia. Sepanjang periode 2015-2019 proporsi pemanfaatan kawasan hutan untuk masyarakat meningkat drastis dari 1,24 % menjadi 54,96 %.

Ini menjadi peluang besar bagi kalangan dunia usaha. Untuk itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus melakukan berbagai langkah koreksi yang semakin ramah investasi dan ramah lingkungan agar masyarakat dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dapat sejahtera dan hutan tetap lestari.

''Semakin didukung dengan prioritas pembangunan Pemerintah periode 2019-2024 yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur untuk menghubungkan sentra-sentra ekonomi terhadap pasar, serta mempermudah aksesibilitas pemasaran produk khususnya produk/komoditas dari areal perhutanan sosial. Ini peluang besar bagi kalangan dunia usaha,'' jelas Menteri LHK Siti Nurbaya sebagaimana dilansir media, Rabu (6/11/2019).

Dalam paparan yang juga disampaikan pada kalangan pengusaha saat Rakornas KADIN 2019 ini, Siti Nurbaya menerangkan melalui program Perhutanan Sosial, hutan dikelola secara lestari oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Program perhutanan sosial dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

''Saat ini akses kelola perhutanan sosial telah diberikan seluas 3.421.548,55 Hektar, sebanyak 6.081 Unit SK dan telah dimanfaatkan oleh ± 763.853 KK,'' ungkap Siti Nurbaya.

Untuk menjaga hutan lestari dan rakyat sejahtera, KLHK telah mengeluarkan berbagai kebijakan, al: Integrasi hulu-hilir-pasar, Peningkatan produktivitas hutan, Penyederhanaan regulasi untuk investasi, Sinkronisasi tugas dan kewenangan pusat dan daerah terkait hutan produksi, Peningkatan daya saing industri dan ekspor, Multi usaha dan diverifikasi produk hasil hutan, serta Pemberian akses...

Read More...
Terobosan Pemerintah Hadapi Karhutla di 2020


Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia. Pasca karhutla 2015, pemerintah telah mengambil langkah koreksi besar-besaran yang efektif menekan karhutla di 2016-2018. Namun masih tingginya ancaman karhutla seperti di 2019, membuat pemerintah terus melakukan berbagai terobosan.

''Memasuki tahun 2020, pemerintah akan melakukan setrategi pencegahan berbasis desa, mengintensifkan upaya pengendalian karhutla dan memperkuat aksi pencegahan di tingkat tapak,'' ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya sebagaimana dilansir media, Rabu (6/11/2019).

Dalam paparan yang juga disampaikan pada kalangan pengusaha saat Rakornas KADIN 2019 ini, Siti Nurbaya menerangkan bahwa untuk pencegahan berbasis desa, akan ada sinergisitas antara KLHK dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Desa (Kemendes) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

Diantaranya untuk inventarisasi desa-desa rawan karhutla, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tidak hanya dengan mengandalkan sawit, mengembangkan penerapan teknologi pembukaaan lahan tanpa bakar (PLTB) dan mekanisasi pertanian.

Selain itu perusahaan bidang kehutanan dan perkebunan diharuskan menjalankan kewajiban-kewajiban dalam pencegahan karhutla yang telah diatur oleh regulasi, dan membantu masyarakat desa sekitar kawasannya untuk mengembangkan alternatif usaha perekonomian.

Untuk dukungan anggaran terkait pencegahan karhutla, selain dari dukungan Pemerintah Pusat (APBN), juga akan diperkuat melalui Dana Desa, dan Pemerintah daerah (APBD, DBH-DR).

Dalam catatan sejarah panjang karhutla, Indonesia pernah mengalami beberapa karhutla hebat di antaranya tahun 1994 (5,9 juta ha), 1997-1998 (11,8 juta ha), 2006 (3,8 juta ha), dan 2015 (2,6 juta ha).

Indonesia berhasil menekan karhutla di tahun 2016 (438,3 ribu ha) dan 2017 (165,4 ribu ha), melalui langkah koreksi seperti penguatan sistem pengendalian karhutla, moratorium izin gambut, moratorium izin sawit, tata kelola ekosistem gambut, hingga pada...

Read More...
Support oleh googlebisnis.com