Friday, October 19, 2018

Arahan Menteri LHK pada Rakornis Nasional Hutan Adat


ARAHAN
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA
RAPAT KOORDINASI TEKNIS  TINGKAT NASIONAL TENTANG HUTAN ADAT


Jakarta, 23-24 Januari 2018

Asslamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh
Syalom
Oom swasti astu


Yth. Perwakilan dari Kantor Staf Kepresidenan;
Yth. Gubernur dan Bupati  atau yang mewakili;
Yth. Dirjen PSKL dan semua Eselon I pusat yang hadir,  dan para pejabat  pusat dan daerah, akademisi perguruan tinggi, Perwakilan Civil Society Organization,  para penggiat Hutan Adat;
dan Hadirin yang  kami hormati.

  1. Kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul ditempat ini untuk mengikuti rangkaian acara Rapat Koordinasi Teknis Tingkat Nasional Tentang Hutan Adat

  2. Rapat hari ini merupakan rapat teknis yang sangat penting sehingga harus dikoordinasikan pada tingkat nasional yaitu berkenaan dengan hutan adat.  Hari ini kita laksanakan tahap I dari rangkaian koordinasi teknis tingkat nasional dimaksud, karena belum semua daerah dan belum semua usulan dapat dibahas pada rapat kerja hari ini dan akan terus dilanjutkan pada tahap-tahap rapat tenis berikutnya untuk hutan adat. Tidak ada kriteria khusus dalam menetapkan tahapan rakernis ini, kecuali kriteria kesiapan data dan usulan untuk dapat dilakukan analisis bersama, sehingga faktor ketersediaan data, informasi dan khususnya informasi geospasial menjadi sangat penting. Mengapa? karena kita akan mendalami teknis dan akan mencapai kesamaan pemahaman yang selanjutunya akan dituangkan dalam penetapan. Bisa saja dapat terjadi dispute atau belum sepakat maka kita akan pelajari dan sedapat-dapatnya  mendekati kesamaan. 
  3. Rakernis hari ini menjadi bagian penting untuk dua hal dalam lingkup tugas KLHK, yakni berkenaan dengan Agenda Perhutanan Sosial dan  Berkenaan dengan Hutan Adat.

  4. Pertama, berkaitan dengan Agenda Perhutanan Sosial dapat dijelaskan bahwa Program Perhutanan Sosial  merupakan bagian integral dari kebijakan pemerataan ekonomi yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi di Istana Bogor pada 4 Januari tahun 2017, tujuan utamanya adalah untuk mengatasi kesenjangan sosial. Untuk itu diperlukan perubahan pengelolaan hutan melalui pemberian akses kelola kepada masyarakat dalam bentuk hutan sosial.

  5. Implementasi program Perhutanan Sosial dilaksanakan melalui lima Skema yaitu Hutan Desa /Nagari (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (KK) dan Hutan Adat (HA). Prinsip dasar (nilai-nilai) yang terkandung dari Perhutanan Sosial adalah: 1.) Pemanfaatan untuk kesejahteraan 2.) Partisipasi masyarakat 3.) Respect to ecologi (function of nature) 4.) Konservasi dan perlindungan hutan (keseimbangan/Homeostasis 5.) Kesadaran untuk preservasi restorasi dan rehabilitasi. Kelima nilai tersebut dijabarkan dalam rantai bisnis Perhutanan Sosial antara lain Jasa lingkungan, agroforestry, silvopasture, silvofishery, HHBK dll

  6. Kebijakan alokasi kawasan hutan untuk program Perhutanan Sosial telah dialokasikan dalam PIAPS seluas 12,7 Juta Ha, namun berdasarkan analisa Kementerian LHK  dari target 12,7 Juta Ha, telah diusulkan kepada Bapak Presiden Jokowi sampai dengan tahun 2019 hanya seluas 4,38 Juta Ha. Dalam rangka percepatan pemberian hak kelola hutan sosial telah di bentuk pokja percepatan Perhutanan Sosial dan pelayanan berbasis online.

  7. Kedua, berkenaan dnegan Hutan Adat. Tentang Masyarakat Hukum adat telah sangat jelas ditegaskan tentang rekognisi oleh Negara atas Masyarakat Hukum Adat sebagiaman tercnatum dalam Pasal 18 B UUD 1945  pada  ayat (1)  dan (2):

    1)    Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
    2)    Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

  8. Dan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012  telah ditegaskan berkenaan dengan hutan Adat  sebagai home-range Masyarakat Hukum Adat. Kami ingin membatasi rakernis ini hanya pada aspek  hutan adat dan keterkaitan masyarakat hukum adat. Pada Maret  2015 Surat Edaran Kementerian Lingkungan Dan Kehutanan Nomor: SE.1/Menlhk-II/2015 berkaitan dengan kalim masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat (MHA) harus dihindari tindakan represif, serta selanjutnya PermenLHK Nomor P. 32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak, dan puncaknya ketika pengakuan resmi hutan adat di istana negara oleh Yth. Presiden RI Bapak Jokowi dengan penyerahan SK tentang Hutan Adat kepada beberapa perwakilan dan dilanjutkan kemudian pada tanggal 25 Oktober 2017 dan seterusnya nanti.  Demikian pula perangkat lain seperti tentang kearifan lokal juga telah diberikan arahan-arahanya dengan Peraturan Menteri LHK pada tahun 2017 lalu.
  9. Menurut Bapak Presiden, pengakuan Hutan Adat, pengakuan hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat, berarti merupakan pengakuan nilai-nilai asli Indonesia dan pengakuan terhadap Jati Diri asli bangsa Indonesia. Bapak Presiden juga memerintahkan bahwa didalam peta nanti akan ada penyesuaian terhadap kriteria baru yaitu peta Hutan Adat, dan KLHK telah menyesuaikan  nomenklatur atau legenda hutan adat dalam peta-peta kehutanan.

  10. Terkait dengan Kearifan Lokal dan pengetahuan tradisional, yang selama ini dijaga, dihayati, dan dijalankan oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi penting sebagai penyeimbang dari arus globalisasi dan modernisasi yang terkadang tidak sesuai dengan kondisi geografis, budaya, maupun sosial dari komunitas Masyarakat Hukum Adat. Disinilah perlunya Negara  hadir untuk memberikan perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat.

  11. Hutan Adat yang telah ditetapkan seluas 11.291 Hektar yang terdiri dari 17 unit Hutan Adat di Provinsi Jambi, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah serta 2 areal pencadangan hutan adat di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jambi. Sehingga keseluruhan areal hutan adat yang telah diakui seluas 21.918 hektar. Jumlah tersebut masih jauh dari kondisi aktualnya, dibandingkan dengan banyaknya informasi tentang eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam mengelola Hutan Adatnya, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah percepatan untuk mendorong proses-proses pengakuan dan penetapan hutan adat di Indonesia.

  12. Untuk itulah Rakornis Naisonal ini kita lakukan, dan sudah ada pendahuluannya,  pada hari Sabtu 13 Januari 2017 lalu, bersama sama dengan 16 Pemerintah Propinsi dan 45 Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, Bupati, Wakil Bupati dan Dekan Dekan Fakultas Kehutanan Perguruan Tinggi Negeri, serta beberapa CSO dan NGO. Terima kasih atas kehadiran dan kontitusi pemikiran dan bahasan serta anlisis  dan terima kasih banyak daerah telah melakukan tindak lanjut pendalaman untuk  keperluan analisis dan koordinasi serta kolaborasi pada Rapat Koordinasi Teknsi hari ini. Tujuan Rapat Koordinasi Teknsi Hutan Adat hari ini, untuk pendalaman analisis masing masing kawasan secara rinci dan dipadukan segala atribut yang ada menurut kondisi wilayah dan ketentuan peraturan perundangan yang ada, sehingga bisa kita capai delineasi  kawasan dan penetapan hutan adat.

  13. Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak, kepada BRWA, AMAN, WALHI, HUMA, Epistema juga saya tahu persis Komnas HAM  divisi SDA yang tiada henti mengajak pemerintah untuk melihat persoalan ini. Terima kasih khusus kepada BRWA dan AMAN yang terus menerus menamakan peta-peta  tentang masyarakat adat kepada pemerintah, kepada KLHK, ATR/BPN, Ktr Menko Ekuin, BIG, Kemendagri dan sebagainya. Hari ini kita bersama-sama yakni pemerintah naisonal, pemerintah daerah didampingi akademisi dan pendamping MHA melakukan analisis bersama untuk dapat merealisasikan harapan-harapan masyarakat  adat di Indonesia, dalam hal ini berkaitan dengan hutan adat.

  14. Hasil analisis KLHK terhadap Pemetaan Partisipatif  BRWA seluas 9,3 juta ha, terdapat areal klaim/usulan seluas 6.205.809 Ha yang berada di dalam kawasan hutan negara. Berdasarkan telaah terhadap fungsi kawasan, areal dimaksud terdiri dari Kawasan Hutan Lindung seluas 1.663.463,35 Ha, Hutan Konservasi seluas 1.564.689,92 Ha, Hutan Produksi 833.923,65 Ha, Hutan Produksi Terbatas 1.362.528,94 Ha, dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 781.203,07 Ha. Diluar Angka - angka tersebut terdapat informasi mengenai adanya Masyarakat Hukum Adat yang hidup didalam Areal Konservasi maupun areal yang telah dibebani Hak atau Perizinan yang masih berlaku, sehingga perlu kita diskusikan bersama secara transparan dengan semua pihak yang berkepentingan sehingga menghasilkan rekomendasi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut.

  15. Dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis Nasional Hutan Adat tahun 2018 ini, diharapkan peranan para pihak untuk memberikan informasi, pendapat, telaah teknis terhadap areal areal yang diusulkan menjadi Hutan Adat sehingga mengarah kepada percepatan proses Pengakuan dan Penetapan Hutan Adat dimaksud. Dalam rangka percepatan pengakuan Hutan Adat Kementerian LHK memandang perlu dilakukan rapat nasional Hutan Adat yang melibatkan para pihak baik dipusat, Pemerintah Daerah dan CSO.

  16. Diharapkan Rapat Koordinasi Teknis Nasional Hutan Adat tahun 2018 ini, menjadi media komunikasi, media sosialisasi dan media pembelajaran. Selain itu saya mengharapkan dalam acara ini akan terbangun kesepahaman antara Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah Daerah, CSO dan Pemerintah Pusat khusunya dalam percepatan pengakuan Hutan Adat, serta pengayaan untuk percancangan kebijakan dan strategi Percepatan Penetapan Hutan Adat. Selain itu diharapkan pertemuan ini menjadi media pertukaran informasi terkait Peraturan Daerah atau Produk Hukum Daerah yang ada pada masing-masing wilayah kerja sehingga dapat segera ditindak-lanjuti. Sebagai bagian penting yang harus pula kita lakukan bersama adalah proses-proses perumusan kebijakan terkait Percepatan Penetapan Hutan Adat. Pada Rakornis diharapkan output berupa kesepahaman bersama atas Analisis Region Hutan Adat yang ditanda tangani oleh para pihak, untuk selanjutnya ditindak-lanjuti menurut prosedur pemerintahan yang difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

  17. KLHK masih terus melakukan penghimpunan data dan informasi usulan Hutan Adat seperti Provinsi Kalimantan Tengah dan Papua, dll dan juga termasuk pada kabupaten-kabupaten yang belum dianalisis saat ini, maka akan kita bahas kembali pada Rakornis tahap berikutnya di Kementerian LHK.

  18. Akhirnya, Terima kasih kepada semua pihak atas peran dalam upaya yang luhur ini. Kita  berharap bahwa harapan masyarakat adat untuk berada pada kawasannya sendiri, kawasan hutan adat menjadi nyata sebagai bagian harmonis hubungan manusia dan alam sebagai rangkaian upaya penyiapan Indonesia Sebagai Negara Maju yang ditopang oleh tata kelola SDA yang baik dan ditopang oleh pranata sosial adat yang semakin kokoh di dalam negeri Bhineka Tunggal Ika ini.


Wassalamualaikum.
Syalom
Om Swastiastu


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Siti Nurbaya

 

















 

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Pesantren Sukahideng Menjadi Basis Kader Lingkungan

KLHK dan Pondok Pesantren (Pontren) Sukahideng Tasikmalaya, akan bersama-sama membangun pendidikan lingkungan di lingkungan pondok pesantren dalam bentuk ekopontren. Program ini merupakan pendidikan Islam yang memberikan penekanan perhatian pada kelestarian lingkungan.

Selain itu, KLHK juga telah memberikan pelatihan kader lingkungan terhadap 50 santri berupa keterampilan pengelolaan sampah. Diantaranya meliputi keterampilan 3R dalam pengelolaan sampah, yaitu mengurangi sampah (reduce), memakai kembali (reuse), dan melakukan daur ulang (recycle).

"Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kepala Sekolah dan Pimpinan Pontren Sukahideng atas kesediaan untuk memulai, membangun, dan menerapkan pola hidup bersih dan ramah lingkungan di dalam lingkungan pondok pesantren," kata Menteri LHK Siti Nurbaya, saat berdialog dengan para santri dan pengurus Pontren Sukahideng, di Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya (13/10/2018).

Melalui ekopontren, menurut Menteri Siti, setidaknya ada tiga tujuan yang ingin dicapai. Pertama, meningkatkan kesadaran bahwa ajaran Islam menjadi pedoman penting dalam perilaku ramah lingkungan, dan penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, sosialisasi materi lingkungan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Ketiga, memberdayakan komunitas pondok pesantren untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan aktivitas yang mempunyai nilai tambah ekonomi, sosial, dan ekologi.

"Setelah pelatihan, kita harapkan pondok pesantren ini secara bertahap menjadi penggerak dalam penerapan perilaku ramah lingkungan. Kita jadikan Pontren Sukahideng ini menjadi pontren percontohan di Jawa Barat," ujar Menteri...

Read More...
Perhutanan Sosial Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa negara hadir di tengah masyarakat, diantaranya melalui Perhutanan Sosial yang merupakan bukti hutan itu untuk kesejahteraan rakyat. Seperti yang selalu ditegaskan oleh Presiden RI Joko Widodo, bahwa hutan kita untuk kehidupan masyarakat kita, dan dimanfaatkan secara benar dan lestari.

"Mari wariskan hal baik bagi generasi mendatang. Kata lestari artinya kita harus menjaga alam lingkungan karena kita meminjam dari generasi yang akan datang. Jadi, alam yang kita wariskan harus paling tidak seperti sekarang, bahkan lebih baik," ujar Menteri Siti.

Dalam Dialog Nasional Indonesia Maju edisi ke 27 bertema "Meningkatkan Kelola Masyarakat Terhadap Kawasan Hutan Melalui Skema Perhutanan Sosial", Sabtu (13/10/2018) di Tasikmalaya, Menteri Siti kembali mengatakan bahwa hutan sosial tidak hanya bicara soal akses masyarakat kepada hutan. Hutan sosial juga mencakup kesempatan berusaha secara utuh untuk membuat masyarakat mempunyai penghasilan.

Pemerintah juga terus melakukan upaya pemerataan ekonomi melalui tiga hal. Yang pertama yaitu akses untuk lahan berusaha, selanjutnya fasilitasi berupa modal dan kesempatan usaha, serta pelatihan manajemen bisnisnya.

"Bapak Presiden menginginkan rakyat juga mampu dan memiliki manajemen bisnis konglomerat yang rapih. Semua kelompok umat bekerjasama. Manfaatkan program ini untuk kemajuan bersama," ujar Menteri Siti.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil yang menyatakan bahwa suksesnya sebuah program perlu keterlibatan setidaknya empat unsur yaitu Pemerintah (Political Power), Bisnis (Capital Power), Masyarakat (Social Power),...

Read More...
Indonesia dan Finlandia Perkuat Kerjasama Lingkungan Hidup

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menerima kunjungan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pembangunan Finlandia, Anne Mari Virolainen, Selasa (9/10) di Jakarta.

Pertemuan ini semakin memperkuat harmonisasi hubungan kerjasama antara kedua negara, yang sebelumnya telah terangkum dalam bentuk Memorandum of Undertanding (MOU), Joint Working Group (JWG), serta berbagai seminar dan pertukaran ahli. Khususnya terkait waste to energy dan pengelolaan sampah

''Pada 2017, telah ditandatangani MOU on Forestry and Natural Resources Management yang mencakup diantaranya bioeconomy dan circular economy pada unit pengelolaan hutan di daerah, bioenergy, sustainable forest management, wood based industry, dan waste to energy,'' jelas Menteri Siti Nurbaya.

Salah satu kolaborasi Indonesia-Finlandia dapat dilihat pada pelaksanaan circular economy yang sudah berjalan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Menteri Anne-Mari Virolainen mengucapkan terimakasih pada Kementerian LHK atas kesempatan yang diberikan dalam kerja sama di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

"Kita sudah bekerjasama bertahun-tahun, dan saya harap ini akan terus berlanjut, khususnya dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, circular economy, dan waste to energy," kata Menteri Anne.

Untuk pengelolaan sampah secara nasional, Indonesia mempunyai strategi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan dengan tahapan pembatasan sampah, pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang.

Sedangkan penanganan sampah dijalankan dengan tahapan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, sampai pemrosesan akhir. Read More...

UNRI Raih Penghargaan Terbaik Pengumpul Xylarium Nomor 1 Dunia

YOGYAKARTA--Indonesia kini menjadi pemilik Xylarium atau perpustakaan kayu nomor satu di dunia. Xylarium Bogoriense, yang dikelola Pusat Litbang Hasil Hutan, Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), meraih prediket tersebut setelah berhasil mengumpulkan sekitar 192.395 spesimen kayu dari seluruh Indonesia.

Bersamaan dengan gelar Festival KPH Nasional di kawasan Hutan Pinus Mangunan, Dlingo, Bantul, Yogayakarta Jumat (28/9/2018), yang dihadiri Presiden Joko Widodo, diserahkan penghargaan kepada pengumpul Xylarium.

Penghargaan terbaik diberikan pada Universitas Riau. Selanjutnya pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, dan Dirut Perum Perhutani.

Xylarium Bogoriense merupakan perpustakaan kayu (rujukan pendataan dan pemetaan jenis-jenis kayu) yang saat ini dimiliki Indonesia dan terus dikembangkan oleh Kementerian LHK dan telah diakui oleh International Association of Wood Anatomist (IAWA) sebagai Xylarium Nomor 1 Dunia, dengan koleksi spesimen kayu sebanyak 192.395.

Sebagai pembanding Xylarium Belanda 125.000 spesimen, USA 105.000 spesimen, dan Belgia 69.000 spesimen.  

Upaya menuju koleksi Xylarium Nomor 1 di dunia merupakan langkah sinergi para pihak yaitu Kemenristekdikti, Perguruan Tinggi, LIPI, pelaku usaha dan industri perkayuan, Pemerintah Provinsi.

''Sinergi yang dikonsolidasikan hari ini diharapkan akan membangun kapasitas seluruh stakeholders agar semakin siap dalam berbenah diri, membuka diri, dan berani maju sebagai eksekutor kelestarian hutan Indonesia, sekaligus memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya.

Dalam...

Read More...
Langkah Koreksi Presiden Jokowi yang Mulai Dinikmati

Presiden Joko Widodo bercerita, empat tahun lalu, saat baru menjabat sebagai Presiden Indonesia, ia sedih melihat masyarakat sekitar hutan justru terabaikan kesejahteraannya. Langkah koreksipun dilakukan secara menyeluruh.

Salah satunya, Presiden memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan (LHK) membangun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan rakyat diberi akses legal ikut mengelola hutan secara lestari melalui Perhutanan Sosial.

''KPH dapat mendorong masyarakat memanfaatkan hutan secara tepat dan lestari. Contohnya saja ulat sutera, hanya ada di beberapa titik seperti di Gorontalo, Maros. Padahal itu bisa ribuan titik yang dikembangkan,'' kata Presiden Jokowi saat menghadiri Festival KPH di kawasan Hutan Pinus Mangunan, Dlingo, Bantul, Yogyakarta Jumat (28/9/2018).

Kini kolaborasi antara KPH, masyarakat dunia usaha, dan ilmu pengetahuan, telah mulai dinikmati. Ratusan ribu lapangan kerja terbuka, dan masyarakat sekitar hutan diyakini akan kian sejahtera seiring dengan berbagai langkah koreksi tata kelola hutan yang terus berjalan. Khususnya dari program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

''Hutan harus bisa mensejahterakan rakyat, dan masyarakat desa hutan harus lebih makmur, bukan sebaliknya,'' tegas Presiden Jokowi di hadapan ribuan rakyat yang hadir.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan, tidak kurang dari 151.400 orang saat ini dapat terserap dengan pola padat karya kehutanan dalam setahun. Jumlah ini akan semakin meningkat seiring dengan arahan Presiden Jokowi untuk menaikkan 10 kali lipat luasan rehabilitasi lahan dibandingkan rata-rata dalam setahun.

Rakyat juga kini dapat melakukan tebang...

Read More...
Parlemen Norwegia Apresiasi Langkah Koreksi Pengelolaan Hutan Indonesia

Langkah koreksi pengelolaan hutan Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, mendapat apresiasi dari delegasi Parlemen Norwegia. Melalui program Perhutanan Sosial, Indonesia disebut kini sangat ambisius mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan serius mengurangi deforestasi.

15 anggota parlemen Norwegia bahkan secara khusus melihat langsung praktik pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC), serta implementasi di bidang kehutanan dan land based sector (termasuk peatland) dengan mengunjungi Pontianak, Kalimantan Barat.

Selain itu juga untuk melihat langsung pengelolaan sawit berkelanjutan. Tujuan terakhir ini sangat berkaitan dengan penerbitan Resolusi Parlemen Norwegia yang meminta Pemerintah Norwegia untuk menerbitkan peraturan pelarangan public procurement biofuel berbahan dasar minyak sawit pada tanggal 2 Juni 2017.

“Kami di sini belajar tentang reformasi Indonesia yang cukup ambisius. Kunjungan ini penting bagi Komite karena dengan melihat dan mendengar langsung cerita reformasi dari Pemerintah dan rakyat Indonesia, kami akan lebih mampu memahami konteks melindungi hutan,'' ungkap Ketua Delegasi, Espen Barth Eide dalam rilis pada media, Senin (24/9/2018).

Kunjungan parlemen Norwegia di Indonesia, berlangsung dari tanggal 21-27 September 2018. Pada tanggal 22 September 2018, rombongan delegasi melakukan  kunjungan lapangan ke Hutan Desa Betang Pisisir Padang Tikar untuk meninjau 10 Hutan Desa yang telah memperoleh ijin definitif Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa.

Di Lokasi Hutan Desa seluas 76.370 hektar ini, rombongan melihat dan berdialog langsung dengan...

Read More...
Internasional Dukung Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Indonesia

Upaya pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia mendapat dukungan internasional. Sebanyak USD 78,48 juta dari total dana Global Environment Facility (GEF)-7, telah dialokasikan untuk kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim dan penanganan degradasi lahan di Indonesia. Dengan ini, Indonesia menjadi negara ketiga terbesar penerima alokasi STAR (System for Transparent of Allocation Resources), setelah China dan India.

Pada acara National Dialogue Initiative – Global Environment Facility (GEF) dalam rangka perencanaan pemanfaatan sumber dana GEF-7, Menteri LHK Siti Nurbaya, mengungkapkan, kerjasama dengan GEF ini agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik berupa program ataupun rekomendasi. (21/09)

Dijelaskan Siti Nurbaya dalam sistem kerja politik di Indonesia, persoalan lingkungan dan sustainability sudah punya legal aspek dan hubungan yang sangat kuat, mulai dari UUD 1945, sampai undang-undang dan peraturan. Dalam prakteknya, implementasi yang paling kelihatan adalah partisipasi civil society.

“Dalam menghadapi persoalan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Indonesia sedang bergerak melakukan perbaikan kebijakan alokasi; keterlibatan masyarakat; upaya menekan ketidakadilan; kesehatan dan kebakaran hutan; produksi dan konsumsi; merkuri dan desertifikasi”, ucap Siti Nurbaya.

GEF yang dibentuk pada tahun 1992 merupakan mekanisme pendanaan hibah untuk mendukung negara-negara dalam memenuhi komitmen dari konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi, mengatasi masalah lingkungan global dan mendukung perencanaan dan pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG).

Pada prisnipnya...

Read More...
Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

  Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu
Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.
Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi dan berdiskusi dalam rangka mendapatkan kesepahaman atas program dan prioritas pemanfaatan sumberdaya GEF  untuk mendukung upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan memberikan dampak dan manfaat bagi keberlanjutan lingkungan hidup global. Selain itu, saya menyampaikan apresiasi atas dukungan GEF untuk Indonesia, sejak siklus awal GEF tahun 1991-1992.
Ms. Ishii,
At this important event, let me congratulate you on the successful of the 6th GEF Assembly held in Da Nang Vietnam back last June 2018 as well as the GEF-7 Replenishment.  The Assembly successfully brought all stakeholders has come together and sent a strong message to the world that we need...

Read More...
Rembuk Nasional Untuk Percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Percepatanan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) terus diupayakan oleh Pemerintah. Melalui Forum Rembuk Nasional Pemerintah akan mendorong terpenuhinya target RAPS melalui rencana tindak lanjut yang disusun dengan melibatkan partisipasi aktif dari organisasi atau komunitas masyarakat mulai dari level tapak hingga para pengambil kebijakan.

Kurang lebih 300 peserta dari 9 (sembilan) provinsi mengikuti kegiatan yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta (20/9/2018). Kesembilan provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Presiden Joko Widodo dalam arahannya kepada peserta pada acara Peresmian Pembukaan Rembuk Nasional mengharapkan agar RAPS dapat berjalan dengan baik. "Dengan demikian, struktur penguasaan lahan di tanah air betul-betul berkeadilan.", jelas Presiden Joko Widodo.

Data hingga 13 September 2018, telah diberikan akses Perhutanan Sosial seluas 1.917.890,07 Ha

untuk kurang lebih 458.889 KK dengan jumlah Surat Keputusan (SK) sebanyak 4.786 Unit SK Ijin/Hak. Khusus untuk Hutan Adat, hingga September 2018 telah ditetapkan seluas 25.110,34 Ha dengan jumlah 33 unit SK.

Dalam kegiatan Rembuk Nasional RAPS juga diserahkan SK Penetapan Hutan Adat kepada 16 (enam belas) Masyarakat Hukum Adat oleh Presiden RI. Areal Hutan Adat yang ditetapkan dan diserahkan SK-nya dimaksud seluas keseluruhan ± 6.032,5 Ha, yang tersebar di Provinsi Jambi (10 lokasi), Kalimantan Barat (3 lokasi), Sulawesi Selatan (2 lokasi) dan Provinsi Jawa Barat (1 lokasi).

Di Kabupaten...

Read More...
Hari Konservasi Alam, Menteri LHK Ingatkan Ancaman Kepunahan

Konservasi alam menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia. Karenanya pemerintah menetapkan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) setiap tanggal 10 Agustus. Tujuannya agar konservasi alam semakin memasyarakat sekaligus sebagai momentum melihat kembali apa yang telah dan harus kita lakukan terhadap alam ini.

Menteri Koordinator bidang perekonomian, Darmin Nasution mengatakan bahwa Indonesia menganut konsep pembangunan berkelanjutan, yang mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

''Artinya bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan harus tetap mempertimbangkan aspek konservasi sumber daya alam yang digunakan, agar tetap lestari sehingga tetap berfungsi dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang,'' kata Darmin saat puncak peringatan HKAN, Kamis (30/8/2018) di Taman Wisata Alam Batu Putih, Sulawesi Utara.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengingatkan kembali pentingnya menjaga sumber daya alam Indonesia. Selain dikenal sebagai 'Megabiodiversity Country' atau negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai 'Biodiversity Hotspot'.

''Yaitu Negara yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, sekaligus menghadapi keterancaman atas kepunahannya juga tinggi,'' kata Menteri Siti.

Keanekaragaman hayati Indonesia menurut LIPI, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 720 jenis mamalia (13% dari jumlah jenis dunia), 1.605 jenis burung (16% jumlah jenis dunia), 723 jenis reptilia, 1.900 jenis kupu-kupu, 1.248 jenis ikan air tawar, dan 3.476 jenis ikan air laut.

Jumlah itu belum termasuk...

Read More...
Internet Marketing Support oleh PromosiMedia.Com