Thursday, January 17, 2019

Sambutan Lengkap Menteri LHK Siti Nurbaya membuka Workshop Internasional tentang Hutan dan Deforestasi

KEYNOTES
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PADA ACARA
“WORKSHOP HUTAN DAN DEFORESTASI ”
Jakarta, 29 Januari 2018


Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera,
Om Swastiastu.
Yth. : Perwakilan Kedutaan Besar Norwegia, Amerika Serikat, Australia, Denmark, Inggris, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Kanada dan Perancis serta lembaga multi-lateral,

Yth.  : Para pejabat Eselon I dan Para Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pejabat Eselon I dan II Pemerintah Pusat dan Daerah,

Yth. : Para Narasumber dari Bappenas, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, FAO, Fakultas Kehutanan UGM, Fakultas Kehutanan IPB, CCROM-IPB, WWF, dan WRI.

Yth.  : Akademisi, aktivis/LSM, bisnis leaders, jurnalis, dan
Hadirin yang kami hormati,

Pertama-tama marilah kita persembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita kembali bersama, menghadiri “Workshop Internasional tentang HUTAN DAN DEFORESTASI”.

Saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian pada hari ini dalam rangkaian pembahasan berkenaan dengan “Hutan dan Deforestasi”. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas dukungan para pihak pada rangkaian acara ini, dan bersama-sama nanti kita akan membahas secara terbuka tentang Hutan dan Deforestasi.
Diskusi ini saya nilai sangat penting, yang bisa dilakukan secara terbuka, ilmiah dan evident based, serta prospektif menyangkut hutan dan deforestasi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pertama, Pengendalian Deforestasi merupakan satu diantara issue strategis bidang kehutanan bersama-sama dengan alokasi sumberdaya hutan untuk pemerataan ekonomi, konservasi dan pemeliharaan bio-diversity dan biosfir; peningkatan produksi dan produktivitas hutan dan jasa lingkungan serta kemitraan dan keterlibatan stakeholders dalam rantai usaha sumberdaya hutan serta dalam pengawasan dan mendorong law enforecement.

Kedua, Deforestasi yang terjadi di Indonesia mengandung makna yang „blur‟ dan citra negatif; padahal secara teoritik dan empirik dapat berarti lain, misalnya ketika suatu negara atau suatu wilayah provinsi, kabupaten, memerlukan kawasan hutan untuk keperluan fasilitas publik atau utilitas seperti tegakan tiang listrik transmisi, atau jalan poros kunci yang membelah isolasi puluhan desa atau bahkan kebutuhan untuk membangun jaring-jaring jalan utama (main road net-work) sebagai bagian dari sistem transportasi nasional dan sebagainya. Oleh karena itu term Zero Deforestation, mungkin dipakai untuk kegiatan suatu entitas, tetapi tidak dapat dimaksudkan untuk pembangunan suatu wilayah administratif, misalnya dan sebagainya.

Ketiga, sudah sejak hadirnya bumi, alam dan manusia, dipahami bahwa akan selalu ada paradoxi antara lingkungan dan ekonomi; akan selalu ada kebutuhan mencapai Pareto optimal dalam pemanfaatan/penggunaan sumberdaya alam, hutan misalnya. Itu sebabnya kita kenal Pareto Otimal serta teori-teori ekonomi lingkungan.

Keempat, bayangan kata Deforestasi, mengandung implikasi “tekanan” internasional dalam menilai Indonesia pada capaian-capaian kerja berkaitan dengan sustainability dan diantaranya menjadi restriksi. Deklarasi Amsterdam in support of a fully sustainable palm oil supply chain by 2020, ditanda-tangani oleh Perancis, Denmark, Jerman, Belanda, Norwegia dan Inggris, sebuah komitmen politik untuk mendukung komitmen sektor swasta terkait dengan Deforestasi dan Sutainable Palm Oil, hingga saat ini secara efektif bekerja dan melaksanakan monitoring termasuk ke Indonesia.

Kelima, perlunya ada kesepahaman bersama, lokal-nasional-internasional, dalam persoalan ini (termasuk dalam hal definisi hutan, batasan, prinsip-prinsip, teorik, empirik, dan sebagainya), sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat RI, tidak saja untuk memenuhi mandat dan perintah konstitusi UUD 1945, tetapi juga dapat memenuhi requirement atau persyaratan internasional yang menjadi konvensi. Pembahasan tentang deforestasi ini menjadi sangat penting untuk kita melangkah dan bekerja secara “teguh-kukuh”. Posisi ini menjadi sangat penting untuk Indonesia berada pada posisi menuju negara maju, sehingga Deforestasi bukan lagi menjadi beban citra, tetapi sebagai bagian agenda atau yang dianggap sebagai masalah yang dapat dan kita selesaikan.

Hadirin yang saya hormati,
Sumber daya alam merupakan modal pembangunan nasional dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, sumber daya alam harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.
Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Dalam persoalan pengelolaan hutan juga diperlukan konsep kelestarian sehingga hutan tidak hanya dieksploitasi generasi sekarang tetapi dipersiapkan untuk generasi yang akan datang. Saya selalu mengatakannya bahwa kita saat ini sedang meminjam sumberdaya alam dari generasi masa depan, yang oleh karenanya kondisi dan akses sumberdaya alam saat ini harus dapat dirasakan setidaknya sama dengan yang akan merasa rasakan nanti atau bahkan bisa dengan akses dan kondisi sumberdaya alam yang lebih baik.

Hadirin yang saya hormati,
Dalam kaitan pengelolaan hutan, prinsip umum menyangkut tata kelola dan kelestarian hutan dapat dilihat dari 3 (tiga) fungsi pokok yang saling berkaitan, yaitu:

Pertama, fungsi ekologis, sebagai suatu sistem penyangga kehidupan antara lain merupakan pengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, penghasil udara bersih, menjaga siklus makanan serta sebagai tempat pengawetan keaneka-ragaman hayati dan ekosistemnya.

Kedua, fungsi ekonomis, sebagai sumber yang menghasilkan barang dan jasa baik yang terukur seperti hasil hutan berupa kayu dan non kayu, maupun yang tidak terukur seperti jasa ekoturisme.

Ketiga, fungsi sosial, sebagai sumber penghidupan dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup di dalam dan sekitar hutan, serta untuk kepentingan pendidikan dan penelitian demi pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Ini sejalan dengan proses evolutif, perubahan paradigma tata kelola hutan dari “timber based management” menjadi ecosystem resource based management berbasis pada forest community based management.

Secara faktual bisa kita lihat bahwa sebab-sebab deforestasi berasal dari: alih fungsi hutan, kebakaran hutan dan lahan, lemahnya pemanfaatan ruang wilayah dan pengendalian RTRW, penebangan liar dan perambahan hutan, serta tata kelola hutan yang buruk dan ruang korupsi.

Angka deforestasi netto (angka deforestasi dikurangi dengan angka aforestasi) Indonesia pada periode 2014-2015 sebesar 1,09 juta hektar, dan pada periode 2015-2016 menjadi 0,63 juta hektar (menurut perhitungan Ditjen Planologi). Sebaran deforestasi paling banyak terjadi di kawasan hutan produksi, yang mencapai angka 63 % akibat open access dll yang perlu terus didalami sehingga bisa
diperoleh solusi yang tepat. Untuk itu pembahasan tentang Deforestasi perlu dilakukan dalam beberapa tahapan. Pada Seri I ini
dirancang oleh Ditjen Planologi dalam sub-tema Pengukuran, Perhitungan dan Pelaporan Deforetasi dan Degradasi Hutan.

Beberapa kebijakan dan langkah nasional dalam upaya pengendalian deforestasi meliputi:

Pertama, pengendalian alih fungsi dengan moratorium perijinan pada hutan alam primer dan gambut. Moratorium pengeluaran izin pada hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di kawasan hutan (hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi) maupun di Areal Penggunaan Lain (APL) melalui „Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain‟ (PIPPIB) yang dilakukan revisi setiap enam bulan sekali.

Pada workshop ini disosialisasikan PIPPIB revisi XIII yang merupakan hasil pembahasan tim teknis gabungan KLHK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN), dan Badan Informasi Geospasial serta masukan dari para pihak terkait.

Dengan adanya kebijakan PIPPIB ini juga diharapkan dapat menurunkan angka deforestasi sesuai dengan target NDC yang sudah kita
sampaikan ke UNFCCC. Seluruh data yang di launching dan disosialisasikan pada workshop ini dapat diunduh pada website Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan di: geoportal.menlhk.go.id.

Juga akan dilakukan peluncuran (launching) data penutupan lahan tahun 2017, angka deforestasi tahun 2016-2017 dan sosialisasi Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Revisi XIII sesuai Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2017 dan Surat Keputusan Menteri LHK No. SK.6559/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2017. Untuk memenuhi prinsip transparansi publik, data penutupan lahan diluncurkan setiap tahun dengan disertai Surat Keputusan Menteri LHK, di samping publikasi secara online melalui website
Kementerian.

Selain itu juga sudah dibahas cukup matang dalam koordinasi Kementerian Perekonomian berkaitan dengan moratorium sawit, dengan bobot pengendalian perijinan kebun sawit dari kawasan hutan, pengendalian perijinan daerah (review) dan peningkatan produktivitas kebun rakyat serta hilirisasi.

Kedua, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian karhutla. Yang penting dari upaya ini ialah menurunnya jumlah hotspots dan luas areal terbakar. Pada tahun 2015 tercatat areal terbakar seluas 2,611.411 Ha, pada tahun 2016 seluas 438.363 ha dan tahun 2017 seluas 165.484 ha (data per Januari 2018). Yang penting dalam upaya ini ialah pengendalian kebakaran dan khususnya pencegahan terbakarnya gambut melalui tata kelola gambut. Pengendalian gambut dari kebakaran sangat penting mengingat daya emisi GRK dari gambut dibandingkan dengan dari hutan tanah mineral mencapai 16 kali lipat CO2, 31 kali lipat N2O serta 45 kali lipat CH4.

Upaya bisnis internasional termasuk bisnis di Indonesia dalam konsensus bisnis ramah lingkungan dengan Forest Agreement (FA), FSC
Forest Certification, dll merupakan hal yang cukup positif, namun yang lebih penting dari itu ialah implementasi yang sesungguhnya dan membutuhkan kesungguhan, jiwa voluntarily, bukan hanya modis, sehingga tidak perlu lagi ditemui adanya pelanggaran-pelanggaran.

Konsep High Carbon Stock (HCS) dan High Conservation Value Forest (HCVF) belum familiar dan belum tekstual dalam regulasi formal Indonesia. Kita mengenalnya misalnya dalam bentuk kawasan lindung setempat, zona tanaman kehidupan, garis sempadan sungai, kawasan lindung flood plain, kawasan lindung mangrove dan sebagainya. Untuk yang seperti ini bahkan kita sudah punya Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tentang kawasan lindung. Hal-hal seperti ini sudah waktunya dilihat kembali dan sudah harus tidak boleh ada lagi pelanggaran
terhadap kawasan lindung.

Ketiga, kegiatan penegakan hukum (law enforcement) dilakukan melalui penerapan sistem penegakan hukum yang bersifat: multidoors (dari berbagai indikasi pelanggaran, UU Kehutanan, UU lingkungan, UU P3H, UU TPPU, dll), simultaneous approach (sanksi administratif, perdata dan pidana), second line control, menarik pengawasan dari pemerintah bawahan jika mereka tidak melakukan
kontrol/law enforcement. Saat ini tercatat sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 telah dijatuhkan sanksi, seperti untuk
karhutla, sanksi administratif cabut izin 3 perusahaan, pembekuan izin 16 perusahaan, paksaan pemerintah 31 perusahaan dan
pengawasan terhadap 262 perusahaan. Proses hukum perdata dengan 10 kasus (5 sudah inkracht dan 3 banding serta 2 dalam proses sidang). Untuk kasus pidana sebanyak 44 kasus pada berbagai fase hukum yang ditangani KLHK sendiri dan dengan memfasilitasi penanganan POLRI sebanyak 40 kasus. Untuk illegal logging tercatat sebanyak 174 kasus yang sudah siap (P21), perambahan
hutan sedang ditangani P21 sebanyak 66 kasus. Itu dilakukan dengan sebanyak 144 kali operasi kegiatan dengan areal hutan yang diamankan seluas 7.063.874 Ha.

Keempat, penerapan kebijakan alokasi dan prinsipprinsip tata kelola hutan melalui kebijakan alokasi yang mendorong alokasi akses kelola bagi masyarakat (small holders) melalui Program Perhutanan Sosial dan tanah obyek land-reform, serta penerapan KLHS dalam rangka pengendalian perencanaan tata ruang yang terkait dengan rencana penggunaan kawasan hutan. Selain itu penerapan FLEGT (Forest Low Enforcement, Governance and Trade) dengan sistem legalitas kayu. Pemerintah secara nasional telah menetapkan pengarus-utamaan (main streaming) pengendalian perubahan iklim pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, dan dengan demikian dalam kaitan tata kelola hutan hal ini akan menjadi perhatian para pelaksana pembangunan nasional di pusat dan daerah.

Kelima, penguatan kelembagaan dan kapasitas pengurusan bidang kehutanan, yang sedapat mungkin sedekat-dekatnya ke tingkat tapak, yaitu melalui pengembangan KPH atau Forest Management Unit di tingkat tapak di daerah-daerah. KPH saat ini telah terbentuk 434 unit dari target 600 unit. Penguatan KPH sedang terus dilakukan dan perlu kerjasama dan interaksi yang baik antara KLHK dan Pemda Provinsi masing-masing mengingat bahwa kelembagaan KPH berada dibawah kendali Pemprov dan program serta pembiayaan didukung oleh KLHK. Beberapa kemajuan juga dicapai oleh KPH dan kerja-sama stakeholders pada tingkat tapak juga telah berlangsung. Dalam kaitan ini maka sistem pengendalian dan monitoring tingkat nasional menjadi sangat penting.

Hadirin yang kami hormati,
Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memiliki sistem pemantauan hutan nasional yang dikenal dengan SIMONTANA (Sistem Monitoring Hutan Nasional) atau National Forest Monitoring System (NFMS) yang dikelola oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
Sistem ini merupakan sistem pemantauan terintegrasi berbasis penginderaan jauh dan terestris yang bertujuan untuk menyajikan data dan lokasi sumberdaya hutan, jenis tutupan hutan, estimasi volume dan pertumbuhan hutan, penilaian hutan nasional, dan pemantauan biodiversitas kawasan hutan, serta penyajian data tutupan hutan nasional sebagai baseline Forest Reference emission Level (FREL) dan mendukung Indonesia's Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai program pengendalian perubahan iklim.
NFMS menjadi satu satunya penyedia data spasial penutupan lahan secara periodik dari tahun 1990 sampai sekarang. Sistem ini juga interaktif dalam menyajikan data deforestasi dan degradasi hutan sejak tahun 1990 sampai saat ini sebagai media transparansi publik.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan pemetaan penutupan lahan dengan data penginderaan jauh, khususnya data citra landsat sejak tahun 1990. Updating data penutupan lahan dilakukan dengan periode 3 tahunan, namun sejak tahun 2011, updating dilakukan setiap tahun.
Untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan data penutupan lahan, telah dilaksanakan MoU antara KLHK dengan LAPAN dan BIG sejak tahun 2015. LAPAN mempunyai tugas untuk menyediakan data Landsat, BIG menyediakan peta citra yang ter-orthorektifikasi dan KLHK menyiapkan klasifikasi penutupan lahan serta memetakannya.
Salah satu produk dari analisa data penutupan lahan series dengan data spasial lainnya adalah data deforestasi tahunan di dalam maupun luar kawasan hutan. Berdasarkan hasil perhitungan, angka deforestasi bersih (netto) nasional tahun 2017 adalah 479 ribu ha dengan rincian di dalam kawasan hutan adalah 308 ribu ha dan di luar kawasan hutan 171 ribu ha.
Luas hutan ( forest cover) pada tahun 2017 ini meliputi 93,6 juta ha. Angka deforestasi tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun kemarin. Hal ini menunjukkan hasil dari upaya dan kerja keras kita untuk terus menurunkan angka deforestasi tahunan. Angka deforestasi dalam kawasan hutan pada tahun 2017 sebesar 64,3 % berarti terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 73,6 %.

Hadirin yang kami hormati,
Begitu hal-hal yang sedang berlangsung saat ini yang sedang kita upayakan bersama-sama dan ini merupakan salah satu indikator kinerja pada RPJMN 2015-2019 ialah indikator kualitas lahan (land dalam prospektus landscape system), selain indikator kinerja kualitas udara dan kualitas air. Bagian ini yang lebih sulit, kompleks dan berat, tetapi kita harus mengawalinya, membedah dan merangkum berbagai pengetahuan untuk mendapatkan arah kerja yang lebih sistematis lagi.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja bersama-sama KLHK. Semua kontribusi adalah penting. Tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan ekonomi, sosial dan sebagainya itu merupakan hasil interaksi politik dari semua pihak, aktor politik. Terima kasih atas kerjasama selama ini dan akan terus ke depan bersama membangun kehutanan kita, menjaga sumberdaya alam kita.
Selamat berdiskusi, dan dengan mengucapkan : “Bismillahirrohmanirrohim” Saya nyatakan “Workshop Hutan dan Deforestasi Hutan” Seri I (Workshop Panel Internasional Metode Pengukuran, Perhitungan dan Pelaporan Deforetasi dan Degradasi Hutan), secara resmi dibuka.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan lindungan dan petunjuk-Nya, kegiatan kita dapat berjalan dengan baik dan lancar serta membuahkan hasil yang baik.

Wabilahitaufik wal hidayah,
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Om Shanti Shanti Shanti Om

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dr. Siti Nurbaya, M.Sc.

 












Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Welcoming New Year 2019: Minister of Environment and Forestry -  Continue Corrective Actions

Welcoming New Year 2019:
Minister of Environment and Forestry -  Continue Corrective Actions

Jakarta – Minister of Environment and Forestry Siti Nurbaya Bakar at  2018 end year Reflection and preparation 2019 deems that the ministry have progressed positively in undertaking it’s functions and authorities in the environment and forestry sectors.

The event was held at Dr. Soedjarwo Auditorium of Manggala Wanabakti Building, Jakarta, on Monday (31/12), appreciations expressed to the all her staff and partners, for the improved performance of the ministry which increasing public trusts and hope.

At the occasion, Minister Siti discussed the five authorities and obligations, namely to protect the nation - state values, governing authorities and obligations, and that in the sense anything wrong doing to be corrected immediately.  There are also regulative authorities and obligations, that is to manage the bureaucracy and tasks according to the prevailing laws.

In relation to social forestry, there are distributive or allocative authorities and obligations, and the Ministry to be more responsive, sensitive in the changing situation. By the end of 2018 the Ministry has legalized up to 2.5 million hectares of Social Forestry including indigenous forest.  

At the occasion, Siti Nurbaya reminded the staff of the political turbulence of year 2019, especially from January until the Legislative and Presidential elections in April. The ministry  must not be distracted by the political situation, and  continue working according to respective duties and functions.  If we trespass the law and code of ethics, there is the...

Read More...
Refleksi Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018

  Tahun berganti tahun, hingga sampai di penghujung tahun 2018. Berbagai langkah koreksi dan kerja keras telah dilakukan untuk kepentingan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Capaian kerja diantaranya ditunjukkan dari realisasi Perhutanan Sosial, kemajuan upaya penegakan hukum, penanganan permasalahan merkuri, pencegahan asap lintas batas, pengendalian laju deforestasi, pencapaian kontribusi penurunan emisi GRK sebesar 24,4% pada tahun 2017, serta banyak kerja nyata lainnya.

Pada acara 'Refleksi Kinerja KLHK' tahun 2018, tak lupa berpesan pada seluruh jajaran untuk tetap fokus bekerja. Kerjakan apa yang ditulis, dan tuliskan apa yang dikerjakan, serta kerjakan apa yang telah disampaikan dan sampaikan apa yang telah dikerjakan (Do what you write and write what you do, do what you say and say what you do).

Tetaplah semangat bekerja, dan jangan terpengaruh dengan tahun politik. Jangan sibuk dengan kegiatan lain kecuali menjalankan tugas pokok dan fungsi tugas.

Mari kita jaga prestasi kita. Saya ingat pesan Gus Dur, jangan jadi 'Kementerian Taman Kanak-kanak'. Kita siapkan Kementerian ini menjadi kementerian yang dewasa.

Terima kasih kepada seluruh jajaran dan mitra atas kerja kerasnya di tahun 2018.                

Read More...
Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial Seluas 91 Ribu Hektare di Jambi

Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi, Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung 92 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 91.997,54 hektare kepada masyarakat. Acara dilangsungkan di Taman Hutan Pinus Kenali, Kota Jambi, pada Minggu, 16 Desember 2018.

"Tadi sudah disampaikan bahwa hari ini diserahkan 91.000 hektare lahan kepada bapak, ibu semua. Jangan dipikir ini kecil, 91.000 hektare ini gede. Diberikan kepada kurang lebih 8.100 KK. Artinya 1 KK mendapatkan kurang lebih 10 hektare. Ini juga gede," ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden menjelaskan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diberikan kepada masyarakat untuk dikelola dalam jangka waktu 35 tahun. Menurutnya, ini adalah sebuah hak yang diberikan kepada rakyat.

"Kalau dulu yang diberikan konsesi seperti ini yang gede-gede. Sekarang saya memberikan (ke) yang kecil-kecil. Di semua provinsi kita bagi-bagi. Masih banyak ini lahan kita yang ingin kita bagi," tuturnya.

Meski demikian, Presiden mengingatkan agar masyarakat penerima betul-betul memanfaatkan lahannya untuk digarap dan ditanami. Ia berujar bahwa jika tidak digarap, baik oleh perusahaan besar maupun masyarakat, SK tersebut akan dicabut.

"Yang gede-gede yang enggak digarap ya saya minta lagi, saya mau kasihkan ke rakyat. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Sudah diberikan tapi saya cek di lapangan enggak digarap, janjian tak cabut ini juga. Yang gede kalau enggak digarap saya cabut, yang kecil pun kalau enggak digarap saya cabut. Setuju tidak?" kata Presiden yang kemudian diamini para hadirin.

Kepala Negara menuturkan bahwa pembagian SK kali ini merupakan tahapan...

Read More...
Komitmen Para Menteri Dunia Atasi Kerusakan Lingkungan Laut

Indonesia menunjukkan posisi pentingnya dalam menjaga lingkungan laut global. Pada High Level Dialog, para Menteri dari berbagai Negara di dunia, memberi apresiasi atas inisiatif serta langkah konkrit Indonesia dalam menangani pencemaran serta kerusakan lingkungan laut, khususnya dari aktivitas di daratan.

Dialog tingkat Menteri ini berlangsung di Paviliun Indonesia, bersamaan dengan Konferensi Perubahan Iklim COP 24 di Katowice, Polandia. Melalui rilis pada media, Jumat (14/12) disebutkan bahwa agenda penting ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan internasional IGR-4, di Bali beberapa waktu lalu yang telah menghasilkan Bali Declaration.

Selaku Ketua (Chair) IGR-4, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr.Siti Nurbaya Bakar, menegaskan Bali Declaration merupakan solusi negara-negara anggota dalam menangani masalah pencemaran dan kerusakan di wilayah pesisir dan laut. Terutama dari berbagai kegiatan daratan yang bersifat lintas negara.


''Bali Declaration sangat strategis, mengingat semakin meningkatnya kompleksitas ancaman terhadap lingkungan laut,'' kata Menteri Siti dalam forum tersebut.

Sekitar 80% dari aktivitas di daratan telah menimbulkan masalah lingkungan di laut, seperti nutrient, air limbah, sampah laut, micro-plastics, dan isu penting lainnya. Mengatasinya perlu dukungan antar negara melalui peningkatan kapasitas, pengetahuan dan ketrampilan, serta alih teknologi.

Ditegaskan Menteri Siti Nurbaya, Indonesia telah melakukan inisiatif mengurangi sampah, khususnya sampah plastik hingga 70 persen pada tahun 2025. Selain itu telah diluncurkan Rencana Aksi Nasional mengurangi limbah plastik melalui...

Read More...
Indonesia Tegaskan Komitmen Jalankan Mandat Paris Aggrement

Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris terkait perubahan iklim, kurang dari satu tahun setelah adopsi perjanjian tersebut disepakati. Indonesia juga telah menetapkan ambisi penurunan emisi sebesar 29% tanpa syarat hingga 41% penurunan emisi bersyarat dari skenario BAU tahun 2030, dengan kehutanan dan energi sebagai sektor sasaran utama.

''Nilai dan tujuan bangsa Indonesia memungkinkan kami untuk memenuhi komitmen di bawah Perjanjian Paris,'' tegas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat menyampaikan Statement Indonesia pada The High Level Segment of The COP, CMP, CMA, di hadapan Presiden COP dan delegasi negara lainnya pada COP 24 UNFCCC di Katowice, Polandia, Rabu siang (12/12/2018) waktu setempat.

Menteri LHK menegaskan kembali komitmen Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan mandat Paris Aggrement.

Beberapa langkah koreksi yang relevan telah dilakukan, seperti pengakuan hukum atas hak Masyarakat Hukum Adat, peningkatan akses masyarakat melalui Perhutanan Sosial, peningkatan Kesatuan Pengelolaan Hutan, serta adaptasi dan mitigasi di tingkat akar rumput.

''Langkah koreksi dilakukan guna memenuhi hak mendapatkan lingkungan yang baik, dan pemanfaatan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan 33,'' tegasnya.

Selain itu, peran pemangku kepentingan Non-Party juga meningkat, mulai dari parlemen, lembaga peradilan untuk penegakan hukum, pemerintah subnasional, sektor swasta, masyarakat sipil, hingga akar rumput.

“Untuk memantau kemajuan, kami membangun Sistem Registri...

Read More...

Pertemuan Bilateral Indonesia – Norwegia yang diwakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya, dan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norway, Ola Elvestuen, di Sekretariat Delri COP 24 UNFCCC di Katowice, Polandia Rabu (12/12/2018) waktu setempat, telah mencatat keberhasilan dan peningkatan kerjasama Indonesia – Norwegia.

Indonesia mendapat dukungan berkelanjutan Pemerintah Norwegia terhadap pengendalian Perubahan Iklim, khususnya melalui penerapan Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani pada tahun 2010. Saat ini pelaksanaannya di Indonesia dalam tahap persiapan memasuki fase ketiga kerja sama, yaitu pembayaran berdasarkan hasil (result based payment).

Menteri Siti Nurbaya yang didampingi Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan  Iklim KLHK, Ruandha Agung Sugardiman, mengatakan Indonesia – Norwegia mencapai persetujuan untuk menindaklanjuti kerjasama Phase ke-3 implementasi yang akan segera dilaksanakan pada tahun 2019 setelah diselesaikannya isu terkait MRV Protocol, Badan Pengelolaan dana Lingkungan yang diselesaikan keduabelah pihak sebelum bulan Pebruari 2019.

“Norwegia sepakat mendukung Inistiatif Indonesia dalam pengembangan Indonesian Tropical Peatland Center (ITPC), dan pengembangan Mangrove Governance” ucap Siti Nurbaya.

Selain itu, Indonesia sedang dalam proses membentuk Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) guna mengelola dana seperti yang dimandatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi untuk Lingkungan dan Presiden Peraturan No 77/2018 tentang pembentukan Badan Layanan Umum untuk Dana Lingkungan. Kami ingin menginformasikan bahwa saat ini; Kementerian...

Read More...
Indonesia-Inggris Perkuat Kerjasama Sektor LHK

Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, melakukan pertemuan bilateral dengan Pemerintah Inggris yang diwakili dua menterinya di sela pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim (COP)-24 di Katowice, Polandia.

Hadir Menteri Negara Urusan Asia Pasifik pada Departemen Luar Negeri dan Persemakmuran, Mark Field, serta Wakil Menteri Negara pada Departemen Lingkungan Hidup, Pangan dan Pedesaan, Therese Coffey. Pertemuan bilateral ini membahas kerjasama Indonesia-Inggris yang sedang berlangsung, serta komitmen untuk saling memperkuat kerjasama di sektor LHK.

''Dalam kurun waktu dua dekade, Indonesia-Inggris telah menjalin kerjasama yang sistematis dalam prinsip mutual respect dan trust, serta dengan kerangka kerja yang konseptual dan utuh,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya pada media, Sabtu (8/12/2018).

Kerjasama dengan Inggris telah dimulai sejak era 1990-an, dan hingga saat ini Inggris juga mendukung berbagai upaya Indonesia memerangi dampak negatif Perubahan Iklim.

Berbagai kerjasama ini kata Menteri Siti Nurbaya, hasilnya sangat berpengaruh signifikan pada sasaran nasional dan perbaikan perbaikan mendasar sistem tata kelola khususnya bidang kehutanan.

Salah satunya adalah dalam hal sistem legalitas kayu, yang juga ikut menurunkan illegal logging dan deforestasi, serta meningkatkan tata kelola hutan seperti agenda Kesatuan Pengelolaan hutan atau KPH.

''Ini bagian dari kerjasama dengan Inggris yang monumental, dan kita menghargai itu,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

Tahun ini sampai dengan tahun 2022, total bantuan Inggris untuk Indonesia sebesar 60 juta...

Read More...
Saat Tata Kelola Gambut Indonesia Jadi Rujukan Pengetahuan Dunia

Langkah koreksi besar-besaran yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam tata kelola gambut, kini menjadi rujukan pengetahuan bagi dunia internasional. Hal ini semakin ditegaskan dalam pertemuan Konferensi Global Landscape yang berlangsung dari tanggal 1-2 Desember, di Bonn, Jerman.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc hadir sebagai pembicara kunci pada berbagai forum yang digelar di hari pertama. Pada konferensi internasional ini hadir perwakilan PBB, UN Environment, Menteri LH se dunia, World Bank, NGO, peneliti, akademisi, dan para mitra global lainnya.

Indonesia mendapat apresiasi setelah memiliki Pusat Penelitian Lahan Gambut Internasional atau International Tropical Peatlands Centre (ITPC).

''Ini adalah rumah untuk konsultasi dan advokasi bagi kepentingan masyarakat dan lingkungan lokal, serta untuk kepentingan global,'' kata Menteri Siti Nurbaya, dalam rilis pada media, Minggu (2/12/2018).

Basis ITPC saat ini berada di dua kampus penelitian hutan di Bogor, yaitu Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi KLHK, serta di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

Di agenda berikutnya saat menjadi pembicara kunci peringatan CIFOR ke 25, dihadapan para pemimpin dan ahli kehutanan internasional, Indonesia menegaskan posisinya sebagai 'taman bermain penelitian' bagi pengetahuan kehutanan dunia.

''Saya harap ulang tahun CIFOR ke-25 ini menjadi langkah monumental untuk memperkuat kolaborasi antara Indonesia, CIFOR dan semua mitra negara, untuk berkontribusi secara signifikan terhadap kehutanan internasional,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

Ia kembali...

Read More...
Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan

Setelah wilayah Jawa Barat, kini Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di Taman Wisata Alam (TWA) Punti Kayu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (25/11). Penerima SK ini berasal dari 10 kabupaten (Muara Enim, Musi Rawas, Pagar Alam, Lahat, Banyuasin, OKU selatan, OKU, OKI, OKI Timur, dan Musi Banyuasin), dengan luas 56.276 Ha, yang meliputi 9.710 KK.

"Hari ini telah diserahkan kepada bapak/ibu semuanya sebanyak 56 ribu hektar (Ha). Hati-hati loh 56 ribu itu gede (besar) sekali, banyak sekali. Dan di seluruh Indonesia, telah diserahkan sebanyak 2,1 juta hektar kepada masyarakat, bukan kepada yang 'gede-gede', dan target 12,7 juta hektar akan kita serahkan seterusnya," tutur Presiden Joko Widodo, yang langsung disambut meriah oleh para masyarakat penerima SK.

Pada periode 2015-2019, pemerintah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta Ha melalui program Perhutanan Sosial. Khusus di tahun 2019, program Perhutanan Sosial akan direncanakan untuk 3,5 sampai dengan 4,3 juta Ha. Di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sendiri, telah tercatat pencadangan kawasan untuk hutan sosial seluas 333.651 Ha.

Presiden juga menyampaikan pentingnya SK sebagai kejelasan hak hukum masyarakat dalam akses kelola lahan selama 35 tahun. Beliau juga mengingatkan para penerima SK untuk berhati-hati dalam menggunakan hak kelolanya, dan senantiasa mengelola lahan dengan produktif.

"Hati-hati pegang ini (SK), dengan ini hak hukum masyarakat semuanya menjadi jelas, ada konsesi untuk 35 tahun, cukup tidak? kalau tidak cukup nanti tambah lagi. 35 tahun itu sudah banyak, nanti kalau untuk anak...

Read More...
Di Hadapan Pengusaha, Menteri LHK: Kita Lalui Masa-masa Sulit Karhutla

Berbagai langkah koreksi di sektor kehutanan terus dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya dalam mengatasi kebakaran hutan dan tata kelola gambut. Untuk pelaksanaannya di lapangan tidaklah mudah, karena banyak kebijakan dan ketegasan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang tidak hanya menyasar masyarakat, namun juga dunia usaha.

''Kita rasakan hurt (sakit), sadness (sedih), anger (marah) dan segala macam perasaan yang bercampur aduk ketika itu, namun hasilnya sekarang bisa kita rasakan bahwa kebakaran hutan di Indonesia telah dapat dikelola dengan baik oleh semua pihak, dibawah kepemimpinan langsung Bapak Presiden Jokowi,'' kata Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (Rakornas APHI), di Jakarta (13/11/2018).

Pasca Karhutla dahsyat tahun 2015, pemerintah mengambil langkah-langkah cepat seperti moratorium lahan gambut, memperkuat penegakan hukum, melibatkan semua pihak termasuk dunia usaha dalam hal pengendalian Karhutla, dan banyak usaha lainnya.

Hasilnya cukup signifikan, dari tahun 2016 hingga 2018, Indonesia berhasil menghindari Karhutla secara Nasional, setelah sebelumnya rutin terjadi selama hampir 20 tahun. Bahkan Indonesia berhasil menjadi contoh bagi dunia internasional, dalam upaya penyelamatan lahan gambut.

''Tentu saja kontribusi langkah dunia usaha sangat signifikan dan sangat penting. Terima kasih atas kerjasama yang baik meskipun cukup rumit dan complicated kita lewati, sampai-sampai harus ke PTUN, Mahkamah Agung dan demo-demo lapangan,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya.

''Kita sudah lalui...

Read More...