Friday, October 19, 2018

Sambutan Lengkap Menteri LHK Siti Nurbaya membuka Workshop Internasional tentang Hutan dan Deforestasi

KEYNOTES
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PADA ACARA
“WORKSHOP HUTAN DAN DEFORESTASI ”
Jakarta, 29 Januari 2018


Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera,
Om Swastiastu.
Yth. : Perwakilan Kedutaan Besar Norwegia, Amerika Serikat, Australia, Denmark, Inggris, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Kanada dan Perancis serta lembaga multi-lateral,

Yth.  : Para pejabat Eselon I dan Para Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pejabat Eselon I dan II Pemerintah Pusat dan Daerah,

Yth. : Para Narasumber dari Bappenas, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, FAO, Fakultas Kehutanan UGM, Fakultas Kehutanan IPB, CCROM-IPB, WWF, dan WRI.

Yth.  : Akademisi, aktivis/LSM, bisnis leaders, jurnalis, dan
Hadirin yang kami hormati,

Pertama-tama marilah kita persembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita kembali bersama, menghadiri “Workshop Internasional tentang HUTAN DAN DEFORESTASI”.

Saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian pada hari ini dalam rangkaian pembahasan berkenaan dengan “Hutan dan Deforestasi”. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas dukungan para pihak pada rangkaian acara ini, dan bersama-sama nanti kita akan membahas secara terbuka tentang Hutan dan Deforestasi.
Diskusi ini saya nilai sangat penting, yang bisa dilakukan secara terbuka, ilmiah dan evident based, serta prospektif menyangkut hutan dan deforestasi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pertama, Pengendalian Deforestasi merupakan satu diantara issue strategis bidang kehutanan bersama-sama dengan alokasi sumberdaya hutan untuk pemerataan ekonomi, konservasi dan pemeliharaan bio-diversity dan biosfir; peningkatan produksi dan produktivitas hutan dan jasa lingkungan serta kemitraan dan keterlibatan stakeholders dalam rantai usaha sumberdaya hutan serta dalam pengawasan dan mendorong law enforecement.

Kedua, Deforestasi yang terjadi di Indonesia mengandung makna yang „blur‟ dan citra negatif; padahal secara teoritik dan empirik dapat berarti lain, misalnya ketika suatu negara atau suatu wilayah provinsi, kabupaten, memerlukan kawasan hutan untuk keperluan fasilitas publik atau utilitas seperti tegakan tiang listrik transmisi, atau jalan poros kunci yang membelah isolasi puluhan desa atau bahkan kebutuhan untuk membangun jaring-jaring jalan utama (main road net-work) sebagai bagian dari sistem transportasi nasional dan sebagainya. Oleh karena itu term Zero Deforestation, mungkin dipakai untuk kegiatan suatu entitas, tetapi tidak dapat dimaksudkan untuk pembangunan suatu wilayah administratif, misalnya dan sebagainya.

Ketiga, sudah sejak hadirnya bumi, alam dan manusia, dipahami bahwa akan selalu ada paradoxi antara lingkungan dan ekonomi; akan selalu ada kebutuhan mencapai Pareto optimal dalam pemanfaatan/penggunaan sumberdaya alam, hutan misalnya. Itu sebabnya kita kenal Pareto Otimal serta teori-teori ekonomi lingkungan.

Keempat, bayangan kata Deforestasi, mengandung implikasi “tekanan” internasional dalam menilai Indonesia pada capaian-capaian kerja berkaitan dengan sustainability dan diantaranya menjadi restriksi. Deklarasi Amsterdam in support of a fully sustainable palm oil supply chain by 2020, ditanda-tangani oleh Perancis, Denmark, Jerman, Belanda, Norwegia dan Inggris, sebuah komitmen politik untuk mendukung komitmen sektor swasta terkait dengan Deforestasi dan Sutainable Palm Oil, hingga saat ini secara efektif bekerja dan melaksanakan monitoring termasuk ke Indonesia.

Kelima, perlunya ada kesepahaman bersama, lokal-nasional-internasional, dalam persoalan ini (termasuk dalam hal definisi hutan, batasan, prinsip-prinsip, teorik, empirik, dan sebagainya), sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat RI, tidak saja untuk memenuhi mandat dan perintah konstitusi UUD 1945, tetapi juga dapat memenuhi requirement atau persyaratan internasional yang menjadi konvensi. Pembahasan tentang deforestasi ini menjadi sangat penting untuk kita melangkah dan bekerja secara “teguh-kukuh”. Posisi ini menjadi sangat penting untuk Indonesia berada pada posisi menuju negara maju, sehingga Deforestasi bukan lagi menjadi beban citra, tetapi sebagai bagian agenda atau yang dianggap sebagai masalah yang dapat dan kita selesaikan.

Hadirin yang saya hormati,
Sumber daya alam merupakan modal pembangunan nasional dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, sumber daya alam harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.
Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Dalam persoalan pengelolaan hutan juga diperlukan konsep kelestarian sehingga hutan tidak hanya dieksploitasi generasi sekarang tetapi dipersiapkan untuk generasi yang akan datang. Saya selalu mengatakannya bahwa kita saat ini sedang meminjam sumberdaya alam dari generasi masa depan, yang oleh karenanya kondisi dan akses sumberdaya alam saat ini harus dapat dirasakan setidaknya sama dengan yang akan merasa rasakan nanti atau bahkan bisa dengan akses dan kondisi sumberdaya alam yang lebih baik.

Hadirin yang saya hormati,
Dalam kaitan pengelolaan hutan, prinsip umum menyangkut tata kelola dan kelestarian hutan dapat dilihat dari 3 (tiga) fungsi pokok yang saling berkaitan, yaitu:

Pertama, fungsi ekologis, sebagai suatu sistem penyangga kehidupan antara lain merupakan pengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, penghasil udara bersih, menjaga siklus makanan serta sebagai tempat pengawetan keaneka-ragaman hayati dan ekosistemnya.

Kedua, fungsi ekonomis, sebagai sumber yang menghasilkan barang dan jasa baik yang terukur seperti hasil hutan berupa kayu dan non kayu, maupun yang tidak terukur seperti jasa ekoturisme.

Ketiga, fungsi sosial, sebagai sumber penghidupan dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup di dalam dan sekitar hutan, serta untuk kepentingan pendidikan dan penelitian demi pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Ini sejalan dengan proses evolutif, perubahan paradigma tata kelola hutan dari “timber based management” menjadi ecosystem resource based management berbasis pada forest community based management.

Secara faktual bisa kita lihat bahwa sebab-sebab deforestasi berasal dari: alih fungsi hutan, kebakaran hutan dan lahan, lemahnya pemanfaatan ruang wilayah dan pengendalian RTRW, penebangan liar dan perambahan hutan, serta tata kelola hutan yang buruk dan ruang korupsi.

Angka deforestasi netto (angka deforestasi dikurangi dengan angka aforestasi) Indonesia pada periode 2014-2015 sebesar 1,09 juta hektar, dan pada periode 2015-2016 menjadi 0,63 juta hektar (menurut perhitungan Ditjen Planologi). Sebaran deforestasi paling banyak terjadi di kawasan hutan produksi, yang mencapai angka 63 % akibat open access dll yang perlu terus didalami sehingga bisa
diperoleh solusi yang tepat. Untuk itu pembahasan tentang Deforestasi perlu dilakukan dalam beberapa tahapan. Pada Seri I ini
dirancang oleh Ditjen Planologi dalam sub-tema Pengukuran, Perhitungan dan Pelaporan Deforetasi dan Degradasi Hutan.

Beberapa kebijakan dan langkah nasional dalam upaya pengendalian deforestasi meliputi:

Pertama, pengendalian alih fungsi dengan moratorium perijinan pada hutan alam primer dan gambut. Moratorium pengeluaran izin pada hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di kawasan hutan (hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi) maupun di Areal Penggunaan Lain (APL) melalui „Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain‟ (PIPPIB) yang dilakukan revisi setiap enam bulan sekali.

Pada workshop ini disosialisasikan PIPPIB revisi XIII yang merupakan hasil pembahasan tim teknis gabungan KLHK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN), dan Badan Informasi Geospasial serta masukan dari para pihak terkait.

Dengan adanya kebijakan PIPPIB ini juga diharapkan dapat menurunkan angka deforestasi sesuai dengan target NDC yang sudah kita
sampaikan ke UNFCCC. Seluruh data yang di launching dan disosialisasikan pada workshop ini dapat diunduh pada website Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan di: geoportal.menlhk.go.id.

Juga akan dilakukan peluncuran (launching) data penutupan lahan tahun 2017, angka deforestasi tahun 2016-2017 dan sosialisasi Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Revisi XIII sesuai Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2017 dan Surat Keputusan Menteri LHK No. SK.6559/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2017. Untuk memenuhi prinsip transparansi publik, data penutupan lahan diluncurkan setiap tahun dengan disertai Surat Keputusan Menteri LHK, di samping publikasi secara online melalui website
Kementerian.

Selain itu juga sudah dibahas cukup matang dalam koordinasi Kementerian Perekonomian berkaitan dengan moratorium sawit, dengan bobot pengendalian perijinan kebun sawit dari kawasan hutan, pengendalian perijinan daerah (review) dan peningkatan produktivitas kebun rakyat serta hilirisasi.

Kedua, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian karhutla. Yang penting dari upaya ini ialah menurunnya jumlah hotspots dan luas areal terbakar. Pada tahun 2015 tercatat areal terbakar seluas 2,611.411 Ha, pada tahun 2016 seluas 438.363 ha dan tahun 2017 seluas 165.484 ha (data per Januari 2018). Yang penting dalam upaya ini ialah pengendalian kebakaran dan khususnya pencegahan terbakarnya gambut melalui tata kelola gambut. Pengendalian gambut dari kebakaran sangat penting mengingat daya emisi GRK dari gambut dibandingkan dengan dari hutan tanah mineral mencapai 16 kali lipat CO2, 31 kali lipat N2O serta 45 kali lipat CH4.

Upaya bisnis internasional termasuk bisnis di Indonesia dalam konsensus bisnis ramah lingkungan dengan Forest Agreement (FA), FSC
Forest Certification, dll merupakan hal yang cukup positif, namun yang lebih penting dari itu ialah implementasi yang sesungguhnya dan membutuhkan kesungguhan, jiwa voluntarily, bukan hanya modis, sehingga tidak perlu lagi ditemui adanya pelanggaran-pelanggaran.

Konsep High Carbon Stock (HCS) dan High Conservation Value Forest (HCVF) belum familiar dan belum tekstual dalam regulasi formal Indonesia. Kita mengenalnya misalnya dalam bentuk kawasan lindung setempat, zona tanaman kehidupan, garis sempadan sungai, kawasan lindung flood plain, kawasan lindung mangrove dan sebagainya. Untuk yang seperti ini bahkan kita sudah punya Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tentang kawasan lindung. Hal-hal seperti ini sudah waktunya dilihat kembali dan sudah harus tidak boleh ada lagi pelanggaran
terhadap kawasan lindung.

Ketiga, kegiatan penegakan hukum (law enforcement) dilakukan melalui penerapan sistem penegakan hukum yang bersifat: multidoors (dari berbagai indikasi pelanggaran, UU Kehutanan, UU lingkungan, UU P3H, UU TPPU, dll), simultaneous approach (sanksi administratif, perdata dan pidana), second line control, menarik pengawasan dari pemerintah bawahan jika mereka tidak melakukan
kontrol/law enforcement. Saat ini tercatat sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 telah dijatuhkan sanksi, seperti untuk
karhutla, sanksi administratif cabut izin 3 perusahaan, pembekuan izin 16 perusahaan, paksaan pemerintah 31 perusahaan dan
pengawasan terhadap 262 perusahaan. Proses hukum perdata dengan 10 kasus (5 sudah inkracht dan 3 banding serta 2 dalam proses sidang). Untuk kasus pidana sebanyak 44 kasus pada berbagai fase hukum yang ditangani KLHK sendiri dan dengan memfasilitasi penanganan POLRI sebanyak 40 kasus. Untuk illegal logging tercatat sebanyak 174 kasus yang sudah siap (P21), perambahan
hutan sedang ditangani P21 sebanyak 66 kasus. Itu dilakukan dengan sebanyak 144 kali operasi kegiatan dengan areal hutan yang diamankan seluas 7.063.874 Ha.

Keempat, penerapan kebijakan alokasi dan prinsipprinsip tata kelola hutan melalui kebijakan alokasi yang mendorong alokasi akses kelola bagi masyarakat (small holders) melalui Program Perhutanan Sosial dan tanah obyek land-reform, serta penerapan KLHS dalam rangka pengendalian perencanaan tata ruang yang terkait dengan rencana penggunaan kawasan hutan. Selain itu penerapan FLEGT (Forest Low Enforcement, Governance and Trade) dengan sistem legalitas kayu. Pemerintah secara nasional telah menetapkan pengarus-utamaan (main streaming) pengendalian perubahan iklim pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, dan dengan demikian dalam kaitan tata kelola hutan hal ini akan menjadi perhatian para pelaksana pembangunan nasional di pusat dan daerah.

Kelima, penguatan kelembagaan dan kapasitas pengurusan bidang kehutanan, yang sedapat mungkin sedekat-dekatnya ke tingkat tapak, yaitu melalui pengembangan KPH atau Forest Management Unit di tingkat tapak di daerah-daerah. KPH saat ini telah terbentuk 434 unit dari target 600 unit. Penguatan KPH sedang terus dilakukan dan perlu kerjasama dan interaksi yang baik antara KLHK dan Pemda Provinsi masing-masing mengingat bahwa kelembagaan KPH berada dibawah kendali Pemprov dan program serta pembiayaan didukung oleh KLHK. Beberapa kemajuan juga dicapai oleh KPH dan kerja-sama stakeholders pada tingkat tapak juga telah berlangsung. Dalam kaitan ini maka sistem pengendalian dan monitoring tingkat nasional menjadi sangat penting.

Hadirin yang kami hormati,
Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memiliki sistem pemantauan hutan nasional yang dikenal dengan SIMONTANA (Sistem Monitoring Hutan Nasional) atau National Forest Monitoring System (NFMS) yang dikelola oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
Sistem ini merupakan sistem pemantauan terintegrasi berbasis penginderaan jauh dan terestris yang bertujuan untuk menyajikan data dan lokasi sumberdaya hutan, jenis tutupan hutan, estimasi volume dan pertumbuhan hutan, penilaian hutan nasional, dan pemantauan biodiversitas kawasan hutan, serta penyajian data tutupan hutan nasional sebagai baseline Forest Reference emission Level (FREL) dan mendukung Indonesia's Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai program pengendalian perubahan iklim.
NFMS menjadi satu satunya penyedia data spasial penutupan lahan secara periodik dari tahun 1990 sampai sekarang. Sistem ini juga interaktif dalam menyajikan data deforestasi dan degradasi hutan sejak tahun 1990 sampai saat ini sebagai media transparansi publik.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan pemetaan penutupan lahan dengan data penginderaan jauh, khususnya data citra landsat sejak tahun 1990. Updating data penutupan lahan dilakukan dengan periode 3 tahunan, namun sejak tahun 2011, updating dilakukan setiap tahun.
Untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan data penutupan lahan, telah dilaksanakan MoU antara KLHK dengan LAPAN dan BIG sejak tahun 2015. LAPAN mempunyai tugas untuk menyediakan data Landsat, BIG menyediakan peta citra yang ter-orthorektifikasi dan KLHK menyiapkan klasifikasi penutupan lahan serta memetakannya.
Salah satu produk dari analisa data penutupan lahan series dengan data spasial lainnya adalah data deforestasi tahunan di dalam maupun luar kawasan hutan. Berdasarkan hasil perhitungan, angka deforestasi bersih (netto) nasional tahun 2017 adalah 479 ribu ha dengan rincian di dalam kawasan hutan adalah 308 ribu ha dan di luar kawasan hutan 171 ribu ha.
Luas hutan ( forest cover) pada tahun 2017 ini meliputi 93,6 juta ha. Angka deforestasi tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun kemarin. Hal ini menunjukkan hasil dari upaya dan kerja keras kita untuk terus menurunkan angka deforestasi tahunan. Angka deforestasi dalam kawasan hutan pada tahun 2017 sebesar 64,3 % berarti terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 73,6 %.

Hadirin yang kami hormati,
Begitu hal-hal yang sedang berlangsung saat ini yang sedang kita upayakan bersama-sama dan ini merupakan salah satu indikator kinerja pada RPJMN 2015-2019 ialah indikator kualitas lahan (land dalam prospektus landscape system), selain indikator kinerja kualitas udara dan kualitas air. Bagian ini yang lebih sulit, kompleks dan berat, tetapi kita harus mengawalinya, membedah dan merangkum berbagai pengetahuan untuk mendapatkan arah kerja yang lebih sistematis lagi.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja bersama-sama KLHK. Semua kontribusi adalah penting. Tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan ekonomi, sosial dan sebagainya itu merupakan hasil interaksi politik dari semua pihak, aktor politik. Terima kasih atas kerjasama selama ini dan akan terus ke depan bersama membangun kehutanan kita, menjaga sumberdaya alam kita.
Selamat berdiskusi, dan dengan mengucapkan : “Bismillahirrohmanirrohim” Saya nyatakan “Workshop Hutan dan Deforestasi Hutan” Seri I (Workshop Panel Internasional Metode Pengukuran, Perhitungan dan Pelaporan Deforetasi dan Degradasi Hutan), secara resmi dibuka.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan lindungan dan petunjuk-Nya, kegiatan kita dapat berjalan dengan baik dan lancar serta membuahkan hasil yang baik.

Wabilahitaufik wal hidayah,
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Om Shanti Shanti Shanti Om

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dr. Siti Nurbaya, M.Sc.

 












Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Pesantren Sukahideng Menjadi Basis Kader Lingkungan

KLHK dan Pondok Pesantren (Pontren) Sukahideng Tasikmalaya, akan bersama-sama membangun pendidikan lingkungan di lingkungan pondok pesantren dalam bentuk ekopontren. Program ini merupakan pendidikan Islam yang memberikan penekanan perhatian pada kelestarian lingkungan.

Selain itu, KLHK juga telah memberikan pelatihan kader lingkungan terhadap 50 santri berupa keterampilan pengelolaan sampah. Diantaranya meliputi keterampilan 3R dalam pengelolaan sampah, yaitu mengurangi sampah (reduce), memakai kembali (reuse), dan melakukan daur ulang (recycle).

"Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kepala Sekolah dan Pimpinan Pontren Sukahideng atas kesediaan untuk memulai, membangun, dan menerapkan pola hidup bersih dan ramah lingkungan di dalam lingkungan pondok pesantren," kata Menteri LHK Siti Nurbaya, saat berdialog dengan para santri dan pengurus Pontren Sukahideng, di Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya (13/10/2018).

Melalui ekopontren, menurut Menteri Siti, setidaknya ada tiga tujuan yang ingin dicapai. Pertama, meningkatkan kesadaran bahwa ajaran Islam menjadi pedoman penting dalam perilaku ramah lingkungan, dan penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, sosialisasi materi lingkungan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Ketiga, memberdayakan komunitas pondok pesantren untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan aktivitas yang mempunyai nilai tambah ekonomi, sosial, dan ekologi.

"Setelah pelatihan, kita harapkan pondok pesantren ini secara bertahap menjadi penggerak dalam penerapan perilaku ramah lingkungan. Kita jadikan Pontren Sukahideng ini menjadi pontren percontohan di Jawa Barat," ujar Menteri...

Read More...
Perhutanan Sosial Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa negara hadir di tengah masyarakat, diantaranya melalui Perhutanan Sosial yang merupakan bukti hutan itu untuk kesejahteraan rakyat. Seperti yang selalu ditegaskan oleh Presiden RI Joko Widodo, bahwa hutan kita untuk kehidupan masyarakat kita, dan dimanfaatkan secara benar dan lestari.

"Mari wariskan hal baik bagi generasi mendatang. Kata lestari artinya kita harus menjaga alam lingkungan karena kita meminjam dari generasi yang akan datang. Jadi, alam yang kita wariskan harus paling tidak seperti sekarang, bahkan lebih baik," ujar Menteri Siti.

Dalam Dialog Nasional Indonesia Maju edisi ke 27 bertema "Meningkatkan Kelola Masyarakat Terhadap Kawasan Hutan Melalui Skema Perhutanan Sosial", Sabtu (13/10/2018) di Tasikmalaya, Menteri Siti kembali mengatakan bahwa hutan sosial tidak hanya bicara soal akses masyarakat kepada hutan. Hutan sosial juga mencakup kesempatan berusaha secara utuh untuk membuat masyarakat mempunyai penghasilan.

Pemerintah juga terus melakukan upaya pemerataan ekonomi melalui tiga hal. Yang pertama yaitu akses untuk lahan berusaha, selanjutnya fasilitasi berupa modal dan kesempatan usaha, serta pelatihan manajemen bisnisnya.

"Bapak Presiden menginginkan rakyat juga mampu dan memiliki manajemen bisnis konglomerat yang rapih. Semua kelompok umat bekerjasama. Manfaatkan program ini untuk kemajuan bersama," ujar Menteri Siti.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil yang menyatakan bahwa suksesnya sebuah program perlu keterlibatan setidaknya empat unsur yaitu Pemerintah (Political Power), Bisnis (Capital Power), Masyarakat (Social Power),...

Read More...
Indonesia dan Finlandia Perkuat Kerjasama Lingkungan Hidup

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menerima kunjungan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pembangunan Finlandia, Anne Mari Virolainen, Selasa (9/10) di Jakarta.

Pertemuan ini semakin memperkuat harmonisasi hubungan kerjasama antara kedua negara, yang sebelumnya telah terangkum dalam bentuk Memorandum of Undertanding (MOU), Joint Working Group (JWG), serta berbagai seminar dan pertukaran ahli. Khususnya terkait waste to energy dan pengelolaan sampah

''Pada 2017, telah ditandatangani MOU on Forestry and Natural Resources Management yang mencakup diantaranya bioeconomy dan circular economy pada unit pengelolaan hutan di daerah, bioenergy, sustainable forest management, wood based industry, dan waste to energy,'' jelas Menteri Siti Nurbaya.

Salah satu kolaborasi Indonesia-Finlandia dapat dilihat pada pelaksanaan circular economy yang sudah berjalan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Menteri Anne-Mari Virolainen mengucapkan terimakasih pada Kementerian LHK atas kesempatan yang diberikan dalam kerja sama di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

"Kita sudah bekerjasama bertahun-tahun, dan saya harap ini akan terus berlanjut, khususnya dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, circular economy, dan waste to energy," kata Menteri Anne.

Untuk pengelolaan sampah secara nasional, Indonesia mempunyai strategi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan dengan tahapan pembatasan sampah, pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang.

Sedangkan penanganan sampah dijalankan dengan tahapan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, sampai pemrosesan akhir. Read More...

UNRI Raih Penghargaan Terbaik Pengumpul Xylarium Nomor 1 Dunia

YOGYAKARTA--Indonesia kini menjadi pemilik Xylarium atau perpustakaan kayu nomor satu di dunia. Xylarium Bogoriense, yang dikelola Pusat Litbang Hasil Hutan, Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), meraih prediket tersebut setelah berhasil mengumpulkan sekitar 192.395 spesimen kayu dari seluruh Indonesia.

Bersamaan dengan gelar Festival KPH Nasional di kawasan Hutan Pinus Mangunan, Dlingo, Bantul, Yogayakarta Jumat (28/9/2018), yang dihadiri Presiden Joko Widodo, diserahkan penghargaan kepada pengumpul Xylarium.

Penghargaan terbaik diberikan pada Universitas Riau. Selanjutnya pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, dan Dirut Perum Perhutani.

Xylarium Bogoriense merupakan perpustakaan kayu (rujukan pendataan dan pemetaan jenis-jenis kayu) yang saat ini dimiliki Indonesia dan terus dikembangkan oleh Kementerian LHK dan telah diakui oleh International Association of Wood Anatomist (IAWA) sebagai Xylarium Nomor 1 Dunia, dengan koleksi spesimen kayu sebanyak 192.395.

Sebagai pembanding Xylarium Belanda 125.000 spesimen, USA 105.000 spesimen, dan Belgia 69.000 spesimen.  

Upaya menuju koleksi Xylarium Nomor 1 di dunia merupakan langkah sinergi para pihak yaitu Kemenristekdikti, Perguruan Tinggi, LIPI, pelaku usaha dan industri perkayuan, Pemerintah Provinsi.

''Sinergi yang dikonsolidasikan hari ini diharapkan akan membangun kapasitas seluruh stakeholders agar semakin siap dalam berbenah diri, membuka diri, dan berani maju sebagai eksekutor kelestarian hutan Indonesia, sekaligus memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya.

Dalam...

Read More...
Langkah Koreksi Presiden Jokowi yang Mulai Dinikmati

Presiden Joko Widodo bercerita, empat tahun lalu, saat baru menjabat sebagai Presiden Indonesia, ia sedih melihat masyarakat sekitar hutan justru terabaikan kesejahteraannya. Langkah koreksipun dilakukan secara menyeluruh.

Salah satunya, Presiden memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan (LHK) membangun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan rakyat diberi akses legal ikut mengelola hutan secara lestari melalui Perhutanan Sosial.

''KPH dapat mendorong masyarakat memanfaatkan hutan secara tepat dan lestari. Contohnya saja ulat sutera, hanya ada di beberapa titik seperti di Gorontalo, Maros. Padahal itu bisa ribuan titik yang dikembangkan,'' kata Presiden Jokowi saat menghadiri Festival KPH di kawasan Hutan Pinus Mangunan, Dlingo, Bantul, Yogyakarta Jumat (28/9/2018).

Kini kolaborasi antara KPH, masyarakat dunia usaha, dan ilmu pengetahuan, telah mulai dinikmati. Ratusan ribu lapangan kerja terbuka, dan masyarakat sekitar hutan diyakini akan kian sejahtera seiring dengan berbagai langkah koreksi tata kelola hutan yang terus berjalan. Khususnya dari program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

''Hutan harus bisa mensejahterakan rakyat, dan masyarakat desa hutan harus lebih makmur, bukan sebaliknya,'' tegas Presiden Jokowi di hadapan ribuan rakyat yang hadir.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan, tidak kurang dari 151.400 orang saat ini dapat terserap dengan pola padat karya kehutanan dalam setahun. Jumlah ini akan semakin meningkat seiring dengan arahan Presiden Jokowi untuk menaikkan 10 kali lipat luasan rehabilitasi lahan dibandingkan rata-rata dalam setahun.

Rakyat juga kini dapat melakukan tebang...

Read More...
Parlemen Norwegia Apresiasi Langkah Koreksi Pengelolaan Hutan Indonesia

Langkah koreksi pengelolaan hutan Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, mendapat apresiasi dari delegasi Parlemen Norwegia. Melalui program Perhutanan Sosial, Indonesia disebut kini sangat ambisius mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan serius mengurangi deforestasi.

15 anggota parlemen Norwegia bahkan secara khusus melihat langsung praktik pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC), serta implementasi di bidang kehutanan dan land based sector (termasuk peatland) dengan mengunjungi Pontianak, Kalimantan Barat.

Selain itu juga untuk melihat langsung pengelolaan sawit berkelanjutan. Tujuan terakhir ini sangat berkaitan dengan penerbitan Resolusi Parlemen Norwegia yang meminta Pemerintah Norwegia untuk menerbitkan peraturan pelarangan public procurement biofuel berbahan dasar minyak sawit pada tanggal 2 Juni 2017.

“Kami di sini belajar tentang reformasi Indonesia yang cukup ambisius. Kunjungan ini penting bagi Komite karena dengan melihat dan mendengar langsung cerita reformasi dari Pemerintah dan rakyat Indonesia, kami akan lebih mampu memahami konteks melindungi hutan,'' ungkap Ketua Delegasi, Espen Barth Eide dalam rilis pada media, Senin (24/9/2018).

Kunjungan parlemen Norwegia di Indonesia, berlangsung dari tanggal 21-27 September 2018. Pada tanggal 22 September 2018, rombongan delegasi melakukan  kunjungan lapangan ke Hutan Desa Betang Pisisir Padang Tikar untuk meninjau 10 Hutan Desa yang telah memperoleh ijin definitif Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa.

Di Lokasi Hutan Desa seluas 76.370 hektar ini, rombongan melihat dan berdialog langsung dengan...

Read More...
Internasional Dukung Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Indonesia

Upaya pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia mendapat dukungan internasional. Sebanyak USD 78,48 juta dari total dana Global Environment Facility (GEF)-7, telah dialokasikan untuk kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim dan penanganan degradasi lahan di Indonesia. Dengan ini, Indonesia menjadi negara ketiga terbesar penerima alokasi STAR (System for Transparent of Allocation Resources), setelah China dan India.

Pada acara National Dialogue Initiative – Global Environment Facility (GEF) dalam rangka perencanaan pemanfaatan sumber dana GEF-7, Menteri LHK Siti Nurbaya, mengungkapkan, kerjasama dengan GEF ini agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik berupa program ataupun rekomendasi. (21/09)

Dijelaskan Siti Nurbaya dalam sistem kerja politik di Indonesia, persoalan lingkungan dan sustainability sudah punya legal aspek dan hubungan yang sangat kuat, mulai dari UUD 1945, sampai undang-undang dan peraturan. Dalam prakteknya, implementasi yang paling kelihatan adalah partisipasi civil society.

“Dalam menghadapi persoalan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Indonesia sedang bergerak melakukan perbaikan kebijakan alokasi; keterlibatan masyarakat; upaya menekan ketidakadilan; kesehatan dan kebakaran hutan; produksi dan konsumsi; merkuri dan desertifikasi”, ucap Siti Nurbaya.

GEF yang dibentuk pada tahun 1992 merupakan mekanisme pendanaan hibah untuk mendukung negara-negara dalam memenuhi komitmen dari konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi, mengatasi masalah lingkungan global dan mendukung perencanaan dan pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG).

Pada prisnipnya...

Read More...
Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

  Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu
Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.
Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi dan berdiskusi dalam rangka mendapatkan kesepahaman atas program dan prioritas pemanfaatan sumberdaya GEF  untuk mendukung upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan memberikan dampak dan manfaat bagi keberlanjutan lingkungan hidup global. Selain itu, saya menyampaikan apresiasi atas dukungan GEF untuk Indonesia, sejak siklus awal GEF tahun 1991-1992.
Ms. Ishii,
At this important event, let me congratulate you on the successful of the 6th GEF Assembly held in Da Nang Vietnam back last June 2018 as well as the GEF-7 Replenishment.  The Assembly successfully brought all stakeholders has come together and sent a strong message to the world that we need...

Read More...
Rembuk Nasional Untuk Percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Percepatanan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) terus diupayakan oleh Pemerintah. Melalui Forum Rembuk Nasional Pemerintah akan mendorong terpenuhinya target RAPS melalui rencana tindak lanjut yang disusun dengan melibatkan partisipasi aktif dari organisasi atau komunitas masyarakat mulai dari level tapak hingga para pengambil kebijakan.

Kurang lebih 300 peserta dari 9 (sembilan) provinsi mengikuti kegiatan yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta (20/9/2018). Kesembilan provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Presiden Joko Widodo dalam arahannya kepada peserta pada acara Peresmian Pembukaan Rembuk Nasional mengharapkan agar RAPS dapat berjalan dengan baik. "Dengan demikian, struktur penguasaan lahan di tanah air betul-betul berkeadilan.", jelas Presiden Joko Widodo.

Data hingga 13 September 2018, telah diberikan akses Perhutanan Sosial seluas 1.917.890,07 Ha

untuk kurang lebih 458.889 KK dengan jumlah Surat Keputusan (SK) sebanyak 4.786 Unit SK Ijin/Hak. Khusus untuk Hutan Adat, hingga September 2018 telah ditetapkan seluas 25.110,34 Ha dengan jumlah 33 unit SK.

Dalam kegiatan Rembuk Nasional RAPS juga diserahkan SK Penetapan Hutan Adat kepada 16 (enam belas) Masyarakat Hukum Adat oleh Presiden RI. Areal Hutan Adat yang ditetapkan dan diserahkan SK-nya dimaksud seluas keseluruhan ± 6.032,5 Ha, yang tersebar di Provinsi Jambi (10 lokasi), Kalimantan Barat (3 lokasi), Sulawesi Selatan (2 lokasi) dan Provinsi Jawa Barat (1 lokasi).

Di Kabupaten...

Read More...
Hari Konservasi Alam, Menteri LHK Ingatkan Ancaman Kepunahan

Konservasi alam menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia. Karenanya pemerintah menetapkan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) setiap tanggal 10 Agustus. Tujuannya agar konservasi alam semakin memasyarakat sekaligus sebagai momentum melihat kembali apa yang telah dan harus kita lakukan terhadap alam ini.

Menteri Koordinator bidang perekonomian, Darmin Nasution mengatakan bahwa Indonesia menganut konsep pembangunan berkelanjutan, yang mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

''Artinya bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan harus tetap mempertimbangkan aspek konservasi sumber daya alam yang digunakan, agar tetap lestari sehingga tetap berfungsi dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang,'' kata Darmin saat puncak peringatan HKAN, Kamis (30/8/2018) di Taman Wisata Alam Batu Putih, Sulawesi Utara.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengingatkan kembali pentingnya menjaga sumber daya alam Indonesia. Selain dikenal sebagai 'Megabiodiversity Country' atau negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai 'Biodiversity Hotspot'.

''Yaitu Negara yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, sekaligus menghadapi keterancaman atas kepunahannya juga tinggi,'' kata Menteri Siti.

Keanekaragaman hayati Indonesia menurut LIPI, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 720 jenis mamalia (13% dari jumlah jenis dunia), 1.605 jenis burung (16% jumlah jenis dunia), 723 jenis reptilia, 1.900 jenis kupu-kupu, 1.248 jenis ikan air tawar, dan 3.476 jenis ikan air laut.

Jumlah itu belum termasuk...

Read More...
Internet Marketing Support oleh PromosiMedia.Com