Wednesday, August 15, 2018

Sambutan Lengkap Menteri LHK Siti Nurbaya membuka Workshop Internasional tentang Hutan dan Deforestasi

KEYNOTES
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PADA ACARA
“WORKSHOP HUTAN DAN DEFORESTASI ”
Jakarta, 29 Januari 2018


Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera,
Om Swastiastu.
Yth. : Perwakilan Kedutaan Besar Norwegia, Amerika Serikat, Australia, Denmark, Inggris, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Kanada dan Perancis serta lembaga multi-lateral,

Yth.  : Para pejabat Eselon I dan Para Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pejabat Eselon I dan II Pemerintah Pusat dan Daerah,

Yth. : Para Narasumber dari Bappenas, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, FAO, Fakultas Kehutanan UGM, Fakultas Kehutanan IPB, CCROM-IPB, WWF, dan WRI.

Yth.  : Akademisi, aktivis/LSM, bisnis leaders, jurnalis, dan
Hadirin yang kami hormati,

Pertama-tama marilah kita persembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita kembali bersama, menghadiri “Workshop Internasional tentang HUTAN DAN DEFORESTASI”.

Saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian pada hari ini dalam rangkaian pembahasan berkenaan dengan “Hutan dan Deforestasi”. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas dukungan para pihak pada rangkaian acara ini, dan bersama-sama nanti kita akan membahas secara terbuka tentang Hutan dan Deforestasi.
Diskusi ini saya nilai sangat penting, yang bisa dilakukan secara terbuka, ilmiah dan evident based, serta prospektif menyangkut hutan dan deforestasi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pertama, Pengendalian Deforestasi merupakan satu diantara issue strategis bidang kehutanan bersama-sama dengan alokasi sumberdaya hutan untuk pemerataan ekonomi, konservasi dan pemeliharaan bio-diversity dan biosfir; peningkatan produksi dan produktivitas hutan dan jasa lingkungan serta kemitraan dan keterlibatan stakeholders dalam rantai usaha sumberdaya hutan serta dalam pengawasan dan mendorong law enforecement.

Kedua, Deforestasi yang terjadi di Indonesia mengandung makna yang „blur‟ dan citra negatif; padahal secara teoritik dan empirik dapat berarti lain, misalnya ketika suatu negara atau suatu wilayah provinsi, kabupaten, memerlukan kawasan hutan untuk keperluan fasilitas publik atau utilitas seperti tegakan tiang listrik transmisi, atau jalan poros kunci yang membelah isolasi puluhan desa atau bahkan kebutuhan untuk membangun jaring-jaring jalan utama (main road net-work) sebagai bagian dari sistem transportasi nasional dan sebagainya. Oleh karena itu term Zero Deforestation, mungkin dipakai untuk kegiatan suatu entitas, tetapi tidak dapat dimaksudkan untuk pembangunan suatu wilayah administratif, misalnya dan sebagainya.

Ketiga, sudah sejak hadirnya bumi, alam dan manusia, dipahami bahwa akan selalu ada paradoxi antara lingkungan dan ekonomi; akan selalu ada kebutuhan mencapai Pareto optimal dalam pemanfaatan/penggunaan sumberdaya alam, hutan misalnya. Itu sebabnya kita kenal Pareto Otimal serta teori-teori ekonomi lingkungan.

Keempat, bayangan kata Deforestasi, mengandung implikasi “tekanan” internasional dalam menilai Indonesia pada capaian-capaian kerja berkaitan dengan sustainability dan diantaranya menjadi restriksi. Deklarasi Amsterdam in support of a fully sustainable palm oil supply chain by 2020, ditanda-tangani oleh Perancis, Denmark, Jerman, Belanda, Norwegia dan Inggris, sebuah komitmen politik untuk mendukung komitmen sektor swasta terkait dengan Deforestasi dan Sutainable Palm Oil, hingga saat ini secara efektif bekerja dan melaksanakan monitoring termasuk ke Indonesia.

Kelima, perlunya ada kesepahaman bersama, lokal-nasional-internasional, dalam persoalan ini (termasuk dalam hal definisi hutan, batasan, prinsip-prinsip, teorik, empirik, dan sebagainya), sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat RI, tidak saja untuk memenuhi mandat dan perintah konstitusi UUD 1945, tetapi juga dapat memenuhi requirement atau persyaratan internasional yang menjadi konvensi. Pembahasan tentang deforestasi ini menjadi sangat penting untuk kita melangkah dan bekerja secara “teguh-kukuh”. Posisi ini menjadi sangat penting untuk Indonesia berada pada posisi menuju negara maju, sehingga Deforestasi bukan lagi menjadi beban citra, tetapi sebagai bagian agenda atau yang dianggap sebagai masalah yang dapat dan kita selesaikan.

Hadirin yang saya hormati,
Sumber daya alam merupakan modal pembangunan nasional dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, sumber daya alam harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.
Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Dalam persoalan pengelolaan hutan juga diperlukan konsep kelestarian sehingga hutan tidak hanya dieksploitasi generasi sekarang tetapi dipersiapkan untuk generasi yang akan datang. Saya selalu mengatakannya bahwa kita saat ini sedang meminjam sumberdaya alam dari generasi masa depan, yang oleh karenanya kondisi dan akses sumberdaya alam saat ini harus dapat dirasakan setidaknya sama dengan yang akan merasa rasakan nanti atau bahkan bisa dengan akses dan kondisi sumberdaya alam yang lebih baik.

Hadirin yang saya hormati,
Dalam kaitan pengelolaan hutan, prinsip umum menyangkut tata kelola dan kelestarian hutan dapat dilihat dari 3 (tiga) fungsi pokok yang saling berkaitan, yaitu:

Pertama, fungsi ekologis, sebagai suatu sistem penyangga kehidupan antara lain merupakan pengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, penghasil udara bersih, menjaga siklus makanan serta sebagai tempat pengawetan keaneka-ragaman hayati dan ekosistemnya.

Kedua, fungsi ekonomis, sebagai sumber yang menghasilkan barang dan jasa baik yang terukur seperti hasil hutan berupa kayu dan non kayu, maupun yang tidak terukur seperti jasa ekoturisme.

Ketiga, fungsi sosial, sebagai sumber penghidupan dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup di dalam dan sekitar hutan, serta untuk kepentingan pendidikan dan penelitian demi pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Ini sejalan dengan proses evolutif, perubahan paradigma tata kelola hutan dari “timber based management” menjadi ecosystem resource based management berbasis pada forest community based management.

Secara faktual bisa kita lihat bahwa sebab-sebab deforestasi berasal dari: alih fungsi hutan, kebakaran hutan dan lahan, lemahnya pemanfaatan ruang wilayah dan pengendalian RTRW, penebangan liar dan perambahan hutan, serta tata kelola hutan yang buruk dan ruang korupsi.

Angka deforestasi netto (angka deforestasi dikurangi dengan angka aforestasi) Indonesia pada periode 2014-2015 sebesar 1,09 juta hektar, dan pada periode 2015-2016 menjadi 0,63 juta hektar (menurut perhitungan Ditjen Planologi). Sebaran deforestasi paling banyak terjadi di kawasan hutan produksi, yang mencapai angka 63 % akibat open access dll yang perlu terus didalami sehingga bisa
diperoleh solusi yang tepat. Untuk itu pembahasan tentang Deforestasi perlu dilakukan dalam beberapa tahapan. Pada Seri I ini
dirancang oleh Ditjen Planologi dalam sub-tema Pengukuran, Perhitungan dan Pelaporan Deforetasi dan Degradasi Hutan.

Beberapa kebijakan dan langkah nasional dalam upaya pengendalian deforestasi meliputi:

Pertama, pengendalian alih fungsi dengan moratorium perijinan pada hutan alam primer dan gambut. Moratorium pengeluaran izin pada hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di kawasan hutan (hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi) maupun di Areal Penggunaan Lain (APL) melalui „Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain‟ (PIPPIB) yang dilakukan revisi setiap enam bulan sekali.

Pada workshop ini disosialisasikan PIPPIB revisi XIII yang merupakan hasil pembahasan tim teknis gabungan KLHK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN), dan Badan Informasi Geospasial serta masukan dari para pihak terkait.

Dengan adanya kebijakan PIPPIB ini juga diharapkan dapat menurunkan angka deforestasi sesuai dengan target NDC yang sudah kita
sampaikan ke UNFCCC. Seluruh data yang di launching dan disosialisasikan pada workshop ini dapat diunduh pada website Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan di: geoportal.menlhk.go.id.

Juga akan dilakukan peluncuran (launching) data penutupan lahan tahun 2017, angka deforestasi tahun 2016-2017 dan sosialisasi Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Revisi XIII sesuai Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2017 dan Surat Keputusan Menteri LHK No. SK.6559/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2017. Untuk memenuhi prinsip transparansi publik, data penutupan lahan diluncurkan setiap tahun dengan disertai Surat Keputusan Menteri LHK, di samping publikasi secara online melalui website
Kementerian.

Selain itu juga sudah dibahas cukup matang dalam koordinasi Kementerian Perekonomian berkaitan dengan moratorium sawit, dengan bobot pengendalian perijinan kebun sawit dari kawasan hutan, pengendalian perijinan daerah (review) dan peningkatan produktivitas kebun rakyat serta hilirisasi.

Kedua, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian karhutla. Yang penting dari upaya ini ialah menurunnya jumlah hotspots dan luas areal terbakar. Pada tahun 2015 tercatat areal terbakar seluas 2,611.411 Ha, pada tahun 2016 seluas 438.363 ha dan tahun 2017 seluas 165.484 ha (data per Januari 2018). Yang penting dalam upaya ini ialah pengendalian kebakaran dan khususnya pencegahan terbakarnya gambut melalui tata kelola gambut. Pengendalian gambut dari kebakaran sangat penting mengingat daya emisi GRK dari gambut dibandingkan dengan dari hutan tanah mineral mencapai 16 kali lipat CO2, 31 kali lipat N2O serta 45 kali lipat CH4.

Upaya bisnis internasional termasuk bisnis di Indonesia dalam konsensus bisnis ramah lingkungan dengan Forest Agreement (FA), FSC
Forest Certification, dll merupakan hal yang cukup positif, namun yang lebih penting dari itu ialah implementasi yang sesungguhnya dan membutuhkan kesungguhan, jiwa voluntarily, bukan hanya modis, sehingga tidak perlu lagi ditemui adanya pelanggaran-pelanggaran.

Konsep High Carbon Stock (HCS) dan High Conservation Value Forest (HCVF) belum familiar dan belum tekstual dalam regulasi formal Indonesia. Kita mengenalnya misalnya dalam bentuk kawasan lindung setempat, zona tanaman kehidupan, garis sempadan sungai, kawasan lindung flood plain, kawasan lindung mangrove dan sebagainya. Untuk yang seperti ini bahkan kita sudah punya Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tentang kawasan lindung. Hal-hal seperti ini sudah waktunya dilihat kembali dan sudah harus tidak boleh ada lagi pelanggaran
terhadap kawasan lindung.

Ketiga, kegiatan penegakan hukum (law enforcement) dilakukan melalui penerapan sistem penegakan hukum yang bersifat: multidoors (dari berbagai indikasi pelanggaran, UU Kehutanan, UU lingkungan, UU P3H, UU TPPU, dll), simultaneous approach (sanksi administratif, perdata dan pidana), second line control, menarik pengawasan dari pemerintah bawahan jika mereka tidak melakukan
kontrol/law enforcement. Saat ini tercatat sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 telah dijatuhkan sanksi, seperti untuk
karhutla, sanksi administratif cabut izin 3 perusahaan, pembekuan izin 16 perusahaan, paksaan pemerintah 31 perusahaan dan
pengawasan terhadap 262 perusahaan. Proses hukum perdata dengan 10 kasus (5 sudah inkracht dan 3 banding serta 2 dalam proses sidang). Untuk kasus pidana sebanyak 44 kasus pada berbagai fase hukum yang ditangani KLHK sendiri dan dengan memfasilitasi penanganan POLRI sebanyak 40 kasus. Untuk illegal logging tercatat sebanyak 174 kasus yang sudah siap (P21), perambahan
hutan sedang ditangani P21 sebanyak 66 kasus. Itu dilakukan dengan sebanyak 144 kali operasi kegiatan dengan areal hutan yang diamankan seluas 7.063.874 Ha.

Keempat, penerapan kebijakan alokasi dan prinsipprinsip tata kelola hutan melalui kebijakan alokasi yang mendorong alokasi akses kelola bagi masyarakat (small holders) melalui Program Perhutanan Sosial dan tanah obyek land-reform, serta penerapan KLHS dalam rangka pengendalian perencanaan tata ruang yang terkait dengan rencana penggunaan kawasan hutan. Selain itu penerapan FLEGT (Forest Low Enforcement, Governance and Trade) dengan sistem legalitas kayu. Pemerintah secara nasional telah menetapkan pengarus-utamaan (main streaming) pengendalian perubahan iklim pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, dan dengan demikian dalam kaitan tata kelola hutan hal ini akan menjadi perhatian para pelaksana pembangunan nasional di pusat dan daerah.

Kelima, penguatan kelembagaan dan kapasitas pengurusan bidang kehutanan, yang sedapat mungkin sedekat-dekatnya ke tingkat tapak, yaitu melalui pengembangan KPH atau Forest Management Unit di tingkat tapak di daerah-daerah. KPH saat ini telah terbentuk 434 unit dari target 600 unit. Penguatan KPH sedang terus dilakukan dan perlu kerjasama dan interaksi yang baik antara KLHK dan Pemda Provinsi masing-masing mengingat bahwa kelembagaan KPH berada dibawah kendali Pemprov dan program serta pembiayaan didukung oleh KLHK. Beberapa kemajuan juga dicapai oleh KPH dan kerja-sama stakeholders pada tingkat tapak juga telah berlangsung. Dalam kaitan ini maka sistem pengendalian dan monitoring tingkat nasional menjadi sangat penting.

Hadirin yang kami hormati,
Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memiliki sistem pemantauan hutan nasional yang dikenal dengan SIMONTANA (Sistem Monitoring Hutan Nasional) atau National Forest Monitoring System (NFMS) yang dikelola oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
Sistem ini merupakan sistem pemantauan terintegrasi berbasis penginderaan jauh dan terestris yang bertujuan untuk menyajikan data dan lokasi sumberdaya hutan, jenis tutupan hutan, estimasi volume dan pertumbuhan hutan, penilaian hutan nasional, dan pemantauan biodiversitas kawasan hutan, serta penyajian data tutupan hutan nasional sebagai baseline Forest Reference emission Level (FREL) dan mendukung Indonesia's Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai program pengendalian perubahan iklim.
NFMS menjadi satu satunya penyedia data spasial penutupan lahan secara periodik dari tahun 1990 sampai sekarang. Sistem ini juga interaktif dalam menyajikan data deforestasi dan degradasi hutan sejak tahun 1990 sampai saat ini sebagai media transparansi publik.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan pemetaan penutupan lahan dengan data penginderaan jauh, khususnya data citra landsat sejak tahun 1990. Updating data penutupan lahan dilakukan dengan periode 3 tahunan, namun sejak tahun 2011, updating dilakukan setiap tahun.
Untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan data penutupan lahan, telah dilaksanakan MoU antara KLHK dengan LAPAN dan BIG sejak tahun 2015. LAPAN mempunyai tugas untuk menyediakan data Landsat, BIG menyediakan peta citra yang ter-orthorektifikasi dan KLHK menyiapkan klasifikasi penutupan lahan serta memetakannya.
Salah satu produk dari analisa data penutupan lahan series dengan data spasial lainnya adalah data deforestasi tahunan di dalam maupun luar kawasan hutan. Berdasarkan hasil perhitungan, angka deforestasi bersih (netto) nasional tahun 2017 adalah 479 ribu ha dengan rincian di dalam kawasan hutan adalah 308 ribu ha dan di luar kawasan hutan 171 ribu ha.
Luas hutan ( forest cover) pada tahun 2017 ini meliputi 93,6 juta ha. Angka deforestasi tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun kemarin. Hal ini menunjukkan hasil dari upaya dan kerja keras kita untuk terus menurunkan angka deforestasi tahunan. Angka deforestasi dalam kawasan hutan pada tahun 2017 sebesar 64,3 % berarti terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 73,6 %.

Hadirin yang kami hormati,
Begitu hal-hal yang sedang berlangsung saat ini yang sedang kita upayakan bersama-sama dan ini merupakan salah satu indikator kinerja pada RPJMN 2015-2019 ialah indikator kualitas lahan (land dalam prospektus landscape system), selain indikator kinerja kualitas udara dan kualitas air. Bagian ini yang lebih sulit, kompleks dan berat, tetapi kita harus mengawalinya, membedah dan merangkum berbagai pengetahuan untuk mendapatkan arah kerja yang lebih sistematis lagi.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja bersama-sama KLHK. Semua kontribusi adalah penting. Tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan ekonomi, sosial dan sebagainya itu merupakan hasil interaksi politik dari semua pihak, aktor politik. Terima kasih atas kerjasama selama ini dan akan terus ke depan bersama membangun kehutanan kita, menjaga sumberdaya alam kita.
Selamat berdiskusi, dan dengan mengucapkan : “Bismillahirrohmanirrohim” Saya nyatakan “Workshop Hutan dan Deforestasi Hutan” Seri I (Workshop Panel Internasional Metode Pengukuran, Perhitungan dan Pelaporan Deforetasi dan Degradasi Hutan), secara resmi dibuka.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan lindungan dan petunjuk-Nya, kegiatan kita dapat berjalan dengan baik dan lancar serta membuahkan hasil yang baik.

Wabilahitaufik wal hidayah,
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Om Shanti Shanti Shanti Om

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dr. Siti Nurbaya, M.Sc.

 












Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Indonesia dan Australia Tingkatkan Kerjasama Adaptasi Perubahan Iklim

Australia memiliki sejarah kerja sama yang cukup panjang dengan Indonesia, sebelumnya Indonesia bersama Australia telah melaksanakan Asia Pacific Rainforest Summit (APRS) yang menghasilkan banyak kesepakatan diantara negara-negara Asia Pasifik untuk penyelamatan hutan hujan kawasan ini.

Australia dan Indonesia juga telah melakukan kerjasama dalam bidang penghitungan karbon yang akhirnya tertuang dalam Indonesia National Carbon Accounting System (INCAS), yang merupakan sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) dari Gas Rumah Kaca (GRK), termasuk aktivitas REDD+.

Saat bertemu dengan Duta Besar Australia untuk Lingkungan Hidup, Mr. Patrick Suckling, Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan, “Indonesia ingin meneruskan kerjasama dengan pihak Australia terutama dalam bidang sistem pengukuran karbon kredit, karena Australia dan New Zealand telah mengimplementasikan pengukuran tersebut”.

Indonesia memiliki target penurunan emisi sebesar 29% pada 2030 dan dengan dukungan internasional target tersebut menjadi 41%, dimana penurunannya ditargetkan sebesar 17% dari kehutanan termasuk dari blue carbon forest terutama mangrove, sementara 11% penurunan dilakukan melalui sektor energi.

Setelah mengadopsi Perjanjian Paris di COP-21, Indonesia telah membangun Sistem Registrasi Nasional (SRN) sebagai instrumen dari transparansi kerangka kerja pengukuruan karbon pada tingkat nasional.

SRN yang diperkenalkan kepada publik pada tahun 2016 lalu memiliki peran utama dalam mencatat dan memverifikasi penerapan kontribusi nasional pengurangan GRK termasuk REDD+.

Dalam pertemuan ini Menteri Siti juga...

Read More...
Apresiasi Internasional pada Perubahan Tata Kelola Hutan Indonesia

Informasi, kompleksitas, dinamika serta tindakan korektif sektor kehutanan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, dirangkum dalam sebuah buku berjudul “The State of Indonesia’s Forest (SoIFO) 2018”. Sebuah publikasi yang disiapkan KLHK, FAO Representative dan dukungan Pemerintah Norwegia ini, menyajikan pergeseran paradigma melalui langkah-langkah perbaikan yang berfokus pada penanganan deforestasi dan degradasi hutan, partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, pendekatan baru dalam konservasi hutan, dan peningkatan kontribusi sumber daya hutan untuk pembangunan ekonomi.

“Kami baru saja mempresentasikan buku SoIFO 2018, dan menjelaskannya di Side Event selama sidang The 24th Session of the Committee on Forestry (COFO-24) of the Food and Agruculture Organization (FAO) di Roma, Italia, tanggal 17 Juli 2018 dan memperoleh umpan balik yang menggembirakan”, ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, pada acara Working Lunch on SoIFO The State of Indonesia’s Forests 2018, yang dihadiri duta besar negara sahabat, dan para pemimpin organisasi internasional di Jakarta (8/8/2018).

Sebagaimana diketahui, masalah utama sektor kehutanan di Indonesia meliputi kebakaran hutan dan kabut asap, penebangan dan degradasi hutan, kepemilikan tanah, kepemilikan tanah dan konflik tenurial, dan seterusnya.

Di dalam buku SoIFO 2018 dibahas upaya korektif dan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan tersebut. Soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) misalnya, selama kebakaran besar tahun 2015 Presiden Jokowi secara langsung memimpin proses pengendalian karhutla....

Read More...

Menteri LHK, Siti Nurbaya meminta birokrat KLHK paham bahwa dalam menyelesaikan program kerja tidak hanya berpatokan pada keberhasilan mencapai target secara teknis semata, namun harus memperhatikan ketercapaian sasaran secara politis yaitu memenuhi keinginan masyarakat. Hal ini diungkapkan Menteri LHK, Siti Nurbaya pada Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Tahun 2018 yang diselenggarakan di Auditorium Dr. Soedjarwo Kantor Pusat KLHK, Jakarta (6/8).

“Sasaran kinerja kita bukan hanya sasaran teknis saja, tetapi juga sasaran politis yang artinya apa yang kita kerjakan harus memenuhi harapan rakyat, sehingga dapat membangun kepercayaan rakyat,” urai Siti.

Untuk meningkatkan capaian kinerja yang berkaitan dengan isu strategis KLHK, Siti Nurbaya meminta jajarannya untuk melakukan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari  government menjadi governance, yang meninggalkan pola old public administration menjadi new public management/new public service.

“Kita harus berubah from government to governance, yaitu penyelenggaraan pemerintahan menjadi terbuka dan dalam prosesnya melibatkan partisipasi masyarakat, tidak dapat lagi bekerja secara tertutup dan menegasikan keberadaan masyarakat” tegas Siti.

Perilaku-perilaku bekerja secara konvensional yang masih terjadi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) KLHK juga menjadi salah satu yang dikritik oleh Menteri Siti. Sistem kerja bussines as usual dari jajaran KLHK disebut Siti menjadi sebab selalu terjadi temuan yang berulang pada hasil audit Inspektorat Jenderal KLHK, BPK RI dan BPKP. Menteri LHK meminta birokrat KLHK meninggalkan zona nyaman dan responsif...

Read More...
Menteri LHK Prioritaskan Evakuasi di Taman Nasional Rinjani

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menginstruksikan jajarannya  melakukan prioritas evakuasi bagi seluruh pendaki yang terjebak di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) saat gempa melanda NTB, Minggu lalu. Hingga Senin (30/7), upaya evakuasi terus dilakukan dengan melibatkan TNI, BNPB, Polri, Mapala, tim TNGR, dan pihak terkait lainnya.

"Sesaat setelah bencana, saya koordinasi terus dengan Dirjen KSDAE dan Dirjen Perubahan iklim. Bahkan bila perlu helikopter kita dipakai dulu untuk NTB, membantu evakuasi ataupun drop logistik bagi pendaki yang masih terjebak di dalam kawasan," kata Siti Nurbaya dalam siaran pers.

Keluarga besar KLHK juga tengah berduka, karena mendapat kabar salah satu putra dari staf Balai Litbang LHK Makassar, bernama Muhammad Ainul Takzim, meninggal dunia akibat bencana tersebut.

"Innaalillaahi wainnaa ilaihi rooji'uun. Saya juga mengucapkan rasa dukacita yang sedalam-dalamnya pada seluruh korban, dan juga masyarakat terdampak bencana. Semoga diberi kekuatan dan kesabaran," kata Siti.

Hingga dini hari Senin, jumlah pendaki TNGR yang diperkirakan naik sesuai daftar pengunjung adalah 820 orang.  Rinciannya yang naik tanggal 7 Juli sebanyak 448 orang, dan tanggal 28 Juli sebanyak 372 orang. Jumlah ini masih bisa bertambah termasuk porter guide, serta tamu yang naik tanggal 25 dan 26 Juli. Pengunjung yang sudah terdaftar turun sampai hari Minggu, sebanyak 680 orang.

Saat ini masih ada yang terjebak di jalur pendakian, mereka berada di dua titik yaitu di jalur Sembalun, dan Batu Ceper.

"Untuk evakuasi ada bantuan personil Koppasus 100 orang, dan ada heli dari Kodam Udayana...

Read More...
KSP Konsolidasikan  Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan

Paling tidak ada empat alasan sehingga urgensi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2018 ini menjadi penting.

Dalam satu bulan ke depan hingga 2019, Indonesia akan menghadapi tiga peristiwa penting. Yakni pesta olahraga Asian Games XVIII di bulan Agustus, Annual Meeting World Bank-IMF 2018 bulan Oktober di Bali, dan pesta demokrasi pada April 2019.

Di sisi lain, negara tetangga, Malaysia sudah memuji upaya pemerintah mencegah asap dan Karhutla tahun 2017.

Betapa pentingnya penanganan Karhutla ini, terlihat dari sikap Presiden Joko Widodo sendiri yang tak mau kompromi dengan adanya kebakaran hutan dan lahan untuk tahun 2018.  "Kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan tidak tertangani aturannya masih sama, masih ingat? Dicopot!" ujar Jokowi dalam rapat soal Karhutla di Istana Negara, Selasa (6/2/2018).

Oleh karena itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam Rapat Persiapan Pemantauan Karhutla 2018, Rabu (25/7/2018) di Bina Graha, Jakarta meminta pemerintah daerah, KLHK, Polri, TNI, BIN, BMKG, BNPB, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait untuk bekerja keras menuntaskan masalah ini. “Saya minta, agar kita semua mengerahkan kemampuan maksimal dan bekerja bersama untuk menanggulangi kebakaran hutan,” tegasnya.
 
Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan perbaikan proses kerja masing-masing kementerian dan lembaga.
Dalam laporannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkap, kementeriannya melakukan monitoring langsung di wilayah-wilayah yang kerap dilanda kebakaran hutan dan lahan. Seperti Kalimantan Tengah, Jambi, Sumsel, Kalimantan Barat,...

Read More...

Menteri LHK, Siti Nurbaya mengunjungi pameran Pekan Lingkungan Hidup Kehutanan (PLHK) 2018 di JCC Senayan (21/7/90). Setibanya di lokasi, Menteri Siti langsung mengunjungi booth peserta pameran PLHK 2018.

Di booth pameran Direktorat Pengelolaan Sampah, KLHK, Menteri Siti mencoba smart dropbox, yaitu sarana yang disediakan bagi konsumen untuk menukarkan sampah berupa botol plastik dengan saldo uang elektronik T-cash. Satu sampah botol plastik dihargai 50-60 rupiah di smart dropbox ini. Konsep smart dropbox ini hasil kerjasama KLHK, Telkomsel, Alfamart, Danone dan pengembang aplikasi Smash. Smart dropbox ini masih dalam uji coba di sekitar 80 gerai ritel Alfamart. Targetnya dalam setahun mendatang, smart dropbox ini dapat tersedia di seluruh gerai ritel Alfamart di Indonesia.

Menteri Siti kemudian melakukan interaksi bersama siswa siswi SMKN 27 Jakarta di booth Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta. SMKN 27 Jakarta ini merupakan salah satu sekolah Adiwiyata Mandiri. Di sini Menteri Siti menanyakan hal-hal yang dilakukan di sekolah kepada para siswa. Sebagai sekolah Adiwiyata Mandiri, para siswa di SMKN 27 Jakarta melakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah membentuk bank sampah, menciptakan lubang resapan biopori, menciptakan pupuk kompos dan mengolah sampah menjadi biogas.

Menurut para siswa, adanya biogas menjadikan pihak sekolah tidak perlu lagi membeli gas. Hal tersebut dapat mengurangi pengeluaran sekolah. Terlebih lagi di sekolah tersebut terdapat jurusan tata boga yang memerlukan bahan bakar untuk praktek memasak, sehingga biogas tersebut dapat digunakan untuk praktek.

Pameran bertema Kendalikan Sampah Plastik yang berlangsung...

Read More...
Manggala Agni Hingga Ulama, Bersatu Melawan Karhutla

Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) semakin diintensifkan seiring dengan mulai masuknya musim panas. Lewat operasi tim gabungan baik darat maupun udara, beberapa titik api di Sumatera dan Kalimantan, dilaporkan sudah padam.

''Pejabat eselon 1 sudah diperintahkan untuk intens mengikuti perkembangan Karhutla di lapangan, dan terus lapor ke saya,'' kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya melalui rilis pada media, Jumat (20/7/2018).

Titik api di Riau, Sumsel, hingga Kalimantan, dilaporkan dapat diatasi. Kawasan yang terbakar sedang dilakukan proses pendinginan oleh tim gabungan yang terdiri dari Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, pihak swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA), BNPB, Pemda, hingga masyarakat desa.

Meski sedang berada di luar negeri, untuk memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan FAO di Roma, Italia, Menteri Siti Nurbaya setiap hari terus memantau perkembangan Karhutla di Tanah Air.

Ia terus berkoordinasi dengan semua pihak, hingga memantau kerja petugas di tingkat tapak di daerah-daerah rawan.

''Sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan sudah berjalan dengan baik. Meski di luar negeri, tiap saat saya terus pantau, dan Alhamdulillah pada beberapa titik rawan di Riau, Sumsel dan Kalbar, sudah bisa diatasi. Semua kita tangani dengan sebaik-baiknya,'' kata Menteri Siti.

Hingga saat ini sudah lima Provinsi menetapkan status siaga darurat penanganan bencana asap. Yakni Provinsi Kalteng, Kalbar, Kalsel, Sumsel, dan Riau. Satu Kabupaten di Provinsi Aceh dan empat Kabupaten di Provinsi Jambi, juga telah menetapkan status yang sama.

Menteri Siti Nurbaya telah menugaskan...

Read More...
Kawal Asian Games Bebas Asap

Pelaksanaan helat akbar olahraga Asian Games 2018 sudah di depan mata. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengerahkan upaya maksimal untuk mengawal Indonesia bebas asap, sebagaimana keberhasilan dua tahun sebelumnya.

Titik api yang mulai muncul di beberapa Provinsi rawan seperti Sumatera Selatan, Jambi dan Riau, diatasi sejak dini. Upaya antisipasi dan pemadaman Karhutla dilakukan tim terpadu setiap hari, dengan melibatkan Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, pihak swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan aparat desa.

''Khusus menghadapi Asian Games, kami telah mendapat arahan dari Bu Menteri untuk siaga penuh. Upaya pencegahan hingga pemadaman, termasuk patroli dilakukan tiap hari. Kita mengajak masyarakat menjaga bersama-sama,'' kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan melalui rilis pada media, Kamis (19/7/2018).

KLHK saat ini telah menyiagakan dan sudah mengoperasikan Manggala Agni di 11 provinsi rawan kebakaran dalam 34 daerah operasi dengan kekuatan 1.889 personil. Mereka telah dilengkapi dengan sarana prasarana pengendalian Karhutla.

KLHK juga menyiagakan Brigade Pengendalian kebakaran hutan yang ada di Balai Konservasi Sumber daya alam dan Taman Nasional, serta dalam KPH.

''Di Sumsel saat ini ada lima Brigade Dalkarhutla sedang dibentuk dan dilatih oleh KLHK,'' ungkap Raffles.


KLHK juga menyiagakan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang sudah dibentuk dan sampai saat ini dalam pembinaan KLHK dengan jumlah 9.963 personil di seluruh Indonesia.    

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui patroli terpadu pencegahan Karhutla di 300 posko desa di...

Read More...
Diserbu via Darat dan Udara, Titik Api Mulai Padam

Memasuki musim kemarau, titik api atau hotspot dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mulai terdeteksi. Lima Provinsi, satu Kabupaten di Provinsi Aceh dan tiga Kabupaten di Provinsi Jambi telah menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap.

Provinsi dimaksud adalah Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

''Tim terpadu yang terdiri dari anggota Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, pihak swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan aparat desa, terus melakukan pemadaman siang dan malam. Mereka masih ada di lapangan saat laporan ini dibuat,'' kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan melalui rilis pada media, Kamis (19/7/2018).

Khusus untuk Karhutla yang sempat meluas di Padamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, saat ini telah berhasil diatasi. Tim terpadu 'menyerbu' lokasi hotspot melalui jalur darat dan udara.

''Sejak kemarin sore titik api di Padamaran sudah berhasil dipadamkan,'' tegas Raffles.

Anggota Manggala Agni KLHK bersama tim terpadu lainnya, harus bekerja keras untuk memadamkan titik api melalui jalur darat. Karena tak jarang, Karhutla terjadi di rute-rute yang sangat sulit dan minim sumber air.

Jika akses roda empat tidak memungkinkan, maka pemadaman dilakukan menggunakan kendaraan roda dua, bahkan jika masih saja sulit, anggota Manggala Agni bersama tim terpadu akan menggendong alat pemadam secara manual untuk mengatasi meluasnya titik api.

''Rutenya banyak yang sulit-sulit, namun tim tetap bekerja tiada henti siang dan malam. Pantang pulang sebelum padam,'' tegas Raffles.
Read More...

Perubahan Tata Kelola Hutan Era Jokowi Disampaikan ke Dunia


Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan sektor kehutanan mengalami perubahan mendasar. Berbagai langkah koreksi (corrective measures) disampaikan kepada dunia internasional melalui forum Committee on Forestry (COFO) 2018 di kantor pusat Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO), di Roma, Italia.

Setelah hampir 15 tahun, ini pertama kalinya Indonesia kembali tampil di organisasi pangan dan pertanian di bawah naungan PBB tersebut. Indonesia tampil dengan perubahan besar kebijakan kehutanan yang sejalan dengan kebijakan global SDGs (pembangunan berkelanjutan) dan upaya-upaya nyata dalam agenda perubahan iklim.

Disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Siti Nurbaya Bakar, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan aktualisasi  pemerintahan yang demokratis, dan cukup kuat refleksinya dalam kebijakan sektor kehutanan.

"Serangkaian tindakan korektif telah menunjukkan hasil positif, terutama keberpihakan secara sangat nyata  kepada masyarakat  banyak. Sekaligus pemerintah telah menjadi simpul  negosiasi kepentingan stakeholders kehutanan secara konkret," ungkap Menteri Siti Nurbaya, melalui rilis pada media, Kamis (19/7/2018).

Di markas besar FAO, Menteri Siti Nurbaya memaparkan perubahan kebijakan di bidang kehutanan Indonesia dengan tajuk “New Paradigm, New Balance: The State of Indonesia's Forests 2018”. Tema tersebut diangkat dari buku dengan judul sama yang memaparkan tentang kondisi terkini kehutanan Indonesia.

Hadir pada kesempatan ini Deputi Director General FAO, Daniel Gustafson. Duta Besar Norwegia dan Duta Besar Uni Eropa untuk Italia, juga turut memberikan...

Read More...