Kegiatan Siti Nurbaya B

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dan Wakil Menteri LHK, Alue Dohong memimpin Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Daerah Aliran Sungai (DAS) di Jakarta, Senin (13/1). Dalam rapat ini, Menteri LHK ingin mendengar lebih banyak, evaluasi kegiatan RHL tahun 2019 dan rencana tahun 2020 dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengendalian DAS di seluruh Indonesia.

Dalam pengantarnya, Menteri LHK menerangkan bahwa pembahasan pada rapat ini salah satunya adalah pencegahan dan penanganan bencana banjir berbasis DAS seperti penataan ruang wilayah dan penggunaan secara proporsional, pembuatan bangunan pengendali banjir, revegetasi di lahan pasca tambang, serta penegakan hukum.

Rakernis ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan bahwa upaya RHL harus ditingkatkan untuk memulihkan lingkungan. “Bapak Presiden menegaskan menegaskan secara khusus, bahwa RHL harus ditingkatkan berkali-kali lipat sebagai upaya untuk pemulihan lingkungan”, ungkap Menteri Siti.

Pada Rakernis ini, seluruh pimpinan UPT Pengelolaan DAS seluruh Indonesia juga mencermati paparan dari perwakilan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Deputi bidang Klimatologi, Herizal yang mewakili Kepala BMKG menyampaikan bahwa pola hujan tahun 2020 diprediksi mirip dengan pola normalnya.

“Dari model-model pengamatan yang dilakukan, kami memprediksi bahwa untuk tahun 2020 iklim kita normal, ketika musim hujan dia sama seperti dengan normalnya, ketika dia musim kemarau, dia juga seperti pada normalnya”, terang Herizal.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK, Sigit Hardwinarto juga memberikan paparan kepada peserta rakernis terkait penanganan atau pengendalian banjir berbasis DAS dalam rangka pelaksanaan RHL. Sigit yang juga sebagai ahli dalam pengengolaan DAS menerangkan bahwa penanganan atau pengendalian banjir di DAS dilakukan dengan Penataan Ruang Wilayah & Penggunaan Lahan di DAS antara lain pembagian atau penataan...

Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk menghijaukan kembali lahan atau area yang rusak terdampak bencana di wilayah Bogor dan Lebak, sebanyak 225 Kebun Bibit Desa (KBD) disiapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

100 KBD dibentuk di Bogor dan 125 di Lebak, Banten. Bibit dari 225 KBD akan dibagikan gratis ke masyarakat, sehingga terjadi pemulihan alam dan bentang alam hijau kembali.

"Bencana banjir dan longsor menegaskan bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan terutama bentang alam yang cukup serius, khususnya di Pulau Jawa. Oleh karena itu menjadi tekad pemerintah untuk lakukan pemulihan lingkungan," kata Menteri LHK Siti Nurbaya, usai meninjau kebun bibit di Desa Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Banten, Sabtu (11/1).

Kebun Bibit Desa Gunung Kencana saat ini memiliki 60 ribu batang bibit, terdiri dari sengon dan jengkol, serta menyusul jenis durian dan akar wangi atau vetiver.  

"Tanaman tebing akar wangi diuji cobakan pada tebing-tebing setinggi 2-4 meter yang ada di sekeliling kebun bibit pada bentang alam perbukitan Desa Gunung Kencana tersebut," kata Menteri Siti.

Secara keseluruhan diperkirakan yang menyebabkan lahan kritis menurut Kadishut Provinsi Banten sekitar 4.000 Ha. KLHK ditargetkan menghijaukan seluas 2.500 Ha di TNGHS Lebak dan Bogor dengan dana APBN yang dilaksanakan secepatnya dalam 2-3 bulan.

"Dimulai Januari ini segera setelah akses mobilisasi pulih pasca bencana," ungkapnya.

Kebutuhan penghijauan juga dapat didukung dari dana korporat yang bekerja dalam upaya reklamasi dan rehabilitasi eks tambang sesuai PP 78 Tahun  2010. Juga bisa diupayakan dari dana CSR korporat. Skema-skema tersebut sedang dianalisis KLHK saat ini.

"Tapi yang jelas dari dana APBN sudah bisa mencakup 225 kebun bibit desa di Lebak dan Bogor (kawasan TNGHS) dengan sedikitnya masing-masing 60.000 bibit atau semuanya menjadi 13,5 juta bibit yang dapat menanami sedikitnya 19.300 hektar," terang Menteri Siti.

Dalam pengurusan ini sekaligus melalui Dirjen...

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan, melakukan penghijauan pada konteks Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak, Banten harus bersamaan dengan bangunan konservasi tanah dan air.

“Ini akan dilaksanakan segera setelah akses Sukajaya, Bogor dan tempat-tempat di Lebak selesai ditangani Kementerian Pekerjaan Umum (PU),” ujar Menteri Siti Nurbaya kepada media, Sabtu (11/1).

Menteri Siti Nurbaya yang pada Jumat (10/1) melihat langsung kondisi Bogor yang baru saja dilanca bencana longsor, mengungkapkan, interaksi dirinya dengan dua Bupati perempuan juga bagus yakni Bupati Lebak, Hj. Iti Octavia Jayabaya dan Bupati Bogor, Hj. Ade Munawaroh Yasin. “Saya yakin kita bisa tangani pasca bencana di sana dengan baik,” ujar Menteri Siti.

Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan, dirinya beserta jajaran KLHK menindaklanjuti arahan Presiden dalam rangka penanganan holistik bencana Bogor, Lebak, dan lain-lain tempat terkait kawasan hutan dan konservasi dan secara umum wilayah hulu.

Menurut rencana, akan segera dilakukan penanaman pada areal 2.500 Ha di Lebak dan Bogor dan diantaranya dengan vetiver pohon akar wangi.

Dalam rangka teknis rinci lapangan, pada Jumat (10/1) Menteri LHK Siti Nurbaya berkunjung ke lokasi Kebun Bibit Desa bantuan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL), KLHK di lokasi di Kota Bogor karena kebutuhan ruang terbuka hijau kota Bogor.

Melihat hulu Jakarta yaitu Bogor, maka termasuk wilayah Kabupaten dan Kota Bogor sebagai kesatuan. Menurut Menteri Siti, kebun bibit permanen sudah ada di Cimanggis dengan kapasits produksi 1 juta bibit dan harus siap sesuai arahan Bapak Presiden kebun-kebun bibit di sekitar lokasi yang harus dihijaukan. Direncanakan sekitar 100 unit di Bogor yaitu di kabupaten dan 100 unit di Kabupaten Lebak, termasuk unit-unit di Kota Bogor, yang didukung juga oleh kebun bibit di Dermaga.

Menteri Siti diterima Walikota Bogor, Bima Arya yang pada kesempatan itu juga menjelaskan dan meminta dukungan jalan keluar...

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan, atau yang dikenal dengan sebutan PROPER adalah program pengawasan terhadap industri yang bertujuan mendorong ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup. Penilaian PROPER periode tahun 2018-2019 telah mengevaluasi sebanyak 2.045 perusahaan.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta (8/1), menyerahkan tropi anugerah PROPER untuk perusahan yang berhasil mendapatkan peringkat Emas. Sedangkan untuk perusahaan yang mendapatkan peringkat Hijau, tropi diserahkan langsung oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya di tempat yang sama.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam arahannya di depan pimpinan perusahaan yang hadir menjelaskan bahwa, ketaatan ini harus dijaga, karena jika terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat operasi industri yang tidak ramah lingkungan, maka pada hakikatnya sama dengan merampas atau mengabaikan hak orang lain.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengingatkan bahwa air, udara, tanah dan energi, tempat perusahaan anda berpijak dan beroperasi itu semuanya adalah pinjaman dari anak-anak dan cucu-cucu kita sendiri dan pinjaman juga dari tanah air.

"Tugas kita adalah menanam agar generasi mendatang bisa memetik buah yang baik, jangan sampai memuai badai dari upaya berburu keuntungan semata jangka pendek", pinta Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Wakil Presiden kemudian menyayangkan masih terdapat perusahaan yang tidak taat dan termasuk peringkat merah dan hitam. "Saya prihatin, masih ditemukan perusahaan yang dalam ketaatannya masih jauh dari harapan terutama perusahaan yang masuk dalam peringkat hitam", ungkap Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menteri Siti dalam laporannya menerangkan bahwa, berdasarkan hasil evaluasi terhadap 2.045 perusahaan, maka ditetapkan kinerja perusahaan dengan peringkat Emas sebanyak 26 Perusahaan, Hijau sebanyak 174 Perusahaan, Biru sebanyak 1.507 Perusahaan, Merah sebanyak 303 Perusahaan, dan Hitam sebanyak 2 Perusahaan.

"Sementara itu, 13 perusahaan...

Hasil evaluasi PROPER penilaian tahun 2018-2019 telah diumumkan. Dari 2.045 perusahaan yang mengikuti PROPER, kinerja perusahaan dengan peringkat Emas sebanyak 26 Perusahaan, Hijau sebanyak 174 Perusahaan, Biru sebanyak 1.507 Perusahaan, Merah sebanyak 303 Perusahaan, dan Hitam sebanyak 2 Perusahaan. Sementara itu, 13 perusahaan tidak diumumkan peringkatnya dikarenakan sedang menjalani proses penegakan hukum dan 20 perusahaan lainnya saat ini tidak beroperasi.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta (8/1), menyerahkan tropi anugerah PROPER untuk perusahan yang berhasil mendapatkan peringkat Emas. Sedangkan untuk perusahaan yang mendapatkan peringkat Hijau, tropi diserahkan langsung oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya di tempat yang sama.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam arahannya di depan para pimpinan perusahaan menjelaskan bahwa, ketaatan yang dinilai melalui PROPER sesungguhnya adalah upaya kita dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus dalam rangka merawat lingkungan.

"Oleh karena itu, semakin banyak korporasi yang diikutsertakan dalam PROPER dan semakin tinggi standar penilaiannya, maka semakin tinggi pula dampak positifnya terhadap masyarakat", terang Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menteri Siti pada laporannya mengungkapkan bahwa, selain mengelola data pencemaran yang dihasilkan oleh industri, PROPER juga mendokumentasikan berbagai inovasi dunia usaha untuk meningkatkan efisiensi energi, efisiensi penggunaan air, upaya penurunan emisi, upaya penurunan beban air limbah, penerapan reduce, reuse dan recycle limbah B3 dan non B3.

"Pada tahun 2019, tercatat 794 inovasi yang meningkat 46% dari tahun sebelumnya. Bahkan jika diukur dari tahun 2015 dimana kriteria inovasi mulai diperkenalkan dalam PROPER, jumlah ini meningkat rata-rata 52% per tahun. Bahkan 94 inovasi telah memperoleh hak paten. Hasil inovasi tersebut mampu menghemat anggaran sebesar Rp.192,63 trilyun", ungkap Menteri Siti.

Menteri Siti melanjutkan, selain mendorong inovasi dan efisiensi biaya,...

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan berbagai langkah terukur guna mengatasi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), termasuk di Provinsi Jawa Barat dan Banten seperti yang terjadi pada awal tahun 2020 lalu.

Diantaranya dengan meningkatkan program rehabilitasi hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), serta melakukan langkah penegakan hukum lingkungan.

''Khusus pada kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak pada DAS Ciberang  dan DAS Ciburian akan dilakukan zonasi, termasuk zona merah dimana tidak boleh ada pemukiman sama sekali sebagai zona berbahaya dan resiko tinggi,'' ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya, Rabu (8/2) di Jakarta.

Banjir di Jakarta dan sekitarnya memiliki sejarah panjang dan disebabkan karena banyak faktor. Secara alami terdapat lintasan air dari Bogor dan Depok serta bagian lereng DAS Ciliwung berupa kipas aluvial yang merupakan tanah lempung, sehingga gampang mengalirkan air.

Saat curah hujan tinggi, banjir menjadi ancaman utama karena sebagian besar tutupan lahan di bagian hulu merupakan pertanian lahan kering, yaitu sayuran. Situ dan rawa di daerah Bekasi dan sekitarnya juga sudah tertutup beton, disamping sistem drainase yang terganggu.

Sehari sebelumnya, dalam rapat koordinasi lintas Kementerian yang dipimpin Menko PMK, Menteri Siti menegaskan untuk penanganan segera banjir, khususnya di Jakarta, Bogor dan Lebak, rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) akan ditingkatkan.

''Selain itu membuat bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) seperti dam penahan, dam pengendali, maupun gully plug di daerah hulu,'' katanya.

Sejak tahun 2015 hingga 2019 telah direhabilitasi lahan kritis seluas 1.224 ha di hulu DAS Ciliwung dan Hulu DAS Cisadane. KLHK akan terus meningkatkan program tersebut agar   lahan kritis  dan sangat kritis di hulu 13 DAS tersebut dapat dipulihkan. Upaya tersebut akan dilakukan secara terus menerus dan terprogram.

"Bapak Presiden telah memerintahkan kepada jajaran KLHK  dan pemerintah daerah...

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dan Wakil Menteri LHK, Alue Dohong ketika bertemu perwakilan Manggala Agni pada Koordinasi Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Daerah Operasi (Daops) di Jakarta (19/12/2019), dengan semangatnya menyebut anggota Manggala Agni yang telah bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh wilayah Indonesia sebagai Patriot Indonesia.

Tidak berlebihan, kata Menteri Siti mengingat jasa para Manggala Agni yang berjibaku bertaruh nyawa ketika mengendalikan karhutla.

Menteri Siti mengungkapkan, dengan karhutla ini banyak hal yang dihadapi, termasuk reputasi bangsa, harga diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Menteri Siti menyatakan bahwa para Manggala Agni sangat pantas disebut sebagai Patriot.

"Saya mau menambahkan, bahwa para Manggala Agni adalah Patriot Indonesia", teriak Menteri Siti.

Menteri Siti kemudian mengelaborasi, "Mari kita lihat pengertian patriot, yaitu cinta kepada bangsa dan negara lebih dari kepada dirinya sendiri, rela berkorban jiwa raga, harta benda bagi negara. Kerja keras luar biasa kepada bangsa dan negara, untuk menjaga kehormatan negara dan keharuman nama bangsa."

Sebagai apresiasi, KLHK bersama-sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berencana menjadikan profesi Manggala Agni sebagai Jabatan Fungsional di Pegawai Negeri Sipil seperti Polisi Kehutanan (Polhut) atau Pengendali Ekosistem Hutan (PEH). Saat ini terdapat 1.875 personil Manggala Agni di Seluruh Indonesia.

Menteri Siti memimpin dan memberikan arahan pada Pertemuan Koordinasi Strategi Pengendalian Karhutla Tingkat Daops tersebut. KLHK mengundang para perwakilan dari seluruh Daops Manggala Agni seluruh Indonesia.

Pada tahun 2020, Ramalan cuaca Indonesia menurut BMKG tidak akan sepanas tahun 2019. Namun Menteri Siti tetap meminta seluruh pihak untuk waspada. Hal itu dikarenakan masih ada kendala-kendala seperti pada area gambut, daerah yang terisolasi, kurangnya sumber air dan sumur...

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan bahwa, sesuai pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Kementerian LHK bahwa membangun Ibu Kota Negara (IKN), nantinya didesain dengan menggunakan konsep kota cerdas (smart city) dan forest city atau bush capital, harus sekaligus dengan pemulihan dan perlindungan lingkungan.

Penegasan Menteri Siti tersebut dikemukakan usai mendampingi Presiden Jokowi meninjau lokasi IKN yang berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12). Lokasi IKN tepatnya pada Kawasan Hutan Produksi eks HTI Itchi Hutani Manunggal.

Terkait dengan konsep pembangunan IKN yang menggabungkan konsep kota cerdas atau smart city dan forest city tersebut, lanjut Menteri Siti Nurbaya, KLHK sedang terus mendalami langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk tujuan tersebut.

“Tentu saja dengan tetap menjaga habitat, terutama Orang Utan dan Bekantan, serta pemulihan lingkungan vegetasi dan penanganan eks tambang,” ujar Siti Nurbaya.
Untuk itu ungkap Menteri LHK, direncanakan tahun depan akan dibangun kebun bibit persemaian modern pada areal seluas 120 Hektare, dengan produksi bibit paling sedikit 15 juta batang per tahun.

“Untuk membangun gagasan besar ini, segala sesuatunya dipersiapkan, terutama pada bagian tugas kami di KLHK, yaitu pada aspek lingkungan,” ujar Menteri Siti.
Dikemukakan Siti Nurbaya, KLHK telah melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menjadi dasar penyusunan masterplan IKN dan nantinya dalam RTRW yang akan memberi pengaruh pada Kebijakan Rencana dan Program (KRP) berdasarkan kondisi lapangan dan peraturan-peraturan yang ada.

“Sambil terus dilakukan juga rehabilitasi hutan dan lahan yang proses pengerjaannya dimasukkan dalam kerangka waktu (time frame) yang sama,” katanya.

Di lapangan, ungkap Menteri Siti Nurbaya, Bapak Presiden menegaskan bahwa kondisi eks HTI yang hijau dan cukup baik ini agar dijaga dan ditata dalam bentuk...

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya meninjau lokasi Persemaian Permanen di Bukit Merdeka, Samboja, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Kunjungan kerja kali ini juga sekaligus dalam rangka mendampingi Presiden melihat lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Pada kesempatan kali ini, Menteri Siti menjelaskan kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kalimantan Timur, mengapa IKN harus pindah. Jumlah penduduk di Jawa sekitar 57 persen dari total penduduk Indonesia. Perputaran ekonomi juga sangat dominan di sana.

"Kita termasuk pertumbuhan ekonominya tinggi, pada setiap pertemuan Internasional kita termasuk di jajaran negara yang ekonomi maju, artinya potret secara dunia kepada Indonesia itu sangat baik", terang Menteri Siti.

Namun, Menteri Siti melanjutkan bahwa Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada semua Menteri, untuk membangun seluruh Indonesia. Khusus untuk KLHK, pesan yg paling penting adalah, dengan membangun IKN yg baru, berarti berjalan simultan dengan pemulihan lingkungan.

"Saya minta kepada rekan-rekan, kita semua bekerja sama, bekerja keras", pinta Menteri Siti kepada seluruh jajarannya.

Mendukung upaya pemulihan tersebut, KLHK akan membangun Persemaian Modern di sekitar lokasi IKN nantinya. Persemaian ini rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 120 Hektar.

Hasil survei lokasi yang akan dijadikan Persemaian Modern berada di wilayah Kawasan Hutan Produksi Mentawir pada areal IUPHHK-HTI PT. Inhutani I.

Rencana Persemaian Modern di Mentawir akan meliputi pembangunan sarana dan prasarana persemaian seperti Germination Rooting Mother Plant House, Laboratorium Kultur Jaringan, Aclimatization Area, Shaded Area, Open Area, Pengolahan Media Tanam, serta Reservoar. Selain itu juga terdapat sarana pendukung persemaian meliputi kantor, mess dan lain-lain.

Dalam Persemaian Modern ini akan memiliki
kapasitas produksi bibit sebesar 15 juta bibit pertahun yang meliputi tanaman hutan seperti tanaman kayu, multi purpose tree species dan tanaman...

Sebanyak 434 sekolah yang terdiri atas 376 sekolah negeri dan 58 sekolah swasta dari 164 kota/kabupaten di 32 propinsi, berhasil mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional (333 sekolah) dan Adiwiyata Mandiri (101 sekolah).

Dalam sambutannya, Menteri LHK Siti Nurbaya, menegaskan penghargaan Adiwiyata bukanlah tujuan akhir, tapi merupakan bentuk cerminan komitmen yang kuat dari semua unsur dalam dunia pendidikan. "Sekolah Adiwiyata diharapkan dapat menghasilkan anak-anak didik yang berkarakter, peduli, dan berbudaya lingkungan serta berprestasi secara akademik, sehingga akan terwujud generasi yang unggul untuk Indonesia Maju," katanya, saat Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional, di Jakarta, Jumat (13 Desember 2019).

Menteri Siti juga menekankan bahwa penghargaan ini adalah tanggung jawab para kepala sekolah dan jajarannya untuk bekerja lebih keras, dan lebih cerdas untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan.

“Program Adiwiyata ini juga merupakan upaya kita mewujudkan siswa siswi yang akan menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang, yang berhati mulia, dan megintegrasikan nilai-nilai lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam setiap keputusannya, serta siap menjadi penyelamat sumber kehidupan dunia,” ujar Menteri Siti Nurbaya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti Nurbaya juga mengingatkan tentang peluang bonus demografi di tahun-tahun mendatang, yaitu kondisi dimana lebih besarnya penduduk produktif di Indonesia. Hal ini, disampaikan Menteri Siti, harus benar-benar kita siapkan dengan baik, diisi dengan nilai-nilai, muatan, dan visi cinta lingkungan.

"Saya percaya, pendidikan lingkungan sangat efektif kita mulai dari sekolah. Saya juga meminta agar mengkombinasikan beberapa program KLHK, dalam menghadapi bonus demografi ini, guna mencetak Youth Green Leaders, para pemimpin muda masa depan yang ramah, dan berwawasan lingkungan," katanya.

Program Adiwiyata telah berhasil mendorong adanya peningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di...