Saturday, May 26, 2018

Kisah Kambing Wito di Balik SK Perhutanan Sosial

SENYUM tak lepas dari wajah Kasiatun (55). Sejak pagi ia sudah duduk rapi bersama ribuan petani lainnya. Jumat (9/3/2018), menjadi hari bersejarah untuk mereka.

Bertempat di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, melaksanakan kegiatan panen raya jagung di areal Perhutanan Sosial Kabupaten Tuban.

Pada kesempatan ini Presiden Jokowi juga menyerahkan 13 SK perhutanan sosial di tiga Kabupaten (Bojonegoro, Blitar, dan Malang) seluas 8.975,8 Ha bagi 9.143 KK.
 Ini merupakan titik awal putaran kedua inspeksi Perhutanan Sosial. Agenda inipun disambut antusias ribuan masyarakat petani.

''Ini merupakan wujud dari perjuangan kami yang dulu pernah longmarch ke Jakarta tahun 2013. Sekarang tanpa merengek-rengek, Pak Jokowi menjatuhkan rezeki,'' ungkap Kasiatun.

Kasiatun lantas memperkenalkan rekan di sebelahnya bernama Wito. Ia menceritakan, Wito dulunya sampai harus menjual satu-satunya kambing yang dimilikinya demi membiayai perjalanan longmarch ke Istana Negara, demi memperjuangkan hak atas lahan perkebunan mereka.

''Saya ingat betul, istrinya sampai mengeluh punya kambing satu kok dijual. Sampai sekarang tidak bisa beli lagi karena hidup susah. Dia nekat ikut jalan kaki ke Jakarta waktu itu demi memperjuangkan hak tanahnya, tapi hasilnya nol,'' kata Kasiatun.

Perjuangan mereka waktu itu hanya berbuah janji manis dari pemerintah. Janji itu baru benar-benar terwujud di era pemerintahan Presiden Jokowi dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Mereka kini mengantongi izin hak pakai hutan selama 35 tahun, dan bisa diperpanjang jika memang dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

''Inilah jawaban dari perjuangan kami bertahun-tahun. Ini Jumat berkah. Kami mewakili pejuang lainnya menyampaikan terima kasih pada Bapak Jokowi dan Ibu Menteri Kehutanan. Program ini sangat membantu masyarakat petani pinggiran,'' kata Kasiatun yang diamini rekan-rekan petani lainnya.

Pemerintahan Jokowi-JK telah mengalokasikan lahan kawasan hutan seluas 12,7 juta ha untuk Perhutanan Sosial. Melalui program ini hutan Negara dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat tapi tidak diperjual-belikan dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat.

Pemberian hak akses kelola hutan ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan ekologi. Secara keseluruhan, sampai 2019 ditargetkan dapat terealisasi 4,38 juta ha.

Sampai pertengahan Februari 2018, capaian pemberian hak akses kelola kawasan hutan PS telah mencapai 1,46 juta ha dari target 2 juta ha di tahun 2018, terdiri dari HD 772 ribu ha, HKm 323 ribu ha, HTR 250 ribu ha, Kemitraan Kehutanan 94 ribu ha, dan HA 22 ribu ha.

Program Perhutanan Sosial bertujuan mengurangi konflik, ketimpangan lahan, mengurangi pengangguran, dan kemiskinan masyarakat setempat di sekitar hutan.(*)