Thursday, April 09, 2020

KLHK: RUU Cipta Kerja Untuk Kesejahteraan Rakyat

 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjawab kekhawatiran banyak pihak terkait draft RUU Omnibus Law. RUU Cipta Kerja khususnya bidang lingkungan hidup dan kehutanan, ditegaskan justru akan sangat berpihak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

"RUU Cipta Kerja akan menjadi norma hukum yang jadi pegangan kita bersama. Mengedepankan sanksi administrasi bukan berarti sanksi pidana hilang seketika. Informasi sepotong tersebut jelas salah, karena Negara tidak akan lemah pada penjahat lingkungan, justru kita ingin tegas agar lingkungan terjaga dan rakyat sejahtera. Contoh kecil saja, kita tidak ingin ada lagi kasus rakyat yang mencari nafkah tanpa merusak hutan, justru dikejar-kejar dan ditangkapi," tegas Menteri Siti Nurbaya pada awak media, Jumat (21/2/2020).

KLHK berkepentingan pada pembahasan RUU Cipta Kerja terutama pada pasal UU 41 tahun 1999, UU nomor 32 tahun 2009, dan UU nomor 18 tahun 2013. Pada ketiga UU tersebut terdapat pasal yang dilakukan penyesuaian norma, penghapusan norma, dan penambahan norma baru.

"Karena masih dalam pembahasan, tentu masih akan sangat terbuka sekali ruang diskusi dan masukan dari semua pihak. Kami terus mengikuti dinamikanya," kata Menteri Siti.

Sekjen KLHK Bambang Hendroyono menambahkan, RUU Cipta Kerja bidang LHK sebagai bentuk kehadiran Negara menyederhanakan regulasi agar rakyat sekitar hutan bisa sejahtera, sekaligus memberikan kepastian penegakan hukum lingkungan tetap berada pada koridor yang tepat.

"Dunia usaha bukan berarti swasta yang besar-besar saja. Rakyat yang menerima hutan sosial juga bagian dari itu. Penegakan hukum lingkungan juga jelas dan terang, tidak dihapus. Jadi tidak benar jika dikatakan RUU ini mengabaikan prinsip lingkungan dan pro pebisnis besar saja. Justru sebaliknya, RUU ini sangat berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil," tegas Bambang.

Melalui RUU Cipta Kerja kata Bambang, penyederhanaan regulasi melindungi semua elemen masyarakat, termasuk dunia usaha yang didalamnya juga ada UMKM.

"Regulasi untuk kepentingan rakyat tidak boleh ribet tapi juga tidak boleh seenaknya, tetap ada aturan hukum yang mengikat. Ruh utama RUU Cipta Kerja adalah kehadiran negara untuk kepentingan segenap rakyat Indonesia," tambahnya.

Dikatakan Bambang, ada 25.000 desa di seluruh Indonesia yang jutaan masyarakatnya bergantung hidup dari usaha di sekitar dan dalam kawasan hutan. Jutaan rakyat ini harus diberi kepastian hukum dan berusaha, sehingga ekonomi kreatif bisa bergerak mensejahterakan rakyat, dan hutan tetap lestari karena ada kendali kepastian penegakan hukum lingkungan hidup.

"Melalui Omnibus Law, program Perhutanan Sosial dan TORA akan berlari lebih kencang. UMKM dari kegiatan sekitar hutan akan hidup tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hutannya, karena sanksi hukum bagi perusak lingkungan tetap ada. Jadi jangan dikira cukong-cukong dan perusak lingkungan bisa bebas, itu tidak benar. Justru langkah koreksi yang sudah dilakukan untuk rakyat pada periode pertama lalu, kali ini semakin diperkuat oleh RUU Omnibus Law," jelas Bambang.

Dicontohkannya, banyak kasus hukum selama ini menjerat masyarakat kecil sekitar hutan, padahal mereka hanya mencari nafkah dari kekayaan alam sekitar. Selain itu banyak usaha masyarakat di sekitar dan dalam hutan, tidak dapat dijalankan karena masyarakat dihantui kekhawatiran tidak adanya kepastian hukum dan berusaha.

"Disinilah RUU Omnibus Law hadir dengan mengedepankan keadilan bagi rakyat, tidak serta merta mengenakan sanksi pidana di depan. Omnibus Law menolong rakyat dengan memberikan kepastian usaha dari kegiatan dalam kawasan hutan yang telah dipastikan aspek legalnya. Contoh kecil saja, masalah rakyat yang bertahun-tahun di Taman Nasional Tesso Nilo tak kunjung selesai, bisa selesai dengan RUU Omnibus Law ini," jelas Bambang.

RUU ini juga menjadi langkah maju pemerintah untuk harmonisasi antara kepentingan rakyat dan kepentingan pengusaha yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Karena kata Bambang, pemerintah berkewajiban memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha rakyat, serta kepastian hukum antara pemberi izin dan penerima izin. Selain kewajiban menjaga aspek kelestarian lingkungan, pemerintah juga berkewajiban menjaga aspek kepastian keberlangsungan usaha.

"Intinya RUU Omnibus Law mengedepankan kecepatan pelayanan tanpa mengabaikan penegakan hukum yang tegas. Melalui Omnibus Law, lingkungan hidup tetap dijaga ditandai dengan kepastian hukum berusaha," tegas Bambang.

Membaca RUU Omnibus Law kata Bambang harus utuh dengan melihat keterkaitan antara Pasal per Pasal. Kekhawatiran karena ada penghapusan pasal di RUU ini juga tidak sepenuhnya benar, karena nantinya kunci penting diatur di PP, bahkan sampai ke Peraturan Menteri.

"Dengan RUU Omnibus Law khususnya pada lingkup kerja lingkungan hidup dan kehutanan, kita tidak lagi melihat ke belakang, tapi melangkah ke depan untuk bersama-sama membawa Indonesia Maju sebagaimana menjadi Visi dan Misi Bapak Presiden Joko Widodo," tutup Bambang.(*)

 

KLHK: RUU Cipta Kerja Untuk Kesejahteraan Rakyat

KLHK: RUU Cipta Kerja Untuk Kesejahteraan Rakyat

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Hadapi Corona, KLHK Beli Hasil Petani dan Beri Gratis ke Tenaga Medis



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membeli produk hasil usaha petani hutan, untuk disalurkan kepada tenaga medis yang bertugas di garda terdepan penanganan virus Covid-19 Corona. Produk hasil hutan untuk menjaga daya tahan tubuh ini juga dibagikan kepada jurnalis yang tetap menjalankan tugas di tengah pandemi.

Khusus untuk wilayah DKI.Jakarta, disiapkan 2.000 paket produk herbal yang disalurkan ke berbagai RS rujukan pasien Corona. Selain itu 5.000 paket lainnya juga disediakan lima Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan pada masing-masing wilayahnya, dengan total anggaran mencapai Rp780 juta.

''Produk-produk ini dibeli dari Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) binaan KLHK di seluruh Indonesia. Dibagikan secara gratis kepada tenaga medis di rumah sakit yang sedang berjuang mengobati pasien Corona. Untuk tahap awal telah diserahkan oleh Direktur Jenderal PSKL KLHK Bambang Supriyanto, dukungan 200 paket suplemen peningkat daya tahan tubuh yang diterima oleh Dr. Muhammad Syahril, selaku Direktur Utama RSPI Prof. Dr. Sulianti Suroso, di Sunter, Jakarta Utara. Kami juga bagikan kepada rekan-rekan jurnalis yang bertugas,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya di Jakarta, (27/3).

Produksi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang dibagikan antara lain jahe instan, wedang uwuh, temulawak, madu, minyak kayu putih, gula semut, minuman serta makanan lain yang mengandung banyak vitamin C.

Berbagai produk hasil petani hutan ini diyakini dapat meningkatkan daya tahan tubuh, karena mengandung banyak zat pendorong imunitas tubuh manusia yang diolah dari alam.

Dengan pendampingan melalui program perhutanan sosial, produk para petani hutan tersebut kini sudah dikemas lebih modern dan melalui teknologi pengolahan yang memenuhi standar layak konsumsi.

Produk juga telah diteliti secara ilmiah kandungan antioksidan dan pelbagai zat yang membantu meningkatkan imunitas tubuh manusia dari serangan mikroogranisme penyebab penyakit.

''Kami terus dorong petani hutan untuk meningkatkan produksinya,...

Read More...
KLHK Bantu PMI untuk Percepat Mobilisasi Petugas Penyemprotan Disinfektan


Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 atau virus corona, merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat saling berbagi peran dalam menangkal penyebaran pandemi ini.

Begitu juga dengan KLHK, melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang dilakukan serentak di seluruh satker baik pusat maupun satker di daerah. KLHK juga bergerak membantu untuk kelancaran tugas PMI. KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 (PSLB3), menyumbang 10 (sepuluh) unit motor roda 3 (tiga) kepada PMI Pusat. Kesepuluh motor tersebut diserahkan oleh Dirjen PSLB3 KLHK kepada pak Yadi mewakili PMI Pusat di kantor PMI Pusat jl. Gatot Soebroto, Jakarta Pusat pada Jum'at (20/3).

Direktur Jenderal PSLB3 Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, bantuan ini dimaksudkan untuk mempermudah petugas menjangkau wilayah padat penduduk dalam rangka penyemprotan disinfektan Covid-19.

"Semoga wabah Covid-19 ini dapat teratasi secara cepat, dan kita semua bisa melewati masa sulit ini dengan baik" ungkapnya.

Sementara itu, KLHK juga terus melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan tetap menjaga kebersihan tempat dan lingkungan kerja, melakukan social distancing, dan melakukan penyemprotan disinfektan di setiap sudut gedung Manggala Wanabakti.

Selain itu, pemeriksaan suhu tubuh juga dilakukan untuk semua pegawai, dan tamu yang datang sebelum masuk ke dalam gedung Manggala Wanabakti. Hand Sanitizer juga tersedia di setiap sudut ruangan, agar dapat digunakan oleh Karyawan/ti atau tamu yang datang. KLHK juga terus hadir bekerja memberikan pelayanan publik baik di kantor maupun bekerja dari rumah (work from home), untuk membangun optimisme masyarakat (*)         

Read More...
Surat Edaran Menteri LHK tentang Pencegahan Penyebaran Virus Corona di lingkup kerja KLHK



Surat Edaran
Menteri LHK tentang Pencegahan Penyebaran Virus Corona di lingkup kerja KLHK 

Read More...
Duka Menteri LHK Melepas Jenazah Korban Kecelakaan di Taman Nasional Sebangau


Begitu memasuki kantor Taman Nasional Sebangau (TNS), di Kota Palangkaraya, Selasa (10/3/2020) pagi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar disambut jejeran enam foto rimbawan yang menjadi korban tewas insiden kecelakaan speadboat. Suasana duka begitu terasa. Terdengar suara tangisan keluarga dan rekan sejawat korban.

Didampingi Wamen LHK Alue Dohong, Sekjen Bambang Hendroyono, Dirjen KSDAE Wiratno, dan jajaran eselon I dan II KLHK, Menteri Siti tampak tak bisa menyembunyikan raut wajah dukanya saat duduk di hadapan peti jenazah pegawai TNS Tyas Novianti.

Saat memberikan kata sambutan, nada suaranya terdengar bergetar hebat menahan haru. Pada akhirnya air mata yang coba ditahan sedari mendarat di Palangkaraya tumpah jua.

"Selamat jalan anak, adik, sahabat, dan kolega kerja kami di Taman Nasional Sebangau yang gugur saat menjalankan tugas. Mewakili segenap keluarga besar KLHK dan Pemerintah, ikut berduka teramat dalam atas kepergian Abdi Darmansyah, Ibnu Yudistira Hendrawan, Mutiara, Tyas Novianti, Mansyah dan Umroatus Sholikhah. Kami mengembalikan pada-Mu ya Tuhan, putra putri terbaik KLHK ini," kata Menteri Siti dengan suara bergetar.

Setelah menyerahkan santunan duka pada keluarga korban, Menteri Siti memimpin penghormatan terakhir dan ikut mengantar sampai peti jenazah dimasukan ke ambulance untuk diantar ke pemakaman.

Perjalanan dilanjutkan ke rumah duka di Kelurahan Kereng Bangkirai. Ratusan pelayat memadati dua rumah  bersebelahan, tempat dimana Abdi Darmansyah (35) dan adik iparnya Ibnu Yudistira Hendrawan (27) disemayamkan.

Ibnu bertugas sebagai Manggala Agni di TNS. Sedangkan Abdi bertugas sebagai Polhut TNS yang meninggalkan istri yang sedang hamil 8 bulan dan seorang putri berusia 5 tahun.

"Bu Menteri, suami saya sekarang sudah tidak ada. Anak saya sudah tidak ada ayahnya," ratap istri Abdi saat menerima santunan.

Menteri Siti langsung menguatkan dengan memastikan bahwa keluarga besar KLHK akan terus memperhatikan keluarga korban yang...

Read More...
Menteri LHK: Saya Kawal, Derap Langkah Dinas LH se Indonesia Wajib Sama!



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar meminta seluruh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, dan sebanyak 126 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kota se Indonesia untuk bersinergi antar Dinas dan dengan Kementerian LHK sebagai modal utama menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan hidup di tingkat tapak.

Tidak boleh ada lagi pernyataan menolak atau menghindar dari keterlibatan membantu Kepala Daerah menyelesaikan masalah di lapangan, misalnya dengan alasan ditariknya kewenangan atau minimnya anggaran. Karena pemerintah berkewajiban melaksanakan amanat dalam UUD 1945 berkaitan dengan tanggungjawab memberikan lingkungan hidup berkualitas yang menjadi hak rakyat.

''Persoalan lingkungan terlalu kompleks, menyelesaikannya harus ada interaksi antar dinas. Semua harus satu derap langkah yang sama. Kalau tidak kuat di Kabupaten, pakai kekuatan Provinsi. Jika tidak kuat juga pakai kekuatan Kementerian. Akan saya kawal langsung ke Dirjen-dirjennya,'' tegas Menteri Siti membuka acara Rapat Kerja Tekhnis pemulihan lingkungan serta pengendalian pencemaran, yang digelar KLHK, di Lombok,NTB, Senin (9/3/2020).

Mantan Sekjen Kemendagri ini mengatakan Indonesia sedang memasuki mainstrem atau arus utama baru pembangunan. Tahun 2000 mainstrem-nya adalah perempuan (gender), lalu good governance (pemerintahan yang baik) tahun 2005, dan perubahan iklim di 2017.

''Sekarang Presiden Joko Widodo sangat tegas dan perhatian pada lingkungan hidup. Mainstrem pembangunan salah satunya akan sangat memperhatikan bencana alam. Jadi tidak ada lagi orang LH cuma mikirin tekhnis pencemaran dan AMDAL saja,  tapi harus seluruh aspek. Cara kerjanya jangan lagi seperti yang dulu-dulu, karena itu butuh interaksi dan sinergi,'' katanya.

Menteri Siti berkali-kali mengingatkan agar Kepala Dinas lebih aktif melakukan analisis  untuk memberi telaahan staf pada Kepala Daerah, mengingat mandat yang berat soal lingkungan dan kerja nyata pemerintah sangat ditunggu rakyat. Banyak daerah yang beban lingkungannya...

Read More...
Kisah Sukses Aktivis Lingkungan: Ciliwung Bersih Hingga Zero Karhutla



Tiga aktivis lingkungan menceritakan kisah sukses kemitraan masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), pada rangkaian acara Rapat Kerja Tekhnis pemulihan lingkungan serta pengendalian pencemaran, yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di Lombok, NTB,Minggu (8/3/2020) malam.

Kolaborasi antara kelompok masyarakat, NGO, Pemda, Swasta, dan Pemerintah, dikatakan oleh para penggiat aktif di tingkat tapak ini telah terbukti membawa perubahan yang ditandai dengan pulihnya kualitas lingkungan hidup.

''Kami mulai berkecimpung di Ciliwung tahun 2000 dengan konsep konservasi alam dan petualangan untuk anak. Tahun 2010, kondisi Ciliwung semakin parah akibat sampah dan limbah. Akhirnya saya memilih pensiun dini dan bangun komunitas sahabat Ciliwung,'' kisah Hidayat, Pendiri Yayasan Sahabat Ciliwung.

Mantan karyawan swasta ini mendapat dukungan dari Pemda dan KLHK. Hingga saat ini sudah terbentuk 9 komunitas di masing-masing wilayah per kelurahan di Depok. Kegiatan yang mereka lakukan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga bisa memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar, karena menggabungkan konsep konservasi, edukasi, dan wisata alam sungai.

''Kami dapat dukungan KLHK sampai terbentuk namanya patroli sungai. Sekarang semakin banyak yang terlibat membersihkan Ciliwung, sehingga mulai dapat dinikmati lagi ikan-ikan endemik Ciliwung. Harapan kami kondisi ini terus membaik dengan dukungan semua pihak,'' kata Hidayat.

Kisah sukses lainnya datang dari Sadikin, Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA) Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) berulang dan puncaknya tahun 2015, meninggalkan duka yang dalam. Tidak hanya rugi karena tanaman pertanian yang akan dipanen hangus terbakar, Sadikin juga harus kehilangan anaknya yang meninggal karena ISPA.

Ia lantas bangkit bersama warga sekitar untuk mengatasi Karhutla. Melalui binaan PT Pertamina (Persero) Refinery...

Read More...
Pengarahan Menteri LHK dalam Acara Pembukaan Rakernis Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, di Lombok, NTB, 9 Maret 2020

             

Read More...
Pemda Mataram Sulap Sampah Jadi Energi



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengunjungi TPA Regional  Kebon Kongok di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk melihat keberhasilan proses pengolahan sampah menjadi energi dengan teknologi RDF (Refused Derived Fuel).  Teknologi ini mampu mengubah sampah menjadi briket  yang dapat menjadi substitusi batu bara sebagai bahan bakar ramah lingkungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU. Alat pengolah sampah ini sebagian sudah mampu dibuat mandiri oleh Indonesia.

"Saya dan Pak Gubernur mengunjungi TPA, kami sudah dilaporkan bahwa sudah ada akitvitas teknologi RDF, dari sampah menjadi bahan bakar dengan teknik pellet dan melihat tadi bagus sekali, mesinnya juga dibuat sendiri, lalu pakai mesin pencacah, tekniknya dengan fermentasi, mesin pembentuk pelletnya. Itu bisa jadi bahan substitusi batu bara untuk PLTU. Selain juga bisa untuk gas", ujar Menteri Siti seusai melihat langsung proses pengolahan sampah tersebut.

Menteri Siti sangat mengapresiasi langkah konkrit yang ditunjukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB yang telah bekerjasama dengan PT. PLN dan PT. Indonesia Power untuk merealisasikan proyek pengolahan sampah ini. Proyek ini juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai sumber bahan baku sampahnya, sehingga dikenal juga dengan istilah Program Jeranjang Olah Sampah Setempat (JOSS). Dengan pelibatan masyarakat, maka selain lingkungan menjadi bersih dari sampah juga memutar ekonomi melalui skema circular economy.

"langkah ini sangat baik, seperti tadi saya katakan, ini contoh yang konkrit di lapangan, hasilnya juga kelihatan, nanti masyarakat akan dapat manfaatnya," katanya.

Melalui teknologi RDF di TPA Kebon Kongok Menteri Siti berharap permasalahan sampah di NTB khususnya di Mataram, Lombok dapat selesai. Dengan kapasitas pengolahan sampah mencapai 30 ton perhari  dan akan terus ditingkatkan, maka diharapkan produksi sampah perhari yang mencapai 300 ton bisa diselesaikan.

"Yang pasti masalah sampah kita selesaikan. Jadi dari 300 ton sampah per hari...

Read More...
Komunitas Selam KLHK Bersihkan Sampah Laut di Labuan Bajo



Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2020, Komunitas Diver (Penyelam) KLHK melaksanakan aksi pengambilan sampah laut (underwater clean up) di perairan Waecicu Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (5/3/2020).

Aksi bersih sampah yang melibatkan 22 penyelam ini, dilakukan di kedalaman 5 dan 10 meter, pada luas area 150 meter. Hasil yang didapatkan berupa sampah sekitar 48,99 kg, yang terdiri dari plastik daur ulang 86 buah (23,8 kg), plastik sekali pakai 46 buah (9,3 kg), kertas 2 buah (0,07 kg), karet 2 buah (0,1 kg), tekstil 1 buah (0,07 kg), kayu 2 buah (10,96 kg), logam 9 buah (0,07 kg), dan kaca 3 buah (4,62 kg).

Inspektur Wilayah II KLHK Sumarto, selaku koordinator Komunitas Selam KLHK, mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu sumbangsih para penyelam dalam rangka HPSN Tahun 2020.

"Jadi pada pelaksanaannya dibagi 4 grup, keempatnya bertemu di satu point pertemuan. Kita kumpulkan sampahnya, diangkut ke pesisir. Selanjutnya kita pilah menjadi 10 jenis sampah.
Dari masing-masing jenis itu kita timbang, contohnya plastik daur ulang kita hitung jumlah dan beratnya yaitu sekitar 23 kg dan seterusnya. Setelah dipilah, ditimbang, lalu dikirim ke pusat daur ulang," jelas Sumarto.

Pemilahan dilakukan untuk mengetahui jenis sampah apa yang dominan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pengurangan sampah, khususnya plastik.

"Kebijakan umum sampah pada prinsipnya harus dimanfaatkan, agar memberikan manfaat ekonomi. Selain itu, prinsip pengelolaan sampah juga bisa dengan 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recyle," pungkas Sumarto. (*)  

Read More...
Nyanyian Anak SLB Labuan Bajo Ajak Indonesia Peduli Sampah


Didampingi penyanyi yang juga aktivis lingkungan Oppie Andaresta, puluhan anak-anak Sekolah Luar Biasa (SLB) Labuan Bajo menyanyikan lagu yang berisi ajakan peduli sampah.

Mereka menyanyi penuh semangat di hadapan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, yang datang bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, untuk memimpin aksi bersih pantai di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT.

''Buang sampah di tempatnya, hanya semudah itu. Mulai dari hal kecil, kita harus disiplin. Sampah plastik dan organik kita pisahkan, karena bisa diolah lagi. Sampah plastik kita sulap jadi barang berguna. Sampah organik jadi pupuk tanaman,'' begitu bunyi petikan lirik lagu. Menko Luhut dan Menteri Siti terlihat ikut menikmati lagu dan memberikan semangat dengan bertepuk tangan.

Kehadiran anak-anak SLB ini merupakan rangkaian dari Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diikuti lebih dari 10.000 peserta, Jumat (6/3/2020). Berbagai agenda HPSN telah digelar di berbagai daerah se Indonesia, dan secara nasional dipusatkan di lima destinasi pariwisata super prioritas, yaitu Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur, Danau Toba, dan Likupang.

''Kami sangat berterimakasih pada Bapak Presiden Jokowi, Pak Luhut dan Ibu Siti, yang telah memilih Labuan Bajo menjadi salah satu lokasi HPSN 2020,'' ungkap Wakil Gubernur NTT, Josep Nae Soi.

''Pemerintah telah banyak memberikan perhatian yang tidak henti-hentinya pada kami. Ini menjadi sinyal kuat bagi rakyat NTT untuk bersih-bersih sampah,'' tambah Josep.

Khusus di Labuan Bajo, pemerintah membangun fasilitas pengelolaan berupa TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) atau Pusat Daur Ulang Pengelolaan Sampah (PDU). Melengkapi sarana ini juga diberikan motor sampah sebanyak 8 unit dan 60 unit tempat sampah tematik.

KLHK juga melakukan langkah detasering bantuan pembinaan kepada Pemda Kabupaten Manggarai Barat, melalui pendampingan penyusunan Jakstrada, edukasi pengelolaan sampah melalui PDU dan Bank sampah, pemberian 40.000 bibit tanaman dan...

Read More...