Thursday, June 21, 2018

Pasal 'Sakti' Menjerat Pelaku Karhutla Digugat Pengusaha, Ini Penjelasan Dirjen Gakkum KLHK


JAKARTA--Pasal 'sakti' yang bisa menjerat pelaku pembakar lahan dan hutan, mendapat perlawanan dari kekuatan korporasi. APHI dan GAPKI mengajukan Judicial Review (JR) terkait Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, dan Pasal 99 UU Lingkungan Hidup ke Mahkamah Konstitusi.

Lalu bagaimana pandangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)? Berikut penjelasan lugas Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, terkait JR tersebut, Kamis (8/6/2017)

1. Apa pandangan terhadap uji materi Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, dan Pasal 99 UU Lingkungan Hidup, yang saat ini tengah dilakukan JR di MK?

a. Judicial Review (JR) yang dilakukan oleh APHI dan GAPKI ini merupakan upaya untuk melepas tanggung jawab, dengan mengkambing-hitamkan masyarakat atas ketidakmampuan korporasi sebagai pemegang izin, dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di kawasan konsesi mereka. Seolah-olah kebakaran hutan dan lahan yang meluas selama ini terjadi di konsesi korporasi karena adanya praktek kearifan masyarakat lokal (Pasal 69 ayat 2).

Korporasi sudah diberi keistimewaan untuk mengelola puluhan ribu hingga jutaan hektar kawasan hutan, karena korporasi dianggap mempunyai sumberdaya dan kemampuan untuk mengatasi berbagai permasalahan di konsesi, termasuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.  Seharusnyalah korporasi mampu mencegah dan mengatasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesi mereka.

b. Pengawasan dan penindakan yang kami lakukan menunjukkan bahwa meluasnya kebakaran hutan di konsesi selama ini dikarenakan korporasi tidak serius dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Bayangkan ada satu konsesi lahan yang terbakar lebih dari 80 ribu Ha, bandingkan luas Jakarta sekitar 60 ribu  Ha. Seharusnya sebagai pemegang izin, korporasi wajib mempunyai kemampuan dan siap untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran di konsesi mereka. Patut ada yang menduga bahwa kebakaran yang meluas ini disengaja, untuk menghemat biaya penyiapan lahan (land clearing) dan peningkatan kualitas tanah.

c. Meluasnya kebakaran yang terjadi selama ini dikarenakan korporasi tidak mempunyai sarana, prasarana dan SDM yang memadai. Agar tidak terulang, dalam dua tahun ini di era Menteri LHK Ibu Dr. Siti Nurbaya, telah diterapkan sanksi administratif, perdata dan pidana dengan tegas.

Ada 42 korporasi pemegang izin kita kenakan sanksi administratif mulai dari paksaan pemerintah, pembekuan dan pencabutan izin, dan ada 115 korporasi diberikan peringatan untuk melengkapi sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulang kebakaran. Serta ada 10 korporasi yang kita gugat perdata, dan 26 korporasi yang dipidanakan.

d. Penegakan hukum harus dilakukan secara serius, kalau kita biarkan maka kejahatan korporasi terhadap kebakaran hutan dan lahan ini terus terjadi. Masyarakatlah yang akan jadi korban, terus-menerus merasakan penderitaan seperti yang kita rasakan pada tahun 2015. Kalau ini terjadi dimana keadilan lingkungan dan sosial bagi masyarakat kita. Yang lebih menderita khususnya anak-anak, ibu hamil dan lansia, mereka rentan apabila terpapar oleh asap.  Kegiatan-belajar dan mengajar, serta kesehatan anak-anak dan ekonomi masyarakat terganggu.

2. Bagaimana dampak positif bagi lingkungan hidup, dan penegakan hukum di KLHK, sejak pasal-pasal ini diberlakukan?

Penegakan hukum baik sanksi administratif, perdata dan pidana yang kami lakukan mempunyai efek jera dalam mendorong perusahaan memperbaiki perilaku dan kinerja pengelolaan lingkungan. Ada Perbaikan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulan kebakaran hutan oleh dilakukan perusahaan, walaupun masih harus ditingkatkan. Kami terus melakukan pengawasan untuk memastikan ketaatan dan melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak taat. Sejauh ini memang masih ada perusahaan yang masih main-main.

3. Seberapa efektif pasal-pasal ini bisa menjerat pelaku pembakar hutan dan lahan?

a. Penerapan strict liability sesuai pasal 88 UU 32/2009 terkait dengan kasus-kasus lingkungan hidup merupakan praktek yang lazim dan sudah lama digunakan dibanyak negara. Sebagai upaya untuk melindungi warga negara terkait resiko/dampak lingkungan yang sangat serius dari aktivitas usaha yang dilakukan oleh korporasi. Jadi satu kemunduran apabila penerapan strict liability ini dihilangkan dari UU 32/2009.

b. Strict liability memudahkan bagi pihak Penggugat (seseorang, masyarakat, organisasi lingkungan hidup dan pemerintah) untuk mengajukan gugatan ganti kerugian dan/atau pelaksanaan tindakan pemulihan lingkungan hidup. Dengan menggunakan strict liability Penggugat tidak perlu  membuktikan kesalahan Tergugat. Penggugat hanya membuktikan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh tergugat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup menggunakan B3, menghasilkan limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup. Dalam strict liability pihak tergugatlah yang harus membuktikan dia harus bertanggung jawab maupun bersalah atau tidak atas suatu bahaya atau kerugian yang terjadi.

c. Beberapa perkara perdata yang didorong menggunakan strict liability oleh KLHK yaitu perkara kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi kegiatan PT.  Bumi Mekar Hijau (gugatan KLHK dikabulkan Pengadilan Tinggi Palembang), PT. Waringin Agro Jaya (gugatan KLHK dikabulkan PN Jakarta Selatan sebesar Rp. 373 Milyar), PT. Palmina Utama (Proses Persidangan di PN Banjarmasin), dan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (Proses Persidangan di PN Jambi). Gugatan KLHK yang murni menggunakan Strict Liability yaitu PT. Waimusi Agroindah (Proses persidangan di PN Palembang) dan PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi (Proses persidangan di PN Jakarta Utara). Beberapa gugatan KLHK lainnya yang dikabulkan oleh pengadilan antara lain gugatan terhadap PT. Merbau Pelalawan Lestari (dikabulkan Mahkamah Agung/ Kasasi sebesar Rp. 16.2 Trilyun), PT. Kalista Alam (dikabulkan Mahkamah Agung/ Kasasi sebesar Rp. 360 Milyar),  PT. Jatim Jaya Perkasa (dikabulkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebesar Rp. 491 Milyar) dan PT. National Sago Prima (dikabulkan PN Jakarta Selatan sebesar Rp. 1,072 Triliyun).

d. Tindak pidana atas dasar kelalaian yang diatur Pasal 99 UU 32/2009 memudahkan bagi penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana, khususnya terhadap tindak pidana korporasi, karena penyidik tidak perlu membuktikan bahwa pihak penanggung jawab usaha dan/atau usaha sebagai pelaku pembakaran hutan dan/atau lahan, melainkan karena tidak diindahkannya larangan dan/atau tidak dilaksanakannya kewajiban dalam izin dan/atau peraturan perundang- undangan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan standard yang ditentukan.

e. Dari beberapa putusan yang ada terlihat peningkatan efektifitas penegakan hukum yang dilakukan. Kemajuan terpenting terkait dengan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan terhadap korporasi pembakaran hutan dan lahan adalah komitmen para hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan hakim agung dalam menerapkan putusan yang berkeadilan untuk lingkungan hidup (prinsip indubio pro natura). Kami mengapresiasi komitmen ini.

4. Bagaimana hasil evaluasi penegakan hukum KLHK, dari penggunaan pasal tersebut? mengingat muncul keluhan dari kalangan pengusaha, karena mereka bisa dijerat secara hukum pidana maupun perdata.

a. “Terjeratnya” penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam sanksi administratif, kasus pidana dan perdata bukan semata-mata adanya Pasal-Pasal  tersebut, melainkan sebagai konsekuensi terhadap tidak ditaatinya larangan dan/atau tidak dilaksanakannya kewajiban oleh korporasi sebagaimana ditentukan dalam izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolan lingkungan hidup, serta peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pengawasan dan penindakan yang kami lakukan menunjukkan banyak korporasi yang tidak taat. Penegakan hukum dan putusan hakim terkait dengan kebakaran hutan dan lahan selama ini adalah karena adanya korporasi yang melanggar hukum "inkonstitusional" bukan karena pasal-pasal tersebut yang inkonstitusional. Harus ada kejujuran, jangan dibolak balik. Apabila tidak ada pasal-pasal tersebut maka justru hak-hak konstitusi masyarakatlah yang semakin dirugikan oleh tindakan korporasi yang tidak bertanggung jawab.
 
b. Judicial Review oleh asosiasi pengusaha hutan (APHI) dan perkebunan sawit (GAPKI) refleksi ketakutan terhadap tindakan tegas pemerintah atas kejahatan pembakaran hutan dan lahan yang mereka lakukan selama ini, yang sudah merampas hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (UUD 1945 pasal 28 huruf H). Sebagai asosiasi seharusnya APHI dan GAPKI menjadi mitra pemerintah dalam membangun perilaku korporasi yang taat kepada hukum, bukan menyalahkan pasal-pasal dalam UU dengan melakukan JR. Untuk korporasi yang selama ini mempunyai komitment, kemampuan dan taat dalam melakukan pencegahan dan penangulangan kebakaran hutan dan lahan kami mengapresiasi dan tidak perlu kuatir.

c. Kami melihat bahwa keberadaan Pasal 88, dan Pasal 99 UU No. 32/2009 serta Pasal 49 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan penting untuk memastikan korporasi bertanggung jawab dan bertindak konstitusional dalam mewujudkan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sebagaimana amanat Pasal 28H dan Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945.

Keberadaan Pasal 69 Ayat (2) UU No/32/2009 merupakan bentuk pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hukum terhadap kearifan masyarakat adat, yang sudah ada terlebih dahulu sebelum korporasi ada, sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945.
d. Sekali lagi bahwa Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan melalui sanksi administratif, perdata dan pidana secara konsisten dan tegas adalah upaya untuk melaksanakan perintah konstitusi dan hak-hak masyarakat. Jangan dipertentangkan pengelolaan LHK dengan korporasi, atau jangan diperspesikan apalagi diartikulasikan penegakan hukum menghambat investasi. Untuk bisa tumbuh berkelanjutan dan berkeadilan sosial, kita memerlukan korporasi dan  investasi yang berkualitas bukan korporasi yang tidak bertanggung jawab.(*)

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
KLHK Lakukan Patroli Sampah di Jalur Mudik

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya melakukan edukasi pemudik terutama yang menggunakan jalur darat untuk ramah lingkungan. Edukasi dilakukan dengan melibatkan Pemda, Jasa Marga, dan Polres melakukan patroli sampah di sepanjang jalur mudik.

"Tujuan edukasi mengajak masyarakat ikut mengelola sampah secara benar. Polanya tim KLHK bersama tim Jasa Marga/jasa marga properti, serta tim Dinas LH bersama-sama dalam patroli di jalur mudik," ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya, Senin (18/6/2018).

Ia telah menugaskan Direktur Jenderal Pengolahan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, mengawal langsung langkah ini di lapangan.  Rapat-rapat dengan Polres, Dinas LH dan Jasa Marga dilaksanakan.
Beberapa catatan telah diberikan setelah Menteri Siti langsung melakukan peninjauan ke beberapa rest area jalan tol Jakarta-Cikampek pada H-2 Idul Fitri lalu.

"Koordinasi terus dilakukan Dirjen dan Direktur. Patroli sampah bersama akan dilaksanakan pada tempat-tempat rest area dan juga sepanjang jalan tol pada lokasi-lokasi spontan tempat masyarakat berhenti dan istirahat," kata Menteri Siti.

Pola ini nantinya terus dilakukan secara konsisten, dengan harapan perlahan bisa membentuk budaya bersih di kalangan masyarakat. Terlebih lagi pemerintah butuh dukungan serius untuk mewujudkan target ambisius Indonesia bebas sampah 2020.

Kesadaran dan upaya 3R (Reduce, reuse, recycle atau pembatasan, guna ulang, dan daur ulang) patut ditingkatkan di masyarakat. Hal ini penting sekali untuk bisa merefleksikan bahwa kita bisa punya budaya yang lebih baik, budaya bersih dan sehat. Read More...

Hari Raya Kedua, Menteri LHK Pantau Karhutla dari Udara

 Meski masih dalam suasana libur lebaran, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar sudah langsung turun ke lapangan memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

"Selain mengawasi laporan Karhutla setiap hari, saya kemarin memantau penanganan Karhutla dengan melakukan flyover ke beberapa daerah," kata Menteri Siti, Minggu (17/6/2018).

Pemantauan lewat udara yang dilakukan pada akhir pekan, atau hari kedua Idul Fitri ini meliputi beberapa titik rawan karhutla di wilayah Sumatera.

Menteri Siti mengucapkan terimakasih atas dedikasi anggota Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan jajaran terkait lainnya yang bahu membahu tanpa kenal lelah mengatasi Karhutla di musim kemarau seperti saat ini.

"Meski masih dalam suasana libur lebaran, namun tim lapangan ini tetap bekerja keras menjaga Indonesia bebas bencana asap. Saya sangat berterimakasih pada mereka," katanya.

Dalam beberapa hari ini kata Menteri Siti, Daops Manggala Agni intens melakukan pemadaman Karhutla di Aceh Selatan, dibantu Manggala Agni Daops Sibolangit.

"Alhamdulillah titik api sudah mati. Karhutla di Ketapang, Kalbar, juga berhasil diatasi. Namun begitu Daops Manggala Agni tetap saya minta waspada," katanya.

Tim udara sudah standby di beberapa Provinsi rawan, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Per tanggal 16 Juni 2018, sudah ada 17 unit helikopter water boombing siaga di 4 Provinsi yang telah menetapkan status darurat. Heli yang sudah siaga merupakan unit dari KLHK, BNPB, TNI AU, dan pihak swasta lainnya.

Adapun water boombing yang telah dilakukan,...

Read More...
Penjelasan Menteri LHK Terkait Upaya Penyelamatan Satwa Orangutan

 Terkait beredarnya video Orangutan Kalimantan yang menjadi pembicaraan di media sosial, serta reaksi masyarakat yang melaporkan hal tsb ke akun medsos saya, berikut beberapa penjelasan mengenai hal tsb:

1. Saya ucapkan terimakasih atas perhatian masyarakat yang mempertanyakan perihal beredarnya video ini. Kepedulian masyarakat dengan nge-tag ke akun medsos, saya nilai sebagai bentuk kepedulian kita bersama terhadap lingkungan hidup lestari beserta habitat yang ada di dalamnya. Saya apresiasi sebagai bentuk kecintaan kita pada Indonesia.

2. Video tersebut bukanlah video baru melainkan sudah beredar sejak tahun 2013. Dimasa itu dan masa-masa sebelumnya, penggarapan izin di lahan gambut masih berjalan.

Namun sejak saya menjabat sebagai Menteri LHK, dan pasca kebakaran hutan dan lahan yang begitu hebat pada tahun 2015, melalui Instruksi Presiden telah dilakukan moratorium izin di seluruh kawasan gambut. Pemulihan ekosistem gambut sangat mendesak dilakukan, salah satunya karena sangat rentan terbakar.

Alhamdulillah, dengan berbagai regulasi, kerja keras semua pihak, dan penegakan hukum, Indonesia akhirnya pertama kali setelah hampir dua dekade, merasakan bebas bencana Karhutla secara Nasional. Indonesia juga selama 2,5 tahun terakhir, tidak lagi menjadi negara 'pengekspor' asap ke negara tetangga.

3. Lanskap Sungai Putri di Kabupaten Ketapang, provinsi Kalimantan Barat, yang menjadi lokasi dalam video yang beredar, merupakan salah satu konsentrasi wilayah gambut yang menjadi perhatian utama KLHK, karena disini masih menjadi 'rumah' bagi habitat Orangutan, satu dari 25 spesies prioritas yang dipantau...

Read More...
Arti Penting WTP Bagi Menteri LHK Siti Nurbaya

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2017. Opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ini memiliki arti penting bagi Menteri LHK Siti Nurbaya.

Menurutnya WTP mengandung tiga hal. Pertama, tidak melanggar hukum. Kedua, tidak ada transaksi tersembunyi. Ketiga, tertib anggaran dan tertib administrasi.
 
''Jadi kalau tidak  WTP berarti ada yang salah atau kurang dari hal-hal tersebut pada pekerjaan yang dilakukan,'' kata Menteri Siti di Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Capaian opini WTP ini kata Menteri Siti sangat berarti buat birokrasi. Termasuk buat Menteri yang mengemban fungsi politik eksekutif.

Diantaranya meliputi fungsi simbolik dengan membangun kepercayaan rakyat, fungsi decission making atau pengambilan keputusan, fungsi birokrasi yang memimpin seluruh jajaran birokrat, fungsi populis dengan memperhatikan dan melakukan hal-hal yang menjadi perhatian rakyat, serta fungsi krisis, yakni melangkah cepat dan tepat pada kondisi krisis.


Ia kembali mengingat ketika menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI. Saat itu hanya ada tiga lembaga yang meraih WTP, salah satunya tempat ia bertugas.

Kini raihan WTP berhasil pertama kali didapat KLHK, setelah penggabungan dua kementerian yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.


''Jadi sekali lagi, buat saya, WTP ini sangat berarti. Terimakasih untuk kerja keras seluruh jajaran KLHK,'' tegasnya.

Sementara itu, Sekjen KLHK Bambang Hendroyono mengatakan raihan WTP ini tidak terlepas dari berbagai...

Read More...
HLH di Ramadan, Menteri LHK: Saatnya Adil pada Lingkungan


Setiap tanggal 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup se-Dunia. Tahun ini tema utama yang diangkat mengendalikan sampah plastik. Negara-negara di dunia termasuk Indonesia menabuh genderang gerakan bersama mengatasi sampah yang sulit terurai dan mengancam lingkungan hidup ini.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengatakan upaya 3R (Reduce, reuse, recycle atau pembatasan, guna ulang, dan daur ulang) patut ditingkatkan demi menjaga alam.

''Hari lingkungan hidup yang bertepatan di bulan Ramadan hendaknya jadi momentum penambah semangat kita, untuk berperilaku adil terhadap lingkungan,'' tegasnya dalam sambutan HLH 2018 di Jakarta, Selasa (5/6).

Dalam sambutan yang juga dibacakan serentak ke unit kerja KLHK di seluruh Indonesia, Menteri Siti mengatakan perlu upaya bersama dan kolaborasi semua pihak, pemerintah/Pemda, masyarakat dan dunia usaha untuk mengendalikan sampah plastik.

Komposisi sampah plastik di Indonesia saat ini sekitar 16 % dari total  timbulan sampah secara nasional. Sementara  komposisi sampah  plastik  di  kota-kota  besar seperti Jakarta,  sekitar  17 %. Sumber utama sampah plastik berasal dari kemasan (packaging) makanan dan minuman, kemasan consumer goods, kantong belanja, serta pembungkus barang lainnya.

Dari total timbulan sampah plastik, yang telah  didaur ulang diperkirakan  baru 10-15% saja. Selain itu 60-70 % ditimbun di TPA, dan 15-30 % belum terkelola dan terbuang ke lingkungan terutama lingkungan perairan seperti sungai, danau, pantai dan laut.

Diperlukan kebijakan dan setrategi yang tepat dengan tujuan akhir melaksanakan pembangunan...

Read More...
Ingin Melapor ke Menteri LHK? Bisa via Medsos Saja


Berdasarkan data terakhir Tetra Pak Index (2017), jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 132 juta, dan 40 persen diantaranya pengguna aktif media sosial. Jumlah ini terus mengalami peningkatan signifikan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, sangat menyadari kekuatan medsos. Menurutnya sekarang setiap warga negara bisa menjadi sumber dan penyampai berita, terlepas apakah berita itu benar atau tidak untuk disampaikan kepada yang lain.

''Karenanya diperlukan respon cepat pemerintah terutama menghadapi isu yang berkembang di lapangan. Karena jika tidak, berita yang tidak benar atau hoax justru dipercaya menjadi kebenaran,'' kata Menteri Siti dalam rilis yang disampaikan ke media, Jumat (1/6/2018).

Pentingnya keberadaan medsos ini diangkat KLHK dalam pertemuan diskusi rutin Green Ramadan, sehari sebelumnya. Pada kesempatan ini Menteri Siti ikut hadir dalam acara yang mengangkat tema 'Media Sosial untuk Indonesia Hijau'.

''Dengan luas hutan Indonesia mencapai 126 juta ha serta masalah lingkungan termasuk udara, tanah dan air di seluruh wilayah Indonesia yang begitu luasnya, tentu keberadaan medsos sangat membantu kerja kami,'' kata Menteri Siti.

Saat ini seluruh unit kerja di KLHK telah memiliki akun media sosial. Semuanya saling terhubung, bekerja sama untuk mensosialisasikan program dan kinerja pemerintah. Selain itu juga menerima laporan-laporan dari netizen terkait temuan di lapangan.

''Setiap hari selalu ada tautan dari akun masyarakat ke medsos saya tentang laporan kejadian lingkungan maupun kegiatan masyarakat seputar...

Read More...
Delicious! Kuliner Lezat dari Hasil Hutan

 Ada yang berbeda jelang buka puasa di lingkungan Manggala Wanabakti, Senin (28/5/2018). Jika biasanya lobi utama gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diisi dengan kegiatan perkantoran, kali ini justru riuh dengan demo masak.

Chef Yulia Zenith dan Chef Surya Caesar menunjukkan keahlian mereka mengolah masakan lezat dari hasil hutan Indonesia.

Di antaranya kuliner Choco Forest, Choco Nutty Log cake yang berbentuk pohon, minuman Silva Pesona dan Sup Hutan Nusantara. Semuanya berasal dari tanaman hasil hutan, salah satunya buah cokelat. Hmm...delicious!

"Semoga tidak ada yang batal puasa karena melihat demo masakan dari para chef ini," canda Menteri Siti saat membuka acara Green Ramadan yang mengangkat tema 'Hutan Sehat, Kuliner Murah'.

Green Ramadan merupakan acara 'ngabuburit' ala KLHK yang rutin digelar setiap Senin dan Kamis selama bulan puasa. Pada kesempatan ini digelar diskusi berbagai tema dan berlangsung secara terbuka.

Sejumlah bintang tamu turut meramaikan acara yang dirangkai dengan buka puasa bersama Menteri LHK Siti Nurbaya dan jajarannya.

Hadir juga penyanyi dan aktivis lingkungan Oppie Andaresta,  Putri Pariwisata 2017 Astira Intan Vernadeina,  Miss Earth Indonesia 2017 Michelle Victoria Airiani dan salah satu perwakilan dari Majalah Kartini Intan Mahalia.

Acara ini juga dimeriahkan sejumlah kuis dengan hadiah utamanya jalan-jalan ke Taman Nasional gratis. Turut hadir ratusan pecinta kuliner tanah air dan aktivis lingkungan serta masyarakat

"Semoga ini menjadi pendorong gaya hidup sehat dengan berkuliner murah dari hasil hutan yang pada...

Read More...
Permasalahan Tanah Dalam Kawasan Hutan Akan Diselesaikan


Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, Siti Nurbaya, menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Permasalahan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta (25/05).

Dalam Rakor tersebut, Menteri Siti bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution, membahas rencana rapat kerja dengan 26 provinsi yang telah membentuk tim inventarisasi dan verifikasi untuk pelaksanaan PPTKH.

"Pada kesempatan ini saya menjelaskan mengenai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS) sebagai bagian terintegrasi dengan upaya tersebut. Saya melaporkan progresnya dan rencana pilot project implementasi TORA di beberapa provinsi", ujar Menteri Siti.

Selain itu, Menteri Siti juga menerangkan kepada para peserta rapat, bahwa sebanyak 264 ribu hektar areal transmigrasi (umum, yang lama) sudah siap untuk disertifikatkan, termasuk beberapa daerah yang telah mendapatkan pelepasan dari kehutanan.

"Direncanakan awal Juni akan dilaksanakan rapat kerja bersama Gubernur, yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, bersama-sama dengan Mensesneg, Mendagri, Menteri ATR/BPN, dan KSP, untuk pembahasan lebih lanjut", pungkas Menteri Siti.(*) 












  

Read More...
Bantu Pemerintah, Menteri LHK Apresiasi Pemulung


Kekuatan utama pengelolaan sampah ada pada masyarakat. Diperlukan gerak bersama mengubah sampah jadi berkah. Untuk itu secara Nasional, pemerintah membutuhkan komitmen mulai dari pengusaha, Pemda, pengelola Bank Sampah, komunitas peduli lingkungan, hingga komunitas pemulung.

''Yang paling penting dan paling cepat menyelesaikan masalah sampah adalah kita bersama, melalui gerakan-gerakan masyarakat,'' kata Siti Nurbaya dalam acara Green Ramadan di Jakarta, Kamis (24/5/2018).

''Kita harus mengapresiasi setinggi-tingginya kepada pemulung yang sudah membantu kerja pemerintah tanpa diminta,'' tambahnya. 

Data KLHK menunjukkan ada sekitar 5 juta orang pemulung tersebar di 25 propinsi di Indonesia. Kontribusi pemulung di TPST Bantar Gebang dalam mengambil kembali sampah yang dapat didaur ulang mencapai 420 ton/hari.

''Ini adalah potensi yang cukup tinggi dan baik melalui pelibatan pemulung di TPA, sehingga sampah yang ditimbun di TPA dapat berkurang,'' katanya.

Menteri Siti Nurbaya juga mengapresiasi semakin berkembangnya Bank Sampah di masyarakat. Hal ini disebutnya dapat menumbuhkan ekonomi sirkular.

Saat ini ada 5.244 bank sampah di 31 propinsi dan 218 kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah pelibatan masyarakat di Bank Sampah mencapai 174.904 orang. Bank sampah berkontribusi mengurangi sampah nasional sebesar 1,7%.

Saat ini juga terdapat 722 komunitas gerakan masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan sampah. Jumlahnya terus meningkat.

''KLHK sangat mengapresiasi semua gerakan berbasis masyarakat ini,'' kata Menteri Siti.

Dengan berbagai...

Read More...
Tegas! KLHK Gandeng KY Tegakkan Hukum Lingkungan


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggandeng Komisi Yudisial (KY) dalam penegakan hukum lingkungan. Kerjasama antar lembaga ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Mou), Rabu (23/5/2018) di Jakarta.

Menteri Siti bersama dengan Ketua KY, Aidul Fitriciada Azhari, sepakat para pihak akan bekerjasama dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup dan kehutanan. Terutama mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang hakim saat memutus perkara di bidang LHK.

''Penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, sangat-sangat kita perlukan, mengingat setiap dampak dari kejahatan tersebut, tidak hanya berdampak pada ekologi, tapi juga ekonomi negara,'' tegas Menteri Siti.

Melalui MoU ini, KLHK dan KY akan bersinergi dalam kegiatan pertukaran data dan informasi, pemantauan peradilan bersama, dukungan tenaga ahli, sosialisasi dan kampanye, serta berbagai kegiatan lain yang dapat memperkuat pelaksanaan tugas masing-masing pihak.

Apalagi kasus-kasus yang ditangani oleh KLHK seperti perambahan hutan, illegal logging, dan bentuk pelanggaran hukum lainnya ditentukan oleh putusan hakim pada tahapan memeriksa dan mengadili di pengadilan.

“Saya berharap melalui nota kesepahaman ini kedua instansi dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh hakim saat menangani perkara lingkungan hidup dan kehutanan,'' kata Menteri Siti.

KLHK sendiri telah berkomitmen melaksanakan penegakan hukum lingkungan melalui pendekatan multi instrumen. Mulai dari sanksi administrasi, hukum perdata, hingga hukum pidana. Hal ini dilakukan secara simultan...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9