Wednesday, June 03, 2020

Salinan Laporan Perkembangan Persoalan RTRWP Riau

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr.Siti Nurbaya Bakar, menyampaikan informasi terbuka kepada publik, perihal perkembangan persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau. Laporan dengan nomor surat s.243/Menlhk/Setjen/Pla.2/7/2017 tertanggal 14 Juli 2017 ini telah disampaikan secara resmi kepada Presiden RI Joko Widodo, melalui Sekretaris Kabinet RI di Jakarta.

Persoalan RTRWP dibahas sehubungan dengan tugas dari Presiden Jokowi, agar KLHK membantu dan supervisi proses penyelesaian persoalan RTRWP Riau. Namun dalam perkembangannya ditemukan berbagai persoalan yang berimplikasi pada cara penanganan dan langkah penyelesaian. Berikut rincian lengkap dari laporan Menteri LHK kepada Presiden Jokowi, terkait RTRWP Riau:

I. PROSES AKTUAL DAN PROSEDUR  REVISI TATA RUANG

Sebagai info dasar (baseline-info) dalam penyelesaian RTRW Riau ini ialah laporan Gubernur Riau pada Rapat Terbatas Kabinet tanggal 31 Mei 2017 yang juga telah kami respon. Saat itu asumsi untuk kami membantu Gubernur penyelesaian RTRWP terkait kawasan hutan ialah bahwa data usulan tersedia dan prosedur dilaksanakan. Asumsi ini bergeser ketika dalam proses prosedur pengusulan revisi tata ruang tidak dipenuhi oleh Pemda Provinsi Riau. Sampai dengan saat ini belum disampaikan dokumen usulan perubahan RTRWP Riau kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan demikian, tidak ada dokumen yang bisa diproses karena belum ada usulan dari Pemda Provinsi Riau.

Pemda Provinsi (Sekda Provinsi bersama unsur Pansus DPRD Provinsi) bertemu tim Ditjen Planologi KLHK, diskusi merencanakan mekanisme pembahasan bersama, yang ketika kami ketahui, kami larang untuk dilaksanakannya rapat-rapat tanpa sistematika kerja administratif yang teratur dan tanpa berdasarkan peraturan.

Situasi menjadi lebih buruk ketika komunikasi pejabat Pemda Prov. Riau unsur dan DPRD Provnsi Riau di ruang publik mendiskreditkan pusat (dalam hal ini KLHK) yang berbeda dari kondisi yang sesungguhnya. Atas kondisi ini, kami semakin meningkatkan kehati-hatian dalam berinteraksi untuk penyelesaian RTRWP Riau yang semula kami rencanakan untuk dapat membantu sesuai spirit dalam arahan Yth. Bapak Presiden RI.

Selanjutnya kami mohon Ijin untuk menyampaikan kembali beberapa aturan prinsip yang harus menjadi pegangan bagi Pemda dan KLHK berkaitan dengan prosedur pengusulan revisi tata ruang atau RTRWP. UU No. 26 Tahun 2007 mengamanatkan provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan penyusunan atau penyesuaian RTRW-nya. Untuk itu, perlu persetujuan substansi kehutanan melalui mekanisme yang telah diatur oleh UU No. 41 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2009; PP No. 104 Tahun 2015;  PP No. 15 Tahun 2010;  Permenhut No. P 36/Menhut-II/2010.

Pasal 19 Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan: a) Ayat (1) menyebutkan bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu; dan  Ayat  (2) menyebutkan bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk:
a) Memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional;
b) Optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat bagi masyarakat;
c)  Menjamin keberadaan kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, dan
d) Pemantapan kawasan hutan sebagai prasyarat kepastian hukum dan kepastian usaha.

Pasal 48  Ayat  (1) Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan menyebutkan bahwa Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis merupakan perubahan peruntukan kawasan hutan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik yaitu perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan kualitas iklim atau ekosistem dan/ atau tata air; atau kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yaitu perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang.  

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, disebutkan pada Ayat (1) bahwa Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dilakukan berdasarkan usulan dari Gubernur kepada Menteri. Dan ayat (2) menyatakan bahwa usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi diintegrasikan oleh Gubernur dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur mengenai prosedur penetapan RTRWP meliputi:

a. pengajuan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dari Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
b. penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan substansi;
c. persetujuan bersama rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang didasarkan pada persetujuan substansi dari Menteri;
d. penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi; dan
e. penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi oleh Gubernur.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 23 Ayat (4)  menyebutkan bahwa  RTRWP ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dengan demikian, apabila terdapat hal mendesak yang belum diakomodir dalam RTRWP maka dapat dilakukan peninjauan kembali RTRWP, dan khusus untuk substansi kehutanan apabila tidak ada usulan perubahan kawasan hutan pada saat peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi, maka dapat segera diterbitkan surat persetujuan substansi kehutanan dengan menggunakan kawasan hutan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai kawasan hutan yang paling terakhir/terbaru.

Apabila terdapat usulan perubahan kawasan hutan pada saat peninjauan kembali RTRWP maka dapat segera dibentuk Tim Terpadu untuk melakukan kajian atas usulan yang disampaikan oleh Gubernur dan segera diterbitkan SK Perubahan Kawasan Hutan oleh Menteri LHK setelah Tim Terpadu menyampaikan rekomendasinya. Beberapa provinsi telah melaksanakan prosedur ini seperti NTT, dan Sulawesi Selatan.

Pada prinsipnya selain perubahan dalam rangka revisi RTRWP, kawasan hutan dapat diubah melalui perubahan parsial (setiap waktu) untuk mendukung pembangunan non kehutanan atau melalui mekanisme pinjam pakai selama kegiatan tersebut sudah masuk dalam RTRW selama tidak terdapat pelanggaran ruang/pemutihan.

Dari gambaran prosedur itu dan apa yang dilakukan oleh pejabat Pemdaprov dalam konsultasi kepada KLHK, maka menjadi sulit untuk dapat melanjutkan dukungan penyelesaian interaksi karena tidak sesuai prosedur dan berpotensi masalah lanjut aspek hukum yang dapat menciderai upaya KLHK dalam memperbaiki kinerja dan integritas.

II. MUATAN USULAN RENCANA REVISI KAWASAN HUTAN

Pemprov Riau dalam interaksi yang berlangsung singkat (2 atau 3 kali pertemuan) masih berkeinginan untuk mengusulkan penambahan perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan terbitnya SK. 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016  yang menetapkan Kawasan Hutan di Provinsi Riau  berpandangan bahwa SK tersebut sudah dapat menjadi acuan dalam proses penyelesaian RTRWP Riau.

SK Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 ditetapkan dengan berdasarkan :

a. Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau yang ditetapkan melalui SK. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 yang telah melalui kajian Tim Terpadu RTRWP Riau sesuai amanat Pasal 19 Ayat (1) UU 41 Tahun 1999.
b. SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 jo. SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Provinsi Riau mengakomodasikan rekomendasi Ombudsman RI tanggal 16 Februari 2016 sebagai usulan tambahan dari Provinsi Riau untuk pusat-pusat permukiman, pusat-pusat perkantoran/ pemerintahan, sarana/fasilitas pertahanan, kebutuhan pembangunan untuk kepentingan nasional dan daerah dimaksud seluas ± 65.125 Ha.
c. Memasukkan sebagian areal yang belum tergambarkan pada peta kawasan hutan SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 dari pelepasan kawasan hutan secara parsial dengan luas kumulatif ± 25.731 hektar, yaitu pelepasan kawasan hutan dengan Surat Keputusan (SK) :
  • Menteri Kehutanan Nomor 036/KPTS-II/90 tanggal 20 Januari 1990;
  • Menteri Kehutanan Nomor 136/KPTS-II/1992 tanggal 15 Pebruari 1992; 
  • Menteri Kehutanan Nomor 731/KPTS-II/92 tanggal 17 Juli 1992;
  • Menteri Kehutanan Nomor 161/KPTS-II/93 tanggal 27 Februari 1993;
  • Menteri Kehutanan Nomor 299/KPTS-II/1995 tanggal 14 Juni 1995;
  • Menteri Kehutanan Nomor 825/KPTS-II/1997 tanggal 31 Desember 1997;
  • Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3/1/PKH/PMDN/2016 tanggal 5 Februari 2016.
d. Memasukkan pengurangan areal dikarenakan adanya perubahan batas administrasi provinsi dan batas daratan seluas ±13.735 Ha.

Pada tanggal 31 Mei 2017 Gubernur Riau menyampaikan adanya usulan penambahan perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan yang rencananya data perubahan tersebut akan disampaikan pada tanggal 5 Juni 2017. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2017 Sekretaris Daerah Provinsi Riau menyampaikan usulan perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan + 497.377 Ha tanpa menyampaikan data spasial/peta.

Kemudian, pada tanggal 14 Juni Sekretaris Daerah Provinsi Riau menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau belum dapat memberikan data usulan perubahan kawasan hutan tersebut dikarenakan masih ada perbedaan data antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pansus RTRWP DPRD Provinsi Riau. Sampai saat ini belum disampaikan secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

III. POTENSI MASALAH HUKUM DENGAN INDIKASI PEMUTIHAN

Karena perkembangan pembahasan di ruang publik dan media di Provinsi Riau relatif minor, maka kami ikuti secara intensif perkembangan di daerah melalui media, dan kami memandang perlu untuk melakukan ekpslorasi analisis terhadap situasi dan juga substansi RTRWP termasuk materi terdahulu yaitu substansi SK 878 tahun 2014. Dalam hal ini kami lakukan analisis data peta dan juga masukan latar belakang SK 878 dan lain-lain dari aktivis Provinsi Riau dan berbagai referensi yang relevan.

Kami juga mencoba melakukan analisis luasan +497.377 Ha berdasarkan data yang dipaparkan oleh Pemerintah Provinsi Riau pada Rapat Teknis Percepatan Penyelesaian RTRWP Riau yang difasilitasi oleh Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian pada tanggal 20-21 April 2017 di Grand Hotel Mercure Harmoni Jakarta. Hasil analisis usulan perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas +497.377 Ha tersebut meliputi :

a. Perubahan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung yang memerlukan persetujuan DPR RI seluas 20.042 ha (4,03%), atau DPCLS.
b. Perubahan kawasan hutan produksi termasuk hutan produksi yang dapat di konversi seluas 475.062 ha (95,51 %) yang terindikasi berupa :
  • Perkebunan (sawit) seluas 186.589 ha (37,51 %);
  • Kebun campur dan pertanian lahan kering seluas  216.935 ha (43,61 %);
  • Lahan terbuka dan sawah seluas 41.357 ha (8,32 %);
  • Permukiman dan transmigrasi seluas 2.745 (0,55 %);
  • Hutan seluas 25.260 ha (5,08 %);
  • Penutup (Landcover) lainnya seperti tubuh air dan rawa seluas 2.176 ha  (0,45 %).
c. Areal bukan kawasan hutan dan tubuh air seluas 2.273 ha (0,46%).

Dari hasil interaksi dan pengumpulan data dan informasi terdapat indikasi masalah dan berpotensi hukum. Beberapa contoh permasalahan berindikasi potensi masalah hukum sebagai berikut :

(1) Penetapan rule base dengan indikasi keberpihakan tidak menyesuaikan pada aturan dan kebijakan/program nasional. Sebagai contoh temuan aktivis tentang data kebijakan BAPPEDA Provinsi pada Februari 2016 tentang proyeksi strategis yang mix-up atau rancu dengan penyebutan investor sebagai berikut : PT Jasa Marga Tol Pekanbaru-Dumai), PT KAI (jalur kereta api Dumai-Bukit Kayu Kapur), PT Pelindo (Tanjung Buton), PLN (energi listrik), PT PGN (energi/Gas), SKK Migas dan PT Chevron Pacific Indonesia (minyak), PT RAPP/PT Sateri Viscoe inetrnational (Rayont Plant), Perusahaan Perkebunan Swasta (perkebunan, pabrik kelapa sawit, jalan produksi), perusahaan pertambangan, rumah sakit swasta, PT Besmindo Materi Sewatama (Pengeboran) dan Investasi di kota Dumai (beberapa sektor).

(2) Dari SK 878 Tahun 2014 juga ditemukan Pabrik Kelapa Sawit PT. Agro Abadi yang mulai operasi 2012 dan tanaman sawit berumur sekitar 10 tahun. Padahal sebelum keluarnya SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, masih merupakan Hutan Produksi Terbatas. Namun berdasarkan  SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, lokasi yang sama sudah menjadi Areal Penggunaan Lain dan berdasarkan BPN Riau 2016 telah memiliki HGU seluas 968 hektar. Begitupula kebun sawit PT Agro Abadi di konsesi IUPHHK-HT PT Rimba Seraya Utama lebih kurang 4.829 hektar, namun berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, areal telah menjadi Areal Penggunaan Lain.

(3) Dari SK 878 September 2014, juga ditemukan adanya Pabrik Kelapa Sawit PT Agro Abadi yang mulai operasi 2012 dan tanaman sawit berumur sekitar 10 tahun. Padahal sebelum keluarnya SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, masih merupakan Hutan Produksi Terbatas yang menjadi Areal Penggunaan Lain dan berdasarkan BPN Riau 2016 telah memiliki HGU seluas 968 hektar.  Kebun sawit  PT Agro Abadi di konsesi IUPHHK-HT PT Rimba Seraya Utama lebih kurang 4.829 hektar, namun berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, areal sudah menjadi Areal Penggunaan Lain.

(4) Temuan kebun sawit ilegal di kawasan Tesso Nilo di areal hutan produksi eks PT Hutani Sola Lestari, diidentifikasi 64 unit area kepemilikan sawit oleh pemodal/cukong di konsesi eks HPH PT HSL. Luas kepemilikan sawit oleh pemodal di eks HPH HSL mencapai 12.764 Ha. Temuan kebun sawit ilegal di eks HPH PT Siak Raya Timber, diidentifikasi 36 unit area kepemilikan sawit oleh pemodal/cukong di konsesi HPH PT SRT. Luas kepemilikan sawit oleh pemodal di HPH PT SRT mencapai 14.235  Ha.

Transaksi kawasan hutan yang dirambah dan kemudian dijadikan kebun sawit di eks PT. Hutani Sola Lestari, kabupaten Kuantan Singingi (nama-nama cukong  sudah diidentifikasi lapangan), dapat dikategorikan menjadi 3 cara, sebagai berikut: a) Jual beli. Masyarakat lokal mendapat izin dari tokoh adat dan Desa untuk membuka lahan di areal HSL untuk perkebunan - menjualnya kepada pihak ke 2 (pendatang dari luar seperti Sumut atau pada masyarakat eks transmigrasi, dll); b) Hibah. Pemberian lahan oleh pemuka adat dan desa pada pihak lain, misal:  hibah lahan di areal eks HSL sbg wilayah adat kepada masyarakat adat lainnya seluas +/- 2000 ha, dengan  tujuan untuk peningkatan ekonomi anak keponakan di dua suku; dan  c). Kemitraan. Lahan yang di klaim masyarakat di eks HSL bermitra dengan cukong/ pemodal untuk pembangunan kebun kelapa sawit .

Selain itu juga diidentifikasi kehadiran Perusahaan perkebunan (HGU) dengan lokasi di luar Taman Nasional namun di dalam ekosistem TNTN, berjumlah 11 perusahaan (nama-nama perusahaan sudah diidentifikasi). Perusahaan itu sebagian atau seluruh lokasinya di dalam kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Sehubungan dengan masalah-masalah dimaksud, kami masih terus menelusuri pendataan di Provinsi Riau untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang sesungguhnya. Kami juga terus berupaya melakukan perbaikan tata kelola dan keberpihakan dalam alokasi lahan di lapangan dengan program-program nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

Langkah-langkah eksplorasi analisis akan dilanjutkan dalam kaitan dengan SK 878 September 2014 dan masalah-masalah perambahan yang ada sekarang serta kaitan dengan usulan (indikatif) dari Pemprov Riau, 497.000 Ha. Hal ini perlu untuk dapat dicapai keterbukaan dan obyektivitas dalam penyelesaian masalah RTRW Riau.

IV. LANGKAH PENYELESAIAN

Sebagaimana aturan yang ada, maka sesungguhnya tidak ada alasan bahwa karena alasan RTRWP investasi di Provinsi Riau terhambat ataupun menjadi gangguan pada masyarakat. Rencana penggunaan atau pemanfaatan lahan hutan sudah diatur, juga rencana perubahan tata ruang secara parsial sudah ada aturannya. Untuk itu sambil menunggu penyelesaian yang sesungguhnya persoalan RTRWP Riau, langkah untuk mengatasi hambatan investasi di Provinsi Riau dapat dilakukan sebagai berikut:
(1) Mekanisme pinjam pakai kawasan hutan dapat ditempuh, sebagaimana telah dilakukan selama ini dan sudah ada penanganannya;
(2) Untuk pelepasan kawasan dapat dilakukan mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan secara parsial, Tukar Menukar Kawasan Hutan atau mekanisme Izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan lainnya;
(3) Menurut Peta Indikatif Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) sesuai SK. 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tanggal 5 April 2017, untuk Provinsi Riau terdapat alokasi indikatif TORA seluas ±424.532 ha. Menurut Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial sesuai SK. 22/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2017 tanggal 16 Januari 2017, di Provinsi Riau juga terdapat alokasi indikatif Perhutanan Sosial seluas ±723.012 ha. Pendekatan ini akan dapat mengatasi permasalahan pemukiman dan desa-desa yang diindikasikan berada dalam kawasan hutan. Jadi tidak perlu desa-desa menjadi materi justifikasi secara tidak proporsional.

Secara keseluruhan, kami terus melakukan identifikasi permasalahan terhadap SK 878 September 2014, identifikasi atas rencana usul 497.000 Ha dari Riau serta eksplorasi masalah-masalah yang dilaporkan secara parsial/sporadis oleh masyarakat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami juga terus berkonsultasi kepada KPK dalam kerangka kerja Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam, dan atas pertimbangan bahwa KPK terus mengikuti perkembangan persoalan tata ruang di Provinsi Riau.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan Yth. Bapak Presiden lebih lanjut. Terima kasih.

Menteri Lingkungan Hidup  dan Kehutanan

Siti Nurbaya


Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Menko Perekonomian RI;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Yth. Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI.


Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Satwa-satwa Dilindungi Lahir di Masa Pandemi

 
Bertepatan dengan momentum Hari Keanekaragaman Hayati Dunia yang jatuh pada tanggal 22 Mei dan Idul Fitri pada tanggal 24 Mei, kabar gembira datang dari lembaga konservasi (LK) Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua.

"Alhamdulillah, di hari bahagia Idul Fitri sekaligus prihatin dengan situasi pandemi Covid-19, telah lahir jam 05.00 Wib bayi orangutan betina,” ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya di Jakarta, Senin (25/5/2020).

"Bayi orangutan ini merupakan orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) dari induk Evi dan jantan Ipung. Mengingat kelahirannya masih dalam suasana hari raya Idul Fitri, saya menamakan bayi orangutan ini dengan nama Fitri," lanjut Menteri Siti.   

Kelahiran Fitri melengkapi kebahagiaan, karena pada bulan lalu (28/04/2020), seekor anakan gajah juga lahir di TSI Bogor. Anakan gajah ini diberi nama Covid lantaran lahir pada saat dunia mengalami pandemi COVID-19.

Selama penutupan Lembaga Konservasi dan berlangsungnya Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB), banyak satwa yang lahir di LK antara lain Gajah Sumatera di TSI Cisarua dan Gembira Loka Yogyakarta, komodo (12 ekor), burung Kasturi Raja (1 ekor), orangutan Fitri di TSI Cisarua, Tarsius (1 ekor) di Faunaland Ancol, Kasuari (3 ekor) di R Zoo and Park di Sumatera Utara, serta satwa-satwa eksotik lainnya seperti Jerapah, Zebra dan common marmoset.

Ini menandakan bahwa pengelola LK telah menerapkan kesejahteraan satwa dengan baik, sehingga satwa dapat berkembangbiak secara alami dan telah menjalankan fungsinya sebagai tempat pengembangbiakan di luar habitat dengan tetap mempertahankan kemurnian genetiknya.

"Diharapkan melalui program breeding terkontrol ini, program konservasi ex-situ link to in-situ bisa dijalankan dan pada akhirnya peningkatan populasi in-situ dapat tercapai", ujar Menteri Siti.

Hal ini juga dibuktikan oleh KLHK dengan telah melakukan pelepasliaran satwa ke habitat alaminya dari pusat rehabilitasi, pusat penyelamatan, dan unit konservasi satwa lainnya sebanyak 214.154...

Read More...
Di Hari Raya, KLHK Tetap Lakukan Rekayasa Hujan Basahi Gambut Riau

 
Di Hari Raya Idul Fitri, Minggu (24/5/2020), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), TNI AU, dan mitra kerja, tetap melakukan rekayasa hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di wilayah Provinsi Riau.

"Tim tetap bekerja di hari raya dengan melakukan satu sorti penerbangan. Adapun target penyemaian di Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kepulauan Meranti, menghabiskan 800 kg garam NaCl," ungkap Direktur pengendalian Karhutla KLHK, Basar Manullang, dalam keterangan tertulisnya pada media, Senin (25/5/2020).

Basar mengatakan rekayasa hujan tetap dilakukan karena dari rekomendasi BMKG dan BPPT, masih terdapat potensi awan hujan di atas wilayah langit Riau. Jika pelaksanaan rekayasa hujan ditunda, maka jadwal pelaksanaan yang hanya 15 hari kerja, bisa bergeser lebih lama. Sementara untuk wilayah kerja lainnya sudah menunggu, yakni di Sumatera Selatan.

"Tim tetap bekerja demi Merah Putih. Sebagaimana arahan Ibu Menteri pada kami, rekayasa hujan ini sangat penting artinya guna membasahi gambut, mengisi kanal dan embung, karena sebentar lagi kita akan memasuki musim kering. Mudah-mudahan dengan upaya ini kita bisa mencegah kebakaran hutan dan lahan berskala besar" kata Basar.

Sejak dimulainya operasi TMC pada 13 Mei lalu, hingga tanggal 24 Mei, telah dilakukan 10 sorti penerbangan dengan total bahan semai NaCl 8 ton di wilayah Provinsi Riau.

TMC berhasil menghasilkan hujan di wilayah Kota Pekanbaru, Siak, Kuala Kampar, Sei Pakning, Kandis dan Sedinginan.

"Sejak dimulainya operasi rekayasa hujan melalui TMC tanggal 14 Mei, hingga tanggal 24 Mei tercatat total volume air hujan secara kumulatif diperkirakan mencapai 33,1 juta m3," ungkap Basar.

Berdasarkan prediksi BMKG, musim panas diprediksi mencapai puncaknya pada periode Juni hingga Agustus. Rekayasa hujan melalui TMC dilakukan KLHK karena melihat mayoritas Titik Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TP-TMAT) lahan gambut di Provinsi Riau, telah menunjukkan pada level...

Read More...
Menteri LHK Gelar Halal Bi Halal Virtual, Para Dubes Apresiasi Hasil Kerja KLHK

 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, menjadi moderator halal bi halal virtual pada hari raya Idul Fitri, Minggu (24/5/2020).

Turut hadir dalam agenda virtual ini antara lain Wamen LHK, Sekjen KLHK, Penasehat senior Menteri, Staff Ahli Menteri, Staff Khusus Menteri, Tenaga Ahli Menteri, dan seluruh pejabat eselon I dan II KLHK. Juga hadir perwakilan UNDP, Duta Besar Norwegia dan Duta Besar Inggris, Asosiasi pengusaha kehutanan, beberapa LSM, dan para mitra kerja KLHK lainnya.

"Saya bersama keluarga menyampaikan mohon maaf lahir dan batin kepada semua jajaran, juga kepada para pihak yang selama ini selalu terlibat bekerja sama dengan KLHK untuk kepentingan bangsa," kata Menteri Siti yang saat melakukan pertemuan virtual didampingi anak dan cucunya.

Satu persatu jajaran KLHK dan partisipan undangan menyampaikan pesan lebaran mereka dari lokasi masing-masing. Beberapa diantaranya didampingi oleh keluarga, dan tak lupa mendapatkan sapaan hangat dari Menteri Siti.

"Pada kesempatan baik ini saya juga minta maaf pada para suami atau istri, mungkin pasangannya saya repotkan dengan tugas-tugas yang diberikan tanpa mengenal waktu. Bahkan ada yang sampai malam atau dini hari masih dihubungi Menteri. Saya ucapkan terimakasih atas dedikasi jajaran dan dukungan keluarga, " kata Menteri Siti.

"Dalam situasi sulit masa pandemi ini, tetap dituntut melaksanakan tanggung jawab kerja dengan sebaik-baiknya, karena sudah menjadi tuntutan publik yang harus kita penuhi. Pesan saya kita semua harus tetap bekerja secara konsisten dan berkesinambungan," tambahnya.

Di kesempatan yang sama Menteri Siti juga menitipkan pesan kepada kalangan dunia usaha, untuk bekerja sama melakukan transfer teknologi sistem gambut kepada masyarakat, khususnya untuk teknologi pemantauan tinggi muka air tanah pada lahan gambut.

"Terima kasih atas kerjasamanya, dan saya titip agar nanti transfer teknologi gambut juga dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya swasta saja. Ini mohon maaf masih bicara kerjaan di suasana...

Read More...
SOFO 2020: Deforestasi Indonesia Turun Tajam, Komitmen Pemerintahan Jokowi Lindungi Keanekaragaman Hayati

 Konservasi keanekaragaman hayati dilakukan pemerintah Indonesia dengan penurunan laju deforestasi. Angka deforestasi menurun tajam di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi bukti komitmen pemenuhan target dan sasaran global yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati hutan.

“Deforestasi global baru-baru ini menurun hampir 40 persen, dan Indonesia berkontribusi penting dalam penurunan tersebut. Deforestasi tahunan Indonesia pernah mencapai lebih dari 3,5 juta hektar dalam periode 1996 hingga 2000, namun telah turun tajam menjadi 0,44 juta dan akan terus turun di masa mendatang," ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, pada diskusi panel State of the World’s Forests 2020 (SOFO 2020) virtual launch yang dipusatkan di Kantor Pusat FAO Roma, Italia, Jum’at, (22/5/2020).

Pertemuan virtual ini dihadiri 492 peserta dari Negara-negara anggota FAO. Turut hadir Direktur Jenderal FAO, Qu Dongyu; Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen, dan delegasi penting negara lainnya.

Pada tingkat ekosistem, kata Menteri Siti, Indonesia memiliki 51 juta hektar kawasan lindung, atau lebih dari 28 persen daratan. Ini belum termasuk 1,4 juta hektar Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) yang ada di dalam konsesi perkebunan kelapa sawit, selain juga cukup banyak di dalam konsesi hutan tanaman industri atau HTI yang diperkirakan bisa mencapai tidak kurang dari 2 juta hektar.

"KLHK bekerja keras konsolidasikan High Conservation Value kawasan berupa kebijakan kawasan lindung dalam upaya melakukan konektivitas habitat satwa yang terfragmentasi selama ini karena perijinan konsesi," jelas Menteri Siti.

Pada tingkat spesies, Indonesia telah menyusun peta jalan memulihkan populasi 25 spesies target yang terancam punah. Dari 270 lokasi pemantauan, diketahui beberapa populasi spesies meningkat dalam lokasi pemantauan, seperti Jalak Bali, Harimau Sumatra, Badak Jawa, Gajah Sumatra, dan Elang Jawa.

Pada tingkat genetik, Indonesia telah mempromosikan bioprospeksi (bioprospecting) untuk keamanan...

Read More...
Berhasil Tekan Deforestasi, Indonesia Terima Dana dari Norwegia

 Keberhasilan Indonesia menekan laju deforestasi dan degradasi hutan, serta berbagai konsistensi kebijakan pendukung lainnya di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah berhasil menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia akan menerima pembayaran hasil kerja penurunan emisi GRK dari Norwegia, sebesar proyeksi 56 juta US$ atau lebih dari 840 milyar rupiah.

Penyerahan dana ini akan dilakukan pada bulan Juni mendatang. Momen ini bertepatan dengan peringatan 10 tahun kebersamaan kedua negara menyepakati kerjasama pendanaan iklim melalui komitmen nota kesepakatan (letter of intent/LOI) pada 2010.

''Diproyeksikan bulan Juni 2020 dana tersebut dibayarkan dengan skema Result Based Payment (RBP). Ini merupakan pembayaran pertama kalinya atas prestasi penurunan emisi karbon dari kehutanan tahun 2016/2017. Keberhasilan mengurangi emisi ini tidak terlepas dari komitmen, dukungan dan upaya korektif pemerintah secara kolektif di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya.

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan sejumlah dokumen dan laporan sebagai prasyarat pembayaran. Diantaranya dokumen measurement, reporting, and verification (MRV) sebagai basis panduan penghitungan RBP untuk kinerja REDD+ Indonesia sejak tahun 2016, dan mencapai kesepakatan pada Februari 2019.

Selanjutnya, laporan penurunan emisi GRK sebagai dasar pengajuan pembayaran RBP pertama. Laporan ini memuat penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan tahun 2016/2017, dengan data baseline tahun 2006/2007 s/d 2015/2016.

Penurunan emisi GRK Indonesia tahun 2016/2017 dilaporkan sebesar 4,8 juta ton CO2eq. Pengajuan resmi dilakukan pada Juni 2019 untuk RBP pertama dari REDD+, dan selanjutnya dilakukan verifikasi sesuai ketentuan MRV.

Setelah verifikasi oleh pihak Norway pada 1 November 2019 hingga Maret 2020, penurunan emisi tahun 2016/2017 adalah sebesar 11,2 juta ton CO2eq, yang dinilai lebih tinggi dari laporan semula sebesar 4,8 juta ton CO2eq.

"Hasil penilaian...

Read More...
Basahi Gambut Cegah Karhutla, KLHK Lakukan Rekayasa Hujan

 Memasuki penghujung musim hujan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan rekayasa hujan untuk membasahi gambut melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di wilayah Provinsi Riau.

Upaya ini dilakukan atas rekomendasi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), karena melihat potensi pembentukan awan hujan masih besar. Rekayasa hujan ini dilakukan KLHK guna mengisi embung, kanal, dan membasahi gambut agar tidak kering saat nanti masuk musim panas yang diprediksi mencapai puncaknya pada periode Juni hingga Agustus.

''Kami mendapatkan instruksi dari Ibu Menteri LHK, gambut harus dibasahi sebagai upaya pencegahan karhutla di Provinsi Riau. Rekayasan hujan ini bagian dari ikhtiar, selain kerja tim lapangan di darat yang setiap hari selalu melakukan patroli dan ground check hotspot,'' kata Direktur Pengendalian Karhutla KLHK, Basar Manullang pada awak media, Kamis (21/5/2020).

Rekayasa hujan diperlukan karena melihat mayoritas Titik Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TP-TMAT) lahan gambut di Provinsi Riau, telah menunjukkan pada level siaga bahkan bahaya.

''Rekayasa hujan ini bagian dari upaya pencegahan, bukan pemadaman. Karena sifatnya pencegahan, maka kita lakukan di musim hujan mumpung masih ada awan hujan,'' kata Basar.

Diharapkan dengan pasokan air yang cukup di kanal dan embung, serta gambut selalu basah, ancaman Karhutla di Provinsi Riau dapat berkurang.

Pelaksanaan rekayasa cuaca di Provinsi Riau dijadwalkan selama 15 hari kerja, terhitung dari tanggal 14-28 Mei 2020 mendatang. Hingga tanggal 20 Mei di Provinsi Riau, telah dilakukan enam sorti penerbangan dengan total bahan semai NaCl sebanyak 4,8 ton.

Berdasarkan citra satelit TRMM, rekayasa hujan telah menghasilkan 17,1 juta m2 air yang turun pada daerah-daerah dengan potensi awan hujan terbesar.

Rekayasa hujan juga mulai berhasil membasahi gambut dengan intensitas sedang hingga sedang yang terjadi di sebagian besar wilayah Riau seperti di Kabupaten...

Read More...
KLHK Gelar E-Learning untuk Tingkatkan Kompetensi dan Ekonomi Petani di tengah Pandemi

 Dalam rangka pendampingan Perhutanan Sosial di lapangan pada masa pandemi Covid 19, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan Pelatihan Pendampingan Perhutanan Sosial Paska Ijin jarak jauh secara elektronik/E-Learning. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) dan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL), KLHK.

Pelatihan berdurasi 25 jam pelajaran selama empat hari ini dilaksanakan dari tanggal 27 April – 18 Juni 2020 secara bertahap, dengan target sebanyak 3.000 peserta di seluruh Indonesia terbagi dalam 100 angkatan, dimana satu angkatan terdiri dari 30 peserta.

Pelatihan ini bertujuan untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat yang terlibat didalamnya secara berkesinambungan. E-learning ini sekaligus difungsikan untuk sosialisasi mitigasi/penanganan covid-19 kepada masyarakat atau kelompok Perhutanan Sosial (PS) dan para pendamping PS di seluruh Indonesia, kelompok kerja percepatan PS (Pokja PPS) dan NGO/komunitas/aktivis perhutanan sosial.

“Harapannya selain tetap mengoptimalkan langkah-langkah pengelolaan dan aktivitas program Perhutanan Sosial, pelatihan jarak jauh ini juga dapat mendorong penyadartahuan terhadap mitigasi dan pencegahan penularan covid-19”, ucap Menteri LHK Siti Nurbaya.

Implementasi pelaksanaan pelatihan dengan sistem daring (e-learning) akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan dikoordinir oleh Pusat Diklat SDM KLHK, Balai Diklat LHK seluruh Indonesia dan Balai PSKL wilayah; Sumatera, Jawa Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Papua.

Selain tentang Mitigasi dan Penanganan Wabah Covid 19, materi yang akan disajikan yakni Pengendalian Karhutla dan Prakondisi Petani Hutan. Selain itu, Panduan Role Model Pendampingan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Hutan dan Lingkungan; Kerja Sama, Akses Permodalan dan Akses Pasar; serta Monitoring dan Evaluasi Perhutanan Sosial juga akan dijelaskan lewat komunikasi...

Read More...
Menteri LHK: Antisipasi Karhutla Tetap Prioritas di Tengah Pandemi Corona


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan bahwa tim satgas di lapangan tetap bekerja keras mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Berdasarkan analisis BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Juni-Juli, terutama pada wilayah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

''Karhutla tetap jadi prioritas kerja pemerintah. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, meski kita menghadapi masa sulit karena penyebaran covid-19 Corona, namun pelayanan prioritas tidak boleh terganggu. Kerja lapangan dan koordinasi tim supervisi tetap jalan mengantisipasi karhutla, terutama di wilayah rawan,'' kata Siti Nurbaya pada awak media, Jumat (24/4/2020).

Secara khusus Siti Nurbaya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada tim lapangan, terutama pada anggota Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, BPBD, BNPB, BPPT, BMKG, unsur Pemda lainnya, swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA), yang terus menerus masih tetap bekerja di tengah situasi pandemi.

Tim satgas lapangan ini tidak hanya bekerja di titik terdepan saat terjadi karhutla, namun juga rutin turun melakukan sosialisasi bahaya karhutla dan penyebaran covid-19 corona secara door to door (ke rumah warga).

''Saya ucapkan terimakasih atas dedikasinya, tetap jaga kesehatan dan keselamatan tim. Saya terus mengikuti laporan dari lapangan ini setiap hari,'' kata Siti.

Sementara untuk mengantisipasi ancaman karhutla di musim kemarau, serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi di tingkat satgas Nasional, Menteri LHK langsung memimpin rapat antisipasi karhutla 2020 secara virtual, sehari sebelumnya.

Rapat dihadiri Wakil Menteri LHK, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), dan jajaran eselon I dan II lintas instansi terkait.

''Untuk Karhutla kita tidak bisa menunggu, harus dari sekarang upaya antisipasi seperti TMC (Tekhnologi...

Read More...
Sosok Kartini dari Manggala Agni



Tanggal 21 April senantiasa kita peringati sebagai Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah sosok yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Perjuangan Raden Ajeng Kartini bertujuan untuk menjadikan wanita cakap dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagai wanita yang harus dihormati, dihargai, dan dilindungi dari berbagai kekerasan dan ancaman. Bukan menjadikan wanita sebagai seorang yang melalaikan dan meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang wanita.

Seperti Srikandi Manggala Agni Gustia Ningsih, atau yang akrab disapa Neneng (35 tahun), yang berjuang mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan tergabung sebagai anggota Daops Manggala Agni Sumatera VI/Siak, Riau, sejak 2005 silam.

Ibu tiga anak yang sudah 15 tahun mengabdi sebagai anggota Manggala Agni Daops Sumatera VI/Siak ini sudah merasakan manis pahitnya upaya pengendalian karhutla. Provinsi Riau merupakan provinsi rawan karhutla di Indonesia. Hal ini memberikan pengalaman tersendiri bagi anggota Manggala Agni di Provinsi Riau, termasuk Neneng.

Tugas pokok Neneng sehari-hari adalah sebagai pemantau deteksi dini. Pantauannya meliputi wilayah Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu Neneng juga bertugas mengatur papan Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK), dan mengurus administrasi kantor Daops Manggala Agni Sumatera VI/Siak. Namun, tidak jarang Neneng ikut terjun ke lapangan untuk melaksanakan patroli pencegahan dan pemadaman karhutla.

Neneng menuturkan sosok Kartini cukup memberikan motivasi dirinya untuk ikut bergerak bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan tanpa melalaikan dan meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang wanita, sebagai ibu yang baik dan sebagai istri yang patuh terhadap suami.

“Kartini memberikan inspirasi tersendiri bagi saya, bahwa wanita bisa berperan dalam semua hal, termasuk dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagai Manggala Agni,” tambah Neneng.

"Misalkan, saat terjadi kebakaran hutan dan lahan...

Read More...
KLHK Alokasikan Rp 1,01 Triliun untuk Bantu Masyarakat dan Petani Hutan Terdampak Corona



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,01 triliun untuk mendukung program Bantuan Sosial atau bantuan Pemerintah kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, terutama kelompok tani hutan dan kelompok perhutanan sosial, serta petugas yang mengabdi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang terkena dampak Covid-19.

Alokasi ini merupakan hasil dari refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang mendapat dukungan dari Komisi IV DPR RI. Melalui rapat virtual dengan para wakil rakyat, Menteri LHK Siti Nurbaya juga menyampaikan bahwa pihaknya melakukan penghematan anggaran hingga Rp1,58 triliun di APBN 2020, sehingga terjadi perubahan postur anggaran dari Rp9,32 triliun menjadi Rp7,74 triliun.

Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dikatakan Menteri Siti sebagai tindak lanjut atas Inpres Nomor 4 Tahun 2020 dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Perpres No. 54 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Enam arahan Presiden Joko Widodo juga disampaikan Menteri Siti dalam kesempatan tersebut.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI atas kerjasama yang baik dan dukungan kepada KLHK dalam upaya meningkatkan kinerja KLHK, terutama pada situasi pandemi Corona ini," kata Menteri Siti Nurbaya dalam keterangannya, Kamis (16/3/2020).

Dalam rapat kerja virtual bersama Komisi IV DPR RI pada tanggal 15 April 2020, dijelaskan Menteri Siti bahwa orientasi refocusing anggaran KLHK menitikberatkan pada beberapa hal prioritas.

Diantaranya keselamatan atasi penyebaran pandemi; keberlanjutan usaha ekonomi kehutanan, konservasi, dan hutan sosial; kegiatan padat karya; stimulasi ekonomi; keberlanjutan pelayanan publik dan target group pembinaan KLHK seperti Masyarakat Peduli Api (MPA) serta Mitra Konservasi.

“Anggaran hasil refocussing dialokasikan untuk menambah kegiatan berbasis masyarakat, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9