Friday, August 14, 2020

Manfaatkan Revolusi Industri 4.0, KLHK Pacu Pengembangan HHBK dan Jasa Lingkungan

KLHK mendorong komitmen dan totalitas dari seluruh stakeholders untuk terus menggali dan mengembangkan Multi Usaha Kehutanan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan (Jasling) seiring dengan perkembangan zaman revolusi industri 4.0. HHBK dan Jasling merupakan 95% dari potensi hutan kita yang belum dioptimalkan pemanfaatannya padahal potensinya bersinggungan langsung dengan perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

"Seiring dengan perkembangan zaman revolusi industri 4.0, HHBK dan Jasling dapat menjadi salah satu industri multi bisnis kehutanan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dan menjadi salah satu tulang punggung baru perekonomian Indonesia dengan tetap melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama," ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya saat membuka kegiatan Kick Off  Pengembangan Multiusaha Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan, dengan tema “Pengembangan Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan Berbasis Masyarakat Menuju Revolusi Industri 4.0” di Auditorium Soejarwo Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, (10/5/2019).

Menteri Siti menjelaskan bahwa bagi pembangunan HHBK dan Jasa Lingkungan, Revolusi Industri 4.0 diarahkan untuk beberapa tujuan strategis seperti masalah kecukupan bahan baku, efisiensi produksi, efesiensi dan efektifitas pasar (market place), fair price dengan basis value chain yang tepat, aspek pembiayaan dan investasi berbasis teknologi (fintech), serta aspek keberlanjutan.

Namun demikian, pengelolaan HHBK saat ini umumnya masih dilakukan hanya dengan mengandalkan hasil tumbuhan secara alami. Sementara itu Izin Usaha Pemanfaatan HHBK (IUPHHBK) juga masih sangat terbatas, yaitu baru 14 unit IUPHHBK. Kondisi ini memerlukan perhatian serius pemerintah dan semua stakeholder terkait guna memaksimalkan potensi HHBK yang belum tergarap dengan baik. Salah satu yang didorong oleh Menteri Siti adalah penyederhanaan pengurusan ijin usaha HHBK.

"Baru 14 unit Ijin usaha HHBK, untuk itu ijin seperti ini harus disederhanakan prosesnya agar kedepan semakin boom, dan meningkat jumlahnya," tegas Menteri Siti.

Dilanjutkan Menteri Siti selain permudah perijinan HHBK, arahan pengembangan HHBK selanjutnya adalah: (1). Jadikan HHBK sebagai salah satu modal pembangunan nasional, dan modal bagi wilayah provinsi yang diikuti dengan kegiatan (a) Pemetaan potensi HHBK; (b) Peningkatan budidaya tanaman dengan bibit unggul; (c) Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pada IUPHHK-HA/HT/KPH; dan (d) Mendorong keterlibatan para pihak terutama pihak hilir dalam mengembangkan sumber-sumber bahan baku;
(2). Pastikan bahwa sumber bahan baku HHBK terjamin ketersediaannya baik secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas;
(3). Buat sentra-sentra HHBK unggulan untuk mempermudah investor dalam berinvestasi,
Integrasikan kebijakan mulai dari penguatan bahan baku, pengolahan sampai pemasarannya, seperti:  (a) Pengembangan industri hilir mengacu pada potensi bahan baku dalam paket-paket klusterisasi industri; (b) Pengaturan peredaran/rantai pasar HHBK yang dapat menjamin stabilitas harga mulai dari masyarakat/pemegang izin sampai industri pengolahannya;
(4). Insentif kebijakan fiskal;
(5). Buat pengemasan/packing yang menarik dan berkualita, sehingga memiliki daya saing eksport;
(6). Ciptakan HHBK skala industri, sehingga harganya bisa murah.

Pemerintah c.q KLHK juga terus melakukan optimalisasi pengelolaan Jasling pada tingkat tapak melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), namun sampai dengan saat ini Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam baru ada 6 unit KPHP dengan luas 24.814 ha, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Gularaya, KPHP Gunung Duren, KPHP Tabalong, KPHP Bacan, KPHP Yapen dan KPHP Sorong, serta 7 (tujuh) unit Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi (IUPJL-WA) seluas 3.530 ha yang tersebar di Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung dan NTB.

Oleh karenanya Menteri Siti mengajak jajarannya dan para stakeholder terkait untuk mendukung pengembangan Jasling dengan salah satunya dengan pengembangan wisata alam sesuai prioritas nasional. Kunci keberhasilan pengembangan wisata alam pada hutan produksi menurut Menteri Siti dengan cara;
(1). Pengelolaan hutan lestari dengan mengoptimalkan pemanfaatan  hasil hutan non kayu berupa HHBK dan Jasa Lingkungan  (yang nilainya mencapai 95 %) dengan tetap menjaga pohon-pohon berkayu (yang nilainya 5 %) sebagai jaminan keberadaan HHBK dan Jasa Lingkungan;
(2). Inventarisasi secara detail potensi yang ada baik di darat maupun di pesisir;
(3). Kembangkan wisata secara tematik untuk diversifikasi usaha;
(4). Tawarkan kepada investor untuk pengelolaanya dalam bentuk kerjasama atau izin;
(5). Penunjang wisata dikembangkan seperti souvenir, jasa pemandu, penyewaan sarana dan prasarana wisata;
(6). Gencarkan promosi;
(7). Sosialisasikan kepada masyarakat untuk mendukung pengembangan wisata alam;
(8).Siapkan Sumber Daya Manusia (SDM) baik birokrat, masyarakat maupun pihak ketiga.
(9). Permudah perizinan;
(10). Berdayakan masyarakat dalam pengelolaan wisata alam;
(11). Lakukan studi banding ke daerah lain yang sudah maju pariwisatanya.

Upaya pembangunan HHBK dan Jasling ini sejalan dengan paradigma baru KLHK dalam melakukan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, yaitu melalui perubahan konfigurasi bisnis dari timber management menjadi forest management, dan dari orientasi korporasi menjadi orientasi multi pelaku usaha.

HHBK sendiri didefinisikan sebagai hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidayanya kecuali kayu yang berasal dari hutan, seperti contohnya: getah pinus, getah karet, jernang, kemenyan, daun kayu putih, asam, gaharu, damar, sagu, kemiri, rotan, bambu, madu dan lain-lain. HHBK memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta bersinggungan langsung dengan masyarakat sekitar hutan sehingga menjadi daya tarik bagi pembangunan ekonomi rakyat di pedesaan karena memiliki sifat padat karya dan dapat menciptakan industri kreatif rakyat.

HHBK juga memiliki keunggulan lain, yaitu dapat dimanfaatkan pada seluruh kawasan hutan, yaitu kawasan hutan lindung, hutan produksi dan kawasan hutan konservasi (kecuali pada cagar alam, zona rimba dan zona inti pada taman nasional).

Pada kegiatan ini, untuk menandai Kick Off Pengembangan Usaha HHBK dan Jasling Berbasis Masyarakat dalam menuju Revolusi Industri 4.0, dilakukan Launching Market Online HHBK pada Aplikasi Marketplace SHOPEE yang dilakukan oleh Menteri Siti dengan melakukan pemesanan produk Madu Hutan LIMAU yang diproduksi oleh KPH Limau dari Sorolangun Jambi.

Selain itu dilakukan juga penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pengembangan HHBK dan Jasling, yaitu: (1). MoU Pengembangan Wisata Alam pada Hutan Produksi di Kep. Riau yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) KLHK dengan Gubernur Kepulauan Riau; (2). MoU Peningkatan Pelayanan Promosi Produk HHBK Pada Hutan Produksi Melalui Pemanfaatan Pasar Daring (Marketplace Online) yang ditandatangani oleh PT. SHOPEE International Indonesia dengan Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK Hutan Produksi KLHK; (3). MoU Pembangunan Pusat Pembibitan (BreedingCenter) Lebah Tanpa Sengat dan Pengembangan Teknologi Produk Hasil Hutan Bukan Kayu yang ditandatangani oleh Perum Perhutani dan CV. Nutrima Sehat Alami; (4). MoU Pengembangan Usaha Bahan Baku Obat dan Kosmetika Herbal Di Areal HTI yang ditandatangani oleh PT. Sinarmas Forestry Group dan PT. Martina Berto, Tbk. (Martha Tilaar); (5). MoU Pengembangan Industri Bambu Di KPH Jeneberang dan KPH Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatana yang ditandatangani oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan Yayasan Bambu Lestari; serta (6). MoU Pengembangan Pasar Bahan Baku Industri Minyak Sereh Wangi di KPHP Kayu Tangi, KPHP Cantung, KPHP Pulau Laut Sebuku, KPHP Tabalong, KPHP Kusan dan KPHP Tanah Laut yang ditandatangani oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan PT. Pemalang Agro Wangi.(*)

Manfaatkan Revolusi Industri 4.0, KLHK Pacu Pengembangan HHBK dan Jasa Lingkungan

 Manfaatkan Revolusi Industri 4.0, KLHK Pacu Pengembangan HHBK dan Jasa Lingkungan

 Manfaatkan Revolusi Industri 4.0, KLHK Pacu Pengembangan HHBK dan Jasa Lingkungan

 Manfaatkan Revolusi Industri 4.0, KLHK Pacu Pengembangan HHBK dan Jasa Lingkungan

 Manfaatkan Revolusi Industri 4.0, KLHK Pacu Pengembangan HHBK dan Jasa Lingkungan

 

 


Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Menteri LHK Kunjungi Lokasi Penyerahan SK Perhutanan Sosial dan TORA se-Sumatera


Menteri LHK Siti Nurbaya melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bangka Belitung. Dalam kunjungan ini Menteri LHK menuju ke Hutan Kemasyarakatan (HKm) Gempa 01 di Desa Kurau Barat, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah, Prov. Kep. Bangka Belitung. HKm tersebut pada tahun 2016 mendapatkan legalitas hutan kemasyarakatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Lokasi HKm yang dapat diakses menggunakan jalur darat kurang lebih 28,1 km dari Bandara Depati Amir, Pangkalpinang  tersebut direncanakan akan menjadi tempat Presiden Jokowi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) pada Agustus mendatang.

"Bangka Belitung ini dipilih sebagai tempat penyerahan SK oleh Bapak Presiden untuk seluruh wilayah Sumatera," ungkap Menteri Siti, (27/7).

Kawasan HKm seluas 213 hektare tersebut pernah menjadi juara Terbaik I Kategori Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Lomba Wana Lestari tahun 2018 oleh KLHK. Di dalam HKm tersebut masyarakat diberikan akses mengelola hutan. Kegiatan kelompok masyarakat yang terjadi disana meliputi Ekowisata, Silvofishery, Konservasi dan pelestarian mangrove, Pendidikan lingkungan, dan Persemaian.

"Kita ambil obyek mangrove karena juga dalam rangka peringatan hari mangrove sedunia, dan kebetulan disini mangrovenya juga dikelola dengan hutan sosial," ujar Menteri Siti.

Menteri Siti melanjutkan jika nanti agenda Bapak Presiden ke Bangka Belitung adalah untuk menyerahkan SK untuk seluruh Sumatera, kira-kira hampir 700 unit SK, luasnya kira kira 600-700 ribu ha. "Kemudian kedepannya seluruh Indonesia akan kita selesaikan pembagiannya sampai dengan pertengahan September ini," imbuhnya.

Rencana dipilihnya lokasi HKm Gempa 01 di Bangka Belitung ini juga terkait isu-isu penting, seperti reaktivasi ekowisata mangrove, penguatan ekonomi masyarakat melalui Silvofishery, konservasi dan pelestarian hutan mangrove, serta rehabilitasi mangrove. Isu isu tersebut sedikit banyak juga berhubungan dengan upaya membangkitkan ekonomi masyarakat di...

Read More...
Menteri LHK Siti Nurbaya: Pemerintah Mendukung Kiprah Profesi Insinyur Indonesia


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc menjadi salah satu peserta Pengukuhan Insinyur Program Profesi Insinyur Angkatan I Tahun 2019/2020 IPB University.

Sebanyak 434 Insinyur Profesional diambil sumpahnya secara daring,  Sabtu, 25 Juli 2020 dengan mengikuti protokol kesehatan.

"Saya ucapkan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Insinyur Profesional PII yang diambil sumpahnya pada pengukuhan kali ini. Pengukuhan Insinyur Profesional ini sangat strategis di era persaingan global," kata Menteri Siti.

Sejalan dengan program utama yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, yaitu “SDM (Sumber Daya Manusia) Unggul, Indonesia Maju”.

Presiden Joko Widodo pernah menyatakan, jika SDM di up-grade maka Indonesia bisa menghasilkan kompetensi dan keterampilan yang baik sebagai modal kuat untuk bersaing dengan negara-negara lain.

Manusia Indonesia yang lahir dan tumbuh dalam kondisi kesehatan yang baik, mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dan memiliki karakter kuat berdasarkan Pancasila, akan siap bersaing di tengah situasi global yang semakin kompetitif. Sehubungan dengan hal tersebut, peran Insinyur yang memiliki daya saing global sangat dibutuhkan dalam menjadikan Indonesia mandiri dan maju.

“Dengan kondisi pandemi Covid-19, telah berkembang langkah dan kebijakan new Deal dan orientasi green economy. Peran insinyur profesional semakin diperlukan misalnya dalam pengembangan dan penguatan industri  electric vehicles, hydrogen vehicles dan semikonduktor," kata Menteri Siti.

Selain juga perluasan teknologi 5G data dan jejaring serta Artificial Iltellgent, pengembangan Researh and Development untuk inovasi digital green economy dan diversifikasi supply value chain.  

"Dalam kaitan inplementasi agenda nasional Industri 4.0 Indonesia, tantangan yang perlu segera dijawab dan diaktualisasikan seperti otomotif/autoparts, komponen elektronik/semikonduktor, teknologi alat kesehatan...

Read More...
Peran Optimal MPA-Paralegal Cegah Karhutla


Mengoptimalkan peran Masyarakat Peduli Api (MPA) merupakan upaya penting dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah-wilayah rawan karhutla.

Selain dilengkapi sarana dan pengetahuan teknis, MPA juga akan dibekali pengetahuan paralegal dan dapat mengajak lebih banyak lagi anggota masyarakat untuk bersama-sama membangun kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya hak dan kewajiban.

"MPA ini kita dekati dengan konsep kesadaran hukum masyarakat yaitu didukung dan supervisi lapangan sehari-hari oleh Kepala Desa, Babinkamtibmas, Babinsa bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan para pelaku lapangan kita bangun bersama orkestra menjaga alam untuk tidak terjadi karhutla. Jadi masyarakat memiliki dan beraktualisasi dengan kesadaran hukum serta menggunakan hak dan kewajibannya dalam mengelola sumber daya alam, pada konteks ini jangan sampai terjadi kebakaran," kata Menteri LHK Siti Nurbaya, pada Rakornis Karhutla MPA-Paralegal, di Jakarta, Jumat (24/7).

Belajar dari pengalaman berat sejak tahun 2015 hingga 2019, akhirnya dapat diidentifikasi adanya 3 klaster utama dalam upaya pencegahan karhutla yaitu Klaster 1) Pengendalian Operasional dalam sistem Satgas Terpadu yang sudah berlangsung serta terpola; 2) Analisis Iklim dan Rekayasa Hari Hujan dengan sistem dan Teknik Modifikasi Cuaca serta; 3) Pembinaan Tatakelola Lanskap khususnya dalam ketaatan pelaku/konsesi, praktik pertanian dan penanganan gambut.

Klaster Pengendalian Operasional dengan sistem Satgas Terpadu yang telah berjalan operasinya pada 4-5 tahun ini ini secara intensif dalam kontrol Gubernur, Pangdam dan Kapolda di tingkat wilayah, perlu diperkuat operasi lapangannya yang dilengkapi dengan pelembagaan nilai-nilai dan maksud untuk menjaga wilayah dari karhutla, dengan peran utama masyarakat, atau dalam sistem kerja MPA-Paralegal.

Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan, Pengendalian Operasional melalui deteksi dini, kesiapan pemadaman dan satgas terpadu selama ini berjalan baik di daerah. Oleh karena itu, pola kerja MPA-Paralegal...

Read More...
Hattrick! KLHK Raih WTP Lagi


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatatkan sejarah hattrick atau tiga kali berturut-turut berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prediket tertinggi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), diraih KLHK atas laporan Keuangan KLHK tahun 2019.

Sebelumnya raihan yang sama didapat KLHK untuk laporan keuangan tahun 2017 dan 2018. Keberhasilan ini merupakan kerja keras jajaran KLHK dalam menjaga ketertiban dan ketaatan dalam pengelolaan keuangan negara.

Opini WTP untuk KLHK disampaikan langsung anggota IV BPK-RI, selaku Pimpinan Pemeriksa Keuangan, Isma Yatun kepada Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (21/7/2020).

“Kami mengucapkan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Siti dan jajaran KLHK yang telah berhasil mempertahankan opini WTP,” ungkap Isma Yatun.

BPK mencatat kualitas laporan keuangan ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang setiap tahun dilakukan BPK-RI bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini tersebut merupakan pernyataan profesional BPK-RI mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

"Opini WTP tersebut tidak diperoleh dengan mudah, diperlukan sistem akuntansi yang baik, komitmen pimpinan yang solid dan insan-insan pengelola keuangan yang mumpuni dan berintegritas. Terima kasih atas komitmen transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan Menteri Siti dan jajarannya," kata Isma Yatun.

Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutannya mengatakan sejak awal KLHK dan BPK-RI berkomitmen dan bersinergi untuk mendapatkan proses pemeriksaan yang sehat. Sinergi dan komitmen tersebut dilaksanakan demi mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal, serta bermuara melahirkan rekomendasi yang akurat bagi penyelesaian permasalahan yang ditemukan.

“Proses pemeriksaan kali ini merupakan proses pemeriksaan yang...

Read More...
Peringatan Hari Pajak, Menteri LHK Terima Penghargaan

 
Dalam momentum peringatan Hari Pajak 14 Juli 2020, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mendapat penghargaan atas keteladanan dan peran serta dalam mendorong kepatuhan dan kesadaran Pajak, dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Timur. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur, Arfan, di rumah dinas Menteri LHK, Jakarta (15/7).

 “Terima kasih atas apresiasi ini. Buat saya pajak adalah instrumen bernegara, dimana masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dengan membayar pajak, jadi sangat penting arti kita membayar pajak” tegas Menteri Siti Nurbaya.

Peran pajak dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor kehidupan tentu tidak dapat dipungkiri, termasuk di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pajak juga memiliki peran yang sangat penting dalam pelestarian lingkungan hidup.

“Salah satu manfaat penggunaan pajak kita adalah untuk perlindungan lingkungan hidup," kata Menteri Siti usai menerima penghargaan.

Pesan utama peringatan Hari Pajak adalah membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. Terpilihnya Siti Nurbaya sebagai tokoh yang taat pajak diharapkan menjadi inspirasi keteladanan bagi masyarakat Indonesia.

“Atas nama Ditjen Pajak kami menyampaikan terima kasih, dan apresiasi ini kami berikan atas nama pribadi Dr. Siti Nurbaya atas keteladanan dan peran serta Ibu Menteri dalam mendorong kepatuhan dan kesadaran pajak masyarakat”, kata Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur, Arfan.

Tanggal 14 Juli ditetapkan sebagai hari Pajak melalui KEP- 313/PJ/2017 tanggal 22 Desember 2017. Berawal dari tanggal 14 Juli 1945 merupakan momentum penting dalam sejarah perjalanan organisasi perpajakan di Indonesia pada masa awal pasca proklamasi kemerdekaan RI.

“Saya mengucapkan Selamat Hari Pajak, Ayo Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong. Pajak Kuat, Indonesia Maju”, pungkas Siti Nurbaya          

Read More...
Pemerintah Komitmen Turunkan Gas Rumah Kaca Sesuai Konvensi Perubahan Iklim

 
Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 26 persen pada tahun 2020 dan 29 persen pada tahun 2030, sesuai dengan konvensi perubahan iklim yang telah disepakati. Meskipun saat ini pemerintah tengah berfokus pada penanganan pandemi Covid-19, namun pembahasan sejumlah agenda strategis seperti penurunan gas rumah kaca tetap dilakukan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas yang digelar untuk membahas kelanjutan kerja sama penurunan emisi GRK Indonesia–Norwegia dan kebijakan instrumen nilai ekonomi karbon (carbon pricing) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 6 Juli 2020.

"Selain itu kita memiliki target untuk emisi karbon yang harus diturunkan berdasarkan konvensi perubahan iklim yang telah kita ratifikasi, yaitu 29 persen pada 2030 dan 41 persen dengan dukungan kerja sama teknik dari luar negeri. Berdasarkan konvensi perubahan iklim kita memiliki kewajiban untuk penurunan emisi karbon di sektor kehutanan 17,2 persen, sektor energi 11 persen, dan sektor limbah 0,32 persen, serta sektor pertanian 0,13 persen, serta sektor industri dan transportasi sebesar 0,11 persen," papar Presiden.

Untuk itu, Presiden kembali menegaskan beberapa hal, antara lain agar jajarannya terus konsisten menjalankan program pemulihan lingkungan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Selain itu, perlindungan gambut dan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan juga harus terus dilanjutkan.

"Pada kesempatan yang baik ini saya juga titip hati-hati masalah kebakaran hutan dan lahan, ini sudah masuk ke musim panas," imbuhnya.

Di samping itu, Presiden menekankan agar berbagai upaya lain seperti perlindungan keanekaragaman hayati (biodiversity) yang sudah melekat sebagai upaya perlindungan hutan dan pemulihan habitat juga harus dipastikan supaya berjalan di lapangan. Demikian juga dengan pengembangan biodiesel B30, B50, hingga B100 dan pengembangan energi surya serta energi angin yang harus terus dilanjutkan.

Lebih lanjut, Kepala Negara...

Read More...
SIMONTANA KLHK Masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020



Salah satu Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali masuk ke dalam 99 besar atau Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Inovasi KLHK tersebut adalah National Forest Monitoring System (NFMS) atau disebut juga Sistem Monitoring Kehutanan Nasional (SIMONTANA).

NFMS atau SIMONTANA adalah sistem yang  dibangun KLHK untuk menyediakan data dan informasi sumberdaya hutan berbasis spasial yang andal, terkini, dan terpercaya secara transparan dalam pengurusan hutan nasional yang lebih baik dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. SIMONTANA dapat memantau hutan di seluruh Indonesia sehingga publik dapat mengetahui dinamika kondisi hutan saat ini dengan cepat dan akurat.

Menteri LHK, Siti Nurbaya di Jakarta (19/06/2020) mengungkapkan  kegembiraannya setelah mendapat kabar SIMONTANA berhasil masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik.

"Alhamdulillah, saya bangga atas keberhasilan inovasi SIMONTANA, serta inovasi KLHK lainnya yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan negara. Ini kali ke-empat berturut-turut  tiap tahun sejak tahun 2017 KLHK mendapatkan apresiasi dan pengakuan dalam hal inovasi teknologi informasi,  yang baik, dalam membantu pengambilan keputusannya.  Semuanya produk dan hasil kerja jajaran staf dengan dukungan APBN dan keilmuan. Asli dalam negeri.  Yang penting dari pengakuan ini ialah bahwa langkah dan upaya KLHK sudah dalam track yang benar dan dipahami serta diakui publik. Artinya, usaha keras kami untuk membuat pola-pola kerja dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya alam, hutan dan lingkungan semakin sistematis. Saya sangat tahu dan percaya bahwa hal itu bukanlah mudah saat pengembangannya, karena selain dari aspek teknik, juga disitu ada aspek nilai-nilai, seperti keterbukaan, integritas, kebersamaan, kerja yang terukur  dan terbuka untuk menerima catatan-catatan kritis konstruktif, dan juga ada etos kerja, sifat  kompetitif  yang akan terus  mendorong pada kemajuan. ...

Read More...
Menteri LHK: Penghargaan untuk Bisnis yang Kurangi Sampah

 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyerahkan penghargaan kepada produsen yang telah melakukan inisiatif pengurangan sampah dalam aktifitas usahanya. Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Menteri LHK Siti Nurbaya, Selasa (9/6/2020), melalui fasilitas video conference.

“Terima kasih kepada bisnis leaders dan mitra-mitranya di tengah masyarakat karena telah secara  bertahap mengawali kurangi sampah. Peran swasta sangat berarti dan kolaborasi harus dilakukan antar seluruh elemen bangsa, untuk atasi masalah bangsa. Masalah sampah ini serius, dan harus kita fokuskan”, ucap Menteri Siti mengawali.

Penghargaan diberikan untuk dua kategori. Pertama, penghargaan bagi produsen peraih penghargaan kinerja pengurangan sampah. PT. Tirta Investama selaku produsen pemegang merek dagang Aqua meraihnya berdasarkan dua capaian kinerja,  yaitu peningkatan penarikan kembali botol PET untuk didaur ulang dari 7.020 ton (2017) menjadi 12.000 ton pada tahun 2019, serta peningkatan kandungan bahan daur ulang botol PET (recycledPET atau rPET) dari 15% tahun 2017 menjadi 100% pada tahun 2019.

Kedua, penghargaan bagi produsen yang mempunyai inisiatif dalam pengurangan sampah. Diterima oleh tiga produsen, yaitu CV. Sarirasa Nusantara pemegang merek dagang Sate Khas Senayan dengan capaian pengurangan sampah plastik sebesar 32,83 ton di 2019. Kemudian, PT. Rekso National Food pemegang merek dagang McDonald Indonesia dengan capaian pengurangan sampah plastik sebesar 470 ton di 2019. Terakhir PT. Fastfood Indonesia pemegang merek dagang Kentucky Fried Chicken dengan capaian pengurangan sampah plastik sebesar 48 ton di 2019.

Menteri Siti dalam arahannya mengatakan tantangan pengelolaan sampah sangat berat. Namun begitu Indonesia harus tetap optimis dalam menghadapi dan melewati persoalan tersebut, karena sudah banyak yang telah dilakukan dengan hasil yang positif. Peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan dan pengurangan sampah telah berjalan sangat baik, bahkan diantara negara dunia, peran masyarakat Indonesia sangat...

Read More...
Global Landscapes Forum 2020: Indonesia Inspirasi Bagi Dunia

 
Karena pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan refocussing anggaran nasional untuk jaring pengaman sosial, untuk mengelola Covid-19 dan melindungi rakyat dengan menyediakan fasilitas kesehatan, pasokan makanan, serta stimulus ekonomi bagi mereka yang terkena dampak Covid- 19, khususnya usaha kecil dan menengah dan untuk atasi masalah ketenagakerjaan.

Dalam kondisi ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada konteks tema  diskusi Global Landscape Forum, tetap melangkah bekerja melindungi hutan dari perambahan dan terus meningkatkan langkah-langkah penegakan hukum. Indonesia terus berupaya menjaga kawasan dan lingkungan sebaik-baiknya dan upaya terhindar dari ekosida (ecocide) dan di sisi lain  mendorong prinsip keadilan restorative (restorative justice).

Demikian disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, ketika berbicara pada sesi penutupan Global Landscapes Forum (GLF) Bonn 2020 Digital Summit yang dilaksanakan pada Jum’at (5/6) menjelang tengah malam Waktu Indonesia Barat melalui video conference.
 
Sesi penutupan yang bertajuk Building the Future We Want – Green Recovery from COVID-19 ini menyoroti peluang langkah-langkah stimulus ekonomi dan reformasi kebijakan untuk mendukung ekonomi hijau dan solusi berbasis alam, menjelaskan langkah-langkah prioritas untuk “building back better” dari keterpurukan ekonomi akibat pandemic serta mengeksplorasi hubungan antara pemulihan ekonomi berkelanjutan, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati. Selain Menteri LHK, panelis yang memberikan pandangannya pada sesi diskusi penutupan GLF ini adalah Inger Andersen, Executive Director of UNEP, Prof. Edward B. Barbier, Colorado State University, Ibrahim Thiaw, Executive Secretary of UNCCD, Achim Steiner, Administrator of UNDP, Naoko Ishii, CEO and Chairperson of Global Environment Facility dan Yugratna Shrivastava dari UN Major Groups Youth Representative.
 
Profesor Edward Barbier dari Colorado State University pada sambutan pembukaan sesi menyatakan bahwa...

Read More...
Selamat Hari Lingkungan Hidup 2020

 
Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang peduli dan mendedikasikan diri dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan secara keseluruhan
.
Mari kita terus menjaga keseimbangan manusia dan alam.
.
Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa membimbing dan melindungi langkah-langkah kita untuk kebaikan bangsa Indonesia yang kita cintai=============================              

Read More...