Monday, July 04, 2022

Menteri LHK: Amerika Serikat Dukung Indonesia FOLU NET SINK 2030


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyambut baik dukungan Amerika Serikat (AS) dalam upaya Indonesia untuk mengimplementasikan Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030. Hal itu disampaikan Menteri Siti dari hasil pertemuannya dengan tim Delegasi Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat untuk Iklim (The US Special Presidential Envoy for Climate, SPEC) John Kerry yang dipimpin oleh Penasehat Senior Robert O. Blake Jr.

“Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, Indonesia secara konsisten telah berhasil mengurangi deforestasi secara signifikan. Penurunan deforestasi secara simultan ini, mencerminkan upaya serius Indonesia dalam mewujudkan Forestry and Other Land Use (FOLU) NET SINK 2030,” ungkap Menteri Siti, yang baru-baru ini telah meluncurkan Rencana Operasional FoLU NET SINK 2030 melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168 Tahun 2022.

Pada awal pertemuan, Penasehat Senior Robert O. Blake Jr., mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengucapkan selamat kepada Menteri Siti atas peluncuran Rencana Operasional FOLU NET SINK 2030.

Jeffery P. Cohen, Direktur USAID Indonesia, dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa USAID akan memprioritaskan dukungannya untuk mewujudkan rencana operasional FOLU NET SINK 2030.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Siti memberikan contoh upaya penanggulangan kebakaran hutan dengan menerapkan solusi permanen yang berkelanjutan (monitoring hotspots, teknologi modifikasi cuaca serta penyadartahuan sistem paralegal, yang sudah dilakukan sejak dua tahun lalu). Demikian pula dengan upaya restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari aksi FOLU NET SINK 2030.

Blake menyatakan penghargaan atas upaya Indonesia dalam merehabilitasi hutan mangrove. Jutaan hektar hutan mangrove di Indonesia merupakan salah satu kekuatan Indonesia dalam memerangi krisis perubahan iklim.

Terkait deforestasi, Menteri Siti lebih rinci menyampaikan bahwa deforestasi Indonesia 2019-2020; tercatat sekitar 115 ribu hektar, lebih rendah 75% dari periode sebelumnya tahun 2018-2019. Dari data ini menunjukkan tren penurunan deforestasi selama dua periode terakhir. Dan perkiraan data yang masih dicek angka finalnya bahwa deforestasi 2020-2021 bisa lebih rendah lagi. Menanggapi paparan Menteri Siti terkait penurunan deforestasi, Penasihat Senior Blake memuji upaya Indonesia dalam mengurangi deforestasi dimaksud.

Dalam pertemuan itu, Penasehat Iklim untuk Menteri Keuangan Amerika Serikat, John E. Morton mendiskusikan isu-isu terkait nilai ekonomi dan pasar karbon Indonesia serta tata kelolanya.

Menteri Siti menekankan bahwa Indonesia akan terus memprioritaskan nilai ekonomi karbon Indonesia dapat memenuhi komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) nasional, sesuai penegasan Bapak Presiden Joko Widodo dalam KTT COP 26 bulan November 2021.

Menteri Siti juga menambahkan peluang Indonesia akan berperan serta dalam pasar karbon internasional seperti telah disampaikan dalam Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon Nonor 98 Tahun 2021. Turunan dari Peraturan Presiden tersebut segera akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri.

“Tidak ada bagian dari nilai ekonomi karbon Indonesia yang terlepas dari Peraturan Presiden tersebut. Semuanya harus sejalan dengan tata kelola karbon melalui sistem pemantauan tunggal Sistem Registrasi Nasional/SRN (National System Registry. Tindakan perdagangan karbon di luar sistem tersebut akan berhadapan dengan penegakan hukum,” jelas Menteri Siti.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti juga menjelaskan secara rinci pengaturan hukum mengenai perhitungan pemenuhan kewajiban dan kelebihan cadangan karbon dari upaya pengurangan emisi yang kemudian dapat diperdagangkan.

Menurutnya sudah ada sektor swasta yang telah mulai melakukan konsultasi kepada KLHK dan mereka saat ini sudah memulai ambil ancang-ancang untuk program pengurangan emisi dan nilai kredit karbon yang akan dihasilkan dalam kerangka tata kelola karbon.

“Salah satu kewajiban utama untuk semua pelaku usaha dan entitas lain yang bergerak di pasar karbon adalah terdaftar dalam SRN. Saya akan terus mengikuti perkembangan terkait penerapan praktek tata kelola karbon yang baik,” tambah Menteri Siti.

Pada kesempatan diskusi dalam pertemuan bilateral tersebut, Blake, Morton dan Penasihat Senior Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat untuk Iklim, Reed Schuler juga mengangkat isu-isu dalam pengelolaan sampah, seperti pembuangan sampah plastik ke laut. Mereka menyampaikan bahwa sampah padatan berkontribusi langsung terhadap emisi metana, sehingga pengelolaan sampah menjadi bagian penting dari upaya Indonesia untuk mengurangi emisi.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Siti menyatakan bahwa Indonesia sudah memiliki Instruksi Presiden tentang penanganan sampah laut, dan upaya bersama lintas kementerian, pemda dan komunitas dengan aktivis serta dunia usaha dan asosiasi terus bekerja mengatasi masalah pengelolaan sampah. Saat ini sudah ada langkah-langkah pelarangan penggunaan plastik sekali pakai, pembangunan bertahap sarana prasarana; juga berkenbangnya bank sampah, kerja lapangan pembersihan sampah di laut dan di darat serta langkah perbaikan ekosistem tepi sungai dengan ekoriparian.

Menteri Siti juga mengatakan bahwa pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritas dalam agenda aksi iklim utama yang mengikat secara hukum di Indonesia, dengan adanya UU Persampahan dan juga dikaitkan dengan aksi adaptasi iklim.

“Di antara capaian kami dalam pengelolaan sampah adalah dengan Program Kampung Iklim atau Proklim yang mengajak masyarakat dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, gerakan pembersihan sungai, gerakan pembersihan sampah plastik laut, dan memperluas praktik teknologi daur ulang sampah,” jelas Menteri Siti.

“Terkait pengelolaan sampah pada akhirnya menjadi gerakan berbasis masyarakat, dan upaya kami saat ini adalah mendorong gerakan masyarakat untuk pengelolaan sampah secara berkelanjutan,” tambahnya.

Selain Blake, Cohen, dan Schuler, tim delegasi SPEC yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Stephanie Mann, perwakilan dari Kepala USFS, serta Sandy Lien dan Nick Austin dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.

Secara khusus, Stephanie Mann juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam menanggulangi kebakaran hutan. Diskusi juga sampai pada bagaimana beratnya persoalan kebakaran hutan yang cukup luas di California tahun lalu. Dapat dirasakan bersama kesulitan-kesulitan seperti itu dan Menteri Siti menghargai inisiatif diskusi bersama Team khusus utusan SPEC Jhon Kerry ke Indonesia.

Disebutkan pula untuk peningkatan langkah dalam kerja bersama Tim Task Force RI-US dengan meningkatkan intensitas pembahasan dan juga pengembangan pada cakupan agenda iklim lebih luas termasuk wilayah pesisir atau marine-ecosystem.

Dalam kesempatan pertemuan bilateral tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya didampingi oleh Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Agus Justianto, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Laksmi Dewanthi, dan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Ruandha Agung Sugardiman, serta tim penasihat Menteri untuk memperkuat kemitraan iklim bilateral Amerika Serikat dan Indonesia.

 

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Menteri LHK Siti Nurbaya Dikukuhkan Sebagai Profesor Kehormatan di Universitas Brawijaya

Dr. Siti Nurbaya, M.Sc mendapatkan gelar Profesor Kehormatan dalam Bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Alam pada Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (UB). Pengukuhan digelar pada Sidang Terbuka Senat Akademik UB, Sabtu (25/06/2022) di gedung Samantha Krida, Malang, Jawa Timur. Sosok yang juga merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) ini menjadi profesor ke-30 di Fakultas Pertanian dan profesor aktif ke-167 di Universitas Brawijaya.

Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Dr. Siti Nurbaya menyampaikan novelty (kebaharuan) tentang “Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030: Inovasi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan".

Profesor Dr. Siti Nurbaya menjelaskan FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan, dengan kondisi dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi.

Skenario ini dibangun berdasarkan hasil kinerja bersama dalam melakukan koreksi kebijakan (corrective actions) sektor kehutanan selama lebih dari tujuh tahun terakhir. Hal tersebut didukung oleh hasil pencermatan mendalam atas berbagai persoalan sektor kehutanan yang telah berlangsung selama belasan hingga puluhan tahun.

“Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dirangkum dalam Rencana Operasional yang rinci, dan menjadi pijakan implementasi langkah penurunan emisi GRK, yang selanjutnya dituangkan menjadi pedoman kerja atau manual yang sistematis dalam penanganan setiap kegiatan forest and land use seperti kebakaran hutan dan lahan, deforestasi dan degradasi hutan, konservasi habitat, keanekaragaman hayati, pengelolaan gambut, dan mangrove,” kata Prof. Dr. Siti Nurbaya.

Lebih lanjut, Prof. Dr. Siti Nurbaya menyampaikan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 memberikan target pembangunan yang sangat fokus. Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 juga mendorong kinerja sektor kehutanan menuju target pembangunan yang sama, yaitu tercapainya tingkat emisi GRK sebesar minus 140 juta ton CO2e pada tahun 2030.

“Untuk...

Read More...
Presiden Jokowi: Pemerintah Serius Perbaiki Lingkungan pada Pembangunan IKN

Menteri LHK Siti Nurbaya dan Wakil Menteri LHK Alue Dohong mendampingi Presiden Jokowi meninjau pembangunan Persemaian Mentawir di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, (22/06/2022).

Peninjauan ini menyertakan para pimpinan redaksi media untuk menjelaskan komitmen pemerintah bahwa pembangunan IKN akan berjalan beriringan dengan pemulihan lingkungan.

Menurut Kepala Negara, pembangunan Persemaian Mentawir merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah dalam menata lingkungan, utamanya di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kita mau menunjukkan bahwa kita serius urusan lingkungan, itu serius. Justru kita enggak bangun di sini itu lingkungan makin rusak. Itu aja yang harus digarisbawahi," ujar Presiden saat berdiskusi dengan para pemred.

Dalam pembangunan IKN, Presiden menargetkan komposisi hutan alam nantinya sebesar 75 hingga 80 persen. Hal tersebut, kata Presiden, sesuai dengan konsep IKN sebagai kota di dalam hutan (forest city).

Presiden mengatakan bahwa lingkungan menjadi perhatian penting saat ini karena ke depan masalah lingkungan akan terus dikejar. Menurut Presiden, tidak hanya di Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah akan menunjukkan keseriusan penanganan masalah lingkungan melalui persemaian di provinsi lain di Pulau Kalimantan.

“Kita tunjukkan niat benar kita itu ya ini. Nanti kalau sudah ada 12 juta, 15 juta (bibit) baru, dan bukan di sini saja, nanti mau kita tunjukkan yang di Kalsel kayak apa, Kalteng kayak apa,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan target pemerintah untuk membangun 30 persemaian lain, seperti Persemaian Rumpin di Kabupaten Bogor. Pembangunan persemaian-persemaian tersebut rencananya akan difokuskan pada wilayah dengan industri pertambangan yang banyak sebagai upaya rehabilitasi lahan.

“Enggak, enggak yang banyak nanti di Kalimantan, Sumatra, yang banyak tambang karena saya wajibkan dari penambang sama sawit,” kata Presiden.

Persemaian Mentawir digadang akan menjadi pusat produksi bibit tanaman untuk merehabilitasi...

Read More...
Bahu-Membahu KLHK Antisipasi Karhutla

Upaya pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kemudian penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan guna mengurangi banjir dan longsor, pada dasarnya merupakan upaya bersama, aparat dan masyarakat. Peran dan kinerja Penyuluh Kehutanan di tingkat tapak sangat penting untuk memberikan edukasi dan mengajak para kelompok masyarakat berpartisipasi dalam upaya tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya pada saat Apel Siaga Penyuluh Kehutanan di Plaza Ir. Soedjono Suryo, Manggala Wanabakti, Jakarta (15/6/2022).

“Apel Siaga Penyuluh Kehutanan ini merupakan wujud nyata Penyuluh Kehutanan untuk antisipasi, kesiapsiagaan dan kontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan fungsi hutan serta tanggap terhadap perubahan iklim. Dan sekaligus dalam upaya kita membangun soliditas, memperkuat in-group feeling dalam jajaran KLHK,” ungkap Menteri Siti di hadapan ratusan penyuluh kehutanan.

Lebih lanjut, Menteri Siti dalam kesempatan Apel Siaga ini, mengajak seluruh Penyuluh Kehutanan dan instansi terkait, bahu membahu memberikan kontribusi pemikiran ataupun kegiatan nyata di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi dan siap siaga terhadap ancaman bencana karhutla, banjir serta tanah longsor.

“Mari terus kita lakukan konsolidasi kegiatan Penyuluhan Kehutanan dengan berbagai elemen di masyarakat dan instansi terkait, tingkatkan terus peran dan upaya memotivasi dan memberdayakan masyarakat,” pinta Menteri Siti.

Saat ini tercatat Jumlah Penyuluh Kehutanan adalah sebanyak 9.345 orang. Jumlah tersebut terdiri dari Penyuluh Kehutanan PNS sebanyak 2.804 orang, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) sebanyak 5.781 orang yang tersebar di seluruh Indonesia, serta Penyuluh Kehutanan Swasta sebanyak 654 orang.

Setiap tahunnya, Kementerian LHK terus melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan. Pada masa pandemi Covid-19, peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan PNS dilakukan secara virtual...

Read More...
Pembibitan Rumpin dan Agenda Mangrove Contoh Konkret Pemulihan Lingkungan

Presiden Joko Widodo meneguhkan komitmen terhadap perubahan iklim dan pemulihan lingkungan, melalui aksi yang jelas, konkret dan dapat dilihat atau dikalkulasi.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat meresmikan Persemaian Rumpin, sekaligus meluncurkan Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) serta World Mangrove Center di Teluk Balikpapan, yang digelar di Rumpin, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat (10/6/2022).

Dalam tiga tahun kedepan, Pemerintah menargetkan akan ada 30 pusat persemaian dengan kapasitas produksi 10-12 juta bibit per tahun. Dengan begitu, dalam setahun dapat menghasilkan kurang lebih 360 juta bibit atau benih siap tanam yang berkualitas.

"Kalau benih atau bibitnya ada, mau tidak mau barang (bibit/benih) ini harus kita tanam. Jadi bukan berapa hektar yang akan kita kerjakan, tapi berapa produksi bibit yang dapat kita hasilkan," katanya.

Presiden Jokowi menyampaikan bibit tersebut akan ditanam di lahan-lahan kritis, di kabupaten atau provinsi yang rawan longsor, di Daerah Aliran Sungai terutama di hulunya. Proses ini pun sudah dimulai, dengan didistribusikannya bibit ke kabupaten/kota untuk mengembalikan fungsi lahan kritis.

"Inilah proses merehabilitasi lingkungan kita, memperbaiki lingkungan kita dengan sebuah aksi yang jelas, konkret dan bisa dihitung," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan terimakasih kepada Bank Dunia, Pemerintah Jerman, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia atas perannya dalam mendukung pemulihan lingkungan. Sebagaimana diketahui, pembangunan Persemaian Rumpin merupakan kerja sama antara KLHK, Kementerian PUPR, dan April Grup. Kerja sama tersebut menghasilkan sebuah persemaian dengan manajemen yang tertata dan mampu memproduksi bibit berkualitas yang siap dikirim ke daerah-daerah yang membutuhkan.

"Sekali lagi, ini akan ada 30 persemaian seperti ini, tahun ini kita perkirakan akan jadi lagi 8, tahun depan tambah lagi, artinya step-step menuju ke perbaikan lingkungan itu konkret dan bisa dilihat," ungkap...

Read More...
Presiden Jokowi: Jangan Ada Tanah Telantar, Tanami Tanaman Pangan

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kepada jajarannya agar tidak membiarkan ada lahan perhutanan sosial yang telantar dan tidak produktif.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri acara syukuran hasil bumi Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial yang digelar di Lapangan Omah Tani, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (08/06/2022).

“Jangan sampai kita biarkan ada lahan yang telantar, ada lahan yang tidak produktif, benar? Ada lahan yang tidak digunakan apa-apa dibiarkan, enggak boleh. Semuanya harus produktif. Nanti itu urusannya Bu Menteri Kehutanan. Ada lahan misalnya HGU sudah lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun tidak diapa-apain, itu nanti urusannya Bu Menteri LHK plus Pak Menteri BPN,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, lahan perhutanan sosial memiliki peranan penting dalam rangka membuka usaha bagi para petani dan rakyat. Untuk itu, Presiden meminta kepada jajarannya, dalam hal ini Menteri BUMN dan Gubernur Jawa Tengah, untuk memberikan pendampingan baik terkait manajemen maupun sarana dan prasarana.

“Saya juga minta agar para petani perhutanan sosial ini juga diperhatikan sarana dan prasarananya betul? Setuju mboten? Nggih? Sekarang kembali ke Bu Siti karena yang memberikan SK itu Bu Siti. Saya minta juga agar ada percepatan dalam rangka redistribusi lahan maupun juga SK-nya. Nggih setuju nggih? Bu Siti mohon didengarkan beliau-beliau ini,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menjelaskan mengenai situasi dunia yang sulit karena pandemi COVID-19, ditambah perang Ukraina, hingga banyak negara mengalami kekurangan pangan. Untuk itu, Presiden mengajak para petani dan masyarakat untuk mengambil peluang dan memanfaatkan lahan yang mereka kelola dengan menanam tanaman pangan pokok seperti padi, jagung, porang, hingga sorgum.

“Saya mengajak kita semuanya untuk menanam tanaman-tanaman yang menghasilkan bahan pangan pokok. Saudara-Saudara bisa ditanami, silakan tanami padi silakan, benar. Mau ditanami apa lagi yang pangan? Jagung? Silakan. Harga jagung...

Read More...

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: “Perjalanan 5 Dekade Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia”

Halo Sobat Hijau, Hari Lingkungan Hidup Sedunia (World Environment Day) ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dari peristiwa Konferensi Stockholm, Swedia pada tanggal 5-6 Juni tahun 1972 dengan tema “Only One Earth”. Lima puluh tahun kemudian, pada tahun 2022 ini, kembali diperingati dengan tema yang sama “Only One Earth”, dengan fokus “Living Sustainably in Harmony with Nature”.

Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, Indonesia mengambil tema yaitu, “Satu Bumi untuk Masa Depan”.

Secara Nasional, Konvensi Stockholm menjadi dasar ditetapkannya berbagai kebijakan mengenai Rencana Kerja Pemerintah di bidang pengembangan lingkungan hidup; hingga Pokok-Pokok Perlindungan Lingkungan Hidup.

Lingkungan yang baik membutuhkan keterlibatan dan peran serta seluruh pihak, untuk terus menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran serta kepedulian dalam berperilaku adil terhadap lingkungan.

Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2022  
  

Read More...
Di Stockholm+50, Menteri LHK Tekankan Solidaritas dan Kolaborasi Aksi Lingkungan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menghadiri rangkaian pertemuan internasional Stockholm+50, yang digelar di Stockholm Swedia, pada 2 dan 3 Juni 2022.

Pada Plenary Session, Menteri Siti mengatakan telah banyak usaha yang dilakukan melalui kerjasama lingkungan internasional, termasuk di regional ASEAN, yang secara bertahap dilanjutkan.

"Dalam semangat ini, Indonesia menekankan pentingnya solidaritas dan kolaborasi semua negara dalam melakukan aksi lingkungan," katanya.

Menteri Siti juga menyampaikan beberapa poin penting dalam upaya aksi lingkungan. Pertama, tindakan nyata dan implementasi adalah kuncinya. Semua pemangku kepentingan harus meningkatkan aksinya untuk mengatasi krisis global termasuk iklim, keanekaragaman hayati dan polusi.

"Kita harus dapat berbagi dan memobilisasi inovasi, teknologi, pengetahuan, dan sumber daya keuangan yang tersedia untuk mengisi kesenjangan implementasi di antara negara-negara," ujar Menteri Siti.

Kedua, peran pemuda sebagai kolaborator utama Indonesia adalah yang terpenting. Indonesia sepenuhnya mendukung gagasan Stockholm+50 untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi kaum muda.

"Di Indonesia, bersama para pemuda dan Green Leaders, kami telah mentransmisikannya ke dalam aksi bersama, termasuk dalam program rehabilitasi mangrove belakangan ini. Kontribusi mereka untuk pembangunan berkelanjutan sangat penting," terangnya.

Ketiga, pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif harus menjadi fokus bersama. Pandemi Covid-19 telah memberi banyak pelajaran berharga.

"Dari sini kami belajar bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat pulih dengan sendirinya. Tidak ada yang terisolasi, karena semua orang saling terhubung," ungkapnya.

Terkait hal tersebut, Indonesia memasukkan prinsip-prinsip ini dalam tema Kepresidenan G20: “Recover Together, Recover Stronger”. Melalui tema ini, Indonesia bertekad untuk mempromosikan strategi yang inklusif dan tangguh, untuk kepentingan semua termasuk negara-negara berkembang yang rentan,...

Read More...
Di G7, Menteri LHK Suarakan Negara Berkembang untuk Pendanaan Iklim

Dalam beberapa sesi di pertemuan tingkat menteri forum multilateral G7 (26/05/2022), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menerangkan berbagai upaya Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim.

“Dalam kaitan pengendalian perubahan iklim, Indonesia memperhitungkan aksi adaptasi yang sama pentingnya dengan mitigasi sebagaimana tercermin dalam NDC dan LTS-LCCR 2050 kami yang telah diperbarui, dapat mencapai target menuju Net-Zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat,” ungkap Menteri Siti.

Menteri Siti menyakinkan kepada para menteri lain bahwa berbagai kebijakan pada sektor energi dan kehutanan yang merupakan kontributor utama emisi GRK di Indonesia, dapat mencapai target tersebut.

Kebijakan yang disampaikan Menteri Siti antara lain penghapusan dini penggunaan batubara pada pembangkit listrik, serta agenda FOLU Net Sink 2030 Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut, ditegaskan Menteri Siti telah dirancang dengan hati-hati dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial.

“Indonesia telah membuat komitmen yang kuat untuk memulihkan lahan terdegradasi melalui FOLU Net Sink yang mana pada 2030, tingkat penyerapan sektor kehutanan di Indonesia akan sama dengan atau bahkan lebih tinggi daripada tingkat emisi yang dihasilkan,” terang Menteri Siti.

Menteri Siti menerangkan lebih lanjut bahwa FOLU Net Sink 2030 dibangun di atas dasar pengalaman dan pengetahuan dalam menerapkan kebijakan dan kerja sama internasional selama 7 (tujuh) tahun terakhir.

Pengalaman Indonesia dimaksud antara lain adalah upaya mengendalikan kebakaran hutan, pengelolaan lahan gambut, moratorium permanen untuk izin baru di hutan primer dan lahan gambut, konservasi tanah dan keanekaragaman hayati, rehabilitasi hutan dan lahan, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum.

Indonesia saat ini mengidentifikasi sumber pendanaan untuk menerapkan kebijakan ini dengan menciptakan instrumen keuangan inovatif seperti Green Sukuk dan Green Bonds dan pengembangan carbon pricing. bagaimanapun, dari pandangan...

Read More...
Upaya Koherensi Spirit G20 dan G7, Menteri LHK Hadir di Berlin

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Siti Nurbaya menghadiri rangkaian pertemuan tingkat menteri tentang iklim, energi dan lingkungan dalam forum G7 di Berlin, Jerman 26 dan 27 Mei 2022.

Menteri LHK Indonesia mendapat undangan langsung dari Deputy Federal Chancellor and Federal Minister for Economic Affairs and Climate Action of Germany.

Pertemuan tingkat menteri ini akan diadakan di Kampus EUREF (European Energy Forum) di distrik Schöneberg di Berlin. Kampus EUREF terbentuk pada tahun 2008 dan didedikasikan untuk prinsip-prinsip panduan netralitas iklim dan efisiensi sumber daya. Kampus ini sepenuhnya netral karbon, yang akan membantu membuat pertemuan tingkat menteri G7 menjadi berkelanjutan.

Menteri Siti saat memasuki lokasi pertemuan 26/5/2022) pagi waktu setempat, menyampaikan apresiasi atas undangan ini. Dirinya berpandangan bahwa forum bilateral dan multilateral seperti G20 dan G7 adalah mekanisme kerja sama yang sama pentingnya.

Menteri Siti juga menjelaskan, bahwa Indonesia telah menyusun beberapa aspek untuk mendukung pemulihan yang lebih berkelanjutan. Selain itu, Indonesia juga telah meningkatkan aksi berbasis darat dan laut untuk mendukung tujuan perlindungan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim. Kemudian juga meningkatkan mobilisasi sumber daya untuk mendukung tujuan perlindungan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim.

Pada pertemuan sesi pertama dengan isu urgensi tindakan, Menteri Siti memberikan pandangan Indonesia dalam forum ini. Dalam poinnya, Menteri Siti menyampaikan bahwa pertemuan forum multilateral pada era saat ini adalah saat pembuktian, bukan lagi janji.

“Sekarang saatnya bagi semua aktor, baik pemerintah, sektor swasta dan keuangan, dan masyarakat sipil yang didukung oleh sains, untuk melangkah dan mengambil tindakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang kita hadapi saat ini,” ungkap Menteri Siti.

Menteri Siti melanjutkan, “Kami membutuhkan inovasi, komitmen, perlindungan...

Read More...
Seluruh Pejabat KLHK Mendapat Pembekalan Penguatan Anti Korupsi dari KPK

Guna menguatkan komitmen integritas para penyelenggara negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang Pimpinan Kementerian/Lembaga, dan pejabat struktural Eselon I mengikuti Executive Briefing Pembekalan Anti Korupsi. KLHK mendapat kesempatan pertama periode Tahun 2022 untuk mengikuti agenda bertajuk Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) ini, yang digelar di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa (24/5).

Pada kesempatan ini, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan PAKU Integritas merupakan program pencegahan korupsi melalui pendidikan dan pelatihan dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anti korupsi. Di bawah kepemimpinannya, KPK tengah fokus dengan pendekatan konsep trisula dalam upaya penanganan korupsi di Tanah Air, yaitu pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan.

Disampaikan Firli, tidak akan ada celah bagi perilaku korupsi dalam budaya demokrasi yang terbuka. Tindakan korupsi juga muncul dimana ada kekuasaan dan kesempatan yang tidak dibarengi dengan integritas. Dengan integritas yang dimiliki, mampu menjadi faktor utama mencegah penyelenggara negara terperangkap dalam kasus korupsi.

“Siapapun bisa terlibat perkara korupsi, atau menjadi koruptor karena ada kekuasaan, ada kesempatan dan kurangnya integritas. Oleh karena itu, mari bangun, jaga, dan pelihara integritas kita sebagai penyelenggara negara,” ujar Firli di hadapan Menteri LHK, Wakil Menteri LHK, dan seluruh jajaran Eselon I KLHK.

Lebih lanjut, Firli menyampaikan KPK saat ini gencar melakukan pendidikan antikorupsi untuk membangun budaya antikorupsi. Sebagaimana visi KPK yakni bersama masyarakat menurunkan angka korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju.

Salah satu instrumennya ialah dengan orkestrasi pemberantasan korupsi yang masuk menyentuh kamar-kamar kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, yudikatif, eksekutif dan partai politik. Dalam orkestrasi pemberantasan korupsi ini, KPK ingin membangun kesadaran bersama bahwa korupsi itu merupakan musuh bersama.

Dalam sesi diskusi,...

Read More...
 
Powered by