Tuesday, October 04, 2022

Menteri LHK Tanam Pohon Dan Berdayakan Masyarakat Talang Mamak Dan Melayu Tua Di DAS Indragiri

 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melakukan penanaman pohon bersama masyarakat di tepian Sungai Indragiri, Desa Kampung Pulau, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhul) Provinsi Riau, Sabtu, 13 Agustus 2022. Penanaman ini sebagai salah satu upaya bersama menjaga Daerah Aliran Sungai (DAS) dari degradasi dan kerusakan lingkungan sungai akibat erosi.

Seribu batang bibit pohon ditanam di lokasi tersebut oleh ratusan pelajar, Pramuka dan masyarakat. Gubernur Riau Syamsuar dan Bupati Inhul Rezita Meylani Yopi turut serta dalam kegiatan penanaman pohon yang terdiri dari jenis Sentul, Gaharu, Ketapang, Matoa, Bambu, Pulasan (rambutan hutan), Trembesi, Pete, Jengkol, dan Pinang. Dari 1000 bibit tersebut sebanyak 200 batang ditanam serentak dan sebanyak 800 batang ditanam oleh masyarakat di lingkungan sekitar.

"DAS Indragiri merupakan salah satu prioritas Nasional. Saya datang untuk menindaklanjuti laporan Bupati, dan dari yang kita lihat hari ini butuh pekerjaan kolaborasi lintas kementerian. Saya akan koordinasikan juga dengan Kementerian PUPR, ini akan jadi tugas kita bersama nantinya," kata Menteri Siti.

Menteri Siti melanjutkan jika penanaman di Daerah Aliran Sungai ini sebagai salah satu wujud pelaksanaan pesan yang terhormat Bapak Presiden Jokowi kepada menteri-menterinya agar secara paralel melakukan pembangunan sekaligus menjaga lingkungan dan hutan.

Sungai Indragiri yang berhulu di Danau Singkarak Sumatera Barat telah menjadi bagian dari sejarah perkembangan wilayah di pesisir timur Sumatera hingga ke Sumatera Barat. Sebagai sarana yang mendukung transportasi, perdagangan dan pertanian masyarakat, keberadaannya harus dijaga bersama-sama oleh seluruh pihak.

Sungai Indragiri merupakan sungai utama dari DAS Indragiri yang merupakan DAS prioritas Nasional, dengan luas 2,3 juta Ha dan panjang  sekitar 500 km, sementara panjang sungai Indragiri di Kabupaten Inhu sekitar 189 km. DAS Indragiri merupakan DAS Lintas Provinsi, dimana bagian Hulu DAS berada di Provinsi Sumatera Barat (Kab. 50 Kota, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok dan Kab. Sijunjung, Kab. Payakumbuh, Kab. 50 Kota) dan Provinsi Riau (Kuansing, Indragiri Hulu dan Indragiri HIlir).

Menteri Siti berujar jika kontribusi masyarakat untuk merintis penghijauan di sepanjang daerah aliran sungai Batang Kuantan telah berjalan baik. Kondisi ini perlu diapresiasi dan terus didukung Pemerintah. 

"Saya sangat menyambut baik kegiatan penanaman hari ini bersama pelajar, Pramuka, kelompok tani, NGO, dan masyarakat," imbuh Menteri Siti.

DAS Indragiri memiliki tingkat erosi atau sedimentasi yang tinggi, dan longsoran tebing sungai. Untuk itu KLHK telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) kurun waktu 2019-2022 di DAS Indragiri seluas 27.550 Ha; bangunan konsentrasi DAM Penahan dan Gully Plug 480 Unit; KBR 1.250 HA; KBD 1.500 Ha (di Kab Inhu seluas 350 ha), dan bibit produktif 172.933 batang (di Inhu sebanyak 28.900 batang). Kegiatan RHL di Inhu terus berlanjut di tahun 2022, diantaranya melalui KBD sebanyak dua unit atau 80 ha dan bibit produktif sebanyak 5.900 batang.

Selain melakukan penanaman pohon pada kesempatan tersebut Menteri Siti juga memberi dukungan pemberdayaan masyarakat Suku Talang Mamak dan Melayu Tua yang tinggal di Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), melalui Bantuan Pengembangan Perhutanan Sosial Nusantara (Bang Pesona) untuk empat Kelompok Tani Hutan binaan Balai TNBT, yaitu KTH Batu Berdiri Dusun Sadan; KTH Kasih Alam Dusun Nunusan; KTH Batu Kucing Dusun Suit; dan KTH Bomban Berduri. 

Dengan bantuan Bank Pesona kelompok masyarakat tersebut dapat memanfaatkan secara legal zona tradisional di dalam Kawasan TNBT yang berada di Kabupaten Inhul dengan kegiatan produktif seperti pengelolaan budidaya lebah madu kelulut, pemungutan HHBK dan buah-buahan, seperti durian, duku, petai, jengkol, manggis, dsb.

Hadir mendampingi Menteri LHK, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (DASRH), Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Digital dan Media Sosial, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Plt. Direktur Pencegahan dan Pengaman Hutan, Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan jajaran pemerintah desa setempat.(*)

 

 

 

 

 

 

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Bilateral Dirjen FAO-Menteri LHK: Untuk Implementasi FoLU Arah Fokus Kapasitas Dan Metodologi

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melakukan pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal Food and Agriculture Organization (FAO) Qu Dong Yu di sela-sela acara The Committee on Forestry (COFO)-26, di Roma, Italia, Senin (3/10/2022) waktu setempat.Dirjen FAO yang baru kembali dari AMM-G20 Meeting, minggu lalu, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan AMM-G20 dan  berbagai inisiatif Indonesia, sehingga mampu bertahan dalam hal kesediaan pangan. Dirjen FAO menilai hal tersebut sangat penting. Dirjen FAO juga menyampaikan bahwa sedang mempersiapkan kerjasama  FAO-RI mencakup bidang-bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Terkait hal ini, Dirjen FAO meminta kepada Menteri LHK untuk kerjasama strategis bidang kehutanan dalam kerangka kerjasama FAO-RI tersebut. Di hadapan Direktur Jenderal FAO dan tim, Menteri Siti menjelaskan dalam kurun waktu lebih dari tujuh tahun hingga saat ini, Indonesia telah melakukan langkah-langkah perbaikan untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini kemudian dirumuskan dengan menggunakan bukti-bukti ilmiah, dan dilaksanakan dalam perspektif politik negara.Menteri LHK menegaskan bahwa pada konteks corrective actions  dimaksud  pendekatan teknis, metodologi sangat penting sebagaimana yang dipahaminya bahwa FAO sangat kuat dan unggul dalam hal metodologi  land resources assessement.  Dirjen FAO  menyambut catatan Menteri LHK dan dibahas bersama tentang pendekatan pertanian digital  serta  land resources analysis yang kuat dengan metodologi yang tepat  bagi negara yang bersangkutan. "Sejak akhir tahun 2014 hingga saat ini, telah terjadi perubahan yang signifikan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sektor kehutanan. Berbagai corrective actions telah dilakukan  dan  ultimate goals dalam bentuk pengendalian emisi GRK  sudah diformulasikan dalam bentuk FoLU Net sink 2030. Yang penting implementasinya “ kata Menteri Siti.Seperti diketahui, FAO merupakan salah satu lembaga pelaksana Global Environment Facility (GEF) di Indonesia. Ada empat proyek yang sedang berjalan, yaitu Program Dampak...

Read More...
Menteri LHK Di COFO-26 FAO: Indonesia’s Folu Netsink 2030, Untuk Aksi Iklim Dan Keseimbangan Lingkungan

 Indonesia berkomitmen dan menerapkan kebijakan yang membumi dalam mengaitkan hutan dengan aksi iklim di tingkat global, nasional, dan lokal. Hal ini tercermin dalam NDC, peta jalan mitigasi dan adaptasi dan strategi Jangka Panjang untuk Perjanjian Rendah Karbon dan Kompatibel dengan Paris untuk 2050 (LTS-LCCR 2050). Dokumen-dokumen tersebut telah diserahkan ke Sekretariat UNFCCC pada Juli 2022. "Minggu lalu kami menyerahkan Enhanced NDC Indonesia dengan meningkatkan pengurangan emisi negara target, dari 29% menjadi 31,89% tanpa syarat, menggunakan sumber daya dan kemampuan negara sendiri, dan meningkat dari sebelumnya 41% menjadi 43,20% dengan dukungan internasional," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam sambutannya pada pembukaan sidang The Committee on Forestry (COFO)-26, di Roma, Italia, Senin (3/10/2022) waktu setempat.Dalam NDC, disampaikan Menteri Siti, skenario penurunan emisi GRK dari sektor Kehutanan dan Tata Guna Lahan Lain (FOLU) diproyeksikan berkontribusi hampir 60% (enam puluh persen) dari total target penurunan emisi GRK. Oleh karena itu, peran sektor kehutanan memang sangat penting bagi Indonesia, yang pada gilirannya juga akan berkontribusi pada aksi iklim global."Indonesia juga berkomitmen untuk mengarusutamakan dan meningkatkan komplementaritas dalam mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, degradasi lahan, penurunan kesehatan laut dan laut itu sendiri, deforestasi, polusi, limbah, dan kerawanan pangan,  serta keamanan, ketersediaan, dan aksesibilitas air," ujarnya.Lebih lanjut, Menteri Siti menyatakan Indonesia telah mengambil langkah-langkah korektif untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Hal ini dirumuskan dengan menggunakan bukti ilmiah dan dilaksanakan dalam perspektif politik negara."Hasil dari langkah-langkah tersebut sekarang dirangkum dan diintegrasikan ke dalam program nasional pengurangan emisi GRK, yang disebut Indonesia's Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, yang secara resmi digunakan sebagai rencana operasional untuk aksi iklim di kehutanan dan lainnya sektor...

Read More...
Indonesia's Folu Net Sink 2030 Wujud Nyata Kontribusi Sektor Kehutanan Untuk Kepentingan Nasional Dan Global

 Komitmen Indonesia melalui FOLU Net Sink 2030 mendorong tercapainya tingkat emisi GRK sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030 dan dilaksanakan melalui pendekatan yang terstruktur dan sistematis. Pelaksanaan program tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen sektor kehutanan Indonesia, tidak hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga untuk berkontribusi kepada masyarakat global menuju pemulihan hijau, sekaligus membangun ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya pada Panel Tingkat Tinggi tentang Keterkaitan Pertanian dan Kehutanan yang merupakan agenda ke-6 dari The Committee on Forestry (COFO)-26, di Roma, Italia, Senin (3/10/2022) waktu setempat.Menteri Siti mengatakan, inisiatif kebijakan terbaru Indonesia tentang Hutan dan Tata Guna Lahan Lainnya - Rencana Operasional Net-Sink FOLU 2030, mengakui bahwa sektor FOLU memiliki peran besar dalam upaya pencapaian target Net Zero Emission (NZE) nasional, menjadi net emitor ke penyerap bersih GRK.Dalam hal ini, Indonesia berpandangan bahwa tiga jalur yang saling terkait terdiri dari menghentikan deforestasi dan memelihara kelestarian hutan; memulihkan lahan terdegradasi dan memperluas agroforestri; serta pemanfaatan hutan secara berkelanjutan dan membangun rantai nilai hijau. Ketiga elemen tersebut tidak hanya menunjukkan hubungan antara hutan dan pertanian, tetapi juga antara hutan dan iklim. Seperti yang dipahami bahwa ada relevansi sosial dari bumi atau sistem pertanahan."FOLU Net Sink 2030 mencerminkan pengakuan kami terhadap peran ekosistem, air tawar, tanah dan tanah yang sehat dalam memastikan sistem pangan yang berkelanjutan serta keamanan dan keamanan pangan global. Sebagai bagian integral dari respons kami terhadap tantangan global saat ini, kami perlu memastikan bahwa upaya kami untuk memperkuat ketahanan pangan global akan berjalan seiring dengan langkah-langkah kami untuk mencapai tujuan kami terkait dengan sumber daya air, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, degradasi lahan. , pengurangan polusi, dan keanekaragaman...

Read More...
Perhutanan Sosial Turut Pulihkan Ekonomi Rakyat Saat Pandemi

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Prof. Siti Nurbaya menerima penghargaan dari salah satu media nasional di Jakarta (28/9/2022), sebagai tokoh pemulihan ekonomi rakyat melalui program Perhutanan Sosial. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kerja keras para pihak yang telah bekerja keras memulihkan Indonesia dari berbagai krisis saat pandemi Covid-19 melanda dua tahun terakhir.Menteri Siti Saat menerima penghargaan, menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh insan pers, sebagai pengakuan publik atas kinerja pemerintah. Secara singkat, Menteri Siti menegaskan bahwa gagasan Perhutanan Sosial, secara murni berasal dari Bapak Presiden Joko Widodo. Secara prinsip, Perhutanan Sosial memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan dalam mendapatkan akses pengelolaan yang pas dan tepat. Pemerintah memberikan akses legal kepada rakyat untuk memanfaatkan hutan selama 35 tahun yang bisa diperpanjang sampai 70 tahun.“Apa yang penting disitu, konsepnya adalah akses kelola hutan yang tepat dan pas, jadi rakyat tidak pernah ragu lagi,” terang Menteri Siti.Menteri Siti menambahkan, bahwa pihaknya tidak hanya memberikan akses kelola kawasan hutan saja, namun juga memberikan kesempatan berusaha dengan memberikan pendampingan dan pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di masyarakat desa hutan.Data dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian LHK, menerangkan bahwa hingga saat ini, telah diberikan akses kelola hutan kepada 1.115.678 penerima SK Perhutanan Sosial dengan total luas kawasan hutan sebesar 5.077.087 Hektare (Ha).KUPS yang telah terbentuk hingga saat ini mencapai 9.926 kelompok dengan berbagai jenis usaha. Nilai transaksi ekonomi nasional pada tahun 2022 saja diperkirakan mencapai lebih dari 6,6 milyar rupiah. Tahun 2021 (10,1 milyar rupiah), 2020 (24,1 milyar rupiah), 2019 (16,2 milyar rupiah), 2018 (3,6 milyar rupiah), 2017, (6,6 milyar rupiah).Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) menunjukkan bahwa telah terdapat potensi kawasan hutan...

Read More...
Membangun Hutan Tropika Basah Kalimantan, Modalitas Menuju Indonesia's Folu Net Sink 2030

 Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis Universitas Mulawarman (Unmul), di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (27/9). Dies Natalis Unmul yang ke-60 mengusung tema "Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat".Sementara, orasi ilmiah yang disampaikan Menteri Siti berjudul "Membangun Hutan Tropika Basah Kalimantan, Modalitas Menuju Indonesia's Folu Net Sink 2030". Judul orasi ilmiah yang Menteri Siti sampaikan ini, sejalan dengan pola ilmiah pokok Unmul sebagai center of excellence for tropical studies. Saat ini semua aktifitas akademik (intra & ekstra) yang dilakukan Unmul wajib mempelajari berbagai hal yang terkait dengan isu-isu tropis yaitu hutan tropis basah dan lingkungannya. Termasuk semua tema penelitian dosen dan mahasiswa dari berbagai Fakultas wajib berorientasi isu tersebut.Di hadapan civitas akademika Unmul, Menteri Siti menegaskan akademisi berperan penting dalam pengembangan kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup."Dalam subyek Falsafah Sains yang saya pelajari, mengungkapkan bahwa pada konteks saintifik sangat dipegang teguh kejujuran; dalam praktik misalnya harus benar-benar dihindari hadirnya praktik-praktik menukangi data. Dunia saintifik adalah dunia obyektivitas; dan dimensi sains tidak dimaksudkan justifikasi dengan data yang ditukangi," katanya.Lebih lanjut, Menteri Siti menyampaikan dunia sains dan stakeholders akademisi dalam kepentingan lingkungan adalah stakeholders dengan requirement tertinggi. Stakeholders lingkungan setidaknya terdiri dari: pertama, yaitu pihak yang berkehendak atas kebijakan lingkungan; kedua, pihak yang terkena langsung dan menerima danpak kebijakan; dan ketiga, pihak yang tidak menghendaki karena usulan akan kebijakan yang lain."Oleh karenanya dalam pengembangan kebijakan SDA LH, akan selalu dibutuhkan hadirnya ilmuwan, akademisi, dunia kampus, yang dapat memberikan pandangan objektif bagi publik," ujarnya.Kemudian, Menteri Siti mengungkapkan sejak akhir 2014 hingga sekarang, telah terjadi perubahan cukup besar, dan cukup banyak serta diantaranya pada hal-hal mendasar dalam...

Read More...
Kampung Gadis, Kelola Lingkungan Sehat, Produktif Dan Rendah Emisi

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya didampingi oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Sigit Reliantoro mengunjungi Kampung Berkualitas Guyub, Aman, Damai, Indah, Sejahtera (GADIS) Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Jawa Tengah.Pada kunjungan tersebut Menteri LHK berkesempatan untuk melihat pengelolaan Bank Sampah Beo Asri dan meresmikan Program Desa Mandiri Energi melalui inovasi teknologi ramah lingkungan Eco Smart Greenhouse Hidroponik terintegrasi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 1.000 Watt Peak (WP).Inovasi Eco Smart Greenhouse Hidroponik bermanfaat bagi masyarakat untuk proses pembibitan hidroponik dengan menggunakan panel surya sebagai sumber listrik untuk otomatisasi penyiraman bibit.Menteri Siti mengapresiasi karena program ini telah membuahkan hasil bagi kelompok petani hidroponik, yaitu berupa peningkatan pendapatan ekonomi kelompok yang berasal tidak hanya dari menjual produk sayuran, namun juga dari menjual bibit-bibit tanaman hidroponik."Secara efektif, masyarakat memperoleh peningkatan pendapatan sebesar Rp 500.000/bulan dibandingkan dari sebelumnya masyarakat harus membeli bibit Rp1.200.000/unit per bulan," ujar Menteri Siti.Sementara itu Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji bercerita jika dirinya sejak pertama menjabat Bupati Cilacap mengetahui jika kampung di bantaran rel kereta adalah lokasi  kumuh, tempat pembuangan sampah, kawasan kenakalan remaja, dan lokasi sering terjadi kecelakan di rel kereta api. Namun setelah bekerja sama dengan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU IV Cilacap, lokasi ini menjadi lebih produktif, sehat dan mandiri."Kampung yang kumuh ini kita ubah menjadi kampung yang sehat, bukan hanya ditata untuk menjadi indah saja, tapi juga bagaimana agar juga bisa menghasilkan," tutur Bupati Tatto.Program GADIS diinisiasi sejak tahun 2017 dengan pendampingan dari PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan, kesehatan dan pendidikan.Kelompok...

Read More...
Green Leadership Indonesia Siapkan Generasi Tangguh Lingkungan

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Prof. Siti Nurbaya meresmikan Pelatihan dan Pendidikan kepada 350 pemuda dari berbagai regional dalam tajuk “Green Leadership Indonesia (GLI) angkatan ke-2” secara virtual, Sabtu (17/9/2022).

Program Green Leadership Indonesia ini diinisiasi oleh Institut Hijau Indonesia, serta didukung oleh Walhi, KNTI dan HUMA. Program ini akan memfasilitasi anak muda sebagai generasi penerus bangsa agar memiliki perspektif keadilan sosial dan lingkungan hidup dan keberpihakan kepada lingkungan hidup.

Program ini ingin menjaring calon pemimpin yang berasal dari beragam latar belakang agar semua segmen dalam masyarakat memiliki calon pemimpin yang punya prespektif green dan keberpihakan nyata bagi penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup. Para peserta didik akan ditemani oleh para leaders, akademisi, praktisi, dan aktivis yang memiliki rekam jejak panjang dalam bidang masing-masing.

Sebelumnya, GLI angkatan 1 yang lalu telah menelurkan sebanyak 118 leaders dari berbagai daerah di Indonesia. Menteri Siti sendiri telah mewisuda mereka pada bulan Desember tahun 2021. Kini, terdapat peningkatan jumlah siswa menjadi 350 peserta yang terbagi dalam 9 regional yang menjadikan program pelatihan dan pendidikan lebih merata.

Menteri Siti dalam sambutannya mengungkapkan kegembiraan dan apresiasinya kepada GLI  dan seluruh generasi muda Indonesia yang aktif dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan dan sumber daya alam yang cukup krusial saat ini.

Menurut Menteri Siti, keadilan merupakan kata kunci yang harus diwujudkan dalam setiap aspek, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta dalam pembangunan secara umum, yaitu adil secara sosial dan adil secara ekologis. 

“Seperti cita-cita negara Indonesia ketika didirikan yaitu untuk bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itulah yang akan kita wujudkan bersama dan ditempuh melalui pencapaian tujuan negara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan...

Read More...
Menteri LHK Di Universitas Syiah Kuala Tegaskan Ekosistem Leuser

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya hadir sebagai Dies Reader pada Sidang Terbuka, dalam rangka memperingati milad ke-61 Universitas Syiah Kuala (USK), di Banda Aceh, Kamis (15/9). Menteri Siti juga memberikan orasi ilmiah berjudul Indonesia's Folu Net Sink 2030: Penguatan Tata Kelola dan Konservasi Sumber Daya Hutan Berbasis Lanskap."Indonesia's Folu Net Sink 2030 diharapkan tidak hanya dapat mencapai target dalam penurunan emisi GRK, namun juga sekaligus dapat dijadikan momentum untuk mempercepat proses penguatan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia, dalam hal ini konservasi sumber daya hutan berbasis lanskap," kata Menteri Siti.Berbicara lanskap di Provinsi Aceh, tidak terlepas dari Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Keberadaan KEL, menjadikan Provinsi Aceh satu-satunya yang memiliki nilai kekayaan alam key wildlife atau hidupan liar kunci tertinggi dan terlengkap. KEL juga merupakan satu-satunya kawasan hutan di Indonesia yang menjadi habitat empat satwa langka yakni harimau, gajah, orang utan, dan badak.KEL adalah suatu lanskap luas yang terdiri dari lanskap konservasi, perlindungan, produksi, dan pemukiman masyarakat. Ini menegaskan bahwa KEL bukan seluruhnya merupakan lanskap konservasi dan perlindungan, namun juga merupakan lanskap produksi dan pemukiman masyarakat."Lanskap produksi di KEL diperuntukkan untuk kegiatan ekonomi kehutanan yang mendukung perekonomian masyarakat lokal dan masyarakat adat serta sektor dunia usaha," tutur Menteri Siti.Lebih lanjut, Menteri Siti menjelaskan bahwa KEL dengan luas areal lebih dari 2,5 juta hektar tidak sama dengan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang merupakan kawasan konservasi seluas lebih kurang 830 ribu hektar. TNGL menjadi bagian dari KEL."KEL itu jadi seperti watershed area, dimana pada areal tersebut terdapat segala kegiatan dengan land use dan Land Utilization Type atau LUT yang bermacam-macam menurut tradisi masyarakat. Jadi ada LUT konservasi, LUT pertanian rakyat, bahkan pemukiman. Jadi KEL merupakan ruang hidup yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat....

Read More...
Indonesia's Folu Net Sink 2030: Penguatan Tata Kelola dan Konservasi Sumber Daya Hutan Berbasis Lanskap

Indonesia's Folu Net Sink 2030: Penguatan Tata Kelola dan Konservasi Sumber Daya Hutan Berbasis Lanskap     

Read More...
Generasi Muda Berwawasan Lingkungan Berperan Penting Dalam Pengendalian Perubahan Iklim

 Pelibatan generasi muda dalam pengendalian perubahan iklim sangatlah penting. Keberadaan generasi muda saat ini, menjadi yang terbesar dalam sejarah. Ini saatnya generasi muda Indonesia menunjukkan potensi besar yang dimiliki, dan menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan.“Inilah saatnya bagi kita semua untuk melakukan aksi nyata dalam pengendalian perubahan iklim,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya pada Soft Launching Green Leadership Indonesi (GLI) angkatan ke-2 Tahun 2022 yang digelar di Jakarta, Selasa (13/9).Komitmen kepedulian generasi muda terhadap lingkungan ini, disampaikan Menteri Siti, ditegaskan pada pertemuan Youth 20 (Y20) di Balikpapan pada sambutan Co-Chair Y20 tanggal 21 Mei lalu. Mereka tidak hanya ingin menerima sumberdaya alam dan lingkungan yang baik di masa datang. Mereka menyatakan bahwa sekarang, ikut dalam memikirkan, merencanakan dan mengembangkan kebijakan serta pengambilan keputusan tentang sumberdaya alam dan lingkungan di Indonesia.“Saya sangat menghargai itu dan terima kasih atas kemajuan dan kedewasaan dalam berpikir dan bersikap seperti itu. Sungguh luar biasa dan sangat membanggakan,” ujarnya.Menteri Siti mengatakan tentu harus ada langkah-langkah dan sistematika kerja menuju dan tiba pada proses tersebut. Sebagaimana inisiatif dari Green Leadership Indonesia yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk terus mengembangkan diri. Bersama generasi muda, perlu terus dikembangkan kerja-kerja lingkungan secara nyata di lapangan, di seluruh pelosok tanah air.“Kita membutuhkan generasi penerus dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam Indonesia ke depan, yang dibekali pendidikan, pengetahuan dan leadership (kepemimpinan). Ini adalah awal dari potensi untuk membangun dan menjaga lingkungan hidup, melalui generasi muda berwawasan lingkungan yang mencintai Indonesia,” kata Menteri Siti.Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Espen Barth Eide, yang juga hadir pada kesempatan tersebut mengatakan generasi muda baginya amat berarti. Peran generasi muda juga menjadi aspek penting dalam kerja...

Read More...
 
Powered by