Friday, April 20, 2018

Menteri LHK ungkap Setrategi Koreksi Kebijakan Masa Lalu



Selain buka-bukaan data evolusi kawasan hutan Indonesia dari masa ke masa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya juga mengurai setrategi agar ketimpangan sosial di sektor kehutanan bisa terkoreksi, dan lebih berpihak pada rakyat kecil.

Dikatakan Menteri Siti, perlu waktu mengidentifikasi persoalan yang menjadi warisan masa lalu. Identifikasi ini dilakukan bersama oleh KLHK, Kementerian ATR, Kementerian Pertanian, dan lainnya di bawah koordinasi Menko Ekuin.

''Bapak Presiden mengatakan, rakyat tidak cukup hanya diberi akses hutan saja, tapi harus diberi akses lain agar bisa sejahtera. Maka beliau selalu berpesan pada saya soal perhutanan sosial. Saya juga sangat ingin Reforma Agraria cepat selesai,'' kata Menteri Siti dalam siaran pers, Rabu (4/4/2018).

Reforma agraria menjadi program kerja Kementerian ATR. KLHK dalam hal ini memastikan ketersediaan lahannya. Di Perhutanan Sosial sendiri tidak mengenal istilah redistribusi.  

''Jadi saya bertugas menyerahkan data ke Menteri ATR. Ini datanya, ini koordinatnya, ini situasinya. Datanya harus lengkap, rakyatnya yang mana harus dapat, dia tinggal di situ tahun berapa, itu ada semua segi sosial di ATR,'' ungkap Menteri Siti.

Ujung dari reforma agraria kata Menteri Siti pasti sertifikat. Hanya cara untuk sampai memperoleh sertifikat itu yang berbeda-beda.

''Sekarang Menteri ATR mendahulukan sertifikat tanah milik, karena itu yang di depan mata harus diberesin,'' katanya.

Barulah setelah itu memastikan TORA untuk tanah transmigrasi, pertanian, pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dll.

''Sering ada yang bertanya ke saya, kok realisasinya baru sedikit? Saya jawab, bagaimana mau buru-buru, karena kita harus lakukan penajaman rancangan kebijakan ke lapangan dulu. Sekian banyak lokasi didatangi dulu, sangat hati-hati sekali dan nyata progres di lapangan,'' jelasnya.

Sebelum ini ada program yang hampir sama dengan perhutanan sosial, namanya pemberdayaan masyarakat desa hutan. Namun konsepnya sangat beda dengan perhutanan sosial saat ini.

''Kalau dulu setelah dikasi akses, selesai. Kalau sekarang Presiden tekankan betul harus ada akses dukungan lain, contohnya dukungan ekonomi untuk masyarakat dalam bentuk kredit ringan usahanya, dan itu jalan,'' katanya.

Tugas KLHK dalam TORA adalah menyediakan lahan dari kawasan hutan seluas 4,1 juta ha. Selain itu KLHK mengindentifikasi perhutanan sosial dengan luas mencapai 12,7 juta ha.

Dengan program TORA dan Perhutanan Sosial, akses legal diberikan ke masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan tanpa merusak hutannya.

''Kalau dulu sudah dilepas (kawasan hutannya), sertifikatnya kebanyakan jadi kebun sawit. Ada juga coklat, karet, tapi minimlah. Hampir 80 persen adalah sawit,'' kata Menteri Siti.

Pada Reforma Agraria, legalitas diberikan dalam bentuk sertifikat. Sementara pada perhutanan sosial, diberikan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) sesuai peruntukannya.

Melalui SK perhutanan sosial, masyarakat dapat kepastian selama 35 tahun, dan bisa diperpanjang. Namun ijinnya diberikan secara hati-hati, lahan tersebut tidak boleh dijual beli, dan harus bernilai ekonomi sesuai klusternya.

''Harus berkelompok, kita beri SK-nya dan dikawal. Kalau dulu nggak, sudah dikasi SK dilepas gitu aja. Ada yang dulu pernah dikasi 400 ribu, ternyata di lapangan cuma 14 ribu. Sekarang tidak lagi begitu, '' katanya.

Celah-celah itulah kata Menteri Siti yang dikoreksi, agar ijin yang diberi sesuai peruntukannya. Keberadaan calo juga bisa diantisipasi, karena tim identifikasi langsung dari KLHK.

''Kalau ada yang begitu (calo) lapor ke saya di mana posisinya, pasti nanti bakal ketahuan. Sekarang banyak Kepala Desa datang ke saya menangis, menjelaskan dulu prosesnya sulit, sekarang tidak lagi,'' ungkap Menteri Siti.

Iapun berterimakasih pada banyak kalangan, termasuk kalangan akademisi, LSM dan masyarakat yang ikut terlibat serta mengawasi jalannya perhutanan sosial.

Menteri Siti optimis, melalui perhutanan sosial dan TORA, maka komposisi hutan bisa 28-31% untuk masyarakat, dari yang tadinya hanya 4 %.(*)
 
 
 


















Website dibuat oleh NiagaWebsite.com