Saturday, August 13, 2022

Menuju COP26 UNFCCC, Indonesia Siapkan Delegasi Handal dalam Perundingan Iklim


Indonesia telah mempersiapkan para delegasi dan negosiator handal dalam perundingan iklim pada COP26 UNFCCC di Glasgow November mendatang. Menteri LHK, Siti Nurbaya menekankan kepada para Delegasi Indonesia untuk COP 26 agar menunjukkan kepada Dunia Internasional bahwa Indonesia sangat serius dalam penanganan pengendalian perubahan iklim yang terencana dan solid antar sektor. Tidak hanya pada upaya aksi mitigasi dan adaptasi, namun juga pada dukungan dari sektor pendanaan, dan ke depan Indonesia siap melakukan akselerasi di bidang teknologi rendah karbon. Hal ini disampaikannya pada Pertemuan Koordinasi Final Delegasi Republik Indonesia pada Glasgow Climate Change Conference (COP26/CMP16/CMA3, SBSTA & SBI 52-55), yang berlangsung secara virtual di Jakarta, Sabtu (23/10).

Salah satu bentuk keseriusan Indonesia adalah target Forest and Land Use (FoLU) Netsink Carbon pada tahun 2030 yang akan dibawa ke meja perundingan oleh Delegasi RI bekerjasama dengan negara-negara pemilik hutan tropis dunia seperti Brazil, Republik Demokratik Congo dengan tagline “Forest Power to Glasgow”. Indonesia pun telah sepakat akan menjalin kolaborasi yang baik dengan Brazil dalam isu hutan tropis di Glasgow nanti, hal ini sudah didiskusikan oleh Menteri Siti dengan Menteri Lingkungan Hidup Brazil sebagai negara yang sama-sama memiliki hutan tropis terluas di dunia, pada pertemuan virtual 22 Oktober 2021.

Kepada para Delegasi RI yang terdiri dari berbagai Kementerian/Lembaga dan dunia usaha, Menteri Siti mengatakan bahwa, "Pemerintah siapkan langkah bersama kelola reduksi emisi karbon dari sektor kehutanan dan lahan dengan insentif dan pajak, serta sekaligus menegaskan bahwa beriringan dengan sektor kehutanan juga dikelola sektor energi dengan agenda dekarbonisasi."

Menteri Siti melanjutkan jika Indonesia telah berkomitmen untuk masa depan yang tangguh, rendah emisi dan berketahanan iklim dengan penyampaian dokumen Updated Nationally Determined Contribution (NDC) dan Long-Term Strategies Low Carbon and Climate Resilience 2050 pada 22 Juli 2021.

Komitmen dalam dokumen tersebut terus diperkuat salah satunya ditunjukkan Indonesia dalam pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Madam Patricia Espinosa, Sekretaris Eksekutif United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang dilakukan secara virtual pada 10 September 2021.

Dalam pertemuan tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku National Focal Point to the UNFCCC, turut pula mengundang kehadiran virtual pimpinan Kementerian teknis terkait, yakni: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Wakil Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri II Badan Usaha Milik Negara, Wakil Menteri Keuangan, dan Wakil Menteri LHK, serta beberapa Direktur Jenderal dari Kementerian/lembaga. Tak lupa dukungan teknis dan moral dengan kehadiran virtual Duta Besar RI di London, dan Duta Besar RI di Berlin.

"Dengan adanya kehadiran para pimpinan dari Kementerian/Lembaga teknis yang terkait langsung dengan sektor-sektor emisi gas rumah kaca, hal tersebut menunjukkan bahwa, target penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan hingga 41% dengan bantuan negara lain, serta target FOLU net sink di tahun 2030 dan Indonesia rendah karbon dan berketahanan iklim di tahun 2060 atau lebih cepat, adalah hasil koordinasi matang antar Kementerian/Lembaga dan lintas sektoral di jajaran Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo yang kita banggakan," tegas Menteri Siti.

Agenda paling krusial yang belum tuntas sejak COP24 di Katowice tahun 2018 adalah pengaturan teknis implementasi Article 6 of the Paris Agreement, operasionalisasi kerjasama internasional sukarela untuk pemenuhan NDC melalui mekanisme pasar dan non-pasar.

Arti penting negosiasi agenda tersebut bagi Indonesia sebut Menteri Siti adalah bahwa Indonesia sudah sangat siap dengan semua infrastruktur pendukung kebijakan. Indonesia telah mempersiapkan infrastruktur regulasi di dalam negeri, seperti Peraturan Presiden mengenai Nilai Ekonomi Karbon. Selain itu, Menteri Keuangan juga telah menetapkan Pajak Karbon sebagai bagian penguatan regulasi, serta mempersiapkan implikasinya pada sektor perdagangan internasional.

Sebagaimana pada COP-COP sebelumnya, Delegasi Indonesia juga terdiri dari unsur Pemerintah dan Non-Party Stakeholders (NPS). Indonesia cukup bangga bahwa implementasi kebijakan Leading by Example selain ditunjukkan oleh kerja Pemerintah juga diperlihatkan oleh non-state actors. Kiranya Indonesia bangga bahwa sesi-sesi di Paviliun Indonesia yang juga merupakan representasi dari kontribusi non-state actors.

Penyelenggaraan COP 26 di Glasgow masih dalam kondisi Pandemi COVID-19.  Meskipun jumlah kasus baru COVID-19 cenderung menurun, namun tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan pada kegiatan apapun selama menghadiri COP26.  

UNFCCC dan Pemerintah Inggris telah menetapkan prosedur ketat berupa COVID-19 Code of Conduct yang perlu ditaati oleh seluruh peserta, dan agar dipatuhi oleh seluruh delegasi.

"Sekembalinya ke Tanah Air, patuhi protokol Kesehatan yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia, dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional dan Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi  COVID-19," pungkas Menteri Siti.

Dalam kegiatan pembekalan Delri tersebut, hadir bersama Menteri yakni Wakil Menteri LHK, Dirjen PPI, Dirjen PHL, dan Duta Besar RI di London.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Pemerintah Gelar Rakorsus Penanggulangan Karhutla

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), TNI, POLRI, kementerian/lembaga lainnya dan pemerintah daerah, menggelar Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus), terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), yang berlangsung secara hybrid di Jakarta (28/7).

"Kita mengantisipasi Karhutla itu terarah pada 3 hal yaitu koordinasi seperti yang kita lakukan hari ini, kemudian penyiapan teknologi seperti water boombing dan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), serta identifikasi waktu dan tempat yang tepat untuk pengerahan peralatan dan personil," kata Menkopolhukam Mahfud MD saat jumpa pers, Kamis (28/7).

Selanjutnya, Mahfud menyampaikan lima tahun terakhir ini, penanggulangan karhutla berjalan baik. Sejumlah indikatornya dapat dilihat dari dampak yang diakibatkan karhutla seperti asap akibat karhutla berkurang, areal kebakaran turun jauh, dan penyakit ISPA dapat dikatakan tidak ada. Selain itu, tidak terjadinya kejadian asap lintas batas, dan penundaan atau penutupan sarana prasarana transportasi akibat karhutla.

"Oleh sebab itu, kita akan jaga ini, salahsatunya itu tadi dengan koordinasi, tekenologi, yang didukung oleh kearifan lokal, seperti pengolahan lahan tanpa bakar yang disertai pengaturan dan pendampingan," ujar Mahfud.

Aspek lain yang tidak kalah penting yaitu penegakan hukum. Mahfud menegaskan pemerintah akan melakukan penindakan tegas melalui pendekatan hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana.

Terkait penegakan hukum ini, Mahfud menyampaikan pesan secara terbuka kepada korporasi. Pemerintah mempunyai kewenangan melakukan tindakan-tindakan hukum administrasi negara, dimana Pemerintah boleh melakukan penindakan hukuman lebih dulu seperti pencabutan izin, atau sanksi administratif lain.

"Oleh sebab itu, mari bekerjasama, selain mendapatkan hak untuk kegiatan usaha, dan diberi lisensi oleh negara, korporasi juga mempunyai kewajiban menjaga negara ini dari bencana. Kami bersungguh-sungguh, jadi...

Read More...
Peringati Hari Mangrove Sedunia, Menteri LHK dan KSAL Tanam Mangrove Bersama Serentak di 77 Lokasi

Dalam rangka memperingati Hari Mangrove, Menteri LHK Siti Nurbaya menghadiri kegiatan penanaman mangrove yang digelar TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Banten pada Selasa (26/7).

Kegiatan ini juga dilakukan secara serentak di 77 lokasi satuan TNI AL seluruh Indonesia, dengan jumlah 1.000.377 mangrove yang ditanam.

"Upaya pemulihan lingkungan melalui rehabilitasi mangrove ini menjadi agenda utama Bapak Presiden, sekaligus upaya untuk mengurangi emisi. Jadi kegiatan kita hari ini sebagai contoh, bahwa kita bukan hanya janji terhadap komitmen untuk mengurangi emisi tapi kita mengerjakannya, melaksanakannya," kata Menteri Siti.

Tidak hanya jajaran TNI AL, Kementerian/Lembaga, Forkopimda, dan masyarakat, para Duta Besar Negara Sahabat dan Pimpinan Lembaga Multilateral juga turut serta dalam kegiatan ini.

Menteri Siti menyampaikan ada hal penting yang menjadi pesan utama dari penanaman mangrove ini. Bahwa upaya mengurangi emisi melalui rehabilitasi dan perbaikan tatakelola mangrove merupakan contoh konkrit yang sangat baik, dan hasilnya dapat dilihat oleh rakyat maupun global. Oleh karena itu, Menteri Siti mengajak bersama-sama untuk terus berusaha mensukseskan program mangrove ini.

"Para Duta Besar dan terutama perwakilan World Bank itu hadir untuk mendukung program mangrove Indonesia," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan kegiatan penanaman mangrove merupakan program rutin TNI Angkatan Laut.

"Kali ini bersamaan dengan Hari Mangrove Sedunia tanggal 26 Juli, sehingga kita laksanakan serentak oleh seluruh jajaran TNI AL, dan alhamdulillah mendapat rekor MURI Internasional tentang penanaman mangrove serentak secara nasional ini. Terimakasih atas dukungan Ibu Menteri LHK dan jajaran yang telah mendukung jalannya acara hari ini," katanya.   

Read More...
Menteri LHK Minta Kasus OTT ASN DLHK Riau Diusut Tuntas

Meski secara struktural tidak memiliki kaitan secara langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), namun kasus operasi tangkap tangan yang melibatkan empat orang ASN Dinas LHK Provinsi Riau mendapat atensi khusus dari Menteri LHK Siti Nurbaya.

''Saya mengikuti perkembangan, saya sudah  dilaporkan tim KLHK dari lapangan,'' kata Menteri Siti menjawab pertanyaan wartawan, Selasa (19/7/2022).

Oknum ASN yang tersandung kasus OTT tersebut bukan bagian dari organisasi binaan ASN oleh KLHK, melainkan unsur personil dari Dinas Provinsi seperti UPTD. Tidak ada kaitan struktural langsung antara KLHK dan Dinas Provinsi. Hubungan kerja adalah konsultatif teknis. Seluruh personil dinas berada dalam pembinaan Pemda Provinsi, sebagaimana diatur UU 23/2014 tidak ada lagi Dinas Kehutanan Kabupaten.

Atas kejadian tersebut, Menteri Siti mendukung penuh langkah Polda Riau melalui Polres Pelalawan melakukan tindakan penegakan hukum. Tak lupa ia mengingatkan agar ASN tidak bermain-main dalam menjalankan tugas dan kewajiban di lapangan.

''Saya mendukung penuh langkah Polda atau Polres. ASN jangan main-main dan coba-coba mengambil keuntungan pribadi dari tugasnya sebagai ASN dalam pelayanan publik. Apalagi saat ini pemerintah sedang menata secara keseluruhan terkait kehutanan,'' tegasnya.

Kebijakan pemerintah saat ini kata Menteri Siti, sudah jelas sangat berpihak kepada masyarakat, ketertiban dunia usaha dan inisiatif komunitas serta pendampingan yang obyektif dari aktivis atau LSM. Intinya saat ini katanya pemerintah sedang serius melakukan penataan kawasan hutan yang semata-mata ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraaan masyarakat.

''Harus tidak boleh ada pihak yang mengambil kesempatan, apalagi memeras, menjadi calo seolah bisa beresin utak-atik kebijakan dengan menyogok pejabat pemerintah dll, itu tidak boleh, tidak boleh ada seperti itu,'' tegasnya.

Menteri Siti pun mendukung Polres Pelalawan untuk membongkar tuntas indikasi modus kejahatan lingkungan ditengah-tengah kerja keras KLHK bersama...

Read More...
Tugas Besar Badan Standardisasi Instrumen LHK Kawal Indonesia Maju dan Kelestarian Alam

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) menjadi salah satu bagian dari skenario untuk menopang kemajuan Indonesia dengan tetap menjaga kelestarian alam dan mengoptimalkan kawasan hutan, diantara kebutuhan pembangunan, manusia serta kelestarian alam. Hal tersebut diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) BSILHK di Jakarta (6/7/2022).

"Kita tahu bahwa Indonesia sedang bekerja keras untuk meningkatkan performa dan sedang dalam kumparan orbit untuk melompat menuju negara maju. Kita juga sudah tahu skenario Indonesia 2045 dan langkah-langkah konkrit yang dilakukan Presiden dan Kabinet serta berbagai elemen masyarakat untuk mencapai cita-cita itu," ungkap Menteri Siti.

BSI LHK, sebagai organisasi baru Kementerian LHK diberi mandat untuk menyelenggarakan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Salah satu latar belakang penting BSILHK hadir adalah untuk menegaskan bahwa, Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Nomor 11 tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan tetap menjamin perspektif kelestarian lingkungan.
 
"Saat ini kesempatan usaha dibuka luas, perizinan dipermudah, dapat kita bayangkan dengan memiliki Nomor Induk Berusaha-NIB, usaha dapat beroperasi. Desain-desain perizinan diberikan secara otomatis, melalui sistem OSS-Online Single Submission, pelaku usaha kecil dan mikro mendapatkan kemudahan-kemudahan berusaha," terang Menteri Siti.

Menteri Siti kemudian menjelaskan, untuk mengiringi hal tersebut diperlukan penguatan pengendalian dampak yang mungkin akan timbul dari usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan tersebut. Existing proses perijinan saat ini pada prosedur penilaian, validasi, verifikasi berimplikasi pada proses bolak-balik pemenuhan dokumen lingkungan. Selain itu, subjektivitas penilai juga berperan banyak, potensi bias terhadap penilaian akan sangat tinggi.

Dengan meningkatnya usaha-usaha...

Read More...
Kongres Kehutanan Indonesia VII, Meneguhkan Kembali Pengelolaan Sektor Kehutanan pada Pembangunan Bangsa

Menteri LHK, Siti Nurbaya mengajak seluruh elemen terkait pengelolaan sektor kehutanan untuk meneguhkan komitmen bersama dalam upaya mendorong kemajuan pembangunan kehutanan Indonesia agar semakin bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan ikut aktif dalam mendorong upaya masyarakat internasional mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim. Hal ini disampaikan Menteri LHK pada pembukaan Kongres Kehutanan Indonesia VII dengan tema “Hutan Terkelola, Bumi Terjaga dan Bangsa Berdaya” yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa, 28/06/2022.

Pada Kongres yang dihadiri langsung oleh beberapa Menteri, seperti Menteri Koordinasi Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UMKM, Wakil Menteri BUMN, perwakilan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, dan perwakilan Menteri Dalam Negeri ditegaskan bahwa pengelolaan sektor kehutanan terus dioptimalkan untuk mendorong kemajuan bangsa.

“Kongres Kehutanan Indonesia ke tujuh (KKI – VII) dapat kita selenggarakan pada tahun 2022 ini. Kembali kita teguhkan komitmen bersama untuk terus menjaga kebermanfaatan hutan dan sumberdayanya dalam upaya mencapai kemajuan kehidupan Bangsa Indonesia,” ujar Menteri Siti.

Seluruh elemen yang terdapat dalam Kongres Kehutanan Indonesia VII, yang terbagi menjadi 5 kamar, yaitu Kamar Akademisi, Kamar Pemerintah, Kamar Bisnis, Kamar LSM dan Kamar Masyarakat, serta Perwakilan Mahasiswa Kehutanan Indonesia diharapkan Menteri Siti menghasilkan output yang akan memperkuat kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sektor kehutanan dan perubahan iklim.

Kongres Kehutanan Indonesia VII diharapkan dapat berperan sangat aktif dalam agenda nasional yang berkaitan erat dengan sektor kehutanan, yaitu pengendalian perubahan iklim yang diformulasikan dalam FoLU Net Sink 2030 dan proses G20 Presidensi Indonesia. Komitmen Indonesia dalam konvensi perubahan iklim menyatakan dan menegaskan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) memuat target komitmen penurunan GRK Indonesia sebesar -140 juta CO2e diharapkan dapat bersama-sama diwujudkan. Read More...

Menteri LHK Siti Nurbaya Dikukuhkan Sebagai Profesor Kehormatan di Universitas Brawijaya

Dr. Siti Nurbaya, M.Sc mendapatkan gelar Profesor Kehormatan dalam Bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Alam pada Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (UB). Pengukuhan digelar pada Sidang Terbuka Senat Akademik UB, Sabtu (25/06/2022) di gedung Samantha Krida, Malang, Jawa Timur. Sosok yang juga merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) ini menjadi profesor ke-30 di Fakultas Pertanian dan profesor aktif ke-167 di Universitas Brawijaya.

Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Dr. Siti Nurbaya menyampaikan novelty (kebaharuan) tentang “Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030: Inovasi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan".

Profesor Dr. Siti Nurbaya menjelaskan FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan, dengan kondisi dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi.

Skenario ini dibangun berdasarkan hasil kinerja bersama dalam melakukan koreksi kebijakan (corrective actions) sektor kehutanan selama lebih dari tujuh tahun terakhir. Hal tersebut didukung oleh hasil pencermatan mendalam atas berbagai persoalan sektor kehutanan yang telah berlangsung selama belasan hingga puluhan tahun.

“Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dirangkum dalam Rencana Operasional yang rinci, dan menjadi pijakan implementasi langkah penurunan emisi GRK, yang selanjutnya dituangkan menjadi pedoman kerja atau manual yang sistematis dalam penanganan setiap kegiatan forest and land use seperti kebakaran hutan dan lahan, deforestasi dan degradasi hutan, konservasi habitat, keanekaragaman hayati, pengelolaan gambut, dan mangrove,” kata Prof. Dr. Siti Nurbaya.

Lebih lanjut, Prof. Dr. Siti Nurbaya menyampaikan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 memberikan target pembangunan yang sangat fokus. Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 juga mendorong kinerja sektor kehutanan menuju target pembangunan yang sama, yaitu tercapainya tingkat emisi GRK sebesar minus 140 juta ton CO2e pada tahun 2030.

“Untuk...

Read More...
Presiden Jokowi: Pemerintah Serius Perbaiki Lingkungan pada Pembangunan IKN

Menteri LHK Siti Nurbaya dan Wakil Menteri LHK Alue Dohong mendampingi Presiden Jokowi meninjau pembangunan Persemaian Mentawir di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, (22/06/2022).

Peninjauan ini menyertakan para pimpinan redaksi media untuk menjelaskan komitmen pemerintah bahwa pembangunan IKN akan berjalan beriringan dengan pemulihan lingkungan.

Menurut Kepala Negara, pembangunan Persemaian Mentawir merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah dalam menata lingkungan, utamanya di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kita mau menunjukkan bahwa kita serius urusan lingkungan, itu serius. Justru kita enggak bangun di sini itu lingkungan makin rusak. Itu aja yang harus digarisbawahi," ujar Presiden saat berdiskusi dengan para pemred.

Dalam pembangunan IKN, Presiden menargetkan komposisi hutan alam nantinya sebesar 75 hingga 80 persen. Hal tersebut, kata Presiden, sesuai dengan konsep IKN sebagai kota di dalam hutan (forest city).

Presiden mengatakan bahwa lingkungan menjadi perhatian penting saat ini karena ke depan masalah lingkungan akan terus dikejar. Menurut Presiden, tidak hanya di Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah akan menunjukkan keseriusan penanganan masalah lingkungan melalui persemaian di provinsi lain di Pulau Kalimantan.

“Kita tunjukkan niat benar kita itu ya ini. Nanti kalau sudah ada 12 juta, 15 juta (bibit) baru, dan bukan di sini saja, nanti mau kita tunjukkan yang di Kalsel kayak apa, Kalteng kayak apa,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan target pemerintah untuk membangun 30 persemaian lain, seperti Persemaian Rumpin di Kabupaten Bogor. Pembangunan persemaian-persemaian tersebut rencananya akan difokuskan pada wilayah dengan industri pertambangan yang banyak sebagai upaya rehabilitasi lahan.

“Enggak, enggak yang banyak nanti di Kalimantan, Sumatra, yang banyak tambang karena saya wajibkan dari penambang sama sawit,” kata Presiden.

Persemaian Mentawir digadang akan menjadi pusat produksi bibit tanaman untuk merehabilitasi...

Read More...
Bahu-Membahu KLHK Antisipasi Karhutla

Upaya pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kemudian penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan guna mengurangi banjir dan longsor, pada dasarnya merupakan upaya bersama, aparat dan masyarakat. Peran dan kinerja Penyuluh Kehutanan di tingkat tapak sangat penting untuk memberikan edukasi dan mengajak para kelompok masyarakat berpartisipasi dalam upaya tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya pada saat Apel Siaga Penyuluh Kehutanan di Plaza Ir. Soedjono Suryo, Manggala Wanabakti, Jakarta (15/6/2022).

“Apel Siaga Penyuluh Kehutanan ini merupakan wujud nyata Penyuluh Kehutanan untuk antisipasi, kesiapsiagaan dan kontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan fungsi hutan serta tanggap terhadap perubahan iklim. Dan sekaligus dalam upaya kita membangun soliditas, memperkuat in-group feeling dalam jajaran KLHK,” ungkap Menteri Siti di hadapan ratusan penyuluh kehutanan.

Lebih lanjut, Menteri Siti dalam kesempatan Apel Siaga ini, mengajak seluruh Penyuluh Kehutanan dan instansi terkait, bahu membahu memberikan kontribusi pemikiran ataupun kegiatan nyata di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi dan siap siaga terhadap ancaman bencana karhutla, banjir serta tanah longsor.

“Mari terus kita lakukan konsolidasi kegiatan Penyuluhan Kehutanan dengan berbagai elemen di masyarakat dan instansi terkait, tingkatkan terus peran dan upaya memotivasi dan memberdayakan masyarakat,” pinta Menteri Siti.

Saat ini tercatat Jumlah Penyuluh Kehutanan adalah sebanyak 9.345 orang. Jumlah tersebut terdiri dari Penyuluh Kehutanan PNS sebanyak 2.804 orang, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) sebanyak 5.781 orang yang tersebar di seluruh Indonesia, serta Penyuluh Kehutanan Swasta sebanyak 654 orang.

Setiap tahunnya, Kementerian LHK terus melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan. Pada masa pandemi Covid-19, peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan PNS dilakukan secara virtual...

Read More...
Pembibitan Rumpin dan Agenda Mangrove Contoh Konkret Pemulihan Lingkungan

Presiden Joko Widodo meneguhkan komitmen terhadap perubahan iklim dan pemulihan lingkungan, melalui aksi yang jelas, konkret dan dapat dilihat atau dikalkulasi.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat meresmikan Persemaian Rumpin, sekaligus meluncurkan Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) serta World Mangrove Center di Teluk Balikpapan, yang digelar di Rumpin, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat (10/6/2022).

Dalam tiga tahun kedepan, Pemerintah menargetkan akan ada 30 pusat persemaian dengan kapasitas produksi 10-12 juta bibit per tahun. Dengan begitu, dalam setahun dapat menghasilkan kurang lebih 360 juta bibit atau benih siap tanam yang berkualitas.

"Kalau benih atau bibitnya ada, mau tidak mau barang (bibit/benih) ini harus kita tanam. Jadi bukan berapa hektar yang akan kita kerjakan, tapi berapa produksi bibit yang dapat kita hasilkan," katanya.

Presiden Jokowi menyampaikan bibit tersebut akan ditanam di lahan-lahan kritis, di kabupaten atau provinsi yang rawan longsor, di Daerah Aliran Sungai terutama di hulunya. Proses ini pun sudah dimulai, dengan didistribusikannya bibit ke kabupaten/kota untuk mengembalikan fungsi lahan kritis.

"Inilah proses merehabilitasi lingkungan kita, memperbaiki lingkungan kita dengan sebuah aksi yang jelas, konkret dan bisa dihitung," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan terimakasih kepada Bank Dunia, Pemerintah Jerman, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia atas perannya dalam mendukung pemulihan lingkungan. Sebagaimana diketahui, pembangunan Persemaian Rumpin merupakan kerja sama antara KLHK, Kementerian PUPR, dan April Grup. Kerja sama tersebut menghasilkan sebuah persemaian dengan manajemen yang tertata dan mampu memproduksi bibit berkualitas yang siap dikirim ke daerah-daerah yang membutuhkan.

"Sekali lagi, ini akan ada 30 persemaian seperti ini, tahun ini kita perkirakan akan jadi lagi 8, tahun depan tambah lagi, artinya step-step menuju ke perbaikan lingkungan itu konkret dan bisa dilihat," ungkap...

Read More...
Presiden Jokowi: Jangan Ada Tanah Telantar, Tanami Tanaman Pangan

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kepada jajarannya agar tidak membiarkan ada lahan perhutanan sosial yang telantar dan tidak produktif.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri acara syukuran hasil bumi Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial yang digelar di Lapangan Omah Tani, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (08/06/2022).

“Jangan sampai kita biarkan ada lahan yang telantar, ada lahan yang tidak produktif, benar? Ada lahan yang tidak digunakan apa-apa dibiarkan, enggak boleh. Semuanya harus produktif. Nanti itu urusannya Bu Menteri Kehutanan. Ada lahan misalnya HGU sudah lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun tidak diapa-apain, itu nanti urusannya Bu Menteri LHK plus Pak Menteri BPN,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, lahan perhutanan sosial memiliki peranan penting dalam rangka membuka usaha bagi para petani dan rakyat. Untuk itu, Presiden meminta kepada jajarannya, dalam hal ini Menteri BUMN dan Gubernur Jawa Tengah, untuk memberikan pendampingan baik terkait manajemen maupun sarana dan prasarana.

“Saya juga minta agar para petani perhutanan sosial ini juga diperhatikan sarana dan prasarananya betul? Setuju mboten? Nggih? Sekarang kembali ke Bu Siti karena yang memberikan SK itu Bu Siti. Saya minta juga agar ada percepatan dalam rangka redistribusi lahan maupun juga SK-nya. Nggih setuju nggih? Bu Siti mohon didengarkan beliau-beliau ini,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menjelaskan mengenai situasi dunia yang sulit karena pandemi COVID-19, ditambah perang Ukraina, hingga banyak negara mengalami kekurangan pangan. Untuk itu, Presiden mengajak para petani dan masyarakat untuk mengambil peluang dan memanfaatkan lahan yang mereka kelola dengan menanam tanaman pangan pokok seperti padi, jagung, porang, hingga sorgum.

“Saya mengajak kita semuanya untuk menanam tanaman-tanaman yang menghasilkan bahan pangan pokok. Saudara-Saudara bisa ditanami, silakan tanami padi silakan, benar. Mau ditanami apa lagi yang pangan? Jagung? Silakan. Harga jagung...

Read More...
 
Powered by