Friday, October 19, 2018

Paparan Lengkap Menteri LHK "POLITIK LINGKUNGAN DAN PERHUTANAN SOSIAL" pada Peringatan Hari Bumi 2018


SAMBUTAN PEMBUKAAN DIALOG NASIONAL
“POLITIK LINGKUNGAN DAN PERHUTANAN SOSIAL”
DALAM RANGKA PERAYAAN HARI BUMI
Aula Kantor Gubernur Sumatera Utara

Medan, April 2018

Yth.  Gubernur Sumatera Utara atau yang mewakili beserta jajarannya,
Yth.  Walikota Medan atau yang mewakili beserta jajarannya,
Yth.  Dewan Nasional WALHI,
Yth.  Direktur Eksekutif Nasional WALHI,


Bapak/Ibu/Hadirin sekalian,

Assalamu’alaikum Wr.Wb,
Selamat Pagi
Oom swasti astu, Shaloom,
Salam Sejahtera bagi kita semua

  1. Alhamdulillahirobbil ‘alamin puji syukur kita persembahkan ke hadirat Allah SWT, pagi ini kita bersama-sama dalam acara Dialog Nasional “Politik Lingkungan dan Perhutanan Sosial” dalam rangka Perayaan Hari Bumi, tanggal 22 April; yang telah diawali sejak tahun 1970, serta diperingati secara internasional, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap  bumi. Manusia, tidak punya pilihan lain selain menjaga bumi ini, karena bumilah satu-satunya tempat kita hidup. We don’t have plan B, because there is NO  planet B !
  2. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas nama pemerintah kepada WALHI dan segenap aktivis lingkungan di Indonesia atas prakarsa kegiatan ini. Penghargaan yang sangat pantas diberikan kepada WALHI sebagai lembaga non pemerintah yang konsisten dan memiliki perjalanan sangat panjang dalam perjuangan lingkungan di Indonesia; dengan beragam situasi dan kondisi serta ritme kerja pemerintah dan kondisi sosial masyarakat yang bervariasi pula dari wilayah ke wilayah lain, juga dari periode ke periode rezim pemerintahan yang berbeda.
  3. Saya gembira dengan menguatnya tema “politik lingkungan” yang diangkat kali ini, karena tentang subyek lingkungan sebagai subyek politik  atau sebagai subyek teknis telah menjadi pembahasan yang cukup lama ketika saya masih berada dalam lingkup tugas politik dan pemerintahan. Ketika itu dan saya kira sampai dengan dua tahun terakhir ini, kalau  kita bicara lingkungan kira-kira kita seperti hanya pada koridor teknis, atau kira-kira gambarannya bahwa lingkungan itu identik dengan pencemaran, dan terkait dengan uji laboratorium dan hal-hal teknis. Dan pembahasan belum bisa sampai tuntas. Dan masalah lingkungan terus mengemuka sebagai masalah yang cukup kritis, seperti soal pencemaran limbah, logam berat sampah, dll.
  4. Konsep politik lingkungan era Presiden Jokowi dirintis dalam penyatuan dua kementerian penting dengan spektrum urusan yang sangat luas yaitu lingkungan dan kehutanan. Peristiwa kebakaran hutan menahun secara terus menerus dan puncaknya pada tahun 2015 mendorong sangat keras segala usaha, segala pikiran dan daya upaya yang sekaligus kondisi itu menuntun pada perubahan besar paradigma penanganan lingkungan dan kehutanan yang harus dalam satu kesatuan  kerangka kerja, sebagaimana maksud arah politik lingkungan kabinet ini. Kebakaran hutan, pencemaran asap, dan tata kelola gambut, konsesi kawasan hutan negara, konsep keadilan dan akses kelola hutan menjadi subyek penting persoalan tata kelola hutan dan lingkungan.
  5. Yang terjadi saat ini bahwa issue lingkungan dan hutan telah menjadi  subyek politik dan menurut saya,  kondisi memberikan signal yang positif bagi upaya kita ke depan untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sumberdaya alam yang dikelola secara sustainable dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Ketika lingkungan (dan hutan) telah menjadi subyek politik, maka disitulah kita saksikan dan pahami bahwa ada interaksi politik yang salah di waktu yang lalu dalam proses menangani lingkungan. Interaksi politik, merupakan hal yang sangat penting untuk pembangunan apa saja, termasuk pembangunan bidang lingkungan (dan kehutanan). Pada era pemerintahan Presiden Jokowi inilah, interaksi politik bidang lingkungan terbuka lebar dan sangat luas. Kita semua bergembira untuk itu. Kegembiraan ini sekaligus diiringi dengan harapan yang besar bahwa pada berbagai situasi yang ada, yang masalahnya sudah sangat-sangat lama, tahunan, belasan tahun dan bahkan puluhan tahun, yang cukup kritis menyangkut lingkungan, saat ini sedang kita upayakan bersama penyelesaiannya. Kita mengatasinya bersama-sama dalam pola kerja sinergis multistakeholders. Secara konseptual, prinsip dalam multistakeholders approach, bahwa everyone is stakeholder in resources. Negotiation between stakeholders results in better decision. Ia juga merupakan  a framework for negotiation dan  forum for discussion  serta yang paling penting Involving people in management. Tipe stakeholders dapat diidentifikasi, meliputi: yang memiliki atau membutuhkan akses kepada resources; yang kena pengaruh dari penggunaan resources oleh yang lain dan yang mau mempengaruhi keputusan yang lain atas kepentingan keilmuan, etik atau alasan lain.
  6. Gambaran ini memberikan keyakinan pada saya bahwa dalam interaksi politik sebagai bobot politik lingkungan dalam penanganan lingkungan dan kehutanan, saatnyalah kini dapat berlangsung dalam proses gerakan nasional, dengan dorongan utama  prakarsa masyarakat   dan fasilitasi pemerintah secara proporsional. Saya  mendorong konsep kerja gerakan nasional, bukan hanya karena secara teori bahwa penanganan lingkungan akan efektif atas dukungan keberadaan norma, standar dan kebijakan fiskal, serta public campaign dan involvement, tetapi juga karena dalam tiga tahun ini saya terus menerus mengikuti dengan sangat hati-hati langkah-langkah dan dinamika dalam masyarakat yang menunjukan trend yang semakin intens dan semakin berkualitas.
  7. Sekali lagi, saya meyakini bahwa dalam hal tata kelola  lingkungan dan sumberdaya alam, maka interaksi multistakeholders dan dinamika gerakan kemasyarakatan merupakan faktor penting, Sebagai contoh, pada uji coba Tiga Bulan Bersih Sampah  mulai 21 Januari hingga 21 April, dalam catatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Ibu  Rosa Vivien, bahwa tercatat tidak kurang dari 4.613 aksi yang melibatkan 827.991 orang terlibat langsung aksi bersih sampah serta sosialisasi kepada tidak kurang dari 9 juta orang di seluruh Indonesia, pada 157 kabupaten dan kota. Terima kasih kepada kota Padang, Kabupaten Barito Kuala, Kota Surabaya, Kota Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara serta Jakarta Pusat dan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Tabalong yang hingga tanggal 21 April 2018 ini mencatat peserta yang terlibat pada jumlah yang banyak. Sampah yang dikelola selama TBBS tercatat 4.951 ton. KLHK akan memperpanjang agenda TBBS hingga bulan Agustus yang akan datang dan pada bulan Agustus akan dinilai bersama-sama dengan penilaian untuk Adipura yang saat ini, juga sedang terus ditingkatkan tata caranya dengan peran serta masyarakat.
  8. Selama Tiga Bulan Bersih Sampah, terlihat bahwa penanganan sampah dilakukan lebih dari 50% dari timbulan sampah oleh daerah, yang menunjukkan adanya upaya yang lebih baik. Evaluasi terhadap penanganan sampah oleh Pemda seraya penilaian terhadap Adipura, sebagai instrumen pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dalam kebersihan dan lingkungan (dari persampahan) perlu terus dilakukan agar penanganan sampah betul-betul sudah bisa dirasakan secara nyata dan baik pada tahun 2018 dan 2019 ini. Kita sedang mempertimbangkan untuk penilaiannya juga dalam kaitan dengan langkah-langkah Pemda sebagaimana yang diwajibkan oleh UU dan PP menyangkut tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pembuangan akhir sampah.  Tempat pembuangan sampah sementara ada diantaranya bisa juga hadir secara liar ini yang menjadi perhatian kita sekarang dan harus ditertibkan serta harus dihilangkan. Sangat jelas bahwa langkah penanganan sampah harus oleh Pemerintah/Pemda dan oleh masyarakat secara simultan, bersama-sama. Ada kewajiban bersama. Begitupun sudah harus dengan langkah-langkah penegakan hukum atau law enforcement. Sebab masalah sampah telah menjadi concern masyakat luas, terutama berkaitan dengan sampah plastik.
  9. Kini sudah saatnya pula untuk mulai dirintis pentingnya kepemimpinan sejak dini di masyarakat dalam concern lingkungan. Saya mengajak upaya atau langkah untuk perintisan tersebut. Dan mari kita jadikan agenda bersama aktivis didukung pemerintah untuk environmental leaders bagi anak dan remaja.  Kita perlu mempersiapkan anak dan remaja sadar lingkungan, pelopor lingkungan dan driver cinta lingkungan. Beberapa rintisan di daerah ada seperti dikota Surabaya, Bandung, Makassar dll. Dan akan bisa menjadi pola yang baik. Beberapa agenda sadar lingkungan di sekolah seperti Adiwiyata sudah ada dan di era sekarang saya percaya perlu dilakukan penyelarasan-penyelarasan dengan remaja era kini. Begitupun, perintisan environmental leader tidak hanya  atau harus melalui jalur resmi sekolah, OSIS atau ekstrakurikuler, tetapi juga dapat berkembang dalam kehidupan anak-anak dan remaja di keseharian.
  10. Pada sisi yang lain, lingkungan hutan menyimpan persoalan yang cukup serius dan sebagian dari persoalan itu kita bahas bersama dan dicoba selesaikan bersama. Permasalahan yang sudah begitu lama dan pada pemerintahan era Presiden Jokowi ini mulai dilakukan corrective measures atas kebijakan kehutanan. Dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan saat ini pada era pemerintahan Presiden Jokowi telah mengalami perubahan cukup prinsip dengan dilakukannya re-orientasi tata kelola hutan, yaitu dari konsep timber management atau penebangan/industri kayu dengan HPH-HTI kemudian  menjadi (landscape) forest management dan menjadi social/community forest. Disisi lain, dalam proses industri kehutanan yang ada sekarang, juga ditekankan aturan untuk melaksanakan operasi yang menjamin kelestarian produksi hutan, mengusahakan pemanfaatan tenaga kerja secara maksimal dan dengan cara mendirikan industri dan menghindarkan pemborosan; menciptakan kesempatan kerja yang maksimal bagi rakyat Indonesia seraya mempersiapkan masyarakat menjadi  pelaku usaha sektor kehutanan.
  11. Kawasan hutan Indonesia saat ini tercatat seluas 125,9 juta Ha yang dibagi kedalam 3 fungsi kawasan hutan yaitu fungsi konservasi (KSA/KPA) seluas 27.430.152 Ha atau 21,78 %, fungsi lindung (HL) seluas 29.661.315 Ha atau 23,56 %, fungsi produksi (HP/HPT/HPK) seluas 68.831.007 Ha atau 54,66 %.  Luas 125 juta Ha ini ber-evolusi dari periode jauh sebelum tahun 1999 yang dikenal dengan sistem register hingga Tata Guna Hutan Kesepkatan (TGHK), yang saat itu luasnya masih 147 juta Ha dan seterusnya ke era paduserasi TGHK dan RTRW diantara tahun 1999 hingga 2009 yang luasnya menjadi 134,5 juta Ha hingga saat ini  menjadi 125,9 juta Ha. 
  12. Gambaran data pada Tabel menunjukkan trend kebijakan alokasi hutan dari periode ke periode. Dari  era hutan register hingga era TGHK dan saat ini telah dilepaskan hutan seluas 22 juta Ha. Kebijakan terhadap Hutan Konservasi  (HK) cenderung positif, karena setiap perubahan luas hutan diorientasikan untuk tetap menjaga Hutan Konservasi, tetapi indikasinya ada sistuasi  yang menurun dan dapat mengancam kawasan Hutan Konservasi. Kebijakan terhadap Hutan Lindung (HL) perlu diwaspadai karena cenderung luas Hutan Lindung menurun sejajar dengan penurunan luas kawasan  hutan. Kebijakan terhadap Hutan Produksi Terbatas (HPT) tampak dikoreksi setelah menurun pada rezim kebijakan berikutnya dinaikkan, dengan membatasi alokasi dan meningkatkan luas Hutan Produksi Terbatas. Kebijakan Hutan Produksi Tetap (HP), perlu diwaspadai karena cenderung menurun secara signifikan. Pada setiap perubahan (turunnya) total luas hutan 1% , maka perubahan pada luasan kawasan hutan produksi seluas 2,58%. Hutan Produksi dialokasikan untuk Izin Hutan dari Hutan Alam (HPH) dan Izin Hutan Tanaman Industri (HTI). Kebijakan terhadap Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) ini yang paling harus diwaspadai karena mengalihkan hutan menjadi kawasan bagi penggunaan terutama kebun. Ada kecenderungan mengalihkan hutan untuk menjadi kebun.
  13. Kebijakan ini yang kemudian dikoreksi di era pemerintahan Presiden Jokowi. Pada Tabel tampak bahwa areal yang diberikan izin pada kebijakan panjang masa lalu masih berorientasi untuk perijinan swasta.  Data menunjukkan bahwa kawasan hutan negara yang diberikan hak/izin pengelolaan seluas 42.253.234 Ha. Dari luasan tersebut, akses yang diberikan untuk masyarakat hanya sekitar 4,14% dan sisanya 95,76% luas Kawasan hutan dikelola oleh pihak swasta/korporasi.

    Tabel  Ketimpangan lahan dan akses sektor kehutanan sebelum tahun 2018
  14. Salah satu tantangannya ialah masih banyak masyarakat miskin yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Sebanyak 70% masyarakat menggantungkan hidupnya pada SDA hutan di 35.000 desa di seluruh Indonesia dan sebanyak 10,2 juta orang diantaranya termasuk dalam kategori miskin dan tidak memiliki aspek legal terhadap sumberdaya hutan. Untuk itu, sumberdaya alam yang dimiliki harus mampu menjawab dan mengatasi kemiskinan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah menetapkan program perhutanan sosial, program pengelolaan hutan negara yang melibatkan masyarakat. Pentingnya program perhutanan sosial yang berdampak pada kesejahteraan petani hutan ini kemudian menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintahan Jokowi-JK. Program perhutanan sosial menjadi satu kesatuan dengan program prioritas reforma agraria yang tertuang dalam Nawa Cita. Target program tersebut akan dicapai melalui dua skema yaitu legislasi dan redistribusi lahan seluas 9 juta Ha (Reforma Agraria); serta melalui pelaksanaan program perhutanan sosial seluas 12,7 juta Ha

  15. Program perhutanan sosial dilakukan melalui alokasi sumberdaya hutan yang dikuasai negara pada kawasan hutan seluas 12.7 juta Ha kepada masyarakat untuk dikelola dengan sebaik baiknya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial serta Nomor P.39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Program perhutanan sosial pada hakikatnya meningkatkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat melalui skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan.

  16. Perhutanan Sosial memberikan akses legal kepada masyarakat selama 35 tahun dan dikelola oleh kelompok tani hutan. Negara hadir dalam bentuk pendampingan untuk kemajuan KTH melalui pembentukan kelembagaan, tata kelola hutan dan tata kelola usaha. Bantuan program pemerintah seperti infrastruktur, CSR (Sarana Produksi) maupun akses permodalan melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat)/ Syariah dimaksudkan untuk peningkatan produktivitas hutan dan nilai tambah produk, sehingga pada akhirnya KTH dapat bermetamorfosis menjadi Kelompok Usaha perhutanan Sosial (KUPS). Program ini diharapkan dapat memperkecil ketimpangan pengusaha hutan antara korporasi dan masyarakat. Program ini juga diharapkan juga dapat menumbuhkan pemerataan ekonomi di desa-desa yang berada di dan sekitar kawasan hutan, mengurangi konflik tenurial sekaligus pemulihan kawasan yang telah terdegradasi. Hingga 4 April 2018, capaian target Perhutanan Sosial mencapai 1.518.328,04 Ha atas 4.330 unit SK izin/hak yang dikelola oleh ± 313.270 KK.  Untuk dapat mencapai target-target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan termasuk dalam percepatan program perhutanan sosial, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan dari organisasi sosial dan kemasyarakatan justru menjadi energi utama dalam pengelolaan lingkungan hidup.

  17. Agar target Perhutanan Sosial dapat tercapai maka ada dua strategi yang ditempuh, yaitu:
    -    Pemberian Akses Kelola Program Perhutanan Sosial, dan
    -    Peningkatan Kapasitas Usaha Pogram Perhutanan Sosial.

    Peningkatan kapasitas kelembagaan maupun individu sangat diperlukan, untuk itu KLHK telah menyusun strategi melalui program pendampingan, baik melalui penguatan kapasitas kelembagaan (institutional capacity building) dan pelatihan (transfer of knowledge, skill and technology). Peningkatan kapasitas kelembagaan diberikan dalam upaya peningkatan kemampuan dalam penyusunan RKU/RKT dan fasilitasi pembentukan lembaga usaha masyarakat. Sedangkan kegiatan pelatihan adalah pelatihan kelola kawasan dan  pelatihan kewirausahaan melalui 3 kelola yaitu kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha.

  18. Dengan demikian diharapkan agar masyarakat mampu mengorganisasikan dirinya maupun kelompoknya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, pemodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
  19. Hutan Indonesia adalah rahmat Allah SWT yang seharusnya juga dinikmati oleh masyarakat sekitar hutan. Pelaksaaan program Perhutanan Sosial ini menunjukkan komitmen dan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan tidak saja untuk mencapai Nawa Cita tetapi juga untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030.
  20. Kita  hayati HARI BUMI tahun 2018 ini, selamat beraktivitas dalam upaya menjaga bumi, terima kasih kepada WALHI atas prakarsa kegiatan ini. Terima kasih telah secara konsisten mengajak dan menjaga untuk konsistensi semua stakeholders untuk kepeduliaan dan kesadaran untuk terus menjaga bumi dan menjadikan bumi tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi kita, dan anak cucu buyut kita kelak.
  21. Saya juga ingin menyampaikan selamat kepada kota Medan yang telah mencanangkan menjadi Zero Waste City. Sampah menjadi atensi semua pihak, juga internasional; dan untuk hari lingkungan tanggal 5 Juni  2018  telah ditetapkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP) tema tentang sampah, yaitu “Beat Plastic Pollution, If You Cant Reuse It, Refuse It”. Semangat dari kota Medan ini sangat positif untuk semua elemen masyarakat juga bersama-sama pemerintah bekerja untuk kota Medan menjadi kota yang bersih; kota terbesar di Sumatera serta padat penduduk bisa menjadi kota Medan bersih dari sampah pada 2020 dan seterusnya. Tentu saja langkah yang perlu kita lakukan secara bertahap, sistematis dan dengan strategi. Menteri LHK  telah menetapkan Permen LHK tentang Pedoman Penyusunan Jakstra Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada tanggal 21 April 2018 kemarin Nomor: P.10/MenLHK/Setjen/PLB.0/4/2018. Dengan demikian saya berharap Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan terdepan dalam penyelesaian Jakstrada ini, sebagai langkah awalnya. Jangan lupa instrumen dialogis masyarakat dengan pemerintah, society dan birokrasi bahu membahu memajukan kota Medan yang kita cintai bersama. Kita tahu persis bahwa peran aktivis sangat penting pada beberapa aspek : peran menjembatani dan menyuarakan aspirasi masyarakat kepada otoritas negara/pemerintahan; peran fasilitasi  pemahaman, pengetahuan dan edukasi publik; peran advis kebijakan dengan kekuatan informasi, metode, pegalaman empirik dan konsistensi.  Itulah yang saya pahami dan itu juga yang saya tahu tentang WALHI dimana saya sudah  kerja bersama WALHI  , Bu Hanny sejak saya masih pada jabatan Sekjen Depdagri  di akhir 2000an. Begitupun sebelumnya ketika saya masih bertugas sebagai Planner bekerja bersama aktivis-aktivis WATALA  di tahun 1990-an.
  22. Pada kesempatan yang baik ini, kembali saya mengajak WALHI dan aktivis lingkungan hidup lainnya serta generasi muda untuk terlibat dalam corrective action yang tengah dilakukan pemerintah, seperti corrective actions yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi  pada sektor LHK,  terhadap: (1) Ketimpangan penguasaaan ruang/sumber daya alam yang telah berlangsung lama;  (2) Pemulihan kualitas lingkungan (darat, air, udara, laut dan pesisir) dari perusakan dan pencemaran  (3) Gerakan Zero Waste (4) Mencari model ekonomi hijau yang dapat mengantarkan pada Keadilan, Kesejahteraan, Kelestarian serta pemulihan lingkungan hidup untuk kepentingan antar generasi.
  23. Demikian pula, mari bersama-sama kita hadapi tantangan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang sedang kita hadapi saat ini  dengan penuh Optimisme. Pasti ada jalan penyelesaian. Mari kita bangun bersama OPTIMISME HIJAU Menyongsong 1 Abad Indonesia di tahun 2045. Dimana saat itu menurut Presiden Joko Widodo sebagai tahun keemasan Indonesia karena Indonesia diproyeksikan menjadi negara terbesar ke 4 di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Penduduk Indonesia pada tahun 2045 berjumlah sekitar 321 juta jiwa dan mayoritas (63.1%) tinggal di wilayah perkotaan.  Kita songsong Indonesia 2045 dengan aktualisasi corrective measures dan actions yang telah didorong oleh Bapak Presiden. Saya mengajak WALHI bersama KLHK mempelopori langkah-langkah yang nyata untuk ini. Kita semua tahu sungguh tidak mudah, tapi dengan hand-in-hand dan bergandeng bahu kita berupaya yang baik bagi bangsa ini. WALHI tidak hanya sebagai Friend of Earth, tapi juga sebagai Friend for Progress.
  24. Saya percaya bahwa  gerakan bersama  seluruh elemen bangsa seperi telah saya kemukakan  dalam perspektif lingkungan hidup, merupakan jalan atau cara dalam upaya membangun gerakan lingkungan hidup yang effective dan massive dan  sekaligus dapat menjadi contoh internasional sebagai suatu gerakan masyarakat dari penduduk negara kepulauan terbesar di dunia, yang tak ada pembandingnya.  Mungkin perlu dipertimbangkan juga oleh WALHI  dan para aktivis untuk melihat kembali langkah  historik misalnya model pendidikan Paralegal dan Green Student Movement , untuk kita aktualisasikan dalam pola yang sesuai kondisi masyarakat saat ini. Sungguh masih sangat pekerjaan yang perlu kita selesaikan bersama. Let us do our best for our Country, for the earth. Selamat Hari Bumi 2018.
  25. Akhirnya,Terima kasih sekali lagi kepada WALHI dan semua pihak dan seluruh elemen bangsa Indonesia yang telah memberikan perhatian dalam upaya-upaya penyelamatan bumi. Mari terus bersama kita bekerja dengan aksi nyata memelihara bumi kita. Semoga niat baik, upaya dan kerja keras ini mendapatkan ridho Allah SWT.

    Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
    Om Santi-Santi Om


    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    Dr. Ir. Siti Nurbaya, MSc.
 






 
 
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Pesantren Sukahideng Menjadi Basis Kader Lingkungan

KLHK dan Pondok Pesantren (Pontren) Sukahideng Tasikmalaya, akan bersama-sama membangun pendidikan lingkungan di lingkungan pondok pesantren dalam bentuk ekopontren. Program ini merupakan pendidikan Islam yang memberikan penekanan perhatian pada kelestarian lingkungan.

Selain itu, KLHK juga telah memberikan pelatihan kader lingkungan terhadap 50 santri berupa keterampilan pengelolaan sampah. Diantaranya meliputi keterampilan 3R dalam pengelolaan sampah, yaitu mengurangi sampah (reduce), memakai kembali (reuse), dan melakukan daur ulang (recycle).

"Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kepala Sekolah dan Pimpinan Pontren Sukahideng atas kesediaan untuk memulai, membangun, dan menerapkan pola hidup bersih dan ramah lingkungan di dalam lingkungan pondok pesantren," kata Menteri LHK Siti Nurbaya, saat berdialog dengan para santri dan pengurus Pontren Sukahideng, di Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya (13/10/2018).

Melalui ekopontren, menurut Menteri Siti, setidaknya ada tiga tujuan yang ingin dicapai. Pertama, meningkatkan kesadaran bahwa ajaran Islam menjadi pedoman penting dalam perilaku ramah lingkungan, dan penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, sosialisasi materi lingkungan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Ketiga, memberdayakan komunitas pondok pesantren untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan aktivitas yang mempunyai nilai tambah ekonomi, sosial, dan ekologi.

"Setelah pelatihan, kita harapkan pondok pesantren ini secara bertahap menjadi penggerak dalam penerapan perilaku ramah lingkungan. Kita jadikan Pontren Sukahideng ini menjadi pontren percontohan di Jawa Barat," ujar Menteri...

Read More...
Perhutanan Sosial Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa negara hadir di tengah masyarakat, diantaranya melalui Perhutanan Sosial yang merupakan bukti hutan itu untuk kesejahteraan rakyat. Seperti yang selalu ditegaskan oleh Presiden RI Joko Widodo, bahwa hutan kita untuk kehidupan masyarakat kita, dan dimanfaatkan secara benar dan lestari.

"Mari wariskan hal baik bagi generasi mendatang. Kata lestari artinya kita harus menjaga alam lingkungan karena kita meminjam dari generasi yang akan datang. Jadi, alam yang kita wariskan harus paling tidak seperti sekarang, bahkan lebih baik," ujar Menteri Siti.

Dalam Dialog Nasional Indonesia Maju edisi ke 27 bertema "Meningkatkan Kelola Masyarakat Terhadap Kawasan Hutan Melalui Skema Perhutanan Sosial", Sabtu (13/10/2018) di Tasikmalaya, Menteri Siti kembali mengatakan bahwa hutan sosial tidak hanya bicara soal akses masyarakat kepada hutan. Hutan sosial juga mencakup kesempatan berusaha secara utuh untuk membuat masyarakat mempunyai penghasilan.

Pemerintah juga terus melakukan upaya pemerataan ekonomi melalui tiga hal. Yang pertama yaitu akses untuk lahan berusaha, selanjutnya fasilitasi berupa modal dan kesempatan usaha, serta pelatihan manajemen bisnisnya.

"Bapak Presiden menginginkan rakyat juga mampu dan memiliki manajemen bisnis konglomerat yang rapih. Semua kelompok umat bekerjasama. Manfaatkan program ini untuk kemajuan bersama," ujar Menteri Siti.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil yang menyatakan bahwa suksesnya sebuah program perlu keterlibatan setidaknya empat unsur yaitu Pemerintah (Political Power), Bisnis (Capital Power), Masyarakat (Social Power),...

Read More...
Indonesia dan Finlandia Perkuat Kerjasama Lingkungan Hidup

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menerima kunjungan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pembangunan Finlandia, Anne Mari Virolainen, Selasa (9/10) di Jakarta.

Pertemuan ini semakin memperkuat harmonisasi hubungan kerjasama antara kedua negara, yang sebelumnya telah terangkum dalam bentuk Memorandum of Undertanding (MOU), Joint Working Group (JWG), serta berbagai seminar dan pertukaran ahli. Khususnya terkait waste to energy dan pengelolaan sampah

''Pada 2017, telah ditandatangani MOU on Forestry and Natural Resources Management yang mencakup diantaranya bioeconomy dan circular economy pada unit pengelolaan hutan di daerah, bioenergy, sustainable forest management, wood based industry, dan waste to energy,'' jelas Menteri Siti Nurbaya.

Salah satu kolaborasi Indonesia-Finlandia dapat dilihat pada pelaksanaan circular economy yang sudah berjalan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Menteri Anne-Mari Virolainen mengucapkan terimakasih pada Kementerian LHK atas kesempatan yang diberikan dalam kerja sama di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

"Kita sudah bekerjasama bertahun-tahun, dan saya harap ini akan terus berlanjut, khususnya dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, circular economy, dan waste to energy," kata Menteri Anne.

Untuk pengelolaan sampah secara nasional, Indonesia mempunyai strategi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan dengan tahapan pembatasan sampah, pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang.

Sedangkan penanganan sampah dijalankan dengan tahapan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, sampai pemrosesan akhir. Read More...

UNRI Raih Penghargaan Terbaik Pengumpul Xylarium Nomor 1 Dunia

YOGYAKARTA--Indonesia kini menjadi pemilik Xylarium atau perpustakaan kayu nomor satu di dunia. Xylarium Bogoriense, yang dikelola Pusat Litbang Hasil Hutan, Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), meraih prediket tersebut setelah berhasil mengumpulkan sekitar 192.395 spesimen kayu dari seluruh Indonesia.

Bersamaan dengan gelar Festival KPH Nasional di kawasan Hutan Pinus Mangunan, Dlingo, Bantul, Yogayakarta Jumat (28/9/2018), yang dihadiri Presiden Joko Widodo, diserahkan penghargaan kepada pengumpul Xylarium.

Penghargaan terbaik diberikan pada Universitas Riau. Selanjutnya pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, dan Dirut Perum Perhutani.

Xylarium Bogoriense merupakan perpustakaan kayu (rujukan pendataan dan pemetaan jenis-jenis kayu) yang saat ini dimiliki Indonesia dan terus dikembangkan oleh Kementerian LHK dan telah diakui oleh International Association of Wood Anatomist (IAWA) sebagai Xylarium Nomor 1 Dunia, dengan koleksi spesimen kayu sebanyak 192.395.

Sebagai pembanding Xylarium Belanda 125.000 spesimen, USA 105.000 spesimen, dan Belgia 69.000 spesimen.  

Upaya menuju koleksi Xylarium Nomor 1 di dunia merupakan langkah sinergi para pihak yaitu Kemenristekdikti, Perguruan Tinggi, LIPI, pelaku usaha dan industri perkayuan, Pemerintah Provinsi.

''Sinergi yang dikonsolidasikan hari ini diharapkan akan membangun kapasitas seluruh stakeholders agar semakin siap dalam berbenah diri, membuka diri, dan berani maju sebagai eksekutor kelestarian hutan Indonesia, sekaligus memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya.

Dalam...

Read More...
Langkah Koreksi Presiden Jokowi yang Mulai Dinikmati

Presiden Joko Widodo bercerita, empat tahun lalu, saat baru menjabat sebagai Presiden Indonesia, ia sedih melihat masyarakat sekitar hutan justru terabaikan kesejahteraannya. Langkah koreksipun dilakukan secara menyeluruh.

Salah satunya, Presiden memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan (LHK) membangun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan rakyat diberi akses legal ikut mengelola hutan secara lestari melalui Perhutanan Sosial.

''KPH dapat mendorong masyarakat memanfaatkan hutan secara tepat dan lestari. Contohnya saja ulat sutera, hanya ada di beberapa titik seperti di Gorontalo, Maros. Padahal itu bisa ribuan titik yang dikembangkan,'' kata Presiden Jokowi saat menghadiri Festival KPH di kawasan Hutan Pinus Mangunan, Dlingo, Bantul, Yogyakarta Jumat (28/9/2018).

Kini kolaborasi antara KPH, masyarakat dunia usaha, dan ilmu pengetahuan, telah mulai dinikmati. Ratusan ribu lapangan kerja terbuka, dan masyarakat sekitar hutan diyakini akan kian sejahtera seiring dengan berbagai langkah koreksi tata kelola hutan yang terus berjalan. Khususnya dari program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

''Hutan harus bisa mensejahterakan rakyat, dan masyarakat desa hutan harus lebih makmur, bukan sebaliknya,'' tegas Presiden Jokowi di hadapan ribuan rakyat yang hadir.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan, tidak kurang dari 151.400 orang saat ini dapat terserap dengan pola padat karya kehutanan dalam setahun. Jumlah ini akan semakin meningkat seiring dengan arahan Presiden Jokowi untuk menaikkan 10 kali lipat luasan rehabilitasi lahan dibandingkan rata-rata dalam setahun.

Rakyat juga kini dapat melakukan tebang...

Read More...
Parlemen Norwegia Apresiasi Langkah Koreksi Pengelolaan Hutan Indonesia

Langkah koreksi pengelolaan hutan Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, mendapat apresiasi dari delegasi Parlemen Norwegia. Melalui program Perhutanan Sosial, Indonesia disebut kini sangat ambisius mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan serius mengurangi deforestasi.

15 anggota parlemen Norwegia bahkan secara khusus melihat langsung praktik pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC), serta implementasi di bidang kehutanan dan land based sector (termasuk peatland) dengan mengunjungi Pontianak, Kalimantan Barat.

Selain itu juga untuk melihat langsung pengelolaan sawit berkelanjutan. Tujuan terakhir ini sangat berkaitan dengan penerbitan Resolusi Parlemen Norwegia yang meminta Pemerintah Norwegia untuk menerbitkan peraturan pelarangan public procurement biofuel berbahan dasar minyak sawit pada tanggal 2 Juni 2017.

“Kami di sini belajar tentang reformasi Indonesia yang cukup ambisius. Kunjungan ini penting bagi Komite karena dengan melihat dan mendengar langsung cerita reformasi dari Pemerintah dan rakyat Indonesia, kami akan lebih mampu memahami konteks melindungi hutan,'' ungkap Ketua Delegasi, Espen Barth Eide dalam rilis pada media, Senin (24/9/2018).

Kunjungan parlemen Norwegia di Indonesia, berlangsung dari tanggal 21-27 September 2018. Pada tanggal 22 September 2018, rombongan delegasi melakukan  kunjungan lapangan ke Hutan Desa Betang Pisisir Padang Tikar untuk meninjau 10 Hutan Desa yang telah memperoleh ijin definitif Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa.

Di Lokasi Hutan Desa seluas 76.370 hektar ini, rombongan melihat dan berdialog langsung dengan...

Read More...
Internasional Dukung Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Indonesia

Upaya pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia mendapat dukungan internasional. Sebanyak USD 78,48 juta dari total dana Global Environment Facility (GEF)-7, telah dialokasikan untuk kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim dan penanganan degradasi lahan di Indonesia. Dengan ini, Indonesia menjadi negara ketiga terbesar penerima alokasi STAR (System for Transparent of Allocation Resources), setelah China dan India.

Pada acara National Dialogue Initiative – Global Environment Facility (GEF) dalam rangka perencanaan pemanfaatan sumber dana GEF-7, Menteri LHK Siti Nurbaya, mengungkapkan, kerjasama dengan GEF ini agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik berupa program ataupun rekomendasi. (21/09)

Dijelaskan Siti Nurbaya dalam sistem kerja politik di Indonesia, persoalan lingkungan dan sustainability sudah punya legal aspek dan hubungan yang sangat kuat, mulai dari UUD 1945, sampai undang-undang dan peraturan. Dalam prakteknya, implementasi yang paling kelihatan adalah partisipasi civil society.

“Dalam menghadapi persoalan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Indonesia sedang bergerak melakukan perbaikan kebijakan alokasi; keterlibatan masyarakat; upaya menekan ketidakadilan; kesehatan dan kebakaran hutan; produksi dan konsumsi; merkuri dan desertifikasi”, ucap Siti Nurbaya.

GEF yang dibentuk pada tahun 1992 merupakan mekanisme pendanaan hibah untuk mendukung negara-negara dalam memenuhi komitmen dari konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi, mengatasi masalah lingkungan global dan mendukung perencanaan dan pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG).

Pada prisnipnya...

Read More...
Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

  Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu
Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.
Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi dan berdiskusi dalam rangka mendapatkan kesepahaman atas program dan prioritas pemanfaatan sumberdaya GEF  untuk mendukung upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan memberikan dampak dan manfaat bagi keberlanjutan lingkungan hidup global. Selain itu, saya menyampaikan apresiasi atas dukungan GEF untuk Indonesia, sejak siklus awal GEF tahun 1991-1992.
Ms. Ishii,
At this important event, let me congratulate you on the successful of the 6th GEF Assembly held in Da Nang Vietnam back last June 2018 as well as the GEF-7 Replenishment.  The Assembly successfully brought all stakeholders has come together and sent a strong message to the world that we need...

Read More...
Rembuk Nasional Untuk Percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Percepatanan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) terus diupayakan oleh Pemerintah. Melalui Forum Rembuk Nasional Pemerintah akan mendorong terpenuhinya target RAPS melalui rencana tindak lanjut yang disusun dengan melibatkan partisipasi aktif dari organisasi atau komunitas masyarakat mulai dari level tapak hingga para pengambil kebijakan.

Kurang lebih 300 peserta dari 9 (sembilan) provinsi mengikuti kegiatan yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta (20/9/2018). Kesembilan provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Presiden Joko Widodo dalam arahannya kepada peserta pada acara Peresmian Pembukaan Rembuk Nasional mengharapkan agar RAPS dapat berjalan dengan baik. "Dengan demikian, struktur penguasaan lahan di tanah air betul-betul berkeadilan.", jelas Presiden Joko Widodo.

Data hingga 13 September 2018, telah diberikan akses Perhutanan Sosial seluas 1.917.890,07 Ha

untuk kurang lebih 458.889 KK dengan jumlah Surat Keputusan (SK) sebanyak 4.786 Unit SK Ijin/Hak. Khusus untuk Hutan Adat, hingga September 2018 telah ditetapkan seluas 25.110,34 Ha dengan jumlah 33 unit SK.

Dalam kegiatan Rembuk Nasional RAPS juga diserahkan SK Penetapan Hutan Adat kepada 16 (enam belas) Masyarakat Hukum Adat oleh Presiden RI. Areal Hutan Adat yang ditetapkan dan diserahkan SK-nya dimaksud seluas keseluruhan ± 6.032,5 Ha, yang tersebar di Provinsi Jambi (10 lokasi), Kalimantan Barat (3 lokasi), Sulawesi Selatan (2 lokasi) dan Provinsi Jawa Barat (1 lokasi).

Di Kabupaten...

Read More...
Hari Konservasi Alam, Menteri LHK Ingatkan Ancaman Kepunahan

Konservasi alam menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia. Karenanya pemerintah menetapkan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) setiap tanggal 10 Agustus. Tujuannya agar konservasi alam semakin memasyarakat sekaligus sebagai momentum melihat kembali apa yang telah dan harus kita lakukan terhadap alam ini.

Menteri Koordinator bidang perekonomian, Darmin Nasution mengatakan bahwa Indonesia menganut konsep pembangunan berkelanjutan, yang mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

''Artinya bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan harus tetap mempertimbangkan aspek konservasi sumber daya alam yang digunakan, agar tetap lestari sehingga tetap berfungsi dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang,'' kata Darmin saat puncak peringatan HKAN, Kamis (30/8/2018) di Taman Wisata Alam Batu Putih, Sulawesi Utara.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengingatkan kembali pentingnya menjaga sumber daya alam Indonesia. Selain dikenal sebagai 'Megabiodiversity Country' atau negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai 'Biodiversity Hotspot'.

''Yaitu Negara yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, sekaligus menghadapi keterancaman atas kepunahannya juga tinggi,'' kata Menteri Siti.

Keanekaragaman hayati Indonesia menurut LIPI, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 720 jenis mamalia (13% dari jumlah jenis dunia), 1.605 jenis burung (16% jumlah jenis dunia), 723 jenis reptilia, 1.900 jenis kupu-kupu, 1.248 jenis ikan air tawar, dan 3.476 jenis ikan air laut.

Jumlah itu belum termasuk...

Read More...
Internet Marketing Support oleh PromosiMedia.Com