Thursday, June 04, 2020

Paparan Lengkap Menteri LHK "POLITIK LINGKUNGAN DAN PERHUTANAN SOSIAL" pada Peringatan Hari Bumi 2018


SAMBUTAN PEMBUKAAN DIALOG NASIONAL
“POLITIK LINGKUNGAN DAN PERHUTANAN SOSIAL”
DALAM RANGKA PERAYAAN HARI BUMI
Aula Kantor Gubernur Sumatera Utara

Medan, April 2018

Yth.  Gubernur Sumatera Utara atau yang mewakili beserta jajarannya,
Yth.  Walikota Medan atau yang mewakili beserta jajarannya,
Yth.  Dewan Nasional WALHI,
Yth.  Direktur Eksekutif Nasional WALHI,


Bapak/Ibu/Hadirin sekalian,

Assalamu’alaikum Wr.Wb,
Selamat Pagi
Oom swasti astu, Shaloom,
Salam Sejahtera bagi kita semua

  1. Alhamdulillahirobbil ‘alamin puji syukur kita persembahkan ke hadirat Allah SWT, pagi ini kita bersama-sama dalam acara Dialog Nasional “Politik Lingkungan dan Perhutanan Sosial” dalam rangka Perayaan Hari Bumi, tanggal 22 April; yang telah diawali sejak tahun 1970, serta diperingati secara internasional, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap  bumi. Manusia, tidak punya pilihan lain selain menjaga bumi ini, karena bumilah satu-satunya tempat kita hidup. We don’t have plan B, because there is NO  planet B !
  2. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas nama pemerintah kepada WALHI dan segenap aktivis lingkungan di Indonesia atas prakarsa kegiatan ini. Penghargaan yang sangat pantas diberikan kepada WALHI sebagai lembaga non pemerintah yang konsisten dan memiliki perjalanan sangat panjang dalam perjuangan lingkungan di Indonesia; dengan beragam situasi dan kondisi serta ritme kerja pemerintah dan kondisi sosial masyarakat yang bervariasi pula dari wilayah ke wilayah lain, juga dari periode ke periode rezim pemerintahan yang berbeda.
  3. Saya gembira dengan menguatnya tema “politik lingkungan” yang diangkat kali ini, karena tentang subyek lingkungan sebagai subyek politik  atau sebagai subyek teknis telah menjadi pembahasan yang cukup lama ketika saya masih berada dalam lingkup tugas politik dan pemerintahan. Ketika itu dan saya kira sampai dengan dua tahun terakhir ini, kalau  kita bicara lingkungan kira-kira kita seperti hanya pada koridor teknis, atau kira-kira gambarannya bahwa lingkungan itu identik dengan pencemaran, dan terkait dengan uji laboratorium dan hal-hal teknis. Dan pembahasan belum bisa sampai tuntas. Dan masalah lingkungan terus mengemuka sebagai masalah yang cukup kritis, seperti soal pencemaran limbah, logam berat sampah, dll.
  4. Konsep politik lingkungan era Presiden Jokowi dirintis dalam penyatuan dua kementerian penting dengan spektrum urusan yang sangat luas yaitu lingkungan dan kehutanan. Peristiwa kebakaran hutan menahun secara terus menerus dan puncaknya pada tahun 2015 mendorong sangat keras segala usaha, segala pikiran dan daya upaya yang sekaligus kondisi itu menuntun pada perubahan besar paradigma penanganan lingkungan dan kehutanan yang harus dalam satu kesatuan  kerangka kerja, sebagaimana maksud arah politik lingkungan kabinet ini. Kebakaran hutan, pencemaran asap, dan tata kelola gambut, konsesi kawasan hutan negara, konsep keadilan dan akses kelola hutan menjadi subyek penting persoalan tata kelola hutan dan lingkungan.
  5. Yang terjadi saat ini bahwa issue lingkungan dan hutan telah menjadi  subyek politik dan menurut saya,  kondisi memberikan signal yang positif bagi upaya kita ke depan untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sumberdaya alam yang dikelola secara sustainable dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Ketika lingkungan (dan hutan) telah menjadi subyek politik, maka disitulah kita saksikan dan pahami bahwa ada interaksi politik yang salah di waktu yang lalu dalam proses menangani lingkungan. Interaksi politik, merupakan hal yang sangat penting untuk pembangunan apa saja, termasuk pembangunan bidang lingkungan (dan kehutanan). Pada era pemerintahan Presiden Jokowi inilah, interaksi politik bidang lingkungan terbuka lebar dan sangat luas. Kita semua bergembira untuk itu. Kegembiraan ini sekaligus diiringi dengan harapan yang besar bahwa pada berbagai situasi yang ada, yang masalahnya sudah sangat-sangat lama, tahunan, belasan tahun dan bahkan puluhan tahun, yang cukup kritis menyangkut lingkungan, saat ini sedang kita upayakan bersama penyelesaiannya. Kita mengatasinya bersama-sama dalam pola kerja sinergis multistakeholders. Secara konseptual, prinsip dalam multistakeholders approach, bahwa everyone is stakeholder in resources. Negotiation between stakeholders results in better decision. Ia juga merupakan  a framework for negotiation dan  forum for discussion  serta yang paling penting Involving people in management. Tipe stakeholders dapat diidentifikasi, meliputi: yang memiliki atau membutuhkan akses kepada resources; yang kena pengaruh dari penggunaan resources oleh yang lain dan yang mau mempengaruhi keputusan yang lain atas kepentingan keilmuan, etik atau alasan lain.
  6. Gambaran ini memberikan keyakinan pada saya bahwa dalam interaksi politik sebagai bobot politik lingkungan dalam penanganan lingkungan dan kehutanan, saatnyalah kini dapat berlangsung dalam proses gerakan nasional, dengan dorongan utama  prakarsa masyarakat   dan fasilitasi pemerintah secara proporsional. Saya  mendorong konsep kerja gerakan nasional, bukan hanya karena secara teori bahwa penanganan lingkungan akan efektif atas dukungan keberadaan norma, standar dan kebijakan fiskal, serta public campaign dan involvement, tetapi juga karena dalam tiga tahun ini saya terus menerus mengikuti dengan sangat hati-hati langkah-langkah dan dinamika dalam masyarakat yang menunjukan trend yang semakin intens dan semakin berkualitas.
  7. Sekali lagi, saya meyakini bahwa dalam hal tata kelola  lingkungan dan sumberdaya alam, maka interaksi multistakeholders dan dinamika gerakan kemasyarakatan merupakan faktor penting, Sebagai contoh, pada uji coba Tiga Bulan Bersih Sampah  mulai 21 Januari hingga 21 April, dalam catatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Ibu  Rosa Vivien, bahwa tercatat tidak kurang dari 4.613 aksi yang melibatkan 827.991 orang terlibat langsung aksi bersih sampah serta sosialisasi kepada tidak kurang dari 9 juta orang di seluruh Indonesia, pada 157 kabupaten dan kota. Terima kasih kepada kota Padang, Kabupaten Barito Kuala, Kota Surabaya, Kota Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara serta Jakarta Pusat dan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Tabalong yang hingga tanggal 21 April 2018 ini mencatat peserta yang terlibat pada jumlah yang banyak. Sampah yang dikelola selama TBBS tercatat 4.951 ton. KLHK akan memperpanjang agenda TBBS hingga bulan Agustus yang akan datang dan pada bulan Agustus akan dinilai bersama-sama dengan penilaian untuk Adipura yang saat ini, juga sedang terus ditingkatkan tata caranya dengan peran serta masyarakat.
  8. Selama Tiga Bulan Bersih Sampah, terlihat bahwa penanganan sampah dilakukan lebih dari 50% dari timbulan sampah oleh daerah, yang menunjukkan adanya upaya yang lebih baik. Evaluasi terhadap penanganan sampah oleh Pemda seraya penilaian terhadap Adipura, sebagai instrumen pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dalam kebersihan dan lingkungan (dari persampahan) perlu terus dilakukan agar penanganan sampah betul-betul sudah bisa dirasakan secara nyata dan baik pada tahun 2018 dan 2019 ini. Kita sedang mempertimbangkan untuk penilaiannya juga dalam kaitan dengan langkah-langkah Pemda sebagaimana yang diwajibkan oleh UU dan PP menyangkut tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pembuangan akhir sampah.  Tempat pembuangan sampah sementara ada diantaranya bisa juga hadir secara liar ini yang menjadi perhatian kita sekarang dan harus ditertibkan serta harus dihilangkan. Sangat jelas bahwa langkah penanganan sampah harus oleh Pemerintah/Pemda dan oleh masyarakat secara simultan, bersama-sama. Ada kewajiban bersama. Begitupun sudah harus dengan langkah-langkah penegakan hukum atau law enforcement. Sebab masalah sampah telah menjadi concern masyakat luas, terutama berkaitan dengan sampah plastik.
  9. Kini sudah saatnya pula untuk mulai dirintis pentingnya kepemimpinan sejak dini di masyarakat dalam concern lingkungan. Saya mengajak upaya atau langkah untuk perintisan tersebut. Dan mari kita jadikan agenda bersama aktivis didukung pemerintah untuk environmental leaders bagi anak dan remaja.  Kita perlu mempersiapkan anak dan remaja sadar lingkungan, pelopor lingkungan dan driver cinta lingkungan. Beberapa rintisan di daerah ada seperti dikota Surabaya, Bandung, Makassar dll. Dan akan bisa menjadi pola yang baik. Beberapa agenda sadar lingkungan di sekolah seperti Adiwiyata sudah ada dan di era sekarang saya percaya perlu dilakukan penyelarasan-penyelarasan dengan remaja era kini. Begitupun, perintisan environmental leader tidak hanya  atau harus melalui jalur resmi sekolah, OSIS atau ekstrakurikuler, tetapi juga dapat berkembang dalam kehidupan anak-anak dan remaja di keseharian.
  10. Pada sisi yang lain, lingkungan hutan menyimpan persoalan yang cukup serius dan sebagian dari persoalan itu kita bahas bersama dan dicoba selesaikan bersama. Permasalahan yang sudah begitu lama dan pada pemerintahan era Presiden Jokowi ini mulai dilakukan corrective measures atas kebijakan kehutanan. Dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan saat ini pada era pemerintahan Presiden Jokowi telah mengalami perubahan cukup prinsip dengan dilakukannya re-orientasi tata kelola hutan, yaitu dari konsep timber management atau penebangan/industri kayu dengan HPH-HTI kemudian  menjadi (landscape) forest management dan menjadi social/community forest. Disisi lain, dalam proses industri kehutanan yang ada sekarang, juga ditekankan aturan untuk melaksanakan operasi yang menjamin kelestarian produksi hutan, mengusahakan pemanfaatan tenaga kerja secara maksimal dan dengan cara mendirikan industri dan menghindarkan pemborosan; menciptakan kesempatan kerja yang maksimal bagi rakyat Indonesia seraya mempersiapkan masyarakat menjadi  pelaku usaha sektor kehutanan.
  11. Kawasan hutan Indonesia saat ini tercatat seluas 125,9 juta Ha yang dibagi kedalam 3 fungsi kawasan hutan yaitu fungsi konservasi (KSA/KPA) seluas 27.430.152 Ha atau 21,78 %, fungsi lindung (HL) seluas 29.661.315 Ha atau 23,56 %, fungsi produksi (HP/HPT/HPK) seluas 68.831.007 Ha atau 54,66 %.  Luas 125 juta Ha ini ber-evolusi dari periode jauh sebelum tahun 1999 yang dikenal dengan sistem register hingga Tata Guna Hutan Kesepkatan (TGHK), yang saat itu luasnya masih 147 juta Ha dan seterusnya ke era paduserasi TGHK dan RTRW diantara tahun 1999 hingga 2009 yang luasnya menjadi 134,5 juta Ha hingga saat ini  menjadi 125,9 juta Ha. 
  12. Gambaran data pada Tabel menunjukkan trend kebijakan alokasi hutan dari periode ke periode. Dari  era hutan register hingga era TGHK dan saat ini telah dilepaskan hutan seluas 22 juta Ha. Kebijakan terhadap Hutan Konservasi  (HK) cenderung positif, karena setiap perubahan luas hutan diorientasikan untuk tetap menjaga Hutan Konservasi, tetapi indikasinya ada sistuasi  yang menurun dan dapat mengancam kawasan Hutan Konservasi. Kebijakan terhadap Hutan Lindung (HL) perlu diwaspadai karena cenderung luas Hutan Lindung menurun sejajar dengan penurunan luas kawasan  hutan. Kebijakan terhadap Hutan Produksi Terbatas (HPT) tampak dikoreksi setelah menurun pada rezim kebijakan berikutnya dinaikkan, dengan membatasi alokasi dan meningkatkan luas Hutan Produksi Terbatas. Kebijakan Hutan Produksi Tetap (HP), perlu diwaspadai karena cenderung menurun secara signifikan. Pada setiap perubahan (turunnya) total luas hutan 1% , maka perubahan pada luasan kawasan hutan produksi seluas 2,58%. Hutan Produksi dialokasikan untuk Izin Hutan dari Hutan Alam (HPH) dan Izin Hutan Tanaman Industri (HTI). Kebijakan terhadap Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) ini yang paling harus diwaspadai karena mengalihkan hutan menjadi kawasan bagi penggunaan terutama kebun. Ada kecenderungan mengalihkan hutan untuk menjadi kebun.
  13. Kebijakan ini yang kemudian dikoreksi di era pemerintahan Presiden Jokowi. Pada Tabel tampak bahwa areal yang diberikan izin pada kebijakan panjang masa lalu masih berorientasi untuk perijinan swasta.  Data menunjukkan bahwa kawasan hutan negara yang diberikan hak/izin pengelolaan seluas 42.253.234 Ha. Dari luasan tersebut, akses yang diberikan untuk masyarakat hanya sekitar 4,14% dan sisanya 95,76% luas Kawasan hutan dikelola oleh pihak swasta/korporasi.

    Tabel  Ketimpangan lahan dan akses sektor kehutanan sebelum tahun 2018
  14. Salah satu tantangannya ialah masih banyak masyarakat miskin yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Sebanyak 70% masyarakat menggantungkan hidupnya pada SDA hutan di 35.000 desa di seluruh Indonesia dan sebanyak 10,2 juta orang diantaranya termasuk dalam kategori miskin dan tidak memiliki aspek legal terhadap sumberdaya hutan. Untuk itu, sumberdaya alam yang dimiliki harus mampu menjawab dan mengatasi kemiskinan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah menetapkan program perhutanan sosial, program pengelolaan hutan negara yang melibatkan masyarakat. Pentingnya program perhutanan sosial yang berdampak pada kesejahteraan petani hutan ini kemudian menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintahan Jokowi-JK. Program perhutanan sosial menjadi satu kesatuan dengan program prioritas reforma agraria yang tertuang dalam Nawa Cita. Target program tersebut akan dicapai melalui dua skema yaitu legislasi dan redistribusi lahan seluas 9 juta Ha (Reforma Agraria); serta melalui pelaksanaan program perhutanan sosial seluas 12,7 juta Ha

  15. Program perhutanan sosial dilakukan melalui alokasi sumberdaya hutan yang dikuasai negara pada kawasan hutan seluas 12.7 juta Ha kepada masyarakat untuk dikelola dengan sebaik baiknya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial serta Nomor P.39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Program perhutanan sosial pada hakikatnya meningkatkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat melalui skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan.

  16. Perhutanan Sosial memberikan akses legal kepada masyarakat selama 35 tahun dan dikelola oleh kelompok tani hutan. Negara hadir dalam bentuk pendampingan untuk kemajuan KTH melalui pembentukan kelembagaan, tata kelola hutan dan tata kelola usaha. Bantuan program pemerintah seperti infrastruktur, CSR (Sarana Produksi) maupun akses permodalan melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat)/ Syariah dimaksudkan untuk peningkatan produktivitas hutan dan nilai tambah produk, sehingga pada akhirnya KTH dapat bermetamorfosis menjadi Kelompok Usaha perhutanan Sosial (KUPS). Program ini diharapkan dapat memperkecil ketimpangan pengusaha hutan antara korporasi dan masyarakat. Program ini juga diharapkan juga dapat menumbuhkan pemerataan ekonomi di desa-desa yang berada di dan sekitar kawasan hutan, mengurangi konflik tenurial sekaligus pemulihan kawasan yang telah terdegradasi. Hingga 4 April 2018, capaian target Perhutanan Sosial mencapai 1.518.328,04 Ha atas 4.330 unit SK izin/hak yang dikelola oleh ± 313.270 KK.  Untuk dapat mencapai target-target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan termasuk dalam percepatan program perhutanan sosial, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan dari organisasi sosial dan kemasyarakatan justru menjadi energi utama dalam pengelolaan lingkungan hidup.

  17. Agar target Perhutanan Sosial dapat tercapai maka ada dua strategi yang ditempuh, yaitu:
    -    Pemberian Akses Kelola Program Perhutanan Sosial, dan
    -    Peningkatan Kapasitas Usaha Pogram Perhutanan Sosial.

    Peningkatan kapasitas kelembagaan maupun individu sangat diperlukan, untuk itu KLHK telah menyusun strategi melalui program pendampingan, baik melalui penguatan kapasitas kelembagaan (institutional capacity building) dan pelatihan (transfer of knowledge, skill and technology). Peningkatan kapasitas kelembagaan diberikan dalam upaya peningkatan kemampuan dalam penyusunan RKU/RKT dan fasilitasi pembentukan lembaga usaha masyarakat. Sedangkan kegiatan pelatihan adalah pelatihan kelola kawasan dan  pelatihan kewirausahaan melalui 3 kelola yaitu kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha.

  18. Dengan demikian diharapkan agar masyarakat mampu mengorganisasikan dirinya maupun kelompoknya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, pemodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
  19. Hutan Indonesia adalah rahmat Allah SWT yang seharusnya juga dinikmati oleh masyarakat sekitar hutan. Pelaksaaan program Perhutanan Sosial ini menunjukkan komitmen dan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan tidak saja untuk mencapai Nawa Cita tetapi juga untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030.
  20. Kita  hayati HARI BUMI tahun 2018 ini, selamat beraktivitas dalam upaya menjaga bumi, terima kasih kepada WALHI atas prakarsa kegiatan ini. Terima kasih telah secara konsisten mengajak dan menjaga untuk konsistensi semua stakeholders untuk kepeduliaan dan kesadaran untuk terus menjaga bumi dan menjadikan bumi tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi kita, dan anak cucu buyut kita kelak.
  21. Saya juga ingin menyampaikan selamat kepada kota Medan yang telah mencanangkan menjadi Zero Waste City. Sampah menjadi atensi semua pihak, juga internasional; dan untuk hari lingkungan tanggal 5 Juni  2018  telah ditetapkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP) tema tentang sampah, yaitu “Beat Plastic Pollution, If You Cant Reuse It, Refuse It”. Semangat dari kota Medan ini sangat positif untuk semua elemen masyarakat juga bersama-sama pemerintah bekerja untuk kota Medan menjadi kota yang bersih; kota terbesar di Sumatera serta padat penduduk bisa menjadi kota Medan bersih dari sampah pada 2020 dan seterusnya. Tentu saja langkah yang perlu kita lakukan secara bertahap, sistematis dan dengan strategi. Menteri LHK  telah menetapkan Permen LHK tentang Pedoman Penyusunan Jakstra Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada tanggal 21 April 2018 kemarin Nomor: P.10/MenLHK/Setjen/PLB.0/4/2018. Dengan demikian saya berharap Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan terdepan dalam penyelesaian Jakstrada ini, sebagai langkah awalnya. Jangan lupa instrumen dialogis masyarakat dengan pemerintah, society dan birokrasi bahu membahu memajukan kota Medan yang kita cintai bersama. Kita tahu persis bahwa peran aktivis sangat penting pada beberapa aspek : peran menjembatani dan menyuarakan aspirasi masyarakat kepada otoritas negara/pemerintahan; peran fasilitasi  pemahaman, pengetahuan dan edukasi publik; peran advis kebijakan dengan kekuatan informasi, metode, pegalaman empirik dan konsistensi.  Itulah yang saya pahami dan itu juga yang saya tahu tentang WALHI dimana saya sudah  kerja bersama WALHI  , Bu Hanny sejak saya masih pada jabatan Sekjen Depdagri  di akhir 2000an. Begitupun sebelumnya ketika saya masih bertugas sebagai Planner bekerja bersama aktivis-aktivis WATALA  di tahun 1990-an.
  22. Pada kesempatan yang baik ini, kembali saya mengajak WALHI dan aktivis lingkungan hidup lainnya serta generasi muda untuk terlibat dalam corrective action yang tengah dilakukan pemerintah, seperti corrective actions yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi  pada sektor LHK,  terhadap: (1) Ketimpangan penguasaaan ruang/sumber daya alam yang telah berlangsung lama;  (2) Pemulihan kualitas lingkungan (darat, air, udara, laut dan pesisir) dari perusakan dan pencemaran  (3) Gerakan Zero Waste (4) Mencari model ekonomi hijau yang dapat mengantarkan pada Keadilan, Kesejahteraan, Kelestarian serta pemulihan lingkungan hidup untuk kepentingan antar generasi.
  23. Demikian pula, mari bersama-sama kita hadapi tantangan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang sedang kita hadapi saat ini  dengan penuh Optimisme. Pasti ada jalan penyelesaian. Mari kita bangun bersama OPTIMISME HIJAU Menyongsong 1 Abad Indonesia di tahun 2045. Dimana saat itu menurut Presiden Joko Widodo sebagai tahun keemasan Indonesia karena Indonesia diproyeksikan menjadi negara terbesar ke 4 di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Penduduk Indonesia pada tahun 2045 berjumlah sekitar 321 juta jiwa dan mayoritas (63.1%) tinggal di wilayah perkotaan.  Kita songsong Indonesia 2045 dengan aktualisasi corrective measures dan actions yang telah didorong oleh Bapak Presiden. Saya mengajak WALHI bersama KLHK mempelopori langkah-langkah yang nyata untuk ini. Kita semua tahu sungguh tidak mudah, tapi dengan hand-in-hand dan bergandeng bahu kita berupaya yang baik bagi bangsa ini. WALHI tidak hanya sebagai Friend of Earth, tapi juga sebagai Friend for Progress.
  24. Saya percaya bahwa  gerakan bersama  seluruh elemen bangsa seperi telah saya kemukakan  dalam perspektif lingkungan hidup, merupakan jalan atau cara dalam upaya membangun gerakan lingkungan hidup yang effective dan massive dan  sekaligus dapat menjadi contoh internasional sebagai suatu gerakan masyarakat dari penduduk negara kepulauan terbesar di dunia, yang tak ada pembandingnya.  Mungkin perlu dipertimbangkan juga oleh WALHI  dan para aktivis untuk melihat kembali langkah  historik misalnya model pendidikan Paralegal dan Green Student Movement , untuk kita aktualisasikan dalam pola yang sesuai kondisi masyarakat saat ini. Sungguh masih sangat pekerjaan yang perlu kita selesaikan bersama. Let us do our best for our Country, for the earth. Selamat Hari Bumi 2018.
  25. Akhirnya,Terima kasih sekali lagi kepada WALHI dan semua pihak dan seluruh elemen bangsa Indonesia yang telah memberikan perhatian dalam upaya-upaya penyelamatan bumi. Mari terus bersama kita bekerja dengan aksi nyata memelihara bumi kita. Semoga niat baik, upaya dan kerja keras ini mendapatkan ridho Allah SWT.

    Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
    Om Santi-Santi Om


    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    Dr. Ir. Siti Nurbaya, MSc.
 






 
 
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Satwa-satwa Dilindungi Lahir di Masa Pandemi

 
Bertepatan dengan momentum Hari Keanekaragaman Hayati Dunia yang jatuh pada tanggal 22 Mei dan Idul Fitri pada tanggal 24 Mei, kabar gembira datang dari lembaga konservasi (LK) Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua.

"Alhamdulillah, di hari bahagia Idul Fitri sekaligus prihatin dengan situasi pandemi Covid-19, telah lahir jam 05.00 Wib bayi orangutan betina,” ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya di Jakarta, Senin (25/5/2020).

"Bayi orangutan ini merupakan orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) dari induk Evi dan jantan Ipung. Mengingat kelahirannya masih dalam suasana hari raya Idul Fitri, saya menamakan bayi orangutan ini dengan nama Fitri," lanjut Menteri Siti.   

Kelahiran Fitri melengkapi kebahagiaan, karena pada bulan lalu (28/04/2020), seekor anakan gajah juga lahir di TSI Bogor. Anakan gajah ini diberi nama Covid lantaran lahir pada saat dunia mengalami pandemi COVID-19.

Selama penutupan Lembaga Konservasi dan berlangsungnya Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB), banyak satwa yang lahir di LK antara lain Gajah Sumatera di TSI Cisarua dan Gembira Loka Yogyakarta, komodo (12 ekor), burung Kasturi Raja (1 ekor), orangutan Fitri di TSI Cisarua, Tarsius (1 ekor) di Faunaland Ancol, Kasuari (3 ekor) di R Zoo and Park di Sumatera Utara, serta satwa-satwa eksotik lainnya seperti Jerapah, Zebra dan common marmoset.

Ini menandakan bahwa pengelola LK telah menerapkan kesejahteraan satwa dengan baik, sehingga satwa dapat berkembangbiak secara alami dan telah menjalankan fungsinya sebagai tempat pengembangbiakan di luar habitat dengan tetap mempertahankan kemurnian genetiknya.

"Diharapkan melalui program breeding terkontrol ini, program konservasi ex-situ link to in-situ bisa dijalankan dan pada akhirnya peningkatan populasi in-situ dapat tercapai", ujar Menteri Siti.

Hal ini juga dibuktikan oleh KLHK dengan telah melakukan pelepasliaran satwa ke habitat alaminya dari pusat rehabilitasi, pusat penyelamatan, dan unit konservasi satwa lainnya sebanyak 214.154...

Read More...
Di Hari Raya, KLHK Tetap Lakukan Rekayasa Hujan Basahi Gambut Riau

 
Di Hari Raya Idul Fitri, Minggu (24/5/2020), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), TNI AU, dan mitra kerja, tetap melakukan rekayasa hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di wilayah Provinsi Riau.

"Tim tetap bekerja di hari raya dengan melakukan satu sorti penerbangan. Adapun target penyemaian di Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kepulauan Meranti, menghabiskan 800 kg garam NaCl," ungkap Direktur pengendalian Karhutla KLHK, Basar Manullang, dalam keterangan tertulisnya pada media, Senin (25/5/2020).

Basar mengatakan rekayasa hujan tetap dilakukan karena dari rekomendasi BMKG dan BPPT, masih terdapat potensi awan hujan di atas wilayah langit Riau. Jika pelaksanaan rekayasa hujan ditunda, maka jadwal pelaksanaan yang hanya 15 hari kerja, bisa bergeser lebih lama. Sementara untuk wilayah kerja lainnya sudah menunggu, yakni di Sumatera Selatan.

"Tim tetap bekerja demi Merah Putih. Sebagaimana arahan Ibu Menteri pada kami, rekayasa hujan ini sangat penting artinya guna membasahi gambut, mengisi kanal dan embung, karena sebentar lagi kita akan memasuki musim kering. Mudah-mudahan dengan upaya ini kita bisa mencegah kebakaran hutan dan lahan berskala besar" kata Basar.

Sejak dimulainya operasi TMC pada 13 Mei lalu, hingga tanggal 24 Mei, telah dilakukan 10 sorti penerbangan dengan total bahan semai NaCl 8 ton di wilayah Provinsi Riau.

TMC berhasil menghasilkan hujan di wilayah Kota Pekanbaru, Siak, Kuala Kampar, Sei Pakning, Kandis dan Sedinginan.

"Sejak dimulainya operasi rekayasa hujan melalui TMC tanggal 14 Mei, hingga tanggal 24 Mei tercatat total volume air hujan secara kumulatif diperkirakan mencapai 33,1 juta m3," ungkap Basar.

Berdasarkan prediksi BMKG, musim panas diprediksi mencapai puncaknya pada periode Juni hingga Agustus. Rekayasa hujan melalui TMC dilakukan KLHK karena melihat mayoritas Titik Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TP-TMAT) lahan gambut di Provinsi Riau, telah menunjukkan pada level...

Read More...
Menteri LHK Gelar Halal Bi Halal Virtual, Para Dubes Apresiasi Hasil Kerja KLHK

 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, menjadi moderator halal bi halal virtual pada hari raya Idul Fitri, Minggu (24/5/2020).

Turut hadir dalam agenda virtual ini antara lain Wamen LHK, Sekjen KLHK, Penasehat senior Menteri, Staff Ahli Menteri, Staff Khusus Menteri, Tenaga Ahli Menteri, dan seluruh pejabat eselon I dan II KLHK. Juga hadir perwakilan UNDP, Duta Besar Norwegia dan Duta Besar Inggris, Asosiasi pengusaha kehutanan, beberapa LSM, dan para mitra kerja KLHK lainnya.

"Saya bersama keluarga menyampaikan mohon maaf lahir dan batin kepada semua jajaran, juga kepada para pihak yang selama ini selalu terlibat bekerja sama dengan KLHK untuk kepentingan bangsa," kata Menteri Siti yang saat melakukan pertemuan virtual didampingi anak dan cucunya.

Satu persatu jajaran KLHK dan partisipan undangan menyampaikan pesan lebaran mereka dari lokasi masing-masing. Beberapa diantaranya didampingi oleh keluarga, dan tak lupa mendapatkan sapaan hangat dari Menteri Siti.

"Pada kesempatan baik ini saya juga minta maaf pada para suami atau istri, mungkin pasangannya saya repotkan dengan tugas-tugas yang diberikan tanpa mengenal waktu. Bahkan ada yang sampai malam atau dini hari masih dihubungi Menteri. Saya ucapkan terimakasih atas dedikasi jajaran dan dukungan keluarga, " kata Menteri Siti.

"Dalam situasi sulit masa pandemi ini, tetap dituntut melaksanakan tanggung jawab kerja dengan sebaik-baiknya, karena sudah menjadi tuntutan publik yang harus kita penuhi. Pesan saya kita semua harus tetap bekerja secara konsisten dan berkesinambungan," tambahnya.

Di kesempatan yang sama Menteri Siti juga menitipkan pesan kepada kalangan dunia usaha, untuk bekerja sama melakukan transfer teknologi sistem gambut kepada masyarakat, khususnya untuk teknologi pemantauan tinggi muka air tanah pada lahan gambut.

"Terima kasih atas kerjasamanya, dan saya titip agar nanti transfer teknologi gambut juga dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya swasta saja. Ini mohon maaf masih bicara kerjaan di suasana...

Read More...
SOFO 2020: Deforestasi Indonesia Turun Tajam, Komitmen Pemerintahan Jokowi Lindungi Keanekaragaman Hayati

 Konservasi keanekaragaman hayati dilakukan pemerintah Indonesia dengan penurunan laju deforestasi. Angka deforestasi menurun tajam di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi bukti komitmen pemenuhan target dan sasaran global yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati hutan.

“Deforestasi global baru-baru ini menurun hampir 40 persen, dan Indonesia berkontribusi penting dalam penurunan tersebut. Deforestasi tahunan Indonesia pernah mencapai lebih dari 3,5 juta hektar dalam periode 1996 hingga 2000, namun telah turun tajam menjadi 0,44 juta dan akan terus turun di masa mendatang," ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, pada diskusi panel State of the World’s Forests 2020 (SOFO 2020) virtual launch yang dipusatkan di Kantor Pusat FAO Roma, Italia, Jum’at, (22/5/2020).

Pertemuan virtual ini dihadiri 492 peserta dari Negara-negara anggota FAO. Turut hadir Direktur Jenderal FAO, Qu Dongyu; Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen, dan delegasi penting negara lainnya.

Pada tingkat ekosistem, kata Menteri Siti, Indonesia memiliki 51 juta hektar kawasan lindung, atau lebih dari 28 persen daratan. Ini belum termasuk 1,4 juta hektar Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) yang ada di dalam konsesi perkebunan kelapa sawit, selain juga cukup banyak di dalam konsesi hutan tanaman industri atau HTI yang diperkirakan bisa mencapai tidak kurang dari 2 juta hektar.

"KLHK bekerja keras konsolidasikan High Conservation Value kawasan berupa kebijakan kawasan lindung dalam upaya melakukan konektivitas habitat satwa yang terfragmentasi selama ini karena perijinan konsesi," jelas Menteri Siti.

Pada tingkat spesies, Indonesia telah menyusun peta jalan memulihkan populasi 25 spesies target yang terancam punah. Dari 270 lokasi pemantauan, diketahui beberapa populasi spesies meningkat dalam lokasi pemantauan, seperti Jalak Bali, Harimau Sumatra, Badak Jawa, Gajah Sumatra, dan Elang Jawa.

Pada tingkat genetik, Indonesia telah mempromosikan bioprospeksi (bioprospecting) untuk keamanan...

Read More...
Berhasil Tekan Deforestasi, Indonesia Terima Dana dari Norwegia

 Keberhasilan Indonesia menekan laju deforestasi dan degradasi hutan, serta berbagai konsistensi kebijakan pendukung lainnya di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah berhasil menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia akan menerima pembayaran hasil kerja penurunan emisi GRK dari Norwegia, sebesar proyeksi 56 juta US$ atau lebih dari 840 milyar rupiah.

Penyerahan dana ini akan dilakukan pada bulan Juni mendatang. Momen ini bertepatan dengan peringatan 10 tahun kebersamaan kedua negara menyepakati kerjasama pendanaan iklim melalui komitmen nota kesepakatan (letter of intent/LOI) pada 2010.

''Diproyeksikan bulan Juni 2020 dana tersebut dibayarkan dengan skema Result Based Payment (RBP). Ini merupakan pembayaran pertama kalinya atas prestasi penurunan emisi karbon dari kehutanan tahun 2016/2017. Keberhasilan mengurangi emisi ini tidak terlepas dari komitmen, dukungan dan upaya korektif pemerintah secara kolektif di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya.

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan sejumlah dokumen dan laporan sebagai prasyarat pembayaran. Diantaranya dokumen measurement, reporting, and verification (MRV) sebagai basis panduan penghitungan RBP untuk kinerja REDD+ Indonesia sejak tahun 2016, dan mencapai kesepakatan pada Februari 2019.

Selanjutnya, laporan penurunan emisi GRK sebagai dasar pengajuan pembayaran RBP pertama. Laporan ini memuat penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan tahun 2016/2017, dengan data baseline tahun 2006/2007 s/d 2015/2016.

Penurunan emisi GRK Indonesia tahun 2016/2017 dilaporkan sebesar 4,8 juta ton CO2eq. Pengajuan resmi dilakukan pada Juni 2019 untuk RBP pertama dari REDD+, dan selanjutnya dilakukan verifikasi sesuai ketentuan MRV.

Setelah verifikasi oleh pihak Norway pada 1 November 2019 hingga Maret 2020, penurunan emisi tahun 2016/2017 adalah sebesar 11,2 juta ton CO2eq, yang dinilai lebih tinggi dari laporan semula sebesar 4,8 juta ton CO2eq.

"Hasil penilaian...

Read More...
Basahi Gambut Cegah Karhutla, KLHK Lakukan Rekayasa Hujan

 Memasuki penghujung musim hujan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan rekayasa hujan untuk membasahi gambut melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di wilayah Provinsi Riau.

Upaya ini dilakukan atas rekomendasi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), karena melihat potensi pembentukan awan hujan masih besar. Rekayasa hujan ini dilakukan KLHK guna mengisi embung, kanal, dan membasahi gambut agar tidak kering saat nanti masuk musim panas yang diprediksi mencapai puncaknya pada periode Juni hingga Agustus.

''Kami mendapatkan instruksi dari Ibu Menteri LHK, gambut harus dibasahi sebagai upaya pencegahan karhutla di Provinsi Riau. Rekayasan hujan ini bagian dari ikhtiar, selain kerja tim lapangan di darat yang setiap hari selalu melakukan patroli dan ground check hotspot,'' kata Direktur Pengendalian Karhutla KLHK, Basar Manullang pada awak media, Kamis (21/5/2020).

Rekayasa hujan diperlukan karena melihat mayoritas Titik Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TP-TMAT) lahan gambut di Provinsi Riau, telah menunjukkan pada level siaga bahkan bahaya.

''Rekayasa hujan ini bagian dari upaya pencegahan, bukan pemadaman. Karena sifatnya pencegahan, maka kita lakukan di musim hujan mumpung masih ada awan hujan,'' kata Basar.

Diharapkan dengan pasokan air yang cukup di kanal dan embung, serta gambut selalu basah, ancaman Karhutla di Provinsi Riau dapat berkurang.

Pelaksanaan rekayasa cuaca di Provinsi Riau dijadwalkan selama 15 hari kerja, terhitung dari tanggal 14-28 Mei 2020 mendatang. Hingga tanggal 20 Mei di Provinsi Riau, telah dilakukan enam sorti penerbangan dengan total bahan semai NaCl sebanyak 4,8 ton.

Berdasarkan citra satelit TRMM, rekayasa hujan telah menghasilkan 17,1 juta m2 air yang turun pada daerah-daerah dengan potensi awan hujan terbesar.

Rekayasa hujan juga mulai berhasil membasahi gambut dengan intensitas sedang hingga sedang yang terjadi di sebagian besar wilayah Riau seperti di Kabupaten...

Read More...
KLHK Gelar E-Learning untuk Tingkatkan Kompetensi dan Ekonomi Petani di tengah Pandemi

 Dalam rangka pendampingan Perhutanan Sosial di lapangan pada masa pandemi Covid 19, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan Pelatihan Pendampingan Perhutanan Sosial Paska Ijin jarak jauh secara elektronik/E-Learning. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) dan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL), KLHK.

Pelatihan berdurasi 25 jam pelajaran selama empat hari ini dilaksanakan dari tanggal 27 April – 18 Juni 2020 secara bertahap, dengan target sebanyak 3.000 peserta di seluruh Indonesia terbagi dalam 100 angkatan, dimana satu angkatan terdiri dari 30 peserta.

Pelatihan ini bertujuan untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat yang terlibat didalamnya secara berkesinambungan. E-learning ini sekaligus difungsikan untuk sosialisasi mitigasi/penanganan covid-19 kepada masyarakat atau kelompok Perhutanan Sosial (PS) dan para pendamping PS di seluruh Indonesia, kelompok kerja percepatan PS (Pokja PPS) dan NGO/komunitas/aktivis perhutanan sosial.

“Harapannya selain tetap mengoptimalkan langkah-langkah pengelolaan dan aktivitas program Perhutanan Sosial, pelatihan jarak jauh ini juga dapat mendorong penyadartahuan terhadap mitigasi dan pencegahan penularan covid-19”, ucap Menteri LHK Siti Nurbaya.

Implementasi pelaksanaan pelatihan dengan sistem daring (e-learning) akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan dikoordinir oleh Pusat Diklat SDM KLHK, Balai Diklat LHK seluruh Indonesia dan Balai PSKL wilayah; Sumatera, Jawa Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Papua.

Selain tentang Mitigasi dan Penanganan Wabah Covid 19, materi yang akan disajikan yakni Pengendalian Karhutla dan Prakondisi Petani Hutan. Selain itu, Panduan Role Model Pendampingan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Hutan dan Lingkungan; Kerja Sama, Akses Permodalan dan Akses Pasar; serta Monitoring dan Evaluasi Perhutanan Sosial juga akan dijelaskan lewat komunikasi...

Read More...
Menteri LHK: Antisipasi Karhutla Tetap Prioritas di Tengah Pandemi Corona


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan bahwa tim satgas di lapangan tetap bekerja keras mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Berdasarkan analisis BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Juni-Juli, terutama pada wilayah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

''Karhutla tetap jadi prioritas kerja pemerintah. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, meski kita menghadapi masa sulit karena penyebaran covid-19 Corona, namun pelayanan prioritas tidak boleh terganggu. Kerja lapangan dan koordinasi tim supervisi tetap jalan mengantisipasi karhutla, terutama di wilayah rawan,'' kata Siti Nurbaya pada awak media, Jumat (24/4/2020).

Secara khusus Siti Nurbaya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada tim lapangan, terutama pada anggota Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, BPBD, BNPB, BPPT, BMKG, unsur Pemda lainnya, swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA), yang terus menerus masih tetap bekerja di tengah situasi pandemi.

Tim satgas lapangan ini tidak hanya bekerja di titik terdepan saat terjadi karhutla, namun juga rutin turun melakukan sosialisasi bahaya karhutla dan penyebaran covid-19 corona secara door to door (ke rumah warga).

''Saya ucapkan terimakasih atas dedikasinya, tetap jaga kesehatan dan keselamatan tim. Saya terus mengikuti laporan dari lapangan ini setiap hari,'' kata Siti.

Sementara untuk mengantisipasi ancaman karhutla di musim kemarau, serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi di tingkat satgas Nasional, Menteri LHK langsung memimpin rapat antisipasi karhutla 2020 secara virtual, sehari sebelumnya.

Rapat dihadiri Wakil Menteri LHK, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), dan jajaran eselon I dan II lintas instansi terkait.

''Untuk Karhutla kita tidak bisa menunggu, harus dari sekarang upaya antisipasi seperti TMC (Tekhnologi...

Read More...
Sosok Kartini dari Manggala Agni



Tanggal 21 April senantiasa kita peringati sebagai Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah sosok yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Perjuangan Raden Ajeng Kartini bertujuan untuk menjadikan wanita cakap dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagai wanita yang harus dihormati, dihargai, dan dilindungi dari berbagai kekerasan dan ancaman. Bukan menjadikan wanita sebagai seorang yang melalaikan dan meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang wanita.

Seperti Srikandi Manggala Agni Gustia Ningsih, atau yang akrab disapa Neneng (35 tahun), yang berjuang mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan tergabung sebagai anggota Daops Manggala Agni Sumatera VI/Siak, Riau, sejak 2005 silam.

Ibu tiga anak yang sudah 15 tahun mengabdi sebagai anggota Manggala Agni Daops Sumatera VI/Siak ini sudah merasakan manis pahitnya upaya pengendalian karhutla. Provinsi Riau merupakan provinsi rawan karhutla di Indonesia. Hal ini memberikan pengalaman tersendiri bagi anggota Manggala Agni di Provinsi Riau, termasuk Neneng.

Tugas pokok Neneng sehari-hari adalah sebagai pemantau deteksi dini. Pantauannya meliputi wilayah Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu Neneng juga bertugas mengatur papan Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK), dan mengurus administrasi kantor Daops Manggala Agni Sumatera VI/Siak. Namun, tidak jarang Neneng ikut terjun ke lapangan untuk melaksanakan patroli pencegahan dan pemadaman karhutla.

Neneng menuturkan sosok Kartini cukup memberikan motivasi dirinya untuk ikut bergerak bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan tanpa melalaikan dan meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang wanita, sebagai ibu yang baik dan sebagai istri yang patuh terhadap suami.

“Kartini memberikan inspirasi tersendiri bagi saya, bahwa wanita bisa berperan dalam semua hal, termasuk dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagai Manggala Agni,” tambah Neneng.

"Misalkan, saat terjadi kebakaran hutan dan lahan...

Read More...
KLHK Alokasikan Rp 1,01 Triliun untuk Bantu Masyarakat dan Petani Hutan Terdampak Corona



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,01 triliun untuk mendukung program Bantuan Sosial atau bantuan Pemerintah kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, terutama kelompok tani hutan dan kelompok perhutanan sosial, serta petugas yang mengabdi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang terkena dampak Covid-19.

Alokasi ini merupakan hasil dari refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang mendapat dukungan dari Komisi IV DPR RI. Melalui rapat virtual dengan para wakil rakyat, Menteri LHK Siti Nurbaya juga menyampaikan bahwa pihaknya melakukan penghematan anggaran hingga Rp1,58 triliun di APBN 2020, sehingga terjadi perubahan postur anggaran dari Rp9,32 triliun menjadi Rp7,74 triliun.

Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dikatakan Menteri Siti sebagai tindak lanjut atas Inpres Nomor 4 Tahun 2020 dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Perpres No. 54 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Enam arahan Presiden Joko Widodo juga disampaikan Menteri Siti dalam kesempatan tersebut.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI atas kerjasama yang baik dan dukungan kepada KLHK dalam upaya meningkatkan kinerja KLHK, terutama pada situasi pandemi Corona ini," kata Menteri Siti Nurbaya dalam keterangannya, Kamis (16/3/2020).

Dalam rapat kerja virtual bersama Komisi IV DPR RI pada tanggal 15 April 2020, dijelaskan Menteri Siti bahwa orientasi refocusing anggaran KLHK menitikberatkan pada beberapa hal prioritas.

Diantaranya keselamatan atasi penyebaran pandemi; keberlanjutan usaha ekonomi kehutanan, konservasi, dan hutan sosial; kegiatan padat karya; stimulasi ekonomi; keberlanjutan pelayanan publik dan target group pembinaan KLHK seperti Masyarakat Peduli Api (MPA) serta Mitra Konservasi.

“Anggaran hasil refocussing dialokasikan untuk menambah kegiatan berbasis masyarakat, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang...

Read More...