Friday, October 18, 2019

Paparan Lengkap Menteri LHK "POLITIK LINGKUNGAN DAN PERHUTANAN SOSIAL" pada Peringatan Hari Bumi 2018


SAMBUTAN PEMBUKAAN DIALOG NASIONAL
“POLITIK LINGKUNGAN DAN PERHUTANAN SOSIAL”
DALAM RANGKA PERAYAAN HARI BUMI
Aula Kantor Gubernur Sumatera Utara

Medan, April 2018

Yth.  Gubernur Sumatera Utara atau yang mewakili beserta jajarannya,
Yth.  Walikota Medan atau yang mewakili beserta jajarannya,
Yth.  Dewan Nasional WALHI,
Yth.  Direktur Eksekutif Nasional WALHI,


Bapak/Ibu/Hadirin sekalian,

Assalamu’alaikum Wr.Wb,
Selamat Pagi
Oom swasti astu, Shaloom,
Salam Sejahtera bagi kita semua

  1. Alhamdulillahirobbil ‘alamin puji syukur kita persembahkan ke hadirat Allah SWT, pagi ini kita bersama-sama dalam acara Dialog Nasional “Politik Lingkungan dan Perhutanan Sosial” dalam rangka Perayaan Hari Bumi, tanggal 22 April; yang telah diawali sejak tahun 1970, serta diperingati secara internasional, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap  bumi. Manusia, tidak punya pilihan lain selain menjaga bumi ini, karena bumilah satu-satunya tempat kita hidup. We don’t have plan B, because there is NO  planet B !
  2. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas nama pemerintah kepada WALHI dan segenap aktivis lingkungan di Indonesia atas prakarsa kegiatan ini. Penghargaan yang sangat pantas diberikan kepada WALHI sebagai lembaga non pemerintah yang konsisten dan memiliki perjalanan sangat panjang dalam perjuangan lingkungan di Indonesia; dengan beragam situasi dan kondisi serta ritme kerja pemerintah dan kondisi sosial masyarakat yang bervariasi pula dari wilayah ke wilayah lain, juga dari periode ke periode rezim pemerintahan yang berbeda.
  3. Saya gembira dengan menguatnya tema “politik lingkungan” yang diangkat kali ini, karena tentang subyek lingkungan sebagai subyek politik  atau sebagai subyek teknis telah menjadi pembahasan yang cukup lama ketika saya masih berada dalam lingkup tugas politik dan pemerintahan. Ketika itu dan saya kira sampai dengan dua tahun terakhir ini, kalau  kita bicara lingkungan kira-kira kita seperti hanya pada koridor teknis, atau kira-kira gambarannya bahwa lingkungan itu identik dengan pencemaran, dan terkait dengan uji laboratorium dan hal-hal teknis. Dan pembahasan belum bisa sampai tuntas. Dan masalah lingkungan terus mengemuka sebagai masalah yang cukup kritis, seperti soal pencemaran limbah, logam berat sampah, dll.
  4. Konsep politik lingkungan era Presiden Jokowi dirintis dalam penyatuan dua kementerian penting dengan spektrum urusan yang sangat luas yaitu lingkungan dan kehutanan. Peristiwa kebakaran hutan menahun secara terus menerus dan puncaknya pada tahun 2015 mendorong sangat keras segala usaha, segala pikiran dan daya upaya yang sekaligus kondisi itu menuntun pada perubahan besar paradigma penanganan lingkungan dan kehutanan yang harus dalam satu kesatuan  kerangka kerja, sebagaimana maksud arah politik lingkungan kabinet ini. Kebakaran hutan, pencemaran asap, dan tata kelola gambut, konsesi kawasan hutan negara, konsep keadilan dan akses kelola hutan menjadi subyek penting persoalan tata kelola hutan dan lingkungan.
  5. Yang terjadi saat ini bahwa issue lingkungan dan hutan telah menjadi  subyek politik dan menurut saya,  kondisi memberikan signal yang positif bagi upaya kita ke depan untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sumberdaya alam yang dikelola secara sustainable dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Ketika lingkungan (dan hutan) telah menjadi subyek politik, maka disitulah kita saksikan dan pahami bahwa ada interaksi politik yang salah di waktu yang lalu dalam proses menangani lingkungan. Interaksi politik, merupakan hal yang sangat penting untuk pembangunan apa saja, termasuk pembangunan bidang lingkungan (dan kehutanan). Pada era pemerintahan Presiden Jokowi inilah, interaksi politik bidang lingkungan terbuka lebar dan sangat luas. Kita semua bergembira untuk itu. Kegembiraan ini sekaligus diiringi dengan harapan yang besar bahwa pada berbagai situasi yang ada, yang masalahnya sudah sangat-sangat lama, tahunan, belasan tahun dan bahkan puluhan tahun, yang cukup kritis menyangkut lingkungan, saat ini sedang kita upayakan bersama penyelesaiannya. Kita mengatasinya bersama-sama dalam pola kerja sinergis multistakeholders. Secara konseptual, prinsip dalam multistakeholders approach, bahwa everyone is stakeholder in resources. Negotiation between stakeholders results in better decision. Ia juga merupakan  a framework for negotiation dan  forum for discussion  serta yang paling penting Involving people in management. Tipe stakeholders dapat diidentifikasi, meliputi: yang memiliki atau membutuhkan akses kepada resources; yang kena pengaruh dari penggunaan resources oleh yang lain dan yang mau mempengaruhi keputusan yang lain atas kepentingan keilmuan, etik atau alasan lain.
  6. Gambaran ini memberikan keyakinan pada saya bahwa dalam interaksi politik sebagai bobot politik lingkungan dalam penanganan lingkungan dan kehutanan, saatnyalah kini dapat berlangsung dalam proses gerakan nasional, dengan dorongan utama  prakarsa masyarakat   dan fasilitasi pemerintah secara proporsional. Saya  mendorong konsep kerja gerakan nasional, bukan hanya karena secara teori bahwa penanganan lingkungan akan efektif atas dukungan keberadaan norma, standar dan kebijakan fiskal, serta public campaign dan involvement, tetapi juga karena dalam tiga tahun ini saya terus menerus mengikuti dengan sangat hati-hati langkah-langkah dan dinamika dalam masyarakat yang menunjukan trend yang semakin intens dan semakin berkualitas.
  7. Sekali lagi, saya meyakini bahwa dalam hal tata kelola  lingkungan dan sumberdaya alam, maka interaksi multistakeholders dan dinamika gerakan kemasyarakatan merupakan faktor penting, Sebagai contoh, pada uji coba Tiga Bulan Bersih Sampah  mulai 21 Januari hingga 21 April, dalam catatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Ibu  Rosa Vivien, bahwa tercatat tidak kurang dari 4.613 aksi yang melibatkan 827.991 orang terlibat langsung aksi bersih sampah serta sosialisasi kepada tidak kurang dari 9 juta orang di seluruh Indonesia, pada 157 kabupaten dan kota. Terima kasih kepada kota Padang, Kabupaten Barito Kuala, Kota Surabaya, Kota Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara serta Jakarta Pusat dan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Tabalong yang hingga tanggal 21 April 2018 ini mencatat peserta yang terlibat pada jumlah yang banyak. Sampah yang dikelola selama TBBS tercatat 4.951 ton. KLHK akan memperpanjang agenda TBBS hingga bulan Agustus yang akan datang dan pada bulan Agustus akan dinilai bersama-sama dengan penilaian untuk Adipura yang saat ini, juga sedang terus ditingkatkan tata caranya dengan peran serta masyarakat.
  8. Selama Tiga Bulan Bersih Sampah, terlihat bahwa penanganan sampah dilakukan lebih dari 50% dari timbulan sampah oleh daerah, yang menunjukkan adanya upaya yang lebih baik. Evaluasi terhadap penanganan sampah oleh Pemda seraya penilaian terhadap Adipura, sebagai instrumen pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dalam kebersihan dan lingkungan (dari persampahan) perlu terus dilakukan agar penanganan sampah betul-betul sudah bisa dirasakan secara nyata dan baik pada tahun 2018 dan 2019 ini. Kita sedang mempertimbangkan untuk penilaiannya juga dalam kaitan dengan langkah-langkah Pemda sebagaimana yang diwajibkan oleh UU dan PP menyangkut tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pembuangan akhir sampah.  Tempat pembuangan sampah sementara ada diantaranya bisa juga hadir secara liar ini yang menjadi perhatian kita sekarang dan harus ditertibkan serta harus dihilangkan. Sangat jelas bahwa langkah penanganan sampah harus oleh Pemerintah/Pemda dan oleh masyarakat secara simultan, bersama-sama. Ada kewajiban bersama. Begitupun sudah harus dengan langkah-langkah penegakan hukum atau law enforcement. Sebab masalah sampah telah menjadi concern masyakat luas, terutama berkaitan dengan sampah plastik.
  9. Kini sudah saatnya pula untuk mulai dirintis pentingnya kepemimpinan sejak dini di masyarakat dalam concern lingkungan. Saya mengajak upaya atau langkah untuk perintisan tersebut. Dan mari kita jadikan agenda bersama aktivis didukung pemerintah untuk environmental leaders bagi anak dan remaja.  Kita perlu mempersiapkan anak dan remaja sadar lingkungan, pelopor lingkungan dan driver cinta lingkungan. Beberapa rintisan di daerah ada seperti dikota Surabaya, Bandung, Makassar dll. Dan akan bisa menjadi pola yang baik. Beberapa agenda sadar lingkungan di sekolah seperti Adiwiyata sudah ada dan di era sekarang saya percaya perlu dilakukan penyelarasan-penyelarasan dengan remaja era kini. Begitupun, perintisan environmental leader tidak hanya  atau harus melalui jalur resmi sekolah, OSIS atau ekstrakurikuler, tetapi juga dapat berkembang dalam kehidupan anak-anak dan remaja di keseharian.
  10. Pada sisi yang lain, lingkungan hutan menyimpan persoalan yang cukup serius dan sebagian dari persoalan itu kita bahas bersama dan dicoba selesaikan bersama. Permasalahan yang sudah begitu lama dan pada pemerintahan era Presiden Jokowi ini mulai dilakukan corrective measures atas kebijakan kehutanan. Dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan saat ini pada era pemerintahan Presiden Jokowi telah mengalami perubahan cukup prinsip dengan dilakukannya re-orientasi tata kelola hutan, yaitu dari konsep timber management atau penebangan/industri kayu dengan HPH-HTI kemudian  menjadi (landscape) forest management dan menjadi social/community forest. Disisi lain, dalam proses industri kehutanan yang ada sekarang, juga ditekankan aturan untuk melaksanakan operasi yang menjamin kelestarian produksi hutan, mengusahakan pemanfaatan tenaga kerja secara maksimal dan dengan cara mendirikan industri dan menghindarkan pemborosan; menciptakan kesempatan kerja yang maksimal bagi rakyat Indonesia seraya mempersiapkan masyarakat menjadi  pelaku usaha sektor kehutanan.
  11. Kawasan hutan Indonesia saat ini tercatat seluas 125,9 juta Ha yang dibagi kedalam 3 fungsi kawasan hutan yaitu fungsi konservasi (KSA/KPA) seluas 27.430.152 Ha atau 21,78 %, fungsi lindung (HL) seluas 29.661.315 Ha atau 23,56 %, fungsi produksi (HP/HPT/HPK) seluas 68.831.007 Ha atau 54,66 %.  Luas 125 juta Ha ini ber-evolusi dari periode jauh sebelum tahun 1999 yang dikenal dengan sistem register hingga Tata Guna Hutan Kesepkatan (TGHK), yang saat itu luasnya masih 147 juta Ha dan seterusnya ke era paduserasi TGHK dan RTRW diantara tahun 1999 hingga 2009 yang luasnya menjadi 134,5 juta Ha hingga saat ini  menjadi 125,9 juta Ha. 
  12. Gambaran data pada Tabel menunjukkan trend kebijakan alokasi hutan dari periode ke periode. Dari  era hutan register hingga era TGHK dan saat ini telah dilepaskan hutan seluas 22 juta Ha. Kebijakan terhadap Hutan Konservasi  (HK) cenderung positif, karena setiap perubahan luas hutan diorientasikan untuk tetap menjaga Hutan Konservasi, tetapi indikasinya ada sistuasi  yang menurun dan dapat mengancam kawasan Hutan Konservasi. Kebijakan terhadap Hutan Lindung (HL) perlu diwaspadai karena cenderung luas Hutan Lindung menurun sejajar dengan penurunan luas kawasan  hutan. Kebijakan terhadap Hutan Produksi Terbatas (HPT) tampak dikoreksi setelah menurun pada rezim kebijakan berikutnya dinaikkan, dengan membatasi alokasi dan meningkatkan luas Hutan Produksi Terbatas. Kebijakan Hutan Produksi Tetap (HP), perlu diwaspadai karena cenderung menurun secara signifikan. Pada setiap perubahan (turunnya) total luas hutan 1% , maka perubahan pada luasan kawasan hutan produksi seluas 2,58%. Hutan Produksi dialokasikan untuk Izin Hutan dari Hutan Alam (HPH) dan Izin Hutan Tanaman Industri (HTI). Kebijakan terhadap Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) ini yang paling harus diwaspadai karena mengalihkan hutan menjadi kawasan bagi penggunaan terutama kebun. Ada kecenderungan mengalihkan hutan untuk menjadi kebun.
  13. Kebijakan ini yang kemudian dikoreksi di era pemerintahan Presiden Jokowi. Pada Tabel tampak bahwa areal yang diberikan izin pada kebijakan panjang masa lalu masih berorientasi untuk perijinan swasta.  Data menunjukkan bahwa kawasan hutan negara yang diberikan hak/izin pengelolaan seluas 42.253.234 Ha. Dari luasan tersebut, akses yang diberikan untuk masyarakat hanya sekitar 4,14% dan sisanya 95,76% luas Kawasan hutan dikelola oleh pihak swasta/korporasi.

    Tabel  Ketimpangan lahan dan akses sektor kehutanan sebelum tahun 2018
  14. Salah satu tantangannya ialah masih banyak masyarakat miskin yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Sebanyak 70% masyarakat menggantungkan hidupnya pada SDA hutan di 35.000 desa di seluruh Indonesia dan sebanyak 10,2 juta orang diantaranya termasuk dalam kategori miskin dan tidak memiliki aspek legal terhadap sumberdaya hutan. Untuk itu, sumberdaya alam yang dimiliki harus mampu menjawab dan mengatasi kemiskinan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah menetapkan program perhutanan sosial, program pengelolaan hutan negara yang melibatkan masyarakat. Pentingnya program perhutanan sosial yang berdampak pada kesejahteraan petani hutan ini kemudian menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintahan Jokowi-JK. Program perhutanan sosial menjadi satu kesatuan dengan program prioritas reforma agraria yang tertuang dalam Nawa Cita. Target program tersebut akan dicapai melalui dua skema yaitu legislasi dan redistribusi lahan seluas 9 juta Ha (Reforma Agraria); serta melalui pelaksanaan program perhutanan sosial seluas 12,7 juta Ha

  15. Program perhutanan sosial dilakukan melalui alokasi sumberdaya hutan yang dikuasai negara pada kawasan hutan seluas 12.7 juta Ha kepada masyarakat untuk dikelola dengan sebaik baiknya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial serta Nomor P.39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Program perhutanan sosial pada hakikatnya meningkatkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat melalui skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan.

  16. Perhutanan Sosial memberikan akses legal kepada masyarakat selama 35 tahun dan dikelola oleh kelompok tani hutan. Negara hadir dalam bentuk pendampingan untuk kemajuan KTH melalui pembentukan kelembagaan, tata kelola hutan dan tata kelola usaha. Bantuan program pemerintah seperti infrastruktur, CSR (Sarana Produksi) maupun akses permodalan melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat)/ Syariah dimaksudkan untuk peningkatan produktivitas hutan dan nilai tambah produk, sehingga pada akhirnya KTH dapat bermetamorfosis menjadi Kelompok Usaha perhutanan Sosial (KUPS). Program ini diharapkan dapat memperkecil ketimpangan pengusaha hutan antara korporasi dan masyarakat. Program ini juga diharapkan juga dapat menumbuhkan pemerataan ekonomi di desa-desa yang berada di dan sekitar kawasan hutan, mengurangi konflik tenurial sekaligus pemulihan kawasan yang telah terdegradasi. Hingga 4 April 2018, capaian target Perhutanan Sosial mencapai 1.518.328,04 Ha atas 4.330 unit SK izin/hak yang dikelola oleh ± 313.270 KK.  Untuk dapat mencapai target-target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan termasuk dalam percepatan program perhutanan sosial, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan dari organisasi sosial dan kemasyarakatan justru menjadi energi utama dalam pengelolaan lingkungan hidup.

  17. Agar target Perhutanan Sosial dapat tercapai maka ada dua strategi yang ditempuh, yaitu:
    -    Pemberian Akses Kelola Program Perhutanan Sosial, dan
    -    Peningkatan Kapasitas Usaha Pogram Perhutanan Sosial.

    Peningkatan kapasitas kelembagaan maupun individu sangat diperlukan, untuk itu KLHK telah menyusun strategi melalui program pendampingan, baik melalui penguatan kapasitas kelembagaan (institutional capacity building) dan pelatihan (transfer of knowledge, skill and technology). Peningkatan kapasitas kelembagaan diberikan dalam upaya peningkatan kemampuan dalam penyusunan RKU/RKT dan fasilitasi pembentukan lembaga usaha masyarakat. Sedangkan kegiatan pelatihan adalah pelatihan kelola kawasan dan  pelatihan kewirausahaan melalui 3 kelola yaitu kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha.

  18. Dengan demikian diharapkan agar masyarakat mampu mengorganisasikan dirinya maupun kelompoknya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, pemodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
  19. Hutan Indonesia adalah rahmat Allah SWT yang seharusnya juga dinikmati oleh masyarakat sekitar hutan. Pelaksaaan program Perhutanan Sosial ini menunjukkan komitmen dan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan tidak saja untuk mencapai Nawa Cita tetapi juga untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030.
  20. Kita  hayati HARI BUMI tahun 2018 ini, selamat beraktivitas dalam upaya menjaga bumi, terima kasih kepada WALHI atas prakarsa kegiatan ini. Terima kasih telah secara konsisten mengajak dan menjaga untuk konsistensi semua stakeholders untuk kepeduliaan dan kesadaran untuk terus menjaga bumi dan menjadikan bumi tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi kita, dan anak cucu buyut kita kelak.
  21. Saya juga ingin menyampaikan selamat kepada kota Medan yang telah mencanangkan menjadi Zero Waste City. Sampah menjadi atensi semua pihak, juga internasional; dan untuk hari lingkungan tanggal 5 Juni  2018  telah ditetapkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP) tema tentang sampah, yaitu “Beat Plastic Pollution, If You Cant Reuse It, Refuse It”. Semangat dari kota Medan ini sangat positif untuk semua elemen masyarakat juga bersama-sama pemerintah bekerja untuk kota Medan menjadi kota yang bersih; kota terbesar di Sumatera serta padat penduduk bisa menjadi kota Medan bersih dari sampah pada 2020 dan seterusnya. Tentu saja langkah yang perlu kita lakukan secara bertahap, sistematis dan dengan strategi. Menteri LHK  telah menetapkan Permen LHK tentang Pedoman Penyusunan Jakstra Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada tanggal 21 April 2018 kemarin Nomor: P.10/MenLHK/Setjen/PLB.0/4/2018. Dengan demikian saya berharap Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan terdepan dalam penyelesaian Jakstrada ini, sebagai langkah awalnya. Jangan lupa instrumen dialogis masyarakat dengan pemerintah, society dan birokrasi bahu membahu memajukan kota Medan yang kita cintai bersama. Kita tahu persis bahwa peran aktivis sangat penting pada beberapa aspek : peran menjembatani dan menyuarakan aspirasi masyarakat kepada otoritas negara/pemerintahan; peran fasilitasi  pemahaman, pengetahuan dan edukasi publik; peran advis kebijakan dengan kekuatan informasi, metode, pegalaman empirik dan konsistensi.  Itulah yang saya pahami dan itu juga yang saya tahu tentang WALHI dimana saya sudah  kerja bersama WALHI  , Bu Hanny sejak saya masih pada jabatan Sekjen Depdagri  di akhir 2000an. Begitupun sebelumnya ketika saya masih bertugas sebagai Planner bekerja bersama aktivis-aktivis WATALA  di tahun 1990-an.
  22. Pada kesempatan yang baik ini, kembali saya mengajak WALHI dan aktivis lingkungan hidup lainnya serta generasi muda untuk terlibat dalam corrective action yang tengah dilakukan pemerintah, seperti corrective actions yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi  pada sektor LHK,  terhadap: (1) Ketimpangan penguasaaan ruang/sumber daya alam yang telah berlangsung lama;  (2) Pemulihan kualitas lingkungan (darat, air, udara, laut dan pesisir) dari perusakan dan pencemaran  (3) Gerakan Zero Waste (4) Mencari model ekonomi hijau yang dapat mengantarkan pada Keadilan, Kesejahteraan, Kelestarian serta pemulihan lingkungan hidup untuk kepentingan antar generasi.
  23. Demikian pula, mari bersama-sama kita hadapi tantangan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang sedang kita hadapi saat ini  dengan penuh Optimisme. Pasti ada jalan penyelesaian. Mari kita bangun bersama OPTIMISME HIJAU Menyongsong 1 Abad Indonesia di tahun 2045. Dimana saat itu menurut Presiden Joko Widodo sebagai tahun keemasan Indonesia karena Indonesia diproyeksikan menjadi negara terbesar ke 4 di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Penduduk Indonesia pada tahun 2045 berjumlah sekitar 321 juta jiwa dan mayoritas (63.1%) tinggal di wilayah perkotaan.  Kita songsong Indonesia 2045 dengan aktualisasi corrective measures dan actions yang telah didorong oleh Bapak Presiden. Saya mengajak WALHI bersama KLHK mempelopori langkah-langkah yang nyata untuk ini. Kita semua tahu sungguh tidak mudah, tapi dengan hand-in-hand dan bergandeng bahu kita berupaya yang baik bagi bangsa ini. WALHI tidak hanya sebagai Friend of Earth, tapi juga sebagai Friend for Progress.
  24. Saya percaya bahwa  gerakan bersama  seluruh elemen bangsa seperi telah saya kemukakan  dalam perspektif lingkungan hidup, merupakan jalan atau cara dalam upaya membangun gerakan lingkungan hidup yang effective dan massive dan  sekaligus dapat menjadi contoh internasional sebagai suatu gerakan masyarakat dari penduduk negara kepulauan terbesar di dunia, yang tak ada pembandingnya.  Mungkin perlu dipertimbangkan juga oleh WALHI  dan para aktivis untuk melihat kembali langkah  historik misalnya model pendidikan Paralegal dan Green Student Movement , untuk kita aktualisasikan dalam pola yang sesuai kondisi masyarakat saat ini. Sungguh masih sangat pekerjaan yang perlu kita selesaikan bersama. Let us do our best for our Country, for the earth. Selamat Hari Bumi 2018.
  25. Akhirnya,Terima kasih sekali lagi kepada WALHI dan semua pihak dan seluruh elemen bangsa Indonesia yang telah memberikan perhatian dalam upaya-upaya penyelamatan bumi. Mari terus bersama kita bekerja dengan aksi nyata memelihara bumi kita. Semoga niat baik, upaya dan kerja keras ini mendapatkan ridho Allah SWT.

    Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
    Om Santi-Santi Om


    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    Dr. Ir. Siti Nurbaya, MSc.
 






 
 
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Kunjungi Lokasi Karhutla, Presiden Tekankan Pentingnya Aspek Pencegahan Karhutla

 Turun langsung ke areal terbakar di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru, pada Selasa, 17 September 2019, Presiden RI, bersama beberapa Menteri Kabinet Kerja, Gubernur Riau serta Panglima TNI dan Kapolri melihat langsung upaya terbaik pemerintah bekerjasama dengan para pihak dalam menanggulangi karhutla.

Dalam kunjungan tersebut Presiden kembali menegaskan pentingnya upaya pencegahan karhutla. Keberhasilan upaya pencegahan karhutla akan menjamin tidak meluasnya kejadian karhutla yang sulit diatasi, terutama bila terjadi di lahan gambut.

"Pencegahan itu tidak membutuhkan biaya banyak. Lebih efektif. Tapi kalau sudah kejadian seperti yang kita lihat sekarang ini, sudah kerja yang luar biasa (sulitnya)," ujarnya.

Ketika berada di lokasi karhutla, Presiden berinteraksi langsung dengan para petugas pemadaman karhutla. Menurut meraka pemadaman karhutla yang sudah membesar akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mereka beberapa diantaranya sudah ada yang bertugas lebih dari satu bulan di lapangan untuk memadamkan karhutla di lahan gambut.

"Apalagi di daerah gambut seperti sekarang ini. Lebih sulit lagi. Kelihatan sudah padam, (tapi) api di bawahnya masih menganga," ucap mereka.

Selanjutnya Pemerintah, melalui Polri, akan terus melakukan upaya penindakan hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan.

"Kalau kita lihat luasannya (lahan) besar sekali. Ini terorganisasi. Nanti coba ditanyakan Pak Kapolri penanganannya secara detail," tutur Presiden.

Ke depannya, Presiden berharap agar masing-masing pihak menjalankan komitmen pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar peristiwa yang terjadi saat ini tak terulang kembali.

"Perlu kita ingatkan agar pencegahan oleh Desa, Camat, Bupati, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, Polsek, Koramil adalah yang pertama harus dikerjakan. Kalau sudah kejadian akan sulit," tandasnya.

Turut hadir bersama Presiden, Menkopolhukam Wiranto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menpupera...

Read More...
KLHS Cepat Ibukota Baru, Selesai Bulan November

 Lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Baru telah ditetapkan Presiden Jokowi, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Untuk menunjang pemindahan IKN tersebut KLHK menyiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berguna untuk memberikan arahan-arahan perlindungan dan kriteria-kriteria pengaman lingkungan (environmental safeguards) dalam penyelesaian masterplan ibukota negara.

“Awal November harus sudah selesai (KLHS), KLHS ini sebagai safeguards yang harus dibangun lebih dahulu,”ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya dalam Focus Group Discussion dengan berbagai pihak di Jakarta, (18/9/2019).

Dalam diskusi tersebut Menteri LHK berpesan jika KLHS yang akan disusun dengan cepat ini tetap memperhatikan prosedur yang benar, namun diutamakan menyasar pada kajian atas isu-isu penting yang membutuhkan perhatian dalam proses pemindahan IKN. Menteri LHK juga meminta agar penyusunan KLHS ini mengajak sebanyak mungkin pihak untuk berdialog, serta secara cerdas harus diperkuat komunikasi publiknya.

“Saya minta dalam penyususnan KLHS ini dialog-dialognya diperkuat, bukan hanya merangkum dari data dokumen saja. Karena perencanaan yang benar itu adalah yang dialogis,” tegas Menteri Siti.

Penyusunan KLHS cepat ini akan bersifat terbuka, oleh karenanya mengharapkan banyak masukan dari berbagai lapisan masyarakat, serta dipastikan akan ada proses konsultasi langsung dengan pihak Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat setempat, para akademisi dan pemerhati.

Selama bulan September dan Oktober tahun 2019, KLHS difokuskan pada identifikasi isu-isu penting dan mendesak di dua wilayah kabupaten yang ditunjuk sebagai calon ibukota negara, sehingga diharapkan diperoleh gambaran umum tentang kemampuan daya dukung lingkungan hidup di wilayah tersebut serta potret persoalan lingkungan dan keanekaragaman hayati yang ada. KLHS di tahap ini akan secara cepat mengarahkan langkah-langkah perlindungan dan pemulihan, terutama proteksi habitat satwa liar, ekosistem hutan dan mangrove, ekosistem...

Read More...
Di Pekanbaru, Menteri LHK Ratas dengan Presiden Bahas Efektivitas Penanganan Karhutla

 Menteri LHK mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membahas langkah-langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ratas ini dilakukan di Hotel Novotel Pekanbaru, Senin, 16 September 2019.

Arahan Presiden Jokowi untuk penanganan karhutla adalah meminta perangkat negara untuk bangun kerjasama yang solid dalam penanganan karhutla. Hal yang menjadi sorotan Presiden adalah upaya pencegahan karhutla yang dinilai belum efektif karena kerjasama dan insiatif dari perangkat pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dan aparat keamanan dalam menanggulangi karhutla belum maksimal.

"Pencegahan di dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan itu adalah mutlak harus dilakukan. Karena kalau yang terjadi sudah kejadian kebakaran apalagi di lahan gambut, pengalaman bertahun-tahun kita sudah mengalaminya, sangat sulit menyelesaikan," ujar Presiden Jokowi dalam sesi pengantar rapat

Presiden Jokowi pun menguraikan jika Gubernur memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah: Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa. Pangdam juga punya perangkat dari Danrem, Dandim, sampai Koramil, Bhabinsa, semuanya ada. Kapolda juga punya perangkat dari Kapolres, Kapolsek, sampai Bhabimkamtibmas. Tapi perangkat-perangkat ini tidak diaktifkan secara baik.

Maka itu, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak mulai dari pusat hingga ke daerah untuk melakukan konsolidasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan secara menyeluruh. Seluruh pihak terkait juga dimintanya bergerak aktif dalam menangani karhutla yang terjadi saat ini.

"Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik saya yakin yang namanya satu titik api sudah pasti ketahuan dulu sebelum sampai menjadi ratusan titik api. Itu sudah saya ingatkan berkali-kali mengenai ini," kata Presiden.

Adapun terhadap upaya penanganan karhutla di Provinsi Riau yang saat ini berstatus siaga darurat, Presiden Joko Widodo memberi sejumlah arahan untuk memastikan penanganan tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

Pertama, Kepala Negara meminta...

Read More...
Beri Penghargaan, GFMC Akui Komitmen Pengendalian Karhutla di Indonesia

 Di tengah kerja keras satgas memadamkan titik api guna mengurangi dampak bencana asap yang terjadi saat ini, upaya menyeluruh Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mendapat pengakuan dunia internasional.

Global Fire Monitoring Center (GFMC) memberikan penghargaan Global Landscape Fire Award 2019, sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras Pemerintah Indonesia dan seluruh stakeholders dalam upaya pengendalian Karhutla pasca kejadian dahsyat tahun 2015.

Penghargaan ini diserahkan Koordinator GFMC Johann Georg Goldammer, kepada Menteri LHK Siti Nurbaya yang dinilai berhasil melakukan berbagai langkah koreksi menyeluruh dalam mengurangi dampak buruk karhutla terhadap lingkungan dan kemanusiaan secara global.

"Kebijakan Presiden RI Joko Widodo dalam menanggapi krisis asap tahun 2015, serta komitmen yang diberlakukan dalam Perjanjian Paris tahun 2015, juga peran Menteri Lingkungan dan Kehutanan RI, telah menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa Republik Indonesia berada di jalan yang benar untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan, serta pengelolaan lahan dan gambut yang baik," kata Johann Georg Goldammer, Rabu (11/9/2019) di Jakarta.

Penghargaan juga diberikan kepada Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) KLHK, Raffless B. Pandjaitan, dan Prof. Bambang Hero Saharjo, dari Institut Pertanian Bogor (IPB) berupa Certificates of Distinction.

Global Fire Monitoring Center (GFMC) merupakan jaringan sukarela global yang menyediakan saran kebijakan, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memungkinkan suatu negara untuk mengurangi dampak negatif dari kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan dan kemanusiaan.

Kinerja GFMC diakui oleh Badan PBB yang menangani Strategi Internasional untuk Pengurangan Bencana (UNISDR) dan Kantor PBB untuk Pengurangan Resiko Bencana (UNDRR).

Dengan dukungan dari GMFC, pada tahun 2017 Institut Pertanian Bogor (IPB) membentuk Pusat Data Pengendalian...

Read More...
Menteri LHK Ajak Para Insinyur ASEAN Wujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

 Menteri LHK Siti Nurbaya menyambut ratusan insinyur se-ASEAN dalam jamuan makan malam di Jakarta (10/9). Dalam sambutannya, Menteri Siti mengajak para insinyur se-ASEAN untuk bersama-sama mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perwakilan insinyur dari 10 negara di ASEAN tersebut hadir di Indonesia dalam rangkaian acara The 37th Conference of ASEAN Federation of Engineering Organization (CAFEO37).

Menteri Siti menyadari, para insinyur berkontribusi dalam berbagai capaian dan percepatan pertumbuhan kawasan di ASEAN. “Peran para insinyur ASEAN sangat penting untuk membuka jalan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ASEAN (SDG). Tidak hanya membangun, namun juga meningkatkan konektivitas, serta memungkinkan pemerataan dan kemakmuran,” ujar Menteri Siti.

Pembangunan Indonesia, menurut Menteri Siti, terus didorong untuk menumbuhkan perekonomian, mengangkat kesejahteraan sosial, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Berbagai capaian pembangunan Indonesia selama 5 tahun terakhir diantaranya adalah pembangunan jalan nasional sepanjang 3.432 km, jalan tol baru sepanjang 941 km, jembatan baru sepanjang 36 km, pembangunan 15 bandara baru, dan 19 pelabuhan baru.

“Pembangunan infrastruktur secara masif akan terus diupayakan oleh Indonesia, sekaligus juga memfokuskan kepada peningkatan sumber daya manusia (SDM) di 5 tahun mendatang. Acara CAFEO37 ini menjadi penting tidak hanya untuk mempromosikan sains dan teknologi terkini, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas para insinyur di seluruh ASEAN,” ungkap Menteri Siti.

Menteri Siti berharap, CAFEO37 menjadi kesempatan luar biasa bagi para pemikir hebat ASEAN untuk terhubung, bertukar pengetahuan, berbagi ide, dan menemukan solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di ASEAN dan masing-masing negara. “Semua itu untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi kita semua,” tutur Menteri Siti.

Turut hadir pada jamuan makan malam CAFEO37 yaitu 6 menteri serta sejumlah perwakilan pemerintah dari Brunei Darussalam, Kamboja, Laos,...

Read More...
Bibit Pohon Gratis!!! Ciptakan Hutan di Rumah Sendiri untuk Hijaukan Bumi

 Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia menghijaukan bumi dengan menanam pohon dan membuat hutan di setiap halaman rumah sendiri.

KLHK melalui Ditjen PDASHL menyediakan bibit pohon gratis di 52 Persemaian Permanen yang tersebar di seluruh Provinsi. Setiap PP memproduksi bibit > 1jt bibit per tahun, dan program ini sudah kita jalankan beberapa tahun terakhir.

Hanya dengan modal KTP, bisa mendapatkan maksimal 25 pohon, terdiri dari 5 pohon buah dan 20 pohon penghijauan. Selain untuk perorangan, juga bisa untuk komunitas, sekolah, kampus atau bahkan untuk lingkungan RT, RW atau kelurahan.

Kamu bisa tanam pohon apa saja, bisa memilih bibit sendiri. Hampir semua jenis bibit buah-buahan khas Indonesia ada, juga bibit pohon penghijauan yang bakal meneduhkan halaman rumah. Jadi tunggu apa lagi, segera cek lokasi PP di Provinsi masing-masing ya, dan ambil bibit pohon yang disuka. Ingat, bibit yang diberi gratis ini untuk ditanam di rumah sendiri, bukan untuk dijual lagi.

Mari lakukan langkah kecil untuk membuat perubahan besar. Tanam pohon untuk masa depan anak cucu kita kelak. Buat hutan sendiri di rumah kita, untuk hijaukan kembali Indonesia.           

Read More...
Presiden RI Serahkan TORA dari Kawasan Hutan Untuk Kalimantan

 “Adil kata linu, baju ramin kasuraga, basengat kajubata.” Sebuah semboyan suku Dayak, yang dikumandangkan pagi ini di tempat Presiden Republik Indonesia membagikan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan SK Hak Alas atas Hutan Adat hari ini, di Hutan Kota Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin, 5 September 2019. Semboyan ini berarti adil bagi sesama manusia tanpa memandang suku dan ras, yang kedua berarti selalu bercermin atas apa yang dilakukan, karena tujuan hidupnya adalah ke surga, selanjutnya manusia tidak akan bisa bernafas kalau tidak ada Tuhannya. Atas dasar semboyan ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mempercayakan pembagian SK TORA pertama di tanah Borneo.

Pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 adalah melakukan distribusi hak atas tanah petani. Sasaran dari program ini antara lain adalah dengan penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta melakukan redistribusi tanah dan legalisasi aset.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, “Pertama mengenai sertifikat tanah, harusnya di seluruh Indonesia ini, harusnya ada 126 juta sertifikat tanah yang dipegang oleh masyarakat. Namun hingga tahun 2015 baru 46 juta sertifikat yang diterima, jadi sertifikat yang belum dipegang masyarakat ada 80 juta sertifikat. Dahulu, dalam setahun produksi sertifikat kita hanya 500.000. Berarti kalau kebutuhannya 80 juta sertifikat, masyarakat harus menunggu 160 tahun.”

Beliau menyampaikan hal inilah yang ingin diselesaikan oleh pemerintah, sehingga Presiden memberikan target sepanjang tahun 2018 pemerintah harus menyelesaikan 8 juta sertifikat, tahun 2019 Presiden memberikan target 9 juta sertifikat untuk sepanjang tahun. Menurut Presiden, di 2025 semua sertifikat dari tanah-tanah yang seharusnya berjumlah 80 juta itu, semua sudah bersertifikat, sehingga tidak lagi terjadi sengketa lahan...

Read More...
Anggota Manggala Agni Alami Kecelakaan Saat Bertugas Padamkan Karhutla, KLHK Berduka

 Menteri LHK, Siti Nurbaya mengunjungi anggota Manggala Agni yang mengalami kecelakaan saat melaksanakan tugas. Zain Alfatah (27 th), anggota Manggala Agni Daerah Operasi (Daops) Muara Teweh, Kalimantan Tengah (Kalteng). Pada awal bulan Juli kemarin saat melakukan patroli terpadu, Zain mengalami kecelakaan dan kakinya terlindas truk bermuatan batu. Untuk menyelamatkan nyawanya, kaki Zein harus diamputasi.

Sewaktu meninjau lokasi karhutla di Palangkaraya, Menteri Siti pun hadir ke Rumah Sakit tempat Zain dirawat untuk memberikan semangat moral. Bantuan juga diberikan oleh Menteri Siti untuk Zain dan keluarga. "Tetap semangat dalam bertugas, dan keluarga agar tetap sabar", pesan Menteri Siti kepada Zain dan keluarga.

Saat menjenguk Zain, Menteri Siti didampingi oleh Plt. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raffles B. Pandjaitan dan Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Kalimantan, Johny Santoso, dan turut serta Pimpinan Rumah Sakit Bentang Pembelum, Pimpinan BPJS ketenagakerjaan Provinsi Kalteng.

Kemarin, berita duka juga datang dari Manggala Agni Daops Muara Bulian, Jambi. Salah satu anggota Manggala Agni, Asmara bin Rifai gugur dalam tugasnya saat memadamkan kebakaran di Tahura Sultan Thaha Syaifuddin Kamis sore (22/8). Almarhum gugur setelah tertimpa pohon yang tiba-tiba roboh saat hendak mengambil air untuk memadamkan api. Sempat dilarikan ke Rumah Sakit karena kondisinya yang kritis, namun takdir berkata lain, dini hari tadi (23/8), almarhum dinyatakan meninggal dunia.

Menteri Siti sangat sedih atas kejadian ini, dirinya menyampaikan duka sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum dan telah mengutus perwakilannya untuk takziyah ke rumah duka.

"Tugas Manggala Agni dan Satgas Gabungan di garis terdepan titik api sangatlah tidak mudah mereka harus bertaruh keselamatan diri bahkan nyawa untuk mengendalikan amukan api, apalagi di lokasi-lokasi yang sulit", ungkap Menteri Siti.

Sebelumnya, Menteri Siti, Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan...

Read More...
Komitmen Menteri LHK Jadikan ASN KLHK Sebagai SDM Unggul Menuju Indonesia Maju

 Menteri LHK Siti Nurbaya menekankan bahwa aparatur sipil negara (ASN) lingkup KLHK semakin matang dalam berbirokrasi dan mampu menjadi SDM unggul yang siap mensukseskan visi Indonesia Maju. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Siti saat menggelar pembinaan pegawai dengan tema “Demokrasi, Konstitusi, Kebijakan Nasional dan Peran Birokrasi KLHK” di Jakarta (19/8)).

Menteri Siti dalam paparan tunggalnya menyampaikan, “Sebagaimana pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di hadapan MPR/DPR RI (16/8), Indonesia saat ini membutuhkan SDM yang unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila. Kita butuh SDM unggul yang terus belajar, bekerja keras, berdedikasi, termasuk di lingkungan birokrasi. Saya yakin ASN KLHK termasuk SDM unggul yang siap mewujudkan Indonesia Maju.”

Menteri Siti berpendapat, keberhasilan sebuah birokrasi pemerintahan membutuhkan karakter SDM yang tepat. “Seorang ASN perlu memahami bagaimana beraktualisasi dalam sebuah demokrasi, mengerti konstitusionalitas dan prosedur kepemerintahan (governing procedure), memiliki wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, serta menerapkan elemen-elemen pokok dalam kepemerintahan,” tutur Menteri Siti.

Menteri Siti mengungkapkan, paradigma baru pelayanan publik haruslah memperhatikan pelayanan kepada masyarakat sebagai warga negara, bukan sebagai pelanggan. Implementasi reformasi birokrasi harus mengutamakan kepentingan umum, mengikut sertakan warga masyarakat dalam program-program pemerintah, berfikir strategis dan bertindak demokratis, serta tetap memperhatikan norma, nilai, dan standar yang ada.

Lebih lanjut Menteri Siti menerangkan, birokrasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi dan misi sebuah bangsa. Birokrasi berperan dalam merumuskan kebijakan negara/pemerintah melalui peran/fungsi pengaturan/regulasi agar terwujud keamanan, ketertiban, keteraturan, kedamaian dan keadilan dalam masyarakat. Birokrasi juga berperan dalam pemberdayaan warga masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi melalui pembangunan di berbagai bidang/sektor, sekaligus sebagai...

Read More...
74 Tahun Kemerdekaan RI, KLHK Dukung Inovasi Melalui SDM Unggul

 Peringatan 74 tahun Indonesia merdeka di tahun ini menjadi momen penting bagi kebangkitan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, Badan Litbang dan Inovasi (BLI) KLHK, Kirsfianti L. Ginoga, bahwa motto BLI adalah “Leading the way, guiding the move, and setting the course.”

“Leading the way berarti menjadi penunjuk arah bagi penyusunan kebijakan KLHK yang berbasis ilmiah, guiding the move berarti menjadi panduan teknis dalam implementasi aksi KLHK, sedangkan setting the course berarti mengatur jalannya program KLHK”, tutur Kirsfianti usai mengikuti upacara peringatan 17 Agustus yang dipimpin langsung oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, di Plaza Manggala Wanabakti, Jakarta (17/08).

Dalam upacara yang dihadiri ASN KLHK Pusat ini, sebanyak 59 ASN BLI KLHK mendapat penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI, mulai 10 tahun, 20 tahun, hingga 30 tahun, dan 33 ASN diantaranya berasal dari Puslitbang Hutan, termasuk para Profesor Riset BLI KLHK. Tanda kehormatan ini disematkan secara simbolis oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, yang tampak anggun mengenakan pakaian adat kebaya berwarna hijau.

Terkait hal ini, Kirsfianti memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para ASN penerima penghargaan. “Hal ini menjadi salah satu bukti hadirnya ASN BLI KLHK yang unggul, untuk mendukung kemajuan Indonesia dalam inovasi, sesuai tema HUT RI ke-74 yaitu SDM Unggul, Indonesia Maju,” ujarnya bangga.

Kirsfianti juga melanjutkan, saat ini Puslitbang Hutan telah banyak menghasilkan berbagai inovasi antara lain pengembangan jenis ulat sutera alam yang dinamakan dengan Sinar. “Jenis sutera sinar sangat unggul dapat menghasilkan 4 kwintal kokon dari satu boks telur ulat sutera per daur, jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis biasa, tahan penyakit, dan keberhasilannya telah dibuktikan oleh kelompok tani di Sukabumi,” jelas Kirsfianti.

Selain itu, ia melanjutkan, adanya inovasi gaharu, yang semula distimulasi...

Read More...
Support oleh googlebisnis.com