Sunday, September 22, 2019

Penjelasan Menteri LHK Terkait Upaya Penyelamatan Satwa Orangutan

 
Terkait beredarnya video Orangutan Kalimantan yang menjadi pembicaraan di media sosial, serta reaksi masyarakat yang melaporkan hal tsb ke akun medsos saya, berikut beberapa penjelasan mengenai hal tsb:

1. Saya ucapkan terimakasih atas perhatian masyarakat yang mempertanyakan perihal beredarnya video ini. Kepedulian masyarakat dengan nge-tag ke akun medsos, saya nilai sebagai bentuk kepedulian kita bersama terhadap lingkungan hidup lestari beserta habitat yang ada di dalamnya. Saya apresiasi sebagai bentuk kecintaan kita pada Indonesia.

2. Video tersebut bukanlah video baru melainkan sudah beredar sejak tahun 2013. Dimasa itu dan masa-masa sebelumnya, penggarapan izin di lahan gambut masih berjalan.

Namun sejak saya menjabat sebagai Menteri LHK, dan pasca kebakaran hutan dan lahan yang begitu hebat pada tahun 2015, melalui Instruksi Presiden telah dilakukan moratorium izin di seluruh kawasan gambut. Pemulihan ekosistem gambut sangat mendesak dilakukan, salah satunya karena sangat rentan terbakar.

Alhamdulillah, dengan berbagai regulasi, kerja keras semua pihak, dan penegakan hukum, Indonesia akhirnya pertama kali setelah hampir dua dekade, merasakan bebas bencana Karhutla secara Nasional. Indonesia juga selama 2,5 tahun terakhir, tidak lagi menjadi negara 'pengekspor' asap ke negara tetangga.

3. Lanskap Sungai Putri di Kabupaten Ketapang, provinsi Kalimantan Barat, yang menjadi lokasi dalam video yang beredar, merupakan salah satu konsentrasi wilayah gambut yang menjadi perhatian utama KLHK, karena disini masih menjadi 'rumah' bagi habitat Orangutan, satu dari 25 spesies prioritas yang dipantau populasinya oleh pemerintah.

Kami sangat meningkatkan perhatian pada segala bentuk aktifitas di kawasan tersebut. Semua izin-izin yang dikeluarkan sebelum kami menjabat, diawasi secara ketat.

Salah satunya adalah PT MPK yang mengantongi izin kawasan yang mencapai 37 ribu lapangan sepak bola, atau hampir setengah wilayah Singapura.

Tahun 2017 lalu, saat perusahaan kedapatan melakukan aktifitas pembukaan kanal, saya langsung mengintruksikan penghentian seluruh aktifitas tsb. Saya perintahkan untuk menghentikan semua pekerjaan di Sungai Putri karena wilayah tersebut masuk dalam Peta Indikatif Restorasi Gambut. Tidak ada kompromi untuk itu!

Salah satu hal utama yang menjadi pertimbangan adalah habitat orangutan yang ada di konsensi ini.

Kepadatan rata-rata populasi satwa dilindungi orangutan di konsesi PT. MPK antara 2.14 – 3.17 individu/km2. Nilai kepadatan ini berhubungan dengan kepadatan yang sebelumnya ditemukan pada blok hutan Sungai Putri dengan kerapatan rata-rata 2.27 orangutan per km2 dan jumlah individu orangutan diperkirakan antara 900 dan 1250 individu (Utami-Atmoko et.al., 2017).

Ini adalah populasi orangutan terbesar di Kabupaten Ketapang, terbesar ketiga di Provinsi Kalimantan Barat setelah Taman Nasional Gunung Palung dan Betung Kerihun, juga merupakan salah satu populasi orangutan terbesar yang berada di luar kawasan lindung di seluruh Dunia.

4. Khusus untuk melindungi satwa Orangutan, KLHK saat ini telah menetapkan plot-plot pengukuran populasi orangutan di beberapa habitatnya.

KLHK juga terus berusaha menjaga kawasan konservasi termasuk Taman Nasional, rumah bagi jutaan satwa termasuk orang utan yang menjadi kekayaan hayati Indonesia.

Strategi pengelolaan orangutan juga telah dituangkan dalam Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Orangutan Indonesia. Didalamnya juga memuat identifikasi lokasi yang memungkinkan menjadi habitat orangutan, baik di dalam kawasan konservasi maupun yang di luar kawasan konservasi. Nantinya untuk di luar kawasan konservasi bisa dijadikan sebagai kawasan esensial.

Langkah ini merupakan hasil kerjasama multipihak antara pemerintah, Forum Orangutan Indonesia (Forina), akademisi, pakar dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Di lapangan, kegiatan penyelamatan orangutan dibarengi dengan pelepasan hingga translokasi atau pemindahan.

KLHK juga telah membuka sekolah bagi orang utan, contohnya bagi yang pernah dipelihara oleh manusia. Unit kerja KLHK akan melatihnya kembali untuk bisa dilepasliarkan. Ini juga berlaku untuk Orangutan yang mengalami cacat fisik maupun cacat perilaku sehingga tidak mampu bertahan hidup di alam.

Sementara di penangkaran, tercatat sebanyak 51 individu orangutan berada di Sumatran Orangutan Conservation Program (SOCP) Medan, 289 individu di Orangutan Foundation International (OFI) Pangkalan Bun, 447 individu di Yayasan BOS Nyarumenteng, 180 individu di Yayasan BOS Samboja, 5 individu di Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam (Balitek KSDA) Samboja, 18 individu di Center Orangutan Protection Kaltim, dan 40 individu di Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) Ketapang.

Untuk menjaga populasi dan mendukung upaya penyelamatan Orangutan Kalimantan, tahun 2017 telah diresmikan Pusat Penelitian Orangutan/PPO (Orangutan Reseacrh Center) di Samboja, Kalimantan Timur.

PPO tidak hanya sebagai pusat penyelamatan, namun juga sebagai penyedia kajian IPTEK terkait rehabilitasi dan reintroduksi, sehingga dapat diperoleh metode rehabilitasi dan pelepasliaran yang tepat.

KLHK juga baru saja menggelar lokakarya Nasional membahas masa depan orangutan yang tidak dapat dilepasliarkan (Unreleaseable Orangutans).

Dalam kurun waktu 2012–2017, KLHK telah menyelamatkan lebih dari 250 orangutan kalimantan ke pusat penyelamatan orangutan maupun dipindahkan ke habitat yang lebih aman.

Sampai Desember 2017, jumlah orangutan yang sudah dilepasliarkan maupun translokasi sebanyak 726 individu, sementara yang ada di pusat rehabilitasi sebanyak 1.059 individu.

Berdasarkan Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) Orangutan tahun 2016, menunjukkan populasi orangutan kalimantan hampir 80% tersebar di luar kawasan konservasi. Sebanyak 57.350 individu orangutan kalimantan (Pongo pygmaeus) diperkirakan hidup pada habitat seluas 16.013.600 hektar, yang tersebar di 42 kantong populasi.

Orangutan adalah instrumen penjaga hutan yang telah disediakan alam untuk manusia. Saya mengajak kita semua menjaga alam, memerangi praktik pembalakan liar, perburuan, perdagangan, pembakaran hutan dan lahan. Saat kita menjaga alam, maka alam pasti akan menjaga kita.

5. Tidak hanya di Kalbar, kami juga sangat menjaga habitat dan populasi Orang utan di ujung Sumatera, tepatnya di ekosistem Leuser, Aceh.

Bulan lalu saya telah mengirim surat kepada Gubernur Aceh untuk segera mengawal penghentian praktik-praktik perusakan gambut yang dilakukan oknum-oknum di wilayah kerjanya. Saya juga telah mengerahkan tim untuk segera mengakhiri pelanggaran gambut yang sedang berlangsung di dua konsesi kelapa sawit di Ekosistem Leuser.

Keduanya terletak di bagian zona perlindungan gambut yang terletak di rawa gambut Tripa di pantai barat Aceh. Langkah cepat ini perlu diambil, karena daerah ini merupakan rumah bagi populasi orangutan terpadat di dunia.

6. KLHK sangat konsisten menjaga kawasan ekosistem lindung gambut di Lanskap Sungai Putri ini. Karena berdasarkan distribusi ketebalan gambut di konsesi PT. MPK (SK 216/ Menhut-II/2008) dan menurut PP. 71 tahun 2014 serta PP. 57 tahun 2016, lebih dari 40.000 hektar lahan gambut (sekitar 84 persen) termasuk ke dalam ekosistem gambut dengan zona fungsi lindung memiliki ketebalan gambut lebih dari 3 meter.

Khusus di kawasan Sungai Putri fungsi hidrologi eksositem gambut dalam kawasan itu sangat penting karena menjadi sumber air dari 12 desa di sekitarnya.

7. Kami menyadari bahwa dengan area yang begitu luas, sangat riskan sekali terjadi aksi pembalakan liar ataupun pelanggaran-pelanggaran lingkungan lainnya. Karenanya melalui Ditjen penegakan hukum, kami memulai melakukan penyelidikan pada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kawasan gambut. Ini kami lakukan secara konsisten dan menyeluruh.

Dengan kebijakan moratorium di lahan gambut dan penegakan hukum lingkungan, saat ini hutan gambut masih sangat dominan di wilayah ini. Pada tahun 2015, saat Karhutla terjadi begitu dahsyat hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, gambut di kawasan ini masih bagus dan basah. Kondisi gambut dalam di kawasan itu terbukti dapat bertahan dari kebakaran hutan besar dengan lebih dari 200 titik kebakaran di sekelilingnya.

8. Kami tidak menafikan masih terjadi praktik pembalakan liar seperti yang ditemukan Greenpeace berdasarkan investigasi pada Maret 2018. Namun itu terjadi di bagian yang sangat kecil dari konsesi PT MPK yang begitu luas.

Jauh sebelum adanya laporan tersebut kami sudah secara terus menerus melakukan perlindungan kawasan gambut. Perlu diketahui bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan lahan gambut terluas di dunia, dengan luas lebih dari 15 juta ha.

Dengan adanya kebijakan moratorium dan pengawasan, serta komitmen dari semua pihak terkait, hasilnya menunjukkan bahwa tutupan lahan di areal konsesi kini masih relatif utuh tertutup hutan gambut. Ini dapat diverifikasi oleh pihak manapun termasuk masyarakat, bisa dengan menggunakan observasi lapangan maupun dengan data satelit.

Namun sayangnya, fakta lapangan ini termasuk upaya-upaya pemerintah melindungi tutupan gambut yang begitu luas, tidak termasuk dalam laporan Greenpeace ke publik.

Kami melakukan tindakan hukum bukan berdasarkan tekanan-tekanan pihak manapun, melainkan sudah menjadi tuntutan dari UU untuk melindungi setiap jengkal kekayaan alam Indonesia. Untuk memberi informasi terkini pada publik, saya telah mengutus Dua Dirjen (KSDAE dan Penegakan Hukum), untuk turun ke lapangan dan memberi laporan terkini situasi terbaru pada kesempatan pertama. 

9. Praktik pembalakan liar salah satu musuh utama kelestarian lingkungan Indonesia. Berpuluh tahun lamanya hutan kita mengalami kerusakan akibat praktik ini.

Namun di masa pemerintahan Presiden Jokowi, kini Indonesia menjadi negara terdepan dalam agenda perubahan iklim dunia. Selain telah dikeluarkannya berbagai kebijakan mengenai tata kelola hutan berkelanjutan dan perdagangan hasil hutan, penegakan hukum lingkungan sekarang benar-benar ditegakkan.

KLHK sendiri telah berkomitmen melaksanakan penegakan hukum lingkungan melalui pendekatan multi instrumen. Mulai dari sanksi administrasi, hukum perdata, hingga hukum pidana. Hal ini dilakukan secara simultan untuk memberikan dampak perbaikan dan efek jera terhadap pada pelanggar.

Dalam data Ditjen penegakan hukum KLHK selama periode 2015-2018, terdapat 1.995 pengaduan terkait LHK yang ditangani, dan sebanyak 2.089 izin diawasi.

KLHK juga telah menjatuhkan 450 sanksi administratif. Selain itu ada 220 gugatan perdata yang diajukan dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp 16,9 triliun (16 gugatan melalui pengadilan) dan Rp 42,55 miliar (110 kesepakatan di luar pengadilan). Ini menjadi angka terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Sebanyak 433 kasus pidana dinyatakan P-21 atau siap untuk disidangkan. KLHK juga telah melakukan 610 operasi pengamanan hutan. Di antaranya 196 operasi illegal logging, 221 operasi perambahan hutan, dan 187 operasi kejahatan tumbuhan satwa liar.

Kami juga semakin memperkuat jejaring penegakan hukum, baik melibatkan TNI/Polri, termasuk dengan Komisi Yudisial. Agar para hakim juga berpihak pada lingkungan lestari.

Saya sangat berharap, dengan berbagai upaya ini dibantu dengan dukungan masyarakat, pembalakan liar dapat kita perangi bersama. Tidak hanya menyasar oknum per oknum, tapi para beking dibelakangnya. Siapapun dia, baik secara perorangan maupun korporasi.

10. Saat ini Indonesia merupakan negara pertama dan baru satu-satunya yang memperoleh lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) dari Uni Eropa.

Ini bentuk pengakuan internasional terhadap legalitas kayu Indonesia yang telah menerapkan sistem verivikasi legalitas kayu (SVLK). SVLK adalah sistem perdagangan kayu dengan memperhatikan prinsip legalitas, traceability, dan sustainability yang melibatkan multistakeholder dalam penyusunannya.

Indonesia juga bertekad menerapkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dengan menyesuaikan SVLK yang berhasil di bawah skema FLEGT.

ISPO bertujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global dan mengurangi emisi gas rumah kaca serta menarik perhatian terhadap isu-isu lingkungan.

Kami menargetkan bahwa pada akhir tahun ini Keputusan Presiden terkait hal tersebut akan keluar.

11. Dengan serangkaian tindakan, seperti moratorium izin baru di lahan gambut dan hutan primer, penegakan hukum, tata pemerintahan yang baik, Perhutanan Sosial, FLEGT, tinjauan lingkungan setrategis dan lainnya, angka deforestasi di Indonesia saat ini telah menurun secara signifikan, dari 1,09 juta hektar menjadi 0,61 juta hektar.

Tahun 2020 diproyeksikan akan menurun menjadi 0,45 juta ha, dan 0,35 juta ha pada tahun 2030. Tahun 2017, deforestasi bahkan sudah turun menjadi 497 ribu ha. Artinya sudah lebih dekat ke proyeksi tahun 2020.

12. Untuk pelayanan aduan masyarakat terkait perburuan liar, perdagangan dan penyelamatan satwa, illegal logging, Karhutla, dan berbagai permasalahan lainnya, Ditjen KSDAE KLHK dengan 22 balai KSDA dan 52 balai Taman Nasional di seluruh Indonesia, telah memiliki Call Center agar masyarakat bisa melapor. Dari Call Center 24 jam ini kami telah menerima banyak laporan dan temuan terkait satwa liar, serta telah melakukan banyak penyelamatan satwa dengan melibatkan masyarakat.

13. Saya mengucapkan terimakasih atas keterlibatan aktif para aktivis dan komunitas masyarakat lainnya, dalam upaya-upaya penegakan hukum, serta penyelamatan dan perlindungan satwa. Tidak hanya Orangutan, tapi juga Badak, Harimau, Owa, Elang, dsb.

Demikian penjelasan dan informasi dari saya terkait isu dimaksud. Semoga dapat memberi gambaran bahwa pemerintah sedang bekerja keras membenahi dari praktik-praktik kejahatan lingkungan, dan butuh dukungan serta keterlibatan semua pihak.

Semua laporan-laporan yang masuk kami apresiasi, dan saya pastikan akan ditindaklanjuti, namun hendaknya dengan mencantumkan akses data yang benar-benar valid.

Saya selalu mengatakan, bahwa kita saat ini sedang meminjam sumberdaya alam dari generasi masa depan. Berlakulah adil pada alam. Planet ini harus kita jaga, karena tidak ada planet B untuk kita tinggali lagi.

Maka kondisi dan akses sumberdaya alam saat ini, harus dapat dirasakan setidaknya sama oleh generasi mendatang, atau bahkan dengan kondisi dan akses yang lebih baik.

Untuk mewujudkan itu semua, saya tidak bisa sendiri, KLHK tidak bisa berjalan sendiri. Butuh keterlibatan aktif semua pihak, terutama masyarakat untuk dapat menjaga kekayaan alam Indonesia.
 
Salam Lestari

Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar


* Beberapa foto dokumentasi penyelamatan satwa Orangutan yang dilakukan BKSDA di berbagai daerah
 
 









 


Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Kunjungi Lokasi Karhutla, Presiden Tekankan Pentingnya Aspek Pencegahan Karhutla

 Turun langsung ke areal terbakar di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru, pada Selasa, 17 September 2019, Presiden RI, bersama beberapa Menteri Kabinet Kerja, Gubernur Riau serta Panglima TNI dan Kapolri melihat langsung upaya terbaik pemerintah bekerjasama dengan para pihak dalam menanggulangi karhutla.

Dalam kunjungan tersebut Presiden kembali menegaskan pentingnya upaya pencegahan karhutla. Keberhasilan upaya pencegahan karhutla akan menjamin tidak meluasnya kejadian karhutla yang sulit diatasi, terutama bila terjadi di lahan gambut.

"Pencegahan itu tidak membutuhkan biaya banyak. Lebih efektif. Tapi kalau sudah kejadian seperti yang kita lihat sekarang ini, sudah kerja yang luar biasa (sulitnya)," ujarnya.

Ketika berada di lokasi karhutla, Presiden berinteraksi langsung dengan para petugas pemadaman karhutla. Menurut meraka pemadaman karhutla yang sudah membesar akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mereka beberapa diantaranya sudah ada yang bertugas lebih dari satu bulan di lapangan untuk memadamkan karhutla di lahan gambut.

"Apalagi di daerah gambut seperti sekarang ini. Lebih sulit lagi. Kelihatan sudah padam, (tapi) api di bawahnya masih menganga," ucap mereka.

Selanjutnya Pemerintah, melalui Polri, akan terus melakukan upaya penindakan hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan.

"Kalau kita lihat luasannya (lahan) besar sekali. Ini terorganisasi. Nanti coba ditanyakan Pak Kapolri penanganannya secara detail," tutur Presiden.

Ke depannya, Presiden berharap agar masing-masing pihak menjalankan komitmen pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar peristiwa yang terjadi saat ini tak terulang kembali.

"Perlu kita ingatkan agar pencegahan oleh Desa, Camat, Bupati, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, Polsek, Koramil adalah yang pertama harus dikerjakan. Kalau sudah kejadian akan sulit," tandasnya.

Turut hadir bersama Presiden, Menkopolhukam Wiranto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menpupera...

Read More...
KLHS Cepat Ibukota Baru, Selesai Bulan November

 Lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Baru telah ditetapkan Presiden Jokowi, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Untuk menunjang pemindahan IKN tersebut KLHK menyiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berguna untuk memberikan arahan-arahan perlindungan dan kriteria-kriteria pengaman lingkungan (environmental safeguards) dalam penyelesaian masterplan ibukota negara.

“Awal November harus sudah selesai (KLHS), KLHS ini sebagai safeguards yang harus dibangun lebih dahulu,”ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya dalam Focus Group Discussion dengan berbagai pihak di Jakarta, (18/9/2019).

Dalam diskusi tersebut Menteri LHK berpesan jika KLHS yang akan disusun dengan cepat ini tetap memperhatikan prosedur yang benar, namun diutamakan menyasar pada kajian atas isu-isu penting yang membutuhkan perhatian dalam proses pemindahan IKN. Menteri LHK juga meminta agar penyusunan KLHS ini mengajak sebanyak mungkin pihak untuk berdialog, serta secara cerdas harus diperkuat komunikasi publiknya.

“Saya minta dalam penyususnan KLHS ini dialog-dialognya diperkuat, bukan hanya merangkum dari data dokumen saja. Karena perencanaan yang benar itu adalah yang dialogis,” tegas Menteri Siti.

Penyusunan KLHS cepat ini akan bersifat terbuka, oleh karenanya mengharapkan banyak masukan dari berbagai lapisan masyarakat, serta dipastikan akan ada proses konsultasi langsung dengan pihak Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat setempat, para akademisi dan pemerhati.

Selama bulan September dan Oktober tahun 2019, KLHS difokuskan pada identifikasi isu-isu penting dan mendesak di dua wilayah kabupaten yang ditunjuk sebagai calon ibukota negara, sehingga diharapkan diperoleh gambaran umum tentang kemampuan daya dukung lingkungan hidup di wilayah tersebut serta potret persoalan lingkungan dan keanekaragaman hayati yang ada. KLHS di tahap ini akan secara cepat mengarahkan langkah-langkah perlindungan dan pemulihan, terutama proteksi habitat satwa liar, ekosistem hutan dan mangrove, ekosistem...

Read More...
Di Pekanbaru, Menteri LHK Ratas dengan Presiden Bahas Efektivitas Penanganan Karhutla

 Menteri LHK mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membahas langkah-langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ratas ini dilakukan di Hotel Novotel Pekanbaru, Senin, 16 September 2019.

Arahan Presiden Jokowi untuk penanganan karhutla adalah meminta perangkat negara untuk bangun kerjasama yang solid dalam penanganan karhutla. Hal yang menjadi sorotan Presiden adalah upaya pencegahan karhutla yang dinilai belum efektif karena kerjasama dan insiatif dari perangkat pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dan aparat keamanan dalam menanggulangi karhutla belum maksimal.

"Pencegahan di dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan itu adalah mutlak harus dilakukan. Karena kalau yang terjadi sudah kejadian kebakaran apalagi di lahan gambut, pengalaman bertahun-tahun kita sudah mengalaminya, sangat sulit menyelesaikan," ujar Presiden Jokowi dalam sesi pengantar rapat

Presiden Jokowi pun menguraikan jika Gubernur memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah: Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa. Pangdam juga punya perangkat dari Danrem, Dandim, sampai Koramil, Bhabinsa, semuanya ada. Kapolda juga punya perangkat dari Kapolres, Kapolsek, sampai Bhabimkamtibmas. Tapi perangkat-perangkat ini tidak diaktifkan secara baik.

Maka itu, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak mulai dari pusat hingga ke daerah untuk melakukan konsolidasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan secara menyeluruh. Seluruh pihak terkait juga dimintanya bergerak aktif dalam menangani karhutla yang terjadi saat ini.

"Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik saya yakin yang namanya satu titik api sudah pasti ketahuan dulu sebelum sampai menjadi ratusan titik api. Itu sudah saya ingatkan berkali-kali mengenai ini," kata Presiden.

Adapun terhadap upaya penanganan karhutla di Provinsi Riau yang saat ini berstatus siaga darurat, Presiden Joko Widodo memberi sejumlah arahan untuk memastikan penanganan tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

Pertama, Kepala Negara meminta...

Read More...
Beri Penghargaan, GFMC Akui Komitmen Pengendalian Karhutla di Indonesia

 Di tengah kerja keras satgas memadamkan titik api guna mengurangi dampak bencana asap yang terjadi saat ini, upaya menyeluruh Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mendapat pengakuan dunia internasional.

Global Fire Monitoring Center (GFMC) memberikan penghargaan Global Landscape Fire Award 2019, sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras Pemerintah Indonesia dan seluruh stakeholders dalam upaya pengendalian Karhutla pasca kejadian dahsyat tahun 2015.

Penghargaan ini diserahkan Koordinator GFMC Johann Georg Goldammer, kepada Menteri LHK Siti Nurbaya yang dinilai berhasil melakukan berbagai langkah koreksi menyeluruh dalam mengurangi dampak buruk karhutla terhadap lingkungan dan kemanusiaan secara global.

"Kebijakan Presiden RI Joko Widodo dalam menanggapi krisis asap tahun 2015, serta komitmen yang diberlakukan dalam Perjanjian Paris tahun 2015, juga peran Menteri Lingkungan dan Kehutanan RI, telah menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa Republik Indonesia berada di jalan yang benar untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan, serta pengelolaan lahan dan gambut yang baik," kata Johann Georg Goldammer, Rabu (11/9/2019) di Jakarta.

Penghargaan juga diberikan kepada Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) KLHK, Raffless B. Pandjaitan, dan Prof. Bambang Hero Saharjo, dari Institut Pertanian Bogor (IPB) berupa Certificates of Distinction.

Global Fire Monitoring Center (GFMC) merupakan jaringan sukarela global yang menyediakan saran kebijakan, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memungkinkan suatu negara untuk mengurangi dampak negatif dari kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan dan kemanusiaan.

Kinerja GFMC diakui oleh Badan PBB yang menangani Strategi Internasional untuk Pengurangan Bencana (UNISDR) dan Kantor PBB untuk Pengurangan Resiko Bencana (UNDRR).

Dengan dukungan dari GMFC, pada tahun 2017 Institut Pertanian Bogor (IPB) membentuk Pusat Data Pengendalian...

Read More...
Menteri LHK Ajak Para Insinyur ASEAN Wujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

 Menteri LHK Siti Nurbaya menyambut ratusan insinyur se-ASEAN dalam jamuan makan malam di Jakarta (10/9). Dalam sambutannya, Menteri Siti mengajak para insinyur se-ASEAN untuk bersama-sama mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perwakilan insinyur dari 10 negara di ASEAN tersebut hadir di Indonesia dalam rangkaian acara The 37th Conference of ASEAN Federation of Engineering Organization (CAFEO37).

Menteri Siti menyadari, para insinyur berkontribusi dalam berbagai capaian dan percepatan pertumbuhan kawasan di ASEAN. “Peran para insinyur ASEAN sangat penting untuk membuka jalan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ASEAN (SDG). Tidak hanya membangun, namun juga meningkatkan konektivitas, serta memungkinkan pemerataan dan kemakmuran,” ujar Menteri Siti.

Pembangunan Indonesia, menurut Menteri Siti, terus didorong untuk menumbuhkan perekonomian, mengangkat kesejahteraan sosial, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Berbagai capaian pembangunan Indonesia selama 5 tahun terakhir diantaranya adalah pembangunan jalan nasional sepanjang 3.432 km, jalan tol baru sepanjang 941 km, jembatan baru sepanjang 36 km, pembangunan 15 bandara baru, dan 19 pelabuhan baru.

“Pembangunan infrastruktur secara masif akan terus diupayakan oleh Indonesia, sekaligus juga memfokuskan kepada peningkatan sumber daya manusia (SDM) di 5 tahun mendatang. Acara CAFEO37 ini menjadi penting tidak hanya untuk mempromosikan sains dan teknologi terkini, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas para insinyur di seluruh ASEAN,” ungkap Menteri Siti.

Menteri Siti berharap, CAFEO37 menjadi kesempatan luar biasa bagi para pemikir hebat ASEAN untuk terhubung, bertukar pengetahuan, berbagi ide, dan menemukan solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di ASEAN dan masing-masing negara. “Semua itu untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi kita semua,” tutur Menteri Siti.

Turut hadir pada jamuan makan malam CAFEO37 yaitu 6 menteri serta sejumlah perwakilan pemerintah dari Brunei Darussalam, Kamboja, Laos,...

Read More...
Bibit Pohon Gratis!!! Ciptakan Hutan di Rumah Sendiri untuk Hijaukan Bumi

 Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia menghijaukan bumi dengan menanam pohon dan membuat hutan di setiap halaman rumah sendiri.

KLHK melalui Ditjen PDASHL menyediakan bibit pohon gratis di 52 Persemaian Permanen yang tersebar di seluruh Provinsi. Setiap PP memproduksi bibit > 1jt bibit per tahun, dan program ini sudah kita jalankan beberapa tahun terakhir.

Hanya dengan modal KTP, bisa mendapatkan maksimal 25 pohon, terdiri dari 5 pohon buah dan 20 pohon penghijauan. Selain untuk perorangan, juga bisa untuk komunitas, sekolah, kampus atau bahkan untuk lingkungan RT, RW atau kelurahan.

Kamu bisa tanam pohon apa saja, bisa memilih bibit sendiri. Hampir semua jenis bibit buah-buahan khas Indonesia ada, juga bibit pohon penghijauan yang bakal meneduhkan halaman rumah. Jadi tunggu apa lagi, segera cek lokasi PP di Provinsi masing-masing ya, dan ambil bibit pohon yang disuka. Ingat, bibit yang diberi gratis ini untuk ditanam di rumah sendiri, bukan untuk dijual lagi.

Mari lakukan langkah kecil untuk membuat perubahan besar. Tanam pohon untuk masa depan anak cucu kita kelak. Buat hutan sendiri di rumah kita, untuk hijaukan kembali Indonesia.           

Read More...
Presiden RI Serahkan TORA dari Kawasan Hutan Untuk Kalimantan

 “Adil kata linu, baju ramin kasuraga, basengat kajubata.” Sebuah semboyan suku Dayak, yang dikumandangkan pagi ini di tempat Presiden Republik Indonesia membagikan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan SK Hak Alas atas Hutan Adat hari ini, di Hutan Kota Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin, 5 September 2019. Semboyan ini berarti adil bagi sesama manusia tanpa memandang suku dan ras, yang kedua berarti selalu bercermin atas apa yang dilakukan, karena tujuan hidupnya adalah ke surga, selanjutnya manusia tidak akan bisa bernafas kalau tidak ada Tuhannya. Atas dasar semboyan ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mempercayakan pembagian SK TORA pertama di tanah Borneo.

Pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 adalah melakukan distribusi hak atas tanah petani. Sasaran dari program ini antara lain adalah dengan penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta melakukan redistribusi tanah dan legalisasi aset.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, “Pertama mengenai sertifikat tanah, harusnya di seluruh Indonesia ini, harusnya ada 126 juta sertifikat tanah yang dipegang oleh masyarakat. Namun hingga tahun 2015 baru 46 juta sertifikat yang diterima, jadi sertifikat yang belum dipegang masyarakat ada 80 juta sertifikat. Dahulu, dalam setahun produksi sertifikat kita hanya 500.000. Berarti kalau kebutuhannya 80 juta sertifikat, masyarakat harus menunggu 160 tahun.”

Beliau menyampaikan hal inilah yang ingin diselesaikan oleh pemerintah, sehingga Presiden memberikan target sepanjang tahun 2018 pemerintah harus menyelesaikan 8 juta sertifikat, tahun 2019 Presiden memberikan target 9 juta sertifikat untuk sepanjang tahun. Menurut Presiden, di 2025 semua sertifikat dari tanah-tanah yang seharusnya berjumlah 80 juta itu, semua sudah bersertifikat, sehingga tidak lagi terjadi sengketa lahan...

Read More...
Anggota Manggala Agni Alami Kecelakaan Saat Bertugas Padamkan Karhutla, KLHK Berduka

 Menteri LHK, Siti Nurbaya mengunjungi anggota Manggala Agni yang mengalami kecelakaan saat melaksanakan tugas. Zain Alfatah (27 th), anggota Manggala Agni Daerah Operasi (Daops) Muara Teweh, Kalimantan Tengah (Kalteng). Pada awal bulan Juli kemarin saat melakukan patroli terpadu, Zain mengalami kecelakaan dan kakinya terlindas truk bermuatan batu. Untuk menyelamatkan nyawanya, kaki Zein harus diamputasi.

Sewaktu meninjau lokasi karhutla di Palangkaraya, Menteri Siti pun hadir ke Rumah Sakit tempat Zain dirawat untuk memberikan semangat moral. Bantuan juga diberikan oleh Menteri Siti untuk Zain dan keluarga. "Tetap semangat dalam bertugas, dan keluarga agar tetap sabar", pesan Menteri Siti kepada Zain dan keluarga.

Saat menjenguk Zain, Menteri Siti didampingi oleh Plt. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raffles B. Pandjaitan dan Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Kalimantan, Johny Santoso, dan turut serta Pimpinan Rumah Sakit Bentang Pembelum, Pimpinan BPJS ketenagakerjaan Provinsi Kalteng.

Kemarin, berita duka juga datang dari Manggala Agni Daops Muara Bulian, Jambi. Salah satu anggota Manggala Agni, Asmara bin Rifai gugur dalam tugasnya saat memadamkan kebakaran di Tahura Sultan Thaha Syaifuddin Kamis sore (22/8). Almarhum gugur setelah tertimpa pohon yang tiba-tiba roboh saat hendak mengambil air untuk memadamkan api. Sempat dilarikan ke Rumah Sakit karena kondisinya yang kritis, namun takdir berkata lain, dini hari tadi (23/8), almarhum dinyatakan meninggal dunia.

Menteri Siti sangat sedih atas kejadian ini, dirinya menyampaikan duka sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum dan telah mengutus perwakilannya untuk takziyah ke rumah duka.

"Tugas Manggala Agni dan Satgas Gabungan di garis terdepan titik api sangatlah tidak mudah mereka harus bertaruh keselamatan diri bahkan nyawa untuk mengendalikan amukan api, apalagi di lokasi-lokasi yang sulit", ungkap Menteri Siti.

Sebelumnya, Menteri Siti, Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan...

Read More...
Komitmen Menteri LHK Jadikan ASN KLHK Sebagai SDM Unggul Menuju Indonesia Maju

 Menteri LHK Siti Nurbaya menekankan bahwa aparatur sipil negara (ASN) lingkup KLHK semakin matang dalam berbirokrasi dan mampu menjadi SDM unggul yang siap mensukseskan visi Indonesia Maju. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Siti saat menggelar pembinaan pegawai dengan tema “Demokrasi, Konstitusi, Kebijakan Nasional dan Peran Birokrasi KLHK” di Jakarta (19/8)).

Menteri Siti dalam paparan tunggalnya menyampaikan, “Sebagaimana pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di hadapan MPR/DPR RI (16/8), Indonesia saat ini membutuhkan SDM yang unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila. Kita butuh SDM unggul yang terus belajar, bekerja keras, berdedikasi, termasuk di lingkungan birokrasi. Saya yakin ASN KLHK termasuk SDM unggul yang siap mewujudkan Indonesia Maju.”

Menteri Siti berpendapat, keberhasilan sebuah birokrasi pemerintahan membutuhkan karakter SDM yang tepat. “Seorang ASN perlu memahami bagaimana beraktualisasi dalam sebuah demokrasi, mengerti konstitusionalitas dan prosedur kepemerintahan (governing procedure), memiliki wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, serta menerapkan elemen-elemen pokok dalam kepemerintahan,” tutur Menteri Siti.

Menteri Siti mengungkapkan, paradigma baru pelayanan publik haruslah memperhatikan pelayanan kepada masyarakat sebagai warga negara, bukan sebagai pelanggan. Implementasi reformasi birokrasi harus mengutamakan kepentingan umum, mengikut sertakan warga masyarakat dalam program-program pemerintah, berfikir strategis dan bertindak demokratis, serta tetap memperhatikan norma, nilai, dan standar yang ada.

Lebih lanjut Menteri Siti menerangkan, birokrasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi dan misi sebuah bangsa. Birokrasi berperan dalam merumuskan kebijakan negara/pemerintah melalui peran/fungsi pengaturan/regulasi agar terwujud keamanan, ketertiban, keteraturan, kedamaian dan keadilan dalam masyarakat. Birokrasi juga berperan dalam pemberdayaan warga masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi melalui pembangunan di berbagai bidang/sektor, sekaligus sebagai...

Read More...
74 Tahun Kemerdekaan RI, KLHK Dukung Inovasi Melalui SDM Unggul

 Peringatan 74 tahun Indonesia merdeka di tahun ini menjadi momen penting bagi kebangkitan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, Badan Litbang dan Inovasi (BLI) KLHK, Kirsfianti L. Ginoga, bahwa motto BLI adalah “Leading the way, guiding the move, and setting the course.”

“Leading the way berarti menjadi penunjuk arah bagi penyusunan kebijakan KLHK yang berbasis ilmiah, guiding the move berarti menjadi panduan teknis dalam implementasi aksi KLHK, sedangkan setting the course berarti mengatur jalannya program KLHK”, tutur Kirsfianti usai mengikuti upacara peringatan 17 Agustus yang dipimpin langsung oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, di Plaza Manggala Wanabakti, Jakarta (17/08).

Dalam upacara yang dihadiri ASN KLHK Pusat ini, sebanyak 59 ASN BLI KLHK mendapat penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI, mulai 10 tahun, 20 tahun, hingga 30 tahun, dan 33 ASN diantaranya berasal dari Puslitbang Hutan, termasuk para Profesor Riset BLI KLHK. Tanda kehormatan ini disematkan secara simbolis oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, yang tampak anggun mengenakan pakaian adat kebaya berwarna hijau.

Terkait hal ini, Kirsfianti memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para ASN penerima penghargaan. “Hal ini menjadi salah satu bukti hadirnya ASN BLI KLHK yang unggul, untuk mendukung kemajuan Indonesia dalam inovasi, sesuai tema HUT RI ke-74 yaitu SDM Unggul, Indonesia Maju,” ujarnya bangga.

Kirsfianti juga melanjutkan, saat ini Puslitbang Hutan telah banyak menghasilkan berbagai inovasi antara lain pengembangan jenis ulat sutera alam yang dinamakan dengan Sinar. “Jenis sutera sinar sangat unggul dapat menghasilkan 4 kwintal kokon dari satu boks telur ulat sutera per daur, jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis biasa, tahan penyakit, dan keberhasilannya telah dibuktikan oleh kelompok tani di Sukabumi,” jelas Kirsfianti.

Selain itu, ia melanjutkan, adanya inovasi gaharu, yang semula distimulasi...

Read More...
Support oleh PromosiMedia.com