Thursday, January 17, 2019

Penjelasan Menteri LHK Terkait Upaya Penyelamatan Satwa Orangutan

 
Terkait beredarnya video Orangutan Kalimantan yang menjadi pembicaraan di media sosial, serta reaksi masyarakat yang melaporkan hal tsb ke akun medsos saya, berikut beberapa penjelasan mengenai hal tsb:

1. Saya ucapkan terimakasih atas perhatian masyarakat yang mempertanyakan perihal beredarnya video ini. Kepedulian masyarakat dengan nge-tag ke akun medsos, saya nilai sebagai bentuk kepedulian kita bersama terhadap lingkungan hidup lestari beserta habitat yang ada di dalamnya. Saya apresiasi sebagai bentuk kecintaan kita pada Indonesia.

2. Video tersebut bukanlah video baru melainkan sudah beredar sejak tahun 2013. Dimasa itu dan masa-masa sebelumnya, penggarapan izin di lahan gambut masih berjalan.

Namun sejak saya menjabat sebagai Menteri LHK, dan pasca kebakaran hutan dan lahan yang begitu hebat pada tahun 2015, melalui Instruksi Presiden telah dilakukan moratorium izin di seluruh kawasan gambut. Pemulihan ekosistem gambut sangat mendesak dilakukan, salah satunya karena sangat rentan terbakar.

Alhamdulillah, dengan berbagai regulasi, kerja keras semua pihak, dan penegakan hukum, Indonesia akhirnya pertama kali setelah hampir dua dekade, merasakan bebas bencana Karhutla secara Nasional. Indonesia juga selama 2,5 tahun terakhir, tidak lagi menjadi negara 'pengekspor' asap ke negara tetangga.

3. Lanskap Sungai Putri di Kabupaten Ketapang, provinsi Kalimantan Barat, yang menjadi lokasi dalam video yang beredar, merupakan salah satu konsentrasi wilayah gambut yang menjadi perhatian utama KLHK, karena disini masih menjadi 'rumah' bagi habitat Orangutan, satu dari 25 spesies prioritas yang dipantau populasinya oleh pemerintah.

Kami sangat meningkatkan perhatian pada segala bentuk aktifitas di kawasan tersebut. Semua izin-izin yang dikeluarkan sebelum kami menjabat, diawasi secara ketat.

Salah satunya adalah PT MPK yang mengantongi izin kawasan yang mencapai 37 ribu lapangan sepak bola, atau hampir setengah wilayah Singapura.

Tahun 2017 lalu, saat perusahaan kedapatan melakukan aktifitas pembukaan kanal, saya langsung mengintruksikan penghentian seluruh aktifitas tsb. Saya perintahkan untuk menghentikan semua pekerjaan di Sungai Putri karena wilayah tersebut masuk dalam Peta Indikatif Restorasi Gambut. Tidak ada kompromi untuk itu!

Salah satu hal utama yang menjadi pertimbangan adalah habitat orangutan yang ada di konsensi ini.

Kepadatan rata-rata populasi satwa dilindungi orangutan di konsesi PT. MPK antara 2.14 – 3.17 individu/km2. Nilai kepadatan ini berhubungan dengan kepadatan yang sebelumnya ditemukan pada blok hutan Sungai Putri dengan kerapatan rata-rata 2.27 orangutan per km2 dan jumlah individu orangutan diperkirakan antara 900 dan 1250 individu (Utami-Atmoko et.al., 2017).

Ini adalah populasi orangutan terbesar di Kabupaten Ketapang, terbesar ketiga di Provinsi Kalimantan Barat setelah Taman Nasional Gunung Palung dan Betung Kerihun, juga merupakan salah satu populasi orangutan terbesar yang berada di luar kawasan lindung di seluruh Dunia.

4. Khusus untuk melindungi satwa Orangutan, KLHK saat ini telah menetapkan plot-plot pengukuran populasi orangutan di beberapa habitatnya.

KLHK juga terus berusaha menjaga kawasan konservasi termasuk Taman Nasional, rumah bagi jutaan satwa termasuk orang utan yang menjadi kekayaan hayati Indonesia.

Strategi pengelolaan orangutan juga telah dituangkan dalam Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Orangutan Indonesia. Didalamnya juga memuat identifikasi lokasi yang memungkinkan menjadi habitat orangutan, baik di dalam kawasan konservasi maupun yang di luar kawasan konservasi. Nantinya untuk di luar kawasan konservasi bisa dijadikan sebagai kawasan esensial.

Langkah ini merupakan hasil kerjasama multipihak antara pemerintah, Forum Orangutan Indonesia (Forina), akademisi, pakar dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Di lapangan, kegiatan penyelamatan orangutan dibarengi dengan pelepasan hingga translokasi atau pemindahan.

KLHK juga telah membuka sekolah bagi orang utan, contohnya bagi yang pernah dipelihara oleh manusia. Unit kerja KLHK akan melatihnya kembali untuk bisa dilepasliarkan. Ini juga berlaku untuk Orangutan yang mengalami cacat fisik maupun cacat perilaku sehingga tidak mampu bertahan hidup di alam.

Sementara di penangkaran, tercatat sebanyak 51 individu orangutan berada di Sumatran Orangutan Conservation Program (SOCP) Medan, 289 individu di Orangutan Foundation International (OFI) Pangkalan Bun, 447 individu di Yayasan BOS Nyarumenteng, 180 individu di Yayasan BOS Samboja, 5 individu di Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam (Balitek KSDA) Samboja, 18 individu di Center Orangutan Protection Kaltim, dan 40 individu di Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) Ketapang.

Untuk menjaga populasi dan mendukung upaya penyelamatan Orangutan Kalimantan, tahun 2017 telah diresmikan Pusat Penelitian Orangutan/PPO (Orangutan Reseacrh Center) di Samboja, Kalimantan Timur.

PPO tidak hanya sebagai pusat penyelamatan, namun juga sebagai penyedia kajian IPTEK terkait rehabilitasi dan reintroduksi, sehingga dapat diperoleh metode rehabilitasi dan pelepasliaran yang tepat.

KLHK juga baru saja menggelar lokakarya Nasional membahas masa depan orangutan yang tidak dapat dilepasliarkan (Unreleaseable Orangutans).

Dalam kurun waktu 2012–2017, KLHK telah menyelamatkan lebih dari 250 orangutan kalimantan ke pusat penyelamatan orangutan maupun dipindahkan ke habitat yang lebih aman.

Sampai Desember 2017, jumlah orangutan yang sudah dilepasliarkan maupun translokasi sebanyak 726 individu, sementara yang ada di pusat rehabilitasi sebanyak 1.059 individu.

Berdasarkan Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) Orangutan tahun 2016, menunjukkan populasi orangutan kalimantan hampir 80% tersebar di luar kawasan konservasi. Sebanyak 57.350 individu orangutan kalimantan (Pongo pygmaeus) diperkirakan hidup pada habitat seluas 16.013.600 hektar, yang tersebar di 42 kantong populasi.

Orangutan adalah instrumen penjaga hutan yang telah disediakan alam untuk manusia. Saya mengajak kita semua menjaga alam, memerangi praktik pembalakan liar, perburuan, perdagangan, pembakaran hutan dan lahan. Saat kita menjaga alam, maka alam pasti akan menjaga kita.

5. Tidak hanya di Kalbar, kami juga sangat menjaga habitat dan populasi Orang utan di ujung Sumatera, tepatnya di ekosistem Leuser, Aceh.

Bulan lalu saya telah mengirim surat kepada Gubernur Aceh untuk segera mengawal penghentian praktik-praktik perusakan gambut yang dilakukan oknum-oknum di wilayah kerjanya. Saya juga telah mengerahkan tim untuk segera mengakhiri pelanggaran gambut yang sedang berlangsung di dua konsesi kelapa sawit di Ekosistem Leuser.

Keduanya terletak di bagian zona perlindungan gambut yang terletak di rawa gambut Tripa di pantai barat Aceh. Langkah cepat ini perlu diambil, karena daerah ini merupakan rumah bagi populasi orangutan terpadat di dunia.

6. KLHK sangat konsisten menjaga kawasan ekosistem lindung gambut di Lanskap Sungai Putri ini. Karena berdasarkan distribusi ketebalan gambut di konsesi PT. MPK (SK 216/ Menhut-II/2008) dan menurut PP. 71 tahun 2014 serta PP. 57 tahun 2016, lebih dari 40.000 hektar lahan gambut (sekitar 84 persen) termasuk ke dalam ekosistem gambut dengan zona fungsi lindung memiliki ketebalan gambut lebih dari 3 meter.

Khusus di kawasan Sungai Putri fungsi hidrologi eksositem gambut dalam kawasan itu sangat penting karena menjadi sumber air dari 12 desa di sekitarnya.

7. Kami menyadari bahwa dengan area yang begitu luas, sangat riskan sekali terjadi aksi pembalakan liar ataupun pelanggaran-pelanggaran lingkungan lainnya. Karenanya melalui Ditjen penegakan hukum, kami memulai melakukan penyelidikan pada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kawasan gambut. Ini kami lakukan secara konsisten dan menyeluruh.

Dengan kebijakan moratorium di lahan gambut dan penegakan hukum lingkungan, saat ini hutan gambut masih sangat dominan di wilayah ini. Pada tahun 2015, saat Karhutla terjadi begitu dahsyat hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, gambut di kawasan ini masih bagus dan basah. Kondisi gambut dalam di kawasan itu terbukti dapat bertahan dari kebakaran hutan besar dengan lebih dari 200 titik kebakaran di sekelilingnya.

8. Kami tidak menafikan masih terjadi praktik pembalakan liar seperti yang ditemukan Greenpeace berdasarkan investigasi pada Maret 2018. Namun itu terjadi di bagian yang sangat kecil dari konsesi PT MPK yang begitu luas.

Jauh sebelum adanya laporan tersebut kami sudah secara terus menerus melakukan perlindungan kawasan gambut. Perlu diketahui bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan lahan gambut terluas di dunia, dengan luas lebih dari 15 juta ha.

Dengan adanya kebijakan moratorium dan pengawasan, serta komitmen dari semua pihak terkait, hasilnya menunjukkan bahwa tutupan lahan di areal konsesi kini masih relatif utuh tertutup hutan gambut. Ini dapat diverifikasi oleh pihak manapun termasuk masyarakat, bisa dengan menggunakan observasi lapangan maupun dengan data satelit.

Namun sayangnya, fakta lapangan ini termasuk upaya-upaya pemerintah melindungi tutupan gambut yang begitu luas, tidak termasuk dalam laporan Greenpeace ke publik.

Kami melakukan tindakan hukum bukan berdasarkan tekanan-tekanan pihak manapun, melainkan sudah menjadi tuntutan dari UU untuk melindungi setiap jengkal kekayaan alam Indonesia. Untuk memberi informasi terkini pada publik, saya telah mengutus Dua Dirjen (KSDAE dan Penegakan Hukum), untuk turun ke lapangan dan memberi laporan terkini situasi terbaru pada kesempatan pertama. 

9. Praktik pembalakan liar salah satu musuh utama kelestarian lingkungan Indonesia. Berpuluh tahun lamanya hutan kita mengalami kerusakan akibat praktik ini.

Namun di masa pemerintahan Presiden Jokowi, kini Indonesia menjadi negara terdepan dalam agenda perubahan iklim dunia. Selain telah dikeluarkannya berbagai kebijakan mengenai tata kelola hutan berkelanjutan dan perdagangan hasil hutan, penegakan hukum lingkungan sekarang benar-benar ditegakkan.

KLHK sendiri telah berkomitmen melaksanakan penegakan hukum lingkungan melalui pendekatan multi instrumen. Mulai dari sanksi administrasi, hukum perdata, hingga hukum pidana. Hal ini dilakukan secara simultan untuk memberikan dampak perbaikan dan efek jera terhadap pada pelanggar.

Dalam data Ditjen penegakan hukum KLHK selama periode 2015-2018, terdapat 1.995 pengaduan terkait LHK yang ditangani, dan sebanyak 2.089 izin diawasi.

KLHK juga telah menjatuhkan 450 sanksi administratif. Selain itu ada 220 gugatan perdata yang diajukan dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp 16,9 triliun (16 gugatan melalui pengadilan) dan Rp 42,55 miliar (110 kesepakatan di luar pengadilan). Ini menjadi angka terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Sebanyak 433 kasus pidana dinyatakan P-21 atau siap untuk disidangkan. KLHK juga telah melakukan 610 operasi pengamanan hutan. Di antaranya 196 operasi illegal logging, 221 operasi perambahan hutan, dan 187 operasi kejahatan tumbuhan satwa liar.

Kami juga semakin memperkuat jejaring penegakan hukum, baik melibatkan TNI/Polri, termasuk dengan Komisi Yudisial. Agar para hakim juga berpihak pada lingkungan lestari.

Saya sangat berharap, dengan berbagai upaya ini dibantu dengan dukungan masyarakat, pembalakan liar dapat kita perangi bersama. Tidak hanya menyasar oknum per oknum, tapi para beking dibelakangnya. Siapapun dia, baik secara perorangan maupun korporasi.

10. Saat ini Indonesia merupakan negara pertama dan baru satu-satunya yang memperoleh lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) dari Uni Eropa.

Ini bentuk pengakuan internasional terhadap legalitas kayu Indonesia yang telah menerapkan sistem verivikasi legalitas kayu (SVLK). SVLK adalah sistem perdagangan kayu dengan memperhatikan prinsip legalitas, traceability, dan sustainability yang melibatkan multistakeholder dalam penyusunannya.

Indonesia juga bertekad menerapkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dengan menyesuaikan SVLK yang berhasil di bawah skema FLEGT.

ISPO bertujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global dan mengurangi emisi gas rumah kaca serta menarik perhatian terhadap isu-isu lingkungan.

Kami menargetkan bahwa pada akhir tahun ini Keputusan Presiden terkait hal tersebut akan keluar.

11. Dengan serangkaian tindakan, seperti moratorium izin baru di lahan gambut dan hutan primer, penegakan hukum, tata pemerintahan yang baik, Perhutanan Sosial, FLEGT, tinjauan lingkungan setrategis dan lainnya, angka deforestasi di Indonesia saat ini telah menurun secara signifikan, dari 1,09 juta hektar menjadi 0,61 juta hektar.

Tahun 2020 diproyeksikan akan menurun menjadi 0,45 juta ha, dan 0,35 juta ha pada tahun 2030. Tahun 2017, deforestasi bahkan sudah turun menjadi 497 ribu ha. Artinya sudah lebih dekat ke proyeksi tahun 2020.

12. Untuk pelayanan aduan masyarakat terkait perburuan liar, perdagangan dan penyelamatan satwa, illegal logging, Karhutla, dan berbagai permasalahan lainnya, Ditjen KSDAE KLHK dengan 22 balai KSDA dan 52 balai Taman Nasional di seluruh Indonesia, telah memiliki Call Center agar masyarakat bisa melapor. Dari Call Center 24 jam ini kami telah menerima banyak laporan dan temuan terkait satwa liar, serta telah melakukan banyak penyelamatan satwa dengan melibatkan masyarakat.

13. Saya mengucapkan terimakasih atas keterlibatan aktif para aktivis dan komunitas masyarakat lainnya, dalam upaya-upaya penegakan hukum, serta penyelamatan dan perlindungan satwa. Tidak hanya Orangutan, tapi juga Badak, Harimau, Owa, Elang, dsb.

Demikian penjelasan dan informasi dari saya terkait isu dimaksud. Semoga dapat memberi gambaran bahwa pemerintah sedang bekerja keras membenahi dari praktik-praktik kejahatan lingkungan, dan butuh dukungan serta keterlibatan semua pihak.

Semua laporan-laporan yang masuk kami apresiasi, dan saya pastikan akan ditindaklanjuti, namun hendaknya dengan mencantumkan akses data yang benar-benar valid.

Saya selalu mengatakan, bahwa kita saat ini sedang meminjam sumberdaya alam dari generasi masa depan. Berlakulah adil pada alam. Planet ini harus kita jaga, karena tidak ada planet B untuk kita tinggali lagi.

Maka kondisi dan akses sumberdaya alam saat ini, harus dapat dirasakan setidaknya sama oleh generasi mendatang, atau bahkan dengan kondisi dan akses yang lebih baik.

Untuk mewujudkan itu semua, saya tidak bisa sendiri, KLHK tidak bisa berjalan sendiri. Butuh keterlibatan aktif semua pihak, terutama masyarakat untuk dapat menjaga kekayaan alam Indonesia.
 
Salam Lestari

Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar


* Beberapa foto dokumentasi penyelamatan satwa Orangutan yang dilakukan BKSDA di berbagai daerah
 
 









 


Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Welcoming New Year 2019: Minister of Environment and Forestry -  Continue Corrective Actions

Welcoming New Year 2019:
Minister of Environment and Forestry -  Continue Corrective Actions

Jakarta – Minister of Environment and Forestry Siti Nurbaya Bakar at  2018 end year Reflection and preparation 2019 deems that the ministry have progressed positively in undertaking it’s functions and authorities in the environment and forestry sectors.

The event was held at Dr. Soedjarwo Auditorium of Manggala Wanabakti Building, Jakarta, on Monday (31/12), appreciations expressed to the all her staff and partners, for the improved performance of the ministry which increasing public trusts and hope.

At the occasion, Minister Siti discussed the five authorities and obligations, namely to protect the nation - state values, governing authorities and obligations, and that in the sense anything wrong doing to be corrected immediately.  There are also regulative authorities and obligations, that is to manage the bureaucracy and tasks according to the prevailing laws.

In relation to social forestry, there are distributive or allocative authorities and obligations, and the Ministry to be more responsive, sensitive in the changing situation. By the end of 2018 the Ministry has legalized up to 2.5 million hectares of Social Forestry including indigenous forest.  

At the occasion, Siti Nurbaya reminded the staff of the political turbulence of year 2019, especially from January until the Legislative and Presidential elections in April. The ministry  must not be distracted by the political situation, and  continue working according to respective duties and functions.  If we trespass the law and code of ethics, there is the...

Read More...
Refleksi Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018

  Tahun berganti tahun, hingga sampai di penghujung tahun 2018. Berbagai langkah koreksi dan kerja keras telah dilakukan untuk kepentingan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Capaian kerja diantaranya ditunjukkan dari realisasi Perhutanan Sosial, kemajuan upaya penegakan hukum, penanganan permasalahan merkuri, pencegahan asap lintas batas, pengendalian laju deforestasi, pencapaian kontribusi penurunan emisi GRK sebesar 24,4% pada tahun 2017, serta banyak kerja nyata lainnya.

Pada acara 'Refleksi Kinerja KLHK' tahun 2018, tak lupa berpesan pada seluruh jajaran untuk tetap fokus bekerja. Kerjakan apa yang ditulis, dan tuliskan apa yang dikerjakan, serta kerjakan apa yang telah disampaikan dan sampaikan apa yang telah dikerjakan (Do what you write and write what you do, do what you say and say what you do).

Tetaplah semangat bekerja, dan jangan terpengaruh dengan tahun politik. Jangan sibuk dengan kegiatan lain kecuali menjalankan tugas pokok dan fungsi tugas.

Mari kita jaga prestasi kita. Saya ingat pesan Gus Dur, jangan jadi 'Kementerian Taman Kanak-kanak'. Kita siapkan Kementerian ini menjadi kementerian yang dewasa.

Terima kasih kepada seluruh jajaran dan mitra atas kerja kerasnya di tahun 2018.                

Read More...
Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial Seluas 91 Ribu Hektare di Jambi

Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi, Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung 92 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 91.997,54 hektare kepada masyarakat. Acara dilangsungkan di Taman Hutan Pinus Kenali, Kota Jambi, pada Minggu, 16 Desember 2018.

"Tadi sudah disampaikan bahwa hari ini diserahkan 91.000 hektare lahan kepada bapak, ibu semua. Jangan dipikir ini kecil, 91.000 hektare ini gede. Diberikan kepada kurang lebih 8.100 KK. Artinya 1 KK mendapatkan kurang lebih 10 hektare. Ini juga gede," ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden menjelaskan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diberikan kepada masyarakat untuk dikelola dalam jangka waktu 35 tahun. Menurutnya, ini adalah sebuah hak yang diberikan kepada rakyat.

"Kalau dulu yang diberikan konsesi seperti ini yang gede-gede. Sekarang saya memberikan (ke) yang kecil-kecil. Di semua provinsi kita bagi-bagi. Masih banyak ini lahan kita yang ingin kita bagi," tuturnya.

Meski demikian, Presiden mengingatkan agar masyarakat penerima betul-betul memanfaatkan lahannya untuk digarap dan ditanami. Ia berujar bahwa jika tidak digarap, baik oleh perusahaan besar maupun masyarakat, SK tersebut akan dicabut.

"Yang gede-gede yang enggak digarap ya saya minta lagi, saya mau kasihkan ke rakyat. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Sudah diberikan tapi saya cek di lapangan enggak digarap, janjian tak cabut ini juga. Yang gede kalau enggak digarap saya cabut, yang kecil pun kalau enggak digarap saya cabut. Setuju tidak?" kata Presiden yang kemudian diamini para hadirin.

Kepala Negara menuturkan bahwa pembagian SK kali ini merupakan tahapan...

Read More...
Komitmen Para Menteri Dunia Atasi Kerusakan Lingkungan Laut

Indonesia menunjukkan posisi pentingnya dalam menjaga lingkungan laut global. Pada High Level Dialog, para Menteri dari berbagai Negara di dunia, memberi apresiasi atas inisiatif serta langkah konkrit Indonesia dalam menangani pencemaran serta kerusakan lingkungan laut, khususnya dari aktivitas di daratan.

Dialog tingkat Menteri ini berlangsung di Paviliun Indonesia, bersamaan dengan Konferensi Perubahan Iklim COP 24 di Katowice, Polandia. Melalui rilis pada media, Jumat (14/12) disebutkan bahwa agenda penting ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan internasional IGR-4, di Bali beberapa waktu lalu yang telah menghasilkan Bali Declaration.

Selaku Ketua (Chair) IGR-4, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr.Siti Nurbaya Bakar, menegaskan Bali Declaration merupakan solusi negara-negara anggota dalam menangani masalah pencemaran dan kerusakan di wilayah pesisir dan laut. Terutama dari berbagai kegiatan daratan yang bersifat lintas negara.


''Bali Declaration sangat strategis, mengingat semakin meningkatnya kompleksitas ancaman terhadap lingkungan laut,'' kata Menteri Siti dalam forum tersebut.

Sekitar 80% dari aktivitas di daratan telah menimbulkan masalah lingkungan di laut, seperti nutrient, air limbah, sampah laut, micro-plastics, dan isu penting lainnya. Mengatasinya perlu dukungan antar negara melalui peningkatan kapasitas, pengetahuan dan ketrampilan, serta alih teknologi.

Ditegaskan Menteri Siti Nurbaya, Indonesia telah melakukan inisiatif mengurangi sampah, khususnya sampah plastik hingga 70 persen pada tahun 2025. Selain itu telah diluncurkan Rencana Aksi Nasional mengurangi limbah plastik melalui...

Read More...
Indonesia Tegaskan Komitmen Jalankan Mandat Paris Aggrement

Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris terkait perubahan iklim, kurang dari satu tahun setelah adopsi perjanjian tersebut disepakati. Indonesia juga telah menetapkan ambisi penurunan emisi sebesar 29% tanpa syarat hingga 41% penurunan emisi bersyarat dari skenario BAU tahun 2030, dengan kehutanan dan energi sebagai sektor sasaran utama.

''Nilai dan tujuan bangsa Indonesia memungkinkan kami untuk memenuhi komitmen di bawah Perjanjian Paris,'' tegas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat menyampaikan Statement Indonesia pada The High Level Segment of The COP, CMP, CMA, di hadapan Presiden COP dan delegasi negara lainnya pada COP 24 UNFCCC di Katowice, Polandia, Rabu siang (12/12/2018) waktu setempat.

Menteri LHK menegaskan kembali komitmen Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan mandat Paris Aggrement.

Beberapa langkah koreksi yang relevan telah dilakukan, seperti pengakuan hukum atas hak Masyarakat Hukum Adat, peningkatan akses masyarakat melalui Perhutanan Sosial, peningkatan Kesatuan Pengelolaan Hutan, serta adaptasi dan mitigasi di tingkat akar rumput.

''Langkah koreksi dilakukan guna memenuhi hak mendapatkan lingkungan yang baik, dan pemanfaatan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan 33,'' tegasnya.

Selain itu, peran pemangku kepentingan Non-Party juga meningkat, mulai dari parlemen, lembaga peradilan untuk penegakan hukum, pemerintah subnasional, sektor swasta, masyarakat sipil, hingga akar rumput.

“Untuk memantau kemajuan, kami membangun Sistem Registri...

Read More...

Pertemuan Bilateral Indonesia – Norwegia yang diwakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya, dan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norway, Ola Elvestuen, di Sekretariat Delri COP 24 UNFCCC di Katowice, Polandia Rabu (12/12/2018) waktu setempat, telah mencatat keberhasilan dan peningkatan kerjasama Indonesia – Norwegia.

Indonesia mendapat dukungan berkelanjutan Pemerintah Norwegia terhadap pengendalian Perubahan Iklim, khususnya melalui penerapan Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani pada tahun 2010. Saat ini pelaksanaannya di Indonesia dalam tahap persiapan memasuki fase ketiga kerja sama, yaitu pembayaran berdasarkan hasil (result based payment).

Menteri Siti Nurbaya yang didampingi Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan  Iklim KLHK, Ruandha Agung Sugardiman, mengatakan Indonesia – Norwegia mencapai persetujuan untuk menindaklanjuti kerjasama Phase ke-3 implementasi yang akan segera dilaksanakan pada tahun 2019 setelah diselesaikannya isu terkait MRV Protocol, Badan Pengelolaan dana Lingkungan yang diselesaikan keduabelah pihak sebelum bulan Pebruari 2019.

“Norwegia sepakat mendukung Inistiatif Indonesia dalam pengembangan Indonesian Tropical Peatland Center (ITPC), dan pengembangan Mangrove Governance” ucap Siti Nurbaya.

Selain itu, Indonesia sedang dalam proses membentuk Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) guna mengelola dana seperti yang dimandatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi untuk Lingkungan dan Presiden Peraturan No 77/2018 tentang pembentukan Badan Layanan Umum untuk Dana Lingkungan. Kami ingin menginformasikan bahwa saat ini; Kementerian...

Read More...
Indonesia-Inggris Perkuat Kerjasama Sektor LHK

Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, melakukan pertemuan bilateral dengan Pemerintah Inggris yang diwakili dua menterinya di sela pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim (COP)-24 di Katowice, Polandia.

Hadir Menteri Negara Urusan Asia Pasifik pada Departemen Luar Negeri dan Persemakmuran, Mark Field, serta Wakil Menteri Negara pada Departemen Lingkungan Hidup, Pangan dan Pedesaan, Therese Coffey. Pertemuan bilateral ini membahas kerjasama Indonesia-Inggris yang sedang berlangsung, serta komitmen untuk saling memperkuat kerjasama di sektor LHK.

''Dalam kurun waktu dua dekade, Indonesia-Inggris telah menjalin kerjasama yang sistematis dalam prinsip mutual respect dan trust, serta dengan kerangka kerja yang konseptual dan utuh,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya pada media, Sabtu (8/12/2018).

Kerjasama dengan Inggris telah dimulai sejak era 1990-an, dan hingga saat ini Inggris juga mendukung berbagai upaya Indonesia memerangi dampak negatif Perubahan Iklim.

Berbagai kerjasama ini kata Menteri Siti Nurbaya, hasilnya sangat berpengaruh signifikan pada sasaran nasional dan perbaikan perbaikan mendasar sistem tata kelola khususnya bidang kehutanan.

Salah satunya adalah dalam hal sistem legalitas kayu, yang juga ikut menurunkan illegal logging dan deforestasi, serta meningkatkan tata kelola hutan seperti agenda Kesatuan Pengelolaan hutan atau KPH.

''Ini bagian dari kerjasama dengan Inggris yang monumental, dan kita menghargai itu,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

Tahun ini sampai dengan tahun 2022, total bantuan Inggris untuk Indonesia sebesar 60 juta...

Read More...
Saat Tata Kelola Gambut Indonesia Jadi Rujukan Pengetahuan Dunia

Langkah koreksi besar-besaran yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam tata kelola gambut, kini menjadi rujukan pengetahuan bagi dunia internasional. Hal ini semakin ditegaskan dalam pertemuan Konferensi Global Landscape yang berlangsung dari tanggal 1-2 Desember, di Bonn, Jerman.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc hadir sebagai pembicara kunci pada berbagai forum yang digelar di hari pertama. Pada konferensi internasional ini hadir perwakilan PBB, UN Environment, Menteri LH se dunia, World Bank, NGO, peneliti, akademisi, dan para mitra global lainnya.

Indonesia mendapat apresiasi setelah memiliki Pusat Penelitian Lahan Gambut Internasional atau International Tropical Peatlands Centre (ITPC).

''Ini adalah rumah untuk konsultasi dan advokasi bagi kepentingan masyarakat dan lingkungan lokal, serta untuk kepentingan global,'' kata Menteri Siti Nurbaya, dalam rilis pada media, Minggu (2/12/2018).

Basis ITPC saat ini berada di dua kampus penelitian hutan di Bogor, yaitu Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi KLHK, serta di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

Di agenda berikutnya saat menjadi pembicara kunci peringatan CIFOR ke 25, dihadapan para pemimpin dan ahli kehutanan internasional, Indonesia menegaskan posisinya sebagai 'taman bermain penelitian' bagi pengetahuan kehutanan dunia.

''Saya harap ulang tahun CIFOR ke-25 ini menjadi langkah monumental untuk memperkuat kolaborasi antara Indonesia, CIFOR dan semua mitra negara, untuk berkontribusi secara signifikan terhadap kehutanan internasional,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

Ia kembali...

Read More...
Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan

Setelah wilayah Jawa Barat, kini Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di Taman Wisata Alam (TWA) Punti Kayu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (25/11). Penerima SK ini berasal dari 10 kabupaten (Muara Enim, Musi Rawas, Pagar Alam, Lahat, Banyuasin, OKU selatan, OKU, OKI, OKI Timur, dan Musi Banyuasin), dengan luas 56.276 Ha, yang meliputi 9.710 KK.

"Hari ini telah diserahkan kepada bapak/ibu semuanya sebanyak 56 ribu hektar (Ha). Hati-hati loh 56 ribu itu gede (besar) sekali, banyak sekali. Dan di seluruh Indonesia, telah diserahkan sebanyak 2,1 juta hektar kepada masyarakat, bukan kepada yang 'gede-gede', dan target 12,7 juta hektar akan kita serahkan seterusnya," tutur Presiden Joko Widodo, yang langsung disambut meriah oleh para masyarakat penerima SK.

Pada periode 2015-2019, pemerintah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta Ha melalui program Perhutanan Sosial. Khusus di tahun 2019, program Perhutanan Sosial akan direncanakan untuk 3,5 sampai dengan 4,3 juta Ha. Di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sendiri, telah tercatat pencadangan kawasan untuk hutan sosial seluas 333.651 Ha.

Presiden juga menyampaikan pentingnya SK sebagai kejelasan hak hukum masyarakat dalam akses kelola lahan selama 35 tahun. Beliau juga mengingatkan para penerima SK untuk berhati-hati dalam menggunakan hak kelolanya, dan senantiasa mengelola lahan dengan produktif.

"Hati-hati pegang ini (SK), dengan ini hak hukum masyarakat semuanya menjadi jelas, ada konsesi untuk 35 tahun, cukup tidak? kalau tidak cukup nanti tambah lagi. 35 tahun itu sudah banyak, nanti kalau untuk anak...

Read More...
Di Hadapan Pengusaha, Menteri LHK: Kita Lalui Masa-masa Sulit Karhutla

Berbagai langkah koreksi di sektor kehutanan terus dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya dalam mengatasi kebakaran hutan dan tata kelola gambut. Untuk pelaksanaannya di lapangan tidaklah mudah, karena banyak kebijakan dan ketegasan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang tidak hanya menyasar masyarakat, namun juga dunia usaha.

''Kita rasakan hurt (sakit), sadness (sedih), anger (marah) dan segala macam perasaan yang bercampur aduk ketika itu, namun hasilnya sekarang bisa kita rasakan bahwa kebakaran hutan di Indonesia telah dapat dikelola dengan baik oleh semua pihak, dibawah kepemimpinan langsung Bapak Presiden Jokowi,'' kata Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (Rakornas APHI), di Jakarta (13/11/2018).

Pasca Karhutla dahsyat tahun 2015, pemerintah mengambil langkah-langkah cepat seperti moratorium lahan gambut, memperkuat penegakan hukum, melibatkan semua pihak termasuk dunia usaha dalam hal pengendalian Karhutla, dan banyak usaha lainnya.

Hasilnya cukup signifikan, dari tahun 2016 hingga 2018, Indonesia berhasil menghindari Karhutla secara Nasional, setelah sebelumnya rutin terjadi selama hampir 20 tahun. Bahkan Indonesia berhasil menjadi contoh bagi dunia internasional, dalam upaya penyelamatan lahan gambut.

''Tentu saja kontribusi langkah dunia usaha sangat signifikan dan sangat penting. Terima kasih atas kerjasama yang baik meskipun cukup rumit dan complicated kita lewati, sampai-sampai harus ke PTUN, Mahkamah Agung dan demo-demo lapangan,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya.

''Kita sudah lalui...

Read More...