Sunday, November 17, 2019

Intuisi Dari Lampung

LAMPUNG, SUMBER INTUISI DAN INSPIRASI DALAM PENGABDIAN
 

Bertugas sebagai PNS dan abdi masyarakat di bidang perencanaan telah menjadi cita-cita saya sejak di bangku kuliah di IPB. Pertama bertugas sebagai Penyuluh Pertanian Spesialis pada Dinas Pertanian Provinsi Lampung pada tanggal 10 Juli 1979, dengan referensi Bapak Ir Jufri Amin, beliau adalah senior saya alumni IPB. Tugas lapangan memang sangat menarik, memberikan penyuluhan kepada para petani dibawah koordinator saat itu Bapak Ir. Djoko Umar Said, melalui lembaga dan sistem penyuluhan pertanian yang ketika itu sedang giat-giatnya mendorong swasembada pangan nasional melalui program Intensifikasi Khusus (Insus).

imagesDi lapangan saya membina dan memberikan penyuluhan kepada petani dan secara khusus saya juga merintis pembentukan kelompok wanita tani dan berhasil sejak Juli 1979 sampai dengan pertengahan 1980an mencapai jumlah kelompok wanita tani lebih dari 280 Kelompok Wanita Tani di seluruh wilayah kecamatan di Lampung  karena sigapnya para Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) putri.

Pada November 1980 saya beralih tugas dari Dinas Pertanian Provinsi Lampung ke Kantor Gubernur, yaitu di Bappeda Provinsi Lampung dan pertama masuk dibimbing oleh Bapak Djohansyah Makki dan Bapak Man Hasan sebagai Wakil Ketua dan Ketua Bappeda Provinsi. Penempatan pertama di Bappeda pada Bidang Pengendalian yang dipimpin oleh Bapak Harris Hasyim.

Pekerjaan di Bappeda sebagai perencana menjadi obsesi saya sejak mengenal mata kuliah perencanaan dan tata letak pada semester keenam pada FATEMETA IPB. Tahun 1983,  dibawah pembinaan Bapak Man Hasan dan Bapak Subki E. Harun bersama kami dapat menyelesaikan perencanaan atau master plan pembentukan sepuluh kabupaten dan kota di provinsi Lampung dari semua 4 kabupaten/kota. Memproyeksikan sepuluh kabupaten/kota saat itu dikembangkan dengan parameter daya dukung rentang kendali, faktor kesejarahan (kawedanan), faktor sumberdaya ekonomi dan sistem keamanan regional nasional, dimana Lampung sebagai wilayah penghubung wilayah barat dan tengah Indonesia, tepatnya gerbang Sumatera-Jawa.  Faktor-faktor itu menjadi inspirasi masuknya berbagai parameter tesebut dalam penyusunan PP 129 Tahun 2000, ketika saya kemudian sudah berpindah ke Jakarta menjadi Kepala Biro Perencanaan di tahun 1998 dan menjadi Sekretaris Jenderal  Departemen Dalam Negeri di awal 2001.

Dan sekarang, ternyata jumlah kabupaten dan kota di Lampung sudah mencapai empat belas setelah 19 tahun kemudian. Artinya, sistem dan wadah manajemen unit pemerintahan itu berkembang sesuai dengan keadaan dan bisa juga karena dinamika politik lokal. Beberapa daerah yang berkembang dalam beberapa tahun kemudian setelah tahun 1983 itu ialah kabupaten Pesawaran dan Pringsewu serta Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji.  Wilayah-wilayah tersebut, memang dalam analisis kami saat itu memiliki potensi yang luar biasa seperti Pesawaran karena dukungan Kedondong dan Talangpadang serta Pardasuka yang kaya akan hasil bumi dan bila diberikan jaringan jalan yang cukup juga akan dinamis karena bersisian dengan Bandar Lampung. Begitupun Pringsewu, sejak tahun 1980an sebetulnya telah diproyeksikan berkembang sebagai sebuah kota. Begitupula Tulangbawang Barat dengan kekuatan di Tata Karya dan Daya Murni, Pulung Kencana. Namun saya selalu ingat pesan Bapak Man Hasan ketika itu sebagai Ketua Bappeda Provinsi yang mengingatkan bahwa tidak lebih mudah membentuk sebuah kota daripada membentuk sebuah kabupaten otonom. Karena sistem pemerintahan kota harus memberikan tuntutan yang lebih banyak dan lebih cepat menyangkut hal-hal yang cukup berat seperti air bersih, jalan kota, listrik, drainase, persampahan dan termasuk pasar dan parkir, atau tepatnya sering disebut utilitas kota. Belakangan kemudian sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri setelah berinteraksi dengan kabupaten dan kota-kota di Indonesia, saya memahami bahwa perbedaan yang dimaksud oleh Bapak Man Hasan ketika itu, secara teoritik karena masyarakat kota tidak terlalu pusing dalam beban politik, yang penting memiliki utilitas. Berbeda dari masyarakat kabupaten yang penuh dengan dinamika politik, dan masih lebih mengedepankan pertanyaan-pertanyaan apa yang dibuat oleh pemerintah untuk rakyat.  

Sebagai perencana saya mengenal dengan baik setiap jengkal tanah di Lampung, yang hampir seluruh pelosoknya pernah saya jamah, baik dalam tugas sebagai perencana di Bappeda, maupun dalam tugas pembinaan generasi muda sebagai Ketua DPD AMPI Provinsi Lampung. Saya bergabung dalam organisasi AMPI sejak tahun 1985 bersama Bung Eddy Sutrisno dan bersama Bang Ismet Badri Balau di KNPI.  Saat itu di lapangan ada Masdulhaq sebagai Ketua AMPI Lampung Selatan dan Irham Djafar sebagai Ketua AMPI Lampung Barat (sekarang Irjen Kementerian Kehutanan), Yudhi Prayudha Ketua AMPI Lampung Tengah (sekarang Irjen Kementerian Kesehatan)   dan Indra Karyadi sebagai Ketua AMPI Bandar Lampung (terakhir jabatan yang saya tahu sebagai Ketua DPRD Provinsi Lampung), serta yang lain-nya dimana kami bekerja bersama-sama dalam wadah organisasi kemasyarakatan pemuda. Hampir setiap akhir pekan selalu berada di lapangan tidak saja untuk pembinaan generasi muda, tetapi juga sambil melakukan monitoring pembangunan daerah terutama monitoring kondisi jalan, jembatan dan prasarana irigasi, karena hampir sebagian besar tugas saya di Bappeda Lampung terkait dengan perencanaan bidang Fisik Prasarana. Selain itu juga saya sering meminta pandangan dalam diskusi reguler seperti dengan Sensen, dengan Bang Bachtiar Amrah, Mas Ilham, Maman, Maspriel, Furqon, dll. Itu semua untuk menanyakan bagaimana respons dan kondisi masyarakat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa saya memperoleh penajaman intuisi sebagai perencana dari lapangan, termasuk dorongan yang memacu untuk membangun seluruh pelosok Lampung dan membuka isolasi. Pada suatu saat dibulan Juni tahun 1985 bersama  jajaran Dinas PU melakukan survey irigasi ke Krui dan menyeberangi sungai Way Tenumbang yang hanya bisa dilalui dengan rakit, termasuk untuk mobil juga harus menyeberangi sungai di atas rakit. Saya sempat menyaksikan sebuah mobil truk di atas rakit yang akan menyeberang, ternyata tenggelam masuk ke dalam sungai dan saat itu menjelang maghrib.

Situasi itu semakin memberi dorongan pada saya bahwa Lampung memang membutuhkan pengabdian saya sebagai perencana fisik wilayah. Intuisi saja untuk menjadi perencana yang baik tidaklah cukup. Saya merasa ada yang kurang sehingga saat saya mendapatkan tawaran sekolah S-2 di Negeri Belanda atas Beasiswa NUFIC Belanda, melalui Bakosurtanal, atas dorongan Ketua Bappeda Provinsi Lampung saat itu Bapak Man Hasan, pada bulan Juni 1985 saya berangkat sekolah dan selesai S2 pada  tahun 1988. Pada hari pertama masuk kantor setelah sekolah, musibah menimpa Lampung dengan banjir besar Way Ngarip di Kota Agung. Dengan metoda perencanaan yang saya peroleh yaitu teknik potret udara dan indera jauh, analisis pengendalian banjir dilakukan dengan foto satelit, saya mendapat kesempatan untuk menjelaskan fenomena banjir yang terjadi kepada Ketua Bappeda Bapak Man Hasan dan Sekwilda Bapak Alimudin Umar bersama Karo Lingkungan Hidup Bapak Paganini. Saya senang karena kemudian penanganan  banjir Way Ngarip dapat dilakukan dengan baik.  

Beberapa kegiatan yang saya terlibat dalam perencanaannya dan berhasil diimplementasikan, selalu menjadi kebahagiaan buat saya. Saya juga senang dengan hasilnya seperti kegiatan pengendalian banjir Sukadana serta perencanaan sodetan Way Curup. Demikian pula dengan banjir   Panjang yang setiap tahun di waktu lalu selalu jadi masalah. Melalui sistem bangunan bagi atau “jebakan air” dan kanalisasi air serta kombinasi pembiayaan antara Pemda Provinsi, Pemda Kota Bandar Lampung dan Adpel Panjang, ditahun 1995 an, akhirnya  banjir di depan sepanjang jalan sekitar pelabuhan Panjang dapat diatasi dan sampai sekarang hampir tidak pernah terjadi lagi.

Kebahagiaan saya yang lain ialah tugas menyelesaikan pelebaran jalan Bakauheni dan perencanaan jembatan Selat Sunda yang rapat-rapatnya di Jakarta saya hadiri baik di BPPT maupun di Jasa Marga, saat itu ditahun 1996an. Pelebaran jalan Bakauheni sebagai  bagian dari pembangunan jalan lintas timur menjadi obsesi Gubernur Lampung Bapak Pudjono Pranyoto dan saya all out membantunya. Juga pembangunan jalur lintas barat yang berhasil ditembus dan dimulai kegiatan pembangunannya  awal 1990an.  Pelebaran jalan Bakauheni juga menjadi bagian dari sistem pembangunan jembatan Selat Sunda. Pada saat itu dengan dukungan Pusat termasuk Bappenas. Pembangunan pelebaran jalan Bakauheni itu memberi penyelesaian atas masalah yang setiap tahun dihadapi yaitu macetnya jalur penyeberangan disaat hari raya terutama lebaran. Sejak pelebaran jalan itu, tidak lagi dirasakan ada persoalan tentang penyeberangan dan kemacetan Bakauheni. Menyatu dengan rencana pembangunan jembatan Selat Sunda juga pembangunan jalan tol yang sudah dirintis dan dilaksanakan tendernya tahun 1997 untuk ruas Bakauheni –  Beranti sebagai ruas I, diperkirakan bahwa jalan tol Bakauheni akan sampai ke Prabumulih dnegan  sekitar 6-7 ruas dan interchange.  

Saya terus mengikuti perkembangan Bakauheni ini. Ketika dirancang dan mulai beroperasi ditahun 1980, naik kapal ro-ro (roll on roll off) Bakauheni itu akan ditempuh dalam waktu 80 menit, artinya mulai dari naik kapal sampai dengan turun dari kapal dalam desain diproyeksikan selama 80 menit. Dalam pelaksanaannya selalu kita tempuh hampir lebih dari dua jam atau 120 menit. Apalagi saat ini, problem yang muncul menyangkut iklim atau cuaca dan gelombang laut. Kita memang masih harus terus berpikir tentang persoalan ini. Dengan perkembangan jalan tol Jakarta-Merak dan pelebaran jalan Bakauheni-Lampung Timur dan lintas tengah ke Tarahan, tampak setelah sepuluh tahun kemudian bahwa persoalan Merak-Bakauheni ternyata saat ini bertumpu pada soal di pelabuhan, baik menyangkut dermaga maupun menyangkut kapal ferry serta kesyahbandaran dan keselamatan penyeberangan. Dari sini kelihatan bahwa masalah itu terus ber-evolusi dan menuntut otoritas kekuasaan negara dalam hal ini pemerintah  memikirkan dengan baik menurut perkembangan keadaan, termasuk Pemda Provinsi Lampung dan Provinsi Banten.

Tentu saja dalam mengukir karya-karya tersebut kami kerjakan dalam tim yang kuat dan solid baik dilingkungan Bappeda maupun dilingkungan Biro-biro dan Asisten di kantor Sekretariat Pemda, Pembinaan oleh Bapak Sekda Prov Bapak Fauzi Saleh dan Bapak Nurdin Muhayat serta Bapak Sutomo dan Dahlan Alie juga memberikan arti yang besar. Juga dukungan staf saat itu seperti  Fahrizal, Puji Riyanto, Ria Kholdie, Herlina Warganegara, Tony Tobing, Ediyanto, Pieter,  dll yang masih sangat banyak lagi merupakan kontribusi yang luar biasa kepada daerah, kepada negara ini. Saya percaya mereka sekarang masih bertugas dengan baik dan berdedikasi bagi Pemda dan untuk rakyat  di Lampung. Tentu saja diatas semuanya, yang justeru paling menentukan keberhasilan dan kekuatan kerja itu tidak lain Bapak Poedjono Pranyoto. Saya mendapatkan kesempatan yang banyak dan sangat luas. Juga dorongan dan dukungan yang luar biasa.

Pengabdian yang utuh ternyata juga tidak membuat kita aman dari persoalan, karena pengabdian totalitas yang saya berikan untuk membangun Lampung Barat pasca gempa ternyata memberi resiko sangat tinggi pada dimensi hukum dimana pada akhirnya saya harus menanggung beban proses hukum yang bukan atas perbuatan saya, dan justeru dipersoalkan setelah saya pindah tugas ke Jakarta. Saya seperti masuk dalam arus putaran besar politik elit. Dengan segala doa dan ketulusan saya mencoba menjalaninya dilandasi satu tekad bahwa pengadilan adalah tempat mencari dan memperoleh keadilan. Dari peristiwa ini juga saya belajar bahwa kejujuran akan memberikan hikmah kebaikan untuk diri kita sendiri. Pengabdian yang tulus kepada negara juga memberikan hikmah dan memberikan keselamatan bagi kita. Oleh karena itu saya kira tepat bila kemudian berdasarkan pengalaman puluhan tahun saya kemudian mendapatkan bahwa : ”menjadi PNS itu harus jujur pada orang lain dan jujur pada diri sendiri". Memang susah, tapi terus berupaya kearah itu saja sudah memberikan jalan kebaikan bagi kita, disamping untuk rakyat.

Membangun Lampung Barat sejak dipersiapkan master plan nya pada tahun 1983 sampai dengan berdirinya ditahun 1990 sampai pula pada pembangunannya hingga rekonstruksi  pasca musibah gempa 1994, hampir seluruhnya menjadi salah satu bagian dari kebanggaaan saya sebagai PNS perencana yang memberikan pengabdian penuh pada daerah. Saya bersyukur bahwa Tuhan menolong dan mendengar doa saya tentang keadilan. Saya juga tidak mengira bahwa pada akhirnya saya harus meninggalkan daerah  yang saya cintai karena penarikan penugasan saya dari Lampung oleh Menteri Dalam Negeri Bapak R. Hartono dan Sekjen Depdagri kala itu Bapak Feisal Tamin, dengan penugasan baru sebagai Kepala Biro Perencanaan Departemen Dalam Negeri yang dilantik pada tanggal 8 Mei 1998, hanya beberapa hari sebelum pecah reformasi. Karir sebagai PNS dengan pangkat dan jabatan tertinggi dapat saya raih sebagai Sekretaris Jenderal yang formalnya dilantik tanggal 13 Februari 2001 hingga 12 Mei 2005. Lampung adalah medan belajar yang sangat baik dan cukup ideal, dengan dukungan pembinaan kepemimpinan yang baik serta ketulusan bekerja.

Menghadapi berbagai persoalan saat ini, tidak ada pilihan lain bagi para PNS rekan sejawat saya di Lampung, adalah dengan menegakkan kepala, maju terus membangun daerah, kembangkan kebersamaan, mendukung dan terus memupuk kepemimpinan dan  berinovasi untuk menolong daerah dan menolong rakyat tanpa pamrih, karena rakyat terus menunggu, untuk apa keberadaan Pemerintah bagi rakyat ? Pada akhirnya saya juga tahu bahwa intuisi itu datang dari akumulasi pengalaman empirik dan secara teoritik, ternyata intuisi itu merupakan ilmu yang masih terpendam. Lampung memang memendam banyak modal keilmuan dan keberhasilan melalui pengabdian yang tulus dengan kejujuran pada orang lain dan kejujuran pada diri sendiri.
 
Siti Nurbaya Bakar
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Gakkum KLHK Raih Penghargaan Terbaik se-Asia Pasific

Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) terpilih sebagai penerima Asia Environmental Enforcement Awards tahun 2019 yang diselenggarakan oleh the United Nations Environment Programme (UNEP), bekerja sama dengan the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), the United Nations Development Programme (UNDP), INTERPOL dan the Secretariat of Convention on International Trade in Endangered Species, serta dengan dukungan Pemerintah Norwegia.

Asia Environmental Enforcement Awards bertujuan untuk mempublikasikan pencapaian luar biasa organisasi dan individu di Asia dalam memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lintas batas.

Dari 6 kategori penilaian, yakni kolaborasi, dampak, inovasi, integritas, kepemimpinan gender serta kerja sama Asia-Afrika, Gakkum KLHK berhasil meraih 3 kategori penghargaan, yakni dalam kategori inovasi, integritas dan kepemimpinan gender. Hal ini menjadikan Gakkum KLHK sebagai peraih penghargaan dengan kategori terbanyak dalam ajang ini.

Pemberian penghargaan edisi keempat ini diselenggarakan di United Nations Conference Center Bangkok, 13 November 2019 dan dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani.

Selain Gakkum KLHK, pemenang penghargaan lainnya berasal dari India, Laos, Republik Rakyat Tiongkok, dan Singapura.

"Keberhasilan Gakkum KLHK tidak terlepas dari peran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya untuk kepemimpinannya yang luar biasa dalam mendorong inovasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Apresiasi melalui penghargaan ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah Indonesia dalam melakukan penegakan hukum secara tegas," kata Rasio dilansir  Kamis (14/11/2019).

Keberhasilan Gakkum KLHK dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Center of Intelligence untuk mendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan juga memperoleh perhatian dari dunia internasional melalui penghargaan dalam kategori inovasi. Read More...

Rapat Perdana dengan Komisi IV, Menteri Siti  Paparkan Target KLHK 2020-2024

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengikuti Rapat Kerja Perdana dengan anggota Komisi IV DPR RI di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Jakarta, Rabu 6 November 2019.

Dalam rapat perdana ini Menteri Siti memperkenalkan Wakil Menterinya yang baru dipilih Presiden Joko Widodo yaitu Alue Dohong beserta jajarannya.

Pembahasan utama pada rapat ini, Menteri Siti menjelaskan agenda pembangunan LHK 2020-2024 yang disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Agenda itu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh.

Untuk melaksanakan agenda tersebut pada 2020, KLHK memperoleh pagu anggaran sekitar Rp9,3 Triliun.

"Dengan anggaran tersebut KLHK akan menyukseskan Misi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Ma'ruf Amin yang salah satunya adalah mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan," ucap Menteri Siti.

Untuk mewujudkan misi tersebut, KLHK akan melakukan kebijakan yang mendukung pengembangan kebijakan tata ruang terintegrasi
melalui upaya melanjutkan kebijakan satu peta.

Kemudian juga melakukan mitigasi perubahan iklim melalui
pencegahan kebakaran hutan,
penanaman kembali lahan-lahan kritis,
pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) berbasis potensi setempat serta ramah terhadap lingkungan,
melanjutkan konservasi lahan gambut,
mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan.

Selain itu meningkatkan pendidikan konservasi lingkungan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas masyarakat adat, serta
memperbanyak hutan kota dan ruang terbuka hijau.

Berikutnya KLHK juga akan melakukan kebijakan penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup melalui rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi laut, serta Daerah Aliran Sungai (DAS); penegakan hukum yang tegas atas tindakan perusakan lingkungan; dan
mempercepat...

Read More...
Program KLHK Ini Akan Serap Jutaan Tenaga Kerja

Selain program Perhutanan Sosial dan TORA yang memberi akses pada masyarakat untuk sejahtera dari kawasan hutan di sekitar mereka, Pemerintah melalui KLHK juga memiliki program rehabilitasi hutan yang mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi.

Anggaran untuk rehabilitasi hutan mencapai Rp3,9 triliun. Sebanyak 230.043 ha areal kawasan hutan direhabilitasi dengan dana APBN 2019. Diluar itu, akan direhabilitasi 414 ribu ha di areal IPPKH, atau total dapat menjadi 644 ribu ha.

Rehabilitasi diarahkan pada 15 DAS prioritas, 15 Danau prioritas, Daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, dan daerah hulu dari 65 bendungan/waduk. Dengan partisipasi HTI, RE, Masyarakat, dan Hutan Rakyat sekitar 400 ribu ha, maka secara keseluruhan dapat ditanam 1.044.000 ha.

''Ini akan memberi banyak manfaat. Semisal untuk jangka pendek (1-2 tahun), akan ada 9,224 juta orang serapan tenaga kerja secara langsung melalui pembibitan dan penanaman areal rehabilitasi yang tersebar di seluruh Indonesia,'' ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya sebagaimana dilansir media, Rabu (6/11/2019).

Program rehabilitasi hutan menjadi salah satu materi yang disampaikan Menteri LHK pada Rakornas KADIN 2019 di Jakarta.

Dilanjutkan Siti Nurbaya, manfaat rehabilitasi hutan untuk jangka menengah (5-10 tahun), akan ada 112,7 juta M3 penambahan bahan baku kayu, setara Rp67,62 Triliun. Selain itu 15-20 juta ton penurunan erosi di 15 DAS, dan 2-15 ton/ha penurunan muatan sedimentasi di 15 DAS.

''Sedangkan untuk jangka panjang (10-15 tahun), penurunan frekuensi banjir dan tanah longsor di DAS prioritas,'' katanya.

KLHK juga menyediakan bibit gratis untuk masyarakat, ada 1 juta bibit lebih disiapkan untuk tiap Provinsi se Indonesia. Program ini untuk mengajak masyarakat bikin hutan di halaman dan atau lingkungan rumah sendiri.

''Hanya dengan modal satu KTP, bisa dapat 25 bibit pohon gratis. Juga kita berikan gratis pada komunitas ataupun lembaga pendidikan. Kita ingin mengajak masyarakat melakukan hal sederhana, namun memiliki arti besar untuk...

Read More...
Rakyat Kelola Hutan, Program KLHK Semakin Ramah Investasi

Melalui program kerja Perhutanan Sosial dan TORA, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berhasil menggeser penguasaan lahan di Indonesia. Sepanjang periode 2015-2019 proporsi pemanfaatan kawasan hutan untuk masyarakat meningkat drastis dari 1,24 % menjadi 54,96 %.

Ini menjadi peluang besar bagi kalangan dunia usaha. Untuk itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus melakukan berbagai langkah koreksi yang semakin ramah investasi dan ramah lingkungan agar masyarakat dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dapat sejahtera dan hutan tetap lestari.

''Semakin didukung dengan prioritas pembangunan Pemerintah periode 2019-2024 yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur untuk menghubungkan sentra-sentra ekonomi terhadap pasar, serta mempermudah aksesibilitas pemasaran produk khususnya produk/komoditas dari areal perhutanan sosial. Ini peluang besar bagi kalangan dunia usaha,'' jelas Menteri LHK Siti Nurbaya sebagaimana dilansir media, Rabu (6/11/2019).

Dalam paparan yang juga disampaikan pada kalangan pengusaha saat Rakornas KADIN 2019 ini, Siti Nurbaya menerangkan melalui program Perhutanan Sosial, hutan dikelola secara lestari oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Program perhutanan sosial dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

''Saat ini akses kelola perhutanan sosial telah diberikan seluas 3.421.548,55 Hektar, sebanyak 6.081 Unit SK dan telah dimanfaatkan oleh ± 763.853 KK,'' ungkap Siti Nurbaya.

Untuk menjaga hutan lestari dan rakyat sejahtera, KLHK telah mengeluarkan berbagai kebijakan, al: Integrasi hulu-hilir-pasar, Peningkatan produktivitas hutan, Penyederhanaan regulasi untuk investasi, Sinkronisasi tugas dan kewenangan pusat dan daerah terkait hutan produksi, Peningkatan daya saing industri dan ekspor, Multi usaha dan diverifikasi produk hasil hutan, serta Pemberian akses...

Read More...
Terobosan Pemerintah Hadapi Karhutla di 2020


Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia. Pasca karhutla 2015, pemerintah telah mengambil langkah koreksi besar-besaran yang efektif menekan karhutla di 2016-2018. Namun masih tingginya ancaman karhutla seperti di 2019, membuat pemerintah terus melakukan berbagai terobosan.

''Memasuki tahun 2020, pemerintah akan melakukan setrategi pencegahan berbasis desa, mengintensifkan upaya pengendalian karhutla dan memperkuat aksi pencegahan di tingkat tapak,'' ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya sebagaimana dilansir media, Rabu (6/11/2019).

Dalam paparan yang juga disampaikan pada kalangan pengusaha saat Rakornas KADIN 2019 ini, Siti Nurbaya menerangkan bahwa untuk pencegahan berbasis desa, akan ada sinergisitas antara KLHK dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Desa (Kemendes) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

Diantaranya untuk inventarisasi desa-desa rawan karhutla, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tidak hanya dengan mengandalkan sawit, mengembangkan penerapan teknologi pembukaaan lahan tanpa bakar (PLTB) dan mekanisasi pertanian.

Selain itu perusahaan bidang kehutanan dan perkebunan diharuskan menjalankan kewajiban-kewajiban dalam pencegahan karhutla yang telah diatur oleh regulasi, dan membantu masyarakat desa sekitar kawasannya untuk mengembangkan alternatif usaha perekonomian.

Untuk dukungan anggaran terkait pencegahan karhutla, selain dari dukungan Pemerintah Pusat (APBN), juga akan diperkuat melalui Dana Desa, dan Pemerintah daerah (APBD, DBH-DR).

Dalam catatan sejarah panjang karhutla, Indonesia pernah mengalami beberapa karhutla hebat di antaranya tahun 1994 (5,9 juta ha), 1997-1998 (11,8 juta ha), 2006 (3,8 juta ha), dan 2015 (2,6 juta ha).

Indonesia berhasil menekan karhutla di tahun 2016 (438,3 ribu ha) dan 2017 (165,4 ribu ha), melalui langkah koreksi seperti penguatan sistem pengendalian karhutla, moratorium izin gambut, moratorium izin sawit, tata kelola ekosistem gambut, hingga pada...

Read More...
Paparan Lengkap Menteri LHK pada Rakornas Kadin


Paparan Lengkap Menteri LHK pada Rakornas Kadin
''Menjaga Iklim Investasi yang Ramah Lingkungan''

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, mengajak pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia untuk membuka lapangan kerja pada sektor kehutanan. Berbagai langkah koreksi yang ramah investasi dan ramah lingkungan telah dilakukan KLHK, sebagaimana sasaran kerja mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGS).

Hal ini disampaikan Siti Nurbaya pada Rakornas KADIN untuk Agribisnis, Pangan dan Kehutanan di Jakarta, 5 November 2019.

Tiga pesan utama yang disampaikan yaitu mengenai peningkatan lapangan kerja; membangun produksi, untuk ekspor; serta usaha KLHK menjaga iklim investasi yang ramah lingkungan

Program kerja pemerintah yang membuka peluang bagi dunia usaha, diantaranya melalui Perhutanan Sosial dan Tanah Obyek Reforma Agraria yang mengalokasikan kepemilikan lahan bagi masyarakat. Pada periode 2015-2019 proporsi pemanfaatan kawasan hutan untuk masyarakat telah meningkat dari 1,24 % menjadi 54,96 %.

''Pada lingkup kerja dunia usaha terkait KLHK, ruang untuk membuka lapangan kerja sangat luas, yaitu melalui hutan sosial dan TORA, serta langkah-langkah rehabilitasi lahan melalui penanaman pohon secara luas di tengah masyarakat untuk pemulihan lingkungan,'' jelasnya.

KLHK juga telah melakukan berbagai langkah korektif sektor LHK demi untuk kelancaran investasi di Indonesia, seperti penyempurnaan sistem kerja (dalam hal penyediaan lahan, perizinan/lingkungan dan format pembinaan/pengawasan, dll). Menurutnya dalam upaya lanjut menyempurnakan sistem kerja yang baik dalam dunia usaha KADIN maupun grass root di lapangan, maka diperlukan langkah kolaboratif bersama.

Tak lupa ia menyampaikan ucapan terima kasih atas langkah-langkah yang telah ditempuh oleh dunia usaha untuk mengatasi karhutla dan dalam mendukung operasi pemerintah dalam mengendalikan karhutla di daerah-daerah remote/terpencil.

''Tahun 2019 ini ada sekitar 79 perusahaan...

Read More...
Pesan Menteri LHK pada Pembukaan Kejuaraan Karate Pra Kualifikasi PON 2019

Menteri LHK, Siti Nurbaya membuka Kejurnas Karate Pra Kualifikasi PON 2019 yang merupakan ajang kualifikasi nasional karate untuk meraih tiket menuju PON 2020. Dalam sambutannya Menteri Siti meminta para karateka yang berlaga pada kejurnas ini untuk menunjukkan kemampuan terbaik sebagai karateka sejati dan terus berjuang untuk meraih prestasi.

Sebagai generasi muda, para karateka yang berlaga pada kejurnas ini dikatakan Menteri Siti merupakan kekuatan bangsa Indonesia yang harus dibina dengan benar, supaya menjadi sumber daya manusia yang berkarakter dan mampu bersaing tidak hanya di kancah nasional saja, melainkan mampu bersaing hingga taraf internasional.

"Karate, merupakan salah satu cabang olahraga bela diri yang mengedepankan pembentukan insan olahraga melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter dan mampu bersaing di kancah yang lebih tinggi, tidak hanya di tingkat nasional tapi hingga kompetisi tingkat internasional," ujar Menteri Siti di depan para karateka yang berkumpul di Hall Basket Senayan, Jakarta, 5 November 2019.

Menteri Siti selaku Dewan Penasehat PB FORKI melihat jika terbentuknya karateka-karateka terbaik Indonesia tidak hanya didukung oleh usaha keras berlatih, namun dukungan dari penyelenggaraan kompetisi yang berkelanjutan dan adil/fair juga merupakan kunci keberhasilan membangun olah raga karate Indonesia yang berprestasi.

Oleh karenanya untuk kejurnas kali ini yang berlangsung sejak tanggal 4 hingga 6 November 2019, telah didahului dengan penataran dan ujian bagi wasit/juri FORKI sejak tanggal 31 Oktober hingga 3 November yang lalu. Ujian ini bertujuan agar terjadi peningkatan kompetensi dan ukuran kemampuan sumber daya manusia wasit/juri FORKI dalam memimpin pertandingan secara jujur, adil dan mengedepankan fair play, sehingga menghasilkan tontonan kompetisi yang ketat, berbobot, profesional, dan membanggakan.

"Satu hal yang juga akan saya tekankan, agar peran wasit/juri mengedepankan netralitas, tidak berpihak kesana-sini, tidak berpihak pada perguruan atau Pengprov FORKI,...

Read More...
Menteri LHK Ajak KADIN Buka Lapangan Kerja

Menteri LHK Siti Nurbaya pada Rakornas KADIN untuk Agribisnis, Pangan dan Kehutanan di Jakarta tanggal 5 November 2019, di hadapan sekitar 120 pengusaha anggota Organisasi KADIN, utamanya mengajak KADIN membuka lapangan kerja pada sektor kehutanan. Secara spesifik Menteri Siti menyebutkan agenda agroforestry pada program Hutan Sosial dan Tanah Obyek Reforma Agraria yang akan sekaligus mengalokasikan kepemilikan lahan bagi masyarakat tani. Hadir petinggi KADIN bersama di atas podium, Ketua Umum KADIN Rosan, dan Wakil Ketua Umum Franky Wijaya.

Tiga pesan yang dijelaskan oleh Menteri Siti yaitu : peningkatan lapangan kerja; membangun produksi, untuk ekspor; serta dijelaskan juga bagaimana KLHK berusaha untuk tetap menjaga iklim investasi yang ramah lingkungan.

Menteri Siti menegaskan bahwa, "pada lingkup kerja dunia usaha terkait KLHK, maka ruang untuk membuka lapangan kerja sangat luas, yaitu melalui hutan sosial dan tanah obyek reforma agraria dari hutan / TORA, serta melalui langkah-langkah rehabilitasi lahan, penanaman pohon secara luas di tengah masyarakat untuk pemulihan lingkungan."

Semua itu memerlukan man-days atau tenaga kerja yang sangat banyak. Melalui ruang kerja dan usaha sosial tersebut juga akan terbangun konfigurasi bisnis yang lebih harmonis antara bisnis skala besar dan bisnis masyarakat dalam tujuan peningkatan kapasitas dan know how masyarakat dalam mengelola usaha dengan basis sumberdaya alam khususnya bidang pertanian secara luas seperti pangan, kebun, peternakan dan perikanan budidaya.

Hal ini sekaligus juga penting untuk penguatan program ketahanan pangan dengan pola agroforestry hutan sosial atau kerjasama dunia usaha dan KPH untuk pangan. Hal itu telah diatur dalam Permen LHK no 81 tahun 2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan.

Sudah banyak terjadi aksi perubahan/corrective action yang dilakukan oleh pemerintah/KLHK dan diantaranya telah diimplementasikan, namun masih harus terus diuji lapangan, diperiksa dan ditangani ekses yang...

Read More...
KLHK dan FAO Jajaki Kerja Sama Baru untuk Perkuat Pengendalian Perubahan Iklim Sektor Kehutanan dan Lahan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menerima langsung Food and Agriculture Organization (FAO) Representative, Stephen Rudgard di ruang kerjanya, Senin (4/10). Pertemuan ini membahas rencana tindak lanjut kerja sama yang telah dan sedang dilaksanakan, serta kerja sama baru.

Stephen Rudgard menyampaikan ucapan "Selamat kepada Ibu Siti Nurbaya yang telah dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri LHK pada Kabinet Indonesia Maju". Selanjutnya Stephen menanyakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan Menteri Siti pada periode 2019-2024. Secara singkat, Menteri Siti menyampaikan hal-hal yang menjadi penekanan Presiden RI Joko Widodo saat terpilih menjadi Menteri LHK pada periode II yaitu urusan industri hijau, hutan sosial, carbon trading, serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Kerjasama baru antara FAO dengan KLHK berjudul Strengthening Indonesian Forest and Land Monitoring for Climate Actions. Rancangan proyek ini bertujuan untuk memungkinkan Indonesia meningkatkan pengelolaan hutan dan lahan, serta mengatalisasi aksi mitigasi perubahan iklim, sebagai kontribusi signifikan terhadap komitmen global untuk menahan peningkatan suhu rata-rata global hingga di bawah 2 derajat Celcius.

Proyek kerja sama baru ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas teknis dan koordinasi kelembagaan untuk National Forest Inventory (NFI) dan National Forest Monitoring System (NFMS). Proyek ini juga akan merancang ulang kedua sistem di atas agar berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan yang akan lebih memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan.

KLHK dan FAO sebelumnya juga telah melakukan berbagai kerjasama, diantaranya adalah kolaborasi terkait peningkatan tata kelola hutan dan implementasi legalitas kayu dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). KLHK dan FAO telah menandatangani perjanjian kerjasama FAO-EU Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT) Programme pada 24 Mei 2018. Perjanjian tersebut memberikan dukungan bagi inisiatif-inisiatif oleh lembaga pemerintah, sektor swasta, LSM dan para pihak lainnya dalam...

Read More...
Menteri Siti pada jajaran KLHK: Kerja Serius, Jagalah Kedaulatan Negara

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengingatkan kembali seluruh jajaran di kementeriannya untuk terus bekerja serius melayani kepentingan publik. Terlebih lagi KLHK pada periode ini secara organisasi dan kepemimpinan bersifat 'melanjutkan' dari pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode sebelumnya.

Ini disampaikan Siti Nurbaya saat memimpin Rapat Teknis Operasional Percepatan Implementasi Program-Program Hints KLHK bersama unsur pimpinan dan perwakilan UPT seluruh Indonesia di Manggala Wanabhakti, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

"Kerja harus serius. Jangan lalai dan lemah menjaga kedaulatan negara. Apalagi menyalahgunakan wewenang untuk hal yang tidak benar. Saya pasti akan lebih cerewet lagi pada periode ini," tegas Siti Nurbaya.

Beberapa hints utama kerja KLHK yang dibahas secara spesifik adalah TORA, Reforma Agraria, Perhutanan Sosial, Mitra Konservasi, HTI/HTR, Kebakaran Hutan dan Lahan, Ibu Kota Negara, Carbon Credit and Trade, Pilah Sampah, Sistem penunjang efektifitas dan percepatan, sistem komunikasi publik, sistem pembinaan daerah, sistem logbook, Proklim, dll.

"Perintah Presiden sangat serius dan harus ditaati, serta disikapi serta dijalankan secara serius oleh seluruh jajaran, karena ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kekurangan dan menyempurnakan pekerjaan, baik konsep maupun operasional," jelasnya.

Ia menegaskan kembali fokus kerja harus sesuai dengan Visi-Misi Presiden, dengan pijakan ideologis menuju Indonesia Maju. Salah satunya mencapai lingkungan hidup berkelanjutan, melalui pengembangan kebijakan tata ruang terintegrasi, mitigasi perubahan iklim, penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup.

Untuk kebijakan tata ruang secara berkeadilan di antaranya dengan melanjutkan kebijakan satu peta untuk menghindari tumpang tindih penggunaan ruang, pengendalian, dan pengawasan kepatuhan pelaksanaannya serta menindak tegas penyimpangan.

Terkait mitigasi perubahan iklim akan terus memperkuat pencegahan kebakaran hutan, penanaman kembali lahan kritis,...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Support oleh googlebisnis.com