Thursday, January 17, 2019

Perubahan Tata Kelola Hutan Era Jokowi Disampaikan ke Dunia


Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan sektor kehutanan mengalami perubahan mendasar. Berbagai langkah koreksi (corrective measures) disampaikan kepada dunia internasional melalui forum Committee on Forestry (COFO) 2018 di kantor pusat Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO), di Roma, Italia.

Setelah hampir 15 tahun, ini pertama kalinya Indonesia kembali tampil di organisasi pangan dan pertanian di bawah naungan PBB tersebut. Indonesia tampil dengan perubahan besar kebijakan kehutanan yang sejalan dengan kebijakan global SDGs (pembangunan berkelanjutan) dan upaya-upaya nyata dalam agenda perubahan iklim.

Disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Siti Nurbaya Bakar, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan aktualisasi  pemerintahan yang demokratis, dan cukup kuat refleksinya dalam kebijakan sektor kehutanan.

"Serangkaian tindakan korektif telah menunjukkan hasil positif, terutama keberpihakan secara sangat nyata  kepada masyarakat  banyak. Sekaligus pemerintah telah menjadi simpul  negosiasi kepentingan stakeholders kehutanan secara konkret," ungkap Menteri Siti Nurbaya, melalui rilis pada media, Kamis (19/7/2018).

Di markas besar FAO, Menteri Siti Nurbaya memaparkan perubahan kebijakan di bidang kehutanan Indonesia dengan tajuk “New Paradigm, New Balance: The State of Indonesia's Forests 2018”. Tema tersebut diangkat dari buku dengan judul sama yang memaparkan tentang kondisi terkini kehutanan Indonesia.

Hadir pada kesempatan ini Deputi Director General FAO, Daniel Gustafson. Duta Besar Norwegia dan Duta Besar Uni Eropa untuk Italia, juga turut memberikan pandangan dan merespon positif perubahan besar sektor kehutanan Indonesia di era Presiden Jokowi.

Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 150 orang. Tampak di antara para hadirin, para pakar dan pemerhati kehutanan dunia seperti Prof. John Innes dan Prof. Hosny El Lakany dari Universitas British of Columbia Canada, Gerhard Dieterle Direktur Eksekutif ITTO, dan Juergen Blaser, ahli kehutanan internasional dan perubahan iklim dari Swiss, serta Dr. Efransjah dari Indonesia sebagai moderator.

Menteri LHK menjelaskan bahwa The State of Indonesia’s Forests (SOIFO) 2018 memuat hasil dari berbagai langkah koreksi sektor kehutanan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Buku ini memaparkan informasi mendalam tentang kebijakan pengelolaan hutan Indonesia dan komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim global (climate change), dari tahun 2015 sampai pertengahan 2018.

Pada diskusi yang berlangsung di Sheikh Zayed Center, Menteri Siti menginformasikan berbagai tindakan strategis dan cepat yang dilakukan terhadap berbagai persoalan pengelolaan hutan Indonesia, terutama persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dunia Internasional.

Persoalan-persoalan tersebut di antaranya luas dan tutupan hutan, deforestasi dan degradasi hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, serta kontribusi ekonomi dari hutan dan peran swasta.

Buku SOIFO 2018 menyatakan bahwa 63% wilayah Indonesia atau sekitar 120,6 juta ha adalah kawasan hutan (forest area). Tantangan pengelolaan kawasan hutan seluas itu dijawab dengan melakukan terobosan pengelolaan hutan (dan lahan gambut), pelibatan sektor swasta, pelaksanaan kebijakan efektif, pelibatan masyarakat dan masyarakat adat, serta terobosan pemanfaatan hasil hutan secara optimum melalui pelaksanaan sembilan agenda prioritas (NAWACITA) pemerintahan Joko Widodo.

Buku tersebut juga memuat informasi tentang angka deforestasi tertinggi yang terjadi pada periode tahun 1996 sampai 2000 yaitu sebesar 3,5 juta ha per tahun. Angka ini menurun pada periode 2002 sampai 2014 dan meningkat kembali pada periode 2014 sampai 2015 sebesar 1,09 juta ha.

''Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada periode 2015-2016 serta 2016-2017, deforestasi kembali menurun menjadi hanya sebesar 0,63 dan 0,48 juta ha,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, di antaranya melalui kebijakan strategis moratorium pemberian izin baru pada hutan primer dan lahan gambut yang terus dipertahankan sampai saat ini.

Selain itu, pemerintah juga memberikan  akses kepada masyarakat untuk hutan dapat dikelola secara lestari dan bertanggungjawab melalui Perhutanan Sosial dan TORA, menyelesaikan berbagai konflik penggunaan lahan, dan melakukan pemantauan izin serta penegakan hukum.

Pengelolaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini dikelola dengan sistem yang terintegrasi sehingga jumlah titik panas (fire hotspot) terus menurun dari tahun ke tahun.

Dari tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 94%. Dari tahun 2016 ke 2017 juga mengalami penurunan sebesar 36%, dengan luas areal terbakar pada rentang tahun yang sama menurun berturut-turut sebesar 83% dan 62%.

Beberapa pendekatan yang dilakukan pemerintah adalah dengan peringatan dan deteksi dini, respon dini, patroli rutin, pelibatan Pemda serta masyarakat, dan upaya menyeluruh lainnya mengingat Indonesia memainkan peran strategis dalam memperkuat kerjasama global mengenai perubahan iklim.

Buku SOIFO 2018 juga memaparkan berbagai kegiatan pelibatan masyarakat dalam perhutanan sosial. Sampai Juni 2018, luas perhutanan sosial mencapai 1,7 juta hektar yang dikelola sekitar 384 ribu keluarga. Selain itu, untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengakui hutan adat dan perlindungan hutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Masyarakat juga dilibatkan dalam pengelolaaan kawasan konservasi. Ditambah lagi,  dorongan untuk agar kontribusi ekonomi nasional dan sektor swasta dari sektor kehutanan terus meningkat.  

Yang terakhir ini menurut Menteri Siti Nurbaya, sedang dalam tantangan dan diselesaikan KLHK bersama-sama  APHI dipimpin Indroyono Susilo yang juga hadir dalam acara tersebut.   

Respons sangat positif dari FAO direfleksikan dengan ungkapan pentingnya langkah-langkah besar Indonesia  yang menjadi sangat berarti  bagi dunia. FAO akan membantu  dukungan sistematis dan teknis untuk pendampingan bagi kelompok masyarakat dalam agroforestri, agrosilvopastur dan agrosilvofishery  dengan penyuluhan hutan sosial dan lembaga keuangan mikro, begitupun dalam tata kelola gambut termasuk dalam rencana pengembangan International Peatland Centre di Indonesia.

"Secara khusus telah dibahas dengan Deputy DG FAO untuk formulasi konkret langkah-langkah dukungan FAO  dan mengundang FAO ke Indonesia pada September mendatang," kata Menteri Siti Nurbaya.  

Pada kesempatan tersebut, Menteri LHK bersama Ketua Umum APHI juga menyerahkan souvenir kayu ukiran  Jepara berupa burung Elang Bondol untuk diletakkan di ruang lobby atau ruang Indonesia di Markas besar FAO.

"Semoga upaya menyampaikan kepada dunia langkah korektif Presiden Jokowi ini dapat dipahami dan akan  mengurangi 'tekanan' internasional kepada Indonesia atas alasan lingkungan, misalnya seperti isu sawit," tutup Menteri Siti Nurbaya.(*)
 
 

















Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Welcoming New Year 2019: Minister of Environment and Forestry -  Continue Corrective Actions

Welcoming New Year 2019:
Minister of Environment and Forestry -  Continue Corrective Actions

Jakarta – Minister of Environment and Forestry Siti Nurbaya Bakar at  2018 end year Reflection and preparation 2019 deems that the ministry have progressed positively in undertaking it’s functions and authorities in the environment and forestry sectors.

The event was held at Dr. Soedjarwo Auditorium of Manggala Wanabakti Building, Jakarta, on Monday (31/12), appreciations expressed to the all her staff and partners, for the improved performance of the ministry which increasing public trusts and hope.

At the occasion, Minister Siti discussed the five authorities and obligations, namely to protect the nation - state values, governing authorities and obligations, and that in the sense anything wrong doing to be corrected immediately.  There are also regulative authorities and obligations, that is to manage the bureaucracy and tasks according to the prevailing laws.

In relation to social forestry, there are distributive or allocative authorities and obligations, and the Ministry to be more responsive, sensitive in the changing situation. By the end of 2018 the Ministry has legalized up to 2.5 million hectares of Social Forestry including indigenous forest.  

At the occasion, Siti Nurbaya reminded the staff of the political turbulence of year 2019, especially from January until the Legislative and Presidential elections in April. The ministry  must not be distracted by the political situation, and  continue working according to respective duties and functions.  If we trespass the law and code of ethics, there is the...

Read More...
Refleksi Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018

  Tahun berganti tahun, hingga sampai di penghujung tahun 2018. Berbagai langkah koreksi dan kerja keras telah dilakukan untuk kepentingan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Capaian kerja diantaranya ditunjukkan dari realisasi Perhutanan Sosial, kemajuan upaya penegakan hukum, penanganan permasalahan merkuri, pencegahan asap lintas batas, pengendalian laju deforestasi, pencapaian kontribusi penurunan emisi GRK sebesar 24,4% pada tahun 2017, serta banyak kerja nyata lainnya.

Pada acara 'Refleksi Kinerja KLHK' tahun 2018, tak lupa berpesan pada seluruh jajaran untuk tetap fokus bekerja. Kerjakan apa yang ditulis, dan tuliskan apa yang dikerjakan, serta kerjakan apa yang telah disampaikan dan sampaikan apa yang telah dikerjakan (Do what you write and write what you do, do what you say and say what you do).

Tetaplah semangat bekerja, dan jangan terpengaruh dengan tahun politik. Jangan sibuk dengan kegiatan lain kecuali menjalankan tugas pokok dan fungsi tugas.

Mari kita jaga prestasi kita. Saya ingat pesan Gus Dur, jangan jadi 'Kementerian Taman Kanak-kanak'. Kita siapkan Kementerian ini menjadi kementerian yang dewasa.

Terima kasih kepada seluruh jajaran dan mitra atas kerja kerasnya di tahun 2018.                

Read More...
Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial Seluas 91 Ribu Hektare di Jambi

Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi, Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung 92 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 91.997,54 hektare kepada masyarakat. Acara dilangsungkan di Taman Hutan Pinus Kenali, Kota Jambi, pada Minggu, 16 Desember 2018.

"Tadi sudah disampaikan bahwa hari ini diserahkan 91.000 hektare lahan kepada bapak, ibu semua. Jangan dipikir ini kecil, 91.000 hektare ini gede. Diberikan kepada kurang lebih 8.100 KK. Artinya 1 KK mendapatkan kurang lebih 10 hektare. Ini juga gede," ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden menjelaskan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diberikan kepada masyarakat untuk dikelola dalam jangka waktu 35 tahun. Menurutnya, ini adalah sebuah hak yang diberikan kepada rakyat.

"Kalau dulu yang diberikan konsesi seperti ini yang gede-gede. Sekarang saya memberikan (ke) yang kecil-kecil. Di semua provinsi kita bagi-bagi. Masih banyak ini lahan kita yang ingin kita bagi," tuturnya.

Meski demikian, Presiden mengingatkan agar masyarakat penerima betul-betul memanfaatkan lahannya untuk digarap dan ditanami. Ia berujar bahwa jika tidak digarap, baik oleh perusahaan besar maupun masyarakat, SK tersebut akan dicabut.

"Yang gede-gede yang enggak digarap ya saya minta lagi, saya mau kasihkan ke rakyat. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Sudah diberikan tapi saya cek di lapangan enggak digarap, janjian tak cabut ini juga. Yang gede kalau enggak digarap saya cabut, yang kecil pun kalau enggak digarap saya cabut. Setuju tidak?" kata Presiden yang kemudian diamini para hadirin.

Kepala Negara menuturkan bahwa pembagian SK kali ini merupakan tahapan...

Read More...
Komitmen Para Menteri Dunia Atasi Kerusakan Lingkungan Laut

Indonesia menunjukkan posisi pentingnya dalam menjaga lingkungan laut global. Pada High Level Dialog, para Menteri dari berbagai Negara di dunia, memberi apresiasi atas inisiatif serta langkah konkrit Indonesia dalam menangani pencemaran serta kerusakan lingkungan laut, khususnya dari aktivitas di daratan.

Dialog tingkat Menteri ini berlangsung di Paviliun Indonesia, bersamaan dengan Konferensi Perubahan Iklim COP 24 di Katowice, Polandia. Melalui rilis pada media, Jumat (14/12) disebutkan bahwa agenda penting ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan internasional IGR-4, di Bali beberapa waktu lalu yang telah menghasilkan Bali Declaration.

Selaku Ketua (Chair) IGR-4, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr.Siti Nurbaya Bakar, menegaskan Bali Declaration merupakan solusi negara-negara anggota dalam menangani masalah pencemaran dan kerusakan di wilayah pesisir dan laut. Terutama dari berbagai kegiatan daratan yang bersifat lintas negara.


''Bali Declaration sangat strategis, mengingat semakin meningkatnya kompleksitas ancaman terhadap lingkungan laut,'' kata Menteri Siti dalam forum tersebut.

Sekitar 80% dari aktivitas di daratan telah menimbulkan masalah lingkungan di laut, seperti nutrient, air limbah, sampah laut, micro-plastics, dan isu penting lainnya. Mengatasinya perlu dukungan antar negara melalui peningkatan kapasitas, pengetahuan dan ketrampilan, serta alih teknologi.

Ditegaskan Menteri Siti Nurbaya, Indonesia telah melakukan inisiatif mengurangi sampah, khususnya sampah plastik hingga 70 persen pada tahun 2025. Selain itu telah diluncurkan Rencana Aksi Nasional mengurangi limbah plastik melalui...

Read More...
Indonesia Tegaskan Komitmen Jalankan Mandat Paris Aggrement

Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris terkait perubahan iklim, kurang dari satu tahun setelah adopsi perjanjian tersebut disepakati. Indonesia juga telah menetapkan ambisi penurunan emisi sebesar 29% tanpa syarat hingga 41% penurunan emisi bersyarat dari skenario BAU tahun 2030, dengan kehutanan dan energi sebagai sektor sasaran utama.

''Nilai dan tujuan bangsa Indonesia memungkinkan kami untuk memenuhi komitmen di bawah Perjanjian Paris,'' tegas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat menyampaikan Statement Indonesia pada The High Level Segment of The COP, CMP, CMA, di hadapan Presiden COP dan delegasi negara lainnya pada COP 24 UNFCCC di Katowice, Polandia, Rabu siang (12/12/2018) waktu setempat.

Menteri LHK menegaskan kembali komitmen Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan mandat Paris Aggrement.

Beberapa langkah koreksi yang relevan telah dilakukan, seperti pengakuan hukum atas hak Masyarakat Hukum Adat, peningkatan akses masyarakat melalui Perhutanan Sosial, peningkatan Kesatuan Pengelolaan Hutan, serta adaptasi dan mitigasi di tingkat akar rumput.

''Langkah koreksi dilakukan guna memenuhi hak mendapatkan lingkungan yang baik, dan pemanfaatan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan 33,'' tegasnya.

Selain itu, peran pemangku kepentingan Non-Party juga meningkat, mulai dari parlemen, lembaga peradilan untuk penegakan hukum, pemerintah subnasional, sektor swasta, masyarakat sipil, hingga akar rumput.

“Untuk memantau kemajuan, kami membangun Sistem Registri...

Read More...

Pertemuan Bilateral Indonesia – Norwegia yang diwakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya, dan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norway, Ola Elvestuen, di Sekretariat Delri COP 24 UNFCCC di Katowice, Polandia Rabu (12/12/2018) waktu setempat, telah mencatat keberhasilan dan peningkatan kerjasama Indonesia – Norwegia.

Indonesia mendapat dukungan berkelanjutan Pemerintah Norwegia terhadap pengendalian Perubahan Iklim, khususnya melalui penerapan Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani pada tahun 2010. Saat ini pelaksanaannya di Indonesia dalam tahap persiapan memasuki fase ketiga kerja sama, yaitu pembayaran berdasarkan hasil (result based payment).

Menteri Siti Nurbaya yang didampingi Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan  Iklim KLHK, Ruandha Agung Sugardiman, mengatakan Indonesia – Norwegia mencapai persetujuan untuk menindaklanjuti kerjasama Phase ke-3 implementasi yang akan segera dilaksanakan pada tahun 2019 setelah diselesaikannya isu terkait MRV Protocol, Badan Pengelolaan dana Lingkungan yang diselesaikan keduabelah pihak sebelum bulan Pebruari 2019.

“Norwegia sepakat mendukung Inistiatif Indonesia dalam pengembangan Indonesian Tropical Peatland Center (ITPC), dan pengembangan Mangrove Governance” ucap Siti Nurbaya.

Selain itu, Indonesia sedang dalam proses membentuk Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) guna mengelola dana seperti yang dimandatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi untuk Lingkungan dan Presiden Peraturan No 77/2018 tentang pembentukan Badan Layanan Umum untuk Dana Lingkungan. Kami ingin menginformasikan bahwa saat ini; Kementerian...

Read More...
Indonesia-Inggris Perkuat Kerjasama Sektor LHK

Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, melakukan pertemuan bilateral dengan Pemerintah Inggris yang diwakili dua menterinya di sela pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim (COP)-24 di Katowice, Polandia.

Hadir Menteri Negara Urusan Asia Pasifik pada Departemen Luar Negeri dan Persemakmuran, Mark Field, serta Wakil Menteri Negara pada Departemen Lingkungan Hidup, Pangan dan Pedesaan, Therese Coffey. Pertemuan bilateral ini membahas kerjasama Indonesia-Inggris yang sedang berlangsung, serta komitmen untuk saling memperkuat kerjasama di sektor LHK.

''Dalam kurun waktu dua dekade, Indonesia-Inggris telah menjalin kerjasama yang sistematis dalam prinsip mutual respect dan trust, serta dengan kerangka kerja yang konseptual dan utuh,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya pada media, Sabtu (8/12/2018).

Kerjasama dengan Inggris telah dimulai sejak era 1990-an, dan hingga saat ini Inggris juga mendukung berbagai upaya Indonesia memerangi dampak negatif Perubahan Iklim.

Berbagai kerjasama ini kata Menteri Siti Nurbaya, hasilnya sangat berpengaruh signifikan pada sasaran nasional dan perbaikan perbaikan mendasar sistem tata kelola khususnya bidang kehutanan.

Salah satunya adalah dalam hal sistem legalitas kayu, yang juga ikut menurunkan illegal logging dan deforestasi, serta meningkatkan tata kelola hutan seperti agenda Kesatuan Pengelolaan hutan atau KPH.

''Ini bagian dari kerjasama dengan Inggris yang monumental, dan kita menghargai itu,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

Tahun ini sampai dengan tahun 2022, total bantuan Inggris untuk Indonesia sebesar 60 juta...

Read More...
Saat Tata Kelola Gambut Indonesia Jadi Rujukan Pengetahuan Dunia

Langkah koreksi besar-besaran yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam tata kelola gambut, kini menjadi rujukan pengetahuan bagi dunia internasional. Hal ini semakin ditegaskan dalam pertemuan Konferensi Global Landscape yang berlangsung dari tanggal 1-2 Desember, di Bonn, Jerman.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc hadir sebagai pembicara kunci pada berbagai forum yang digelar di hari pertama. Pada konferensi internasional ini hadir perwakilan PBB, UN Environment, Menteri LH se dunia, World Bank, NGO, peneliti, akademisi, dan para mitra global lainnya.

Indonesia mendapat apresiasi setelah memiliki Pusat Penelitian Lahan Gambut Internasional atau International Tropical Peatlands Centre (ITPC).

''Ini adalah rumah untuk konsultasi dan advokasi bagi kepentingan masyarakat dan lingkungan lokal, serta untuk kepentingan global,'' kata Menteri Siti Nurbaya, dalam rilis pada media, Minggu (2/12/2018).

Basis ITPC saat ini berada di dua kampus penelitian hutan di Bogor, yaitu Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi KLHK, serta di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

Di agenda berikutnya saat menjadi pembicara kunci peringatan CIFOR ke 25, dihadapan para pemimpin dan ahli kehutanan internasional, Indonesia menegaskan posisinya sebagai 'taman bermain penelitian' bagi pengetahuan kehutanan dunia.

''Saya harap ulang tahun CIFOR ke-25 ini menjadi langkah monumental untuk memperkuat kolaborasi antara Indonesia, CIFOR dan semua mitra negara, untuk berkontribusi secara signifikan terhadap kehutanan internasional,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

Ia kembali...

Read More...
Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan

Setelah wilayah Jawa Barat, kini Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di Taman Wisata Alam (TWA) Punti Kayu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (25/11). Penerima SK ini berasal dari 10 kabupaten (Muara Enim, Musi Rawas, Pagar Alam, Lahat, Banyuasin, OKU selatan, OKU, OKI, OKI Timur, dan Musi Banyuasin), dengan luas 56.276 Ha, yang meliputi 9.710 KK.

"Hari ini telah diserahkan kepada bapak/ibu semuanya sebanyak 56 ribu hektar (Ha). Hati-hati loh 56 ribu itu gede (besar) sekali, banyak sekali. Dan di seluruh Indonesia, telah diserahkan sebanyak 2,1 juta hektar kepada masyarakat, bukan kepada yang 'gede-gede', dan target 12,7 juta hektar akan kita serahkan seterusnya," tutur Presiden Joko Widodo, yang langsung disambut meriah oleh para masyarakat penerima SK.

Pada periode 2015-2019, pemerintah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta Ha melalui program Perhutanan Sosial. Khusus di tahun 2019, program Perhutanan Sosial akan direncanakan untuk 3,5 sampai dengan 4,3 juta Ha. Di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sendiri, telah tercatat pencadangan kawasan untuk hutan sosial seluas 333.651 Ha.

Presiden juga menyampaikan pentingnya SK sebagai kejelasan hak hukum masyarakat dalam akses kelola lahan selama 35 tahun. Beliau juga mengingatkan para penerima SK untuk berhati-hati dalam menggunakan hak kelolanya, dan senantiasa mengelola lahan dengan produktif.

"Hati-hati pegang ini (SK), dengan ini hak hukum masyarakat semuanya menjadi jelas, ada konsesi untuk 35 tahun, cukup tidak? kalau tidak cukup nanti tambah lagi. 35 tahun itu sudah banyak, nanti kalau untuk anak...

Read More...
Di Hadapan Pengusaha, Menteri LHK: Kita Lalui Masa-masa Sulit Karhutla

Berbagai langkah koreksi di sektor kehutanan terus dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya dalam mengatasi kebakaran hutan dan tata kelola gambut. Untuk pelaksanaannya di lapangan tidaklah mudah, karena banyak kebijakan dan ketegasan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang tidak hanya menyasar masyarakat, namun juga dunia usaha.

''Kita rasakan hurt (sakit), sadness (sedih), anger (marah) dan segala macam perasaan yang bercampur aduk ketika itu, namun hasilnya sekarang bisa kita rasakan bahwa kebakaran hutan di Indonesia telah dapat dikelola dengan baik oleh semua pihak, dibawah kepemimpinan langsung Bapak Presiden Jokowi,'' kata Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (Rakornas APHI), di Jakarta (13/11/2018).

Pasca Karhutla dahsyat tahun 2015, pemerintah mengambil langkah-langkah cepat seperti moratorium lahan gambut, memperkuat penegakan hukum, melibatkan semua pihak termasuk dunia usaha dalam hal pengendalian Karhutla, dan banyak usaha lainnya.

Hasilnya cukup signifikan, dari tahun 2016 hingga 2018, Indonesia berhasil menghindari Karhutla secara Nasional, setelah sebelumnya rutin terjadi selama hampir 20 tahun. Bahkan Indonesia berhasil menjadi contoh bagi dunia internasional, dalam upaya penyelamatan lahan gambut.

''Tentu saja kontribusi langkah dunia usaha sangat signifikan dan sangat penting. Terima kasih atas kerjasama yang baik meskipun cukup rumit dan complicated kita lewati, sampai-sampai harus ke PTUN, Mahkamah Agung dan demo-demo lapangan,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya.

''Kita sudah lalui...

Read More...