Monday, May 25, 2020

Saat Tata Kelola Gambut Indonesia Jadi Rujukan Pengetahuan Dunia

Langkah koreksi besar-besaran yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam tata kelola gambut, kini menjadi rujukan pengetahuan bagi dunia internasional. Hal ini semakin ditegaskan dalam pertemuan Konferensi Global Landscape yang berlangsung dari tanggal 1-2 Desember, di Bonn, Jerman.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc hadir sebagai pembicara kunci pada berbagai forum yang digelar di hari pertama. Pada konferensi internasional ini hadir perwakilan PBB, UN Environment, Menteri LH se dunia, World Bank, NGO, peneliti, akademisi, dan para mitra global lainnya.

Indonesia mendapat apresiasi setelah memiliki Pusat Penelitian Lahan Gambut Internasional atau International Tropical Peatlands Centre (ITPC).

''Ini adalah rumah untuk konsultasi dan advokasi bagi kepentingan masyarakat dan lingkungan lokal, serta untuk kepentingan global,'' kata Menteri Siti Nurbaya, dalam rilis pada media, Minggu (2/12/2018).

Basis ITPC saat ini berada di dua kampus penelitian hutan di Bogor, yaitu Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi KLHK, serta di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

Di agenda berikutnya saat menjadi pembicara kunci peringatan CIFOR ke 25, dihadapan para pemimpin dan ahli kehutanan internasional, Indonesia menegaskan posisinya sebagai 'taman bermain penelitian' bagi pengetahuan kehutanan dunia.

''Saya harap ulang tahun CIFOR ke-25 ini menjadi langkah monumental untuk memperkuat kolaborasi antara Indonesia, CIFOR dan semua mitra negara, untuk berkontribusi secara signifikan terhadap kehutanan internasional,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

Ia kembali mengingatkan, bahwa pasca peristiwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2015, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, telah memberi perhatian lebih pada pengelolaan lahan gambut berkelanjutan.

''Ini untuk mencegah kebakaran gambut seperti yang terjadi pada tahun 2015 ketika sekitar 800.000 ha dari 2,6 juta hektar area yang terbakar adalah lahan gambut,'' ungkapnya.

Komitmen pemerintah Indonesia ini semakin dipertegas Menteri Siti Nurbaya saat menjadi pembicara kunci pada Pembukaan Forum Global Landscape 2018. Ia mengatakan telah terjadi pergeseran besar tata kelola kehutanan Indonesia menuju perspektif baru keberlanjutan.

''Kami telah pindah dari manajemen berorientasi kayu ke pengelolaan lanskap hutan. Kami juga telah mengambil langkah-langkah korektif untuk mencapai pengelolaan hutan lestari,'' tegasnya.

Dikatakan Menteri Siti Nurbaya, bahwa Indonesia telah belajar banyak dari Karhutla yang rutin terjadi hampir selama dua dekade. Pemerintahan Presiden Jokowi tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, karena sangat merugikan lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan juga kehidupan sosial masyarakat.

''Kami telah mengembangkan banyak instrumen pengelolaan lahan gambut,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

Diantaranya melalui kebijakan moratorium izin di lahan gambut dan hutan primer, menerbitkan PP 57/2016 tentang Perlindungan dan pengelolaan lahan gambut, hingga menegakkan hukum lingkungan secara konsisten.

Indonesia juga telah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk memperbaiki konstruksi restorasi gambut dan operasi dan pemeliharaan infrastruktur dan pemanfaatan gambut.

''Saat ini sekitar 177 pemegang konsesi telah mengembangkan rencana dan melaksanakan restorasi gambut sampai 2026,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya.

Pemerintah Indonesia telah menempatkan restorasi lahan gambut sebagai strategi utama mengurangi emisi di sektor kehutanan. Ia juga menegaskan komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat melalui percepatan program perhutanan sosial atau program konsesi hutan desa.

''Sebelum 2015, masyarakat hanya dapat mengelola 4-7% dari kawasan hutan tetapi setelah 2015 meningkat secara signifikan menjadi 27-33%,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

Capain-capaian langkah koreksi sektor kehutanan, terutama dalam hal tata kelola gambut, kembali disampaikan saat Menteri Siti Nurbaya menjadi pembicara kunci pada dua pertemuan lanjutan antar negara peserta konferensi.

''Di lapangan, pengelolaan lahan gambut berkelanjutan tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, masyarakat global, dan sektor swasta,'' tegasnya.

Indonesia juga berbagai pengalaman penting untuk pengelolaan lahan gambut tropis dunia, khususnya dalam 'A South-South dialogue'. Teknik modern dan canggih dalam mengelola lahan gambut dan mencegah kebakaran telah dikembangkah.

Selain itu telah dilakukan inventarisasi ekosistem gambut Indonesia dalam bentuk peta Hidrologi Gambut (Kesatuan Hidrologis Gambut, KHG) sebagai referensi untuk pemetaan yang lebih rinci di tingkat Provinsi, Kab/Kota.

Peta-peta ini menunjukkan bahwa total luas ekosistem gambut Indonesia mencapai 24,14 juta ha, dimana sekitar 9,16 juta hektar berlokasi di Sumatera; 8,39 juta hektar di Kalimantan; 60 ribu hektar di Sulawesi; dan 6,53 juta hektar di Papua.

Setelah melakukan inventarisasi, area seluas sekitar 2,5 juta hektar ekosistem gambut telah ditargetkan oleh pemerintah untuk pemulihan pada tahun 2020.

''Memulihkan lahan gambut kami bukan hanya memperbaiki aspek biofisik pengelolaan lahan gambut, tetapi juga mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut dan keberlangsungan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan berlisensi,'' tegasnya.(*)

 

 

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Satwa-satwa Dilindungi Lahir di Masa Pandemi

 
Bertepatan dengan momentum Hari Keanekaragaman Hayati Dunia yang jatuh pada tanggal 22 Mei dan Idul Fitri pada tanggal 24 Mei, kabar gembira datang dari lembaga konservasi (LK) Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua.

"Alhamdulillah, di hari bahagia Idul Fitri sekaligus prihatin dengan situasi pandemi Covid-19, telah lahir jam 05.00 Wib bayi orangutan betina,” ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya di Jakarta, Senin (25/5/2020).

"Bayi orangutan ini merupakan orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) dari induk Evi dan jantan Ipung. Mengingat kelahirannya masih dalam suasana hari raya Idul Fitri, saya menamakan bayi orangutan ini dengan nama Fitri," lanjut Menteri Siti.   

Kelahiran Fitri melengkapi kebahagiaan, karena pada bulan lalu (28/04/2020), seekor anakan gajah juga lahir di TSI Bogor. Anakan gajah ini diberi nama Covid lantaran lahir pada saat dunia mengalami pandemi COVID-19.

Selama penutupan Lembaga Konservasi dan berlangsungnya Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB), banyak satwa yang lahir di LK antara lain Gajah Sumatera di TSI Cisarua dan Gembira Loka Yogyakarta, komodo (12 ekor), burung Kasturi Raja (1 ekor), orangutan Fitri di TSI Cisarua, Tarsius (1 ekor) di Faunaland Ancol, Kasuari (3 ekor) di R Zoo and Park di Sumatera Utara, serta satwa-satwa eksotik lainnya seperti Jerapah, Zebra dan common marmoset.

Ini menandakan bahwa pengelola LK telah menerapkan kesejahteraan satwa dengan baik, sehingga satwa dapat berkembangbiak secara alami dan telah menjalankan fungsinya sebagai tempat pengembangbiakan di luar habitat dengan tetap mempertahankan kemurnian genetiknya.

"Diharapkan melalui program breeding terkontrol ini, program konservasi ex-situ link to in-situ bisa dijalankan dan pada akhirnya peningkatan populasi in-situ dapat tercapai", ujar Menteri Siti.

Hal ini juga dibuktikan oleh KLHK dengan telah melakukan pelepasliaran satwa ke habitat alaminya dari pusat rehabilitasi, pusat penyelamatan, dan unit konservasi satwa lainnya sebanyak 214.154...

Read More...
Di Hari Raya, KLHK Tetap Lakukan Rekayasa Hujan Basahi Gambut Riau

 
Di Hari Raya Idul Fitri, Minggu (24/5/2020), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), TNI AU, dan mitra kerja, tetap melakukan rekayasa hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di wilayah Provinsi Riau.

"Tim tetap bekerja di hari raya dengan melakukan satu sorti penerbangan. Adapun target penyemaian di Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kepulauan Meranti, menghabiskan 800 kg garam NaCl," ungkap Direktur pengendalian Karhutla KLHK, Basar Manullang, dalam keterangan tertulisnya pada media, Senin (25/5/2020).

Basar mengatakan rekayasa hujan tetap dilakukan karena dari rekomendasi BMKG dan BPPT, masih terdapat potensi awan hujan di atas wilayah langit Riau. Jika pelaksanaan rekayasa hujan ditunda, maka jadwal pelaksanaan yang hanya 15 hari kerja, bisa bergeser lebih lama. Sementara untuk wilayah kerja lainnya sudah menunggu, yakni di Sumatera Selatan.

"Tim tetap bekerja demi Merah Putih. Sebagaimana arahan Ibu Menteri pada kami, rekayasa hujan ini sangat penting artinya guna membasahi gambut, mengisi kanal dan embung, karena sebentar lagi kita akan memasuki musim kering. Mudah-mudahan dengan upaya ini kita bisa mencegah kebakaran hutan dan lahan berskala besar" kata Basar.

Sejak dimulainya operasi TMC pada 13 Mei lalu, hingga tanggal 24 Mei, telah dilakukan 10 sorti penerbangan dengan total bahan semai NaCl 8 ton di wilayah Provinsi Riau.

TMC berhasil menghasilkan hujan di wilayah Kota Pekanbaru, Siak, Kuala Kampar, Sei Pakning, Kandis dan Sedinginan.

"Sejak dimulainya operasi rekayasa hujan melalui TMC tanggal 14 Mei, hingga tanggal 24 Mei tercatat total volume air hujan secara kumulatif diperkirakan mencapai 33,1 juta m3," ungkap Basar.

Berdasarkan prediksi BMKG, musim panas diprediksi mencapai puncaknya pada periode Juni hingga Agustus. Rekayasa hujan melalui TMC dilakukan KLHK karena melihat mayoritas Titik Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TP-TMAT) lahan gambut di Provinsi Riau, telah menunjukkan pada level...

Read More...
Menteri LHK Gelar Halal Bi Halal Virtual, Para Dubes Apresiasi Hasil Kerja KLHK

 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, menjadi moderator halal bi halal virtual pada hari raya Idul Fitri, Minggu (24/5/2020).

Turut hadir dalam agenda virtual ini antara lain Wamen LHK, Sekjen KLHK, Penasehat senior Menteri, Staff Ahli Menteri, Staff Khusus Menteri, Tenaga Ahli Menteri, dan seluruh pejabat eselon I dan II KLHK. Juga hadir perwakilan UNDP, Duta Besar Norwegia dan Duta Besar Inggris, Asosiasi pengusaha kehutanan, beberapa LSM, dan para mitra kerja KLHK lainnya.

"Saya bersama keluarga menyampaikan mohon maaf lahir dan batin kepada semua jajaran, juga kepada para pihak yang selama ini selalu terlibat bekerja sama dengan KLHK untuk kepentingan bangsa," kata Menteri Siti yang saat melakukan pertemuan virtual didampingi anak dan cucunya.

Satu persatu jajaran KLHK dan partisipan undangan menyampaikan pesan lebaran mereka dari lokasi masing-masing. Beberapa diantaranya didampingi oleh keluarga, dan tak lupa mendapatkan sapaan hangat dari Menteri Siti.

"Pada kesempatan baik ini saya juga minta maaf pada para suami atau istri, mungkin pasangannya saya repotkan dengan tugas-tugas yang diberikan tanpa mengenal waktu. Bahkan ada yang sampai malam atau dini hari masih dihubungi Menteri. Saya ucapkan terimakasih atas dedikasi jajaran dan dukungan keluarga, " kata Menteri Siti.

"Dalam situasi sulit masa pandemi ini, tetap dituntut melaksanakan tanggung jawab kerja dengan sebaik-baiknya, karena sudah menjadi tuntutan publik yang harus kita penuhi. Pesan saya kita semua harus tetap bekerja secara konsisten dan berkesinambungan," tambahnya.

Di kesempatan yang sama Menteri Siti juga menitipkan pesan kepada kalangan dunia usaha, untuk bekerja sama melakukan transfer teknologi sistem gambut kepada masyarakat, khususnya untuk teknologi pemantauan tinggi muka air tanah pada lahan gambut.

"Terima kasih atas kerjasamanya, dan saya titip agar nanti transfer teknologi gambut juga dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya swasta saja. Ini mohon maaf masih bicara kerjaan di suasana...

Read More...
SOFO 2020: Deforestasi Indonesia Turun Tajam, Komitmen Pemerintahan Jokowi Lindungi Keanekaragaman Hayati

 Konservasi keanekaragaman hayati dilakukan pemerintah Indonesia dengan penurunan laju deforestasi. Angka deforestasi menurun tajam di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi bukti komitmen pemenuhan target dan sasaran global yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati hutan.

“Deforestasi global baru-baru ini menurun hampir 40 persen, dan Indonesia berkontribusi penting dalam penurunan tersebut. Deforestasi tahunan Indonesia pernah mencapai lebih dari 3,5 juta hektar dalam periode 1996 hingga 2000, namun telah turun tajam menjadi 0,44 juta dan akan terus turun di masa mendatang," ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, pada diskusi panel State of the World’s Forests 2020 (SOFO 2020) virtual launch yang dipusatkan di Kantor Pusat FAO Roma, Italia, Jum’at, (22/5/2020).

Pertemuan virtual ini dihadiri 492 peserta dari Negara-negara anggota FAO. Turut hadir Direktur Jenderal FAO, Qu Dongyu; Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen, dan delegasi penting negara lainnya.

Pada tingkat ekosistem, kata Menteri Siti, Indonesia memiliki 51 juta hektar kawasan lindung, atau lebih dari 28 persen daratan. Ini belum termasuk 1,4 juta hektar Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) yang ada di dalam konsesi perkebunan kelapa sawit, selain juga cukup banyak di dalam konsesi hutan tanaman industri atau HTI yang diperkirakan bisa mencapai tidak kurang dari 2 juta hektar.

"KLHK bekerja keras konsolidasikan High Conservation Value kawasan berupa kebijakan kawasan lindung dalam upaya melakukan konektivitas habitat satwa yang terfragmentasi selama ini karena perijinan konsesi," jelas Menteri Siti.

Pada tingkat spesies, Indonesia telah menyusun peta jalan memulihkan populasi 25 spesies target yang terancam punah. Dari 270 lokasi pemantauan, diketahui beberapa populasi spesies meningkat dalam lokasi pemantauan, seperti Jalak Bali, Harimau Sumatra, Badak Jawa, Gajah Sumatra, dan Elang Jawa.

Pada tingkat genetik, Indonesia telah mempromosikan bioprospeksi (bioprospecting) untuk keamanan...

Read More...
Berhasil Tekan Deforestasi, Indonesia Terima Dana dari Norwegia

 Keberhasilan Indonesia menekan laju deforestasi dan degradasi hutan, serta berbagai konsistensi kebijakan pendukung lainnya di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah berhasil menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia akan menerima pembayaran hasil kerja penurunan emisi GRK dari Norwegia, sebesar proyeksi 56 juta US$ atau lebih dari 840 milyar rupiah.

Penyerahan dana ini akan dilakukan pada bulan Juni mendatang. Momen ini bertepatan dengan peringatan 10 tahun kebersamaan kedua negara menyepakati kerjasama pendanaan iklim melalui komitmen nota kesepakatan (letter of intent/LOI) pada 2010.

''Diproyeksikan bulan Juni 2020 dana tersebut dibayarkan dengan skema Result Based Payment (RBP). Ini merupakan pembayaran pertama kalinya atas prestasi penurunan emisi karbon dari kehutanan tahun 2016/2017. Keberhasilan mengurangi emisi ini tidak terlepas dari komitmen, dukungan dan upaya korektif pemerintah secara kolektif di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya.

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan sejumlah dokumen dan laporan sebagai prasyarat pembayaran. Diantaranya dokumen measurement, reporting, and verification (MRV) sebagai basis panduan penghitungan RBP untuk kinerja REDD+ Indonesia sejak tahun 2016, dan mencapai kesepakatan pada Februari 2019.

Selanjutnya, laporan penurunan emisi GRK sebagai dasar pengajuan pembayaran RBP pertama. Laporan ini memuat penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan tahun 2016/2017, dengan data baseline tahun 2006/2007 s/d 2015/2016.

Penurunan emisi GRK Indonesia tahun 2016/2017 dilaporkan sebesar 4,8 juta ton CO2eq. Pengajuan resmi dilakukan pada Juni 2019 untuk RBP pertama dari REDD+, dan selanjutnya dilakukan verifikasi sesuai ketentuan MRV.

Setelah verifikasi oleh pihak Norway pada 1 November 2019 hingga Maret 2020, penurunan emisi tahun 2016/2017 adalah sebesar 11,2 juta ton CO2eq, yang dinilai lebih tinggi dari laporan semula sebesar 4,8 juta ton CO2eq.

"Hasil penilaian...

Read More...
Basahi Gambut Cegah Karhutla, KLHK Lakukan Rekayasa Hujan

 Memasuki penghujung musim hujan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan rekayasa hujan untuk membasahi gambut melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di wilayah Provinsi Riau.

Upaya ini dilakukan atas rekomendasi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), karena melihat potensi pembentukan awan hujan masih besar. Rekayasa hujan ini dilakukan KLHK guna mengisi embung, kanal, dan membasahi gambut agar tidak kering saat nanti masuk musim panas yang diprediksi mencapai puncaknya pada periode Juni hingga Agustus.

''Kami mendapatkan instruksi dari Ibu Menteri LHK, gambut harus dibasahi sebagai upaya pencegahan karhutla di Provinsi Riau. Rekayasan hujan ini bagian dari ikhtiar, selain kerja tim lapangan di darat yang setiap hari selalu melakukan patroli dan ground check hotspot,'' kata Direktur Pengendalian Karhutla KLHK, Basar Manullang pada awak media, Kamis (21/5/2020).

Rekayasa hujan diperlukan karena melihat mayoritas Titik Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TP-TMAT) lahan gambut di Provinsi Riau, telah menunjukkan pada level siaga bahkan bahaya.

''Rekayasa hujan ini bagian dari upaya pencegahan, bukan pemadaman. Karena sifatnya pencegahan, maka kita lakukan di musim hujan mumpung masih ada awan hujan,'' kata Basar.

Diharapkan dengan pasokan air yang cukup di kanal dan embung, serta gambut selalu basah, ancaman Karhutla di Provinsi Riau dapat berkurang.

Pelaksanaan rekayasa cuaca di Provinsi Riau dijadwalkan selama 15 hari kerja, terhitung dari tanggal 14-28 Mei 2020 mendatang. Hingga tanggal 20 Mei di Provinsi Riau, telah dilakukan enam sorti penerbangan dengan total bahan semai NaCl sebanyak 4,8 ton.

Berdasarkan citra satelit TRMM, rekayasa hujan telah menghasilkan 17,1 juta m2 air yang turun pada daerah-daerah dengan potensi awan hujan terbesar.

Rekayasa hujan juga mulai berhasil membasahi gambut dengan intensitas sedang hingga sedang yang terjadi di sebagian besar wilayah Riau seperti di Kabupaten...

Read More...
KLHK Gelar E-Learning untuk Tingkatkan Kompetensi dan Ekonomi Petani di tengah Pandemi

 Dalam rangka pendampingan Perhutanan Sosial di lapangan pada masa pandemi Covid 19, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan Pelatihan Pendampingan Perhutanan Sosial Paska Ijin jarak jauh secara elektronik/E-Learning. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) dan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL), KLHK.

Pelatihan berdurasi 25 jam pelajaran selama empat hari ini dilaksanakan dari tanggal 27 April – 18 Juni 2020 secara bertahap, dengan target sebanyak 3.000 peserta di seluruh Indonesia terbagi dalam 100 angkatan, dimana satu angkatan terdiri dari 30 peserta.

Pelatihan ini bertujuan untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat yang terlibat didalamnya secara berkesinambungan. E-learning ini sekaligus difungsikan untuk sosialisasi mitigasi/penanganan covid-19 kepada masyarakat atau kelompok Perhutanan Sosial (PS) dan para pendamping PS di seluruh Indonesia, kelompok kerja percepatan PS (Pokja PPS) dan NGO/komunitas/aktivis perhutanan sosial.

“Harapannya selain tetap mengoptimalkan langkah-langkah pengelolaan dan aktivitas program Perhutanan Sosial, pelatihan jarak jauh ini juga dapat mendorong penyadartahuan terhadap mitigasi dan pencegahan penularan covid-19”, ucap Menteri LHK Siti Nurbaya.

Implementasi pelaksanaan pelatihan dengan sistem daring (e-learning) akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan dikoordinir oleh Pusat Diklat SDM KLHK, Balai Diklat LHK seluruh Indonesia dan Balai PSKL wilayah; Sumatera, Jawa Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Papua.

Selain tentang Mitigasi dan Penanganan Wabah Covid 19, materi yang akan disajikan yakni Pengendalian Karhutla dan Prakondisi Petani Hutan. Selain itu, Panduan Role Model Pendampingan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Hutan dan Lingkungan; Kerja Sama, Akses Permodalan dan Akses Pasar; serta Monitoring dan Evaluasi Perhutanan Sosial juga akan dijelaskan lewat komunikasi...

Read More...
Menteri LHK: Antisipasi Karhutla Tetap Prioritas di Tengah Pandemi Corona


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan bahwa tim satgas di lapangan tetap bekerja keras mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Berdasarkan analisis BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Juni-Juli, terutama pada wilayah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

''Karhutla tetap jadi prioritas kerja pemerintah. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, meski kita menghadapi masa sulit karena penyebaran covid-19 Corona, namun pelayanan prioritas tidak boleh terganggu. Kerja lapangan dan koordinasi tim supervisi tetap jalan mengantisipasi karhutla, terutama di wilayah rawan,'' kata Siti Nurbaya pada awak media, Jumat (24/4/2020).

Secara khusus Siti Nurbaya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada tim lapangan, terutama pada anggota Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, BPBD, BNPB, BPPT, BMKG, unsur Pemda lainnya, swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA), yang terus menerus masih tetap bekerja di tengah situasi pandemi.

Tim satgas lapangan ini tidak hanya bekerja di titik terdepan saat terjadi karhutla, namun juga rutin turun melakukan sosialisasi bahaya karhutla dan penyebaran covid-19 corona secara door to door (ke rumah warga).

''Saya ucapkan terimakasih atas dedikasinya, tetap jaga kesehatan dan keselamatan tim. Saya terus mengikuti laporan dari lapangan ini setiap hari,'' kata Siti.

Sementara untuk mengantisipasi ancaman karhutla di musim kemarau, serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi di tingkat satgas Nasional, Menteri LHK langsung memimpin rapat antisipasi karhutla 2020 secara virtual, sehari sebelumnya.

Rapat dihadiri Wakil Menteri LHK, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), dan jajaran eselon I dan II lintas instansi terkait.

''Untuk Karhutla kita tidak bisa menunggu, harus dari sekarang upaya antisipasi seperti TMC (Tekhnologi...

Read More...
Sosok Kartini dari Manggala Agni



Tanggal 21 April senantiasa kita peringati sebagai Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah sosok yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Perjuangan Raden Ajeng Kartini bertujuan untuk menjadikan wanita cakap dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagai wanita yang harus dihormati, dihargai, dan dilindungi dari berbagai kekerasan dan ancaman. Bukan menjadikan wanita sebagai seorang yang melalaikan dan meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang wanita.

Seperti Srikandi Manggala Agni Gustia Ningsih, atau yang akrab disapa Neneng (35 tahun), yang berjuang mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan tergabung sebagai anggota Daops Manggala Agni Sumatera VI/Siak, Riau, sejak 2005 silam.

Ibu tiga anak yang sudah 15 tahun mengabdi sebagai anggota Manggala Agni Daops Sumatera VI/Siak ini sudah merasakan manis pahitnya upaya pengendalian karhutla. Provinsi Riau merupakan provinsi rawan karhutla di Indonesia. Hal ini memberikan pengalaman tersendiri bagi anggota Manggala Agni di Provinsi Riau, termasuk Neneng.

Tugas pokok Neneng sehari-hari adalah sebagai pemantau deteksi dini. Pantauannya meliputi wilayah Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu Neneng juga bertugas mengatur papan Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK), dan mengurus administrasi kantor Daops Manggala Agni Sumatera VI/Siak. Namun, tidak jarang Neneng ikut terjun ke lapangan untuk melaksanakan patroli pencegahan dan pemadaman karhutla.

Neneng menuturkan sosok Kartini cukup memberikan motivasi dirinya untuk ikut bergerak bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan tanpa melalaikan dan meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang wanita, sebagai ibu yang baik dan sebagai istri yang patuh terhadap suami.

“Kartini memberikan inspirasi tersendiri bagi saya, bahwa wanita bisa berperan dalam semua hal, termasuk dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagai Manggala Agni,” tambah Neneng.

"Misalkan, saat terjadi kebakaran hutan dan lahan...

Read More...
KLHK Alokasikan Rp 1,01 Triliun untuk Bantu Masyarakat dan Petani Hutan Terdampak Corona



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,01 triliun untuk mendukung program Bantuan Sosial atau bantuan Pemerintah kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, terutama kelompok tani hutan dan kelompok perhutanan sosial, serta petugas yang mengabdi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang terkena dampak Covid-19.

Alokasi ini merupakan hasil dari refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang mendapat dukungan dari Komisi IV DPR RI. Melalui rapat virtual dengan para wakil rakyat, Menteri LHK Siti Nurbaya juga menyampaikan bahwa pihaknya melakukan penghematan anggaran hingga Rp1,58 triliun di APBN 2020, sehingga terjadi perubahan postur anggaran dari Rp9,32 triliun menjadi Rp7,74 triliun.

Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dikatakan Menteri Siti sebagai tindak lanjut atas Inpres Nomor 4 Tahun 2020 dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Perpres No. 54 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Enam arahan Presiden Joko Widodo juga disampaikan Menteri Siti dalam kesempatan tersebut.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI atas kerjasama yang baik dan dukungan kepada KLHK dalam upaya meningkatkan kinerja KLHK, terutama pada situasi pandemi Corona ini," kata Menteri Siti Nurbaya dalam keterangannya, Kamis (16/3/2020).

Dalam rapat kerja virtual bersama Komisi IV DPR RI pada tanggal 15 April 2020, dijelaskan Menteri Siti bahwa orientasi refocusing anggaran KLHK menitikberatkan pada beberapa hal prioritas.

Diantaranya keselamatan atasi penyebaran pandemi; keberlanjutan usaha ekonomi kehutanan, konservasi, dan hutan sosial; kegiatan padat karya; stimulasi ekonomi; keberlanjutan pelayanan publik dan target group pembinaan KLHK seperti Masyarakat Peduli Api (MPA) serta Mitra Konservasi.

“Anggaran hasil refocussing dialokasikan untuk menambah kegiatan berbasis masyarakat, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang...

Read More...