Wednesday, December 11, 2019

Sambutan Menteri LHK an Presiden RI pada Dialog Umum Masyarakat Adat dan Perayaan Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara

SAMBUTAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
ATAS NAMA
PRESIDEN RI PADA
DIALOG UMUM MASYARAKAT ADAT DAN PERAYAAN KEBANGKITAN MASYARAKAT ADAT NUSANTARA
DALAM RANGKA RAKERNAS V AMAN


Minahasa, 17 Maret 2018

Assallamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh
Syalom
Oom swasti astu


Sdr. Gubernur Sulawesi Utara;
Sdr. Bupati Minahasa;
Sdr. Ketua AMAN Nasional;
Sdr. Pengurus Daerah AMAN se Indonesia;
dan Hadirin yang kami hormati.

  1. Kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul ditempat ini untuk mengikuti rangkaian acara Dialog Umum Masyarakat Adat dan Perayaan Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara dalam rangka Rakernas V AMAN.
  2. Indonesia dengan 17.504 Pulau, 1.340 Suku bangsa, 748 Bahasa adalah Negara dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang artinya bahwa “Kita berbeda-beda, tetapi tetap Satu” oleh karena itu keberagaman Suku/adat tidak melunturkan semangat persatuan, justru menjadi pengkayaan budaya dan modal pembangunan bangsa Indonesia dengan Pancasila sebagai Perekat.
  3. Merawat keberadaan Suku bangsa dengan menjaga nilai luhur budaya/adat istiadatnya adalah ibarat menjaga keberadaban manusia. Negara hadir untuk mengakui dan melindungi keberadaan suku bangsa dalam bentuk formal/non formal antara lain berupa pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
  4. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat diamanatkan dalam UUD 1945
    - Pasal 18 B (2), Negara mengakui Masyarakat Hukum Adat dan hak-haknya, dengan batasan : 1) sepanjang masih hidup, 2) sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, (3) diatur dengan UU.
    - Pasal 28 I Ayat (3), Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
  5. UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam perspektif pasal 67 :
    - Ayat (1), adalah masyarakat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya: (1) melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; (2) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan (3) mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
    - Ayat (2), Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.`
  6. Putusan MK No. 35 Tahun 2012 Menjelaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah Adat yang menurut PERMEN LHK NO. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak yang pada prinsipnya penetapan Hutan Adat tetap sesuai berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan.
  7. UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : Pada Pasal 1 angka 30, Masyarakat Hukum Adat Adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu, karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
  8. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat 2 huruf (e), tentang urusan pemerintahan wajib. Mengenai Pengakuan MHA oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
  9. Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemangku hutan adat, tujuannya adalah pemangku hutan adat mendapatkan pengakuan, perlindungan dan insentif dari pemerintah dalam mengurus hutan lestari. Hak Pengakuan Hutan Adat antara lain :
    1. Mendapat Insentif
    2. Mendapat perlindungan dari gangguan kerusakan Pencemaran Lingkungan
    3. Mengelola dan memanfaatkan hak sesuai kearifan Lokal
    4. Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan Tradisional
    5. Mendapat Perlindungan dan Pemberdayaan Kearifan Lokal
    6. Memanfaatkan Hasil Hutan Kayu dan Jasa Lingkungan

    Kewajiban Pemangku Hutan Adat Meliputi :

    1. Mempertahankan Fungsi Hutan Adat
    2. Menjalankan Prinsip-Prinsip Hutan Lestari
    3. Memulihkan Fungsi Hutan Serta
    4. Melakukan pengamanan dan Perlindungan Hutan
  10. Kendala Umum pengakuan Hutan Adat
    a. Belum ada Perda Pengakuan Hutan Adat atau Produk Hukum Daerah lainnya;
    b. Perda tentang Pengakuan Hutan Adat masih belum menyebut spesifik subjek hukumnya, termasuk peta wilayah adat;
    c. Rencana wilayah hutan adat berada di wilayah kawasan hutan yang dibebani izin dan pemangku kawasan hutan lainnya.

    Oleh karena itu peran CSO/penggiat Masyarakat Hukum Adat termasuk AMAN dapat menjadi jembatan fasilitasi/advokasi dalam mengakselerasi pengakuan Hutan Adat.
  11. Capaian Perlindungan dan Pengakuan Hutan Adat :
    a. Pencapaian Penetapan dan Pencadangan Hutan Adat, sampai Februari 2018 sebanyak 21 Surat Keputusan Menteri LHK di areal seluas ± 22.073,84 Ha dengan Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 8.976 KK.

    b. Percepatan pengakuan hutan adat dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui partisipasi Public/CSO dan coaching kepada pemda dalam penyusunan Peraturan-Peraturan Daerah dan Pemetaan Wilayah Adat. Rakor Hutan Adat Pertama telah diselenggarakan pada tanggal 23 – 24 Januari 2018 dan akan diikuti dengan coaching tingkat Provinsi.

Akhirnya, saya atas nama Presiden RI mengucapkan selamat atas terselenggaranya Perayaan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara pada Rakernas V AMAN agar cita-cita untuk mewujudkan kehidupan masyarakat adat yang adil dan sejahtera, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya yang merupakan asset nasional dapat terwujud.

Wassalamualaikum.
Syalom
Om Swastiastu
An. Presiden RI

 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Siti Nurbaya































 

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
PENERIMA APRESIASI TOKOH HUTAN SOSIAL TAHUN 2019 KATEGORI TOKOH PERHUTANAN SOSIAL


PENERIMA APRESIASI TOKOH HUTAN SOSIAL TAHUN 2019 KATEGORI TOKOH PERHUTANAN SOSIAL                         

Read More...
Menteri LHK Paparkan Langkah Nyata Indonesia Hapus Merkuri

Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai langkah nyata dalam upayanya menghapus penggunaan merkuri. Ditargetkan pada tahun 2025 mendatang, tidak ada lagi penggunaan merkuri di sektor-sektor tertentu.

Komitmen pemerintah Indonesia menghapus penggunaan merkuri ini dipaparkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, pada sesi pembukaan Conference of the Parties (COP) Konvensi Minamata di Jenewa, Swiss, Senin (25/11/2019) waktu setempat.

Dihadapan lebih dari 100 delegasi negara para pihak yang hadir, Menteri Siti Nurbaya memaparkan empat langkah utama yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam upayanya menghapus penggunaan merkuri.

''Pertama, pada alat kesehatan seperti termometer, alat pengukur tekanan darah, dan tambal gigi amalgama, serta alat medis lainnya yang mengandung merkuri akan dilarang mulai tahun 2020 secara bertahap untuk fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit dan klinik,'' ungkap Menteri Siti.

Kedua, Pemerintah Indonesia tengah melakukan program transformasi sosial, ekonomi dan lingkungan bagi komunitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) untuk beralih dari pekerjaan yang lama.

''Pemerintah menyediakan alternatif pekerjaan baru beserta konfigurasi bisnisnya,'' katanya.

Sebagai contoh, di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, penambang telah dialihkan ke praktek pertanian agroforestri dan agrosilvopasture, yang didukung oleh KLHK dan Universitas Lambung Mangkurat. Hal serupa juga dilakukan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Ketiga, Pemerintah Indonesia terus mensosialisasikan penerapan teknologi proses alternatif dalam kegiatan PESK untuk menghilangkan penggunaan merkuri. Saat ini sebanyak sembilan proyek percontohan telah dilaksanakan di 9 provinsi dengan dukungan dari Kanada.

Terakhir, pemerintah terus melakukan penegakan hukum pada praktik penggunaan merkuri illegal. Penegakan hukum dilakukan Ditjen Gakkum KLHK bekerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah.

Salah satu contohnya dengan menutup penambangan...

Read More...
Hadiri COP-3 Minamata, Menteri LHK Tegaskan Komitmen Indonesia Hapus Merkuri

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam pengaturan merkuri. Indonesia menjadi satu dari sedikit negara berkembang yang telah memiliki peraturan perundangan pengurangan merkuri pada tingkat nasional dalam bentuk Perpres Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.  

Hal ini disampaikan Siti Nurbaya saat bertemu Executive Director of UN Environment, Inger Andersen, di Jenewa, Swiss.

Sebelumnya juga telah digelar pertemuan dengan Executive Secretary of the Minamata Convention on Mercury, Rossana Silva Repetto.

Dua pertemuan setrategis ini dilakukan Siti Nurbaya setibanya di Jenewa untuk mengikuti Konfrensi The 3rd Meeting of the Conference of the Parties to the Minamata Convention on Mercury (COP-3 Minamata) yang akan berlangsung hingga tanggal 26 November mendatang.

Konferensi ini merupakan agenda lanjutan dari konvensi Minamata sebelumnya (COP-1 dan COP-2), sebagai respon masyarakat internasional, termasuk Indonesia, dalam menghadapi dampak penggunaan, emisi, dan lepasan merkuri terhadap kesehatan manusia dan ke lingkungan hidup. Sampai saat ini, telah terdapat 114 negara pihak pada Konvensi Minamata.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Minamata pada 22 September 2017, dan menjadi salah satu negara pihak yang paling awal meratifikasi Konvensi Minamata. Di kawasan Asia Tenggara, Konvensi Minamata baru diratifikasi oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Laos, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

''Presiden Joko Widodo memonitor langsung langkah-langkah terkait merkuri, serta menitikberatkan solusi dari titik sosial, ekonomi, tekhnologi, dan lainnya,'' jelas Siti Nurbaya dilansir media, Senin (25/11/2019).

Selain aktif dalam COP dan pertemuan-pertemuan lain dalam kerangka Konvensi Minamata, Indonesia juga aktif dalam penyiapan dokumen substansi implementasi Konvensi Minamata.

Karenanya Indonesia telah menjadi referensi bagi negara-negara berkembang lainnya yang mengalami kesulitan...

Read More...
Menteri LHK Harap Anggota Pramuka Menjadi Penggerak Perbaikan Lingkungan

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan KLHK menyelenggarakan Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka Kalpataru dan Wanabakti (Pertikawan) Nasional di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur pada 18-25 November 2019. Kegiatan ini diikuti sekitar 3.000 pramuka Penegak dan Pandega utusan kwartir daerah di Indonesia. Tujuan kegiatan ini sebagai wahana mengaplikasikan keterampilan dan memberikan kecakapan bagi anggota Satuan Karya (Saka) Wanabakti dan Kalpataru.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya pada Selasa (19/11) membuka langsung kegiatan ini. Sebelumnya, kegiatan ini diawali dengan sambutan Wakil Ketua Kwartir Nasional Bidang Saka, Sako dan Gugus Darma, Laksamana Muda TNI (purn) Kingkin Suroso.

Menteri Siti dalam pidatonya mengajak para anggota Pramuka untuk berperan dalam perbaikan lingkungan hidup demi kelangsungan hidup di masa yang akan datang. "Gerakan Pramuka Indonesia dapar menjadi lokomotif perbaikan dan pemeliharaan lingkungan hidup di negeri ini," terang Menteri Siti.

Menteri Siti menjelaskan lebih lanjut, Sebagaimana tema Pertikawan tahun 2019 ini yaitu Lestarikan Bumi, Sejahterakan Masyarakat, masalah lingkungan hidup di Indonesia dan dunia semakin banyak dan penting untuk segera diambil langkah solusinya. Masalah lingkungan hidup yang sedang dihadapi antara lain adalah polusi, perubahan iklim, over populasi, penipisan sumber daya alam, sampah dan limbah, kepunahan keanekaragaman hayati, deforestasi atau penggundulan hutan, fenomena pengasaman laut, penipisan lapisan ozon, hujan asam dan rekayasa genetika.

Secara sederhana, Menteri Siti kemudian mengajak para anggota Pramuka untuk memulai melindungi lingkungan dari hal yang kecil seperti pengurangan sampah terutama sampah plastik. Kepada peserta dan pengunjung diharapkan untuk tidak menggunakan peralatan plastik sekali pakai, seperti kantong plastik, styrofoam dan sedotan plastik, serta menerapkan pengelolaan sampah yang baik di seluruh bumi perkemahan.

"Perilaku baik selama perkemahan agar terus berlanjut hingga menjadi suatu kebiasaan...

Read More...
KLHK Dalam Fungsi-Fungsi Menko Maritim, Perekonomian dan Polhukam

Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian LHK menggelar rapat koordinasi di Jakarta (18/11) untuk memastikan agenda-agenda kerja memenuhi visi misi Presiden 2020-2024. Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan agenda KLHK 2020-2024 mencakup sasaran strategis, arah kebijakan dasar dan kebijakan operasional serta progres saat ini dan orientasi ke depan.

Menteri Siti Nurbaya menyampaikan, “Ada empat pilar agenda kerja KLHK yaitu lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim (lingkungan). Kedua adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan (ekonomi).”

“Pilar agenda kerja KLHK berikutnya adalah fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan (sosial). Terakhir adalah tata kelola dan inovasi pembangunan yang semakin berdaya saing (tata kelola),” lanjut Menteri Siti Nurbaya.

Untuk pilar lingkungan, KLHK menetapkan sasaran peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di angka 75-78 dari 71,67 pada tahun 2018. Selanjutnya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari 5 sektor menjadi 27% dari 24,7% tahun 2017 dan penurunan laju deforestasi 0,31 juta hektar per tahun dari 0,44 juta hektar pada tahun 2018.

Sasaran berikutnya adalah indeks kinerja pengelolaan sampah yang baru pertama kali ditetapkan sebesar 80. Kemudian pemulihan 108 Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk meningkatkan dukungan terhadap ketahanan pangan dan ketangguhan bencana, termasuk rehabilitasi seluas 1,5 juta hektar. Selain itu, juga perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi untuk memperkuat daya dukung dan daya tampung pembangunan nasional.

Pada pilar ekonomi, ditetapkan sasaran strategis Rp 115 triliun kontribusi sektor lingkungan dan kehutanan terhadap PDB nasional di tahun 2024 dari Rp 97,33 triliun pada tahun 2018. KLHK juga menetapkan sasaran strategis nilai ekspor sebesar 14 miliar dolar AS di luar tumbuhan dan satwa liar (TSL) dan bioprospecting Rp 30 triliun. Produksi HHBK ditingkatkan sebanyak 465...

Read More...
Menteri LHK Terima Utusan Khusus Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia

Sejak pertemuan dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Norway di Trondheim, Juli 2019, Indonesia telah melakukan sejumlah langkah maju.  Antara lain kebijakan moratorium permanan ijin baru pengusahaan hutan primer dan lahan gambut.  Penetapan hutan adat sudah mencapai 800.000 hectares, menuju total 6.3 juta ha.  Selain itu, Result Based Payment atas reduksi emisi karbon telah siap dengan telah berdirinya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) atau Environmental Fund.

Menteri LHK Siti Nurbaya menerima kunjungan Utusan Khusus Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norway, Per Federick Ilsaas Pharo yang didampingi Duta Besar Kerajaan Norway Vegard Kaale di Operasional Room Kementerian LHK (18/11) Jakarta.

Vegard Kaale dan Per Pharo menyampaikan ucapan selamat kepada Menteri Siti Nurbaya yang telah mendapat kepercayaan dari Presiden Joko Widodo, untuk memimpin KLHK untuk periode 2019-2024 dan berharap kerjasama RI dengan Norway dapat lebih baik lagi.

Menteri Siri menyampaikan bahwa "sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Indonesia telah memiliki seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup".  "Selanjutnya dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, pada tanggal 9 Oktober 2019 telah diluncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) atau Environment Fund" tambah Menteri Siti.

Berdasarkan Pearturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 137/ 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPDLH mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana lingkungan hidup di bidang kehutanan, energi sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelauran dan perikanan dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup.

Utusan Khusus Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norway Per Pharo menyampaikan bahwa Norwegia siap untuk menyalurkan dana Result Based Payment begitu laporan reduksi emisi karbon telah diverifikasi,...

Read More...
Terima DIPA 2020, Menteri LHK Rapatkan Barisan Percepat Implementasi

Menteri LHK Siti Nurbaya bersama Wamen LHK Aloe Dohong menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) dengan semua pejabat Eselon I KLHK di Jakarta. Rapim tersebut merupakan tindak lanjut dari penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo secara simbolik kepada 12 Menteri dan 34 Gubernur Provinsi pada tanggal 14 November yang lalu. Menteri LHK merupakan salah satu diantara 12 menteri penerima DIPA atas pertimbangan peran penting dalam pembangunan 2020 serta kinerja lembaga.

“Untuk pertama kalinya sejak adanya penyerahan DIPA ini, atau dalam berpuluh tahun lamanya, KLHK menerima secara langsung DIPA yang diserahkan dari tangan Bapak Presiden. Saya sungguh tidak menyangka dan menurut saya hal itu mempunyai arti yang sangat penting bagi KLHK dan menjadi tanggung jawab seluruh jajaran KLHK. Hal ini harus saya tegaskan kepada semua unsur pimpinan KLHK,” Menteri Siti menjelaskan alasan menggelar Rapim sekembalinya dari istana negara Kamis sore (14/11).

Menteri Siti Nurbaya menjelaskan bahwa dari DIPA 2020 KLHK sebesar Rp. 9,01 Triliun, terdapat lebih dari Rp. 4,9 Triliun program yang dimandatkan sebagai Prioritas Nasional (PN). Prioritas Nasional tersebut yaitu pada PN pertumbuhan ekonomi berkualitas, pada PN mengatasi kesenjangan dan pada PN kualitas lingkungan dan ketahanan bencana serta dampak iklim.

Jika dihitung dana pegawai dan operasional kantor sebesar Rp. 2,8 Triliun bagi hampir 17 ribu pegawai, maka mandat kepada KLHK untuk menjalankan program Prioritas Nasional itu mencakup sekitar 79%.

“Bagi saya ini mandat luar biasa dan cukup berat, sehingga harus benar-benar dipertanggungjawabkan keberhasilan output dan outcome serta sasaran fungsional program dan dampaknya bagi rakyat. Ini bukan main-main. Oleh karena itu, dari istana saya langsung minta dilaksanakan rapat seluruh unsur pimpinan KLHK,” ungkap Menteri Siti Nurbaya.

Dalam Rapim yang digelar selama kurang lebih satu jam tersebut, Menteri Siti Nurbaya secara panjang lebar menegaskan program dan sasaran...

Read More...
Rehabilitasi Hutan untuk Pemulihan DAS Sekaligus Sediakan Lapangan Kerja

Menteri LHK, Wamen, Sekjen dan Dirjen melakukan kunjungan kerja inspeksi kebun bibit di Tegal, Jawa Tengah sebagai rangkaian kerja program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) menjelang turunnya hujan menurut musim di Indonesia.

Plt. Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) Hudoyo, menjelaskan bahwa dalam tahun 2019 tersedia dukungan anggaran untuk penanaman pohon sangat besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp. 2,7 triliun untuk RHL Tahun 2019 untuk rencana penanaman pohon di areal seluas 206 ribu ha selain pengembangan kebun bibit dan persemaian.

Menteri LHK Siti Nurbaya, menyampaikan bahwa sebelum tahun 2019, luasan RHL 23 ribu hektar. Pada tahun 2019 mencapai 206 ribu hektar, artinya hampir 10 kali lipat.

"Saya sedang berkeliling Indonesia untuk observasi ke persemaian, dari mulai persemaian yang disiapkan pemerintah sampai kebun bibit masyarakat. Karena keberhasilan tumbuh kembangnya pohon dimulai dari pembibitan yang baik. Bapak Presiden juga menugaskan untuk melakukan pemulihan lingkungan," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, saat mengunjungi Persemaian Permanen di KPH Pekalongan Barat, Kabupaten Tegal, Sabtu (16/11/2019).

Menteri Siti juga mengajak untuk melakukan penanaman pohon sebagai upaya pemulihan selain pencegahan terhadap banjir dan kekeringan. "Caranya yaitu mari kita menanam pohon, kita perbaiki lahan kritis. Kita percaya kalau pohonnya bagus, airnya juga akan bagus, lingkungan yang baik bagi masyarakat juga terawat," imbuh Menteri Siti.

Selain itu, keberadaan pohon dapat menahan kenaikan suhu bumi, yang disebut perubahan iklim. Menurut sebuah penelitian, Indonesia perlu menanam 800 ribu ha/tahun agar memiliki iklim yang stabil dan sejuk.

"Rehabilitasi diarahkan pada daerah-daerah destinasi wisata super prioritas Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo dan Likupang serta pada lokasi ibukota negara di Kaltim. Selain itu pada lokasi 15 DAS prioritas, 15 Danau Prioritas, daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, serta daerah...

Read More...
Gakkum KLHK Raih Penghargaan Terbaik se-Asia Pasific

Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) terpilih sebagai penerima Asia Environmental Enforcement Awards tahun 2019 yang diselenggarakan oleh the United Nations Environment Programme (UNEP), bekerja sama dengan the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), the United Nations Development Programme (UNDP), INTERPOL dan the Secretariat of Convention on International Trade in Endangered Species, serta dengan dukungan Pemerintah Norwegia.

Asia Environmental Enforcement Awards bertujuan untuk mempublikasikan pencapaian luar biasa organisasi dan individu di Asia dalam memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lintas batas.

Dari 6 kategori penilaian, yakni kolaborasi, dampak, inovasi, integritas, kepemimpinan gender serta kerja sama Asia-Afrika, Gakkum KLHK berhasil meraih 3 kategori penghargaan, yakni dalam kategori inovasi, integritas dan kepemimpinan gender. Hal ini menjadikan Gakkum KLHK sebagai peraih penghargaan dengan kategori terbanyak dalam ajang ini.

Pemberian penghargaan edisi keempat ini diselenggarakan di United Nations Conference Center Bangkok, 13 November 2019 dan dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani.

Selain Gakkum KLHK, pemenang penghargaan lainnya berasal dari India, Laos, Republik Rakyat Tiongkok, dan Singapura.

"Keberhasilan Gakkum KLHK tidak terlepas dari peran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya untuk kepemimpinannya yang luar biasa dalam mendorong inovasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Apresiasi melalui penghargaan ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah Indonesia dalam melakukan penegakan hukum secara tegas," kata Rasio dilansir  Kamis (14/11/2019).

Keberhasilan Gakkum KLHK dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Center of Intelligence untuk mendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan juga memperoleh perhatian dari dunia internasional melalui penghargaan dalam kategori inovasi. Read More...

Rapat Perdana dengan Komisi IV, Menteri Siti  Paparkan Target KLHK 2020-2024

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengikuti Rapat Kerja Perdana dengan anggota Komisi IV DPR RI di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Jakarta, Rabu 6 November 2019.

Dalam rapat perdana ini Menteri Siti memperkenalkan Wakil Menterinya yang baru dipilih Presiden Joko Widodo yaitu Alue Dohong beserta jajarannya.

Pembahasan utama pada rapat ini, Menteri Siti menjelaskan agenda pembangunan LHK 2020-2024 yang disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Agenda itu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh.

Untuk melaksanakan agenda tersebut pada 2020, KLHK memperoleh pagu anggaran sekitar Rp9,3 Triliun.

"Dengan anggaran tersebut KLHK akan menyukseskan Misi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Ma'ruf Amin yang salah satunya adalah mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan," ucap Menteri Siti.

Untuk mewujudkan misi tersebut, KLHK akan melakukan kebijakan yang mendukung pengembangan kebijakan tata ruang terintegrasi
melalui upaya melanjutkan kebijakan satu peta.

Kemudian juga melakukan mitigasi perubahan iklim melalui
pencegahan kebakaran hutan,
penanaman kembali lahan-lahan kritis,
pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) berbasis potensi setempat serta ramah terhadap lingkungan,
melanjutkan konservasi lahan gambut,
mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan.

Selain itu meningkatkan pendidikan konservasi lingkungan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas masyarakat adat, serta
memperbanyak hutan kota dan ruang terbuka hijau.

Berikutnya KLHK juga akan melakukan kebijakan penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup melalui rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi laut, serta Daerah Aliran Sungai (DAS); penegakan hukum yang tegas atas tindakan perusakan lingkungan; dan
mempercepat...

Read More...
Support oleh promosimedia.com