Thursday, September 20, 2018

Sambutan Menteri LHK pada dialog dengan Pejuang Perempuan untuk Keadilan dalam Pengelolaan SDA


PENGANTAR MENTERI LHK
PADA DIALOG DENGAN PEJUANG PEREMPUAN UNTUK KEADILAN DALAM PENGELOLAAN SDA

SELAMATKAN BUMI, SELAMATKAN KEHIDUPAN
Jakarta, 28 Maret 2018


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Adil dan Setara,
Salam Sejahtera untuk kita semua.


Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan YME atas kesempatan dapat bersama-sama hari ini.

Atas nama Pemerintah saya menyampaikan apresiasi dan rasa hormat yang mendalam terhadap para pejuang keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya para pejuang perempuan yang telah sungguh-sungguh dan tak kenal lelah terus memperjuangkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional warga negara.

Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kesediaan hadir kawan-kawan para aktivis siang hari ini.

Saya ingin mengajak kita semua untuk mensyukuri kodrat kita sebagai bangsa besar dan majemuk dengan akar budaya yang sangat arif dan bijaksana terhadap alam. Banyak adat dan budaya bangsa ini memandang alam sebagai ibu. Bila alam disakiti maka sakitlah sang ibu. Bila sang ibu sakit maka terganggulah kehidupan keluarga. Karenanya keluarga diharuskan menjaga sang ibu agar tak disakiti. Sungguh ini adalah ajaran kebijaksanaan yang luhur dalam interaksi manusia dengan alamnya. Saya yakin nilai-nilai tersebut masih dipertahankan oleh banyak komunitas, termasuk para pejuang perempuan yang saat ini berkumpul disini.

Hampir di semua kebudayaan penyebutan atas bumi adalah perempuan. Kita menyebutnya dengan Pertiwi. Dibelahan negara lain menyebutnya Gaia atau Mother Earth atau penyebutan lain yang maknanya adalah perempuan atau ibu. Sebagai contoh pada masyarakat Indian-Amerika, laki-laki dan perempuan berinteraksi dengan landscape atau bentang alam, mulai dari kebutuhan raw material hingga kreasi akhir yang indah, dan dengan selalu menyampaikan ucapan terima kasih. Landscape direfleksilkan sebagai Mother Earth, secara aktif memberi kepada manusia, artist, juga pekerja seni, dan sebaliknya dalam pola traditional yang tidak tampak, dan diantaranya disampaikan dalam pola-pola ritual. Dalam film Navajo tahun 1966 digambarkan Untuk Pubelo dan Navajo, bumi digambarkan sebagai female dan langit sebagai male. Dan digambarkan juga bahwa clay adalah daging atau flesh dari ibu (mother). Clay atau lempung adalah substansi bumi. Digambarkan oleh Helen Cordero tentang refleksi berterima kasih itu sebagai : “ I dont just get up in the morning and start making potteris. First, I go and talk to Grandma Clay”.

Di Texas Selatan, Rebecca Gonzales menuliskan bahwa padang pasir landscape terdiri dari tiga bagian yang terintegrasi secara kuat yaitu : rock atau batuan sebagai simbol kekuatan dan endurance, kekuatan untuk bertahan dari rasa sakit dan kesulitan tanpa mengeluh; kedua, cactus, sebagai gambaran perempuan serta hujan sebagai simbol instrumen perubahan.

Ini sejalan dengan perkembangan teoritik tentang. Landscape secara teori memilki sejarah sosial, proses evolusi, suksesi struktur dinamika manusia dan modifikasi manusia, serta sebagai social-natural evolutionary history. Disitu ada dinamika penggunaan dan dinamika populasi, serta terjadi proses antar struktur yang menentukan hubungan sosial, struktur spasial inti serta akhirnya memberi arti atau manfaat bagi masyarakat, yakni masyarakat dalam arti mosaik jaringan semi otonom yang bergerak dalam ukuran dan komposisi menurut waktu.

Landscape juga merupakan cultural image, mengilustrasikan ketampakan atau hal-hal yang diwakili, struktur atau simbol-simbol di sekitarnya. Sebagai ruang, pada landscape itu ada human sense, juga sebagai tempat yang esensial untuk survival, dan untuk mengembangkan zona seperti depan dan belakang, gelap dan terang, bersih dan kotor, sakral atau sekuler. Sebagai waktu, landscape mengandung arti proses mencapai tujuan, durasi dan order atau sistimatika, struktur, sekuensial akitivitas.

Dimensi ruang dan waktu pada Landscape secara bersama-sama membentuk elemen yang ketiga yaitu social actions suatu upaya mempengaruhi atau mencegah perubahan, dan akhirnya menjadi refleksi basis kekuatan/kekuasaan yang didalam analisis dan berbagai langkahnya memerlukan konteks ecological, social and cultural menjadi pertimbangan sekaligus. Dan refleksi itu akan terlihat pada foto-foto hasil jelajah peliputan saat ini.

Berbicara landscape akan terkait dengan 3 persoalan : archeological herritage, management of cultural landscape serta sustainable future. Untuk siapa? Kapan waktunya dan untuk standar kesejahteraan yang seperti apa? Untuk menjawab hal tersebut yang dengan ciri dinamis, maka land use patterns atau tata ruang perlu hadir secara dinamis dan merespons secara konstan perubahan ekologi, politik dan sosial ekonomi. Disini muncul ciri ketahanan (resiliensi). Yang semua itu disebut sustainable cultural landscapes. Oleh karena itu ketika kita membicarakan tentang tata ruang, sesungguhnya kita sedang menjaga ruang budaya manusia, ruang budaya bangsa.

Karenanya menjadi sangat tepat bila perempuan mengambil peran besar sebagai perawat dan pemelihara bumi, memelihara budaya, agar dapat memberikan kehidupan, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan.

Saya menyakini masih sangat banyak perempuan pejuang keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam belum terhubung satu dengan lainnya, seperti kita yang ada dalam ruangan ini.

Saya mengetahui bahwa sebagian besar (sekitar 85%) penggerak dari 5.300 Bank Sampah yang tersebar di 273 Kabupaten/Kota adalah perempuan. Demikian pula penerima Kalpataru sebagai Perintis dan Penyelamat Lingkungan Hidup sangat banyak dari kaum perempuan.

Saya juga kenal banyak perempuan yang aktif menyelamatkan sungai dan mata air, isu-isu pencemaran hingga aktif dalam pemulihan alam melalui program Hutan Sosial. Oleh karena itu saya berharap kegiatan dialog hari ini dapat menjadi pembuka bagi terhubungnya beragam inisiatif dan perjuangan perempuan-perempuan hebat demi masa depan bangsa yang besar ini.

Saya menyakini bahwa tumbuhnya semangat perjuangan perempuan untuk menyelamatkan lingkungan hidup juga lahir akibat praktik pemanfaatan sumber daya alam yang puluhan tahun telah berdampak serius bagi lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat khususnya kaum perempuan.

Kerusakan itu melahirkan beban derita yang sebagian besar dipikul oleh perempuan. Karenanya saya memandang penting setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus berperspektif gender.

Sumber daya alam merupakan modal pembangunan nasional dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, sumber daya alam harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.

Bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kebijakan mainstreaming gender dalam seluruh program, mulai dari perencanaan, implementasi hingga pada monitoring dan evaluasi bukan hal baru. Gender mainstreaming juga terlihat dalam perumusan kebijakan.

Peraturan Menteri tentang Perhutanan Sosial telah dengan tegas menyebutkan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan hutan sosial. Kebijakan itu diharapkan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam menyelamatkan alam dan menyejahterakan keluarganya.

KLHK telah mengalokasikan 12.7 juta hektar hutan untuk masyarakat melalui program hutan sosial. Program ini diharapkan dapat memperkecil ketimpangan pengusahaan hutan antara korporasi dan masyarakat. Program ini juga diharapkan juga dapat menumbuhkan pemerataan ekonomi di desa-desa yang berada di dan sekitar kawasan hutan sekaligus pemulihan kawasan yang telah terdegradasi.

KLHK secara sungguh-sungguh menurunkan kasus kebakaran hutan dan lahan. Dampak kebakaran hutan yang terjadi selama ini jelas sangat merugikan bagi perempuan dan anak. Asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan telah mengganggu pernafasan, paru paru serta reproduksi perempuan . Dan dampak terhadap kesehatan perempuan selama ini tidak pernah diperhitungkan oleh para pelaku pembakar hutan. Bukan hanya kerugian ekonomi sesaat yang kita alami, namun juga kerugian fisik jangka panjang bagi perempuan.

Upaya lain untuk gender mainstreaming di KLHK adalah penandatangan MoU antara KLHK dengan Kementrian PPPA tentang percepatan pelaksanaan pengarus utamaan gender , pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengendalian perubahan iklim.

KLHK juga memiliki komitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan dalam struktur kerja kementrian, mulai dari pejabat eselon 1,2,3.

KLHK juga akan memasukan analisa gender dalam rencana perubahan kebijakan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) agar kedepan setiap dokumen AMDAL memiliki analisa gender yang baik. Demikian pula dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dimasa mendatang harusnya memiliki analisa gender yang baik

Mari terus merawat ibu pertiwi dengan hati dan kejujuran untuk Indonesia yang adil dan beradab.

Saya ingin mengutip ilustrasi hubungan yang intens dan continue seorang anak manusia, penulis Chicana dengan bumi berjudul “The Knowing Earth” oleh Gina Valdes (dalam buku the Desert is No Lady,tahun 1997) :

In this my own land, I stand an alien
Mistreated, oppressed, unwanted at best ignored
But this knowing earth recognizes me
Like a mother recognizes her child
This earth welcomes me, it opens to me
I caressed this earth with songs, whispers and sighs
I broke and turned this earth with my dancing feet
I moistured this earth with hard rainfalls of tears
I nourished this earth with my rich, warm, faithful blood
I fertilized this earth with miseries, pain and fears
Maddened, I spit poetry over it
They scorn me, turn me away from this, my land
But his knowing earth recognies me
Like a dog recognizes its master
This earth welcomes me, it kisses my feet

Demikian, kurang lebih mohon maaf, terima kasih atas perhatian semua dan semoga Tuhan merestui langkah-langkah kita bersama.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Siti Nurbaya























































Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Rembuk Nasional Untuk Percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Percepatanan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) terus diupayakan oleh Pemerintah. Melalui Forum Rembuk Nasional Pemerintah akan mendorong terpenuhinya target RAPS melalui rencana tindak lanjut yang disusun dengan melibatkan partisipasi aktif dari organisasi atau komunitas masyarakat mulai dari level tapak hingga para pengambil kebijakan.

Kurang lebih 300 peserta dari 9 (sembilan) provinsi mengikuti kegiatan yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta (20/9/2018). Kesembilan provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Presiden Joko Widodo dalam arahannya kepada peserta pada acara Peresmian Pembukaan Rembuk Nasional mengharapkan agar RAPS dapat berjalan dengan baik. "Dengan demikian, struktur penguasaan lahan di tanah air betul-betul berkeadilan.", jelas Presiden Joko Widodo.

Data hingga 13 September 2018, telah diberikan akses Perhutanan Sosial seluas 1.917.890,07 Ha

untuk kurang lebih 458.889 KK dengan jumlah Surat Keputusan (SK) sebanyak 4.786 Unit SK Ijin/Hak. Khusus untuk Hutan Adat, hingga September 2018 telah ditetapkan seluas 25.110,34 Ha dengan jumlah 33 unit SK.

Dalam kegiatan Rembuk Nasional RAPS juga diserahkan SK Penetapan Hutan Adat kepada 16 (enam belas) Masyarakat Hukum Adat oleh Presiden RI. Areal Hutan Adat yang ditetapkan dan diserahkan SK-nya dimaksud seluas keseluruhan ± 6.032,5 Ha, yang tersebar di Provinsi Jambi (10 lokasi), Kalimantan Barat (3 lokasi), Sulawesi Selatan (2 lokasi) dan Provinsi Jawa Barat (1 lokasi).

Di Kabupaten...

Read More...
Hari Konservasi Alam, Menteri LHK Ingatkan Ancaman Kepunahan

Konservasi alam menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia. Karenanya pemerintah menetapkan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) setiap tanggal 10 Agustus. Tujuannya agar konservasi alam semakin memasyarakat sekaligus sebagai momentum melihat kembali apa yang telah dan harus kita lakukan terhadap alam ini.

Menteri Koordinator bidang perekonomian, Darmin Nasution mengatakan bahwa Indonesia menganut konsep pembangunan berkelanjutan, yang mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

''Artinya bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan harus tetap mempertimbangkan aspek konservasi sumber daya alam yang digunakan, agar tetap lestari sehingga tetap berfungsi dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang,'' kata Darmin saat puncak peringatan HKAN, Kamis (30/8/2018) di Taman Wisata Alam Batu Putih, Sulawesi Utara.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengingatkan kembali pentingnya menjaga sumber daya alam Indonesia. Selain dikenal sebagai 'Megabiodiversity Country' atau negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai 'Biodiversity Hotspot'.

''Yaitu Negara yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, sekaligus menghadapi keterancaman atas kepunahannya juga tinggi,'' kata Menteri Siti.

Keanekaragaman hayati Indonesia menurut LIPI, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 720 jenis mamalia (13% dari jumlah jenis dunia), 1.605 jenis burung (16% jumlah jenis dunia), 723 jenis reptilia, 1.900 jenis kupu-kupu, 1.248 jenis ikan air tawar, dan 3.476 jenis ikan air laut.

Jumlah itu belum termasuk...

Read More...
Indonesia dan Australia Tingkatkan Kerjasama Adaptasi Perubahan Iklim

Australia memiliki sejarah kerja sama yang cukup panjang dengan Indonesia, sebelumnya Indonesia bersama Australia telah melaksanakan Asia Pacific Rainforest Summit (APRS) yang menghasilkan banyak kesepakatan diantara negara-negara Asia Pasifik untuk penyelamatan hutan hujan kawasan ini.

Australia dan Indonesia juga telah melakukan kerjasama dalam bidang penghitungan karbon yang akhirnya tertuang dalam Indonesia National Carbon Accounting System (INCAS), yang merupakan sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) dari Gas Rumah Kaca (GRK), termasuk aktivitas REDD+.

Saat bertemu dengan Duta Besar Australia untuk Lingkungan Hidup, Mr. Patrick Suckling, Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan, “Indonesia ingin meneruskan kerjasama dengan pihak Australia terutama dalam bidang sistem pengukuran karbon kredit, karena Australia dan New Zealand telah mengimplementasikan pengukuran tersebut”.

Indonesia memiliki target penurunan emisi sebesar 29% pada 2030 dan dengan dukungan internasional target tersebut menjadi 41%, dimana penurunannya ditargetkan sebesar 17% dari kehutanan termasuk dari blue carbon forest terutama mangrove, sementara 11% penurunan dilakukan melalui sektor energi.

Setelah mengadopsi Perjanjian Paris di COP-21, Indonesia telah membangun Sistem Registrasi Nasional (SRN) sebagai instrumen dari transparansi kerangka kerja pengukuruan karbon pada tingkat nasional.

SRN yang diperkenalkan kepada publik pada tahun 2016 lalu memiliki peran utama dalam mencatat dan memverifikasi penerapan kontribusi nasional pengurangan GRK termasuk REDD+.

Dalam pertemuan ini Menteri Siti juga...

Read More...
Apresiasi Internasional pada Perubahan Tata Kelola Hutan Indonesia

Informasi, kompleksitas, dinamika serta tindakan korektif sektor kehutanan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, dirangkum dalam sebuah buku berjudul “The State of Indonesia’s Forest (SoIFO) 2018”. Sebuah publikasi yang disiapkan KLHK, FAO Representative dan dukungan Pemerintah Norwegia ini, menyajikan pergeseran paradigma melalui langkah-langkah perbaikan yang berfokus pada penanganan deforestasi dan degradasi hutan, partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, pendekatan baru dalam konservasi hutan, dan peningkatan kontribusi sumber daya hutan untuk pembangunan ekonomi.

“Kami baru saja mempresentasikan buku SoIFO 2018, dan menjelaskannya di Side Event selama sidang The 24th Session of the Committee on Forestry (COFO-24) of the Food and Agruculture Organization (FAO) di Roma, Italia, tanggal 17 Juli 2018 dan memperoleh umpan balik yang menggembirakan”, ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, pada acara Working Lunch on SoIFO The State of Indonesia’s Forests 2018, yang dihadiri duta besar negara sahabat, dan para pemimpin organisasi internasional di Jakarta (8/8/2018).

Sebagaimana diketahui, masalah utama sektor kehutanan di Indonesia meliputi kebakaran hutan dan kabut asap, penebangan dan degradasi hutan, kepemilikan tanah, kepemilikan tanah dan konflik tenurial, dan seterusnya.

Di dalam buku SoIFO 2018 dibahas upaya korektif dan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan tersebut. Soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) misalnya, selama kebakaran besar tahun 2015 Presiden Jokowi secara langsung memimpin proses pengendalian karhutla....

Read More...

Menteri LHK, Siti Nurbaya meminta birokrat KLHK paham bahwa dalam menyelesaikan program kerja tidak hanya berpatokan pada keberhasilan mencapai target secara teknis semata, namun harus memperhatikan ketercapaian sasaran secara politis yaitu memenuhi keinginan masyarakat. Hal ini diungkapkan Menteri LHK, Siti Nurbaya pada Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Tahun 2018 yang diselenggarakan di Auditorium Dr. Soedjarwo Kantor Pusat KLHK, Jakarta (6/8).

“Sasaran kinerja kita bukan hanya sasaran teknis saja, tetapi juga sasaran politis yang artinya apa yang kita kerjakan harus memenuhi harapan rakyat, sehingga dapat membangun kepercayaan rakyat,” urai Siti.

Untuk meningkatkan capaian kinerja yang berkaitan dengan isu strategis KLHK, Siti Nurbaya meminta jajarannya untuk melakukan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari  government menjadi governance, yang meninggalkan pola old public administration menjadi new public management/new public service.

“Kita harus berubah from government to governance, yaitu penyelenggaraan pemerintahan menjadi terbuka dan dalam prosesnya melibatkan partisipasi masyarakat, tidak dapat lagi bekerja secara tertutup dan menegasikan keberadaan masyarakat” tegas Siti.

Perilaku-perilaku bekerja secara konvensional yang masih terjadi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) KLHK juga menjadi salah satu yang dikritik oleh Menteri Siti. Sistem kerja bussines as usual dari jajaran KLHK disebut Siti menjadi sebab selalu terjadi temuan yang berulang pada hasil audit Inspektorat Jenderal KLHK, BPK RI dan BPKP. Menteri LHK meminta birokrat KLHK meninggalkan zona nyaman dan responsif...

Read More...
Menteri LHK Prioritaskan Evakuasi di Taman Nasional Rinjani

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menginstruksikan jajarannya  melakukan prioritas evakuasi bagi seluruh pendaki yang terjebak di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) saat gempa melanda NTB, Minggu lalu. Hingga Senin (30/7), upaya evakuasi terus dilakukan dengan melibatkan TNI, BNPB, Polri, Mapala, tim TNGR, dan pihak terkait lainnya.

"Sesaat setelah bencana, saya koordinasi terus dengan Dirjen KSDAE dan Dirjen Perubahan iklim. Bahkan bila perlu helikopter kita dipakai dulu untuk NTB, membantu evakuasi ataupun drop logistik bagi pendaki yang masih terjebak di dalam kawasan," kata Siti Nurbaya dalam siaran pers.

Keluarga besar KLHK juga tengah berduka, karena mendapat kabar salah satu putra dari staf Balai Litbang LHK Makassar, bernama Muhammad Ainul Takzim, meninggal dunia akibat bencana tersebut.

"Innaalillaahi wainnaa ilaihi rooji'uun. Saya juga mengucapkan rasa dukacita yang sedalam-dalamnya pada seluruh korban, dan juga masyarakat terdampak bencana. Semoga diberi kekuatan dan kesabaran," kata Siti.

Hingga dini hari Senin, jumlah pendaki TNGR yang diperkirakan naik sesuai daftar pengunjung adalah 820 orang.  Rinciannya yang naik tanggal 7 Juli sebanyak 448 orang, dan tanggal 28 Juli sebanyak 372 orang. Jumlah ini masih bisa bertambah termasuk porter guide, serta tamu yang naik tanggal 25 dan 26 Juli. Pengunjung yang sudah terdaftar turun sampai hari Minggu, sebanyak 680 orang.

Saat ini masih ada yang terjebak di jalur pendakian, mereka berada di dua titik yaitu di jalur Sembalun, dan Batu Ceper.

"Untuk evakuasi ada bantuan personil Koppasus 100 orang, dan ada heli dari Kodam Udayana...

Read More...
KSP Konsolidasikan  Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan

Paling tidak ada empat alasan sehingga urgensi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2018 ini menjadi penting.

Dalam satu bulan ke depan hingga 2019, Indonesia akan menghadapi tiga peristiwa penting. Yakni pesta olahraga Asian Games XVIII di bulan Agustus, Annual Meeting World Bank-IMF 2018 bulan Oktober di Bali, dan pesta demokrasi pada April 2019.

Di sisi lain, negara tetangga, Malaysia sudah memuji upaya pemerintah mencegah asap dan Karhutla tahun 2017.

Betapa pentingnya penanganan Karhutla ini, terlihat dari sikap Presiden Joko Widodo sendiri yang tak mau kompromi dengan adanya kebakaran hutan dan lahan untuk tahun 2018.  "Kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan tidak tertangani aturannya masih sama, masih ingat? Dicopot!" ujar Jokowi dalam rapat soal Karhutla di Istana Negara, Selasa (6/2/2018).

Oleh karena itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam Rapat Persiapan Pemantauan Karhutla 2018, Rabu (25/7/2018) di Bina Graha, Jakarta meminta pemerintah daerah, KLHK, Polri, TNI, BIN, BMKG, BNPB, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait untuk bekerja keras menuntaskan masalah ini. “Saya minta, agar kita semua mengerahkan kemampuan maksimal dan bekerja bersama untuk menanggulangi kebakaran hutan,” tegasnya.
 
Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan perbaikan proses kerja masing-masing kementerian dan lembaga.
Dalam laporannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkap, kementeriannya melakukan monitoring langsung di wilayah-wilayah yang kerap dilanda kebakaran hutan dan lahan. Seperti Kalimantan Tengah, Jambi, Sumsel, Kalimantan Barat,...

Read More...

Menteri LHK, Siti Nurbaya mengunjungi pameran Pekan Lingkungan Hidup Kehutanan (PLHK) 2018 di JCC Senayan (21/7/90). Setibanya di lokasi, Menteri Siti langsung mengunjungi booth peserta pameran PLHK 2018.

Di booth pameran Direktorat Pengelolaan Sampah, KLHK, Menteri Siti mencoba smart dropbox, yaitu sarana yang disediakan bagi konsumen untuk menukarkan sampah berupa botol plastik dengan saldo uang elektronik T-cash. Satu sampah botol plastik dihargai 50-60 rupiah di smart dropbox ini. Konsep smart dropbox ini hasil kerjasama KLHK, Telkomsel, Alfamart, Danone dan pengembang aplikasi Smash. Smart dropbox ini masih dalam uji coba di sekitar 80 gerai ritel Alfamart. Targetnya dalam setahun mendatang, smart dropbox ini dapat tersedia di seluruh gerai ritel Alfamart di Indonesia.

Menteri Siti kemudian melakukan interaksi bersama siswa siswi SMKN 27 Jakarta di booth Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta. SMKN 27 Jakarta ini merupakan salah satu sekolah Adiwiyata Mandiri. Di sini Menteri Siti menanyakan hal-hal yang dilakukan di sekolah kepada para siswa. Sebagai sekolah Adiwiyata Mandiri, para siswa di SMKN 27 Jakarta melakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah membentuk bank sampah, menciptakan lubang resapan biopori, menciptakan pupuk kompos dan mengolah sampah menjadi biogas.

Menurut para siswa, adanya biogas menjadikan pihak sekolah tidak perlu lagi membeli gas. Hal tersebut dapat mengurangi pengeluaran sekolah. Terlebih lagi di sekolah tersebut terdapat jurusan tata boga yang memerlukan bahan bakar untuk praktek memasak, sehingga biogas tersebut dapat digunakan untuk praktek.

Pameran bertema Kendalikan Sampah Plastik yang berlangsung...

Read More...
Manggala Agni Hingga Ulama, Bersatu Melawan Karhutla

Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) semakin diintensifkan seiring dengan mulai masuknya musim panas. Lewat operasi tim gabungan baik darat maupun udara, beberapa titik api di Sumatera dan Kalimantan, dilaporkan sudah padam.

''Pejabat eselon 1 sudah diperintahkan untuk intens mengikuti perkembangan Karhutla di lapangan, dan terus lapor ke saya,'' kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya melalui rilis pada media, Jumat (20/7/2018).

Titik api di Riau, Sumsel, hingga Kalimantan, dilaporkan dapat diatasi. Kawasan yang terbakar sedang dilakukan proses pendinginan oleh tim gabungan yang terdiri dari Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, pihak swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA), BNPB, Pemda, hingga masyarakat desa.

Meski sedang berada di luar negeri, untuk memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan FAO di Roma, Italia, Menteri Siti Nurbaya setiap hari terus memantau perkembangan Karhutla di Tanah Air.

Ia terus berkoordinasi dengan semua pihak, hingga memantau kerja petugas di tingkat tapak di daerah-daerah rawan.

''Sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan sudah berjalan dengan baik. Meski di luar negeri, tiap saat saya terus pantau, dan Alhamdulillah pada beberapa titik rawan di Riau, Sumsel dan Kalbar, sudah bisa diatasi. Semua kita tangani dengan sebaik-baiknya,'' kata Menteri Siti.

Hingga saat ini sudah lima Provinsi menetapkan status siaga darurat penanganan bencana asap. Yakni Provinsi Kalteng, Kalbar, Kalsel, Sumsel, dan Riau. Satu Kabupaten di Provinsi Aceh dan empat Kabupaten di Provinsi Jambi, juga telah menetapkan status yang sama.

Menteri Siti Nurbaya telah menugaskan...

Read More...
Kawal Asian Games Bebas Asap

Pelaksanaan helat akbar olahraga Asian Games 2018 sudah di depan mata. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengerahkan upaya maksimal untuk mengawal Indonesia bebas asap, sebagaimana keberhasilan dua tahun sebelumnya.

Titik api yang mulai muncul di beberapa Provinsi rawan seperti Sumatera Selatan, Jambi dan Riau, diatasi sejak dini. Upaya antisipasi dan pemadaman Karhutla dilakukan tim terpadu setiap hari, dengan melibatkan Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, pihak swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan aparat desa.

''Khusus menghadapi Asian Games, kami telah mendapat arahan dari Bu Menteri untuk siaga penuh. Upaya pencegahan hingga pemadaman, termasuk patroli dilakukan tiap hari. Kita mengajak masyarakat menjaga bersama-sama,'' kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan melalui rilis pada media, Kamis (19/7/2018).

KLHK saat ini telah menyiagakan dan sudah mengoperasikan Manggala Agni di 11 provinsi rawan kebakaran dalam 34 daerah operasi dengan kekuatan 1.889 personil. Mereka telah dilengkapi dengan sarana prasarana pengendalian Karhutla.

KLHK juga menyiagakan Brigade Pengendalian kebakaran hutan yang ada di Balai Konservasi Sumber daya alam dan Taman Nasional, serta dalam KPH.

''Di Sumsel saat ini ada lima Brigade Dalkarhutla sedang dibentuk dan dilatih oleh KLHK,'' ungkap Raffles.


KLHK juga menyiagakan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang sudah dibentuk dan sampai saat ini dalam pembinaan KLHK dengan jumlah 9.963 personil di seluruh Indonesia.    

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui patroli terpadu pencegahan Karhutla di 300 posko desa di...

Read More...
Internet Marketing Support oleh PromosiMedia.Com