Monday, December 10, 2018

Sambutan Menteri LHK pada dialog dengan Pejuang Perempuan untuk Keadilan dalam Pengelolaan SDA


PENGANTAR MENTERI LHK
PADA DIALOG DENGAN PEJUANG PEREMPUAN UNTUK KEADILAN DALAM PENGELOLAAN SDA

SELAMATKAN BUMI, SELAMATKAN KEHIDUPAN
Jakarta, 28 Maret 2018


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Adil dan Setara,
Salam Sejahtera untuk kita semua.


Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan YME atas kesempatan dapat bersama-sama hari ini.

Atas nama Pemerintah saya menyampaikan apresiasi dan rasa hormat yang mendalam terhadap para pejuang keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya para pejuang perempuan yang telah sungguh-sungguh dan tak kenal lelah terus memperjuangkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional warga negara.

Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kesediaan hadir kawan-kawan para aktivis siang hari ini.

Saya ingin mengajak kita semua untuk mensyukuri kodrat kita sebagai bangsa besar dan majemuk dengan akar budaya yang sangat arif dan bijaksana terhadap alam. Banyak adat dan budaya bangsa ini memandang alam sebagai ibu. Bila alam disakiti maka sakitlah sang ibu. Bila sang ibu sakit maka terganggulah kehidupan keluarga. Karenanya keluarga diharuskan menjaga sang ibu agar tak disakiti. Sungguh ini adalah ajaran kebijaksanaan yang luhur dalam interaksi manusia dengan alamnya. Saya yakin nilai-nilai tersebut masih dipertahankan oleh banyak komunitas, termasuk para pejuang perempuan yang saat ini berkumpul disini.

Hampir di semua kebudayaan penyebutan atas bumi adalah perempuan. Kita menyebutnya dengan Pertiwi. Dibelahan negara lain menyebutnya Gaia atau Mother Earth atau penyebutan lain yang maknanya adalah perempuan atau ibu. Sebagai contoh pada masyarakat Indian-Amerika, laki-laki dan perempuan berinteraksi dengan landscape atau bentang alam, mulai dari kebutuhan raw material hingga kreasi akhir yang indah, dan dengan selalu menyampaikan ucapan terima kasih. Landscape direfleksilkan sebagai Mother Earth, secara aktif memberi kepada manusia, artist, juga pekerja seni, dan sebaliknya dalam pola traditional yang tidak tampak, dan diantaranya disampaikan dalam pola-pola ritual. Dalam film Navajo tahun 1966 digambarkan Untuk Pubelo dan Navajo, bumi digambarkan sebagai female dan langit sebagai male. Dan digambarkan juga bahwa clay adalah daging atau flesh dari ibu (mother). Clay atau lempung adalah substansi bumi. Digambarkan oleh Helen Cordero tentang refleksi berterima kasih itu sebagai : “ I dont just get up in the morning and start making potteris. First, I go and talk to Grandma Clay”.

Di Texas Selatan, Rebecca Gonzales menuliskan bahwa padang pasir landscape terdiri dari tiga bagian yang terintegrasi secara kuat yaitu : rock atau batuan sebagai simbol kekuatan dan endurance, kekuatan untuk bertahan dari rasa sakit dan kesulitan tanpa mengeluh; kedua, cactus, sebagai gambaran perempuan serta hujan sebagai simbol instrumen perubahan.

Ini sejalan dengan perkembangan teoritik tentang. Landscape secara teori memilki sejarah sosial, proses evolusi, suksesi struktur dinamika manusia dan modifikasi manusia, serta sebagai social-natural evolutionary history. Disitu ada dinamika penggunaan dan dinamika populasi, serta terjadi proses antar struktur yang menentukan hubungan sosial, struktur spasial inti serta akhirnya memberi arti atau manfaat bagi masyarakat, yakni masyarakat dalam arti mosaik jaringan semi otonom yang bergerak dalam ukuran dan komposisi menurut waktu.

Landscape juga merupakan cultural image, mengilustrasikan ketampakan atau hal-hal yang diwakili, struktur atau simbol-simbol di sekitarnya. Sebagai ruang, pada landscape itu ada human sense, juga sebagai tempat yang esensial untuk survival, dan untuk mengembangkan zona seperti depan dan belakang, gelap dan terang, bersih dan kotor, sakral atau sekuler. Sebagai waktu, landscape mengandung arti proses mencapai tujuan, durasi dan order atau sistimatika, struktur, sekuensial akitivitas.

Dimensi ruang dan waktu pada Landscape secara bersama-sama membentuk elemen yang ketiga yaitu social actions suatu upaya mempengaruhi atau mencegah perubahan, dan akhirnya menjadi refleksi basis kekuatan/kekuasaan yang didalam analisis dan berbagai langkahnya memerlukan konteks ecological, social and cultural menjadi pertimbangan sekaligus. Dan refleksi itu akan terlihat pada foto-foto hasil jelajah peliputan saat ini.

Berbicara landscape akan terkait dengan 3 persoalan : archeological herritage, management of cultural landscape serta sustainable future. Untuk siapa? Kapan waktunya dan untuk standar kesejahteraan yang seperti apa? Untuk menjawab hal tersebut yang dengan ciri dinamis, maka land use patterns atau tata ruang perlu hadir secara dinamis dan merespons secara konstan perubahan ekologi, politik dan sosial ekonomi. Disini muncul ciri ketahanan (resiliensi). Yang semua itu disebut sustainable cultural landscapes. Oleh karena itu ketika kita membicarakan tentang tata ruang, sesungguhnya kita sedang menjaga ruang budaya manusia, ruang budaya bangsa.

Karenanya menjadi sangat tepat bila perempuan mengambil peran besar sebagai perawat dan pemelihara bumi, memelihara budaya, agar dapat memberikan kehidupan, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan.

Saya menyakini masih sangat banyak perempuan pejuang keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam belum terhubung satu dengan lainnya, seperti kita yang ada dalam ruangan ini.

Saya mengetahui bahwa sebagian besar (sekitar 85%) penggerak dari 5.300 Bank Sampah yang tersebar di 273 Kabupaten/Kota adalah perempuan. Demikian pula penerima Kalpataru sebagai Perintis dan Penyelamat Lingkungan Hidup sangat banyak dari kaum perempuan.

Saya juga kenal banyak perempuan yang aktif menyelamatkan sungai dan mata air, isu-isu pencemaran hingga aktif dalam pemulihan alam melalui program Hutan Sosial. Oleh karena itu saya berharap kegiatan dialog hari ini dapat menjadi pembuka bagi terhubungnya beragam inisiatif dan perjuangan perempuan-perempuan hebat demi masa depan bangsa yang besar ini.

Saya menyakini bahwa tumbuhnya semangat perjuangan perempuan untuk menyelamatkan lingkungan hidup juga lahir akibat praktik pemanfaatan sumber daya alam yang puluhan tahun telah berdampak serius bagi lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat khususnya kaum perempuan.

Kerusakan itu melahirkan beban derita yang sebagian besar dipikul oleh perempuan. Karenanya saya memandang penting setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus berperspektif gender.

Sumber daya alam merupakan modal pembangunan nasional dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, sumber daya alam harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.

Bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kebijakan mainstreaming gender dalam seluruh program, mulai dari perencanaan, implementasi hingga pada monitoring dan evaluasi bukan hal baru. Gender mainstreaming juga terlihat dalam perumusan kebijakan.

Peraturan Menteri tentang Perhutanan Sosial telah dengan tegas menyebutkan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan hutan sosial. Kebijakan itu diharapkan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam menyelamatkan alam dan menyejahterakan keluarganya.

KLHK telah mengalokasikan 12.7 juta hektar hutan untuk masyarakat melalui program hutan sosial. Program ini diharapkan dapat memperkecil ketimpangan pengusahaan hutan antara korporasi dan masyarakat. Program ini juga diharapkan juga dapat menumbuhkan pemerataan ekonomi di desa-desa yang berada di dan sekitar kawasan hutan sekaligus pemulihan kawasan yang telah terdegradasi.

KLHK secara sungguh-sungguh menurunkan kasus kebakaran hutan dan lahan. Dampak kebakaran hutan yang terjadi selama ini jelas sangat merugikan bagi perempuan dan anak. Asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan telah mengganggu pernafasan, paru paru serta reproduksi perempuan . Dan dampak terhadap kesehatan perempuan selama ini tidak pernah diperhitungkan oleh para pelaku pembakar hutan. Bukan hanya kerugian ekonomi sesaat yang kita alami, namun juga kerugian fisik jangka panjang bagi perempuan.

Upaya lain untuk gender mainstreaming di KLHK adalah penandatangan MoU antara KLHK dengan Kementrian PPPA tentang percepatan pelaksanaan pengarus utamaan gender , pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengendalian perubahan iklim.

KLHK juga memiliki komitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan dalam struktur kerja kementrian, mulai dari pejabat eselon 1,2,3.

KLHK juga akan memasukan analisa gender dalam rencana perubahan kebijakan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) agar kedepan setiap dokumen AMDAL memiliki analisa gender yang baik. Demikian pula dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dimasa mendatang harusnya memiliki analisa gender yang baik

Mari terus merawat ibu pertiwi dengan hati dan kejujuran untuk Indonesia yang adil dan beradab.

Saya ingin mengutip ilustrasi hubungan yang intens dan continue seorang anak manusia, penulis Chicana dengan bumi berjudul “The Knowing Earth” oleh Gina Valdes (dalam buku the Desert is No Lady,tahun 1997) :

In this my own land, I stand an alien
Mistreated, oppressed, unwanted at best ignored
But this knowing earth recognizes me
Like a mother recognizes her child
This earth welcomes me, it opens to me
I caressed this earth with songs, whispers and sighs
I broke and turned this earth with my dancing feet
I moistured this earth with hard rainfalls of tears
I nourished this earth with my rich, warm, faithful blood
I fertilized this earth with miseries, pain and fears
Maddened, I spit poetry over it
They scorn me, turn me away from this, my land
But his knowing earth recognies me
Like a dog recognizes its master
This earth welcomes me, it kisses my feet

Demikian, kurang lebih mohon maaf, terima kasih atas perhatian semua dan semoga Tuhan merestui langkah-langkah kita bersama.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Siti Nurbaya























































Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Saat Tata Kelola Gambut Indonesia Jadi Rujukan Pengetahuan Dunia

Langkah koreksi besar-besaran yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam tata kelola gambut, kini menjadi rujukan pengetahuan bagi dunia internasional. Hal ini semakin ditegaskan dalam pertemuan Konferensi Global Landscape yang berlangsung dari tanggal 1-2 Desember, di Bonn, Jerman.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc hadir sebagai pembicara kunci pada berbagai forum yang digelar di hari pertama. Pada konferensi internasional ini hadir perwakilan PBB, UN Environment, Menteri LH se dunia, World Bank, NGO, peneliti, akademisi, dan para mitra global lainnya.

Indonesia mendapat apresiasi setelah memiliki Pusat Penelitian Lahan Gambut Internasional atau International Tropical Peatlands Centre (ITPC).

''Ini adalah rumah untuk konsultasi dan advokasi bagi kepentingan masyarakat dan lingkungan lokal, serta untuk kepentingan global,'' kata Menteri Siti Nurbaya, dalam rilis pada media, Minggu (2/12/2018).

Basis ITPC saat ini berada di dua kampus penelitian hutan di Bogor, yaitu Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi KLHK, serta di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

Di agenda berikutnya saat menjadi pembicara kunci peringatan CIFOR ke 25, dihadapan para pemimpin dan ahli kehutanan internasional, Indonesia menegaskan posisinya sebagai 'taman bermain penelitian' bagi pengetahuan kehutanan dunia.

''Saya harap ulang tahun CIFOR ke-25 ini menjadi langkah monumental untuk memperkuat kolaborasi antara Indonesia, CIFOR dan semua mitra negara, untuk berkontribusi secara signifikan terhadap kehutanan internasional,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

Ia kembali...

Read More...
Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan

Setelah wilayah Jawa Barat, kini Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di Taman Wisata Alam (TWA) Punti Kayu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (25/11). Penerima SK ini berasal dari 10 kabupaten (Muara Enim, Musi Rawas, Pagar Alam, Lahat, Banyuasin, OKU selatan, OKU, OKI, OKI Timur, dan Musi Banyuasin), dengan luas 56.276 Ha, yang meliputi 9.710 KK.

"Hari ini telah diserahkan kepada bapak/ibu semuanya sebanyak 56 ribu hektar (Ha). Hati-hati loh 56 ribu itu gede (besar) sekali, banyak sekali. Dan di seluruh Indonesia, telah diserahkan sebanyak 2,1 juta hektar kepada masyarakat, bukan kepada yang 'gede-gede', dan target 12,7 juta hektar akan kita serahkan seterusnya," tutur Presiden Joko Widodo, yang langsung disambut meriah oleh para masyarakat penerima SK.

Pada periode 2015-2019, pemerintah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta Ha melalui program Perhutanan Sosial. Khusus di tahun 2019, program Perhutanan Sosial akan direncanakan untuk 3,5 sampai dengan 4,3 juta Ha. Di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sendiri, telah tercatat pencadangan kawasan untuk hutan sosial seluas 333.651 Ha.

Presiden juga menyampaikan pentingnya SK sebagai kejelasan hak hukum masyarakat dalam akses kelola lahan selama 35 tahun. Beliau juga mengingatkan para penerima SK untuk berhati-hati dalam menggunakan hak kelolanya, dan senantiasa mengelola lahan dengan produktif.

"Hati-hati pegang ini (SK), dengan ini hak hukum masyarakat semuanya menjadi jelas, ada konsesi untuk 35 tahun, cukup tidak? kalau tidak cukup nanti tambah lagi. 35 tahun itu sudah banyak, nanti kalau untuk anak...

Read More...
Di Hadapan Pengusaha, Menteri LHK: Kita Lalui Masa-masa Sulit Karhutla

Berbagai langkah koreksi di sektor kehutanan terus dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya dalam mengatasi kebakaran hutan dan tata kelola gambut. Untuk pelaksanaannya di lapangan tidaklah mudah, karena banyak kebijakan dan ketegasan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang tidak hanya menyasar masyarakat, namun juga dunia usaha.

''Kita rasakan hurt (sakit), sadness (sedih), anger (marah) dan segala macam perasaan yang bercampur aduk ketika itu, namun hasilnya sekarang bisa kita rasakan bahwa kebakaran hutan di Indonesia telah dapat dikelola dengan baik oleh semua pihak, dibawah kepemimpinan langsung Bapak Presiden Jokowi,'' kata Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (Rakornas APHI), di Jakarta (13/11/2018).

Pasca Karhutla dahsyat tahun 2015, pemerintah mengambil langkah-langkah cepat seperti moratorium lahan gambut, memperkuat penegakan hukum, melibatkan semua pihak termasuk dunia usaha dalam hal pengendalian Karhutla, dan banyak usaha lainnya.

Hasilnya cukup signifikan, dari tahun 2016 hingga 2018, Indonesia berhasil menghindari Karhutla secara Nasional, setelah sebelumnya rutin terjadi selama hampir 20 tahun. Bahkan Indonesia berhasil menjadi contoh bagi dunia internasional, dalam upaya penyelamatan lahan gambut.

''Tentu saja kontribusi langkah dunia usaha sangat signifikan dan sangat penting. Terima kasih atas kerjasama yang baik meskipun cukup rumit dan complicated kita lewati, sampai-sampai harus ke PTUN, Mahkamah Agung dan demo-demo lapangan,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya.

''Kita sudah lalui...

Read More...
Buka Konferensi Internasional, Menteri LHK Gaungkan Eco-office

Indonesia kembali mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah konferensi internasional mengenai lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dipercaya menjadi penyelenggara iven yang dihadiri lebih dari 328 delegasi dari negara-negara seperti Kamboja, Sri Lanka, Bhutan, India, Laos, Pakistan, Australia, Malaysia, Filipina, dan Thailand.

Mereka berkumpul dari tanggal 12-14 November 2018, guna membahas aksi nyata konsumsi dan produksi berkelanjutan (Sustainable Consumption and Production/SCP) untuk kawasan Regional Asia Pasifik.

“Kita harus saling mengingatkan bahwa salah satu prasyarat pembangunan berkelanjutan adalah mengubah pola produksi dan konsumsi yang lebih bertanggung jawab,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya saat membuka konferensi 14th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production (APRSCP), Senin (12/11), di Balai Kartini, Jakarta.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki banyak inisiatif terkait SCP, bahkan sejak masa Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim. Hal ini menurut Menteri Siti Nurbaya sebagai bentuk dinamika masyarakat yang sangat berharga.

''Sehingga perlu secara sistematis dikoridorisasi untuk pencapaian SDG 12 SCP dan 17 tujuan SDGs. Sekarang Indonesia sedang menjadi President of Board of trustees (Ketua Dewan Pengawas), setelah ini ke Filipina,'' katanya.

Diantara tantangan lingkungan global saat ini adalah masalah konsumsi sampah plastik. Isu ini sebelumnya juga telah dibahas pada beberapa pertemuan internasional lain, seperti COP UNFCC Perubahan Iklim, Forum High Level Meeting on Sustainable Tropical Peatland Management, dan IGR4 perlindungan...

Read More...
Presiden Jokowi Serahkan SK Perhutanan Sosial untuk Masyarakat Jawa Barat

  Pemerintah terus mewujudkan komitmennya merealisasikan program Perhutanan Sosial di seluruh Indonesia. Kali ini bertempat di Taman Hutan Raya Ir.H. Juanda Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/11), Presiden Joko Widodo langsung menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada perwakilan masyarakat.

Jumlah keseluruhan SK yang diberikan sebanyak 37 SK yang mencakup areal seluas 8.617 Ha untuk 5.459 KK dari 8 kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

SK tersebut berbentuk ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) sebanyak 14 Unit SK IPHPS, seluas 2.943 Ha untuk 2.252 Kepala Keluarga (KK).

Selanjutnya berbentuk Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) sejumlah 23 Unit SK Kulin KK dengan luas 5.674,29 untuk 3.207 KK.

“Setelah penyerahan SK ini, saya berharap lahan tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk lebih produktif. Kemudian juga harus fokus pada produk unggulan. Ini semua untuk kesejahteraan Bapak/Ibu sekalian, untuk pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia,” ujar Presiden Joko Widodo.

Melalui SK Perhutanan Sosial, masyarakat memiliki kepastian hukum untuk mengelola kawasan hutan selama 35 tahun. Presiden pun berpesan agar masyarakat memanfaatkan lahan yang sudah diberi ijin dengan maksimal.

"Saya ingin lahan yang ada betul-betul dijadikan produktif, silahkan menanam kopi, buah-buahan, hortikultura, dan sebagainya," kata Presiden Jokowi.

Para Menteri terkait juga telah diminta untuk mempercepat program Perhutanan Sosial, karena program ini dinilai sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution menerangkan,...

Read More...
Inovasi KLHK Top 40, Wakili Indonesia di Kompetisi Dunia

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meraih penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018. Penghargaan diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Menteri LHK Siti Nurbaya, saat pembukaan International Public Service Forum, Rabu (7/11), di JCC, Jakarta. 

Penghargaan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini berhasil diraih KLHK melalui inovasi SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu), yang menjadi solusi untuk menjawab tantangan global perdagangan kayu legal.

Top 40 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018 merupakan inovasi yang dikategorikan outstanding (terpuji) hasil seleksi dari Top 99. SILK berhasil terpilih dari 2.824 inovasi yang ikut kompetisi.

SILK juga menjadi satu-satunya inovasi pelayanan publik wakil dari Indonesia yang dikirim MenpanRB ke OECD dalam kompetisi 'Observatory of Public Sector Innovation' tingkat dunia.

Inovasi SILK merupakan platform online pertama di dunia, untuk penerbitan dokumen penjaminan legalitas kayu. Sampai dengan 24 Oktober 2018, melalui platform SILK telah diterbitkan sebanyak 920.133 Dokumen V-Legal, dan Lisensi FLEGT yang menyertai ekspor produk kehutanan ke pasar dunia dengan total nilai ekspor ± USD 52 miliar.

''Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas prestasi ini. Karena inovasi adalah satu dari tiga elemen pokok kemampuan daya saing, selain resources, dan efektifitas manajemen,'' kata Menteri LHK, Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.

SILK merupakan sistem pelacakan yang disusun untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan. Dengan sistem ini, maka akan dapat menjamin legalitas...

Read More...
Menteri LHK Lepas Jenazah Pejabat Korban Lior Air JT-610

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar tak kuasa menahan tangis saat melepas jenazah Ubaidillah Salabi MP (55), korban pesawat jatuh Lion Air JT-610, Rabu (7/11) di Manggala Wanabakti, Jakarta.

Ubaidillah adalah Kasubdit Inventarisasi Hutan pada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK.

Jenazah Ubaidillah termasuk satu dari 17 korban yang berhasil diidentifikasi pada proses lanjutan yang dilakukan oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri.

Hasil tersebut didapatkan setelah melakukan pencocokan data postmortem dengan antemortem.

Hadir dalam pelepasan jenazah keluarga almarhum yang ditinggalkan, istri Ubai, Petti Novita dan empat orang anak Brian Ilham Makarim, Firdausa Imtinani Amilia, Nadifa Rose Rachmawati, dan Emily Sabila Rosyad.

Sebelum diserahkan pada keluarga, pihak Lion Air terlebih dulu menyerahkan secara resmi jenazah Ubai pada KLHK dalam hal ini yang mewakili Menteri LHK Siti Nurbaya.

"Innalillahi wainna illaihi roji’un. Perkenankan saya atas nama pribadi dan keluarga besar KLHK menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas bencana yang telah menimpa keluarga kita, saudara kita, Ir. Ubaidillah Salabi," kata Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutannya di hadapan keluarga korban yang hadir.

Pada momen ini juga hadir ratusan kajaran pejabat, staff, dan karyawan KLHK. Suara Menteri Siti yang terisak membuat karyawan yang hadir ikut menitikkan air mata.

Almarhum yang dikenal sebagai sosok yang santun, kata Menteri Siti Nurbaya, termasuk salah satu pegawai terbaik KLHK, yang telah...

Read More...
Semakin Informatif, KLHK Diganjar Penghargaan KIP

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dinilai semakin informatif oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Jika sebelumnya dinilai sebagai kementerian yang kurang informatif, tahun 2018 KLHK naik peringkat menjadi Kementerian cukup informatif.

Hasil tersebut diumumkan KIP di Istana Wakil Presiden, Jakarta (5/11). Menteri LHK Siti Nurbaya menerima penghargaan yang diserahkan Ketua Komisioner KIP Gede Narayana, disaksikan Wapres Jusuf Kalla.

Pada kesempatan ini, KIP mengumumkan monitoring evaluasi pemeringkatan keterbukaan informasi publik terhadap seluruh badan publik. Hasil monitoring dan evaluasi ini meliputi 460 Badan Publik yaitu 34 Kementerian, 34 Pemerintah Propinsi, 134 Perguruan Tinggi Negeri, 45 Lembaga Negara dan Lembaga Negara Non Kementerian, 86 Lembaga Non Struktural, 111 Badan Usaha Milik Negara, dan 16 Partai Politik.

"Penganugerahan ini menunjukkan komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi di badan publiknya," kata Ketua Komisioner KIP Gede Narayana.

Dalam arahannya, Wapres Jusuf Kalla menjelaskan bahwa keterbukaan informasi dibutuhkan agar dapat menjalankan demokrasi dengan baik, sehingga pemerintahan akan lebih terkontrol. Selain itu, keterbukaan informasi publik akan memudahkan pengawasan pada suatu Badan Publik.

"Keterbukaan informasi publik juga akan melindungi masyarakat. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang benar," tegas Wapres Jusuf Kalla.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono selaku atasan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama KLHK, menjelaskan pihaknya mengoptimalkan tiga prinsip dasar yaitu komitmen, koordinasi/kolaborasi,...

Read More...
Ajakan dan Strategi KLHK Selamatkan Citarum

Mendukung upaya penyelamatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mengajak masyarakat Kabupaten Cianjur untuk menanam 25 pohon seumur hidup.

Upaya lainnya terus dilakukan KLHK. Selain membangun 27 unit DAM Penahan, dan 95 unit Gully Plug, juga dilakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Kabupaten Cianjur dalam Hutan Serbaguna seluas 10 Ha, dan di wilayah Perum Perhutani seluas 683,28 Ha, serta membagi 15.250 bibit produktif untuk masyarakat.

"Kita berada di Hulu DAS Citarum tepatnya Sub DAS Cisokan, Sub DAS Cikundul, dan Sub DAS Cibalagung, dimana aliran sungai ini akan tertampung di Waduk Cirata yang perlu dijaga keberadaan dan fungsinya," tuturnya dalam acara Sosialisasi Penanaman 25 Pohon selama Hidup dalam Rangka Pengendalian Kerusakan DAS Citarum, di Desa Wangun Jaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat (3/11).

Dijelaskannya, saat ini luas lahan kritis di Indonesia adalah sekitar 14 juta Ha, dimana di provinsi Jawa Barat seluas 911.192 Ha (6,51%), dan di Kabupaten Cianjur seluas 161.746 Ha (17.75% dari lahan kritis Provinsi Jawa Barat). Jika sudah kritis seperti ini akan muncul hal-hal yang kurang baik, seperti banjir, longsor, dan kekeringan.

"Salah satu upaya untuk mengurangi dampak tersebut dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, utamanya berupa penamanan pohon, dan pembuatan bangunan-bangunan teknis pencegah erosi dan sedimentasi," lanjutnya.

Upaya penanaman ini menurut Menteri Siti dapat berhasil, apabila dilakukan secara tepat dalam perencanaannya, pemilihan...

Read More...
Di IGR-4, Ketegangan Menteri Siti Berujung Deklarasi Bali

Sekitar 400 delegasi yang berasal dari sekitar 89 negara anggota Badan Lingkungan PBB (UN Environment) baru saja selesai membahas perlindungan lingkungan laut dari aktivitas-aktivitas berbasis lahan (IGR-4), di Nusa Dua, Bali.

Menteri LHK Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc ditunjuk memimpin sidang IGR-4 yang berlangsung sangat dinamis selama dua hari. Hampir seluruh delegasi negara yang hadir, antusias membawa pesan dan kepentingan negaranya dalam mengatasi polusi lingkungan laut, terutama dari aktivitas yang berasal dari daratan.

Kepemimpinan Menteri Siti dalam agenda penting ini semakin diuji, dengan tarik ulurnya kepentingan di antara setiap negara yang tergabung dalam UN Environment, diantaranya Africa Group, Asian and Pasific, Eastern Europe Group, Latin America and Caribbean Group, dan Western Europe and Others Group.

''Alhamdulillah, setelah saat-saat yang sangat tegang, akhirnya Deklarasi Bali dapat disepakati semua negara. Dinamika yang terjadi menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi perhatian global,'' kata Menteri Siti Nurbaya pada media, Jumat (2/11/2018).

Seluruh negara peserta IGR-4 pada akhirnya menyepakati untuk memperkuat program aksi global untuk perlindungan lingkungan laut dari aktivitas berbasis lahan (Global Programme of Action-GPA).

Setelah mereview pelaksanaan program aksi di tingkat global, regional, dan nasional selama periode 2012-2017, negara peserta IGR-4 menyatakan dukungan dan komitmen untuk mendukung GPA periode 2018-2022, serta program kerja bagi kantor koordinator GPA UN Environment (PBB).

Dua isi utama 'Deklarasi Bali' diantaranya meningkatkan pengarusutamaan pada perlindungan...

Read More...