Thursday, September 20, 2018

Sambutan Menteri Siti Nurbaya pada Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup KLHK

 
SAMBUTAN
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PADA PELANTIKAN
PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

 
 
Jakarta,Senin, 2 April 2018

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swasti Astu


Yang saya hormati:
  • Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK);
  • Para Staf Khusus, dan Tenaga Ahli MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan;
  • Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Administratorlingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  • Serta Hadirin sekalian yang berbahagia.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, kepada-Nya kita mengabdi dan memohon pertolongan serta atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya pada hari ini kita dapat melangsungkan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam keadaan sehat wal’afiat.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Pada hari ini dilantik 3 (tiga) pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup KLHK, yaitu: Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, dan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Saya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik dan diambil sumpah jabatannya.

Sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Saudara adalah penanggung jawab visi unit Eselon I serta mengarahkan gerak untuk mencapai sasaran/target organisasi melalui Satuan Kerjanya dalam mendukung dan mengawal keberhasilan pencapaian program kerja Kementerian LHK.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Tantangan dalam mengelola lingkungan dan hutan Indonesia sangat besar, khususnya menjaga dari ancaman pembalakan liar, perambahan, kebakaran, pemanfaatan hutan yang eksploitatif, pencemaran limbah dan sampah, hingga menjaga unsur-unsur keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga hutan saat ini tidak hanya ditujukan untuk menjaga keberlangsungannya secara fisik, namun juga bagaimana menjaga keberlangsungan manfaat hutan itu sendiri, dan khususnya agar dapat memberikan kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya.

Kondisi hutan dapat dildekati dari angka deforestasi netto (angka deforestasi dikurangi dengan angka aforestasi) Indonesia pada periode 2014-2015 sebesar 1,09 juta hektar, dan pada periode 2015-2016 turun menjadi 0,63 juta hektar. Sebaran deforestasi paling banyak terjadi di kawasan hutan produksi, yang mencapai angka 63 % akibat open access dll yang perlu terus didalami sehingga bisa diperoleh solusi yang tepat.

Luas lahan kritis di Indonesia tahun 2016 masih seluas 24.303.294 Ha. Luas lahan kritis tersebut sudah menurun dibandingkan tahun 2006 seluas 30.196.799 hektar. Tidak mungkin hanya Kementerian atau Pemerintah sendirian menangani permasalahan lahan kritis di Indonesia, semua pihak harus ikut terlibat dalam upaya pemulihan lahan kritis, mengingat Pemerintah melalui APBN hanya mampu melakukan rehabilitasi hutan seluas 500 ribu hektar per tahun. Kerja sama pemerintah dengan berbagai instansi BUMN, sektor swasta, serta masyarakat sangat diperlukan.

Diperlukan pengawasan intern yang kuat oleh inspektorat jenderal, dalam hal kinerja para pegawai. Inspektorat Jenderal tidak hanya sebagai pemeriksa, tapi juga melekat fungsi pembinaan dan pengawasan. Hasil nyata kinerjanya dapat diukur dari opini keuangan kementerian. Jika pada 2016 opini laporan keuangan KLHK adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), diharapkan tahun ini, KLHK kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk mencegah bencana banjir dan longsor pada musim hujan, KLHK perlu menggiatkan penanaman pohon di daerah hulu, rehabilitasi hutan dan lahan, membuat bangunan konservasi tanah dan air seperti sumur resapan, Dam penahan, Gulli Plug, pengerukan sungai, dan mengubah budaya tani hortikultura ke tanaman kayu-kayuan.

Hal yang penting diperhatikan sebagai solusi pencegahan bencana adalah kerja sama dan pembagian peran antar instansi dan individu, peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jika 250 juta masyarakat Indonesia ikut menanam minimal 25 pohon seumur hidup, maka permasalahan lahan kritis di Indonesia akan dapat terselesaikan dengan cepat. “Ada pohon ada air, ada air ada kehidupan, ada kehidupan ada kesejahteraan”.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Berdasarkan hasil inventarisasi Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) Nasional KLHK tahun 2017, terdapat total 865 KHG dengan luas 24.667.804 Ha, yang terdiri dari 12.398.482 Ha fungsi lindung dan 12.269.312 Ha fungsi budidaya. KHG ini tersebar di Sumatera sebanyak 207, 190 di Kalimantan, tiga di Sulawesi, dan 465 di Papua. Setiap KHG ditetapkan 30 persen sebagai Fungsi Lindung Ekosistem Gambut(FLEG), yang salah satu tujuannya untuk keperluan keseimbangan neraca air. Di wilayah Ekosistem Gambut fungsi budidaya, dengan tetap menjaga ketinggian muka air tanah mencapai kurang dari 0,4 m di bawah permukaan gambut.

Bercermin dari kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan gambut yang memberikan dampak kerugian moril, materiil, hingga kehilangan jiwa, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan dan pengelolaan kawasan gambut.Terkait hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Luas ekosistem gambut yang berada di kawasan HTI diketahui seluas 2.641.483 Ha dan 1.427.786 juta Ha merupakan fungsi lindung, dengan terbitnya peraturan kebijakan ini, setiap perusahaan wajib melaksanakan inventarisasi eksosistem gambut, revisi Rencana Kerja Umum (RKU), mengajukan permohonan penyesuaian perijinan, serta wajib mentaati semua persyaratan lainnya sesuai peraturan tersebut.

Ada tiga hal yang menjadi unsur utama dalam tata ruang di HTI yaitu areal lindung, tanaman pokok, dan tanaman kehidupan. Jika areal tanaman pokok menjadi fungsi lindung, maka tanaman pokok boleh ditebang pada umur daurnya namun tidak boleh ditanami kembali, harus dibiarkan suksesi alami atau pengayaan sesuai jenis endemiknya.Perusahaan perkebunan yang berlokasi di wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Ekosistem Gambut, diwajibkan untuk memulihkan kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG), sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 jo. Nomor 57 Tahun 2016, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Kondisi lahan gambut kita dengan telah dilakukannya upaya-upaya nyata restorasi, saat ini cukup dikatakan aman dengan telah kembali tergenanginya lahan-lahan gambut yang masih primer atau belum dibuka, ini didukung dengan regulasi berlapis (PP, PermLHK, Perdirjen) sehingga betul-betul bisa menjaga kondisi gambut terbasahi sebagaimana ekosistem awalnya.

Selain itu, pencegahan kerusakan hutan juga dapat diwujudkan dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, misalnya melalui pengembangan jasa lingkungan wisata alam, yang dapat melibatkan masyarakat untuk menjadi pelaku usaha, dan sekaligus akan menimbulkan kesadaran untuk menjaga lingkungan.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Dalam mengahadapi berbagai persoalan di lapangan, perlu dilakukan mediasi dalam semua proses yang telah dilakukan, serta pentingnya langkah-langkah persuasif dan responsif.Langkah regulasi yang selama ini kita lakukan, harus ada langkah-langkah responsif bagi masyarakatkarena masyarakat akan sangat berterima kasih, dan kita akan memberikan ruang untuk masyarakat semakin percaya kepada pemerintah.

Kepada para pejabat yang telah dilantik, perlu dilakukan corrective measures dan corrective action dalam berbagai sektor. Saya minta tolong kepada semua pejabat, dalam pendekatan kerja, langkah kita merupakan langkah lintas Direktorat Jenderal, lintas komponen KLHK, dan tidak berdiri masing-masing. Kita juga perlu memahami dengan baik hubungan antara kebijakan dan peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, sehingga kita tahu persis, ada forward linkage-nya dan ada backward linkage-nya, jadi antar Ditjen dan Badan-badan akan tahu dimana maksud, dan bagaimana pola kerjanya agar satu vektor dan searah dengan arah KLHK. Jangan pernah ragu dalam melakukan langkah-langkah praktis, ketika dibutuhkan dan situasi sangat mendesak, karena itu merupakan bagian dari peran publik pimpinan KLHK.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Akhir kata, kepada pejabat yang dilantik, saya ucapkan selamat bertugas di tempat yang baru, dan dapat memegang teguh sumpah/janji yang Saudara ucapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan melindungi langkah-langkah kita.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Om Shanti Shanti Shanti Om


MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc
 






































Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Rembuk Nasional Untuk Percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Percepatanan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) terus diupayakan oleh Pemerintah. Melalui Forum Rembuk Nasional Pemerintah akan mendorong terpenuhinya target RAPS melalui rencana tindak lanjut yang disusun dengan melibatkan partisipasi aktif dari organisasi atau komunitas masyarakat mulai dari level tapak hingga para pengambil kebijakan.

Kurang lebih 300 peserta dari 9 (sembilan) provinsi mengikuti kegiatan yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta (20/9/2018). Kesembilan provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Presiden Joko Widodo dalam arahannya kepada peserta pada acara Peresmian Pembukaan Rembuk Nasional mengharapkan agar RAPS dapat berjalan dengan baik. "Dengan demikian, struktur penguasaan lahan di tanah air betul-betul berkeadilan.", jelas Presiden Joko Widodo.

Data hingga 13 September 2018, telah diberikan akses Perhutanan Sosial seluas 1.917.890,07 Ha

untuk kurang lebih 458.889 KK dengan jumlah Surat Keputusan (SK) sebanyak 4.786 Unit SK Ijin/Hak. Khusus untuk Hutan Adat, hingga September 2018 telah ditetapkan seluas 25.110,34 Ha dengan jumlah 33 unit SK.

Dalam kegiatan Rembuk Nasional RAPS juga diserahkan SK Penetapan Hutan Adat kepada 16 (enam belas) Masyarakat Hukum Adat oleh Presiden RI. Areal Hutan Adat yang ditetapkan dan diserahkan SK-nya dimaksud seluas keseluruhan ± 6.032,5 Ha, yang tersebar di Provinsi Jambi (10 lokasi), Kalimantan Barat (3 lokasi), Sulawesi Selatan (2 lokasi) dan Provinsi Jawa Barat (1 lokasi).

Di Kabupaten...

Read More...
Hari Konservasi Alam, Menteri LHK Ingatkan Ancaman Kepunahan

Konservasi alam menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia. Karenanya pemerintah menetapkan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) setiap tanggal 10 Agustus. Tujuannya agar konservasi alam semakin memasyarakat sekaligus sebagai momentum melihat kembali apa yang telah dan harus kita lakukan terhadap alam ini.

Menteri Koordinator bidang perekonomian, Darmin Nasution mengatakan bahwa Indonesia menganut konsep pembangunan berkelanjutan, yang mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

''Artinya bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan harus tetap mempertimbangkan aspek konservasi sumber daya alam yang digunakan, agar tetap lestari sehingga tetap berfungsi dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang,'' kata Darmin saat puncak peringatan HKAN, Kamis (30/8/2018) di Taman Wisata Alam Batu Putih, Sulawesi Utara.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengingatkan kembali pentingnya menjaga sumber daya alam Indonesia. Selain dikenal sebagai 'Megabiodiversity Country' atau negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai 'Biodiversity Hotspot'.

''Yaitu Negara yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, sekaligus menghadapi keterancaman atas kepunahannya juga tinggi,'' kata Menteri Siti.

Keanekaragaman hayati Indonesia menurut LIPI, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 720 jenis mamalia (13% dari jumlah jenis dunia), 1.605 jenis burung (16% jumlah jenis dunia), 723 jenis reptilia, 1.900 jenis kupu-kupu, 1.248 jenis ikan air tawar, dan 3.476 jenis ikan air laut.

Jumlah itu belum termasuk...

Read More...
Indonesia dan Australia Tingkatkan Kerjasama Adaptasi Perubahan Iklim

Australia memiliki sejarah kerja sama yang cukup panjang dengan Indonesia, sebelumnya Indonesia bersama Australia telah melaksanakan Asia Pacific Rainforest Summit (APRS) yang menghasilkan banyak kesepakatan diantara negara-negara Asia Pasifik untuk penyelamatan hutan hujan kawasan ini.

Australia dan Indonesia juga telah melakukan kerjasama dalam bidang penghitungan karbon yang akhirnya tertuang dalam Indonesia National Carbon Accounting System (INCAS), yang merupakan sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) dari Gas Rumah Kaca (GRK), termasuk aktivitas REDD+.

Saat bertemu dengan Duta Besar Australia untuk Lingkungan Hidup, Mr. Patrick Suckling, Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan, “Indonesia ingin meneruskan kerjasama dengan pihak Australia terutama dalam bidang sistem pengukuran karbon kredit, karena Australia dan New Zealand telah mengimplementasikan pengukuran tersebut”.

Indonesia memiliki target penurunan emisi sebesar 29% pada 2030 dan dengan dukungan internasional target tersebut menjadi 41%, dimana penurunannya ditargetkan sebesar 17% dari kehutanan termasuk dari blue carbon forest terutama mangrove, sementara 11% penurunan dilakukan melalui sektor energi.

Setelah mengadopsi Perjanjian Paris di COP-21, Indonesia telah membangun Sistem Registrasi Nasional (SRN) sebagai instrumen dari transparansi kerangka kerja pengukuruan karbon pada tingkat nasional.

SRN yang diperkenalkan kepada publik pada tahun 2016 lalu memiliki peran utama dalam mencatat dan memverifikasi penerapan kontribusi nasional pengurangan GRK termasuk REDD+.

Dalam pertemuan ini Menteri Siti juga...

Read More...
Apresiasi Internasional pada Perubahan Tata Kelola Hutan Indonesia

Informasi, kompleksitas, dinamika serta tindakan korektif sektor kehutanan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, dirangkum dalam sebuah buku berjudul “The State of Indonesia’s Forest (SoIFO) 2018”. Sebuah publikasi yang disiapkan KLHK, FAO Representative dan dukungan Pemerintah Norwegia ini, menyajikan pergeseran paradigma melalui langkah-langkah perbaikan yang berfokus pada penanganan deforestasi dan degradasi hutan, partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, pendekatan baru dalam konservasi hutan, dan peningkatan kontribusi sumber daya hutan untuk pembangunan ekonomi.

“Kami baru saja mempresentasikan buku SoIFO 2018, dan menjelaskannya di Side Event selama sidang The 24th Session of the Committee on Forestry (COFO-24) of the Food and Agruculture Organization (FAO) di Roma, Italia, tanggal 17 Juli 2018 dan memperoleh umpan balik yang menggembirakan”, ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, pada acara Working Lunch on SoIFO The State of Indonesia’s Forests 2018, yang dihadiri duta besar negara sahabat, dan para pemimpin organisasi internasional di Jakarta (8/8/2018).

Sebagaimana diketahui, masalah utama sektor kehutanan di Indonesia meliputi kebakaran hutan dan kabut asap, penebangan dan degradasi hutan, kepemilikan tanah, kepemilikan tanah dan konflik tenurial, dan seterusnya.

Di dalam buku SoIFO 2018 dibahas upaya korektif dan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan tersebut. Soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) misalnya, selama kebakaran besar tahun 2015 Presiden Jokowi secara langsung memimpin proses pengendalian karhutla....

Read More...

Menteri LHK, Siti Nurbaya meminta birokrat KLHK paham bahwa dalam menyelesaikan program kerja tidak hanya berpatokan pada keberhasilan mencapai target secara teknis semata, namun harus memperhatikan ketercapaian sasaran secara politis yaitu memenuhi keinginan masyarakat. Hal ini diungkapkan Menteri LHK, Siti Nurbaya pada Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Tahun 2018 yang diselenggarakan di Auditorium Dr. Soedjarwo Kantor Pusat KLHK, Jakarta (6/8).

“Sasaran kinerja kita bukan hanya sasaran teknis saja, tetapi juga sasaran politis yang artinya apa yang kita kerjakan harus memenuhi harapan rakyat, sehingga dapat membangun kepercayaan rakyat,” urai Siti.

Untuk meningkatkan capaian kinerja yang berkaitan dengan isu strategis KLHK, Siti Nurbaya meminta jajarannya untuk melakukan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari  government menjadi governance, yang meninggalkan pola old public administration menjadi new public management/new public service.

“Kita harus berubah from government to governance, yaitu penyelenggaraan pemerintahan menjadi terbuka dan dalam prosesnya melibatkan partisipasi masyarakat, tidak dapat lagi bekerja secara tertutup dan menegasikan keberadaan masyarakat” tegas Siti.

Perilaku-perilaku bekerja secara konvensional yang masih terjadi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) KLHK juga menjadi salah satu yang dikritik oleh Menteri Siti. Sistem kerja bussines as usual dari jajaran KLHK disebut Siti menjadi sebab selalu terjadi temuan yang berulang pada hasil audit Inspektorat Jenderal KLHK, BPK RI dan BPKP. Menteri LHK meminta birokrat KLHK meninggalkan zona nyaman dan responsif...

Read More...
Menteri LHK Prioritaskan Evakuasi di Taman Nasional Rinjani

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menginstruksikan jajarannya  melakukan prioritas evakuasi bagi seluruh pendaki yang terjebak di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) saat gempa melanda NTB, Minggu lalu. Hingga Senin (30/7), upaya evakuasi terus dilakukan dengan melibatkan TNI, BNPB, Polri, Mapala, tim TNGR, dan pihak terkait lainnya.

"Sesaat setelah bencana, saya koordinasi terus dengan Dirjen KSDAE dan Dirjen Perubahan iklim. Bahkan bila perlu helikopter kita dipakai dulu untuk NTB, membantu evakuasi ataupun drop logistik bagi pendaki yang masih terjebak di dalam kawasan," kata Siti Nurbaya dalam siaran pers.

Keluarga besar KLHK juga tengah berduka, karena mendapat kabar salah satu putra dari staf Balai Litbang LHK Makassar, bernama Muhammad Ainul Takzim, meninggal dunia akibat bencana tersebut.

"Innaalillaahi wainnaa ilaihi rooji'uun. Saya juga mengucapkan rasa dukacita yang sedalam-dalamnya pada seluruh korban, dan juga masyarakat terdampak bencana. Semoga diberi kekuatan dan kesabaran," kata Siti.

Hingga dini hari Senin, jumlah pendaki TNGR yang diperkirakan naik sesuai daftar pengunjung adalah 820 orang.  Rinciannya yang naik tanggal 7 Juli sebanyak 448 orang, dan tanggal 28 Juli sebanyak 372 orang. Jumlah ini masih bisa bertambah termasuk porter guide, serta tamu yang naik tanggal 25 dan 26 Juli. Pengunjung yang sudah terdaftar turun sampai hari Minggu, sebanyak 680 orang.

Saat ini masih ada yang terjebak di jalur pendakian, mereka berada di dua titik yaitu di jalur Sembalun, dan Batu Ceper.

"Untuk evakuasi ada bantuan personil Koppasus 100 orang, dan ada heli dari Kodam Udayana...

Read More...
KSP Konsolidasikan  Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan

Paling tidak ada empat alasan sehingga urgensi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2018 ini menjadi penting.

Dalam satu bulan ke depan hingga 2019, Indonesia akan menghadapi tiga peristiwa penting. Yakni pesta olahraga Asian Games XVIII di bulan Agustus, Annual Meeting World Bank-IMF 2018 bulan Oktober di Bali, dan pesta demokrasi pada April 2019.

Di sisi lain, negara tetangga, Malaysia sudah memuji upaya pemerintah mencegah asap dan Karhutla tahun 2017.

Betapa pentingnya penanganan Karhutla ini, terlihat dari sikap Presiden Joko Widodo sendiri yang tak mau kompromi dengan adanya kebakaran hutan dan lahan untuk tahun 2018.  "Kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan tidak tertangani aturannya masih sama, masih ingat? Dicopot!" ujar Jokowi dalam rapat soal Karhutla di Istana Negara, Selasa (6/2/2018).

Oleh karena itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam Rapat Persiapan Pemantauan Karhutla 2018, Rabu (25/7/2018) di Bina Graha, Jakarta meminta pemerintah daerah, KLHK, Polri, TNI, BIN, BMKG, BNPB, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait untuk bekerja keras menuntaskan masalah ini. “Saya minta, agar kita semua mengerahkan kemampuan maksimal dan bekerja bersama untuk menanggulangi kebakaran hutan,” tegasnya.
 
Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan perbaikan proses kerja masing-masing kementerian dan lembaga.
Dalam laporannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkap, kementeriannya melakukan monitoring langsung di wilayah-wilayah yang kerap dilanda kebakaran hutan dan lahan. Seperti Kalimantan Tengah, Jambi, Sumsel, Kalimantan Barat,...

Read More...

Menteri LHK, Siti Nurbaya mengunjungi pameran Pekan Lingkungan Hidup Kehutanan (PLHK) 2018 di JCC Senayan (21/7/90). Setibanya di lokasi, Menteri Siti langsung mengunjungi booth peserta pameran PLHK 2018.

Di booth pameran Direktorat Pengelolaan Sampah, KLHK, Menteri Siti mencoba smart dropbox, yaitu sarana yang disediakan bagi konsumen untuk menukarkan sampah berupa botol plastik dengan saldo uang elektronik T-cash. Satu sampah botol plastik dihargai 50-60 rupiah di smart dropbox ini. Konsep smart dropbox ini hasil kerjasama KLHK, Telkomsel, Alfamart, Danone dan pengembang aplikasi Smash. Smart dropbox ini masih dalam uji coba di sekitar 80 gerai ritel Alfamart. Targetnya dalam setahun mendatang, smart dropbox ini dapat tersedia di seluruh gerai ritel Alfamart di Indonesia.

Menteri Siti kemudian melakukan interaksi bersama siswa siswi SMKN 27 Jakarta di booth Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta. SMKN 27 Jakarta ini merupakan salah satu sekolah Adiwiyata Mandiri. Di sini Menteri Siti menanyakan hal-hal yang dilakukan di sekolah kepada para siswa. Sebagai sekolah Adiwiyata Mandiri, para siswa di SMKN 27 Jakarta melakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah membentuk bank sampah, menciptakan lubang resapan biopori, menciptakan pupuk kompos dan mengolah sampah menjadi biogas.

Menurut para siswa, adanya biogas menjadikan pihak sekolah tidak perlu lagi membeli gas. Hal tersebut dapat mengurangi pengeluaran sekolah. Terlebih lagi di sekolah tersebut terdapat jurusan tata boga yang memerlukan bahan bakar untuk praktek memasak, sehingga biogas tersebut dapat digunakan untuk praktek.

Pameran bertema Kendalikan Sampah Plastik yang berlangsung...

Read More...
Manggala Agni Hingga Ulama, Bersatu Melawan Karhutla

Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) semakin diintensifkan seiring dengan mulai masuknya musim panas. Lewat operasi tim gabungan baik darat maupun udara, beberapa titik api di Sumatera dan Kalimantan, dilaporkan sudah padam.

''Pejabat eselon 1 sudah diperintahkan untuk intens mengikuti perkembangan Karhutla di lapangan, dan terus lapor ke saya,'' kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya melalui rilis pada media, Jumat (20/7/2018).

Titik api di Riau, Sumsel, hingga Kalimantan, dilaporkan dapat diatasi. Kawasan yang terbakar sedang dilakukan proses pendinginan oleh tim gabungan yang terdiri dari Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, pihak swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA), BNPB, Pemda, hingga masyarakat desa.

Meski sedang berada di luar negeri, untuk memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan FAO di Roma, Italia, Menteri Siti Nurbaya setiap hari terus memantau perkembangan Karhutla di Tanah Air.

Ia terus berkoordinasi dengan semua pihak, hingga memantau kerja petugas di tingkat tapak di daerah-daerah rawan.

''Sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan sudah berjalan dengan baik. Meski di luar negeri, tiap saat saya terus pantau, dan Alhamdulillah pada beberapa titik rawan di Riau, Sumsel dan Kalbar, sudah bisa diatasi. Semua kita tangani dengan sebaik-baiknya,'' kata Menteri Siti.

Hingga saat ini sudah lima Provinsi menetapkan status siaga darurat penanganan bencana asap. Yakni Provinsi Kalteng, Kalbar, Kalsel, Sumsel, dan Riau. Satu Kabupaten di Provinsi Aceh dan empat Kabupaten di Provinsi Jambi, juga telah menetapkan status yang sama.

Menteri Siti Nurbaya telah menugaskan...

Read More...
Kawal Asian Games Bebas Asap

Pelaksanaan helat akbar olahraga Asian Games 2018 sudah di depan mata. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengerahkan upaya maksimal untuk mengawal Indonesia bebas asap, sebagaimana keberhasilan dua tahun sebelumnya.

Titik api yang mulai muncul di beberapa Provinsi rawan seperti Sumatera Selatan, Jambi dan Riau, diatasi sejak dini. Upaya antisipasi dan pemadaman Karhutla dilakukan tim terpadu setiap hari, dengan melibatkan Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, pihak swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan aparat desa.

''Khusus menghadapi Asian Games, kami telah mendapat arahan dari Bu Menteri untuk siaga penuh. Upaya pencegahan hingga pemadaman, termasuk patroli dilakukan tiap hari. Kita mengajak masyarakat menjaga bersama-sama,'' kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan melalui rilis pada media, Kamis (19/7/2018).

KLHK saat ini telah menyiagakan dan sudah mengoperasikan Manggala Agni di 11 provinsi rawan kebakaran dalam 34 daerah operasi dengan kekuatan 1.889 personil. Mereka telah dilengkapi dengan sarana prasarana pengendalian Karhutla.

KLHK juga menyiagakan Brigade Pengendalian kebakaran hutan yang ada di Balai Konservasi Sumber daya alam dan Taman Nasional, serta dalam KPH.

''Di Sumsel saat ini ada lima Brigade Dalkarhutla sedang dibentuk dan dilatih oleh KLHK,'' ungkap Raffles.


KLHK juga menyiagakan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang sudah dibentuk dan sampai saat ini dalam pembinaan KLHK dengan jumlah 9.963 personil di seluruh Indonesia.    

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui patroli terpadu pencegahan Karhutla di 300 posko desa di...

Read More...
Internet Marketing Support oleh PromosiMedia.Com