Wednesday, February 26, 2020

Sambutan Menteri Siti Nurbaya pada Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup KLHK

 
SAMBUTAN
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PADA PELANTIKAN
PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

 
 
Jakarta,Senin, 2 April 2018

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swasti Astu


Yang saya hormati:
  • Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK);
  • Para Staf Khusus, dan Tenaga Ahli MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan;
  • Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Administratorlingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  • Serta Hadirin sekalian yang berbahagia.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, kepada-Nya kita mengabdi dan memohon pertolongan serta atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya pada hari ini kita dapat melangsungkan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam keadaan sehat wal’afiat.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Pada hari ini dilantik 3 (tiga) pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup KLHK, yaitu: Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, dan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Saya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik dan diambil sumpah jabatannya.

Sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Saudara adalah penanggung jawab visi unit Eselon I serta mengarahkan gerak untuk mencapai sasaran/target organisasi melalui Satuan Kerjanya dalam mendukung dan mengawal keberhasilan pencapaian program kerja Kementerian LHK.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Tantangan dalam mengelola lingkungan dan hutan Indonesia sangat besar, khususnya menjaga dari ancaman pembalakan liar, perambahan, kebakaran, pemanfaatan hutan yang eksploitatif, pencemaran limbah dan sampah, hingga menjaga unsur-unsur keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga hutan saat ini tidak hanya ditujukan untuk menjaga keberlangsungannya secara fisik, namun juga bagaimana menjaga keberlangsungan manfaat hutan itu sendiri, dan khususnya agar dapat memberikan kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya.

Kondisi hutan dapat dildekati dari angka deforestasi netto (angka deforestasi dikurangi dengan angka aforestasi) Indonesia pada periode 2014-2015 sebesar 1,09 juta hektar, dan pada periode 2015-2016 turun menjadi 0,63 juta hektar. Sebaran deforestasi paling banyak terjadi di kawasan hutan produksi, yang mencapai angka 63 % akibat open access dll yang perlu terus didalami sehingga bisa diperoleh solusi yang tepat.

Luas lahan kritis di Indonesia tahun 2016 masih seluas 24.303.294 Ha. Luas lahan kritis tersebut sudah menurun dibandingkan tahun 2006 seluas 30.196.799 hektar. Tidak mungkin hanya Kementerian atau Pemerintah sendirian menangani permasalahan lahan kritis di Indonesia, semua pihak harus ikut terlibat dalam upaya pemulihan lahan kritis, mengingat Pemerintah melalui APBN hanya mampu melakukan rehabilitasi hutan seluas 500 ribu hektar per tahun. Kerja sama pemerintah dengan berbagai instansi BUMN, sektor swasta, serta masyarakat sangat diperlukan.

Diperlukan pengawasan intern yang kuat oleh inspektorat jenderal, dalam hal kinerja para pegawai. Inspektorat Jenderal tidak hanya sebagai pemeriksa, tapi juga melekat fungsi pembinaan dan pengawasan. Hasil nyata kinerjanya dapat diukur dari opini keuangan kementerian. Jika pada 2016 opini laporan keuangan KLHK adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), diharapkan tahun ini, KLHK kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk mencegah bencana banjir dan longsor pada musim hujan, KLHK perlu menggiatkan penanaman pohon di daerah hulu, rehabilitasi hutan dan lahan, membuat bangunan konservasi tanah dan air seperti sumur resapan, Dam penahan, Gulli Plug, pengerukan sungai, dan mengubah budaya tani hortikultura ke tanaman kayu-kayuan.

Hal yang penting diperhatikan sebagai solusi pencegahan bencana adalah kerja sama dan pembagian peran antar instansi dan individu, peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jika 250 juta masyarakat Indonesia ikut menanam minimal 25 pohon seumur hidup, maka permasalahan lahan kritis di Indonesia akan dapat terselesaikan dengan cepat. “Ada pohon ada air, ada air ada kehidupan, ada kehidupan ada kesejahteraan”.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Berdasarkan hasil inventarisasi Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) Nasional KLHK tahun 2017, terdapat total 865 KHG dengan luas 24.667.804 Ha, yang terdiri dari 12.398.482 Ha fungsi lindung dan 12.269.312 Ha fungsi budidaya. KHG ini tersebar di Sumatera sebanyak 207, 190 di Kalimantan, tiga di Sulawesi, dan 465 di Papua. Setiap KHG ditetapkan 30 persen sebagai Fungsi Lindung Ekosistem Gambut(FLEG), yang salah satu tujuannya untuk keperluan keseimbangan neraca air. Di wilayah Ekosistem Gambut fungsi budidaya, dengan tetap menjaga ketinggian muka air tanah mencapai kurang dari 0,4 m di bawah permukaan gambut.

Bercermin dari kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan gambut yang memberikan dampak kerugian moril, materiil, hingga kehilangan jiwa, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan dan pengelolaan kawasan gambut.Terkait hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Luas ekosistem gambut yang berada di kawasan HTI diketahui seluas 2.641.483 Ha dan 1.427.786 juta Ha merupakan fungsi lindung, dengan terbitnya peraturan kebijakan ini, setiap perusahaan wajib melaksanakan inventarisasi eksosistem gambut, revisi Rencana Kerja Umum (RKU), mengajukan permohonan penyesuaian perijinan, serta wajib mentaati semua persyaratan lainnya sesuai peraturan tersebut.

Ada tiga hal yang menjadi unsur utama dalam tata ruang di HTI yaitu areal lindung, tanaman pokok, dan tanaman kehidupan. Jika areal tanaman pokok menjadi fungsi lindung, maka tanaman pokok boleh ditebang pada umur daurnya namun tidak boleh ditanami kembali, harus dibiarkan suksesi alami atau pengayaan sesuai jenis endemiknya.Perusahaan perkebunan yang berlokasi di wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Ekosistem Gambut, diwajibkan untuk memulihkan kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG), sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 jo. Nomor 57 Tahun 2016, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Kondisi lahan gambut kita dengan telah dilakukannya upaya-upaya nyata restorasi, saat ini cukup dikatakan aman dengan telah kembali tergenanginya lahan-lahan gambut yang masih primer atau belum dibuka, ini didukung dengan regulasi berlapis (PP, PermLHK, Perdirjen) sehingga betul-betul bisa menjaga kondisi gambut terbasahi sebagaimana ekosistem awalnya.

Selain itu, pencegahan kerusakan hutan juga dapat diwujudkan dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, misalnya melalui pengembangan jasa lingkungan wisata alam, yang dapat melibatkan masyarakat untuk menjadi pelaku usaha, dan sekaligus akan menimbulkan kesadaran untuk menjaga lingkungan.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Dalam mengahadapi berbagai persoalan di lapangan, perlu dilakukan mediasi dalam semua proses yang telah dilakukan, serta pentingnya langkah-langkah persuasif dan responsif.Langkah regulasi yang selama ini kita lakukan, harus ada langkah-langkah responsif bagi masyarakatkarena masyarakat akan sangat berterima kasih, dan kita akan memberikan ruang untuk masyarakat semakin percaya kepada pemerintah.

Kepada para pejabat yang telah dilantik, perlu dilakukan corrective measures dan corrective action dalam berbagai sektor. Saya minta tolong kepada semua pejabat, dalam pendekatan kerja, langkah kita merupakan langkah lintas Direktorat Jenderal, lintas komponen KLHK, dan tidak berdiri masing-masing. Kita juga perlu memahami dengan baik hubungan antara kebijakan dan peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, sehingga kita tahu persis, ada forward linkage-nya dan ada backward linkage-nya, jadi antar Ditjen dan Badan-badan akan tahu dimana maksud, dan bagaimana pola kerjanya agar satu vektor dan searah dengan arah KLHK. Jangan pernah ragu dalam melakukan langkah-langkah praktis, ketika dibutuhkan dan situasi sangat mendesak, karena itu merupakan bagian dari peran publik pimpinan KLHK.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Akhir kata, kepada pejabat yang dilantik, saya ucapkan selamat bertugas di tempat yang baru, dan dapat memegang teguh sumpah/janji yang Saudara ucapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan melindungi langkah-langkah kita.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Om Shanti Shanti Shanti Om


MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc
 






































Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Hadiri Kenduri Kebangsaan, Presiden: Mari Bersama Hadapi Tantangan Bangsa



Presiden Joko Widodo hadir dalam acara Kenduri Kebangsaan yang digelar oleh Yayasan Sukma Bangsa dan Forum Bersama (Forbes) anggota DPR dan DPD RI asal Aceh. Acara yang hendak membangun semangat keacehan, keislaman, dan keindonesiaan dalam satu bagian tak terpisahkan tersebut digelar di Sekolah Sukma Bangsa, Kabupaten Bireuen, Aceh, pada Sabtu, 22 Februari 2020.

Kepala Negara yang berkesempatan memberikan sambutan dalam acara tersebut sangat mengapresiasi inisiatif digelarnya acara Kenduri Kebangsaan ini. Presiden sendiri memandang Aceh sebagai daerah berbudaya dinamis, penuh toleransi, menjunjung nilai-nilai keislaman, dan memiliki sejarah kemaritiman yang kuat.

"Kalau kita ingat saat Asian Games 2018 lalu, tarian yang membuat seluruh negara berdecak kagum dan memberikan apresiasi adalah tarian dari Aceh, yaitu tari Ratoh Jaroe. Tari yang sangat dinamis dan itu menggambarkan budaya Aceh: dinamis, toleran, keislaman, dan kemaritiman. Itu adalah kebudayaan Aceh yang semua orang sudah tahu," ujarnya.

Aceh juga disebutnya memiliki potensi besar dan merupakan daerah modal selain karena alasan historis perjuangan kemerdekaan Indonesia, juga karena kaya akan sumber daya alam serta sumber daya manusianya. Maka itu, Kepala Negara mengajak masyarakat Aceh untuk bersama membangun Aceh juga bangsa Indonesia.

"Marilah sekarang konsentrasi kita ke arah pembangunan. Aceh memiliki kekuatan dan potensi karena ini merupakan daerah modal. Modal sumber daya alam dan modal sumber daya manusia yang saya tahu karena saya tahun 86 hingga 88 itu berada di Lhokseumawe dan di Bener Meriah," tutur Presiden.

Selain itu, untuk membangun dan mendorong perekonomian Bumi Serambi Mekkah tersebut Presiden juga mengajak pemerintah daerah dan masyarakat Aceh untuk bekerja dan duduk bersama dalam menyelesaikan tantangan pembangunan di provinsi itu.

"Mari kita bersama-sama bersatu. Masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat menyelesaikan persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan yang ada di Bumi Aceh ini. Kalau ada...

Read More...
Penyerahan SK Perhutanan Sosial dan Hutan Adat untuk Rakyat Riau

Presiden Jokowi: Saya Akan Terus Bagikan ke Rakyat Kecil

Bertempat di Taman Hutan Raya  Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Jumat (21/2/2020), Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja, menyerahkan SK Perhutanan Sosial untuk 39 SK Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan, 2 Hutan Adat pada 9 kabupaten dan 10 KPH di Provinsi Riau.

"Saya akan terus membagikan pada masyarakat yang kecil-kecil, bukan pada yang besar-besar. Di seluruh Indonesia ada 12,7 juta ha untuk rakyat, sekarang sudah dibagikan 4 juta ha lebih," kata Presiden Jokowi.

"Saya minta lahan yang sudah dibagikan ini harus segera dimanfaatkan, harus produktif dan bernilai ekonomis," pesannya.

Sementara itu dalam laporannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuyanan (LHK) Siti Nurbaya mengungkapkan, sampai dengan Februari 2020 pemberian akses kelola kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial mencapai seluas luas 4,062 Juta Ha, dengan jumlah SK Izin atau hak sebanyak 6.464 Unit SK bagi masyarakat sejumlah 821.371 KK.

Sedangkan untuk pengakuan dan penetapan hutan adat  seluas 35.150 Ha yang tersebar dalam 65 Masyarakat hukum adat dengan 36.438 KK dan Indikatif hutan adat seluas 915.004 Ha di 22 provinsi dan 48 kabupaten.  

"Untuk hutan sosial yang sudah ada di Riau sebanyak 108 ribu Ha dari potensi 1,05 juta ha. Pada periode 2020-2024, untuk seluruh Indonesia seluas 4 juta ha, dan kami akan tetap bekerja keras memenuhi target seluas 12,7 juta ha," kata Siti Nurbaya.

Masyarakat yang telah mendapatkan izin diberikan pendampingan agar mendapat manfaat dengan pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Saat ini sudah terbentuk sebanyak 6.940 KUPS dengan kelas Pemula sebanyak 4521 KUPS, kelas Lanjut sebanyak 1.937 KUPS, kelas Maju sebanyak 435 KUPS dan kelas Mandiri sebanyak 47 KUPS.

Selanjutnya sesuai dengan program pemerataan ekonomi bahwa pemberian akses kelola kawasan hutan akan didampingi oleh penyuluh/KPH untuk peningkatan kapasitas dan kemudahan akses untuk pembiayaan pelaksanaan agroforesry...

Read More...
KLHK: Indonesia Memasuki Era Baru Pengelolaan Sampah

21 Februari diperingati sebagai  Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). Peringatan tahun ini menjadi titik tolak baru pemerintah bersama masyarakat membangun pengelolaan sampah menuju Indonesia Bersih, Indonesia Maju dan Indonesia Sejahtera.

Tantangan persoalan sampah di Indonesia masih sangat besar. Jumlah timbulan sampah rata-rata setahun sekitar 67,8 juta ton, dan akan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk.

"HPSN 2020 menjadi koridor utama kita untuk bergerak dan bekerja bersama berkolaborasi membangun pengelolaan sampah yang lebih baik," kata Menteri Siti Nurbaya dalam keterangan tertulisnya pada media, Jumat (21/2/2020).

Menteri Siti Nurbaya menyampaikan penghargaan tinggi dan rasa terima kasih atas antusiasme masyarakat yang berada dalam satu ritme dengan tekad pemerintah untuk sama-sama  menyelesaikan masalah sampah dengan segala tantangannya.

"Dalam pengelolaan Sampah, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai instrumen kebijakan, hal lebih penting lagi yang memberikan rasa optimis adalah partisipasi masyarakat yang luar biasa dengan segala inovasi dan kreatifitasnya. Di samping itu juga, saya sangat mengapreasiasi peran dan komitmen dunia usaha untuk upaya pengurangan sampah," ungkapnya.

Kolaborasi pemerintah bersama masyarakat yang telah berjalan dengan baik akan sangat penting untuk menangani masalah sampah agar tidak masuk ke alam atau lingkungan yang akan mencemari ekosistem daratan dan perairan serta pada akhirnya akan mengancam kesehatan manusia.

"Hadirnya pengaturan tentang cukai plastik dan road map untuk kemasan produk berplastik, merupakan langkah dan kebutuhan aktualisasi upaya kita mengurangi sampah seperti plastik sekali pakai. Undang-undang kita memberi ruang untuk langkah tersebut  melalui EPR, extended producer responsibility," kata Siti Nurbaya.

Saat ini sudah ada 21 Propinsi dan 353 Kabupaten/Kota yang telah menetapkan dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) dalam pengelolaan sampah sesuai amanat  Peraturan Presiden No. 97 tahun 2017, dengan...

Read More...
KLHK: RUU Cipta Kerja Untuk Kesejahteraan Rakyat

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjawab kekhawatiran banyak pihak terkait draft RUU Omnibus Law. RUU Cipta Kerja khususnya bidang lingkungan hidup dan kehutanan, ditegaskan justru akan sangat berpihak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

"RUU Cipta Kerja akan menjadi norma hukum yang jadi pegangan kita bersama. Mengedepankan sanksi administrasi bukan berarti sanksi pidana hilang seketika. Informasi sepotong tersebut jelas salah, karena Negara tidak akan lemah pada penjahat lingkungan, justru kita ingin tegas agar lingkungan terjaga dan rakyat sejahtera. Contoh kecil saja, kita tidak ingin ada lagi kasus rakyat yang mencari nafkah tanpa merusak hutan, justru dikejar-kejar dan ditangkapi," tegas Menteri Siti Nurbaya pada awak media, Jumat (21/2/2020).

KLHK berkepentingan pada pembahasan RUU Cipta Kerja terutama pada pasal UU 41 tahun 1999, UU nomor 32 tahun 2009, dan UU nomor 18 tahun 2013. Pada ketiga UU tersebut terdapat pasal yang dilakukan penyesuaian norma, penghapusan norma, dan penambahan norma baru.

"Karena masih dalam pembahasan, tentu masih akan sangat terbuka sekali ruang diskusi dan masukan dari semua pihak. Kami terus mengikuti dinamikanya," kata Menteri Siti.

Sekjen KLHK Bambang Hendroyono menambahkan, RUU Cipta Kerja bidang LHK sebagai bentuk kehadiran Negara menyederhanakan regulasi agar rakyat sekitar hutan bisa sejahtera, sekaligus memberikan kepastian penegakan hukum lingkungan tetap berada pada koridor yang tepat.

"Dunia usaha bukan berarti swasta yang besar-besar saja. Rakyat yang menerima hutan sosial juga bagian dari itu. Penegakan hukum lingkungan juga jelas dan terang, tidak dihapus. Jadi tidak benar jika dikatakan RUU ini mengabaikan prinsip lingkungan dan pro pebisnis besar saja. Justru sebaliknya, RUU ini sangat berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil," tegas Bambang.

Melalui RUU Cipta Kerja kata Bambang, penyederhanaan regulasi melindungi semua elemen masyarakat, termasuk dunia usaha yang didalamnya juga ada UMKM.

"Regulasi untuk kepentingan...

Read More...
Revitalisasi Lahan Kritis Di Daerah Tangkapan Air Waduk Gajah Mungkur

 Presiden Joko Widodo mengunjungi masyarakat Desa Jatisari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. Kunjungan ini adalah untuk bersama-sama masyarakat melakukan rehabilitasi lahan dengan penanaman pohon dan tanaman vetiver guna mengatasi sedimentasi Dam (waduk) Gajah Mungkur.

Presiden Jokowi menyampaikan kombinasi penanaman ini penting untuk melindungi Dam Gajah Mungkur dari pendangkalan akibat masuknya sedimen dari wilayah hulu waduk. Penanaman ini juga sekaligus mengajak masyarakat untuk menanam lahan kritis secara tepat.

"Ini ada pohon durian ada, sirsak ada, klengkeng ada. Jadi kombinasi antara sengon/albasia dengan vetiver. Ini baik untuk ditanam ditempat yang curam yang rawan longsor, di daerah hulu yang fungsi mengikat tanahnya penting, ini perlu ditanam vetiver," jelas Presiden Jokowi, di hadapan masyarakat Desa Jatisari, (15/02).

Presiden juga menjelaskan bahwa Dam Gajah Mungkur yang merupakan infrastruktur sumberdaya air strategis nasional, laju sedimentasi total pertahunnya mencapai sebesar 3,2 juta m3/ tahun. Namun setiap tahun perlu dilakukan pengerukan sedimen untuk menghindari pendangkalan. Presiden menekankan pentingnya pengurusan wilayah hulu Dam.

"Tiap tahun dikeruk muncul lagi karena hulunya perlu diurus. Ini yang mau kita urus. Nanti pohon-pohon ini ada sengon, dan pohon buah-buahan, yang nanti dibagikan kepada masyarakat. Sehingga dari sisi ekonominya dapet, lalu untuk fungsi fungsi lingkungan dari fungsi untuk merawat tanah dan air dapet," tambah Presiden.

Penanaman pohon dan vetiver oleh Presiden di Desa Jatisari salah satunya karena Desa Jatisari yang masuk Sub DAS Keduang, salah satu dari 10 Sub DAS di Daerah Tangkapan Air (DTA) Dam Gajah Mungkur, adalah subdas paling besar menyuplai sedimen ke dalam badan Dam Gajah Mungkur, yaitu sedimen sebesar 1,2 juta m3/tahun atau menyumbangkan 37,5% dari total sedimen yang masuk.

Jika model rehabilitasi ini berhasil di Dam Gajah Mungkur, Presiden ingin agar dapat direplikasi di Dam-Dam lainnya di seluruh Indonesia.

Sisi...

Read More...
Presiden Joko Widodo Berikan Perhatian Tinggi pada Kawasan Konservasi

 Presiden RI Joko Widodo menegaskan upaya pemulihan lingkungan, baik di dalam kawasan hutan negara, maupun lahan masyarakat.

"Kita ingin memulai hal-hal yang berkaitan dengan ekosistem, satwa, flora fauna, juga penanaman kembali, reboisasi, di kawasan-kawasan yang sering banjir, tanah longsor," ujar Presiden Jokowi, saat kunjungan kerja di Taman Nasional Gunung Merapi, tepatnya di Wisata Alam Jurang Jero, Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, Jumat (14/02).

Kawasan hutan disana, hingga sekarang masih dalam proses reboisasi, pasca erupsi besar di tahun 2010.

"Tadi saya sampaikan untuk menanam vetiver, tanam tanaman yang fungsi hijaunya ada juga fungsi ekonominya juga ada. Saya kira itu akan terus saya dorong," ucapnya.

Reboisasi disini penting dilakukan, karena wilayah Srumbung merupakan lereng Gunung Merapi yang dibawahnya rata-rata adalah pemukiman.

Tercatat jumlah desa di sekitar Taman Nasional Gunung Merapi sebanyak 30 desa. Jadi, upaya rehabilitasi di kawasan ini terus dilakukan.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan pengayaan tanaman bawah atau underneath untuk menjaga stabilitas tanah di kelerengan. Presiden Jokowi melakukan penanaman pohon Pulai (Alstonia scholaris), bersama masyarakat yang selama ini memanfatkan jasa lingkungan Gunung Merapi seperti “Pencinta Merapi Harmonis“, juga bersama pramuka dan TNI. Wilayah yang ditanami ini, termasuk zona rehabilitasi TN Gunung Merapi.

Perlindungan lingkungan juga penting agar sejalan dengan kemakmuran ekonomi masyarakat, yang saat ini aktif untuk kegiatan ekowisata.

Gunung Merapi memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di kaki Merapi. Total nilai ekonomi bagi masyarakat 30 desa penyangga, senilai 59,48 Milyar dengan rincian dari wisata 14,8 Milyar (24,9%), air 2,9 Milyar (4,9%), rumput 19,4 Milyar (32,6%), rencek 3,7 Milyar (6,2%), perdagangan kayu bakar 0,08 Milyar (0,1%), pembuatan arang 1,8 Milyar (3%), serta pasir dan batu 16,8 Milyar (28,2%).

Keanekaragaman hayati di kawasan-kawasan...

Read More...
Di RUU Omnibus Law, Pemerintah Tetap Tindak Tegas Perusak Lingkungan

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan bahwa revisi UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dalam RUU Cipta Kerja, tetap  dalam semangat menindak tegas perusak lingkungan.

Hal yang menjadi catatan di ruang  publik  diantaranya berkenaan dengan subyek Pertanggungjawaban Mutlak.
Dipastikan tidak akan mengaburkan pengertian pertanggungjawaban mutlak bagi perusak lingkungan dari frasa dalam Pasal berkenaan dengan pertanggung jawaban mutlak tersebut. Justru penegakan hukum lingkungan akan semakin diperkuat.

''Pada RUU Omnibus Law, penegakan hukum lingkungan tetap dilakukan dan pelaku kejahatan lingkungan tetap dihukum.  Penegakan hukum pidana tetap dapat menjerat para pembakar hutan, pencemar dan perusak lingkungan, karena pasal pidana tetap dipertahankan,'' ungkap Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono pada media, Jumat (14/2/2020).

Pada RUU ini setiap orang atau badan usaha yang terbukti telah mengakibatkan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan dapat dijerat dengan sanksi pidana. Dalam hal ini prinsip ultimum remedium yang diterapkan.

Untuk pelanggaran-pelanggaran teknis yang membutuhkan langkah koreksi (corrective action) maka tetap dilakukan penegakan hukum dengan sanksi administratif paksaan pemerintah. Berturut-turut  pembekuan dan pencabutan izin serta selanjutnya denda.

Sementara untuk perbuatan melawan hukum yang terkait dengan kegiatan menghasilkan limbah B3, menggunakan B3 atau kegiatan yang berdampak besar dan beresiko tinggi, tetap diterapkan pertanggungjawaban mutlak.

Adapun kalimat dalam RUU yang berbunyi  “...tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” tidak akan menghilangkan makna pertanggung jawaban mutlak, dimana unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan.

''Sehingga perbuatan melawan hukum terkait dengan limbah B3, B3 atau yang beresiko tinggi yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan tetap dapat dimintai pertanggung jawabannya untuk membayar ganti kerugian lingkungan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan,''...

Read More...
Menteri LHK Lantik Sepuluh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup KLHK

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya melantik 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II lingkup KLHK di Jakarta (11/02/2020). Menteri LHK pada sambutannya, berharap para pejabat yang baru dilantik dapat meningkatkan akselerasi, dan kemampuan kinerja kementerian dalam merespon berbagai tuntutan, keinginan, dan harapan masyarakat terhadap berbagai masalah yang mengiringi proses pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Menteri Siti melanjutkan, pelantikan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pejabat struktural yang telah memasuki pensiun, dan penyegaran penugasan baik bagi yang mendapat promosi maupun yang bersifat tour of duty pada eselon yang sama, serta untuk menghindari potensi stagnasi, dan kesenjangan operasional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KLHK.

"Penunjukkan saudara-saudara bukanlah berdasarkan kriteria senioritas semata, tetapi atas dasar pertimbangan performance kinerja, prestasi, dan kapabilitas yang dilakukan secara objektif. Melalui mekanisme ini, diharapkan para pejabat baru dapat menunjukkan komitmen, dan kinerja yang lebih optimal," kata Menteri Siti.

Dikatakannya, Pimpinan Tinggi Pratama merupakan jabatan strategis karena merupakan pelaksana kebijakan pimpinan dan mengimplementasikannya pada tinggkat operasional. "Agar pengaplikasian kebijakan dapat berjalan secara efektif, saudara-saudara tidak hanya dituntut untuk mampu melakukan sinergi, dan kerjasama yang lebih erat, tetapi juga dapat mengidentifikasi berbagai kendala, dan hambatan di lapangan, untuk dilaporkan kepada pimpinan sehingga dapat diformulasikan suatu solusi yang tepat," tambah Menteri Siti.

Menteri Siti mengingatkan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik untuk terus meningkatkan profesionalisme, khususnya kemampuan manajerial, integritas dan disiplin tinggi. Menteri Siti juga memastikan, kinerja para pejabat akan terus dievaluasi secara periodik berdasarkan ukuran dan pencapaian target yang jelas.

"Tidak menutup kemungkinan, jika hasil dari evaluasi tersebut tidak menunjukkan kinerja...

Read More...
KLHK Ubah Limbah Pesantren Jadi Sumber Energi

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik, biodigester dan sarana MCK di Pesantren Darul Hijrah, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Semua fasilitas tersebut menjadi percontohan untuk upaya pengelolaan lingkungan terutama dari limbah domestik, limbah industri kecil dan limbah peternakan di Indonesia.

Pilot project IPAL ini selain untuk mengolah air limbah juga dilengkapi dengan biodigester untuk menangkap gas metan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar kegiatan memasak untuk keperluan sehari-hari para santri.

"Dulunya pondok ini sangat gersang, sekarang sudah menjadi percontohan bidang lingkungan, terlebih dengan bantual IPAL dan lainnya dari pemerintah. Atas semua pemberian pemerintah ini, kami mengucapkan terimakasih pada Ibu Menteri LHK," ungkap Pimpinan Pondok Darul Hijrah, KH.Zarkasyihasbi, Lc, Sabtu (8/2/2020) saat peresmian IPAL, Biogas dan MCK di Kabupaten Banjar, Martapura, Kalsel.

Dari hasil pendampingan KLHK, pembangunan IPAL domestik di pesantren ini mampu mengolah air limbah sebesar 80 m3 per hari dan menurunkan beban pencemar BOD sekitar 90% atau setara dengan 10,51 ton per tahun. Dari pengujian kualitas air limbah yang dibuang ke media lingkungan dari IPAL tersebut telah memenuhi baku mutu air limbah sesuai peraturan Menteri LHK nomor 68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

Unit pemroses pada IPAL domestik terdiri dari bak biodigester, bak pengendap (settler), bak anaerobic baffled reactor, bak anaerobic filter. Manfaat lain yang diperoleh dari pembangunan IPAL ini adalah ketersediaan biogas sebagai sumber energi yang dapat dimanfaatkan oleh dapur pesantren sebesar 4.380 m3 biogas per tahun atau setara 2.014 kg LPG per tahun dengan nilai ekonomi sebesar Rp. 25.185.000,- per tahun.

Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepedulian civitas Pesantren Darul Hijrah terhadap lingkungan hidup dan kehutanan. Hal ini katanya sejalan dengan semangat Presiden Joko Widodo yang mengajak...

Read More...
Di HPN 2020, Presiden Jokowi Kenalkan Ibukota Negara Baru Ramah Lingkungan

 Pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Kalimantan Selatan, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan langkah serius pemerintah menyiapkan Ibu Kota Negara baru yang ramah lingkungan. Untuk itu pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah dengan dukungan perencanaan yang matang.

"Yang pertama dibangun adalah nursery (lokasi pembibitan). Akan ada 17 juta bibit disiapkan. Kita akan wujudkan Ibu kota negara baru yang ramah lingkungan, smart city,  semua kendaraan adalah listrik, ramah pejalan kaki, dan dekat dengan alam," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya di acara puncak HPN, Sabtu (8/2/2020) di Banjarbaru, Kalsel.

Pemindahan IKN kata Presiden, bukan sekedar memindahkan kantor dan manusia, namun harus menunjukkan keunggulan sebagai suatu bangsa. Peran Pers dalam hal ini menjadi sangat penting, terutama untuk menjaga situasi bangsa tetap kondusif.

"Negara butuh kehadiran Pers untuk melawan kekacauan informasi, semburan fitnah dan hoax yang mengancam Bangsa. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapatkan informasi yang sehat. Karena itu ekosistem media harus dijaga," pesan Presiden.

Terkait persiapan IKN, KLHK akan membangun Persemaian Modern yang rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 120 Hektar di Kalimantan Timur.

Selain menjadi pusat pembibitan dan kebun benih, pada lokasi ini juga akan dibuat Arboretum atau taman hutan dengan koleksi tanaman endemik Indonesia. Serta akan berfungsi juga sebagai taman rekreasi dan sarana olahraga.

Sementara itu penanggung jawab penyelenggara yang juga adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari memberi apresiasi khusus peran Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

"Terimakasih kami sampaikan kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, yang memberikan respon sangat cepat mendukung terlaksananya kegiatan penanaman pohon, menjadikan HPN 2020 sebagai HPN 'terhijau' dalam sejarah pelaksanaannya," kata Atal.

Rangkaian agenda hijau HPN 2020 ditandai Presiden Jokowi dengan penanaman pohon Mersawa...

Read More...