Monday, December 10, 2018

Sambutan Menteri Siti Nurbaya pada Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup KLHK

 
SAMBUTAN
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PADA PELANTIKAN
PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

 
 
Jakarta,Senin, 2 April 2018

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swasti Astu


Yang saya hormati:
  • Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK);
  • Para Staf Khusus, dan Tenaga Ahli MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan;
  • Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Administratorlingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  • Serta Hadirin sekalian yang berbahagia.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, kepada-Nya kita mengabdi dan memohon pertolongan serta atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya pada hari ini kita dapat melangsungkan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam keadaan sehat wal’afiat.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Pada hari ini dilantik 3 (tiga) pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup KLHK, yaitu: Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, dan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Saya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik dan diambil sumpah jabatannya.

Sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Saudara adalah penanggung jawab visi unit Eselon I serta mengarahkan gerak untuk mencapai sasaran/target organisasi melalui Satuan Kerjanya dalam mendukung dan mengawal keberhasilan pencapaian program kerja Kementerian LHK.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Tantangan dalam mengelola lingkungan dan hutan Indonesia sangat besar, khususnya menjaga dari ancaman pembalakan liar, perambahan, kebakaran, pemanfaatan hutan yang eksploitatif, pencemaran limbah dan sampah, hingga menjaga unsur-unsur keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga hutan saat ini tidak hanya ditujukan untuk menjaga keberlangsungannya secara fisik, namun juga bagaimana menjaga keberlangsungan manfaat hutan itu sendiri, dan khususnya agar dapat memberikan kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya.

Kondisi hutan dapat dildekati dari angka deforestasi netto (angka deforestasi dikurangi dengan angka aforestasi) Indonesia pada periode 2014-2015 sebesar 1,09 juta hektar, dan pada periode 2015-2016 turun menjadi 0,63 juta hektar. Sebaran deforestasi paling banyak terjadi di kawasan hutan produksi, yang mencapai angka 63 % akibat open access dll yang perlu terus didalami sehingga bisa diperoleh solusi yang tepat.

Luas lahan kritis di Indonesia tahun 2016 masih seluas 24.303.294 Ha. Luas lahan kritis tersebut sudah menurun dibandingkan tahun 2006 seluas 30.196.799 hektar. Tidak mungkin hanya Kementerian atau Pemerintah sendirian menangani permasalahan lahan kritis di Indonesia, semua pihak harus ikut terlibat dalam upaya pemulihan lahan kritis, mengingat Pemerintah melalui APBN hanya mampu melakukan rehabilitasi hutan seluas 500 ribu hektar per tahun. Kerja sama pemerintah dengan berbagai instansi BUMN, sektor swasta, serta masyarakat sangat diperlukan.

Diperlukan pengawasan intern yang kuat oleh inspektorat jenderal, dalam hal kinerja para pegawai. Inspektorat Jenderal tidak hanya sebagai pemeriksa, tapi juga melekat fungsi pembinaan dan pengawasan. Hasil nyata kinerjanya dapat diukur dari opini keuangan kementerian. Jika pada 2016 opini laporan keuangan KLHK adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), diharapkan tahun ini, KLHK kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk mencegah bencana banjir dan longsor pada musim hujan, KLHK perlu menggiatkan penanaman pohon di daerah hulu, rehabilitasi hutan dan lahan, membuat bangunan konservasi tanah dan air seperti sumur resapan, Dam penahan, Gulli Plug, pengerukan sungai, dan mengubah budaya tani hortikultura ke tanaman kayu-kayuan.

Hal yang penting diperhatikan sebagai solusi pencegahan bencana adalah kerja sama dan pembagian peran antar instansi dan individu, peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jika 250 juta masyarakat Indonesia ikut menanam minimal 25 pohon seumur hidup, maka permasalahan lahan kritis di Indonesia akan dapat terselesaikan dengan cepat. “Ada pohon ada air, ada air ada kehidupan, ada kehidupan ada kesejahteraan”.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Berdasarkan hasil inventarisasi Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) Nasional KLHK tahun 2017, terdapat total 865 KHG dengan luas 24.667.804 Ha, yang terdiri dari 12.398.482 Ha fungsi lindung dan 12.269.312 Ha fungsi budidaya. KHG ini tersebar di Sumatera sebanyak 207, 190 di Kalimantan, tiga di Sulawesi, dan 465 di Papua. Setiap KHG ditetapkan 30 persen sebagai Fungsi Lindung Ekosistem Gambut(FLEG), yang salah satu tujuannya untuk keperluan keseimbangan neraca air. Di wilayah Ekosistem Gambut fungsi budidaya, dengan tetap menjaga ketinggian muka air tanah mencapai kurang dari 0,4 m di bawah permukaan gambut.

Bercermin dari kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan gambut yang memberikan dampak kerugian moril, materiil, hingga kehilangan jiwa, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan dan pengelolaan kawasan gambut.Terkait hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Luas ekosistem gambut yang berada di kawasan HTI diketahui seluas 2.641.483 Ha dan 1.427.786 juta Ha merupakan fungsi lindung, dengan terbitnya peraturan kebijakan ini, setiap perusahaan wajib melaksanakan inventarisasi eksosistem gambut, revisi Rencana Kerja Umum (RKU), mengajukan permohonan penyesuaian perijinan, serta wajib mentaati semua persyaratan lainnya sesuai peraturan tersebut.

Ada tiga hal yang menjadi unsur utama dalam tata ruang di HTI yaitu areal lindung, tanaman pokok, dan tanaman kehidupan. Jika areal tanaman pokok menjadi fungsi lindung, maka tanaman pokok boleh ditebang pada umur daurnya namun tidak boleh ditanami kembali, harus dibiarkan suksesi alami atau pengayaan sesuai jenis endemiknya.Perusahaan perkebunan yang berlokasi di wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Ekosistem Gambut, diwajibkan untuk memulihkan kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG), sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 jo. Nomor 57 Tahun 2016, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Kondisi lahan gambut kita dengan telah dilakukannya upaya-upaya nyata restorasi, saat ini cukup dikatakan aman dengan telah kembali tergenanginya lahan-lahan gambut yang masih primer atau belum dibuka, ini didukung dengan regulasi berlapis (PP, PermLHK, Perdirjen) sehingga betul-betul bisa menjaga kondisi gambut terbasahi sebagaimana ekosistem awalnya.

Selain itu, pencegahan kerusakan hutan juga dapat diwujudkan dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, misalnya melalui pengembangan jasa lingkungan wisata alam, yang dapat melibatkan masyarakat untuk menjadi pelaku usaha, dan sekaligus akan menimbulkan kesadaran untuk menjaga lingkungan.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Dalam mengahadapi berbagai persoalan di lapangan, perlu dilakukan mediasi dalam semua proses yang telah dilakukan, serta pentingnya langkah-langkah persuasif dan responsif.Langkah regulasi yang selama ini kita lakukan, harus ada langkah-langkah responsif bagi masyarakatkarena masyarakat akan sangat berterima kasih, dan kita akan memberikan ruang untuk masyarakat semakin percaya kepada pemerintah.

Kepada para pejabat yang telah dilantik, perlu dilakukan corrective measures dan corrective action dalam berbagai sektor. Saya minta tolong kepada semua pejabat, dalam pendekatan kerja, langkah kita merupakan langkah lintas Direktorat Jenderal, lintas komponen KLHK, dan tidak berdiri masing-masing. Kita juga perlu memahami dengan baik hubungan antara kebijakan dan peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, sehingga kita tahu persis, ada forward linkage-nya dan ada backward linkage-nya, jadi antar Ditjen dan Badan-badan akan tahu dimana maksud, dan bagaimana pola kerjanya agar satu vektor dan searah dengan arah KLHK. Jangan pernah ragu dalam melakukan langkah-langkah praktis, ketika dibutuhkan dan situasi sangat mendesak, karena itu merupakan bagian dari peran publik pimpinan KLHK.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Akhir kata, kepada pejabat yang dilantik, saya ucapkan selamat bertugas di tempat yang baru, dan dapat memegang teguh sumpah/janji yang Saudara ucapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan melindungi langkah-langkah kita.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Om Shanti Shanti Shanti Om


MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc
 






































Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Saat Tata Kelola Gambut Indonesia Jadi Rujukan Pengetahuan Dunia

Langkah koreksi besar-besaran yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam tata kelola gambut, kini menjadi rujukan pengetahuan bagi dunia internasional. Hal ini semakin ditegaskan dalam pertemuan Konferensi Global Landscape yang berlangsung dari tanggal 1-2 Desember, di Bonn, Jerman.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc hadir sebagai pembicara kunci pada berbagai forum yang digelar di hari pertama. Pada konferensi internasional ini hadir perwakilan PBB, UN Environment, Menteri LH se dunia, World Bank, NGO, peneliti, akademisi, dan para mitra global lainnya.

Indonesia mendapat apresiasi setelah memiliki Pusat Penelitian Lahan Gambut Internasional atau International Tropical Peatlands Centre (ITPC).

''Ini adalah rumah untuk konsultasi dan advokasi bagi kepentingan masyarakat dan lingkungan lokal, serta untuk kepentingan global,'' kata Menteri Siti Nurbaya, dalam rilis pada media, Minggu (2/12/2018).

Basis ITPC saat ini berada di dua kampus penelitian hutan di Bogor, yaitu Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi KLHK, serta di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

Di agenda berikutnya saat menjadi pembicara kunci peringatan CIFOR ke 25, dihadapan para pemimpin dan ahli kehutanan internasional, Indonesia menegaskan posisinya sebagai 'taman bermain penelitian' bagi pengetahuan kehutanan dunia.

''Saya harap ulang tahun CIFOR ke-25 ini menjadi langkah monumental untuk memperkuat kolaborasi antara Indonesia, CIFOR dan semua mitra negara, untuk berkontribusi secara signifikan terhadap kehutanan internasional,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

Ia kembali...

Read More...
Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan

Setelah wilayah Jawa Barat, kini Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di Taman Wisata Alam (TWA) Punti Kayu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (25/11). Penerima SK ini berasal dari 10 kabupaten (Muara Enim, Musi Rawas, Pagar Alam, Lahat, Banyuasin, OKU selatan, OKU, OKI, OKI Timur, dan Musi Banyuasin), dengan luas 56.276 Ha, yang meliputi 9.710 KK.

"Hari ini telah diserahkan kepada bapak/ibu semuanya sebanyak 56 ribu hektar (Ha). Hati-hati loh 56 ribu itu gede (besar) sekali, banyak sekali. Dan di seluruh Indonesia, telah diserahkan sebanyak 2,1 juta hektar kepada masyarakat, bukan kepada yang 'gede-gede', dan target 12,7 juta hektar akan kita serahkan seterusnya," tutur Presiden Joko Widodo, yang langsung disambut meriah oleh para masyarakat penerima SK.

Pada periode 2015-2019, pemerintah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta Ha melalui program Perhutanan Sosial. Khusus di tahun 2019, program Perhutanan Sosial akan direncanakan untuk 3,5 sampai dengan 4,3 juta Ha. Di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sendiri, telah tercatat pencadangan kawasan untuk hutan sosial seluas 333.651 Ha.

Presiden juga menyampaikan pentingnya SK sebagai kejelasan hak hukum masyarakat dalam akses kelola lahan selama 35 tahun. Beliau juga mengingatkan para penerima SK untuk berhati-hati dalam menggunakan hak kelolanya, dan senantiasa mengelola lahan dengan produktif.

"Hati-hati pegang ini (SK), dengan ini hak hukum masyarakat semuanya menjadi jelas, ada konsesi untuk 35 tahun, cukup tidak? kalau tidak cukup nanti tambah lagi. 35 tahun itu sudah banyak, nanti kalau untuk anak...

Read More...
Di Hadapan Pengusaha, Menteri LHK: Kita Lalui Masa-masa Sulit Karhutla

Berbagai langkah koreksi di sektor kehutanan terus dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya dalam mengatasi kebakaran hutan dan tata kelola gambut. Untuk pelaksanaannya di lapangan tidaklah mudah, karena banyak kebijakan dan ketegasan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang tidak hanya menyasar masyarakat, namun juga dunia usaha.

''Kita rasakan hurt (sakit), sadness (sedih), anger (marah) dan segala macam perasaan yang bercampur aduk ketika itu, namun hasilnya sekarang bisa kita rasakan bahwa kebakaran hutan di Indonesia telah dapat dikelola dengan baik oleh semua pihak, dibawah kepemimpinan langsung Bapak Presiden Jokowi,'' kata Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (Rakornas APHI), di Jakarta (13/11/2018).

Pasca Karhutla dahsyat tahun 2015, pemerintah mengambil langkah-langkah cepat seperti moratorium lahan gambut, memperkuat penegakan hukum, melibatkan semua pihak termasuk dunia usaha dalam hal pengendalian Karhutla, dan banyak usaha lainnya.

Hasilnya cukup signifikan, dari tahun 2016 hingga 2018, Indonesia berhasil menghindari Karhutla secara Nasional, setelah sebelumnya rutin terjadi selama hampir 20 tahun. Bahkan Indonesia berhasil menjadi contoh bagi dunia internasional, dalam upaya penyelamatan lahan gambut.

''Tentu saja kontribusi langkah dunia usaha sangat signifikan dan sangat penting. Terima kasih atas kerjasama yang baik meskipun cukup rumit dan complicated kita lewati, sampai-sampai harus ke PTUN, Mahkamah Agung dan demo-demo lapangan,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya.

''Kita sudah lalui...

Read More...
Buka Konferensi Internasional, Menteri LHK Gaungkan Eco-office

Indonesia kembali mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah konferensi internasional mengenai lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dipercaya menjadi penyelenggara iven yang dihadiri lebih dari 328 delegasi dari negara-negara seperti Kamboja, Sri Lanka, Bhutan, India, Laos, Pakistan, Australia, Malaysia, Filipina, dan Thailand.

Mereka berkumpul dari tanggal 12-14 November 2018, guna membahas aksi nyata konsumsi dan produksi berkelanjutan (Sustainable Consumption and Production/SCP) untuk kawasan Regional Asia Pasifik.

“Kita harus saling mengingatkan bahwa salah satu prasyarat pembangunan berkelanjutan adalah mengubah pola produksi dan konsumsi yang lebih bertanggung jawab,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya saat membuka konferensi 14th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production (APRSCP), Senin (12/11), di Balai Kartini, Jakarta.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki banyak inisiatif terkait SCP, bahkan sejak masa Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim. Hal ini menurut Menteri Siti Nurbaya sebagai bentuk dinamika masyarakat yang sangat berharga.

''Sehingga perlu secara sistematis dikoridorisasi untuk pencapaian SDG 12 SCP dan 17 tujuan SDGs. Sekarang Indonesia sedang menjadi President of Board of trustees (Ketua Dewan Pengawas), setelah ini ke Filipina,'' katanya.

Diantara tantangan lingkungan global saat ini adalah masalah konsumsi sampah plastik. Isu ini sebelumnya juga telah dibahas pada beberapa pertemuan internasional lain, seperti COP UNFCC Perubahan Iklim, Forum High Level Meeting on Sustainable Tropical Peatland Management, dan IGR4 perlindungan...

Read More...
Presiden Jokowi Serahkan SK Perhutanan Sosial untuk Masyarakat Jawa Barat

  Pemerintah terus mewujudkan komitmennya merealisasikan program Perhutanan Sosial di seluruh Indonesia. Kali ini bertempat di Taman Hutan Raya Ir.H. Juanda Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/11), Presiden Joko Widodo langsung menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada perwakilan masyarakat.

Jumlah keseluruhan SK yang diberikan sebanyak 37 SK yang mencakup areal seluas 8.617 Ha untuk 5.459 KK dari 8 kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

SK tersebut berbentuk ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) sebanyak 14 Unit SK IPHPS, seluas 2.943 Ha untuk 2.252 Kepala Keluarga (KK).

Selanjutnya berbentuk Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) sejumlah 23 Unit SK Kulin KK dengan luas 5.674,29 untuk 3.207 KK.

“Setelah penyerahan SK ini, saya berharap lahan tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk lebih produktif. Kemudian juga harus fokus pada produk unggulan. Ini semua untuk kesejahteraan Bapak/Ibu sekalian, untuk pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia,” ujar Presiden Joko Widodo.

Melalui SK Perhutanan Sosial, masyarakat memiliki kepastian hukum untuk mengelola kawasan hutan selama 35 tahun. Presiden pun berpesan agar masyarakat memanfaatkan lahan yang sudah diberi ijin dengan maksimal.

"Saya ingin lahan yang ada betul-betul dijadikan produktif, silahkan menanam kopi, buah-buahan, hortikultura, dan sebagainya," kata Presiden Jokowi.

Para Menteri terkait juga telah diminta untuk mempercepat program Perhutanan Sosial, karena program ini dinilai sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution menerangkan,...

Read More...
Inovasi KLHK Top 40, Wakili Indonesia di Kompetisi Dunia

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meraih penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018. Penghargaan diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Menteri LHK Siti Nurbaya, saat pembukaan International Public Service Forum, Rabu (7/11), di JCC, Jakarta. 

Penghargaan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini berhasil diraih KLHK melalui inovasi SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu), yang menjadi solusi untuk menjawab tantangan global perdagangan kayu legal.

Top 40 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018 merupakan inovasi yang dikategorikan outstanding (terpuji) hasil seleksi dari Top 99. SILK berhasil terpilih dari 2.824 inovasi yang ikut kompetisi.

SILK juga menjadi satu-satunya inovasi pelayanan publik wakil dari Indonesia yang dikirim MenpanRB ke OECD dalam kompetisi 'Observatory of Public Sector Innovation' tingkat dunia.

Inovasi SILK merupakan platform online pertama di dunia, untuk penerbitan dokumen penjaminan legalitas kayu. Sampai dengan 24 Oktober 2018, melalui platform SILK telah diterbitkan sebanyak 920.133 Dokumen V-Legal, dan Lisensi FLEGT yang menyertai ekspor produk kehutanan ke pasar dunia dengan total nilai ekspor ± USD 52 miliar.

''Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas prestasi ini. Karena inovasi adalah satu dari tiga elemen pokok kemampuan daya saing, selain resources, dan efektifitas manajemen,'' kata Menteri LHK, Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.

SILK merupakan sistem pelacakan yang disusun untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan. Dengan sistem ini, maka akan dapat menjamin legalitas...

Read More...
Menteri LHK Lepas Jenazah Pejabat Korban Lior Air JT-610

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar tak kuasa menahan tangis saat melepas jenazah Ubaidillah Salabi MP (55), korban pesawat jatuh Lion Air JT-610, Rabu (7/11) di Manggala Wanabakti, Jakarta.

Ubaidillah adalah Kasubdit Inventarisasi Hutan pada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK.

Jenazah Ubaidillah termasuk satu dari 17 korban yang berhasil diidentifikasi pada proses lanjutan yang dilakukan oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri.

Hasil tersebut didapatkan setelah melakukan pencocokan data postmortem dengan antemortem.

Hadir dalam pelepasan jenazah keluarga almarhum yang ditinggalkan, istri Ubai, Petti Novita dan empat orang anak Brian Ilham Makarim, Firdausa Imtinani Amilia, Nadifa Rose Rachmawati, dan Emily Sabila Rosyad.

Sebelum diserahkan pada keluarga, pihak Lion Air terlebih dulu menyerahkan secara resmi jenazah Ubai pada KLHK dalam hal ini yang mewakili Menteri LHK Siti Nurbaya.

"Innalillahi wainna illaihi roji’un. Perkenankan saya atas nama pribadi dan keluarga besar KLHK menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas bencana yang telah menimpa keluarga kita, saudara kita, Ir. Ubaidillah Salabi," kata Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutannya di hadapan keluarga korban yang hadir.

Pada momen ini juga hadir ratusan kajaran pejabat, staff, dan karyawan KLHK. Suara Menteri Siti yang terisak membuat karyawan yang hadir ikut menitikkan air mata.

Almarhum yang dikenal sebagai sosok yang santun, kata Menteri Siti Nurbaya, termasuk salah satu pegawai terbaik KLHK, yang telah...

Read More...
Semakin Informatif, KLHK Diganjar Penghargaan KIP

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dinilai semakin informatif oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Jika sebelumnya dinilai sebagai kementerian yang kurang informatif, tahun 2018 KLHK naik peringkat menjadi Kementerian cukup informatif.

Hasil tersebut diumumkan KIP di Istana Wakil Presiden, Jakarta (5/11). Menteri LHK Siti Nurbaya menerima penghargaan yang diserahkan Ketua Komisioner KIP Gede Narayana, disaksikan Wapres Jusuf Kalla.

Pada kesempatan ini, KIP mengumumkan monitoring evaluasi pemeringkatan keterbukaan informasi publik terhadap seluruh badan publik. Hasil monitoring dan evaluasi ini meliputi 460 Badan Publik yaitu 34 Kementerian, 34 Pemerintah Propinsi, 134 Perguruan Tinggi Negeri, 45 Lembaga Negara dan Lembaga Negara Non Kementerian, 86 Lembaga Non Struktural, 111 Badan Usaha Milik Negara, dan 16 Partai Politik.

"Penganugerahan ini menunjukkan komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi di badan publiknya," kata Ketua Komisioner KIP Gede Narayana.

Dalam arahannya, Wapres Jusuf Kalla menjelaskan bahwa keterbukaan informasi dibutuhkan agar dapat menjalankan demokrasi dengan baik, sehingga pemerintahan akan lebih terkontrol. Selain itu, keterbukaan informasi publik akan memudahkan pengawasan pada suatu Badan Publik.

"Keterbukaan informasi publik juga akan melindungi masyarakat. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang benar," tegas Wapres Jusuf Kalla.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono selaku atasan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama KLHK, menjelaskan pihaknya mengoptimalkan tiga prinsip dasar yaitu komitmen, koordinasi/kolaborasi,...

Read More...
Ajakan dan Strategi KLHK Selamatkan Citarum

Mendukung upaya penyelamatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mengajak masyarakat Kabupaten Cianjur untuk menanam 25 pohon seumur hidup.

Upaya lainnya terus dilakukan KLHK. Selain membangun 27 unit DAM Penahan, dan 95 unit Gully Plug, juga dilakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Kabupaten Cianjur dalam Hutan Serbaguna seluas 10 Ha, dan di wilayah Perum Perhutani seluas 683,28 Ha, serta membagi 15.250 bibit produktif untuk masyarakat.

"Kita berada di Hulu DAS Citarum tepatnya Sub DAS Cisokan, Sub DAS Cikundul, dan Sub DAS Cibalagung, dimana aliran sungai ini akan tertampung di Waduk Cirata yang perlu dijaga keberadaan dan fungsinya," tuturnya dalam acara Sosialisasi Penanaman 25 Pohon selama Hidup dalam Rangka Pengendalian Kerusakan DAS Citarum, di Desa Wangun Jaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat (3/11).

Dijelaskannya, saat ini luas lahan kritis di Indonesia adalah sekitar 14 juta Ha, dimana di provinsi Jawa Barat seluas 911.192 Ha (6,51%), dan di Kabupaten Cianjur seluas 161.746 Ha (17.75% dari lahan kritis Provinsi Jawa Barat). Jika sudah kritis seperti ini akan muncul hal-hal yang kurang baik, seperti banjir, longsor, dan kekeringan.

"Salah satu upaya untuk mengurangi dampak tersebut dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, utamanya berupa penamanan pohon, dan pembuatan bangunan-bangunan teknis pencegah erosi dan sedimentasi," lanjutnya.

Upaya penanaman ini menurut Menteri Siti dapat berhasil, apabila dilakukan secara tepat dalam perencanaannya, pemilihan...

Read More...
Di IGR-4, Ketegangan Menteri Siti Berujung Deklarasi Bali

Sekitar 400 delegasi yang berasal dari sekitar 89 negara anggota Badan Lingkungan PBB (UN Environment) baru saja selesai membahas perlindungan lingkungan laut dari aktivitas-aktivitas berbasis lahan (IGR-4), di Nusa Dua, Bali.

Menteri LHK Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc ditunjuk memimpin sidang IGR-4 yang berlangsung sangat dinamis selama dua hari. Hampir seluruh delegasi negara yang hadir, antusias membawa pesan dan kepentingan negaranya dalam mengatasi polusi lingkungan laut, terutama dari aktivitas yang berasal dari daratan.

Kepemimpinan Menteri Siti dalam agenda penting ini semakin diuji, dengan tarik ulurnya kepentingan di antara setiap negara yang tergabung dalam UN Environment, diantaranya Africa Group, Asian and Pasific, Eastern Europe Group, Latin America and Caribbean Group, dan Western Europe and Others Group.

''Alhamdulillah, setelah saat-saat yang sangat tegang, akhirnya Deklarasi Bali dapat disepakati semua negara. Dinamika yang terjadi menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi perhatian global,'' kata Menteri Siti Nurbaya pada media, Jumat (2/11/2018).

Seluruh negara peserta IGR-4 pada akhirnya menyepakati untuk memperkuat program aksi global untuk perlindungan lingkungan laut dari aktivitas berbasis lahan (Global Programme of Action-GPA).

Setelah mereview pelaksanaan program aksi di tingkat global, regional, dan nasional selama periode 2012-2017, negara peserta IGR-4 menyatakan dukungan dan komitmen untuk mendukung GPA periode 2018-2022, serta program kerja bagi kantor koordinator GPA UN Environment (PBB).

Dua isi utama 'Deklarasi Bali' diantaranya meningkatkan pengarusutamaan pada perlindungan...

Read More...