Monday, July 16, 2018

Sambutan Menteri Siti Nurbaya pada Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup KLHK

 
SAMBUTAN
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PADA PELANTIKAN
PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

 
 
Jakarta,Senin, 2 April 2018

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swasti Astu


Yang saya hormati:
  • Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK);
  • Para Staf Khusus, dan Tenaga Ahli MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan;
  • Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Administratorlingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  • Serta Hadirin sekalian yang berbahagia.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, kepada-Nya kita mengabdi dan memohon pertolongan serta atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya pada hari ini kita dapat melangsungkan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam keadaan sehat wal’afiat.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Pada hari ini dilantik 3 (tiga) pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup KLHK, yaitu: Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, dan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Saya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik dan diambil sumpah jabatannya.

Sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Saudara adalah penanggung jawab visi unit Eselon I serta mengarahkan gerak untuk mencapai sasaran/target organisasi melalui Satuan Kerjanya dalam mendukung dan mengawal keberhasilan pencapaian program kerja Kementerian LHK.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Tantangan dalam mengelola lingkungan dan hutan Indonesia sangat besar, khususnya menjaga dari ancaman pembalakan liar, perambahan, kebakaran, pemanfaatan hutan yang eksploitatif, pencemaran limbah dan sampah, hingga menjaga unsur-unsur keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga hutan saat ini tidak hanya ditujukan untuk menjaga keberlangsungannya secara fisik, namun juga bagaimana menjaga keberlangsungan manfaat hutan itu sendiri, dan khususnya agar dapat memberikan kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya.

Kondisi hutan dapat dildekati dari angka deforestasi netto (angka deforestasi dikurangi dengan angka aforestasi) Indonesia pada periode 2014-2015 sebesar 1,09 juta hektar, dan pada periode 2015-2016 turun menjadi 0,63 juta hektar. Sebaran deforestasi paling banyak terjadi di kawasan hutan produksi, yang mencapai angka 63 % akibat open access dll yang perlu terus didalami sehingga bisa diperoleh solusi yang tepat.

Luas lahan kritis di Indonesia tahun 2016 masih seluas 24.303.294 Ha. Luas lahan kritis tersebut sudah menurun dibandingkan tahun 2006 seluas 30.196.799 hektar. Tidak mungkin hanya Kementerian atau Pemerintah sendirian menangani permasalahan lahan kritis di Indonesia, semua pihak harus ikut terlibat dalam upaya pemulihan lahan kritis, mengingat Pemerintah melalui APBN hanya mampu melakukan rehabilitasi hutan seluas 500 ribu hektar per tahun. Kerja sama pemerintah dengan berbagai instansi BUMN, sektor swasta, serta masyarakat sangat diperlukan.

Diperlukan pengawasan intern yang kuat oleh inspektorat jenderal, dalam hal kinerja para pegawai. Inspektorat Jenderal tidak hanya sebagai pemeriksa, tapi juga melekat fungsi pembinaan dan pengawasan. Hasil nyata kinerjanya dapat diukur dari opini keuangan kementerian. Jika pada 2016 opini laporan keuangan KLHK adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), diharapkan tahun ini, KLHK kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk mencegah bencana banjir dan longsor pada musim hujan, KLHK perlu menggiatkan penanaman pohon di daerah hulu, rehabilitasi hutan dan lahan, membuat bangunan konservasi tanah dan air seperti sumur resapan, Dam penahan, Gulli Plug, pengerukan sungai, dan mengubah budaya tani hortikultura ke tanaman kayu-kayuan.

Hal yang penting diperhatikan sebagai solusi pencegahan bencana adalah kerja sama dan pembagian peran antar instansi dan individu, peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jika 250 juta masyarakat Indonesia ikut menanam minimal 25 pohon seumur hidup, maka permasalahan lahan kritis di Indonesia akan dapat terselesaikan dengan cepat. “Ada pohon ada air, ada air ada kehidupan, ada kehidupan ada kesejahteraan”.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Berdasarkan hasil inventarisasi Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) Nasional KLHK tahun 2017, terdapat total 865 KHG dengan luas 24.667.804 Ha, yang terdiri dari 12.398.482 Ha fungsi lindung dan 12.269.312 Ha fungsi budidaya. KHG ini tersebar di Sumatera sebanyak 207, 190 di Kalimantan, tiga di Sulawesi, dan 465 di Papua. Setiap KHG ditetapkan 30 persen sebagai Fungsi Lindung Ekosistem Gambut(FLEG), yang salah satu tujuannya untuk keperluan keseimbangan neraca air. Di wilayah Ekosistem Gambut fungsi budidaya, dengan tetap menjaga ketinggian muka air tanah mencapai kurang dari 0,4 m di bawah permukaan gambut.

Bercermin dari kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan gambut yang memberikan dampak kerugian moril, materiil, hingga kehilangan jiwa, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan dan pengelolaan kawasan gambut.Terkait hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Luas ekosistem gambut yang berada di kawasan HTI diketahui seluas 2.641.483 Ha dan 1.427.786 juta Ha merupakan fungsi lindung, dengan terbitnya peraturan kebijakan ini, setiap perusahaan wajib melaksanakan inventarisasi eksosistem gambut, revisi Rencana Kerja Umum (RKU), mengajukan permohonan penyesuaian perijinan, serta wajib mentaati semua persyaratan lainnya sesuai peraturan tersebut.

Ada tiga hal yang menjadi unsur utama dalam tata ruang di HTI yaitu areal lindung, tanaman pokok, dan tanaman kehidupan. Jika areal tanaman pokok menjadi fungsi lindung, maka tanaman pokok boleh ditebang pada umur daurnya namun tidak boleh ditanami kembali, harus dibiarkan suksesi alami atau pengayaan sesuai jenis endemiknya.Perusahaan perkebunan yang berlokasi di wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Ekosistem Gambut, diwajibkan untuk memulihkan kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG), sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 jo. Nomor 57 Tahun 2016, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Kondisi lahan gambut kita dengan telah dilakukannya upaya-upaya nyata restorasi, saat ini cukup dikatakan aman dengan telah kembali tergenanginya lahan-lahan gambut yang masih primer atau belum dibuka, ini didukung dengan regulasi berlapis (PP, PermLHK, Perdirjen) sehingga betul-betul bisa menjaga kondisi gambut terbasahi sebagaimana ekosistem awalnya.

Selain itu, pencegahan kerusakan hutan juga dapat diwujudkan dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, misalnya melalui pengembangan jasa lingkungan wisata alam, yang dapat melibatkan masyarakat untuk menjadi pelaku usaha, dan sekaligus akan menimbulkan kesadaran untuk menjaga lingkungan.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Dalam mengahadapi berbagai persoalan di lapangan, perlu dilakukan mediasi dalam semua proses yang telah dilakukan, serta pentingnya langkah-langkah persuasif dan responsif.Langkah regulasi yang selama ini kita lakukan, harus ada langkah-langkah responsif bagi masyarakatkarena masyarakat akan sangat berterima kasih, dan kita akan memberikan ruang untuk masyarakat semakin percaya kepada pemerintah.

Kepada para pejabat yang telah dilantik, perlu dilakukan corrective measures dan corrective action dalam berbagai sektor. Saya minta tolong kepada semua pejabat, dalam pendekatan kerja, langkah kita merupakan langkah lintas Direktorat Jenderal, lintas komponen KLHK, dan tidak berdiri masing-masing. Kita juga perlu memahami dengan baik hubungan antara kebijakan dan peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, sehingga kita tahu persis, ada forward linkage-nya dan ada backward linkage-nya, jadi antar Ditjen dan Badan-badan akan tahu dimana maksud, dan bagaimana pola kerjanya agar satu vektor dan searah dengan arah KLHK. Jangan pernah ragu dalam melakukan langkah-langkah praktis, ketika dibutuhkan dan situasi sangat mendesak, karena itu merupakan bagian dari peran publik pimpinan KLHK.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Akhir kata, kepada pejabat yang dilantik, saya ucapkan selamat bertugas di tempat yang baru, dan dapat memegang teguh sumpah/janji yang Saudara ucapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan melindungi langkah-langkah kita.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Om Shanti Shanti Shanti Om


MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc
 






































Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals

Materi Paparan kepada Peserta Lemhannas PPRA LVIII
Jakarta, 12 Juli 2018



















































































































































































...

Read More...
Saham Freeport Dikuasai Indonesia, Lingkungan Makin Terjaga

Pemerintah melalui PT Inalum (Persero) resmi memiliki 51 % saham Freeport Indonesia. Proses pengambil alihan mayoritas saham Freeport merupakan amanat Presiden Joko Widodo, dengan melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

''Melalui penguasaan saham mayoritas PTFI oleh Inalum, pemerintah mengharapkan kualitas pengelolaan lingkungan PTFI dapat terus ditingkatkan,'' tegas Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar.

''Kita akan terus mengawal dan menjaga dari aspek lingkungan,'' tambahnya.

Hal ini disampaikan Menteri Siti dalam acara penandatanganan Pokok-pokok Kesepakatan Divestasi Saham atau Heads of Agreement (HoA) antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Freeport McMoran (FCX), PT Freeport Indonesia (PTFI), Rio Tinto Indonesian Holdings Limited, dan Rio Tinto Nominees Limited, Kamis (12/7) di Jakarta.

Aspek lingkungan memang menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menyelesaikan divestasi saham. Menteri Siti sejak awal telah menurunkan tim khusus mengawal kesepakatan bidang lingkungan dengan Freeport. Kepatuhan lingkungan menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi pihak perusahaan.

''Selain mengendalikan limbah tailing secara ramah lingkungan, PTFI agar dapat mencari terobosan untuk pemanfaatan limbah tailing sebagai bahan baku industri, sehingga tidak hanya bermanfaat bagi PTFI, tetapi juga bermanfaat bagi industri lainnya,'' tegas Menteri Siti.

Meski sempat berjalan alot, namun berbagai upaya Pemerintah melalui KLHK dan Freeport akhirnya telah menemukan titik kesepakatan bersama.

''Kami meyakini bahwa PTFI sebagai salah...

Read More...

Ajakan mengelola kekayaan alam Indonesia demi suksesnya pembangunan yang berkelanjutan disampaikan Menteri LHK, Siti Nurbaya saat memberikan ceramah kepada seratus orang peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan 58 (PPRA LVIII) Lemhanas RI di Gedung Pancagatra Lemhanas RI (12/7).

Partisipasi publik dalam pengelolaan sumber kekayaan alam sangat penting, sehingga pemerintah sebagai operator penyelenggara negara harus mau memfasilitasi partisipasi publik. Dari partisipasi publik yang baik, maka pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan akan semakin mudah diwujudkan.

"Partisipasi publik dalam masalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus lebih luas, pemerintah harus lebih banyak mendengar masyarakat yang bisa berasal dari berbagai sumber seperti dari LSM, perwakilan akademisi, dan aktivis, jadi pemerintahan itu harus terbuka, sehingga di dalam operasionalnya dapat diketahui oleh para stakeholdernya," jelas Siti.

Fakta bahwa Indonesia adalah wilayah yang begitu besar juga merupakan sebuah tantangan bagi pengelolaan sumber daya alam. Jika dibandingkan dengan Benua Eropa bentang wilayahnya sama dengan bentang dari Spanyol disebelah Barat hingga Armenia di timur. Oleh karena itu sumber daya alam yang terkandung di wilayah Indonesia harus dikelola dengan usaha yang lebih keras oleh seluruh komponen negara.

"Rentang kendali Indonesia sangat luas setara jarak dari Spanyol hingga ujung Armenia, bentuk kepulauan juga menambah kerumitan, sehingga diperlukan integrasi antar komponen negara yaitu rakyat, pemerintah dan wilayah," ujar Siti.

Kemudian untuk menjamin pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan kuncinya...

Read More...

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan soft launching buku, The State of Indonesia’s Forests 2018, yang merupakan kumpulan dari perkembangan atau proses kerja yang telah dilakukan oleh kementerian ini selama 3,5 tahun terakhir dalam penerbitan kebijakan-kebijakan yang mengatur pengelolaan hutan di Indonesia.

Buku ini dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, untuk memberikan informasi kepada komunitas global mengenai keadaan hutan Indonesia dan mengenai upaya Pemerintah Indonesia untuk mendemokratisasi alokasi sumber daya hutan, untuk mencegah dan mengelola deforestasi dan degradasi sumber daya hutan, dan untuk memastikan keadilan lingkungan dan kesetaraan kesempatan bagi semua anggota komunitas di Indonesia, termasuk komunitas Adat.

Indonesia, selama 10 tahun terakhir belum pernah secara resmi mengeluarkan informasi tentang kondisi hutannya kepada dunia internasional. Baru pada era ini, secara terbuka Indonesia menuliskan data terkini terkait kondisi kehutanan bangsa ini.

“Saya melihat bahwa ada keperluan yang cukup mendesak bagi Indonesia menjelaskan kepada dunia internasional, bagaimana posisi hutan Indonesia terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang membawa banyak perubahan yang diambil oleh Presiden Jokowi," ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya

Siti juga berujar bahwa selama ini penulisan dan dokumentasi tentang banyak hal yang telah dikerjakan oleh Pemerintah dalam mengelola sektor kehutanan Indonesia sangat kurang, hal ini menyebabkan dunia internasional mudah untuk memojokkan kita dengan argumentasi negatif tentang pengelolaan hutan di Indonesia.
Read More...

Inovasi Perhutanan Sosial dan TORA Sejahterakan Masyarakat

Menteri LHK, Siti Nurbaya menyampaikan inovasi dan solusi yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sumber daya khususnya bidang kehutanan di Indonesia. Pada sesi High Level Talkshow, pada acara Indonesia Development Forum 2018 di Jakarta (10/7/2017), Menteri Siti mengungkapkan bahwa ketika pertama kali Presiden Joko Widodo masuk, yang didorong pertama kali adalah National Competitiveness atau daya saing. Menurut Menteri Siti, elemen pokok daya saing adalah sumber daya, manajemen dan inovasi.

“Selama ini kita hanya bicara soal sumber daya saja, potensi saja, kita kadang-kadang luput di manajemen”, terang Menteri Siti. Contoh positif dalam perubahan manajemen pada era pemerintahan saat ini adalah bagaimana prosedur perijinan yang dahulu sulit dan lama, dapat dipangkas dan dipermudah.

Menyoal tentang inovasi, Menteri Siti mencontohkan suksesnya inovasi yang berasal dari masyarakat sekitar kawasan hutan di Kalibiru, Kulonprogo, Yogyakarta. Kalibiru adalah salah satu contoh pemanfaatan kawasan hutan melalui program Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Suksesnya Kalibiru ini menginspirasi daerah-daerah lain untuk mengembangkan hal yang sama.

Luas hutan Indonesia saat Belanda berkuasa adalah sekitar 140 juta Ha, dan pada saat ini adalah 126 juta Ha. Pengurangan itu sebenarnya dilepas ke masyarakat untuk dimanfaatkan. Kondisi pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan saat ini terdapat sekitar 42,25 juta Ha areal yang diberi izin konsesi baik untuk...

Read More...
Indonesia-Korea Tingkatkan Kerjasama Bilateral Bidang Kehutanan

Menteri LHK Siti Nurbaya menerima kunjungan Menteri Forest Service Korea Dr. Kim Jaehyun di Kantor Kementerian LHK Jakarta. Kunjungan ini adalah pertemuan bilateral ke-23 Komite Kerjasama Bidang Kehutanan Indonesia-Korea (The 23rd Meeting of Indonesia-Korea Forest Cooperative Commitee).

Siti Nurbaya berharap hubungan bilateral Indonesia Korea dalam bidang kehutanan dapat terus ditingkatkan. Dalam pertemuan bilateral tersebut dibahas beberapa agenda terkait perhutanan sosial, hutan rekreasi dan ekowisata, pengelolaan lahan gambut, konservasi bibit, dan investasi kehutanan.

Indonesia dan Korea telah lama menjalin kerjasama. Pada bidang rekreasi hutan dan ekowisata tercatat kerjasama pada 2013 pembangunan Sentul Eco Edu Tourism Forest, lalu pada 2018 membangun Tunak Recreation Center di Taman Wisata Alam Gunung Tunak dan membangun Rumah Korea di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

"Saya sangat mengapresiasi progres, kontribusi dan improvement yang sudah kita lakukan bersama dibidang Kehutanan, seperti improvement pada pengolahan biomasa menjadi wood pellet di Jawa Tengah, Recreation service di TWA Gunung Tunak, dan pembangunan Sentul Eco Edu Tourism Forest," ujar Siti.

Sementara itu Menteri Forest Service Korea Dr. Kim Jaehyun menyatakan bahwa kerjasama Korea dengan Indonesia adalah kerjasama yang penting karenanya harus dipertahankan.

"Ibarat pohon saya ingin menumbuhkan persaudaraan dan rasa kebersamaan antar kedua negara sebagai pupuk untuk memperkuat kerjasama kedepannya," ujar Dr. Kim.

Dr. Kim menegaskan harapannya agar kedepannya kedua negara bisa bekerjasama lebih banyak lagi terutama di bidang pendidikan/research...

Read More...
Menteri LHK: Melalui Hutan Adat, Jangan Lagi Kejar Rakyat!

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menegaskan pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berpihak pada kepentingan rakyat. Salah satu wujud nyatanya melalui program Perhutanan Sosial Hutan Adat.

Kini tak boleh lagi ada rakyat yang dikejar-kejar aparat. Karena pemerintah telah memberi ruang bagi masyarakat hutan adat yang dulunya belum mendapat haknya. Ini disampaikan Menteri Siti saat berkunjung ke Desa Kemantan, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Jambi.

"Gak boleh lagi ada rakyat dikejar dalam hutan. Gak boleh lagi! Harus diatur yang baik. Harus diberi jalannya, harus diberi aturan main yang tepat. Gak semua hal harus dikejar-kejar aparat. Tidak seperti itu," tegas Menteri Siti dalam rilis yang disampaikan pada media, Sabtu (7/7/2018).

Menurut Menteri Siti, pesan khusus itu juga disampaikan Presiden Joko Widodo setelah meresmikan masyarakat hutan adat pada 30 Desember 2016 lalu.

"Menurut Bapak Presiden, Sekarang dimasa kepemimpinan beliau, saat yang tepat untuk mempertegas kewenangan masyarakat akan hutan. (Masyarakat) harus diberikan tata aturan main yang tepat menurut peraturan perundangan," katanya.

Hutan adat Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci, merupakan hutan adat pertama yang diresmikan di Indonesia. Menteri Siti sangat berterimakasih pada pemerintah daerah, dan masyarakat dalam program Perhutanan Sosial. Ia juga mengapresiasi para aktivis lingkungan yang selama ini mendampingi masyarakat mengelola hutan adatnya.

Melalui program Perhutanan Sosial, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses legal mengelola hutan, namun juga diberi ruang berusaha. Pemerintah ikut bantu...

Read More...
Kunjungi TPS, Menteri Siti Ingatkan Soal Kebersihan

 Berbaju kemeja putih, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya terlihat mengunjungi sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Bogor, Rabu (27/6). Hari ini merupakan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak di Indonesia.

Menteri Siti terlihat santai berbaur dengan masyarakat saat mendatangi tiga lokasi TPS berbeda. Pada kesempatan ini ia meninjau kebersihan tiap TPS. Tak lupa pada petugas, Menteri Siti mengingatkan agar menyediakan tempat sampah sehingga warga tidak buang sampah sembarangan.

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah TPS 3,4 dan 5 di SDN Otista Bogor. Selanjutnya di TPS 19 Lebak Kantin. Di lokasi ini, sang menteri dibuat takjub dengan dekorasi TPS bernuansa piala dunia Rusia.

"Keren ya TPSnya dibuat gaya piala dunia," ujar Menteri Siti pada warga yang datang mencoblos.

Dari lokasi itu, Menteri Siti berpindah ke TPS 17 SDN Baranangsiang, Bogor Tengah.

Dari balik jendela sekolah, mantan  Sekjen Depdagri itu menyaksikan proses pencoblosan.

Di sekolah itu, Menteri Siti sempat melihat hasil karya siswa berupa hiasan daur ulang dari sampah.

Dia juga memuji taman dan sejumlah poster tentang perlindungan satwa yang ditempel pihak sekolah Adiwiyata tersebut.

"Bagus ya TPS nya di dalam sini jadi lebih tertib, sekolahnya juga bersih. Ini karya muridnya juga kreatif," imbuh Menteri Siti.

Sebelumnya di akun Instagram-nya Menteri Siti menulis pesan pada masyarakat seputar pilkada serentak.

Dia mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak suaranya bagi calon pemimpin yang tepat.

"Saat di bilik  suara di situlah kita memberikan...

Read More...
KLHK Lakukan Patroli Sampah di Jalur Mudik

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya melakukan edukasi pemudik terutama yang menggunakan jalur darat untuk ramah lingkungan. Edukasi dilakukan dengan melibatkan Pemda, Jasa Marga, dan Polres melakukan patroli sampah di sepanjang jalur mudik.

"Tujuan edukasi mengajak masyarakat ikut mengelola sampah secara benar. Polanya tim KLHK bersama tim Jasa Marga/jasa marga properti, serta tim Dinas LH bersama-sama dalam patroli di jalur mudik," ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya, Senin (18/6/2018).

Ia telah menugaskan Direktur Jenderal Pengolahan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, mengawal langsung langkah ini di lapangan.  Rapat-rapat dengan Polres, Dinas LH dan Jasa Marga dilaksanakan.
Beberapa catatan telah diberikan setelah Menteri Siti langsung melakukan peninjauan ke beberapa rest area jalan tol Jakarta-Cikampek pada H-2 Idul Fitri lalu.

"Koordinasi terus dilakukan Dirjen dan Direktur. Patroli sampah bersama akan dilaksanakan pada tempat-tempat rest area dan juga sepanjang jalan tol pada lokasi-lokasi spontan tempat masyarakat berhenti dan istirahat," kata Menteri Siti.

Pola ini nantinya terus dilakukan secara konsisten, dengan harapan perlahan bisa membentuk budaya bersih di kalangan masyarakat. Terlebih lagi pemerintah butuh dukungan serius untuk mewujudkan target ambisius Indonesia bebas sampah 2020.

Kesadaran dan upaya 3R (Reduce, reuse, recycle atau pembatasan, guna ulang, dan daur ulang) patut ditingkatkan di masyarakat. Hal ini penting sekali untuk bisa merefleksikan bahwa kita bisa punya budaya yang lebih baik, budaya bersih dan sehat. Read More...

Hari Raya Kedua, Menteri LHK Pantau Karhutla dari Udara

 Meski masih dalam suasana libur lebaran, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar sudah langsung turun ke lapangan memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

"Selain mengawasi laporan Karhutla setiap hari, saya kemarin memantau penanganan Karhutla dengan melakukan flyover ke beberapa daerah," kata Menteri Siti, Minggu (17/6/2018).

Pemantauan lewat udara yang dilakukan pada akhir pekan, atau hari kedua Idul Fitri ini meliputi beberapa titik rawan karhutla di wilayah Sumatera.

Menteri Siti mengucapkan terimakasih atas dedikasi anggota Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan jajaran terkait lainnya yang bahu membahu tanpa kenal lelah mengatasi Karhutla di musim kemarau seperti saat ini.

"Meski masih dalam suasana libur lebaran, namun tim lapangan ini tetap bekerja keras menjaga Indonesia bebas bencana asap. Saya sangat berterimakasih pada mereka," katanya.

Dalam beberapa hari ini kata Menteri Siti, Daops Manggala Agni intens melakukan pemadaman Karhutla di Aceh Selatan, dibantu Manggala Agni Daops Sibolangit.

"Alhamdulillah titik api sudah mati. Karhutla di Ketapang, Kalbar, juga berhasil diatasi. Namun begitu Daops Manggala Agni tetap saya minta waspada," katanya.

Tim udara sudah standby di beberapa Provinsi rawan, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Per tanggal 16 Juni 2018, sudah ada 17 unit helikopter water boombing siaga di 4 Provinsi yang telah menetapkan status darurat. Heli yang sudah siaga merupakan unit dari KLHK, BNPB, TNI AU, dan pihak swasta lainnya.

Adapun water boombing yang telah dilakukan,...

Read More...