Monday, June 14, 2021

Sebelum Hadiri IGR-4, Menteri LHK Semangati Keluarga Korban Lior Air JT610

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Selasa (30/10/2018) bertolak ke Bali untuk mengikuti pertemuan internasional  mengenai perlindungan lingkungan laut (IGR-4). Sambil menunggu jadwal keberangkatan di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, ia menyempatkan waktu menemui keluarga korban pesawat Lion Air JT-610.

Menteri Siti tampak memeluk dan memberi semangat keluarga korban yang tampak menangis. Sekaligus tak lupa ia menyampaikan turut berdukacita yang mendalam atas musibah tersebut. Mereka juga sempat melihat bersama tayangan langsung jalannya proses evakuasi hari kedua di layar televisi yang tersedia di ruang tunggu bandara. Suasana duka begitu terasa.

"Saya ikut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas musibah ini. Semoga para korban mendapat tempat terbaik di sisi-NYA, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta kesabaran," kata Menteri Siti.

KLHK juga kehilangan salah satu pejabatnya pada peristiwa jatuhnya pesawat rute Jakarta-Pangkal Pinang itu. Korban atas nama Ir. Ubaidillah Salabi, Kasubdit Inventarisasi Hutan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK.

"Kami masih menunggu terus kabar beliau. Tetap mendoakan yang terbaik. Mari kita terus doakan semoga seluruh proses evakuasi oleh tim di lokasi berjalan lancar," kata Menteri Siti.

Sementara itu, H-1 jelang penyelenggaraan IGR-4 yang akan diadakan pada tanggal 31 Oktober – 1 November 2018, para delegasi dari berbagai negara sudah mulai hadir di Nusa Dua, Bali. Pertemuan lima tahunan ini dihadiri para Menteri Lingkungan Hidup negara anggota UNEP (Organisasi Bidang Lingkungan PBB).  

Selain itu turut hadir sekitar 300 peserta terdiri dari perwakilan Negara-negara anggota UN Environment (Member States), peserta lainnya dari Badan-badan terkait PBB, Non-governmental, Intergovernmental Organizations lainnya, dunia usaha (private sector), para ahli, dan sejumlah anggota-anggota organisasi yang diakreditasi UN Environment Assembly dalam kapasitas sebagai observer.

Nantinya Menteri LHK Siti Nurbaya, sebagai Ketua Forum setelah sebelumnya diketuai Filipina, akan memimpin berbagai sidang untuk menghasilkan berbagai kesepakatan baru antar negara. Tema  yang diangkat IGR-4 yakni “Pollution in Ocean and Land Connection”.

Untuk Ketua dan tiga Wakil Ketua akan dipilih sesuai prosedur UNEP pada sidang sesi pertama Rabu (31/10) pagi mendatang.

''Hasil-hasil kesepakatan IGR-4, akan dituangkan dalam deklarasi Bali sebagai dukungan nyata perlindungan dan pelestarian lingkungan laut global, terutama dari masalah sampah plastik,'' ungkap Menteri Siti.(*)
 
 
 
 
 
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021


Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia

Read More...
Sang Garuda Terbang Membelah Angkasa di Hari Lahirnya


Memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021 Menteri LHK, Siti Nurbaya melakukan pelepasliaran satwa Elang Jawa di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satwa Elang Jawa yang dijadikan representasi Burung Garuda Pancasila dilepasliarkan sebagai perlambang lahirnya Pancasila yang menjaga Bangsa Indonesia dari perpecahan.

Pada saat yang bersamaan dilakukan juga pelepasliaran Elang Ular Bido (Spilronis cheela) oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi. Pelepasliaran kedua satwa Elang ini secara konservasi dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan populasi raptor/top predator di TNGHS.

Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) merupakan salah satu “top predator” atau pemangsa tingkat puncak penghuni kawasan TNGHS.

"Apa yang bisa kita petik adalah hari ini 1 Juni lahirnya Pancasila, kita lepaskan burung Elang atau Garuda untuk mengangkasa menjaga Indonesia," ujar Menteri Siti dalam sambutannya.

Menteri Siti menambahkan jika dalam konteks konservasi ada dua hal yang paling prinsip harus dijadikan pedoman, yang pertama menjaga keseimbangan ekosistem dan kedua terkait perlindungan hidupan liar di dalamnya.

Dedi Mulyadi mengamini pentingnya manusia menjaga keseimbangan alam. Sebagai budayawan Sunda yang kental dengan adat istiadat Sunda, Dedi terharu dengan kepedulian yang sangat tinggi Pemerintah lewat Kementerian LHK untuk menjaga dan merawat satwa hingga siap dilepasliarkan.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Kemeterian LHK karena telah menjaga hutan yang sangat sakral bagi masyarakat Jawa Barat dan Banten. Hutan ini sakral karena menjadi habitat
Elang Jawa yang menjadi representasi dari lambang Burung Garuda Pancasila," ujarnya.

Dedi menambahkan jika sebagai lambang negara maka Burung Garuda tidak boleh dipatahkan sayapnya dan tidak boleh dikurung. Biarkan dia terbang agar hidupnya toleran dengan alam, yang akhirnya dalam Pancasila itu menjadi papat kalima pancer/papar kalima tunggal yang semuanya bermuara kepada tuhan yang maha...

Read More...
Presiden COP-26 Glasgow untuk Iklim : Indonesia Negara Penting


Kesiapan Indonesia menjelang perhelatan Konferensi Para Pihak / Conference of Parties (COP) ke-26 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Glasgow Inggris didiskusikan Menteri LHK Siti Nurbaya pada pertemuan dengan Presiden COP-26 UNFCCC Alok Sharma di Jakarta, Senin, (31/5/2021).

Dalam pertemuan tersebut Menteri Siti menjelaskan kesiapan Indonesia dalam menghadapi COP 26 yang persiapannya telah dilakukan anggota DELRI dalam diskusi-diskusi sejak 2020. Indonesia akan memberikan kontribusi terbaik untuk bersama-sama negara-negara di dunia mencapai target upaya pengendalian perubahan iklim global.

Menteri Siti menjelaskan langkah-langkah Indonesia berkaitan dengan National Determination Contributions (NDC) Indonesia. Menteri Siti menegaskan bahwa dalam penghitungan angka-angka emisi karbon dari segala sektor, maka pada tahun 2030 Indonesia pada sektor hutan sudah akan mencapai karbon netral, dan sudah dapat menyimpan karbon.

"Pada tahun 2030 Indonesia menargetkan sudah bisa tercapai/netral, bahkan sudah bisa menyimpan carbon sebanyak 140 juta ton khusus dari sektor kehutanan," ujar Menteri Siti.

Namun demikian Menteri Siti pun mengungkapkan bahwa pada saat ini sedang terus dihitung emisi karbon sektor energi. Di sektor energi ia menyebutkan relatif lebih berat, dalam arti terdapat kebutuhan akan investasi dan teknologi yang cukup besar serta dukungan kerjasama teknis internasional dan sektor swasta. Secara khusus pada pertemuan di kabinet menurutnya, sudah ada arahan dari Presiden Jokowi untuk sektor energi dapat disiapkan peta jalan atau roadmap untuk penurunan emisi dari batubara, yaitu untuk langkah-langkah pengaturan pabrik PLTU yang sudah tua dan dilihat misalnya dari hitungan-hitungan besarnya jumlah listrik dalam GWH yang akan terpengaruh dan harus dihitung dengan baik. Menurut Menteri Siti ada hak yang harus diperhatikan misalnya ketika sektor energi dapat dipenuhi atau tidak dapat dipenuhi oleh energi terbarukan. Ada angka pemenuhan listrik yang masih sekitar 1040...

Read More...
Pemerintah Terbitkan SKB untuk Optimalkan Penegakan Hukum Terpadu Tindak Pidana Karhutla



Menteri LHK, Siti Nurbaya menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Penegakan Hukum Terpadu Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Selain Menteri Siti, SKB ini juga ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit, dan Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin pada acara yang dihadiri Menkopolhukam Mahfud MD di Markas Besar Polri, Jakarta, (6/5/2021).

Mahfud menyatakan jika berdasarkan putusan MK, ditekankan perlunya penegakan hukum terpadu penanggulangan karhutla yang berarti melibatkan multi pihak.

"Karena masalah karhutla itu tidak semata-mata menyangkut satu bidang hukum, semisal dari Polri saja tetapi juga terkait dengan hukum administrasi, bisa terkait juga dengan hukum perdata, semuanya harus ada penegakan hukumnya," ujar Menko Mahfud dalam sambutannya.

Sementara itu Menteri Siti mengungkapkan jika penandatanganan peraturan bersama ini sangatlah penting sebagai upaya terpadu membangun satu komitmen yang bersinergi dan sebagai langkah responsif, serta proaktif dalam penegakan hukum lingkungan sesuai yang diamanatkan pada Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014.

“Hal ini pun menjadi wujud hadirnya negara dalam upaya melestarikan lingkungan dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Dan upaya itu ditopang oleh langkah-langkah yang profesional dan berintegrasi”, ujar Menteri Siti.

Menteri Siti melanjutkan jika kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi tidak berarti bahwa penegakan hukum bergerak secara sendiri-sendiri. Namun penegakan hukum harus dilakukan secara bersama untuk saling mendukung secara terintegrasi. Hal ini merupakan langkah efektif untuk memberikan efek jera bagi para Pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya karhutla.

Sejak pengalaman masa-masa sulit menghadapi kejadian karhutla pada tahun 2015, ia menyebut jika semua pihak telah memetik banyak pelajaran yang kemudian...

Read More...
UEA Berharap Indonesia Perkuat Usulannya Jadi Tuan Rumah Konferensi Perubahan Iklim Tahun 2023



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, menerima kunjungan Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia, Abdulla Salem Al Dhaheri, di Jakarta, Kamis (6/5). Pada pertemuan tersebut, Dubes Al Dhaheri menyampaikan keinginan UEA untuk menjadi tuan rumah COP-28 UNFCCC yang dijadwalkan pada tahun 2023.

Menteri Siti menyampaikan selama ini Indonesia dan UEA memiliki hubungan yang sangat terjaga di berbagai sektor. Termasuk di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya perubahan iklim, yang juga terjalin baik. Salah satu kerja sama terbaru yang dibangun yaitu program pengembangan mangrove.

“Seperti yang kita semua ketahui, beberapa waktu lalu kedua pemerintah kita sedang mengerjakan inisiatif baru kerjasama rehabilitasi mangrove di bawah koordinasi Bapak Menteri Kelautan dan Investasi. Saya ingin menyampaikan apresiasi atas dukungan kerjasama untuk merehabilitasi hutan mangrove untuk berkontribusi pada pengurangan emisi. Kementerian kami akan terlibat dalam Pengembangan Mangrove dan Pemanfaatan Berkelanjutan melalui Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi,” tutur Menteri Siti.

Menanggapi maksud UEA untuk menjadi tuan rumah COP-28 UNFCCC, Menteri Siti menyampaikan secara prinsip Indonesia mendukung proposal yang dibuat oleh UEA ke UNFCCC. Keterlibatan UEA dalam aksi iklim global dapat dilihat dalam inisiatif UEA membentuk Pusat Kolaborasi Regional Dubai, untuk memajukan tujuan Perjanjian Perubahan Iklim Paris di Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Selatan. Selain itu, ketersediaan infrastruktur untuk mengadakan pertemuan internasional besar seperti COP UNFCCC, menjadikan UEA diyakini mampu menjadi tuan rumah COP-28 UNFCCC yang dijadwalkan pada tahun 2023.

“Kita akan berikan masukan juga kepada Kementerian Luar Negeri RI terkait hal ini. Kami akan dengan senang hati memberikan masukan apa pun kepada UEA, karena kami memiliki pengalaman menyelenggarakan COP-13 UNFCCC di Bali pada tahun 2007,” kata Menteri Siti.

Sementara itu, Dubes Al Dhaheri menyambut baik pertemuan...

Read More...
Menteri LHK Apresiasi Penyelamatan Orangutan di Lampung Selatan



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya didampingi Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno pada Senin (3/5/2021) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Menempuh perjalanan darat dari Jakarta, kunker kali ini dimaksudkan Menteri Siti untuk meninjau langsung upaya penegakan hukum, serta memberikan penghargaan kepada para pihak yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan orangutan beberapa waktu yang lalu.

Sebelumnya, pada tanggal 26 April 2021, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, Seksi Konservasi Wilayah (SKW) III Lampung, bersama dengan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni Polres Lampung Selatan, Balai Karantina Pertanian Wilayah Kerja Bakauheni dengan mitra NGO Jakarta Animal Aid Network (JAAN), melakukan operasi kegiatan K9 di pelabuhan Bakauheni.

Operasi gabungan ini berhasil menyelamatkan dua ekor anak orangutan Sumatera (Pongo abelii) berkelamin jantan dan betina dengan umur diperkirakan 1 hingga 1 tahun 4 bulan. Kondisi kedua orangutan saat ini masih dirawat di lokasi transit Pusat Penyelamatan Satwa Lampung, Sumatran Wildlife Center (SWC JAAN) Lampung. Oleh Menteri Siti, kedua orangutan ini diberikan nama Siti untuk betina, dan Sudin untuk yang jantan.

Ketika diselundupkan, kedua orangutan ini dibawa oleh bus ALS dengan Nomor polisi BK 7885 DK dari Medan Sumatera Utara menuju Tangerang. Semua awak Bus diamankan oleh pihak berwajib untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan, supir dan kernet bus ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik KSKP yang berada di bawah Kepolisian Resor Lampung Selatan. Dengan ditetapkannya supir dan kernet bus menjadi tersangka ini menunjukkan bahwa kasus ini telah masuk kedalam proses hukum di tingkat penyidikan, dimana penyidik dapat melakukan upaya paksa yakni penyitaan dan penggeledahan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), hingga melakukan pengembangan kasusnya.

Selanjutnya, pada tanggal 30 April 2021, sekitar Pukul 21.00 penyidik Polres Lampung...

Read More...
Multiusaha Kehutanan sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim



Pengaturan Perizinan Berusaha dalam UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan PP No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta regulasi turunannya, memungkinkan para pelaku usaha melakukan pengembangan multiusaha kehutanan. Pengembangan diversifikasi usaha di sektor kehutanan ini, mengintegrasikan pemanfaatan kawasan, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu.

Selain itu, pemanfaatan jasa lingkungan dalam model multiusaha kehutanan, dapat menjadi bagian dari aksi mitigasi perubahan iklim dari sektor kehutanan berbasis lahan. Kontribusi pemegang Perizinan Berusaha dalam upaya mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan melalui kegiatan yang dapat mengurangi emisi sertameningkatkan serapan karbon dan/atau konservasi cadangan karbon.

“Pemegang usaha pengelolaan kehutanan diberikan keleluasaan yang lebih baik, serta bertanggung jawab untuk melakukan transformasi dari perizinan pemanfaatan hasil hutan, pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan dalam bentuk penyerapan dan/atau penyimpanan karbon yang lebih terintegrasi dengan bentuk pengusahaan lainnya dengan model perizinan multi usaha,” kata Menteri LHK Siti Nurrbaya pada Dialog ”Strategi dan Aksi Mitigasi Sektor Kehutanan untuk Pemenuhan Target NDC dan Pemanfaatan Nilai Ekonomi Karbon”, yang digelar Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) secara virtual, Kamis (29/4).

Dalam peraturan pemerintah tersebut, Menteri Siti menyampaikan bahwa secara jelas Pemerintah mendorong para pengusaha perhutanan tidak lagi berbisnis secara tunggal. Mereka didorong untuk berkontribusi lebih besar dalam aspek lain secara lebih luas yaitu penguatan dan dukungan dalam mitigasi perubahan iklim, termasuk kaitannya dengan rencana penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

“Tentu hal ini harus dikelola dengan baik dan benar, sehingga dapat memberikan added value bagi pengelolaan kehutanan di Indonesia, menerapkan kesempatan dan peluang dalam perizinan multiusaha, serta adanya insentive yang ditimbulkan dari penerapan Nilai Ekonomi Karbon,” tutur Menteri Siti. Read More...

TMC, Paralegal, Patroli, Sebagai Upaya Pencegahan Permanen Karhutla



Menteri LHK, Siti Nurbaya memimpin langsung Rapat Teknis pemantapan langkah pencegahan karhutla sekaligus antisipasi karhutla tahun 2021, Rabu (28/4/2021). Rapat berlangsung secara daring membahas evaluasi atas upaya-upaya penanggulangan karhutla periode Januari – April 2021. Dalam rapat tersebut sekaligus dipaparkan oleh Kepala BMKG Prof. Dwikorita Karnawati prediksi curah hujan untuk enam bulan kedepan (Mei-Oktober) dan tingkat kerawanan terjadinya karhutla di Indonesia.

Sementara itu Kepala BPPT menjelaskan tentang langkah modifikasi curah hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) periode akhir Maret hingga 8 April di Provinsi Kalimantan Barat dan Riau. Selanjutnya Sekretaris Utama (Sestama) BNPB melaporkan progress Satgas Permanen di enam provinsi rawan karhutla yang ditopang oleh TNI dan POLRI.

Menteri LHK menyatakan perlunya dilakukan rapat ini mengingat data luas areal yang terbakar hingga Bulan Maret 2021 sudah lebih tinggi dari luasan areal terbakar pada periode yang sama di tahun 2020, padahal hampir 80 persen areal Indonesia masih cukup tinggi potensi hujannya.

Momen Puasa Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini juga menjadi salah satu alasan untuk semua pihak waspada agar kejadian karhutla dapat segera diantisipasi sedini mungkin dan tidak menjadi persoalan yang mengganggu momen spesial masyarakat muslim tersebut.

“Pesan Bapak Presiden selama masa Puasa Ramadhan dan Lebaran jangan ada persoalan karhutla,” ujar Menteri Siti.

Menteri Siti menyebutkan jika dilihat dari aspek luas areal terbakar, data menunjukan jika tahun 2021 luasan yang terbakar telah mencapai 23.783 ha, yang berarti lebih luas dibandingkan periode yang sama ditahun 2020, yaitu 19.372 ha. Menteri Siti pun menyatakan data tersebut mengkonfirmasi bahwa terdapat daerah-daerah konvensional terjadinya karhutla. Di lokasi tersebut ia berharap antisipasi lebih karena di daerah-daerah tersebut kejadian karhutla selalu terjadi berulang-ulang.

“KLHK akan merintis pemantauan hotspot secara...

Read More...
Presiden Jokowi Sampaikan Tiga Pandangan pada KTT Perubahan Iklim


Presiden Joko Widodo mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim atau Leaders Summit on Climate secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 22 April 2021. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga pemikiran terkait dengan isu perubahan iklim.

Pertama, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata. Sebagai negara kepulauan terbesar dan pemilik hutan tropis, penanganan perubahan iklim adalah kepentingan nasional Indonesia. Melalui kebijakan, pemberdayaan, dan penegakkan hukum, laju deforestasi Indonesia saat ini turun terendah dalam 20 tahun terakhir.

"Penghentian konversi hutan alam dan lahan gambut mencapai 66 juta hektare, lebih luas dari gabungan luas Inggris dan Norwegia. Penurunan kebakaran hutan hingga sebesar 82 persen di saat beberapa kawasan di Amerika, Australia, dan Eropa mengalami peningkatan terluas," ujar Presiden Jokowi.

Kedua, Presiden Jokowi mengajak para pemimpin untuk memajukan pembangunan hijau untuk dunia yang lebih baik. Menurut Presiden, Indonesia telah memutakhirkan kontribusi yang ditentukan secara nasional _(nationally determined contributions/NDC)_ untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan iklim.

Indonesia juga menyambut baik penyelenggaraan Konvensi Kerangka Perubahan Iklim ke-26 di Inggris untuk hasil yang implementatif dan seimbang. Indonesia juga menyambut baik target sejumlah negara menuju _net zero emission_ tahun 2050. Namun, agar kredibel, komitmen tersebut harus dijalankan berdasarkan pemenuhan komitmen NDC tahun 2030.

"Negara berkembang akan melakukan ambisi serupa jika komitmen negara maju kredibel disertai dukungan riil. Dukungan dan pemenuhan komitmen negara-negara maju sangat diperlukan," imbuhnya.

Ketiga, untuk mencapai target Persetujuan Paris dan agenda bersama berikutnya, Presiden Jokowi memandang bahwa kemitraan global harus diperkuat. Kesepahaman dan strategi perlu dibangun di dalam mencapai...

Read More...
Menteri LHK Instruksikan Jajaran Perbaiki Diri, Bangun Institusi yang Bersih


Menteri LHK Siti Nurbaya mengintruksikan jajarannya untuk terus berupaya memperbaiki diri untuk menjadikan KLHK sebagai sosok institusi yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Hal ini disampaikan Menteri Siti pada Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Triwulan I Tahun 2021 KLHK, yang digelar virtual, Selasa (13/4).

“Saya meminta keteguhan kita dalam etos kerja lembaga, etos kerja individual pejabat dan refleksinya dalam aktualisasi pelaksanaan tugas yang harus semakin baik hingga paripurna. Masyarakat membutuhkan jajaran birokrasi yang lebih ideal saat ini, dengan pijakan prinsip-prinsip public-life. Tidak semua hal bisa kita selesaikan sekaligus, saya percaya itu; tetapi dengan sinergi yang kuat dan berjalan pada koridor kebenaran, kita akan terus melangkah dibimbing oleh moral dan ilmu pengetahuan,” tutur Menteri Siti.

Lebih lanjut, Menteri Siti mengatakan pada periode triwulan pertama saat ini, KLHK juga sedang dalam masa audit kinerja dan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Menteri Siti mengingatkan pentingnya proses ini sebagai proses yang wajib dilalui dengan menunjukkan semua capaian-capaian yang bersifat akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, dan memenuhi semua kriteria manfaat dari perspektif pengawasan eksternal.

Ada tiga dimensi arti penting pemeriksaan BPK RI, yakni untuk tidak terjadi perbuatan melawan hukum, untuk tidak ada transaksi tersembunyi, dan untuk pelaksanaan tertib anggaran dan tertib admininstrasi.

“Saya ingin berpesan dan meminta betul untuk kita tetap memelihara etos kerja, tidak mengeluh, bahkan sebaliknya menggunakan kesempatan audit ini untuk melakukan introspeksi guna perbaikan dalam kegiatan selanjutnya. Saya juga perlu mengingatkan kembali seperti setiap tahun saya sampaikan, bahwa Audit BPK mengandung arti sangat penting dalam kita menegakkan nilai-nilai public life yang tadi telah saya utarakan,” katanya.

Peran Inspektorat Jenderal diperlukan dalam membantu seluruh satker pada proses ini, dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis...

Read More...