Monday, March 30, 2020

STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018

STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018
 
Buku Status Hutan Indonesia (the State of Indonesia’s Forests/SOIFO) 2018 menyajikan informasi mendalam mengenai kebijakan pengelolaan hutan Indonesia dan komitmen Indonesia terhadapperubahan iklim global (climate change), dari tahun 2015 sampai pertengahan 2018,dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Buku SOIFO menginformasikan berbagai tindakan strategis dan cepat yang dilakukan (corrective measures) terhadap berbagai persoalan pengelolaan hutan Indonesia, terutama persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dunia Internasional, yaitu luas dan tutupan hutan, deforestasi dan degradasi hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, serta kontribusi ekonomi dari hutan dan peran swasta.
Luas dan Tutupan Hutan

Indonesia adalah negara besar dimana 63% wilayah nya (120,6 juta hektar) adalah kawasan hutan (forest area). Berdasarkan perundang-undangan Indonesia, kawasan hutan dikelola berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai hutan produksi (production forests), hutan konservasi (conservation forests) dan hutan lindung (protection forests). Indonesia memiliki beberapa kawasan konservasi sangat terkenal di dunia dan perlu dijaga, antara lain Taman Nasional Komodo, Taman Nasional (Konservasi perairan) Wakatobi, dan Kawasan Konservasi laut Raja Ampat.

Tantangan besar dihadapi Indonesia untuk mempertahankan luas kawasan dan tutupan hutan dari kebakaran hutan, deforestasi, konflik tenurial, penebangan liar, persoalan pengelolaan gambut. Tantangan ini dapat dijawab dengan melakukan terobosan pengelolaan hutan (dan lahan gambut), pelibatan sektor swasta, pelaksanaan kebijakan efektif, pelibatan masyarakat dan masyarakat adat serta terobosan pemanfaatan hasil hutan secara optimum, melalui pelaksanaansembilan agenda prioritas (NAWACITA) pemerintah, dimana tiga agenda diprioritaskan dalam pengelolaan hutan yaitu (1) komitmen penegakan hukum dan tata kelola kehutanan, (2) meningkatkan produktifitas nasional pada tingkat masyarakat yang mampu bersaing di pasar internasional, dan (3) penguatan ekonomi lokal.

Indonesia memiliki 15 juta ha hutan gambut, menjadi bagian dari 24 juta ha kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang perlu dijaga keberadaan dan fungsi gambutnya bersama-sama dengan perlidungan hutan lindung untuk pengaturan air, pencegahan banjir, mencegah erosi, mencegah intrusi air laut serta kesuburan tanah.

Mengatasi DriverDeforestasi dan Degradasi Hutan

Deforestasi dan degradasi hutan menjadi perhatian banyak negara termasuk Indonesia, pada tahun 1966 sampai 1980 an kayu adalah kontribusi utama perekonomian Indonesia setelah minyak bumi dan gas, yang mengakibatkan deforestasi tinggi.Indonesia mulai menghitung tingkat deforestasi sejak tahun 1990. Faktanya,deforestasi tertinggi terjadi pada periode tahun 1996 sampai 2000, sebesar 3,5 juta ha per tahun, periode 2002 sampai 2014 menurun, dan meningkat kembali pada periode 2014 sampai 2015 sebesar 1,09 juta ha. Pada periode 2015-2016 serta 2016-2017, menurun menjadi hanya sebesar 0,63 dan 0,48 juta ha.Beberapa penyebab terjadideforestasi termasuk penebangan hutan alam tidak terkendali, konversi hutan alam untuk ekspansi pertanian, tambang, perkebunan, transmigrasi, penebangan liar, perambahan hutan dan kepemilihan lahan hutan illegal, serta kebakaran hutan.

Pemerintah melalukan berbagai upaya mencegah deforestasi dan degradasi hutan, diantaranya yaitu melalui kebijakan trategis moratorium pemberian izin baru pada hutan primer dan lahan gambut yang terus dipertahankan sampai saat ini, memberikan lahan kepada masyarakat untuk mengelolanya secara lestari dan bertanggungjawab, menyelesaikan berbagai konflik penggunaan lahan, dan melakukan pemantauan izin serta penegakan hukum. Pemerintah melakukan kerjasama dengan masyarakat dan sektor swasta untuk pencegahan dan pemadaman dini kebakaran hutan dan lahan, termasukmembentuk bridage pemadam api (fire brigade), pengelolaan ekosistem gambut, restorasi landkap hutan, dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan kawasan konservasi melalui program perhutanan sosial, dan pengelolaan hutan lestari melalui penerapan mandatory forest dan sertifikasi hasil hutan.

Monitoring sumberdaya hutan dilakukan dengan penggunaan medium dan high resolution satellite images, sangat membantu menghasilkan peta tutupan lahan (land cover map) pada tahun 2017. Peta tutupan lahan ini menjadi terobosan untuk perhitungan lebih akurat mengenai tutupan lahan hutan, tingkat deforestasi, neraca sumberdaya hutan, peta lahan kritis, peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB) atau dikenal dengan peta moratorium hutan,peta indikatif areal perhutanan sosial (PIAS), peta identifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), peta potensi hutan, data referensi tingkat emisi hutan (Forest Reference Emission Level/FREL), dan lainnya.

Hal lain yang juga mendapatkan perhatian yaitu pengelolaan kelapa sawit, mengingat produksi minyak sawit dunia dari waktu ke waktu semakin meningkat dan juga menjadi salah satu kontributor penting bagi ekonomi Indonesia, dan produktifitas kelapa sawit 4-10 kali lebih banyak dibandingkan tanaman penghasil minyak lainnya (other oil crop). Pemerintah menyadari berbagai sorotan diarahkan kepada negara-negara penghasil minyak sawit, termasuk Indonesia. Untuk sikap kehati-hatian dari kemungkingan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pengelolaan kelapa sawit, pemerintah melakukan upaya pencegahan penanaman kelapa sawit pada hutan primer dan lahan gambut (PIPPIB). Bentuk preventif juga dilakukan dengan menerapkan sistem pengelolaan kelapa sawit lestari (the Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO)yang mempromosikan standar pengelolaan kelapa sawit mencegah terjadinya dampak lingkungan dan rusaknya keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan hujan tropis di Indonesia.

Kebijakan satu peta (One Map Policy) merupakan referensi standar geospasial untuk memetakan pengelolaan hutan dan lahan secara menyeluruh dan terintegrasi untuk menghindarkan konflik pengelolaan kawasan. Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan satu peta untuk menghasilkan 85 thematik, 9 thematik diantaranya dibawah koordinasi dan tanggungjawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Kepastian hukum pengelolaan kawasan hutan di Indonesia saat ini diperkuat dengan:
(1) Kebijakan moratorium pemanfaatan hutan primer dan lahan gambutsangat strategis, dan pemerintah memberikan perhatian penuh dan sudah memperpanjang sebanyak tiga kali.

(2) Pemberian lahan hutan kepada masyarakat dan kegiatan non kehutanan; Kesamaan hak (equity) kepada masyarakat telah mendapatkan perhatian pemerintah dibandingkan sebelum 2015. Pemerintah meluncurkan program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan program perhutanan sosial sebagai bagian kebijakan pemerataan ekonomirakyat, termasuk masyarakat adat. Pertama sekali, pemerintah berhasil mengidentifikasi 9 juta ha lahan yang akan digunakan untuk program TORA, dimana 0,44 juta ha sudah dibuka untuk fasos fasum, 0,38 juta ha sudah dibuka untuk persawahan dan perikanan, serta 0.85 juta ha untuk pertanian lahan kering. Dan dari 12,7 juta ha untuk program perhutanan sosial, 1,7 juta ha saat ini sudah dialokasikan untuk hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan dan hutan adat

(3) Penegakan hukum; Kepentingan ekonomi sering menjadi penyebab kerusakan hutan melalui kegiatan perambahan hutan, pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan serta perdagangan satwa liar ilegal. Untuk mencegah kerusakan hutanmaka dilakukan operasi penegakan hukum strategis melalui operasi satuan polisi hutan reaksi cepat (SPORC), operasi pemantauan perambahan, operasi pasar satwa liar, operasi penebangan liar. Pemberian sanksi tegas diberikan dari mulai peringatan tertulis sampai pencabutan izin kepada yang melakukan pelanggaran, termasuk yang menyebabkan kebakaran hutan di wilayah kelolanya.

(4) Penyelesaian konflik penggunaan lahan; Pemerintah sangat mendorong dilakukan fasilitasi penyelesaian konflik penggunaan lahan di lapangan.

Pengelolaan Kebakaran hutan dan lahan; Kebakaran hutan dan lahan terjadi pada tahun 1982/1983, 1997/1998, 2007, 2012 dan 2015, mengakibatkan transboudary pollution. Pemerintah sangat menaruh perhatian mengenai ini, sehingga kejadian transboundary pollution kemudian menurun pada tahun 2015, 2016 dan 2017, menjadi 22 hari, 4 hari dan 0 hari. Jumlah titik panas (fire hotspot) dari tahun 2015 ke tahun 2016 menurun sebesar 94% dan dari tahun 2016 ke 2017 menurun sebesar 36%, dengan luas areal terbakar pada rentang tahun yang sama menurun berturut-turut sebesar 83% dan 62%.

Beberapa pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan kejadian kebakaran hutan dan lahan yaitu (1) Peringatan dan deteksi dini, dengan pengawasan data harian sistem peringkat bahaya kebakaran, (2) Respon dini mengatasi sesegera mungkin kejadian kebakaran dengan melakukan patroli rutin, (3) Pelibatan masyarakat dalam program penyadaran kebakaran hutan dan lahan, (4) Membangun norma, standar dan peraturan terkait pencegahan dan pemadaman dini, (5) Peningkatan kapasitas dan perbaikan pengawasan kebakaran, (6) Penegakan hukum dan pengelolaan pasca kejadian kebakaran, serta (7) Kerjasama internasional pengelolaan kebakaran.

Indonesia memainkan peran strategis memperkuat kerjasama global mengenai perubahan iklim, terutama forum-forum the United Nations Framworks Convention on Climate Change (UNFCCC), komitmen terhadap the National Detemined Contribution (NDC) sektor kehutanan untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan usaha sendiri dan sampai 41% dengan dukungan internasional. Untuk memperkuat komitmen tersebut, Indonesia telah melakukan ratifikasi Kesepakatan Paris (Paris Agreement) menjadi Undang-undang, juga telah membuat strategi nasional REDD+ tahun 2012 yang kemudian didukung oleh FREL nasional pada tahun 2016, penguatan sistem monitoring hutan nasional (NFMS), sistem informasi safeguard (SIS), dan Sistem MRV Nasioanal untuk REDD+. Selama 2013 sampai 2017 indonesia telah menurunkan emisi 358 MtCO2e (20.4%), sebagai bagian kontribusi dari penurunan deforestasi dan degradasi.Apabila emisi dari dekomposisi gambut diperhitungkan, maka penurunan emisi total dari hutan dan lahan dari tahun 2013 sampai 2017 adalah sebesar 305 MtCO2e, dengan rata-rata penurunan pertahun sebesar 61 MtCO2e. Salain itu, instrumen pendanaan untuk REDD+ terus dikembangkan melalui proses pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Badan Layanan Umum yang dikelola Kementerian Keuangan bekerjasama dengan kementerian teknis terkait.

Emisi yang berasal dari sektor kehutanan dan lahan gambut periode 2000-2016 rata-rata per tahun adalah sebesar 709.409 Gg CO2e, kalau kebakarangambut tidak diperhitungkan, maka menjadi sebesar 466.035 Gg CO2e. Upaya mitigasi yang dilakukan telah menurunkan emisi sebesar 90.267 Gg CO2e tahun 2016 dari 712.602 Gg CO2e tahun 2015.

Pengelolaan ekosistem gambut dilakukan dengan:
(1) Kerangka kebijakan pengelolaan ekosistem gambut; Memberlakukan peraturan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut mulai tahun 2014, dan diperkuat kembali tahun 2016 dengan melindungi sekurangnya 30% luas Kesatuan Hidrologis Gambut.

(2) Inventarisasi ekosistem gambut untuk memperkuat pendataan ekosistem gambut

(3) Rehabilitasi ekosistem gambut di kawasan kelola perusahaan dan kawasan kelola masyarakat

Restorasi Landskap Hutan; Restorasi di lapangan dilakukan pada daerah tangkapan air (Daerah Aliran Sungai/DAS). Sejak 2017 berdasarkan peraturan menteri keuangan, dana bagi hasil dari Dana Reboisasi(DR) yang diberikan kepada pemerintah provinsi dan kabupatem dapat digunakan tidak saja untuk penghijauan dan rehabilitasi lahan, tetapi juga untuk mendukung program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.Selain rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah DAS, kegiatan restorasi juga dilakukan di areal perusahaan hutan alam (IUPHHK-HA), perusahaan restorasi ekosistem (IUPHHK-RE) dan hutan tanaman industri (IUPHHK-HT)

Restorasi ekosistem juga dilakkan pada areal konservasi mengingat dari lahan kritis sebanyak 24,3 juta ha, sekitar 2 juta ha berada di kawasan konservasi. Kegiatan restorasi juga didukung (kolaborasi) dengan berbagai lembaga pembangunan/lingkungan nasional dan internasional.

Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Kegiatan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan meliputi:

(1) Pemberian akses kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial melalui program hutan kemasyarakatan, hutan desa, kemitraan, hutan tanaman rakyat, hutan desa dan hutan adat. Pemerintah telah mengeluarkan peta indikatif areal perhutanan sosial. Sampai Juni 2018 luas perhutanan sosial mencapai 1,7 juta hektar, dikelola sekitar 384 ribu keluarga.

(2) Pengakuan Hutan Adat; Hutan adat berada didalam wilayah masyarakat adat (masyarakat hukum adat). Pada 30 Desember 2018 Presiden Jokowi memberikan pengakuan kepada 9 wilayah hutan adat, dan pada Juni 2018 meningkat menjadi 26 pengakuan hutan adat, termasuk yang telah ditetapkan statusnya sebanya 21 hutan adat.

(3) Perlindungan Hutan melibatkan Partisipasi Mayarakat, melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) untuk mendukung fungsi lindung hutan dan mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui bebagai kegiatan ekonomi pada kawasan hutan lindung.

Paradigam Baru Pengelolaaan Kawasan Konservasi

Pengelolaan kawasan konservasi sangat menarik perhatian dunia. Pengelolaan konservasi termasuk taman nasional, situs warisan dunia, cagar alam, suaka alam dan suaka margasatwa, taman buru, dan taman hutan raya. Pengelolaan kawasan konservasi paradigma baru meliputi:

(1) Pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort untuk penjangkauan wilayah pengelolaan yang lebih baik

(2) Pengelolaan tumbuhan dan satwa yang memberi perhatian kepada endanger species. Pemerintah telah membuat pemetaan (road map) target pengelolaan species.

(3) Pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat sekitar kawasan konservasi, untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

(4) Penerapan zona tradisional dalam kemitraan dengan masyarakat, dimana masyarakat diberikan akses untuk memanfaatkan hasil hutan non kayu pada kawasan tradisional taman nasional untuk kesejahteraan masyarakat.

(5) Komitmen internasional untuk konservasi keanekaragaman, seperti Konvensi keanekaragaman hayati (CBD) dengan menerbitkan the Indonesian Biodiversity Action Plan (IBSAP) untuk melindungi keanegkaragaman hayati, UNESCO Man and Biosphere Program dengan mengembangkan cagar biosfer, the World Heritage Convention dengan menjaga situs-situs yang memiliki nilai-nilai tinggi, CITESdengan melindungi species yang terancam punah, dan konvensi Ramsar dengan kebijakan melindungi wilayah basah (wetlands)

Kontribusi Ekonomi Nasional dan Sektor Swasta

Kontribusi ekonomi dari pengelolaan hutan mendapatkan perhatian yang sangat serius, dimana:
(1) Pengelolaan Hutan Produksi, untuk menghasilkan produksi ekonomi yang menggabungkan pendekatan produksi lestari pada hutan produksi alam, hutan produksi tanaman dan kegiatan restorasi ekosistem. Pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman diarahkan untuk produksi kayu, sedangkan restorasi ekosistem untuk kegiatan restorasi hutan yang berkontribusi kepada ekonomi dan upaya mitigasi perubahan iklim. Selain itu, pengelolaan hutan produksi tanaman mulai dilakukan dengan pendekatan perhutanan sosial melalui program hutan kemasyarakatan, kemitraan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, termasuk pelibatanmasyarakat adat.

(2) Kontribusi sumberdaya hutan terhadap penerimaan nasional; Tahun 2015 kontribusi penerimaan negara bukan pajak dari sektor kehutanan sejumlah USD 300,8 juta.

(3) Penerimaan bukan pajak dari kayu, non kayu dan penggunaan kawasan hutan; PNBP dari tahun 2011-2017 berasal dari Dana Reboisasi, Provisi Sumberdaya Hutan, Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Iuran Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Denda Pelanggaran dan Ganti Rugi Nilai Tegakan, sebesar USD 1.754 miliar.

(4) Penerimaan nasional lainnya; PNBP dari ekspor satwa dan tumbuhan yang dilakukan secara legal dari tahun 2014-2017 terus meningkat, dengan target PNBP tahun 2017 sebesar USD 376.845, dengan realisasisebesar USD 1.81 juta.

Sertifikasi hutan dan hasil hutanuntuk pengelolaan hutan lestariterus diperkuat, meliputi:
(1) Penegakan Hukum Kehutanan dan Lisensi Perdagangan di Indonesia, perubahan dari stigma ekploitasi ke apresiasi; Sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) dilakukan untuk menjamin legalitas kayu yang berasal dari Indonesia, dimana kredibilitas SVLK mendapat pengakuan dari Uni Eropa melalui kesepakatan Forest Law Enforcement, Governance and Trade–Voluntary Partnership Agreement (FLEGT VPA) antara Uni Eropa dengan Indonesia.

(2) Sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan legalitas kayu; SVLK memuat tiga prinsip; good governance, representative dan credibility.

Perubahan pengelolaan dari berbasiskan kayu ke pengelolaan hutan; dari yang berpatokan satu produk berupa kayu menjadi berpatokan pendekatan menyeluruh (holistik), lebih dari hanya sekadar kayu.

Penutup

Terjadi perubahan besar paraadigma pengelolaan hutan Indonesia menuju perspektif sustainability dengan keseimbangan sosial, lingkungan dan ekonomi yang memberikan perhatian kepada masyarakat. Indonesia memiliki komitmen kuat menuju tercapainya Sustainable Development Goal (SDG) melalui kegiatan korektif (corrective actions) yang memperhatikan kebutuhan ekonomi lebih dari 250 juta jiwa penduduk berdasarkan pengelolaan hutan lestari.
 
 
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Hadapi Corona, KLHK Beli Hasil Petani dan Beri Gratis ke Tenaga Medis



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membeli produk hasil usaha petani hutan, untuk disalurkan kepada tenaga medis yang bertugas di garda terdepan penanganan virus Covid-19 Corona. Produk hasil hutan untuk menjaga daya tahan tubuh ini juga dibagikan kepada jurnalis yang tetap menjalankan tugas di tengah pandemi.

Khusus untuk wilayah DKI.Jakarta, disiapkan 2.000 paket produk herbal yang disalurkan ke berbagai RS rujukan pasien Corona. Selain itu 5.000 paket lainnya juga disediakan lima Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan pada masing-masing wilayahnya, dengan total anggaran mencapai Rp780 juta.

''Produk-produk ini dibeli dari Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) binaan KLHK di seluruh Indonesia. Dibagikan secara gratis kepada tenaga medis di rumah sakit yang sedang berjuang mengobati pasien Corona. Untuk tahap awal telah diserahkan oleh Direktur Jenderal PSKL KLHK Bambang Supriyanto, dukungan 200 paket suplemen peningkat daya tahan tubuh yang diterima oleh Dr. Muhammad Syahril, selaku Direktur Utama RSPI Prof. Dr. Sulianti Suroso, di Sunter, Jakarta Utara. Kami juga bagikan kepada rekan-rekan jurnalis yang bertugas,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya di Jakarta, (27/3).

Produksi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang dibagikan antara lain jahe instan, wedang uwuh, temulawak, madu, minyak kayu putih, gula semut, minuman serta makanan lain yang mengandung banyak vitamin C.

Berbagai produk hasil petani hutan ini diyakini dapat meningkatkan daya tahan tubuh, karena mengandung banyak zat pendorong imunitas tubuh manusia yang diolah dari alam.

Dengan pendampingan melalui program perhutanan sosial, produk para petani hutan tersebut kini sudah dikemas lebih modern dan melalui teknologi pengolahan yang memenuhi standar layak konsumsi.

Produk juga telah diteliti secara ilmiah kandungan antioksidan dan pelbagai zat yang membantu meningkatkan imunitas tubuh manusia dari serangan mikroogranisme penyebab penyakit.

''Kami terus dorong petani hutan untuk meningkatkan produksinya,...

Read More...
KLHK Bantu PMI untuk Percepat Mobilisasi Petugas Penyemprotan Disinfektan


Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 atau virus corona, merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat saling berbagi peran dalam menangkal penyebaran pandemi ini.

Begitu juga dengan KLHK, melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang dilakukan serentak di seluruh satker baik pusat maupun satker di daerah. KLHK juga bergerak membantu untuk kelancaran tugas PMI. KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 (PSLB3), menyumbang 10 (sepuluh) unit motor roda 3 (tiga) kepada PMI Pusat. Kesepuluh motor tersebut diserahkan oleh Dirjen PSLB3 KLHK kepada pak Yadi mewakili PMI Pusat di kantor PMI Pusat jl. Gatot Soebroto, Jakarta Pusat pada Jum'at (20/3).

Direktur Jenderal PSLB3 Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, bantuan ini dimaksudkan untuk mempermudah petugas menjangkau wilayah padat penduduk dalam rangka penyemprotan disinfektan Covid-19.

"Semoga wabah Covid-19 ini dapat teratasi secara cepat, dan kita semua bisa melewati masa sulit ini dengan baik" ungkapnya.

Sementara itu, KLHK juga terus melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan tetap menjaga kebersihan tempat dan lingkungan kerja, melakukan social distancing, dan melakukan penyemprotan disinfektan di setiap sudut gedung Manggala Wanabakti.

Selain itu, pemeriksaan suhu tubuh juga dilakukan untuk semua pegawai, dan tamu yang datang sebelum masuk ke dalam gedung Manggala Wanabakti. Hand Sanitizer juga tersedia di setiap sudut ruangan, agar dapat digunakan oleh Karyawan/ti atau tamu yang datang. KLHK juga terus hadir bekerja memberikan pelayanan publik baik di kantor maupun bekerja dari rumah (work from home), untuk membangun optimisme masyarakat (*)         

Read More...
Surat Edaran Menteri LHK tentang Pencegahan Penyebaran Virus Corona di lingkup kerja KLHK



Surat Edaran
Menteri LHK tentang Pencegahan Penyebaran Virus Corona di lingkup kerja KLHK 

Read More...
Duka Menteri LHK Melepas Jenazah Korban Kecelakaan di Taman Nasional Sebangau


Begitu memasuki kantor Taman Nasional Sebangau (TNS), di Kota Palangkaraya, Selasa (10/3/2020) pagi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar disambut jejeran enam foto rimbawan yang menjadi korban tewas insiden kecelakaan speadboat. Suasana duka begitu terasa. Terdengar suara tangisan keluarga dan rekan sejawat korban.

Didampingi Wamen LHK Alue Dohong, Sekjen Bambang Hendroyono, Dirjen KSDAE Wiratno, dan jajaran eselon I dan II KLHK, Menteri Siti tampak tak bisa menyembunyikan raut wajah dukanya saat duduk di hadapan peti jenazah pegawai TNS Tyas Novianti.

Saat memberikan kata sambutan, nada suaranya terdengar bergetar hebat menahan haru. Pada akhirnya air mata yang coba ditahan sedari mendarat di Palangkaraya tumpah jua.

"Selamat jalan anak, adik, sahabat, dan kolega kerja kami di Taman Nasional Sebangau yang gugur saat menjalankan tugas. Mewakili segenap keluarga besar KLHK dan Pemerintah, ikut berduka teramat dalam atas kepergian Abdi Darmansyah, Ibnu Yudistira Hendrawan, Mutiara, Tyas Novianti, Mansyah dan Umroatus Sholikhah. Kami mengembalikan pada-Mu ya Tuhan, putra putri terbaik KLHK ini," kata Menteri Siti dengan suara bergetar.

Setelah menyerahkan santunan duka pada keluarga korban, Menteri Siti memimpin penghormatan terakhir dan ikut mengantar sampai peti jenazah dimasukan ke ambulance untuk diantar ke pemakaman.

Perjalanan dilanjutkan ke rumah duka di Kelurahan Kereng Bangkirai. Ratusan pelayat memadati dua rumah  bersebelahan, tempat dimana Abdi Darmansyah (35) dan adik iparnya Ibnu Yudistira Hendrawan (27) disemayamkan.

Ibnu bertugas sebagai Manggala Agni di TNS. Sedangkan Abdi bertugas sebagai Polhut TNS yang meninggalkan istri yang sedang hamil 8 bulan dan seorang putri berusia 5 tahun.

"Bu Menteri, suami saya sekarang sudah tidak ada. Anak saya sudah tidak ada ayahnya," ratap istri Abdi saat menerima santunan.

Menteri Siti langsung menguatkan dengan memastikan bahwa keluarga besar KLHK akan terus memperhatikan keluarga korban yang...

Read More...
Menteri LHK: Saya Kawal, Derap Langkah Dinas LH se Indonesia Wajib Sama!



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar meminta seluruh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, dan sebanyak 126 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kota se Indonesia untuk bersinergi antar Dinas dan dengan Kementerian LHK sebagai modal utama menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan hidup di tingkat tapak.

Tidak boleh ada lagi pernyataan menolak atau menghindar dari keterlibatan membantu Kepala Daerah menyelesaikan masalah di lapangan, misalnya dengan alasan ditariknya kewenangan atau minimnya anggaran. Karena pemerintah berkewajiban melaksanakan amanat dalam UUD 1945 berkaitan dengan tanggungjawab memberikan lingkungan hidup berkualitas yang menjadi hak rakyat.

''Persoalan lingkungan terlalu kompleks, menyelesaikannya harus ada interaksi antar dinas. Semua harus satu derap langkah yang sama. Kalau tidak kuat di Kabupaten, pakai kekuatan Provinsi. Jika tidak kuat juga pakai kekuatan Kementerian. Akan saya kawal langsung ke Dirjen-dirjennya,'' tegas Menteri Siti membuka acara Rapat Kerja Tekhnis pemulihan lingkungan serta pengendalian pencemaran, yang digelar KLHK, di Lombok,NTB, Senin (9/3/2020).

Mantan Sekjen Kemendagri ini mengatakan Indonesia sedang memasuki mainstrem atau arus utama baru pembangunan. Tahun 2000 mainstrem-nya adalah perempuan (gender), lalu good governance (pemerintahan yang baik) tahun 2005, dan perubahan iklim di 2017.

''Sekarang Presiden Joko Widodo sangat tegas dan perhatian pada lingkungan hidup. Mainstrem pembangunan salah satunya akan sangat memperhatikan bencana alam. Jadi tidak ada lagi orang LH cuma mikirin tekhnis pencemaran dan AMDAL saja,  tapi harus seluruh aspek. Cara kerjanya jangan lagi seperti yang dulu-dulu, karena itu butuh interaksi dan sinergi,'' katanya.

Menteri Siti berkali-kali mengingatkan agar Kepala Dinas lebih aktif melakukan analisis  untuk memberi telaahan staf pada Kepala Daerah, mengingat mandat yang berat soal lingkungan dan kerja nyata pemerintah sangat ditunggu rakyat. Banyak daerah yang beban lingkungannya...

Read More...
Kisah Sukses Aktivis Lingkungan: Ciliwung Bersih Hingga Zero Karhutla



Tiga aktivis lingkungan menceritakan kisah sukses kemitraan masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), pada rangkaian acara Rapat Kerja Tekhnis pemulihan lingkungan serta pengendalian pencemaran, yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di Lombok, NTB,Minggu (8/3/2020) malam.

Kolaborasi antara kelompok masyarakat, NGO, Pemda, Swasta, dan Pemerintah, dikatakan oleh para penggiat aktif di tingkat tapak ini telah terbukti membawa perubahan yang ditandai dengan pulihnya kualitas lingkungan hidup.

''Kami mulai berkecimpung di Ciliwung tahun 2000 dengan konsep konservasi alam dan petualangan untuk anak. Tahun 2010, kondisi Ciliwung semakin parah akibat sampah dan limbah. Akhirnya saya memilih pensiun dini dan bangun komunitas sahabat Ciliwung,'' kisah Hidayat, Pendiri Yayasan Sahabat Ciliwung.

Mantan karyawan swasta ini mendapat dukungan dari Pemda dan KLHK. Hingga saat ini sudah terbentuk 9 komunitas di masing-masing wilayah per kelurahan di Depok. Kegiatan yang mereka lakukan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga bisa memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar, karena menggabungkan konsep konservasi, edukasi, dan wisata alam sungai.

''Kami dapat dukungan KLHK sampai terbentuk namanya patroli sungai. Sekarang semakin banyak yang terlibat membersihkan Ciliwung, sehingga mulai dapat dinikmati lagi ikan-ikan endemik Ciliwung. Harapan kami kondisi ini terus membaik dengan dukungan semua pihak,'' kata Hidayat.

Kisah sukses lainnya datang dari Sadikin, Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA) Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) berulang dan puncaknya tahun 2015, meninggalkan duka yang dalam. Tidak hanya rugi karena tanaman pertanian yang akan dipanen hangus terbakar, Sadikin juga harus kehilangan anaknya yang meninggal karena ISPA.

Ia lantas bangkit bersama warga sekitar untuk mengatasi Karhutla. Melalui binaan PT Pertamina (Persero) Refinery...

Read More...
Pengarahan Menteri LHK dalam Acara Pembukaan Rakernis Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, di Lombok, NTB, 9 Maret 2020

             

Read More...
Pemda Mataram Sulap Sampah Jadi Energi



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengunjungi TPA Regional  Kebon Kongok di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk melihat keberhasilan proses pengolahan sampah menjadi energi dengan teknologi RDF (Refused Derived Fuel).  Teknologi ini mampu mengubah sampah menjadi briket  yang dapat menjadi substitusi batu bara sebagai bahan bakar ramah lingkungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU. Alat pengolah sampah ini sebagian sudah mampu dibuat mandiri oleh Indonesia.

"Saya dan Pak Gubernur mengunjungi TPA, kami sudah dilaporkan bahwa sudah ada akitvitas teknologi RDF, dari sampah menjadi bahan bakar dengan teknik pellet dan melihat tadi bagus sekali, mesinnya juga dibuat sendiri, lalu pakai mesin pencacah, tekniknya dengan fermentasi, mesin pembentuk pelletnya. Itu bisa jadi bahan substitusi batu bara untuk PLTU. Selain juga bisa untuk gas", ujar Menteri Siti seusai melihat langsung proses pengolahan sampah tersebut.

Menteri Siti sangat mengapresiasi langkah konkrit yang ditunjukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB yang telah bekerjasama dengan PT. PLN dan PT. Indonesia Power untuk merealisasikan proyek pengolahan sampah ini. Proyek ini juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai sumber bahan baku sampahnya, sehingga dikenal juga dengan istilah Program Jeranjang Olah Sampah Setempat (JOSS). Dengan pelibatan masyarakat, maka selain lingkungan menjadi bersih dari sampah juga memutar ekonomi melalui skema circular economy.

"langkah ini sangat baik, seperti tadi saya katakan, ini contoh yang konkrit di lapangan, hasilnya juga kelihatan, nanti masyarakat akan dapat manfaatnya," katanya.

Melalui teknologi RDF di TPA Kebon Kongok Menteri Siti berharap permasalahan sampah di NTB khususnya di Mataram, Lombok dapat selesai. Dengan kapasitas pengolahan sampah mencapai 30 ton perhari  dan akan terus ditingkatkan, maka diharapkan produksi sampah perhari yang mencapai 300 ton bisa diselesaikan.

"Yang pasti masalah sampah kita selesaikan. Jadi dari 300 ton sampah per hari...

Read More...
Komunitas Selam KLHK Bersihkan Sampah Laut di Labuan Bajo



Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2020, Komunitas Diver (Penyelam) KLHK melaksanakan aksi pengambilan sampah laut (underwater clean up) di perairan Waecicu Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (5/3/2020).

Aksi bersih sampah yang melibatkan 22 penyelam ini, dilakukan di kedalaman 5 dan 10 meter, pada luas area 150 meter. Hasil yang didapatkan berupa sampah sekitar 48,99 kg, yang terdiri dari plastik daur ulang 86 buah (23,8 kg), plastik sekali pakai 46 buah (9,3 kg), kertas 2 buah (0,07 kg), karet 2 buah (0,1 kg), tekstil 1 buah (0,07 kg), kayu 2 buah (10,96 kg), logam 9 buah (0,07 kg), dan kaca 3 buah (4,62 kg).

Inspektur Wilayah II KLHK Sumarto, selaku koordinator Komunitas Selam KLHK, mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu sumbangsih para penyelam dalam rangka HPSN Tahun 2020.

"Jadi pada pelaksanaannya dibagi 4 grup, keempatnya bertemu di satu point pertemuan. Kita kumpulkan sampahnya, diangkut ke pesisir. Selanjutnya kita pilah menjadi 10 jenis sampah.
Dari masing-masing jenis itu kita timbang, contohnya plastik daur ulang kita hitung jumlah dan beratnya yaitu sekitar 23 kg dan seterusnya. Setelah dipilah, ditimbang, lalu dikirim ke pusat daur ulang," jelas Sumarto.

Pemilahan dilakukan untuk mengetahui jenis sampah apa yang dominan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pengurangan sampah, khususnya plastik.

"Kebijakan umum sampah pada prinsipnya harus dimanfaatkan, agar memberikan manfaat ekonomi. Selain itu, prinsip pengelolaan sampah juga bisa dengan 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recyle," pungkas Sumarto. (*)  

Read More...
Nyanyian Anak SLB Labuan Bajo Ajak Indonesia Peduli Sampah


Didampingi penyanyi yang juga aktivis lingkungan Oppie Andaresta, puluhan anak-anak Sekolah Luar Biasa (SLB) Labuan Bajo menyanyikan lagu yang berisi ajakan peduli sampah.

Mereka menyanyi penuh semangat di hadapan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, yang datang bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, untuk memimpin aksi bersih pantai di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT.

''Buang sampah di tempatnya, hanya semudah itu. Mulai dari hal kecil, kita harus disiplin. Sampah plastik dan organik kita pisahkan, karena bisa diolah lagi. Sampah plastik kita sulap jadi barang berguna. Sampah organik jadi pupuk tanaman,'' begitu bunyi petikan lirik lagu. Menko Luhut dan Menteri Siti terlihat ikut menikmati lagu dan memberikan semangat dengan bertepuk tangan.

Kehadiran anak-anak SLB ini merupakan rangkaian dari Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diikuti lebih dari 10.000 peserta, Jumat (6/3/2020). Berbagai agenda HPSN telah digelar di berbagai daerah se Indonesia, dan secara nasional dipusatkan di lima destinasi pariwisata super prioritas, yaitu Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur, Danau Toba, dan Likupang.

''Kami sangat berterimakasih pada Bapak Presiden Jokowi, Pak Luhut dan Ibu Siti, yang telah memilih Labuan Bajo menjadi salah satu lokasi HPSN 2020,'' ungkap Wakil Gubernur NTT, Josep Nae Soi.

''Pemerintah telah banyak memberikan perhatian yang tidak henti-hentinya pada kami. Ini menjadi sinyal kuat bagi rakyat NTT untuk bersih-bersih sampah,'' tambah Josep.

Khusus di Labuan Bajo, pemerintah membangun fasilitas pengelolaan berupa TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) atau Pusat Daur Ulang Pengelolaan Sampah (PDU). Melengkapi sarana ini juga diberikan motor sampah sebanyak 8 unit dan 60 unit tempat sampah tematik.

KLHK juga melakukan langkah detasering bantuan pembinaan kepada Pemda Kabupaten Manggarai Barat, melalui pendampingan penyusunan Jakstrada, edukasi pengelolaan sampah melalui PDU dan Bank sampah, pemberian 40.000 bibit tanaman dan...

Read More...