Tuesday, March 26, 2019

STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018

STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018
 
Buku Status Hutan Indonesia (the State of Indonesia’s Forests/SOIFO) 2018 menyajikan informasi mendalam mengenai kebijakan pengelolaan hutan Indonesia dan komitmen Indonesia terhadapperubahan iklim global (climate change), dari tahun 2015 sampai pertengahan 2018,dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Buku SOIFO menginformasikan berbagai tindakan strategis dan cepat yang dilakukan (corrective measures) terhadap berbagai persoalan pengelolaan hutan Indonesia, terutama persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dunia Internasional, yaitu luas dan tutupan hutan, deforestasi dan degradasi hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, serta kontribusi ekonomi dari hutan dan peran swasta.
Luas dan Tutupan Hutan

Indonesia adalah negara besar dimana 63% wilayah nya (120,6 juta hektar) adalah kawasan hutan (forest area). Berdasarkan perundang-undangan Indonesia, kawasan hutan dikelola berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai hutan produksi (production forests), hutan konservasi (conservation forests) dan hutan lindung (protection forests). Indonesia memiliki beberapa kawasan konservasi sangat terkenal di dunia dan perlu dijaga, antara lain Taman Nasional Komodo, Taman Nasional (Konservasi perairan) Wakatobi, dan Kawasan Konservasi laut Raja Ampat.

Tantangan besar dihadapi Indonesia untuk mempertahankan luas kawasan dan tutupan hutan dari kebakaran hutan, deforestasi, konflik tenurial, penebangan liar, persoalan pengelolaan gambut. Tantangan ini dapat dijawab dengan melakukan terobosan pengelolaan hutan (dan lahan gambut), pelibatan sektor swasta, pelaksanaan kebijakan efektif, pelibatan masyarakat dan masyarakat adat serta terobosan pemanfaatan hasil hutan secara optimum, melalui pelaksanaansembilan agenda prioritas (NAWACITA) pemerintah, dimana tiga agenda diprioritaskan dalam pengelolaan hutan yaitu (1) komitmen penegakan hukum dan tata kelola kehutanan, (2) meningkatkan produktifitas nasional pada tingkat masyarakat yang mampu bersaing di pasar internasional, dan (3) penguatan ekonomi lokal.

Indonesia memiliki 15 juta ha hutan gambut, menjadi bagian dari 24 juta ha kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang perlu dijaga keberadaan dan fungsi gambutnya bersama-sama dengan perlidungan hutan lindung untuk pengaturan air, pencegahan banjir, mencegah erosi, mencegah intrusi air laut serta kesuburan tanah.

Mengatasi DriverDeforestasi dan Degradasi Hutan

Deforestasi dan degradasi hutan menjadi perhatian banyak negara termasuk Indonesia, pada tahun 1966 sampai 1980 an kayu adalah kontribusi utama perekonomian Indonesia setelah minyak bumi dan gas, yang mengakibatkan deforestasi tinggi.Indonesia mulai menghitung tingkat deforestasi sejak tahun 1990. Faktanya,deforestasi tertinggi terjadi pada periode tahun 1996 sampai 2000, sebesar 3,5 juta ha per tahun, periode 2002 sampai 2014 menurun, dan meningkat kembali pada periode 2014 sampai 2015 sebesar 1,09 juta ha. Pada periode 2015-2016 serta 2016-2017, menurun menjadi hanya sebesar 0,63 dan 0,48 juta ha.Beberapa penyebab terjadideforestasi termasuk penebangan hutan alam tidak terkendali, konversi hutan alam untuk ekspansi pertanian, tambang, perkebunan, transmigrasi, penebangan liar, perambahan hutan dan kepemilihan lahan hutan illegal, serta kebakaran hutan.

Pemerintah melalukan berbagai upaya mencegah deforestasi dan degradasi hutan, diantaranya yaitu melalui kebijakan trategis moratorium pemberian izin baru pada hutan primer dan lahan gambut yang terus dipertahankan sampai saat ini, memberikan lahan kepada masyarakat untuk mengelolanya secara lestari dan bertanggungjawab, menyelesaikan berbagai konflik penggunaan lahan, dan melakukan pemantauan izin serta penegakan hukum. Pemerintah melakukan kerjasama dengan masyarakat dan sektor swasta untuk pencegahan dan pemadaman dini kebakaran hutan dan lahan, termasukmembentuk bridage pemadam api (fire brigade), pengelolaan ekosistem gambut, restorasi landkap hutan, dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan kawasan konservasi melalui program perhutanan sosial, dan pengelolaan hutan lestari melalui penerapan mandatory forest dan sertifikasi hasil hutan.

Monitoring sumberdaya hutan dilakukan dengan penggunaan medium dan high resolution satellite images, sangat membantu menghasilkan peta tutupan lahan (land cover map) pada tahun 2017. Peta tutupan lahan ini menjadi terobosan untuk perhitungan lebih akurat mengenai tutupan lahan hutan, tingkat deforestasi, neraca sumberdaya hutan, peta lahan kritis, peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB) atau dikenal dengan peta moratorium hutan,peta indikatif areal perhutanan sosial (PIAS), peta identifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), peta potensi hutan, data referensi tingkat emisi hutan (Forest Reference Emission Level/FREL), dan lainnya.

Hal lain yang juga mendapatkan perhatian yaitu pengelolaan kelapa sawit, mengingat produksi minyak sawit dunia dari waktu ke waktu semakin meningkat dan juga menjadi salah satu kontributor penting bagi ekonomi Indonesia, dan produktifitas kelapa sawit 4-10 kali lebih banyak dibandingkan tanaman penghasil minyak lainnya (other oil crop). Pemerintah menyadari berbagai sorotan diarahkan kepada negara-negara penghasil minyak sawit, termasuk Indonesia. Untuk sikap kehati-hatian dari kemungkingan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pengelolaan kelapa sawit, pemerintah melakukan upaya pencegahan penanaman kelapa sawit pada hutan primer dan lahan gambut (PIPPIB). Bentuk preventif juga dilakukan dengan menerapkan sistem pengelolaan kelapa sawit lestari (the Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO)yang mempromosikan standar pengelolaan kelapa sawit mencegah terjadinya dampak lingkungan dan rusaknya keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan hujan tropis di Indonesia.

Kebijakan satu peta (One Map Policy) merupakan referensi standar geospasial untuk memetakan pengelolaan hutan dan lahan secara menyeluruh dan terintegrasi untuk menghindarkan konflik pengelolaan kawasan. Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan satu peta untuk menghasilkan 85 thematik, 9 thematik diantaranya dibawah koordinasi dan tanggungjawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Kepastian hukum pengelolaan kawasan hutan di Indonesia saat ini diperkuat dengan:
(1) Kebijakan moratorium pemanfaatan hutan primer dan lahan gambutsangat strategis, dan pemerintah memberikan perhatian penuh dan sudah memperpanjang sebanyak tiga kali.

(2) Pemberian lahan hutan kepada masyarakat dan kegiatan non kehutanan; Kesamaan hak (equity) kepada masyarakat telah mendapatkan perhatian pemerintah dibandingkan sebelum 2015. Pemerintah meluncurkan program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan program perhutanan sosial sebagai bagian kebijakan pemerataan ekonomirakyat, termasuk masyarakat adat. Pertama sekali, pemerintah berhasil mengidentifikasi 9 juta ha lahan yang akan digunakan untuk program TORA, dimana 0,44 juta ha sudah dibuka untuk fasos fasum, 0,38 juta ha sudah dibuka untuk persawahan dan perikanan, serta 0.85 juta ha untuk pertanian lahan kering. Dan dari 12,7 juta ha untuk program perhutanan sosial, 1,7 juta ha saat ini sudah dialokasikan untuk hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan dan hutan adat

(3) Penegakan hukum; Kepentingan ekonomi sering menjadi penyebab kerusakan hutan melalui kegiatan perambahan hutan, pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan serta perdagangan satwa liar ilegal. Untuk mencegah kerusakan hutanmaka dilakukan operasi penegakan hukum strategis melalui operasi satuan polisi hutan reaksi cepat (SPORC), operasi pemantauan perambahan, operasi pasar satwa liar, operasi penebangan liar. Pemberian sanksi tegas diberikan dari mulai peringatan tertulis sampai pencabutan izin kepada yang melakukan pelanggaran, termasuk yang menyebabkan kebakaran hutan di wilayah kelolanya.

(4) Penyelesaian konflik penggunaan lahan; Pemerintah sangat mendorong dilakukan fasilitasi penyelesaian konflik penggunaan lahan di lapangan.

Pengelolaan Kebakaran hutan dan lahan; Kebakaran hutan dan lahan terjadi pada tahun 1982/1983, 1997/1998, 2007, 2012 dan 2015, mengakibatkan transboudary pollution. Pemerintah sangat menaruh perhatian mengenai ini, sehingga kejadian transboundary pollution kemudian menurun pada tahun 2015, 2016 dan 2017, menjadi 22 hari, 4 hari dan 0 hari. Jumlah titik panas (fire hotspot) dari tahun 2015 ke tahun 2016 menurun sebesar 94% dan dari tahun 2016 ke 2017 menurun sebesar 36%, dengan luas areal terbakar pada rentang tahun yang sama menurun berturut-turut sebesar 83% dan 62%.

Beberapa pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan kejadian kebakaran hutan dan lahan yaitu (1) Peringatan dan deteksi dini, dengan pengawasan data harian sistem peringkat bahaya kebakaran, (2) Respon dini mengatasi sesegera mungkin kejadian kebakaran dengan melakukan patroli rutin, (3) Pelibatan masyarakat dalam program penyadaran kebakaran hutan dan lahan, (4) Membangun norma, standar dan peraturan terkait pencegahan dan pemadaman dini, (5) Peningkatan kapasitas dan perbaikan pengawasan kebakaran, (6) Penegakan hukum dan pengelolaan pasca kejadian kebakaran, serta (7) Kerjasama internasional pengelolaan kebakaran.

Indonesia memainkan peran strategis memperkuat kerjasama global mengenai perubahan iklim, terutama forum-forum the United Nations Framworks Convention on Climate Change (UNFCCC), komitmen terhadap the National Detemined Contribution (NDC) sektor kehutanan untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan usaha sendiri dan sampai 41% dengan dukungan internasional. Untuk memperkuat komitmen tersebut, Indonesia telah melakukan ratifikasi Kesepakatan Paris (Paris Agreement) menjadi Undang-undang, juga telah membuat strategi nasional REDD+ tahun 2012 yang kemudian didukung oleh FREL nasional pada tahun 2016, penguatan sistem monitoring hutan nasional (NFMS), sistem informasi safeguard (SIS), dan Sistem MRV Nasioanal untuk REDD+. Selama 2013 sampai 2017 indonesia telah menurunkan emisi 358 MtCO2e (20.4%), sebagai bagian kontribusi dari penurunan deforestasi dan degradasi.Apabila emisi dari dekomposisi gambut diperhitungkan, maka penurunan emisi total dari hutan dan lahan dari tahun 2013 sampai 2017 adalah sebesar 305 MtCO2e, dengan rata-rata penurunan pertahun sebesar 61 MtCO2e. Salain itu, instrumen pendanaan untuk REDD+ terus dikembangkan melalui proses pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Badan Layanan Umum yang dikelola Kementerian Keuangan bekerjasama dengan kementerian teknis terkait.

Emisi yang berasal dari sektor kehutanan dan lahan gambut periode 2000-2016 rata-rata per tahun adalah sebesar 709.409 Gg CO2e, kalau kebakarangambut tidak diperhitungkan, maka menjadi sebesar 466.035 Gg CO2e. Upaya mitigasi yang dilakukan telah menurunkan emisi sebesar 90.267 Gg CO2e tahun 2016 dari 712.602 Gg CO2e tahun 2015.

Pengelolaan ekosistem gambut dilakukan dengan:
(1) Kerangka kebijakan pengelolaan ekosistem gambut; Memberlakukan peraturan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut mulai tahun 2014, dan diperkuat kembali tahun 2016 dengan melindungi sekurangnya 30% luas Kesatuan Hidrologis Gambut.

(2) Inventarisasi ekosistem gambut untuk memperkuat pendataan ekosistem gambut

(3) Rehabilitasi ekosistem gambut di kawasan kelola perusahaan dan kawasan kelola masyarakat

Restorasi Landskap Hutan; Restorasi di lapangan dilakukan pada daerah tangkapan air (Daerah Aliran Sungai/DAS). Sejak 2017 berdasarkan peraturan menteri keuangan, dana bagi hasil dari Dana Reboisasi(DR) yang diberikan kepada pemerintah provinsi dan kabupatem dapat digunakan tidak saja untuk penghijauan dan rehabilitasi lahan, tetapi juga untuk mendukung program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.Selain rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah DAS, kegiatan restorasi juga dilakukan di areal perusahaan hutan alam (IUPHHK-HA), perusahaan restorasi ekosistem (IUPHHK-RE) dan hutan tanaman industri (IUPHHK-HT)

Restorasi ekosistem juga dilakkan pada areal konservasi mengingat dari lahan kritis sebanyak 24,3 juta ha, sekitar 2 juta ha berada di kawasan konservasi. Kegiatan restorasi juga didukung (kolaborasi) dengan berbagai lembaga pembangunan/lingkungan nasional dan internasional.

Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Kegiatan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan meliputi:

(1) Pemberian akses kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial melalui program hutan kemasyarakatan, hutan desa, kemitraan, hutan tanaman rakyat, hutan desa dan hutan adat. Pemerintah telah mengeluarkan peta indikatif areal perhutanan sosial. Sampai Juni 2018 luas perhutanan sosial mencapai 1,7 juta hektar, dikelola sekitar 384 ribu keluarga.

(2) Pengakuan Hutan Adat; Hutan adat berada didalam wilayah masyarakat adat (masyarakat hukum adat). Pada 30 Desember 2018 Presiden Jokowi memberikan pengakuan kepada 9 wilayah hutan adat, dan pada Juni 2018 meningkat menjadi 26 pengakuan hutan adat, termasuk yang telah ditetapkan statusnya sebanya 21 hutan adat.

(3) Perlindungan Hutan melibatkan Partisipasi Mayarakat, melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) untuk mendukung fungsi lindung hutan dan mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui bebagai kegiatan ekonomi pada kawasan hutan lindung.

Paradigam Baru Pengelolaaan Kawasan Konservasi

Pengelolaan kawasan konservasi sangat menarik perhatian dunia. Pengelolaan konservasi termasuk taman nasional, situs warisan dunia, cagar alam, suaka alam dan suaka margasatwa, taman buru, dan taman hutan raya. Pengelolaan kawasan konservasi paradigma baru meliputi:

(1) Pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort untuk penjangkauan wilayah pengelolaan yang lebih baik

(2) Pengelolaan tumbuhan dan satwa yang memberi perhatian kepada endanger species. Pemerintah telah membuat pemetaan (road map) target pengelolaan species.

(3) Pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat sekitar kawasan konservasi, untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

(4) Penerapan zona tradisional dalam kemitraan dengan masyarakat, dimana masyarakat diberikan akses untuk memanfaatkan hasil hutan non kayu pada kawasan tradisional taman nasional untuk kesejahteraan masyarakat.

(5) Komitmen internasional untuk konservasi keanekaragaman, seperti Konvensi keanekaragaman hayati (CBD) dengan menerbitkan the Indonesian Biodiversity Action Plan (IBSAP) untuk melindungi keanegkaragaman hayati, UNESCO Man and Biosphere Program dengan mengembangkan cagar biosfer, the World Heritage Convention dengan menjaga situs-situs yang memiliki nilai-nilai tinggi, CITESdengan melindungi species yang terancam punah, dan konvensi Ramsar dengan kebijakan melindungi wilayah basah (wetlands)

Kontribusi Ekonomi Nasional dan Sektor Swasta

Kontribusi ekonomi dari pengelolaan hutan mendapatkan perhatian yang sangat serius, dimana:
(1) Pengelolaan Hutan Produksi, untuk menghasilkan produksi ekonomi yang menggabungkan pendekatan produksi lestari pada hutan produksi alam, hutan produksi tanaman dan kegiatan restorasi ekosistem. Pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman diarahkan untuk produksi kayu, sedangkan restorasi ekosistem untuk kegiatan restorasi hutan yang berkontribusi kepada ekonomi dan upaya mitigasi perubahan iklim. Selain itu, pengelolaan hutan produksi tanaman mulai dilakukan dengan pendekatan perhutanan sosial melalui program hutan kemasyarakatan, kemitraan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, termasuk pelibatanmasyarakat adat.

(2) Kontribusi sumberdaya hutan terhadap penerimaan nasional; Tahun 2015 kontribusi penerimaan negara bukan pajak dari sektor kehutanan sejumlah USD 300,8 juta.

(3) Penerimaan bukan pajak dari kayu, non kayu dan penggunaan kawasan hutan; PNBP dari tahun 2011-2017 berasal dari Dana Reboisasi, Provisi Sumberdaya Hutan, Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Iuran Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Denda Pelanggaran dan Ganti Rugi Nilai Tegakan, sebesar USD 1.754 miliar.

(4) Penerimaan nasional lainnya; PNBP dari ekspor satwa dan tumbuhan yang dilakukan secara legal dari tahun 2014-2017 terus meningkat, dengan target PNBP tahun 2017 sebesar USD 376.845, dengan realisasisebesar USD 1.81 juta.

Sertifikasi hutan dan hasil hutanuntuk pengelolaan hutan lestariterus diperkuat, meliputi:
(1) Penegakan Hukum Kehutanan dan Lisensi Perdagangan di Indonesia, perubahan dari stigma ekploitasi ke apresiasi; Sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) dilakukan untuk menjamin legalitas kayu yang berasal dari Indonesia, dimana kredibilitas SVLK mendapat pengakuan dari Uni Eropa melalui kesepakatan Forest Law Enforcement, Governance and Trade–Voluntary Partnership Agreement (FLEGT VPA) antara Uni Eropa dengan Indonesia.

(2) Sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan legalitas kayu; SVLK memuat tiga prinsip; good governance, representative dan credibility.

Perubahan pengelolaan dari berbasiskan kayu ke pengelolaan hutan; dari yang berpatokan satu produk berupa kayu menjadi berpatokan pendekatan menyeluruh (holistik), lebih dari hanya sekadar kayu.

Penutup

Terjadi perubahan besar paraadigma pengelolaan hutan Indonesia menuju perspektif sustainability dengan keseimbangan sosial, lingkungan dan ekonomi yang memberikan perhatian kepada masyarakat. Indonesia memiliki komitmen kuat menuju tercapainya Sustainable Development Goal (SDG) melalui kegiatan korektif (corrective actions) yang memperhatikan kebutuhan ekonomi lebih dari 250 juta jiwa penduduk berdasarkan pengelolaan hutan lestari.
 
 
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Perjuangan Manggala Agni di Garda Terdepan Karhutla, Demi Menjaga Titik Api, Rela Tinggalkan Anak Istri


Demi Menjaga Titik Api, Rela Tinggalkan Anak Istri

Malam menjelang saat Fauzi (41), anggota Manggala Agni Daops Dumai, mengeluarkan handphonenya. Setelah mendapat sinyal di lokasi terdepan Kebakaran hutan dan lahan, ia menyapa orang tercinta di seberang sana.

''Apa kabar Nak, sudah minum susu belum? bagaimana tadi sekolahnya?,'' terdengar suaranya bercengkrama.

Ayah tiga anak ini sudah hampir tiga minggu keluarganya yang tinggal di Dumai, untuk memadamkan titik api di Pulau Rupat. Ia memang sempat pulang, namun hanya beberapa jam saja di rumah, kemudian berangkat lagi menyeberang.

Saat sedang berjibaku memadamkan api di Rupat, Fauzi sempat mendapat kabar bila kawasan di sekitar rumahnya di jalan Meranti kota Dumai, justru terbakar. Untungnya api tak sampai melahap rumahnya.

''Saya hanya pulang untuk melihat kondisinya, beberapa jam saja di rumah, lalu menyeberang lagi ke Rupat. Sekarang titik api memang sudah padam, namun kami masih harus melakukan proses pendinginan,'' kata Fauzi.

Dedikasinya pada tim Manggala Agni dimulai sejak tahun 2002. Saat itu mereka tidak bergaji per bulan dan hanya menerima honor kegiatan sebesar Rp180 ribu, yang itupun baru diterima per 6 bulan. Fauzi mengatakan, salah satu alasannya ia lebih memilih jadi Manggala Agni, karena panggilan hati.

''Sekarang Alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir kesejahteraan sudah meningkat, gaji sudah rutin per bulan dan ada BPJS juga,'' ungkapnya.

Menjadi Manggala Agni bukanlah pekerjaan yang mudah. Tidak hanya sekedar kerja keras, tapi juga membutuhkan kerja ikhlas. Karena bukan kerja ringan, kata Fauzi, 'seleksi alam' pada akhirnya membuat tak sedikit dari mereka mengundurkan diri.

''Di angkatan 2002, dalam satu Daops itu ada 4 regu, yang tersisa setia sampai sekarang setelah hampir 17 tahun, hanya tinggal 12 orang,'' kata Fauzi.

Kerja Manggala Agni KLHK kini cakupannya memang lebih luas. Jika sebelumnya mereka hanya menjaga kawasan hutan konservasi, kini mereka juga harus menjaga lahan. Untuk...

Read More...
Perjuangan Manggala Agni di Garda Terdepan Karhutla, Saat Dikepung Api, Terpaksa Mengumandangkan Adzan


Saat Dikepung Api, Terpaksa Mengumandangkan Adzan

Meski telah bekerja nyaris seharian di garda terdepan, anggota Manggala Agni Daops Dumai yang berjaga di Rupat, tepatnya di Desa Terkul, tetap penuh semangat. Malam semakin dingin, aroma lahan terbakar dan asap semakin menyengat.

Sambil beristirahat, cerita-cerita mengenai pengalaman memadamkan titik api Karhutla mulai mengalir. Azmi (40) berbagi kisah, ketika dirinya dan rekan-rekan Manggala Agni pernah terkepung titik api hebat, saat Karhutla tahun 2010 silam.

Saat itu Azmi dan rekan-rekannya sedang memadamkan api di Medang Kampai, Dumai. Mereka berusaha memadamkan titik api yang sedang menuju pondok-pondok kayu yang ditinggali warga. Ada Ibu-ibu, dan anak-anak juga. Mereka memang tinggal di lahan tersebut untuk berkebun.

''Mereka sudah berteriak minta tolong, dan Alhamdulillah berhasil kita selamatkan. Namun tak lama kemudian, kami dapat kabar kalau api berputar ke arah barak tempat kami tinggal,'' kata Azmi.

Faktor angin telah membuat api begitu cepat berubah arah. Membakar apa saja yang menghadangnya, mulai dari ilalang, rerumputan, hingga pepohonan. Jarak dari barak hanya tinggal 1,5-2 Km.

Azmi dan kawan-kawannya mulai panik. Karena di dalam barak, ada peralatan dan logistik mereka. Sekuat tenaga dengan sisa tenaga, mereka lantas memblokade jilatan api yang sedang menuju barak.

''Tim yang bertugas menyelamatkan barak hanya 6 orang, saya yang paling depan menghadang api dengan memegang kepala selang,'' kata Azmi yang sudah menjadi Manggala Agni sejak tahun 2002 ini.

Dengan hanya mengandalkan satu selang, Azmi dan kawan-kawan hanya bisa pasrah saat melihat besarnya lidah api. Saat itu di belakangnya, tak jauh dari barak, Azmi melihat ada kanal kecil.

''Saya terus memandang ke arah api yang datang, lalu mandang ke belakang. Mandang ke depan, lalu mandang lagi ke belakang. Pokoknya kalau api tak bisa dihadang, kami harus lompat ke dalam kanal, dan hanya bisa pasrah apapun yang akan terjadi. Bisa dipastikan kami...

Read More...
Perjuangan Manggala Agni di Garda Terdepan Karhutla, Menjaga Benteng Terakhir Jilatan Kepala Api


Menjaga Benteng Terakhir Jilatan Kepala Api

Petang menjelang saat tiba di Pulau Rupat. Menggunakan mobil tipe 4WD, butuh waktu lebih dari 1 jam, melewati jalan-jalan kampung untuk menuju Desa Pergam, salah satu desa terparah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Mobil harus masuk ke jalan Hikmah, Kelurahan Pergam. Sekitar 2 Km dari jalan desa, sampai ke ujung jalan tanah, mobil terpaksa berhenti.

''Kita hanya bisa sampai di sini. Dari sini harus menggunakan sepeda motor, jaraknya lumayan. Teman-teman Manggala Agni ada di dalam,'' kata Fauzi, Korlap Manggala Agni regu 2 Daops Dumai.

Petang mulai berganti malam. Terang berganti gelap. Jauh dari pemukiman, dikelilingi kebun warga yang didominasi sawit, dan hutan. Hanya ada suara alam, sekitar 12 tim Manggala Agni bekerja melakukan pendinginan dengan alat penerangan seadanya, berupa senter yang dilekatkan di kepala masing-masing. Mereka mencari titik asap, melakukan pemadaman bara api di bawahnya, agar tidak ada yang berpotensi menjadi titik api.

''Kami harus pastikan betul tidak ada titik asap dan bara yang tersisa, bahkan bila harus kerja sampai pagi sekalipun. Karena kalau ditinggal dan ternyata terbakar lagi, maka sia-sialah proses pemadaman yang sudah dilakukan selama ini,'' kata Wadanru Regu II Daops Dumai, Safrudin.

Sekitar jam 19.18 WIB, setelah memastikan di lokasi Desa Pergam sudah aman, tim baru memutuskan pulang ke titik yang bisa dijangkau mobil. Setelah meletakkan peralatan di mobil bak terbuka, mereka kemudian membuat lingkaran kecil.

Mereka berdoa bersama di tengah kegelapan malam, atas keselamatan kerja hari itu, dan berharap tidak ada titik asap yang berubah menjadi titik api karena faktor angin.

Dari lokasi ini tim Manggala Agni menuju jalan Semoga Jaya, Kelurahan Terkul. Dari jalan utama desa, tim mulai masuk ke jalan tanah. Perlahan tidak ada lagi pemukiman. Hanya tersajikan kesunyian dan kegelapan hutan.

Sekitar jam 21.00 WIB, setelah perjalanan hampir 5 Km, tim baru sampai di barak. Ini bukan...

Read More...
Perjuangan Manggala Agni di Garda Terdepan Karhutla, Mendinginkan Bara Api di Bawah Kaki

''Mendinginkan Bara Api di Bawah Kaki''

Dari pantauan udara, kawasan Mumugo di Rokan Hilir, Bangsal Aceh dan Medang Kampai di Dumai, tak lagi berapi. Menyisakan petak-petak lahan kecoklatan bekas terbakar yang berhasil dipadamkan. Heli Bell 412 PK-DAS KLHK yang melakukan patroli udara, terus terbang ke arah Pulau Rupat, Bengkalis. Dari kota Dumai, Pulau indah ini hanya dipisahkan Selat.

Kawasan ini sebelumnya terbakar hebat. Heli sempat terbang rendah melihat kerja tim Manggala Agni yang masih bekerja di lokasi ini. Setelahnya heli berputar dan mendarat di Bandara Pinang Kampai, Dumai. Dari sinilah perjalanan darat melihat kerja Manggala Agni dimulai.

Panas terik. Aroma lahan terbakar begitu menyengat. Tanah yang didominasi gambut masih terasa hangat bahkan panas saat diinjak meski telah menggunakan sepatu tebal. Debunya seketika menyeruak memedihkan mata. Harus hati-hati saat melangkah karena masih menyisakan banyak bara dimana-mana.

Beberapa meter ke depan, lidah api terlihat menjilat. Menghanguskan pepohonan, rerumputan, dan gambut di sekitarnya. Di antara asap, debu pekat, dan bara api di dalam gambut itu, empat pasukan Manggala Agni terus merengsek maju.

Batu Bintang, Dumai Barat, menjadi lokasi pertama yang dikunjungi, Selasa (5/3/2019) lalu. Berjarak hanya sekitar 45 menit dari bandara, dan cukup berdekatan dengan pemukiman warga, tim Manggala Agni bagai berpacu dengan waktu dan cuaca.

Lokasi yang sulit dan tak bisa diakses kendaraan, memaksa tim Manggala Agni harus membawa seluruh peralatan dengan berjalan kaki. Untuk mengakali stok air yang sangat terbatas, dibuatlah embung-embung air di lokasi terbakar. Luasnya sekitar 4x2 meter, dengan kedalaman lebih kurang 8 meter.

Dari embung inilah selang dipasang, dan kemudian ditarik manual untuk memadamkan jilatan api dari jarak paling terdekat. Mereka harus sangat berhati-hati, karena yang diinjak terkadang adalah api.

Tim juga harus memperhatikan arah angin, karena asap yang menyelimuti lokasi membuat jarak pandang begitu...

Read More...
Bersih Sampah Serentak di 8 Kota Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2019 yang bertema “Kelola Sampah, Hidup Bersih, Sehat dan Bernilai,” pagi ini (24/02/2019) kembali dilakukan Kegiatan Bersih-bersih sampah atau Clean Up di 8 kota yaitu Kendal, Tegal, Brebes, Pemalang, Batang, Rembang, Jepara dan Kebumen. Kegiatan ini dilaksanakan di kota-kota yang memiliki sungai besar dan memiliki pantai untuk mewujudkan sinergi dalam mengurangi sampah termasuk sampah plastik.

Menteri LHK, Siti Nurbaya didampingi Bupati Kendal, Mirna Annisa, bersama-sama masyarakat setempat hadir pada kegiatan bersih sampah di Pantai Sendang Sikucing, Kendal (24/2). Menteri Siti dalam arahannya mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah dari rumah sendiri. Menteri Siti menyebut bahwa HPSN 2019 menjadi momentum yang baik dalam mengajak seluruh pihak mewujudkan kesamaan langkah dan keperdulian pengelolaan sampah di Indonesia.

"Renaca pemerintah pada tahun 2025, kita harus bisa mengurangi sampah sebesar 30 persen. Sampah ini yang paling banyak datangnya dari rumah tangga." Jelas Menteri Siti. Lebih lanjut, Menteri Siti menerangkan bahwa saat ini sampah tersebut baru bisa dikurangi 2,7 sampai 3 persen di Indonesia. Dengan demikian, Menteri Siti mengajak masyarakat untuk ikut mengurangi sampah, dengan memilah yang baik yang bisa gunakan ulang, atau dijadikan produk lain dengan daur ulang.

Pada saat Rapat Kerja Nasional Indonesia Bersih di Jakarta (21/2), pemerintah telah meluncurkan Gerakan Indonesia Bersih. Fokus Program Gerakan Indonesia Bersih memberikan penekanan pada peningkatan perilaku hidup bersih sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, kerja, dan komunitas. Selain tiu juga diharapkan terjadi peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat.

Hal-hal lain yang juga menjadi fokus Gerakan Indonesia Bersih adalah mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik. Kemudian menyempurnakan peraturan perundang-undangan, pemberian kemudahan...

Read More...
9 Tokoh Hutan Sosial Jadi Role Model Kelompok Tani Hutan Sosial di Indonesia

Sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang berhasil mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan yang telah diberikan izin melalui hutan sosial, telah dilakukan pemilihan sembilan tokoh hutan sosial oleh Koran Tempo.

"Pemilihan Tokoh Hutan Sosial ini, akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun untuk menjaring lebih banyak Tokoh Hutan Sosial yang menjadi role model, dan teladan bagi kelompok tani Hutan Sosial lainnya di seluruh Indonesia," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, pada acara Penyerahan SK Perhutanan Sosial, di Cianjur (8/2).

Penyerahan trofi dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, didampingi oleh Menteri LHK Siti Nurbaya dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Momen ini juga sekaligus dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2019.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bambang Supriyanto menjelaskan pemilihan tokoh hutan sosial dilakukan dengan menyeleksi tokoh Hutan Sosial dari data Hutan Sosial yang ada serta usulan dari pemangku yang berkepentingan dengan sejumlah kriteria.

Yang pertama yaitu calon penerima adalah pemegang izin Hutan Sosial dan/atau pemegang pengakuan dan perlindungan hutan adat. Selanjutnya, mereka memiliki leadership terhadap pengembangan kegiatan Hutan Sosial yang terukur, dan telah berjejaring dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, mereka mampu menunjukkan kemandirian dan keberlanjutan dalam pengembangan kegiatan Hutan Sosial.

"Dengan kriteria tersebut, akhirnya ditetapkan 9 tokoh Hutan Sosial yang terdiri dari 3 tokoh Hutan Kemasyarakatan, 3 Tokoh Hutan Desa, 2 Tokoh Hutan Adat, dan 1 Tokoh Kemitraan Kehutanan," kata Bambang.

Kesembilan trofi tersebut diberikan kepada:
1.    Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan didampingi oleh Sahabat Masyarakat Pantai (Sampan) Kalimantan dan CV. Gerai Tembawang dan PT Kayuh Nusantara Jaya sebagai offtaker, LPHD ini membudidayakan kepiting dan madu kelulut di dalam kawasan...

Read More...
Presiden Joko Widodo Menyerahkan SK Perhutanan Sosial di Cianjur

Program Perhutanan Sosial, merupakan program prioritas Pemerintah yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Selain itu, program ini dilaksanakan untuk mengurangi konflik permasalahan lahan di masyarakat, dan kedepannya bisa membantu mengatasi kemiskinan.

Kali ini, Presiden Joko Widodo menyerahkan 42 Unit SK Perhutanan Sosial seluas 13.976,28 Ha bagi 8.941 KK dari 12 Kabupaten di Jawa Barat, bertempat di Wana Wisata Pokland Kabupaten Cianjur, (8/2).

"Sebelumnya, lahan banyak dibagikan kepada yang gede-gede. Sekarang kita berikan kepada rakyat dalam bentuk Surat Keputusan seperti ini. Ini untuk 35 tahun, dan status hukumnya jelas," tegas Presiden Joko Widodo di depan kurang lebih 3.000 masyarakat yang hadir.

Presiden Joko Widodo mengingatkan, setiap tahun akan mengecek penggunaannya apakah terlantar atau produktif.

"Kalau sudah diberikan SK, lahannya harus produktif. Silahkan mau dipakai untuk menanam kopi, cengkeh, durian, dan buah-buahan lainnya," ujar Presiden Joko Widodo.

Dalam laporannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, menyampaikan penyerahan SK Perhutanan Sosial dilakukan sejak 2016, yang dimulai di Kalimantan pada Desember 2016.

"Realisasi distribusi pemberian akses kelola kepada masyarakat sampai dengan 31 Januari 2019 mencapai 2.531.277,13 Ha, atau sebanyak 5.454 Unit SK bagi 601.892 KK diseluruh Indonesia," jelas Menko Darmin.

Adapun rincian SK yang diserahkan pada hari ini sebagai berikut:
a. Kab. Bogor sebanyak 1 SK Kulin KK seluas 610,64 ha untuk 75 KK
b. Kab. Ciamis sebanyak 4 SK Kulin KK seluas 718,03 ha untuk 691 KK
c. Kab. Cianjur sebanyak 8 SK Kulin KK seluas 1.309,25 ha untuk 1.379 KK
d. Kab. Garut sebanyak 1 SK Kulin KK dan 1 SK IPHPS seluas 678,68 ha untuk 688 KK
e. Kab. Indramayu sebanyak 3 SK IPHPS seluas 794 ha untuk 612 KK
f. Kab. Bandung sebanyak 8 SK Kulin KK seluas 3.662,88 ha untuk 2.299 KK
g. Kab. Bandung Barat sebanyak 2 SK Kulin KK seluas...

Read More...
Pentingnya Legalitas Kayu Bagi Kedaulatan Indonesia

Menteri LHK, Siti Nurbaya menyampaikan apresiasinya akan dukungan industri kayu nasional, khususnya PT. Kayu Lapis Indonesia (KLI), yang telah berkomitmen sejak lama dalam menghasilkan produksi kayu yang legal. Menurutnya, legalitas ini merupakan hal yang sangat penting, karena seringkali produksi kayu Indonesia diragukan legalitasnya oleh negara lain.

"Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun saya menjelaskan di PBB dan FAO, bahwa kehutanan Indonesia dikelola dengan baik, bahwa deforestasi kita menurun, dan terima kasih kepada PT. KLI yang telah menjadi pelopor untuk tidak ada yang tidak legal dalam industri kita. Pemerintah sangat mendukung dan berterima kasih untuk hal itu," ujarnya, saat menghadiri pencanangan Kebangkitan Industri Perkayuan Nasional untuk Kesejahteraan Masyarakat, di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah (29/01).

Menteri Siti menyampaikan bahwa di tahun 2019 ini, KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengelolaaan hutan Produksi Lestari (PHPL) telah menyiapkan 1.000 unit sertifikasi legalitas kayu dari APBN.

Mendukung industri kayu nasional, Menteri Siti juga mengingatkan pentingnya pengembangan desain atau rancangan industri hulu hilir.
"Industri hulu hilir harus berangkat bersama-sama, dan berjalan dengan baik," lanjutnya.

Menteri Siti juga menekankan bahwa kebangkitan industri perkayuan nasional akan dapat dicapai dengan beberapa kondisi, yaitu :

1) Adanya kelimpahan dan jaminan kontinuitas bahan baku yang berkualitas dan mudah didapatkan;
2) Adanya penyederhanaan mata rantai pasokan bahan baku yang murah dan legal;
3) Adanya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan partisipatif;
4) Adanya kesepahaman penentuan jenis kayu yang akan dikembangkan dan sesuai dengan tapak;
5) Adanya kelembagaan yang mapan didukung dengan program pendampingan;
6) Adanya fasilitasi dan bantuan ekonomi produktif secara berkala dari pemerintah;
7) Adanya jaminan pasar produk yang progresif;
8) Adanya monitoring dan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik bagi perbaikan secara...

Read More...
Hutan Sosial Dukung Kebangkitan Industri Kayu

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan pemanfaatan hutan untuk mendukung kesejahteraan rakyat. Hal ini kembali ditegaskan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, saat menerangkan pentingnya peran hutan rakyat dalam mendukung pasokan bahan baku kayu industri kayu nasional.

"Oleh karena itu, akses hutan diberikan kepada rakyat, kalau selama ini di pulau Jawa, masyarakat menanam di tanah rakyat sendiri, maka dengan hutan sosial, mari kita tanami hutan sosial dengan kayu-kayu, dan masyarakat bisa menanam pohon dengan hutan sosial di tanah Perhutani dengan persyaratan tertentu," ujarnya di hadapan masyarakat Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (29/01).

Dijelaskannya, di era Presiden Jokowi ini, banyak permasalahan bidang kehutanan yang telah terselesaikan, termasuk akses hutan, produktivitas kayu, dan kebangkitan industri kayu hutan.

Pemerintah saat ini memiliki komitmen yang kuat, dan telah mengimplementasikan untuk melibatkan, dan memberdayakan masyarakat melalui program percepatan perhutanan sosial.

Sebelum 2015, masyarakat hanya dapat mengelola 7 % dari luas hutan. Setelah tahun 2015, telah ditetapkan pencadangan bagi 13,8 juta ha untuk hutan sosial (dari target 12,7 juta) serta 4,8 juta ha untuk kawasan hutan yang didistribusikan bagi rakyat, dengan reformasi agraria seluas 4,8 juta ha (dari target 34,1 juta ha) sehingga komposisi alokasi meningkat secara signifikan menjadi 33%.

Menteri Siti juga menerangkan, industri kayu nasional sangat terkait dengan program hutan sosial. Hal ini dibuktikan dengan tingginya peran hutan rakyat dalam mendukung bahan baku industri kayu.

Di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Siti mengajak pengelolaan hutan yang tidak produktif, khususnya di lahan Perhutani, dengan luas lahan kurang atau sama dengan 10%, agar dapat ditanami kayu dengan pola agroforestry.

"Saya kira itu ada polanya ada caranya. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan partisipatif. Saya juga minta tolong,
nanti polanya bukan hanya menyerap, tetapi juga pola offtaker, sekaligus...

Read More...
Anugerah PROPER 2018, Ketaatan Perusahaan Mencapai 87%

Siti Nurbaya menyerahkan Anugerah PROPER Tahun 2018 kepada 20 perusahaan peringkat PROPER EMAS dan 155 perusahaan PROPER HIJAU pada Malam Anugerah PROPER (27/12/2018) di Hotel Bidakara Jakarta.

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) periode 2017 – 2018 ini diikuti sebanyak 1.906 perusahaan. Berdasarkan evaluasi Tim Teknis dan pertimbangan Dewan Pertimbangan PROPER, selain peringkat EMAS dan HIJAU ditetapkan peraih peringkat BIRU 1.454 perusahaan, MERAH 241 perusahaan, dan HITAM 2 perusahaan, serta 16 perusahan dikenakan penegakan hukum dan 18 tidak beroperasi. Dari 1.906 perusahaan tersebut terdiri dari 905 Agroindustri, 560 Manufaktur Prasarana Jasa, dan 441 Pertambangan Energi Migas.

"Hasil penilaian PROPER tahun 2018  menunjukkan tingkat ketaatan 87% dan upaya hemat energi sebesar 273,61 juta Giga Joule, upaya awet air 306,94 juta m3, tahan emisi konvensional dengan total penurunan emisi sebesar 18,7 juta ton, tahan emisi GRK sebesar 306,94 juta ton CO2e, reduksi dan pemanfaatan limbah B3 dan limbah padat non B3 sebesar 16,34 juta ton dan 6,83 juta ton, serta penurunan beban pencemaran air limbah yang mencapai 31,72 juta ton" kata Siti Nurbaya dalam sambutannya.  

Melalui PROPER, perusahaan terus melakukan inovasi dalam pengelolaan lingkungan. Inovasi yang pada tahun 2015 hanya tercatat 151 meningkat menjadi 542 pada tahun 2018. Penghematan biaya yang berhasil dilakukan oleh perusahaan mencapai Rp. 925,241 Trilyun meningkat 16 kali lipat dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 53,076 Trilyun.

Dikatakan Siti Nurbaya pada tahun 2018 berhasil dilakukan penghematan sebesar Rp. 925.241 Triliyun. "Selain itu, PROPER juga berhasil mendorong upaya pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan dengan dana bergulir mencapai Rp. 1,53 Triliyun", ucap Siti Nurbaya.

M.R. Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK menjelaskan bahwa terdapat hal baru dalam pelaksanaan PROPER tahun 2018 ini yaitu dimasukkannya 9 pelabuhan besar di Indonesia sebagai obyek penilaian PROPER. Read More...