Saturday, April 10, 2021

STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018

STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018
 
Buku Status Hutan Indonesia (the State of Indonesia’s Forests/SOIFO) 2018 menyajikan informasi mendalam mengenai kebijakan pengelolaan hutan Indonesia dan komitmen Indonesia terhadapperubahan iklim global (climate change), dari tahun 2015 sampai pertengahan 2018,dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Buku SOIFO menginformasikan berbagai tindakan strategis dan cepat yang dilakukan (corrective measures) terhadap berbagai persoalan pengelolaan hutan Indonesia, terutama persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dunia Internasional, yaitu luas dan tutupan hutan, deforestasi dan degradasi hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, serta kontribusi ekonomi dari hutan dan peran swasta.
Luas dan Tutupan Hutan

Indonesia adalah negara besar dimana 63% wilayah nya (120,6 juta hektar) adalah kawasan hutan (forest area). Berdasarkan perundang-undangan Indonesia, kawasan hutan dikelola berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai hutan produksi (production forests), hutan konservasi (conservation forests) dan hutan lindung (protection forests). Indonesia memiliki beberapa kawasan konservasi sangat terkenal di dunia dan perlu dijaga, antara lain Taman Nasional Komodo, Taman Nasional (Konservasi perairan) Wakatobi, dan Kawasan Konservasi laut Raja Ampat.

Tantangan besar dihadapi Indonesia untuk mempertahankan luas kawasan dan tutupan hutan dari kebakaran hutan, deforestasi, konflik tenurial, penebangan liar, persoalan pengelolaan gambut. Tantangan ini dapat dijawab dengan melakukan terobosan pengelolaan hutan (dan lahan gambut), pelibatan sektor swasta, pelaksanaan kebijakan efektif, pelibatan masyarakat dan masyarakat adat serta terobosan pemanfaatan hasil hutan secara optimum, melalui pelaksanaansembilan agenda prioritas (NAWACITA) pemerintah, dimana tiga agenda diprioritaskan dalam pengelolaan hutan yaitu (1) komitmen penegakan hukum dan tata kelola kehutanan, (2) meningkatkan produktifitas nasional pada tingkat masyarakat yang mampu bersaing di pasar internasional, dan (3) penguatan ekonomi lokal.

Indonesia memiliki 15 juta ha hutan gambut, menjadi bagian dari 24 juta ha kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang perlu dijaga keberadaan dan fungsi gambutnya bersama-sama dengan perlidungan hutan lindung untuk pengaturan air, pencegahan banjir, mencegah erosi, mencegah intrusi air laut serta kesuburan tanah.

Mengatasi DriverDeforestasi dan Degradasi Hutan

Deforestasi dan degradasi hutan menjadi perhatian banyak negara termasuk Indonesia, pada tahun 1966 sampai 1980 an kayu adalah kontribusi utama perekonomian Indonesia setelah minyak bumi dan gas, yang mengakibatkan deforestasi tinggi.Indonesia mulai menghitung tingkat deforestasi sejak tahun 1990. Faktanya,deforestasi tertinggi terjadi pada periode tahun 1996 sampai 2000, sebesar 3,5 juta ha per tahun, periode 2002 sampai 2014 menurun, dan meningkat kembali pada periode 2014 sampai 2015 sebesar 1,09 juta ha. Pada periode 2015-2016 serta 2016-2017, menurun menjadi hanya sebesar 0,63 dan 0,48 juta ha.Beberapa penyebab terjadideforestasi termasuk penebangan hutan alam tidak terkendali, konversi hutan alam untuk ekspansi pertanian, tambang, perkebunan, transmigrasi, penebangan liar, perambahan hutan dan kepemilihan lahan hutan illegal, serta kebakaran hutan.

Pemerintah melalukan berbagai upaya mencegah deforestasi dan degradasi hutan, diantaranya yaitu melalui kebijakan trategis moratorium pemberian izin baru pada hutan primer dan lahan gambut yang terus dipertahankan sampai saat ini, memberikan lahan kepada masyarakat untuk mengelolanya secara lestari dan bertanggungjawab, menyelesaikan berbagai konflik penggunaan lahan, dan melakukan pemantauan izin serta penegakan hukum. Pemerintah melakukan kerjasama dengan masyarakat dan sektor swasta untuk pencegahan dan pemadaman dini kebakaran hutan dan lahan, termasukmembentuk bridage pemadam api (fire brigade), pengelolaan ekosistem gambut, restorasi landkap hutan, dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan kawasan konservasi melalui program perhutanan sosial, dan pengelolaan hutan lestari melalui penerapan mandatory forest dan sertifikasi hasil hutan.

Monitoring sumberdaya hutan dilakukan dengan penggunaan medium dan high resolution satellite images, sangat membantu menghasilkan peta tutupan lahan (land cover map) pada tahun 2017. Peta tutupan lahan ini menjadi terobosan untuk perhitungan lebih akurat mengenai tutupan lahan hutan, tingkat deforestasi, neraca sumberdaya hutan, peta lahan kritis, peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB) atau dikenal dengan peta moratorium hutan,peta indikatif areal perhutanan sosial (PIAS), peta identifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), peta potensi hutan, data referensi tingkat emisi hutan (Forest Reference Emission Level/FREL), dan lainnya.

Hal lain yang juga mendapatkan perhatian yaitu pengelolaan kelapa sawit, mengingat produksi minyak sawit dunia dari waktu ke waktu semakin meningkat dan juga menjadi salah satu kontributor penting bagi ekonomi Indonesia, dan produktifitas kelapa sawit 4-10 kali lebih banyak dibandingkan tanaman penghasil minyak lainnya (other oil crop). Pemerintah menyadari berbagai sorotan diarahkan kepada negara-negara penghasil minyak sawit, termasuk Indonesia. Untuk sikap kehati-hatian dari kemungkingan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pengelolaan kelapa sawit, pemerintah melakukan upaya pencegahan penanaman kelapa sawit pada hutan primer dan lahan gambut (PIPPIB). Bentuk preventif juga dilakukan dengan menerapkan sistem pengelolaan kelapa sawit lestari (the Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO)yang mempromosikan standar pengelolaan kelapa sawit mencegah terjadinya dampak lingkungan dan rusaknya keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan hujan tropis di Indonesia.

Kebijakan satu peta (One Map Policy) merupakan referensi standar geospasial untuk memetakan pengelolaan hutan dan lahan secara menyeluruh dan terintegrasi untuk menghindarkan konflik pengelolaan kawasan. Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan satu peta untuk menghasilkan 85 thematik, 9 thematik diantaranya dibawah koordinasi dan tanggungjawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Kepastian hukum pengelolaan kawasan hutan di Indonesia saat ini diperkuat dengan:
(1) Kebijakan moratorium pemanfaatan hutan primer dan lahan gambutsangat strategis, dan pemerintah memberikan perhatian penuh dan sudah memperpanjang sebanyak tiga kali.

(2) Pemberian lahan hutan kepada masyarakat dan kegiatan non kehutanan; Kesamaan hak (equity) kepada masyarakat telah mendapatkan perhatian pemerintah dibandingkan sebelum 2015. Pemerintah meluncurkan program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan program perhutanan sosial sebagai bagian kebijakan pemerataan ekonomirakyat, termasuk masyarakat adat. Pertama sekali, pemerintah berhasil mengidentifikasi 9 juta ha lahan yang akan digunakan untuk program TORA, dimana 0,44 juta ha sudah dibuka untuk fasos fasum, 0,38 juta ha sudah dibuka untuk persawahan dan perikanan, serta 0.85 juta ha untuk pertanian lahan kering. Dan dari 12,7 juta ha untuk program perhutanan sosial, 1,7 juta ha saat ini sudah dialokasikan untuk hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan dan hutan adat

(3) Penegakan hukum; Kepentingan ekonomi sering menjadi penyebab kerusakan hutan melalui kegiatan perambahan hutan, pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan serta perdagangan satwa liar ilegal. Untuk mencegah kerusakan hutanmaka dilakukan operasi penegakan hukum strategis melalui operasi satuan polisi hutan reaksi cepat (SPORC), operasi pemantauan perambahan, operasi pasar satwa liar, operasi penebangan liar. Pemberian sanksi tegas diberikan dari mulai peringatan tertulis sampai pencabutan izin kepada yang melakukan pelanggaran, termasuk yang menyebabkan kebakaran hutan di wilayah kelolanya.

(4) Penyelesaian konflik penggunaan lahan; Pemerintah sangat mendorong dilakukan fasilitasi penyelesaian konflik penggunaan lahan di lapangan.

Pengelolaan Kebakaran hutan dan lahan; Kebakaran hutan dan lahan terjadi pada tahun 1982/1983, 1997/1998, 2007, 2012 dan 2015, mengakibatkan transboudary pollution. Pemerintah sangat menaruh perhatian mengenai ini, sehingga kejadian transboundary pollution kemudian menurun pada tahun 2015, 2016 dan 2017, menjadi 22 hari, 4 hari dan 0 hari. Jumlah titik panas (fire hotspot) dari tahun 2015 ke tahun 2016 menurun sebesar 94% dan dari tahun 2016 ke 2017 menurun sebesar 36%, dengan luas areal terbakar pada rentang tahun yang sama menurun berturut-turut sebesar 83% dan 62%.

Beberapa pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan kejadian kebakaran hutan dan lahan yaitu (1) Peringatan dan deteksi dini, dengan pengawasan data harian sistem peringkat bahaya kebakaran, (2) Respon dini mengatasi sesegera mungkin kejadian kebakaran dengan melakukan patroli rutin, (3) Pelibatan masyarakat dalam program penyadaran kebakaran hutan dan lahan, (4) Membangun norma, standar dan peraturan terkait pencegahan dan pemadaman dini, (5) Peningkatan kapasitas dan perbaikan pengawasan kebakaran, (6) Penegakan hukum dan pengelolaan pasca kejadian kebakaran, serta (7) Kerjasama internasional pengelolaan kebakaran.

Indonesia memainkan peran strategis memperkuat kerjasama global mengenai perubahan iklim, terutama forum-forum the United Nations Framworks Convention on Climate Change (UNFCCC), komitmen terhadap the National Detemined Contribution (NDC) sektor kehutanan untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan usaha sendiri dan sampai 41% dengan dukungan internasional. Untuk memperkuat komitmen tersebut, Indonesia telah melakukan ratifikasi Kesepakatan Paris (Paris Agreement) menjadi Undang-undang, juga telah membuat strategi nasional REDD+ tahun 2012 yang kemudian didukung oleh FREL nasional pada tahun 2016, penguatan sistem monitoring hutan nasional (NFMS), sistem informasi safeguard (SIS), dan Sistem MRV Nasioanal untuk REDD+. Selama 2013 sampai 2017 indonesia telah menurunkan emisi 358 MtCO2e (20.4%), sebagai bagian kontribusi dari penurunan deforestasi dan degradasi.Apabila emisi dari dekomposisi gambut diperhitungkan, maka penurunan emisi total dari hutan dan lahan dari tahun 2013 sampai 2017 adalah sebesar 305 MtCO2e, dengan rata-rata penurunan pertahun sebesar 61 MtCO2e. Salain itu, instrumen pendanaan untuk REDD+ terus dikembangkan melalui proses pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Badan Layanan Umum yang dikelola Kementerian Keuangan bekerjasama dengan kementerian teknis terkait.

Emisi yang berasal dari sektor kehutanan dan lahan gambut periode 2000-2016 rata-rata per tahun adalah sebesar 709.409 Gg CO2e, kalau kebakarangambut tidak diperhitungkan, maka menjadi sebesar 466.035 Gg CO2e. Upaya mitigasi yang dilakukan telah menurunkan emisi sebesar 90.267 Gg CO2e tahun 2016 dari 712.602 Gg CO2e tahun 2015.

Pengelolaan ekosistem gambut dilakukan dengan:
(1) Kerangka kebijakan pengelolaan ekosistem gambut; Memberlakukan peraturan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut mulai tahun 2014, dan diperkuat kembali tahun 2016 dengan melindungi sekurangnya 30% luas Kesatuan Hidrologis Gambut.

(2) Inventarisasi ekosistem gambut untuk memperkuat pendataan ekosistem gambut

(3) Rehabilitasi ekosistem gambut di kawasan kelola perusahaan dan kawasan kelola masyarakat

Restorasi Landskap Hutan; Restorasi di lapangan dilakukan pada daerah tangkapan air (Daerah Aliran Sungai/DAS). Sejak 2017 berdasarkan peraturan menteri keuangan, dana bagi hasil dari Dana Reboisasi(DR) yang diberikan kepada pemerintah provinsi dan kabupatem dapat digunakan tidak saja untuk penghijauan dan rehabilitasi lahan, tetapi juga untuk mendukung program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.Selain rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah DAS, kegiatan restorasi juga dilakukan di areal perusahaan hutan alam (IUPHHK-HA), perusahaan restorasi ekosistem (IUPHHK-RE) dan hutan tanaman industri (IUPHHK-HT)

Restorasi ekosistem juga dilakkan pada areal konservasi mengingat dari lahan kritis sebanyak 24,3 juta ha, sekitar 2 juta ha berada di kawasan konservasi. Kegiatan restorasi juga didukung (kolaborasi) dengan berbagai lembaga pembangunan/lingkungan nasional dan internasional.

Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Kegiatan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan meliputi:

(1) Pemberian akses kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial melalui program hutan kemasyarakatan, hutan desa, kemitraan, hutan tanaman rakyat, hutan desa dan hutan adat. Pemerintah telah mengeluarkan peta indikatif areal perhutanan sosial. Sampai Juni 2018 luas perhutanan sosial mencapai 1,7 juta hektar, dikelola sekitar 384 ribu keluarga.

(2) Pengakuan Hutan Adat; Hutan adat berada didalam wilayah masyarakat adat (masyarakat hukum adat). Pada 30 Desember 2018 Presiden Jokowi memberikan pengakuan kepada 9 wilayah hutan adat, dan pada Juni 2018 meningkat menjadi 26 pengakuan hutan adat, termasuk yang telah ditetapkan statusnya sebanya 21 hutan adat.

(3) Perlindungan Hutan melibatkan Partisipasi Mayarakat, melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) untuk mendukung fungsi lindung hutan dan mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui bebagai kegiatan ekonomi pada kawasan hutan lindung.

Paradigam Baru Pengelolaaan Kawasan Konservasi

Pengelolaan kawasan konservasi sangat menarik perhatian dunia. Pengelolaan konservasi termasuk taman nasional, situs warisan dunia, cagar alam, suaka alam dan suaka margasatwa, taman buru, dan taman hutan raya. Pengelolaan kawasan konservasi paradigma baru meliputi:

(1) Pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort untuk penjangkauan wilayah pengelolaan yang lebih baik

(2) Pengelolaan tumbuhan dan satwa yang memberi perhatian kepada endanger species. Pemerintah telah membuat pemetaan (road map) target pengelolaan species.

(3) Pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat sekitar kawasan konservasi, untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

(4) Penerapan zona tradisional dalam kemitraan dengan masyarakat, dimana masyarakat diberikan akses untuk memanfaatkan hasil hutan non kayu pada kawasan tradisional taman nasional untuk kesejahteraan masyarakat.

(5) Komitmen internasional untuk konservasi keanekaragaman, seperti Konvensi keanekaragaman hayati (CBD) dengan menerbitkan the Indonesian Biodiversity Action Plan (IBSAP) untuk melindungi keanegkaragaman hayati, UNESCO Man and Biosphere Program dengan mengembangkan cagar biosfer, the World Heritage Convention dengan menjaga situs-situs yang memiliki nilai-nilai tinggi, CITESdengan melindungi species yang terancam punah, dan konvensi Ramsar dengan kebijakan melindungi wilayah basah (wetlands)

Kontribusi Ekonomi Nasional dan Sektor Swasta

Kontribusi ekonomi dari pengelolaan hutan mendapatkan perhatian yang sangat serius, dimana:
(1) Pengelolaan Hutan Produksi, untuk menghasilkan produksi ekonomi yang menggabungkan pendekatan produksi lestari pada hutan produksi alam, hutan produksi tanaman dan kegiatan restorasi ekosistem. Pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman diarahkan untuk produksi kayu, sedangkan restorasi ekosistem untuk kegiatan restorasi hutan yang berkontribusi kepada ekonomi dan upaya mitigasi perubahan iklim. Selain itu, pengelolaan hutan produksi tanaman mulai dilakukan dengan pendekatan perhutanan sosial melalui program hutan kemasyarakatan, kemitraan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, termasuk pelibatanmasyarakat adat.

(2) Kontribusi sumberdaya hutan terhadap penerimaan nasional; Tahun 2015 kontribusi penerimaan negara bukan pajak dari sektor kehutanan sejumlah USD 300,8 juta.

(3) Penerimaan bukan pajak dari kayu, non kayu dan penggunaan kawasan hutan; PNBP dari tahun 2011-2017 berasal dari Dana Reboisasi, Provisi Sumberdaya Hutan, Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Iuran Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Denda Pelanggaran dan Ganti Rugi Nilai Tegakan, sebesar USD 1.754 miliar.

(4) Penerimaan nasional lainnya; PNBP dari ekspor satwa dan tumbuhan yang dilakukan secara legal dari tahun 2014-2017 terus meningkat, dengan target PNBP tahun 2017 sebesar USD 376.845, dengan realisasisebesar USD 1.81 juta.

Sertifikasi hutan dan hasil hutanuntuk pengelolaan hutan lestariterus diperkuat, meliputi:
(1) Penegakan Hukum Kehutanan dan Lisensi Perdagangan di Indonesia, perubahan dari stigma ekploitasi ke apresiasi; Sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) dilakukan untuk menjamin legalitas kayu yang berasal dari Indonesia, dimana kredibilitas SVLK mendapat pengakuan dari Uni Eropa melalui kesepakatan Forest Law Enforcement, Governance and Trade–Voluntary Partnership Agreement (FLEGT VPA) antara Uni Eropa dengan Indonesia.

(2) Sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan legalitas kayu; SVLK memuat tiga prinsip; good governance, representative dan credibility.

Perubahan pengelolaan dari berbasiskan kayu ke pengelolaan hutan; dari yang berpatokan satu produk berupa kayu menjadi berpatokan pendekatan menyeluruh (holistik), lebih dari hanya sekadar kayu.

Penutup

Terjadi perubahan besar paraadigma pengelolaan hutan Indonesia menuju perspektif sustainability dengan keseimbangan sosial, lingkungan dan ekonomi yang memberikan perhatian kepada masyarakat. Indonesia memiliki komitmen kuat menuju tercapainya Sustainable Development Goal (SDG) melalui kegiatan korektif (corrective actions) yang memperhatikan kebutuhan ekonomi lebih dari 250 juta jiwa penduduk berdasarkan pengelolaan hutan lestari.
 
 
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Empat Pesan Menteri LHK pada Peringatan Hari Hutan Internasional

  Memperingati Hari Hutan Internasional (HHI) tahun 2021 ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyelenggarakan webinar yang dilangsungkan secara telekonferensi dan siaran langsung pada kanal media sosial Kementerian LHK (31/3/2021). Menteri LHK, Siti Nurbaya yang hadir menjadi pembicara kunci, menyampaikan beberapa pesan kepada masyarakat agar dapat turut serta menjaga kelestarian hutan.

Pertama, Menteri Siti berpesan bahwa hutan harus dijaga karena dapat memberikan manfaat kesehatan bagi semua orang. Hutan dapat memberikan udara segar, makanan bergizi, air bersih dan ruang rekreasi. “Di negara maju, hingga 25 persen dari semua obat-obatan adalah nabati, di negara berkembang kontribusinya mencapai 80 persen,” ungkap Menteri Siti.

Pada beberapa waktu yang lalu, Kementerian LHK telah menyampaikan hasil-hasil penelitian yang berkerja sama dengan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam melakukan bioprospecting atau pemanfaatan sumber daya genetik yang mendukung kebutuhan pangan dan farmasi. Contohnya antara lain penelitian Candidaspongia sp. di Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Kupang untuk anti kanker; penelitian mikroba yang berguna bagi tanaman di Taman Nasional (TN) Gunung Ciremai yaitu Cendawan (Hursutella sp dan Lecanicillium sp), Isolat bakteri pemacu pertumbuhan (C71, AKBr1, dan AKS), dan Isolat bakteri antifrost (PGMJ1 dan A1).

Pesan kedua Menteri Siti adalah hutan harus dijaga karena dapat menjadi sumber pangan bagi masyarakat sekitar hutan. Daya saing sumber daya alam Indonesia ada di peringkat 17 dari 139 negara. Hutan tropis Indonesia adalah yang terbesar ketiga setelah Brazil dan Kongo. Sekitar 59% daratan di Indonesia merupakan hutan tropis yang merupakan 10% dari total luas hutan di dunia, sekitar 126 juta Hektare (Ha) hutan.

“Keberadaan hutan Indonesia telah memberikan kontribusi sebagai sumber pangan untuk 48,8 juta orang yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, di mana 30% di antaranya benar-benar bergantung dari hasil hutan,” jelas Menteri Siti.

Pesan ketiga Menteri Siti...

Read More...
Kolaborasi Kunci Atasi Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup

  Kementerian LHK menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) tahun 2021. Rakernis yang diselenggarakan selama dua hari secara luring dan daring dari Jakarta (30-31 Maret 2021) ini merupakan salah satu sarana membangun kolaborasi untuk melakukan perbaikan kualitas lingkungan hidup di Indonesia.

Menteri LHK Siti Nurbaya secara langsung membuka acarara Rakernis dengan tema "lndeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Untuk Indonesia Maju" ini. Dalam sambutannya, Menteri LHK menekankan pentingnya kerja kolaborasi dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup yang disebutnya sebagai masalah kompleks yang membutuhkan kerjasama semua pihak untuk penyelesaiannya.

"Kolaborasi berorientasi pada hasil, tidak berorientasi pada proses, sehingga pendekatan ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks atau wicked problem yang tidak dapat diselesaikan satu organisasi dengan sumberdayanya sendiri," ujarnya.

Lebih lanjut Menteri Siti menjelaskan kerja  kolaborasi akan berhasil jika para pemangku kepentingan mencapai kesepakatan tata kelola bersama (shared governance). Ketika komunikasi, koordinasi, kerjasama dan kemudian kolaborasi antar pemangku kepentingan meningkat, maka tata kelola berubah dari tata kelola organisasi (governance of the organizations) menjadi tata kelola hasil (governance of the outcomes).

Salah satu contoh yang diungkapkan Menteri Siti adalah IKLH yang semakin kuat didorong menjadi platform membangun kolaborasi antara strata Pemerintahan di Indonesia dalam mengelola sektor lingkungan hidup.

"Dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri, telah ada dorongan kepada jajaran Pemerintah Daerah, dan ternyata IKLH berkembang menjadi platform dalam membangun kolaborasi antar strata pemerintahan, pusat-provinsi dan kabupaten/kota," jelasnya.

IKLH yang memberikan gambaran status kualitas lingkungan hidup nasional, pada tahun 2020 yang lalu telah dibagikan kewenangan tata kelolanya oleh Kementerian LHK kepada Pemerintah Daerah...

Read More...
DPR RI Dukung Ketahanan Pangan dengan Prinsip Kelestarian

  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/3). Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin tersebut, juga dihadiri Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono tersebut membahas program ketahanan pangan di dalam kawasan hutan.

“Jadi yang dilakukan KLHK dalam program ketahanan pangan terkait dengan hutan, KLHK berada di depan dalam arti membantu dulu identifikasi, lalu melakukan analisis, mana yang kondisinya memungkinkan, dan mana yang kondisinya berat. Dari situ bisa diproses masterplan-nya, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), untuk kemudian baru dilaksanakan oleh pemohon, dan kami akan memandu Amdal, UKL-UPL, dan memonitor sampai bagian akhir,” ujar Menteri Siti.

KLHK juga melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berupa rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar, dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Prinsip KLHS yaitu sebagai instrumen tranparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Selain itu untuk mengendalikan kebijakan, rencana, dan program yang disusun. Kemudian, untuk perlindungan dan pengelolaan berdasarkan aspek geofisik kimia, sosekbud, dan kesmas.  KLHS ini sudah dilakukan di Kalteng, Sumut, Sumsel, dan Papua.

“Kita lihat di Kalteng, maka untuk kawasan lahan pangan nasional di areal eks PLG yang menyangkut kawasan hutan, disitu ada gambut, penerpan teknologi, harus ada penataan kewilayahan, dan penguatan sumberdaya manusia. Jadi pendekatan ini yang kami pesankan kepada Menteri yang melaksanakan,” ujar Menteri Siti.

Dalam KLHS yang dibuat KLHK, mencakup zona wilayah perencanaan yang bisa diidentifikasi, diantaranya areal yang sangat subur, di tepi kiri-kanannya lembah, dan rata-rata dihuni oleh penduduk setempat. Selain...

Read More...
Peringati Hari Air Sedunia, Menteri LHK Ingatkan Peran Penting Air untuk Kehidupan

  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya bersama dengan masyarakat dan komunitas Gerakan Ciliwung Bersih (GCB), memperingati Hari Air Sedunia tahun 2021 di Jakarta (27/3/2021). Kegiatan ini dilaksanakan di dekat badan Sungai Ciliwung tempat Komunitas GCB bekerja, dengan mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Memperingati Hari Air Dunia, Menteri Siti mengajak semua pihak untuk melihat peran air dalam dimensi yang luas. Menurutnya, nilai air sangat penting terhadap lingkungan dan kehidupan makhluk hidup.

"Air bernilai untuk tanaman, untuk suplai minuman bagi manusia, kebutuhan industri, air juga bernilai untuk energi seperti listrik, kemudian untuk rekreasi, dan air berperan untuk politik batas wilayah bukan hanya negara tetapi juga kecamatan, hingga akhirnya air juga sangat penting untuk mitigasi iklim," kata Menteri Siti dalam sambutannya.

Menteri Siti berterima kasih kepada para komunitas pelestari lingkungan, seperti GCB di Sungai Ciliwung yang telah bekerja secara nyata melestarikan sumber air.

Menteri Siti menerangkan, pada tahun 2019, sungai dengan status kelas 2 di Indonesia berdasarkan PP 82/2001, adalah sebanyak 5,11 persen. Kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 9,36 persen. Pencemaran berat di sungai berhasil ditekan hingga turun dari 53,28 persen pada tahun 2019, menjadi 42,59 persen di tahun 2020. Hal tersebut menurut Menteri Siti dapat tercapai dikarenakan kerja keras semua pemangku kepentingan, bersama masyarakat, komunitas peduli sungai, termasuk pelaku usaha yang mendukung kegiatan.

Meskipun pencemaran di sungai telah berhasil ditekan, Menteri Siti mengingatkan untuk tetap memperhatikan kelestarian lingkungan di sekitar sungai. "Presiden Joko Widodo mengamanatkan agar melakukan pemulihan lingkungan secara besar-besaran dan terstruktur, tidak hanya menanam pohon, tapi juga menangani badan-badan sungai", ungkap Menteri Siti.

Mangakhiri sambutannya, Menteri Siti meminta kepada semua pihak, peringatan Hari Air Sedunia dapat dijadikan sebagai...

Read More...
KLHK Luncurkan KIE - SRAGEN, Sistem Pembelajaran Gender

  Pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan dengan segenap potensi yang dimilikinya sangat strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional adil gender. Hal ini diungkapkan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya saat memberikan sambutan dalam acara “Anugerah Cerita Terbaik Pengarusutamaan Gender (ACT PUG) dan Launching Sistem Pembelajaran Gender” yang dilakukan secara daring dari Jakarta, Kamis, 25 Maret 2021.

Upaya mewujudkan pembangunan nasional adil gender di sektor lingkungan hidup dan kehutanan jelas Menteri Siti, dapat dilakukan melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) maupun strategi afirmasi yang memberikan perhatian kepada kelompok marginal yang tertinggal.

“Mengingat masyarakat terdiri atas perempuan dan laki-laki sebagai pelaku utama pembangunan khususnya di sektor lingkungan dan kehutanan, maka sangat urgen memasukkan isu gender dan isu pemberdayaan perempuan dalam seluruh program pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendaliannya,” ujarnya.

Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, Menteri Siti berujar jika telah banyak upaya yang dilakukan oleh Kementeriannya dalam rangka mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender. Upaya tersebut mencakup kegiatan dalam berbagai bentuk, seperti sosialisasi PUG, advokasi kepada para pengambil kebijakan, pengembangan kelembagaan PUG, sampai pada bimbingan teknis untuk mengintegrasikan gender ke dalam siklus proses pembangunan.

Atas upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender tersebut KLHK telah mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia berupa Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Pratama pada tahun 2011, APE Madya pada tahun 2013, APE Utama pada tahun 2015, dan APE Mentor (tingkatan paling tinggi) pada tahun 2018.

“Sebagai penerima APE Mentor, KLHK bertanggungjawab untuk menjadi penggerak dan tauladan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan....

Read More...
Perubahan Iklim: NDC Indonesia, Ambisi dan Membumi

  Indonesia terus berusaha meningkatkan upaya-upaya adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim. Hal ini merupakan wujud tanggung-jawab di tingkat nasional sekaligus di tingkat global.

Terkait hal tersebut, Indonesia telah menyiapkan dokumen Updated NDC yang menaikkan ambisi adaptasi perubahan iklim, dengan memasukkan aksi-aksi yang lebih nyata, adaptasi di sektor kelautan, serta lebih terintegrasi dengan isu-isu penting lainnya, seperti keanekaragaman hayati dan desertifikasi.

Sejak tahun 2020, Indonesia juga telah menyusun dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050), menuju net-zero emission dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi bertumbuh, berketahanan iklim dan berkeadilan. Dokumen LTS-LCCR 2050 merupakan  arahan jangka panjang yang akan menjadi pedoman dalam  implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta komitmen NDC lima-tahunan selanjutnya.

“Dokumen LTS LCCR 2050 disusun berdasarkan kondisi perekonomian dan turunnya kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta pembelajaran atas rentannya kondisi global menghadapi pandemi Covid-19 dengan tetap optimis mengacu kepada prospek pemulihan paska pandemi serta kebijakan nasional seluruh sektor saat ini sampai tahun 2050,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, saat memberikan Keynote Speech sekaligus membuka Webinar “Konsultasi Publik Indonesia LTS-LCCR 2050”, di Jakarta, Rabu (24/3).

Menteri Siti menjelaskan, sektor Pertanian, Kehutanan, dan penggunaan lahan lain (AFOLU) dan sektor energi akan sangat menentukan arah yang akan dituju pada tahun 2050. Dengan skenario paling ambisius yaitu LCCP (Low Carbon Compatible with Paris Agreement), secara nasional Indonesia akan mencapai peaking pada tahun 2030 dengan sektor FOLU sudah mulai net sink.

“Seluruh sektor harus makin meningkatkan penurunan emisi GRK menuju tahun 2050. Selain itu, diharapkan pada tahun 2050 dapat tercapai ketahanan iklim melalui pathway sektoral dan kewilayahan. Kemudian, dengan skenario ambisius, Indonesia akan mencapai net-zero...

Read More...
Presiden COP-26 UNFCCC: Indonesia Climate Super Power

  Indonesia disebut sebagai negara super power di bidang penanggulangan perubahan iklim. Demikian disampaikan oleh Alok Sharma, President Designate untuk the 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) ketika mengadakan pertemuan virtual dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya pada Selasa (23/3). Pertemuan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Inggris sebagai tuan rumah COP26 untuk merangkul negara-negara pihak dalam rangka menyukseskan acara yang akan berlangsung pada 1-12 November 2021 tersebut.

Pertemuan tersebut membahas beberapa hal terkait dengan COP26 dan langkah-langkah pengendalian perubahan iklim yang telah dilakukan kedua negara antara lain terkait dengan: (1) Kemitraan antara Inggris dan Indonesia; (2) Ambisi dalam penanggulangan perubahan iklim; (3) Adaptasi perubahan iklim; dan (4) Kolaborasi Inggris-Indonesia alam persiapan menuju COP26.

Pada kesempatan tersebut Menteri Siti mengapresiasi kerja sama yang telah lama terjalin antara Inggris dan Indonesia antara lain dalam pengembangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dalam kerangka Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT). Indonesia juga mengapresiasi tawaran Inggris melalui program Investment in Nature and Forests (INAFOR) dalam kerangka nature-based solutions untuk mendukung dan menjaga kesuksesan Indonesia dalam menurunkan emisi dari deforestasi dan lahan gambut.

Selanjutnya Menteri Siti menjelaskan persiapan Indonesia menuju COP26. “Hingga saat ini Indonesia telah menyerahkan beberapa dokumen ke United Nations Framework on Climate Change Conference (UNFCCC) yang disusun dari serangkaian pertemuan nasional yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta aktor non pemerintah pusat (non-state actors)”, jelas Menteri Siti. Sampai saat ini Indonesia telah melakukan submisi 8 dokumen mulai dari yang terkait dengan adaptasi hingga pembiayaan solusi berbasis alam. Selajutnya Indonesia berharap akan dapat melakukan submisi Nationally Determined Contribution (NDC) yang kedua dan Long Term Strategy (LTS) pada...

Read More...
Renungan Suci Hari Bakti: Tugas Rimbawan Beresiko Tinggi

  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya memimpin renungan suci di Tugu Pahlawan Rimbawan Kampus Gunung Batu, Bogor (15/3/2021). Renungan Suci bersama para pejabat Pimpinan Tinggi lingkup Kementerian LHK ini, dilakukan dalam rangkaian peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-38 tahun 2021.

Dalam arahannya, Menteri Siti menyampaikan bahwa Tradisi Renungan Suci dalam Peringatan Hari Bakti Rimbawan harus terus konsisten diadakan. Hal ini dianjurkannya sebagai refleksi dari para Rimbawan agar selalu berpijak pada landasan jati diri Rimbawan dalam melaksanakan tugasnya, mengingat risiko kerja seorang Rimbawan yang cukup besar.

“Nilai-nilai dari dasar Rimbawan yaitu: Jujur, Tanggung Jawab, Disiplin, Ikhlas, Visioner, Adil, Peduli, Kerja Sama, dan Profesional. Rasa tanggung jawab, peduli, dan ikhlas adalah sebagai penciri dari Rimbawan harus melekat pada dirinya dalam melaksanakan tugas di berbagai medan ruang tugas yang sangat beragam tingkat kesulitannya,” tegas Menteri Siti.

Dalam era baru ini, era informasi, tugas dari seorang Rimbawan berada pada rentang bidang pekerjaan yang cukup lebar. Mulai dari pekerjaan preparasi kebijakan, analisis, kerja laboratorium, nekropsi/bedah post mortem satwa, menanam pohon, memadamkan api, patroli kawasan, memulihkan serta mengawasi kerusakan lingkungan, memberikan izin, mendorong, membina dan memfasilitasi hutan sosial bagi masyarakat, dan masih banyak lagi.

Menteri Siti juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pimpinan KLHK dan seluruh aparat KLHK tingkat tapak, lapangan, dan seluruh pegawai KLHK di penjuru pelosok tanah air, atas kerja kerasnya dalam mengatasi persoalan COVID-19 yang berlangsung dari tahun 2020 hingga saat ini. Salah satunya yaitu keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan KLHK dalam mendukung PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang telah diberikan mandat oleh Bapak Presiden, seperti Padat Karya Penanaman Mangrove, Pemulihan Gambut, Pengembangan Hutan Sosial, Pengukuhan Tata Batas, Pelatihan Sistem Jarak Jauh, Patroli Kawasan dan Pengembangan...

Read More...
Bambu Penggerak Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

  Bambu merupakan sumberdaya alam yang keberadaannya sangat dekat dan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga dalam mekanisme pengembangannya pendekatan pemberdayaan masyarakat menjadi aspek penting.

Dalam rangka sinergitas program-program pemerintah lintas sektor untuk dapat mewujudkan pengembangan bambu yang terintegrasi, sehingga menjadikan bambu sebagai penggerak ekonomi rakyat, regional dan nasional akan terwujud sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan melalui serapan karbondioksida, penyediaan sumber air dan jasa lingkungan lainnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali menyelenggarakan diskusi pojok iklim secara virtual dengan mengangkat  tema “Bambu Penggerak Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup", pada Rabu, (10/3).

Wakil Menteri LHK, Alue Dohong dalam sambutannya menyampaikan bahwa berbicara bambu di Indonesia, bambu tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi nilai ekologi, budaya, religi bahkan perjuangan. Alue mengatakan, bambu sangat strategis untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru sekaligus untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup.

“Strategi dan Rencana Aksi Nasional Bambu yang telah disusun KLHK untuk dapat dilihat kembali, diperbaharui dan disempurnakan. Sambil pararel, kita kembangkan hulu, tengah dan hilirnya dengan terus mendorong kegiatan penanaman yang lebih lanjut sebagai kontinuitas dari industri bambu tersebut," jelas Alue.

Pada diskusi pojok iklim ini dalam pemaparannya, Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT), Josef Nae Soi, menyampaikan Kebijakan dan Program Pemerintah Provinsi NTT dalam pengembangan bambu untuk penghijauan dan kemajuan ekonomi masyarakat. Josef menjelaskan dari sudut budaya, bambu berhubungan dengan tradisi, ritual atau budaya masyarakat, bambu menjadi lambang seorang yang bekerja keras. Ia menerangkan dengan contoh seorang pemuda kalau ingin melamar seorang gadis, harus dapat memotong bambu kering di tengah bambu basah. Lebih lanjut, dari seni kebudayaan, bambu juga bisa dijadikan alat musik....

Read More...
Menteri LHK: Penting Kerjasama Indonesia-Belanda dalam Agenda Adaptasi Iklim

  Indonesia-Belanda berpotensi besar mengembangkan kerja sama bidang adaptasi perubahan iklim. Demikian disampaikan Menteri Ligkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, ketika menjadi pembicara kunci pada acara Week of Indonesia – Netherlands Education and Research (WINNER) yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (10/3).

Untuk itu Menteri LHK mengajak semua pihak, termasuk Belanda dan para alumni Belanda asal Indonesia untuk bekerja sama, meneguhkan komitmen, melakukan aksi kolektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan berinovasi untuk upaya adaptasi perubahan iklim Indonesia dan dunia, menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Berbicara di forum virtual yang dihadiri oleh wakil pemerintahan kedua negara, para alumni yang pernah menjalani studi di Belanda, serta masyarakat umum, Menteri Siti menyatakan bahwa dalam upaya penanggulangan perubahan iklim, telah banyak contoh nyata di lapangan yang dilakukan Indonesia melalui KLHK dan unsur terkait lainnya, yang dapat dijadikan pelajaran baik untuk masyarakat Indonesia dan Belanda maupun warga dunia.

“Indonesia memiliki contoh-contoh konkret dalam upaya mencapai ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan mata pencaharian, serta ketahanan ekosistem dan lanskap,” tegas Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya menjelaskan pada ketahanan ekonomi, Indonesia menitikberatkan pada praktik pertanian berkelanjutan, energi terbarukan, serta konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Contoh nyata upaya mencapai ketahanan ekonomi adalah pengembangan Kawasan pangan berkelanjutan (food estate) sebagai upaya mengantisipasi risiko krisis pangan; dan menerapkan ekonomi sirkuler (circular economy) dengan memanfaatkan limbah untuk bahan baku industri dan baru-baru ini mulai mengurangi penggunaan batu bara sebagai tenaga listrik.

Di bidang ketahanan sosial dan mata pencaharian penduduk, Indonesia secara sistemik tengah meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam melalui sistem peringatan dini, peningkatan partisipasi masyarakat,...

Read More...